KEJAKSAANAGUNGREPUBllK ~NDONESIA JAKARTA · diatasnya berdiri gedung PT.Arthaloka. 4.2. Perkara ini bermula dari tindak pidana korupsi dengan terpidana Drs. Widodo Sukarno sebagai

KEJAKSAAN AGUNG REPUBllK ~NDONESIAJAKARTA

NomorSifatLampiranPerihal

Jakarta, 18 April 1996B-020/G/4/1996Biasa

Bantahan terhadap PutusanPerkara pidana yang telahmemperolehkekuatan hukum tetap.-

KEPADA YTH.KEPALA KEJAKSAAN TINGGIDI-SELURUH INDONESIA.

Dengan ini kami informasikan bahwa pada akhir-akhir ini terdapat fakta-fakta adanya usaha pihak-pihaktertentu yang menamakan dirinya sebagai pihak ketigauntuk mendapatkan kembali barang rampasan (dalamperkara pidana) yang putusannya telah memperolehkekuatan hukum tetap, dengan cara mengajukanbantahan atau gugatan perdata ke Pengadilan Negeri.

Bantahan ditujukan kepada Kejaksaan,kalau putusanpengadilan itu belum di eksekusi oleh JPU;sedangkanterhadap putusan pengadilan yang dieksekusi,gugatannya ditujukan kepada Kejaksaan dan penerimabarang rampasan.

Kasus-kasus yang dihadapi Kejaksaan antara lain sebagaiberikut:

1. Kasus Ny.Rini.

1.1 Perkara gugatan perdata berupa "bantahan"Ny.Rini yaitu ibu terpidana Bambang Hermawanalias Bambang Kasto alias Kwan Boen Hien,terhadap Kejaksaan Negeri Jakarta Utara,mengenai barang rampasan berupa tanah danbangunan di Jalan Ekonomi No.37 RT.02 RW.09Kelurahan Karang Anyar Kecamatan SawahBesar Jakarta Pusat.

1.2. Perkara ini bermula dari perkara tindak pidanaekonomi a.n. terpidana Bambang Hermawanyang putusannya telah mempunyai kekuatan

217

hukum tetap. Putusan ini telah dieksekusi olehJPU kecuali barang rampasan berupa tanah danbangunan diatas.

1.3. Ny.Rini (Pembahtah) mengajukan bantahan kePengadilan Perdata dengan alasan :

Tanah dan bangunan yang terletak di JalanEkonomi No.37 RT.002 RW.009 KelurahanKarang Anyar Kecamatan Sawah BesarJakarta Pusat dibeli oleh Ny.Rini sebelumterpidana Bambang Hermawan rnelakukantindak pidana Ekonomi.

Uang yang dipakai untuk membeli tanahtersebut adalah uang Ny.Rini bukan berasaldari Bambang Hermawan alias BambangKasto alias Kwan Boen Hein (Terbantah 11).

Nama Bambang Hermawan digunakan dantertera/tersurat dalam dokumen dan surat-surat kepemilikan tanah,seperti akta jual belidan sertifikat tanah dalam kapasitasnyasebagai anak laki-Iaki tertua dari Ny.Rini.

2. Kasus Sutardjo.

2.1. Perkara gugatan perdata berupa "bantahan"Sutardjo,yaitu teman terpidana BambangHermawan alias Bambang Karto alias KwanBoen Hien terhadap Kejaksaan Negeri JakartaUtara mengenai barang rampasan berupa tanahdan bangunan di Jln. Kramat SentiongGang.Moch.Saleh I F No.48 Kecamatan SenenJakarta Pusat.

2.2. Perkara ini pun bermula dari tindak pidanaekonomi an. terpidana Bambang Hermawandengan putusan Pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadapbarang rampasan berupa tanah dan bangunanyang terletak di Jln. Kramat SentiongGang.Moch.Saleh IF No.48 Kecamatan SanenJakarta Pusat belum dieksakusi. .

218

2.3. Sutardjo mengajukan bantahan ke PengadilanPerdata dengan alasan :

- Tanah bangunan yang terletak di Jln. KramatSentiong Gang.Moch.Saleh I F/28Kecamatan Senen, Jakarta Pusat dlbelioleh Sutardjo melalui prosedur hukum yangsah,yaitu akta Jual Beli Nomor 466/22119841Senen tanggal26 Oktober 1984 yang dibuatdimuka Notaris PPAT Trisnawati Mulia, SHdan telah dibalik nama atas nama Sutardjo.

Uang untuk membeli tanah tersebut berasaldari uang jasa barupa komisi sebesarRp.30.000.000,- yang diperoleh Sutardjoselaku komisaris dari PT. Angkasa JayaSantika, bukan diperoleh dari BambangHermawan.

Bambang Hermawan (Terbantah 11) tidakpernah mengakui bahwa tanah danbangunan sengketa adalah miliknya.

3. Kasus PT.Grahamega Pratama.

3.1. Perkara gugatan perdata berupa "bantahan"Harsono Hardisuryo selaku Direktur Utama PT.Graha Mega Pratama terhadap KejaksaanNegeri Jakarta Pusat mengenai tanah seluas8.000 M2 di Komplek Kemayoran Blok C.S KavNomor :.1 Kelurahan Pademangan KecamatanPenjaringan Jakarta Utara.

3.2. Perkara ini bermula dari perkara tindak korupsiyang dilakukan oleh Eddy Tansil yangmemperoleh kekuatan hukum tetap.Pada saat akan dieksekusi, PT. Graha MegaPratama mengajukan gugatan bantahan disertaidengan pengajuan permohonan putusan selaagar JPU tidak mengeksekusi putusanpengadilan yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut, khusus terhadap tanah sengketa.

Atas permohonan Pembantah, Majelis HakimPengadilan Negeri mengabulkannya.

219

3.3. PT.Graha Mega Pratama mengajukan gugatanbantahan dengan alasan sebagai beiikut :

Uang untuk membeli tanah tersebut tidakada kaitannya dengan terpidana Eddy Tansil.

Uang yang ditransfer oleh terpidana ~ddyTansil dutujukan kepada pribadi -pribadiHartono Hardisuryo, Ny. Hendrowati,Ny.Heruwati Hardisuryo bukan kepada PT.Graha Mega Pratama.

3.4. Semua anggota Pengurus PT. Graha MegaPratama adalah saudara terpidana Eddy Tansil.Hartono Hardisuryo rnantan. Direktur Utamaadalah keponakan terpidana Eddy Tansil,Ny.Ioieruwati Hardisoryo adalah Komisaris yang jugakeponakan terpidana Eddy Tansil dan Ny.Hendrowati pemegang saham merupakan kakakkandung dari terpidana Eddy Tansil.

4. Kasus PT Mahkota Real Estate

4.1. Perkara gugatan perdata oleh Probosutedjoselaku Dirut PT. Mahkota Real Estate terhadaptanah seluas 23.185 M2 yang terletak di Kav. 2Jln. Jend. Sudirman Jakarta Pusat, dimanadiatasnya berdiri gedung PT.Arthaloka.

4.2. Perkara ini bermula dari tindak pidana korupsidengan terpidana Drs. Widodo Sukarno sebagaiDirut PT.Mahkota Real Estate dan Ir.RudiPamaputra sebagai Direktur PT.Mahkota RealEstate; telah diputus pengadilan (sampai tingkatMA melalui upaya hukum PK) dan telahmemperoleh kekuatan hukum tetap.

Putusan Pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap ini telah dieksekusi secarasempurna oleh JPU; antara lain denganmenyerahkan tanah dan bangunan diatasnyakepada PT.Arthaloka, dan selanjutnya telahdisertifikatkan atas nama PT.Arthaloka.

220

4.3. Probosutedjo selaku Direktur Utama yang barudari PT.Mahkota Real Estate mengajukangugatan dengan a/asan :

tanah sengketa dibebaskan PT.Mahkota RealEstate sebelum ada perjanjian kerja samadengan PT. Taspen (pemegang saham PT.Arthaloka)

Uang untuk membebaskan tanah tersebutbukan berasal dari tindak pidana korupsi.

Sehubungan dengan adanya perkara perdata sepertitersebut diatas, kepada semua Kajati dan Kajari yangmenangani perkara pidana terutama korupsi- agarmemperhatikan ichwal sebagai berikut :

a. tuntutan untuk merampas barang bukti; agardidasarkan pada alat bukti yang sah dan kuat;

b. alat bukti tersebut agar disimpan denganbaik,sehingga mudah ditemukan bila sewaktu-waktudiperlukan untuk menghadapi gugatan pihak lain;

c. bila diperlukan,JPU yang menangani perkara pidanadihadirkan sebagai saksi untuk mematahkan dalil-dalil penggugat.

Agar memperoleh perhatian.

JAKSA AGUNG MUDAPERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

SUHADIBROTO

Tembusan Kepada Yth. :1. Bapak Jaksa Agung RI (sebagai laporan) ;2. Bapak Wakil Jaksa Agung RI ;3. Sdr. Para Jaksa Agung Muda ;4. Sdr. Sesjam dan para Dir pada JAM DATUN ;5. A r si p.------------------

221