Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang Pemantapan Kawasan Hutan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsi is besar Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar secara gar berda Peraturan Menteri Kehutanan No. II/2013 tentang sarkan P.16/Menhut- Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 6188/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dengan wilayah kerjanya adalah di Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 1958 terbentuklah Seksi Eksplorasi II Brigade Planologi Makasar yang berkedudukan di Singaraja, yang kemudian pada tahun 1965 berubah nama menjadi Brigade Planologi Nusa Tenggara. Pada tahun 1971 dengan Surat Direktorat Jenderal Kehutanan Nomor 97/Kwt/SD/1971 serta Nomor 1943/A-2/D.A/71 terbentuklah Brigade Planologi Kehutanan yang melaksanakan tugas Inventarisasi, Pemetaan, Pengukuhan Hutan, dan Efisiensi Tata Guna Tanah. Pada tahun 1978 terbentuklah Balai Planologi Kehutanan dengan Surat Keputusan Nomor 430/Kpts/Org/7/1978. Pada tahun 1982 kelembagaan ini kemudian dipindahkan ke Denpasar dengan kantor sementara berkedudukan di Sanur. Pada tanggal 22 Agustus 1984 Brigade Planologi Nusa Tenggara resmi berubah nama menjadi Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah VIII Denpasar. Pada tanggal 10 Juni 2002, Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah VIII Denpasar resmi berubah menjadi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII (sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor 6188/Kpts-II/2002 tanggal 10 Juni 2002). Tugas : melakukan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran, evaluasi, dan pelaporan. Tugas : melakukan identifikasi dan inventarisasi potensi lokasi yang akan ditunjuk sebagai kawasan hutan; melaksanakan penataan batas dan pemetaan kawasan hutan; melaksanaan penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan; A.TUPOKSI Sub Bagian Tata Usaha Seksi Pemolaan Kawasan Hutan melaksanakan penilaian teknis tata batas areal pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, dan perubahan status/peruntukan kawasan hutan. Tugas : melaksanakan penilaian penggunaan kawasan hutan; melaksanakan inventarisasi hutan skala Nasional di wilayah Bali dan NTB; melaksanakan pengelolaan sistem informasi geografis dan perpetaan kehutanan; melaksanakan penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, penunjukan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan dan nggunaan kawasan hutan. Jabatan Fungsional di BPKH Wilayah atkan pada masing-masing seksi dan seksi ISDH yang bertujuan kelancaran tugas pokok dan ing seksi dengan tetap sesuai dengan jabatan ing berdasarkan yang berlaku. Seksi Informasi Sumber Daya Hutan pe Kelompok VIII ditemp yaitu seksi PKH untuk mendukung fungsi masing-mas melaksanakan kegiatan fungsional masing-mas peraturan perundang-undangan