Kegiatan : Penilaian Tahap II (APN 2015) Tempat : Bappeda ...pangripta.trp.or.id/wp-content/uploads/2015/05/Notulensi-DIY.pdf · BAppeda Kota Yogya Mana yang tidak disepakati juga

Notulensi Pertemuan

Kegiatan : Penilaian Tahap II (APN 2015)

Tempat : Bappeda Provinsi Yogyakarta

Tanggal : 30 Maret 2015

Kegiatan Narasumber Paparan/Pertanyaan Tanggapan/Jawaban

Pembukaan Kepala Bappeda Provinsi

Yogyakarta

Penjelasan daftar undangan dari berbagai stakeholder (akademisi, LSM, media massa, dan perwakilan SKPD Provinsi dan Kab/Kota

Dalam setiap urusan yang ada di Provinsi Yogyakarta telah melibatkan Tenaga Ahli yang berasal dari akademisi yang ada di Yogya

Penilaian Kab/Kota melibatkan Tenaga Ahli dari Perguruan Tinggi yang ada di Yogyakarta sebagai penilai independen

Yogyakarta sudah ketiga kali masuk dalam nominasi APN

Pemaparan APN 2015 Prof Herman RKPD merupakan pegangan pokok untuk melihat keberhasilan daerah

Penilaian tahap I dilakukan oleh tim Bappenas, penilaian dilakukan secara terukur

Untuk hasil penilaian tahap I Yogya nilainya paling tinggi untuk tahun 2015

Tahap II akan melihat bagaimana proses penyusunan RKPD dilakukan (proses perencanaan bottom-up, top-down, teknokratik, politik, dan inovasi)

Inovasi merupakan indikator penilaian baru, karena daerah juga sudah banyak

yang melakukan inovasi untuk mendukung pembangunan daerah

Tahap III akan dilakukan penilaian untuk 17 provinsi yang masuk babak akhir dan akan dilakukan wawancara terhadap 11 poin penilaian

Bagaimana pemerintah bisa men-deliver hasil perencanaannya kepada masyarakat

Tim independen ada 8 orang yang di luar Bappenas, tidak hanya planner melainkan juga dari berbagai sektor

Untuk Tahap III hanya terpilih 34 kab/kota yang menjadi nominasi

Pak Anton Penjelasan tentang latar belakang dan tujuan dari APN

Tanya Jawab Prof Herman Apakah ada yang ikut dalam perencanaan dari

proses bottom-up?

Kepala Bappeda Sleman Untuk prov DIY dari bawah dimulai dari SKPD kab/kota. Setiap kab/kota dikumpulkan dan keluar rancangan awal RKPD

Adanya trilateral desk antara kab/kota dan provinsi untuk melakukan pemaparan dan pembahasan sharing pendanaan antara prov dan kab/kota

Membahas kegiaatan yang sesuai dengan prioritas prov

Prof Herman Apakah usulan SKPD Kab/Kota masuk semua ke

provinsi? Seberapa banyak usulan yang masuk

atau ditampung oleh provinsi?

Kepala Bappeda Sleman Memang setiap usulan dibahas dalam trilateral, tidak semua usulan masuk. Hanya sebagian besar. Sekitar 50% masuk.

Apakah yng diusulkan berasal dari musrenbang

kab/kota?

Kepala Bappeda Sleman Iya, tentu saja. Penjaringan mulai dari musrenbang kecamatan yang menampung semua usulan dari berbagai stakeholder. Setiap kecamatan ada pagu anggaran, namun di sisi lain kecamatan bisa mengusulkan di luar pagu untuk dibahas lebih lanjut.

Prof Herman Dalam implementasi siapa yang mengendalikan hasil kesepakatan?

Kepala Bappeda Sleman Di sleman ada bagian administrasi pengendalian pembangunan yang berkoordinasi dengan Provinsi DIY.

Contoh pembangunan selokan mataram, usulan mulai dari DED, setiap tahun dipantau sudah berapa persen penyelesaiannya setiap tahun. Kab/kota melakukan report kepada provinsi

Dinas PU DIY Terkait dengan usulan kab/kota setelah proses trilateral, ada sharing pendanaan baik dari kab/kota, provinsi, atau bahkan mungkn dari nasional.

Dinas PU memberikan dukungan fisik konstruksi

Prof Herman Forum SKPD Kabupaten dan forum SKPD Provinsi dengan Kab/Kota. Apakah ada forum yang membahas secara sektoral?

Kepala Bappeda Sleman Sebelum adanya rancangan awal, skpd sektor kab/kota diundang oleh skpd sector di provinsi

Prof Herman Siapa yang mengundang apakah ada pakem untuk agenda kegiatan tersebut?

Kepala Bappeda Sleman Untuk forum SKPD merupakan semacam rakor membahas dasar usulan untuk musrenbang

Prof Herman Biasanya kab/kota tidak nurut dengan provinsi, ini DIY kok nurut? Memang rakorbang ada aturan. Untuk penyiapan awal kanada komunikasi, ini ada yang nyuruh atau inovasi sendiri?

Dinas PU DIY Di sektor kePUan di DIY, ada regular meeting 1 bulan sekal, yang membahas program-program yang bisa dikerjasamakan.

Prof Herman Untuk urusan kePUan berurusan dengan masyarakat?

Bappeda Sleman Pada saat musrenbang kecamatan, ini merupakan forum untuk menangkap problem yang ada di kecamatan

Selain itu adanya sistem informasi lewat ID dan Yogyaplan

BAppeda Kota Yogya Mana yang tidak disepakati juga diketahui bersama. Jadi tidak hanya yang sepakat tetapi yg tidak juga diketahui

Prof Herman Bagaimana dengan proses politik?

Bappeda Sleman Pada rancangan awal, pokok2 pikiran dewan masuk dan kemudian dijadikan bahan musrenbang kecamatan.

Kemudian dibahas dalam forum skpd. Selanjutnya muncul dalam rancangan akhir, yang menjadi bahan untuk musrenbang kabupaten dan kemudian menjadi draft RKPD

Mencocokkan visi misi dengan RPJMD yang juga dihadiri oleh dewan dan komponen masyarakat

Dalam rancangan awal ada forum konsultasi publik yang juga melibatkan akademisi

Kepala Bappeda Provinsi Payung hukum pergub 37/2014 tentang pengelolaan dana keistimewaan menejelaskan alur bottom up proses perencanaan dan penganggaean keistimewaan DIY

Ada forum setiap SKPD sektor penusunan rancangan awal merupakan hasil komunikasi dari forum yang ada sebagai bahan musrenbang juga. Rancagan RKPD belum ditetapkan karena masih menunggu RKP 2016 ditetapkan untuk disesuaikan sbg bagian dari top-down

Dalam di musrenbang ada tematik isu apa saja yang akan dibahas ada tema kewilayahan yang membahas tentang afirmasi trilateral terkait pembahasan sharing pendanaan, hasil trilateral merupakan dsar untuk melakukan evaluasi

JOGJAPLAN (Forum Usulan Masyarakat) masyarakat bisa memberikan

masukan (bisa dalam bentuk paper ataupun masukan yang lain)

Bisa diakses melalui mobile “android” berbagai informasi ttg perencanaan dan penganggaran DIY

Pak Anton Menarik tentang partisipasi masyarakat. Bagaimana cara menentukan prioritas dari usulan masyarakat?

Kepala Bappeda DIY Menggeser dari shopping list menjadi workplan. Melihat kemampuan dan kapasitas keuangan daerah.

Jogjaplan ada beberapa menu terdapat menu prioritas, kewenangan, skpd,

Sampai dengan lokasi bisa diketahui dan saat ini sedang dikembangkan sampai dengan level desa. Untuk melihat anggaran kita sejauh mana diimplementasikan

Prof Herman Apakah NGO pernah masuk JOGJAPLAN?

Yogya Heritage Society Kita masuk dalam forum pada tingkat masing2 dan masuk sesuai dengan kasus atau sektor mana yang dibahas, seperti dalam musrenbang

Prof Herman Untuk proses top down? Masih menunggu penetapan RKP 2016

Kepala Bappeda DIY Materi RKPD sudah selesai, namun untuk proses top-down kita melakukan penyesuaian dengan RKP yang saat ini masih disusun, selain itu untuk topdown gubernur memberikan arahan kepada TAPD dan kemudian SKPD.

Musrenbang sektoral juga harus disesuaikan

Ketimpangan DIY masih tinggi, maka kita menyusun kebijakan afirmasi kepada wilayah yang kurang

Penyelarasan tugas strategic DIY

Academic Paper Perencanaan disusun persektor ide dari tenaga ahli dasar dalam menentukan kegiatan

Adanya permendagri yang mengatur kode rekening dank ode kegiatan yang menghambat proses inovasi perubahan kegiatan diy

Prof Herman Kalau di APBN 2015 sudah ada by program by institution

Kepala Bappeda DIY Untuk 2015 sudah disesuaikan dengan RKP 2015

Prof Herman Apakah ada komunikasi antara kab/kota di DIY dengan kab/kota perbatasan di Jateng

Kepala Bappeda Sleman Dalam menyusun perencanaan tata ruang kita melibatkan kabupaten tentangga. Pada saat musrenbang juga mengundang kab/kota sekitar, bahkan pada saat rancangan awal

Juga ada kerjasama antar daerah terkait dengan BPJS

Untuk perencanaan jangka panjang dan yang besar pasti melibatkan kab/kota sekitar

Prof Herman Untuk proses teknokratik bagaimana tanggapan dari TA?

Tenaga Ahli Kita selalu dilibatkan dalam proses

perencanaan. Target sudah ada lalu yogya harus bagaimana?

Kita selalu ada diskusi rutin, kita juga diminta untuk memikirkan secara netral apa yg harus dilakkan oleh jogja

Kalau ada ide baru didiskusikan dan disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas daerah

Proses ini dilakukan di awal tahun

Prof Herman Yogya kan terkenal dengan kota atau provinsi pelajar bukan industri. Apakah isu ini pernah dibahas dalam diskusi? Kemiskinan tinggi tapi IPM tinggi, bagaiamana dengan hal ini?

TA Ekonomi Diskusi ini pernah terjadi. Kami juga punya ide kemiskinan ada di lokasi mana saja dan bagaimana cara penyelesaiannya

Jika dibanding daerah lain jogja punya keistimewaan dan keterbatasan baik dari pendanaan dan masyarakat

TA Pendidikan Setiap minggu ada rapat koordinasi rutin, yang bisa menghadirkan SKPD yang memang perlu untuk diajak diskusi segera, bahkan diskusi sampai malam.

Untuk pendidikan, pusat studi pedesaan dan kawasan, 15 tahun bekerja di LSM apabila informasi yang harus diupdate bisa menggunakan fasilitas social media dan bisa langsung diinfokan kepada pihak2 yang terlibat

TA Tata Ruang Pengalaman saya selama kurang lebih 5 tahun lebih banyak mendampingi kab

sleman. Tata ruang sangat kompleks,

Bagaimana menerjemahkan sampai dengan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan

Bagaimana menyederhanakan indikator ini juga menjadi fokus diskusi rutin kami

Akademisi juga menjadi teling ntuk mencari informasi terbaaru untuk mendukung penyusunan rencana yang lebih baik

Prof Herman Apakah ada institusi lain di luar ini yang juga berbicara tentang jogaj? Institusi independen

Tenaga Ahli Tata Ruang Ada perbedaan Yogyakarta, forum2 banyak yang kritis terhadap perencanaan

Kalau BKPRD bisa dari akademisi maka kita bisa berbicara lebih

Bicaranya akademisi memang sedikit lain

Petarung (pemuda tata ruang) di pwk ugm juga sering melakukan kritikan

Perlu adanya sosialisasi JOGJAPLAN kepada masyarakata maupun mahasiswa

TA Pendidikan Ada 2 tipe formal (LSM) ada idea yg membahas anggaran, ada aksara ttg pendidikan

Mereka semua hadir dan datang dalam musrenbang dan berpartisipasi

Secara kelembagaan informal namun merupakan paguyuban yang cair

dimana banyak informasi yang didapatkan dari komunitas (lintas suku yang ada di jogja) tersebut, dan mereka update ttg jogja dan keinginan bagaimana jogja ke depan

Prof Herman Karena berbeda sumber asal maka berbeda pendapat. Ini dipertahankan dalam forum dan sepakat. Kesepakatan ini berasal dari data. Lalu bagaimana sumber data yang digunakan oleh LSM?

TA Pendidikan Linkage sumber data dengan konfirmasi kepada skpd terkait.

Melalui website atau jogjaplan

Prof Herman Apakah bisa kita spakati, kapasitas perencanaan di DIY ini masyarakat juga ikut serta dengan sumber informasi Kalau di pusat ada berbagai ide atau kritikan yg bersumber dari wordbank atau kajian lain, bagaimana dengan yogya?

Kami di PT juga peneliti, kami mendapatkan informasi tidak hanya dari pemda tetapi dari sumber lai. Dalam melakkan kritik kita melihat isus2 yg berkembang di level nasional ataupun internasional. Yang hasil penelitian tsb kita komunikasikan kepada pemerintah. Namun gaya komnikasi di ygy itu berbeda dgn daerah lain

Tidak semata-mata informasi dri pemda tetapi juga dari berbagai pihak

TA Tata Ruang Kalau dilihat dari culture proses akomodasi dari ide-ide kami cukup tinggi

Contoh pengendalian tata ruang itu cukup lama dan kadang “gregeten”, tapi lama2 bisa mengontrol dan mengadaptasi

Ada dinamika tersendiri dalam mengkomunikasikan ide dari kami

Prof Herman Apakah ada sumber data independen selain pemerintah yang digunakan atau dijadikan sumber data lain? Dalam perencanaan pertisipasi, tidak hanya ikut saja tetapi juga memberikan masukan yang berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan Selain itu, kalau di pusat dikembangkan happiness index dalam proses perencanaan, bagaimana dengan yogya? Apakah ada ide sperti itu?

TA Tata Ruang Saya sedang mengembangkan capability index yang nantinya bisa digunakan sebagai dasar dalam menunjang perencanaan jogja

Kepala Bappeda DIY Masing-masing ada Tanya setiap sektor.

Rencana perencanaan N+2 yang dihasilkan oleh TA yang juga disesuaikan dengan pengembangan MTEF

Saat ini kami mengembangkan DATAKU, yang bisa mengkomparasikan grafik dari dua hal yang berbeda yang bisa divisualisasikan

Saat ini sendang dikembangkan data tunggal (sumber dari BPS), namun data BPS kadang belum siap saat dibutuhkan maka kita menggunakan data SKPD

Pak Anton Apakah DATAKU merupakan forum triangulasi, apabila ada kekurangan data dari BPS atau SKPD atau ini bisa digunakan untuk mengupdate?

Kepala Bappeda

Besok aka nada UPT sendiri yang akan mengurus data

BPS merupakan aparat vertical, namun untuk di daerah sendiri perlu ada institusi yang mampu melakukan verifikasi data dari BPS sehingga nanti setelah verifikasi oleh kabupaten/kota makan kita akan memiliki data tunggal yang kemudian dipublikasikan dalam website

Prof Herman Ketika mencari TA darimana dapatnya?

Kepala Bappeda DIY Khusus yg pendamping SKPD top down dari gubernur, yang dipilih adalah Doktor2, yang kemudian dibuat MOU kerjasama antara UGM dan Provinsi

Untuk bappeda diserahkan kepada bidang apa yang dibutuhkan. Jadi saya tidak ada intervensi dalam penentuan TA

Prof Herman Masuk dalam wilayah politik, DPRD kan pergi restes untuk menjaring aspirasi yang kemudian didiskusikan kepada skpd untuk masuk dalam rancangan RKPD

Pak Arif Wakil Ketua DPRD Secara umum kami lakukan dalam proses restses yang kami lakukan sejauh

ini merupakan proses tunggal dalam menjaring aspirasi masyarakat, sejauh ini aturan dalam penjaringan formal hanya melalui rests

Kami sudah mngusulkan kepada kemendagri, namun saat ini blm ada keputusan terkait dengan hal ini

Kami melakukan restes untuk dprd prov, setiap wkil dari kab/kota akan mengajak perwakilan dari anggota dprd kab/kota.

Kami melakukan verifikasi mana yang tidak bisa dilakukan oleh provinsi, hasil itu kami serahkan kepada anggota dprd di kab/kota untuk dibahas lebih lanjut

Kami mengundang partai politik, konstituen, dan masyarakat, hasilnya kami godog hasilnya kami kompilasikan. Kami memiliki tim yang di SKan yang akan membahas hasil reses yang merupakan embrio untuk pokok2 pikiran dprd

Dalam melakukan reses kita mengadapi dilema, kami d=dihadapkan dengan konstituen dan di satu sisi kita harus disesuaikan dengan rencana nasional

Yang tidak inline akan dimasukkan dalam box tertentu yang nantinya akan dibahas pada tahun berikutnya

Dalam menggodog kita juga melibatkan perwakilan masing2 fraksi

Dalam penyusunan apbd unsur politik memang tinggi,

Ke depan perlu disesuaikan antara perencanaan di daerah dengan pusat akan segera diputuskan oleh kemendagri

Pokok2 pikiran merupakan bagian integral dalam penyusunan rkpd

Yang sesuai maka masuk dalam rkpd, yg tidak sesuai tidak dibuang namun dihold untuk dibahas lebih lanjut

DPRD bukan majikan gubernur atau DPRD, maupun sebaliknya

Dikami mendudukan konteks amanat UU 23/2014

Kami juga meminta eksekutif untuk memaparkan mana pokok2 pikiran yang ditampung dan mana yang ditunda

Kami tidak bicara dengan bendera partai, kami perwakilan dari Yogyakarta melakukan diskusi dengan walikota untuk membahas apa saja yang menjadi target dan sasaran ke depan untuk disepakati dan dibahas di forum provinsi

Pada saat di forum skpd dan antar skpd, kami selalu diundang untuk mengawal perjalanan pokok2 pikiran tsb

Konsistensi dokumen perencanaan pembangunan merupakan bagian dari pemantauan kami

Terkait dengan produk2 perda (Balegda), kita meminta desain dari peraturan keseluruhan yang mendukung RPJMD

Kami selalu minta penjelasan dari bappeda, mana yang bagian dari program yang merupakan amanat dari perda

Pak Huda DPRD Provinsi Pekan ini kami melakukan diskusi intensif dengan skpd, maka pada saat rkpd sudah jadi maka pokok pikiran sudah akan masuk. di awal memang sudah ada pembahasan mana saja pokok pikiran yang masuk dalam rkpd mana yang tidak dan akan diakomodasi di tahun berikutnya

Prof Herman Ada dua yang saya tepuk tangan : 1. Pemerintah daerah ada 2 institusi (legislatif dan eksekutif)ada mekanisme seleksi terhadap usulan DPRD oleh tim perumus pokok2 pikiran. Siapa saja yang diundang dalam konsultasi publik?

Kepala Bappeda Sleman Kalau dalam permen 54 ditulis ada dikonsultasikan publik namun terbatas, yang diundang lebih banyak pada LSM dan akademisi. Dalam konsultasi publik pokok2 pikiran sudah muncul, dilakukan di awal sebelum rancangan awal

Prof Herman Hasil konsultasi publik masuk kemana?

Kepala Bappeda Sleman Hasil konsultasi publik merupakan dsar dalam rancangan awal rkpd

Rancangan RKPD yang akan dimusrenbangkab

Diskusi panjang agar semuanya bisa diakomodir

Bagaimana menyikapi permendagri no 13 ttg nomenklatur dll

Kepala Bappeda DIY Semua yang kami lakukan harus sesuai system

Jika tidak sesuai bisa menggunakan lain-lain, yang kedua judul program bisa sama namun roh nya bisa lain yang dikuatkan dalam TOR

Bisa menggunakan kode rekening yang sudah ada, namun kedalamannya menggunakan paper dari TA

Di DIY kegiatan setiap tahun berkurang, saat ini dari 3000 tinggal 1000 kegiatan

Jika kegiatan banyak maka hasilnya tidak maksimal

Dengan kegiatan sedikit maka rupiahnya akan lebih banyak, selain itu memudahkan dalam proses evaluasi

Prof Herman Inovasi ada 2 Menyikapi dalam proses perencanaandgn menggunakan naskah akademik Jumlah kegiatan yang lebih kecil, apakah ini tidak menjadi tantangan?

Kepala Bappeda DIY Tantangan dalam skpd terkait dengan struktur yang ada. Yang kita jamin adalah hulu hilir nyambung

Prof Herman Hubungan rencana ini dengan produk legislative, karena ada begini struktur organisasi berubah?

Wakil Ketua DPRD Sebetulnya ini lebih pada manajemen keuangan daerah

Prof Herman Berapa sih ongkos membuat peraturan daerah?

Lebih kepada impactnya, atau cost di lapangan bagaimana?

Wakil Ketua DPRD Ada beberapa isu2 yg direspon dgn membentuk perda (isu serius), bentuk paying hukum ini tidak slesei begitu saja, namun juga harus masuk dalam kebijakan yang ada

Kita selalu menyepakati komitmen yang terukur

Temen2 lsm lebih banyak pada aspek sosial, day to day akan mengawal terus, sehingga kami merasa sangat terbatu dgn dinamika partisipasi yang dilakukan

Dari tahun ke tahun akan kita lihat dengan kebijakan seperti ini bagaimana hasilnya apakah berhasil atau tidak, yang salah satunya bisa kami lihat dalam laporan pertanggungjawaban gubernur

Produk lebih ramping dan lebih implementatif

Prof Herman Apakah ada lagi inovasi baru?

Kepala Bappeda DIY Mendapatkan anugrah bukan motivasi kami yang penting yogya ke depan semakin lebih baik.

DATAKU merupakan input dalam proses perencanaan

Saat ini kami juga mengembangkan IPM kecamatan, hal ini karena karakteristik setiap kecamatan berbeda

Dalam implementasi kita membuat ROPK yang terkait dengan aliran kas

Web monev bisa menyandingkan fisik dan euangan namun tidak hanya penyerapannya saja

Kita akan melakukan integrasi semua sistem yang sudah ada

Siapa berbuat apa dimana nantinya akan terlihat

Prof Herman Pokok2 pikiran DPRD bagian integral dalam RKPD. Rata2 RKPD tidak ada hubungannya dengan KUAPPAS. Apakah KUAPPAS apakah bisa diakses oleh skpd atau lain2? Fungsi DPRD tidak berjalan dengan baik utamanya terkait dengan peraturan? Terkait dengan IPM kecamatan bagaimana pelaksanaannya dan kalau di gorontalo justru menjadi isu baru terkait denga lokasi pembangunan, bagaimana menyikapinya?

Wakil Ketua DPRD Pola yang ada saat ini partisipasi LSM dalam mencermati dan mengawal cukup intens. Fase ketika LSM galak itu karena pemerintah tidak terbuka.

Kami justru terbatu dengan apa yang dilakukan oleh LSM

Terkait dengan pokok2 pikiran apakah ada jaminan? Apakah RKPD sesuai dengan KUAPPHS

Ada tim yang memang memiliki tugas atau fungsi mengkaitkan betul antara RKPD dan KUAPPAS

Peraturan hrus merujuk terhadap RKPD, kecuali amanah dari pusat

Saat ini sedang digodog mekanime usulan raperda inisiatif nantinya 5

tahunan, saat ini 1 orang pun bisa mengajukan usulan rancangan

Kepala Bappeda DIY Ini sistem yang menjamin tidak berubah antara RKPD dan KUAPPAS

Masuk dalam salah satu menu di JOGJAPLAN yang bisa kita pantu perubahan satu persatu

Penutupan Kepala Bappeda DIY Semuanya yang kita paparkan memang apa adanya dan yang terjadi di Yogya Juara atau tidak bukan motivasi utama, yang paling penting ada adanya perubahan dan kemajuan yang lebih baik

Daftar Hadir (Peserta FGD)

1. Wakil Ketua DPRD dan anggota DPRD

2. Yogya Heritage Society (NGO)

3. TA Pendidikan Bappeda (Fisipol UGM)

4. Widodo (PWK UGM) TA Tata ruang

5. Fakultas Ekonomi

6. Rahayu Bappeda DIY

7. Bappeda Kab Kulonprogo

8. Direktur RSJ Gracia

9. Pak AGung, DInas PU dan tata ruang

10. Bappeda DIY

11. Kabag Kesra Bppeda

12. NGO Konsultan

13. Bappeda Sleman

14. Satpol PP DIY

15. Kepala Bappeda Sleman

16. BNPB DIY

17. Bappeda Kota Yogya

18. Dinas PU Provinsi

19. PUsbindakop DIy

20. BPPD DIY

21. DPRD DIY