Kedudukan dan Kekuatan Mengikat Nota Kesepakatan

Kedudukan dan Kekuatan Mengikat Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding) Ditinjau dari Segi Hukum Perjanjian (Analisis Putusan Mahkamah

Agung No. 1681/K/PDT/2011)

Abi Rafdi, Rosa Agustina, Wenny Setiawati

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Abstrak Skripsi ini membahas tentang nota kesepakatan (memorandum of understanding) yang merupakan perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail, karena itu, memorandum of understanding berisikan hal-hal yang pokok saja. Nota kesepakatan tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Tidak adanya pengaturan mengenai nota kesepakatan membuat kedudukan dan kekuatan mengikat dari nota kesepakatan menjadi samar-samar. Hasil penelitian menyarankan agar nota kesepakatan mempunyai kedudukan dan kekuatan mengikat yang setara perjanjian maka harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kata Kunci: Nota Kesepakatan, Memorandum of Understanding, Perjanjian.

Abstract

This thesis concerning memorandum of understanding which is a pre-agreemenct contract contains accord and issues between the parties, therefore the substance of memorandum of understanding are only the principal things. Lack of regulation about memorandum of understanding in Indonesia makes the legal standing and binding of the memorandum of understanding uncertain. The result of this research is the substance of memorandum of understanding must fulfill the requirements of legal agreement as stated in article 1320 Indonesia Civil Code Key Words: Memorandum of Understanding, Agreement

Pendahuluan

Latar Belakang

Kontrak atau perjanjian adalah hal yang hampir selalu ada di dalam kehidupan manusia,

terutama dalam hubungan bisnis. Budaya tiap bangsa dalam menjalankan bisnis memang

berbeda-beda. Ada bangsa yang senang berbisnis dengan lebih mempercayai bahasa secara

lisan, namun ada pula bangsa yang senang dengan cara tertulis.1 Namun kecenderungan

1 Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum dalam Bisnis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm 27

Kedudukan dan ...Abi Rafdi, FH-UI, 2013

sekarang ini, baik di Indonesia maupun di dunia internasional, kerja sama bisnis di antara

para pihak/bangsa dirasakan lebih mempunyai kepastian hukum bisa diadakan dengan suatu

kontrak secara tertulis.2 Definisi dari kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan

(promissory agreement) di antara dua pihak atau lebih pihak yang dapat menimbulkan,

memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum.3 Selanjutnya ada juga yang

memberikan pengertian kepada kontrak sebagai suatu perjanjian, atau serangkaian perjanjian

di mana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi terhadap kontrak tersebut atau

terhadap pelaksanaan kontrak tersebut oleh hukum dianggap sebagai suatu tugas.4 Demikian

pula dalam dunia bisnis, kontrak atau perjanjian adalah hal yang tidak terpisahkan dalam

melakukan hubungan bisnis. Lazimnya pengusaha yang akan melakukan hubungan kerjasama

dengan pengusaha lainnya akan membuat suatu kontrak.

Ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan dimuat di dalam kontrak tersebut

menjadi dasar hubungan kerjasama antara pengusaha dalam menjalankan bisnis yang mereka

lakukan. Hal tersebut sesuai dengan azas Pacta Sunt Servanda yang berarti bahwa dengan

adanya suatu perjanjian, maka perjanjian itu hanya mengikat para pihak yang membuat

perjanjian saja5.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan definisi perjanjian dalam Pasal

1313 yang mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Selain definisi perjanjian menurut

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terdapat pula definisi perjanjian menurut para ahli

hukum (doktrin). Menurut Prof. Soebekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang

berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan

suatu hal.6 Definisi menurut J.Satrio perjanjian dapat mempunyai dua arti, yaitu arti luas dan

arti sempit, dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat

hukum sebagai yang dikehendaki oleh para pihak termasuk di dalamnya perkawinan,

2 Ibid, hlml 27

3 Munir Fuady. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 4

4 Ibid, hlm 4

5 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum, (Bandung: Alumni, 1982), hlm.70.

6 Soebekti, hukum perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1987), hlm 1


perjanjian kawin, dan lain-lain, dan dalam arti sempit perjanjian di sini berarti hanya

ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti

yang dimaksud oleh Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata.7 Berdasarkan definisi

perjanjian menurut undang-undang dan para doktrin, perjanjian adalah suatu hubungan

hukum yang dibuat oleh dua orang atau lebih dan hubungan hukum tersebut mengikat para

pihak yang membuatnya. Suatu kontrak atau perjanjian adalah sah apabila telah memenuhi

syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum

Perdata. Syarat-syarat sah perjanjian tersebut antara lain adalah:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

2. kecakapan untuk membuat suati perikatan

3. suatu hal tertentu

4. suatu sebab yang halal.

Dalam dunia bisnis, sebelum melakukan transaksi biasanya para pelaku bisnis akan

melakukan negosiasi awal dengan rekan bisnisnya untuk mencapai suatu kesepakatan. Dalam

negosiasi tersebut terjadi tawar menawar dan berbagai macam kesepakatan awal seperti

prinsip-prinsip dasar dari suatu kesepakatan bisnis. Pada praktiknya dalam melakukan

negosiasi awal suatu transaksi bisnis ada berbagai faktor yang dapat menghalangi dibuatnya

suatu kontrak bisnis, contohnya adalah adanya pihak-pihak yang belum ikut berpartisipasi

dalam negosiasi awal, waktu yang tidak cukup untuk membuat suatu kontrak, prospek bisnis

yang belum jelas, dan negosiasi awal yang rumit sehingga belum menemukan kesepakatan.

Untuk menjaga komitmen para pihak dalam menghadapi situasi tersebut dibuatlah suatu

kesepakatan awal dalam bentuk tertulis yang berisi mengenai hasil negosiasi awal dan

prinsip-prinsip dalam melakukan hubungan bisnis, kesepakatan awal dalam bentuk tertulis

tersebut biasa disebut sebagai Nota Kesepakatan/Nota Kesepahaman/memorandum of

understanding (MoU).

7 Ibid


Secara gramatikal memorandum of understanding diartikan sebagai nota

kesepahaman.8 Para ahli hukum juga memberikan definisi dari memorandum of

understanding, Munir Fuady mengartikan memorandum of understanding sebagai berikut.

Perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail, karena itu, memorandum of understanding berisikan hal-hal yang pokok saja. Adapun mengenai lain-lain aspek dari memorandum of understanding relatif sama dengan perjanjian-perjanjian lain9

Selain Munir Fuady, Erman Rajagukguk mengartikan memorandum of understanding sebagai

berikut: “Dokumen yang memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian

dibuat. Isi dari memorandum of understanding harus dimasukkan ke dalam kontrak, sehingga

ia mempunyai kekuatan mengikat”10

Pada praktiknya, walaupun memorandum of understanding berisi kesepakatan antara

para pihak yang membuatnya namun tidak sedikit terjadi penyimpangan terhadap klausul

memorandum of understanding. Contoh penyimpangan yang terjadi adalah adanya salah satu

pihak yang tidak menjalankan klausul yang tercantum dalam memorandum of understanding.

Permasalahan inilah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Pada skripsi ini penulis akan mengambil satu kasus yaitu mengenai pelanggaran

memorandum of understanding antara H. Maming Daeng Tata dengan Darma Setiawan bin

H. Soekardi. Kasus ini bermula pada saat H. Maming Daeng Tata bersepakat dengan Darma

Setiawan mengadakan jual beli atas sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak

di Jalan Sederhana No. 39 Rt 016/02 Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet,

Jakarta Selatan, dimana penggugat bertindak sebagai pembeli dan tergugat sebagai penjual.

Oleh karena itu maka penggugat dan tergugat menandatangani Nota Kesepakatan tanggal 6

Juni 2006. Dalam nota kesepakatan tersebut telah disepakati bahwa harga penjualan obyek

jual beli adalah Rp. 5.500.000.000 (lima milyar lima ratus juta rupiah) dan ketentuan-

ketentuan mengenai pembayaran uang tanda jadi dan uang pembayaran tahap satu serta

pembayaran tahap dua.

8 Salim HS, Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih, op cit, hlm 46

9 Ibid, hlm 46

10 Ibid, hlm 46


Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan No. 1259/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel, dalam

salah satu putusannya, menyatakan bahwa nota kesepakatan tanggal 6 juni 2006 berikut

addendum tanggal 31 Agustus 2006 tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan

hukum yang mengikat kedua belah pihak. Putusan tingkat pertama tersebut telah dikuatkan

oleh Pengadilan Tinggi dalam putusan No. 247/PDT/2010/PT.DKI. sementara pada tingkat

kazasi, permohonan kazasi dari tergugat dari pemohon kazasi: H. Maming Daeng Tata

ditolak.

Pokok Permasalahan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut diatas, terdapat

beberapa permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, yaitu antara lain:

1. Bagaimanakah kedudukan Nota Kesepakatan (MoU) dalam hukum perjanjian?

2. Bagaimanakah kekuatan mengikat dari Nota Kesepakatan (MoU)?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulisan ini memiliki tujuan-tujuan

yang ingin dicapai. Tujuan-tujuan tersebut, antara lain:

1. Tujuan umum:

Dalam skripsi ini, penulis akan mencoba menjelaskan bagaimana kedudukan dan

kekuatan mengikat memorandum of understanding ditinjau dari segi hukum

perjanjian.

2. Tujuan Khusus:

a. Memaparkan pendapat para ahli hukum mengenai memorandum of

understanding

b. Untuk mengetahui apakah memorandum of understanding antara H. Maming

Daeng Tata dengan Darma Setiawan Bin H. Soekardi memiliki kedudukan dan

kekuatan mengikat yang setara dengan perjanjian menurut Kitab Undang-

undang Hukum Perdata


Tinjauan Teoritis

Perjanjian

Definisi perjanjian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu di

dalam Pasal 1313 yang berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Bila dilihat dari

sifatnya, ada dua jenis perjanjian, yaitu perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik.11

Perjanjian sepihak misalnya dapat dilihat pada perjanjian hibah, yang hanya memberikan hak

pada penerima hibah dan kewajiban kepada pemberi hibah untuk menyerahkan barang yang

dihibahkan kepada orang lain12.Definisi perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1313 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata dianggap memiliki beberapa kelemahan. Kemahan-

kelemahan tersebut antara lain adalah:

a. Hanya menyangkut sepihak saja, hak ini diketahui dari perumusan “satu orang atau

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”13. Bila dilihat dari

perumusan kalimat tersebut maka tidak ada konsensus dari para pihak yang

melakukan perjanjian karena sifatnya hanya datang dari salah satu pihak saja, tidak

dari kedua belah pihak.

b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian perbuatan

termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (zaakwaarneming), tindakan

melawan hukum (onrechmatige daad) yang tidak mengandung suatu consensus.

Seharusnya dipakai kata “Persetujuan” 14.

c. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut di atas

terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur

dalam hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja.

Perjanjian yang dikehendaki oleh buku ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata

11 Sri Soesilowati Mahdi, et al. Hukum Perdata (Suatu Pengantar). (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hlm 134

12Ibid., hlm 135

13 Abdulkadir Muhammad, op cit, hlm 78

14 Ibid, hlm 78


sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang

bersifat personal15.

d. Tanpa menyebut tujuan. Dalam perumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan

mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk

apa.16

Adanya kelemahan pada definisi perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang

Hukum Perdata membuat para ahli hukum memberikan definisi lain mengenai perjanjian,

antara lain:

1. Prof. Soebekti dalam buku Hukum Perjanjian memberikan definisi perjanjian

adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana

dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

2. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. mendefinisikan perjanjian sebagai suatu

perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu

pihak berjanji atau dianggap berjanji untu melakukan sesuatu hal atau untuk tidak

melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji

itu17.

Perjanjian berkaitan erat dengan perikatan, kedua hal tersebut adalah sesuatu yang

saling berkaitan satu sama lain. Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa

Belanda “Verbintenis” perikatan artinya hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang

yang lain.18 Menurut Abdulkadir Muhammad, pengertian perikatan dapat dibagi menjadi dua

yaitu pengertian perikatan dalam arti luas dan pengertian perikatan dalam arti sempit.

Pengertian perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan

orang yang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan. Dari rumusan ini dapat diketahui

bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan (law of property), dalam

bidang hukum keluarga (family law), dalam bidang hukum waris (law of succession), dalam

15 Ibid, hlm 78

16 Ibid, hlm 78

17 Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian, (Bandung: Sumur Bandung, 1993), hlm 9

18 Abdulkadir Muhammad, op cit, hlm 5


bidang hukum pribadi (personal law). Perikatan yang meliputi beberapa bidang hukum ini

disebut perikatan dalam arti luas.19 Perikatan dalam arti sempit hanya perikatan yang dibatasi

pada perikatan yang terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan saja, yang menurut

sistematika Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur dalam Buku III di bawah judul

”tentang Perikatan”.20

Para ahli hukum juga memberikan pendapatnya mengenai pengertian perikatan.

Perikatan menurut Abdulkadir Muhammad adalah hal yang mengikat orang yang satu

terhadap orang-orang yang lain21. Sedangkan menurut Prof. Soebekti yang dimaksud dengan

perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan

mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain

berkewajiban memenuhi tuntutan itu22. Bila dicermati definisi perikatan menurut para doktrin

tersebut, maka dapat dikatakan perikatan adalah suatu hubungan yang mengikat para pihak

yang timbul karena adanya suatu hal yang disepakati melalui perjanjian.

Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan ruang lingkup

berlakunya perjanjian hanyalah antara para pihak-pihak yang membuat perjanjian saja. Jadi,

pihak ketiga atau pihak di luar perjanjian tidak dapat menuntut sesuatu hak berdasarkan

perjanjian itu. Pasal 1315 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa pada

umumnya tiada seorangpun dapat mengikatkan diri atas anam sendiri atau meminta

ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Azas tersebut dinamakan azas

kepribadian suatu perjanjian.23

Hubungan Antara Perikatan dan Perjanjian

Menurut Prof. Soebekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang

berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan

suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang

19 Ibid, hlm 6

20 Ibid, hlm 7

21 Op.Cit, Abdulkadir Muhammad, hlm 5

22 Soebekti, Op.Cit, hlm 1

23 Ibid, hlm 29


dinamakan perikatan.24 Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan

bahwa:”Tiap-tiap perikatan dilahirkann baik karena persetujuan, baik karena undang-

undang”.25

Dari rumusan pasal di atas dapat dilihat hubungan antara perikatan dan perjanjian

adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. 26 Apabila dua orang yang mengadakan

suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan

hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka

berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi.27 Buku III Kitab

Undang-undang Hukum Perdata menegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi

karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan yang secara sengaja dibuat

oleh mereka dan karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, perikatan adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak)

dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang menerbitkan atau melahirkan kewajiban pada

salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.28 Berdasarkan penjelasan di atas maka

dapat disimpulkan bahwa hubungan antara perjanjian dengan perikatan adalah bahwa

perjanjian itu menimbulkan perikatan yang melahirkan kewajiban kepada salah satu pihak di

dalam hubungan tersebut.

Istilah dan Pengertian Memorandum of Understanding

Secara gramatikal memorandum of understanding diartikan sebagai nota

kesepahaman. Dalam Black’s Law Dictionary, yang diartikan memorandum adalah: “Dasar

untuk memulai penyusunan kontrak secara formal pada masa datang” (is to serve as the basis

of future formal contract.) Understanding diartikan sebagai: An implied agreement resulting

from the express term of another agreement, whether written or oral. Artinya pernyataan

24 Ibid, hlm 1

25 Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1233

26 Ibid, hlm 1

27 Ibid, hlm 3

28 Gunawan Widjaya, ”Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata”, (Jakarta:

Rajagraffindo Persada, 2005), hlm 311


persetujuan secara tidak langsung terhadap hubungannya dengan persetujuan lain, baik secara

lisan maupun secara tertulis memorandum of understanding adalah dasar penyusunan

kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil permufakatan para pihak baik secara

tertulis maupun lisan.29

Istilah lain yang sering juga dipakai untuk memorandum of understanding, terutama

negara-negara eropa adalah apa yang disebut dengan Head Agreement, Cooperation

Agreement, dan Gentlement Agreement Istilah-istilah tersebut sebenarnya mempunyai arti

yang sama dengan memorandum of understanding.30

Selain definisi tersebut, para ahli hukum juga memberikan definisi memorandum of

understanding sebagai berikut:

1. Munir Fuady

Perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam

perjanjian lain yang mengaturnya secara detail, karena itu, memorandum of

understanding, berisikan hal-hal yang pokok saja. Adapun mengenai lain-lain

aspek dari memorandum of understanding relatif sama dengan perjanjian-

perjanjian lain.31

2. Erman Rajagukguk

Dokumen yang memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum

perjanjian dibuat. Isi dari memorandum of understanding harus dimasukkan ke

dalam kontrak, sehingga ia mempunyai kekuatan mengikat.32

3. I Nyoman Sudana

Memorandum of understanding sebagi suatu perjanjian pendahuluan, dalam arti

akan diikuti perjanjian lainnya.33

29 Salim HS, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, op cit, hlm 46

30 Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Buku Keempat, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 90

31 Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002) hal 91

32 Salim HS, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, op cit, hal 46


4. Salim HS, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih

Nota kesepahaman yang dibuat antara subjek hukum yang satu dengan subjek

hukum lainnya, baik dalam satu negara maupun antarnegara untuk melakukan

kerja sama dalam berbagai aspek kehidupan dan jangka waktunya tertentu.34

Kekuatan Mengikat Memorandum of Understanding.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun dalam perunang-undangan

lainnya, tidak ada suatu ketentuan yang mengatur secara khusus tentang memorandum of

understanding, yang ada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan syarat-syarat sahnya

kontrak.35 Untuk mengetahui kekuatan mengikat suatu memorandum of understanding perlu

dilihat substansi dari memorandum of understanding tersebut, apabila di dalamnya terdapat

kesepakatan para pihak maka memorandum of understanding tersebut telah mempunyai

kekuatan untuk dilaksanakan. Akan tetapi dalam praktiknya, apabila salah satu pihak tidak

melaksanakan isi memorandum of understanding, maka salah satu pihak tidak pernah

mempersoalkan hal itu atau menggugat ke pengadilan. Salah satu pihak akan mengatakan

bahwa memorandum of understanding itu dalam keadaan tidur.36 Permasalahan tersebut

berkaitan dengan kekuatan mengikat dari suatu memorandum of understanding.

Beberapa ahli hukum mengemukakan pendapatnya mengenai kekuatan mengikat dari

memorandum of understanding. Ray Wijaya mengemukakan pendapatnya mengenai

kekuatan mengikat dari memorandum of understanding sebagai berikut:

Dari sudut pandang Indonesia, tampaknya para ahli hukum Indonesia masih berbeda pendapat tentang maknda dari memorandum of understanding tersebut. Satu pihak berpendapat bahwa memorandum of understanding hanya merupakan suatu gentlement agreement yang tidak mempunyai akibat hukum, sedangkan pihak yang lain menganggap bahwa memorandum of understanding itu merupakan suatu bukti awal telah terjadi atau tercapainya saling pengertian mengenai masalah-masalah pokok. Artinya, telah terjadi pemahaman awal antara pihak yang bernegosiasi sebagaimana dituangkan dalam memorandum oleh para pihak untuk melakukan kerja sama. Oleh karenanya, kesepakatan awal ini merupakan pendahuluan untuk merintis

33 Ibid, hal 46

34 Ibid, hal 47

35 Ibid, hlm 54

36 Ibid, hlm 54


lahirnya suatu kerja sama yang sebenarnya, yang kemudian baru diatur dan dituangkan secara lebih rinci dalam perjanjian kerja sama atau joint venture.37

Bila mengacu pada pandangan Ray Wijaya mengenai kekuatan mengikat

memorandum of understanding maka terdapat dua hal yang berkaitan dengan kekuatan

mengikat dari suatu memorandum of understanding. Pertama adalah bahwa memorandum of

understanding hanya merupakan suatu gentlement agreement yang tidak mempunyai akibat

hukum dan yang kedua adalah memorandum of understanding merupakan suatu bukti awal

telah terjadi atau tercapai suatu kesepakatan untuk melakukan kerja sama yang akan diatur

kemudian di dalam perjanjian yang lebih rinci.

Pendapat lain mengenai kekuatan mengikat memorandum of understanding

dikemukakan oleh Hikmahanto Juwana yang menyatakan bahwa:

Penggunaan istilah memorandum of understanding harus dibedakan dari segi teoretis dan praktis. Secara teoretis, dokumen memorandum of understanding bukan merupakan hukum yang mengikat para pihak. Agar mengikat secara hukum, harus ditindaklanjuti dengan sebuah perjanjian. Kesepakatan dalam memorandum of understanding lebih bersifat ikatan moral. Secara praktis, memorandum of understanding disejajarkan dengan perjanjian. Ikatan yang terjadi tidak hanya bersifat moral, tetapi juga ikatan hukum. Titik terpenting bukan pada istilah yang digunakan, tetapi isi atau materi dari nota kesepahaman tersebut. 38

Munir Fuady juga mengemukakan dua pandangan yang membahas tentang kekuatan

mengikat dari memorandum of understanding, yaitu gentlement agreement dan agreement is

agreement.39 Pandangan pertama berpendapat bahwa memorandum of understanding

hanyalah merupakan suatu gentlement agreement. Maksudnya kekuatan mengikatnya suatu

memorandum of understanding. Pandangan yang pertama yaitu Gentlement Agreement

mengaajarkan bahwa memorandum of understanding hanyalah merupakan Gentlement

Agreement saja. Maksudnya kekuatan mengikatnya suatu memorandum of understanding

tidak sama dengan perjanjian biasa, sungguhpun dibuat dalam bentuk paling kuat seperti

dengan akta notaris sekalipun. Bahkan ujung ekstrem dari pendapat golongan ini berpendapat

bahwa memorandum of understanding mengikat hanya sebatas pengikatan moral belaka,

dalam arti tidak enforceable secara hukum, dan pihak yang wanprestasi misalnya, dia tidak

37 Ibid, hlm 55

38 Ibid, hlm 55

39 Munir Fuady, op cit, hlm 92


dapat digugat ke pengadilan. Sebagai ikatan moral, tentu jika dia wanprestasi, dia dianggap

tidak bermoral dan ikut jatuh reputasinya di kalangan bisnis.40

Mengenai pandangan kedua (agreement is agreement) maksudnya adalah bahwa

sekali suatu perjanjian dibuat, apa pun bentuknya, lisan atau tertulis, pendek atau panjang,

lengkap/detail ataupun hanya diatur pokok-pokoknya saja, tetap saja merupakan perjanjian

dan karenanya mempunyai kekuatan mengikat seperti layaknya suatu perjanjian, sehingga

seluruh ketentuan pasal-pasal tentang hukum perjanjian telah bisa diterapkan kepadanya.

Menurut pendapat yang sebenarnya lebih formal legalistis ini, kalau suatu perjanjian

mengatur hanya hal-hal pokok saja, maka mengikatnya hanya terhadap hal-hal pokok

tersebut. Atau jika suatu perjanjian hanya berlaku untuk suatu jangka waktu tertentu, maka

mengikatnyapun hanya untuk jangka waktu tertentu tersebut. Sungguhpun para pihak tidak

dapat dipaksakan untuk membuat perjanjian yang lebih rinci sebagai follow up dari

memorandum of understanding paling tidak selama jangka waktu perjanjian itu masih

berlangsung, para pihak tidak boleh membuat perjanjian yang sama dengan pihak lain. Ini

tentu jika tegas disebutkan untuk itu dalam memorandum of understanding tersebut.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini berarti telah dilakukan wanprestasi sehingga dapat

digugat ke pengadilan menurut hukum yang berlaku.41

Teori yang mendukung pandangan kedua Munir Fuady (agreement is agreement)

adalah teori Promissory Estoppel atau disebut juga Detrimental Reliance. Teori ini adalah

suatu doktrin hukum yang mencegah seseorang (promissor) untuk menari kembali janjinya,

dalam hal pihak yang menerima janji (promisee) karena kepercayaannya terhadap janji

tersebut telah melakukan sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuat, sehingga dia (promisee)

akan menderita kerugian jika (promisor) yaitu pihak yang memberi janji diperkenankan

untuk menarik janjinya.42

Teori lainnya yang mendukung pandangan agreement is agreement adalah Teori

Kontrak Quasi (Quasi contract atau implied in law). Teori ini mengajarkan bahwa dalam hal-

hal tertentu, apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu, maka hukum dapat menganggap adanya

kontrak di antara para pihak dengan berbagai konsekuensinya, sungguhpun dalam

40 Ibid, hlm 93

41 Ibid, hlm 93-94

42 Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm 11


kenyataannya kontrak tersebut tidak pernah ada.43 Menurut Hardijan Rusli, dalam sistem

hukum Common Law, sumber perikatan yang berasal dari Quasi Contract ini adalah suatu

hukum yang tidak tertulis yang berupa suatu azas hukum atau tenet law yang terkenal dengan

sebutan Unjust Enrichment Doctrine (doktrin memperkaya secara tidak adil).44 Definisi

Quasi Contract menurut Black’s Law Dictionary adalah An obligation which law creates in

absence of agreement; it is invoked by courts where there is unjust enrichment (Kwasi

kontrak adalah suatu kewajiban yang berdasarkan hukum dan tanpa adanya kesepakatan; hal

ini diakui oleh pengadilan bila terjadinya pemupukan kekayaan secara tidak adil).45 Unjust

Enrichment Doctrine diterangkan sebagai General principle that one person should not be

permitted unjustly to enrich himself at expense of another but should be required to make

restitution or for property or benefits received, retained or appropriated, where it is just and

aquitable that such restitution be made, and where such action involves no violation or

frustation of law or oppsition to public policy, either directly or indirectly. Unjust

Enrichment Doctrine adalah suatu prinsip yang umum bahwa seseorang tidak boleh

memperkaya dirinya secara tidak adil yaitu dengan biaya dari pihak lain dan karena itu harus

mengembalikan harta atau manfaat/keuntungan yang telah diterimanya, ditahannya atau

diambilnya, dan pengembalian ini dirasakan adil dan layak serta tidak bertentangan atau

menghalangi hukum atau berlawanan dengan kepentingan umum baik secara langsung

maupun tidak langsung).46

Unjust Enrichment Doctrine dalam Common Law ini dalam hukum perjanjian

Indonesia dapat disamakan dengan Pasal 1359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang

menyatakan bahwa tiap-tiap pembayaran memperhatikan adanya suatu hutang; dan apa yang

telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan dapat dituntut kembali.47

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, apabila di dalam fase prakontrak tercapai

kesepakatan secara terperinci mengenai hak dan kewajiban antar kedua belah pihak, sifat

43 Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm 29

44 Ibid, hlm 29

45 Ibid, hlm 30

46 Ibid, hlm 30

47 Ibid, hlm 30


perjanjian tersebut dinamakan “Pactum de Contrahendo”, yaitu perjanjian untuk mengadakan

perjanjian, maka dalam hal ini masalah ganti rugi dapat dipermasalahkan sebagai perjanjian

tidak tercapai.48

Pembahasan

Dalam perkara ini pihak penggugat adalah H. Maming Daeng Tata sedangkan pihak

tergugat adalah Darma Setiawan bin H. Soekardi. Perkara ini bermula ketika penggugat dan

tergugat telah sepakat mengadakan jual beli atas sebidang tanah berikut bangunan di atasnya

yang terletak di Jalan Sederhana No. 39 RT 016/02 Kelurahan Manggarai Selatan,

Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan seluas 1.335 M2, berikut bangunan di atasnya,

sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Pakai No. 7 Manggarai Selatan atas nama

Sukardi dan seluas 294 M2 sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Pakai no 1285

Manggarai Selatan atas nama Ny. Hj. Ratu Siti Salecha Suryati. Oleh karena itu maka

penggugat dan tergugat menandatangani nota kesepakatan tanggal 6 Juni 2006

Dalam nota kesepakatan tersebut antara penggugat selaku pembeli dan tergugat selaku

penjual telah menyepakati bahwa harga penjualan obyek jual beli tersebut adalah sebesar Rp

5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah). Kesepakatan tersebut dibuat dengan

ketentuan-ketentuan sebagai berikut:49

1. Pihak tergugat selaku penjual mengajukan jadwal pembayaran kepada penggugat

selaku pembeli, sebagai berikut:

1.1 Pembayaran tanda jadi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),

yang dibayarkan pihak penggugat pada tergugat tanggal 6 Juni 2006

1.2 Pembayaran Tahap 1 (satu) sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus

juta rupiah), yang dibayarkan pihak penggugat pada tergugat tanggal 14 Juli 2006

1.3 Pembayaran Tahap 2 (dua) sebesar Rp 2.875.000.000,- (dua milyar delapan ratus

tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan dibayarkan penggugat pada tergugat

tanggal 2 Februari 2007, jumlah tersebut setelah dipotong sebesar Rp

100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari harga yang disepakati untuk pengurusan

sertifikat kepada pihak penggugat selaku pembeli

48 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis,(Jakarta: Alumni, 1994), hal 36

49 Putusan Kazasi Mahkamah Agung No. 1681 K/Pdt/2011


2. Bahwa tergugat selaku penjual akan melunasi PBB tahun 2006

3. Bahwa tergugat selaku penjual berhak atas pengelolaan garasi dan rumah kontrakan

sampai dengan pelunasan pembayaran oleh penggugat

4. Pihak penggugat selaku pembeli akan menanggung seluruh biaya pengurusan

sertifikat tanah, akta jual beli notaris dan pajak.

Penggugat sebagai pembeli yang beritikad, maka pada tanggal 7 Juni 2006 penggugat

telah membayar uang tanda jadi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

sebagaimana disebutkan dalam nota kesepakatan butir 1.1 dan pembayaran tersebut telah

diterima oleh tergugat selaku penjual.

Setelah pembayaran uang tanda jadi tersebut penggugat minta agar tergugat

menyerahkan surat-surat tanah obyek sengketa sebagaimana telah diperjanjikan tapi oleh

tergugat tidak pernah diberikan. Akan tetapi sebaliknya tergugat pada tanggal 27 Juli 2006

meminta dibelikan sebuah mobil merek Hyundai New Atoz tahun 2006 seharga Rp

142.617.300,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah) dan

tergugat memohon kepada penggugat agar pembelian mobil tersebut diperhitungkan sebagai

tambahan uang muka pembelian tanah dalam perkara.

Penggugat melaksanakan pembelian mobil sebagaimana permintaan tergugat,

selanjutnya tergugat meminta kepada penggugat agar mobil yang telah dibeli penggugat

diserahkan kepada Sdr. Arief Adrianto (kakak tergugat/salah seorang ahli waris H. Soekardi),

selanjutnya mobil tersebut diterima oleh Sdr. Arief Adrianto pada tanggal 12 Agustus 2006.

Pada saat penggugat menyerahkan mobil Hyundai New Atoz tahun 2006, penggugat

meminta kembali kepada tergugat agar menyerahkan surat-surat tanah sesuai dengan yang

telah diperjanjikan, akan tetapi permintaan penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh

tergugat. Akan tetapi sebaliknya tergugat meminta kembali kepada penggugat agar

menambah uang muka pembelian tanah tersebut sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta

rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan sebagai uang muka (Down Payment)

pembelian tanah berikut rumah obyek jual beli.

Sebagai pembeli yang beritikad baik, penggugat mengabulkan permintaan tergugat

dengan menyerahkan 2 (dua) lembar Cek Bank Bukopin sebagai berikut:

1. Cek Bank Bukopin tanggal 16 Agustus 2006 No. 11048389 sebesar Rp 400.000.000,-

(empat ratus juta rupiah)


2. Cek Bank Bukopin tanggal 25 Agustus 2006 No. 11048390 sebesar Rp 100.000.000,-

(seratus juta rupiah)

Ke-2 (dua) lembar cek tersebut telah diterima oleh tergugat.

Setelah penggugat menyerahkan ke-2 (dua) lembar cek tersebut kepada tergugat,

penggugat kembali meminta kepada tergugat agar menyerahkan surat-surat tanah obyek jual

beli, guna diadakan pengurusan sesuai perjanjian. Namun ternyata tergugat tidak pernah

punya itikad baik menyerahkan surat-surat tersebut pada penggugat. Sebagai pembeli yang

beritikad baik penggugat telah berusaha mengingatkan tergugat sebagai penjual, agar tergugat

beritikad baik meneruskan perjanjian jual beli atas tanah tersebut, sebagaimana telah

disepakati dalam nota kesepakatan tanggal 6 Juni 2006 baik secara lisan maupun secara

tertulis, namun peringatan penggugat tersebut sama sekali tidak mendapat tanggapan

semestinya dari tergugat.

Untuk menghindari hal-hal yang tambah merugikan penggugat, sebagai akibat itikad

buruk tergugat mengalihhkan, mengiper maupun penjual tanah berikut bangunan kepada

pihak lain, maka penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonan

pemblokiran kepada Kepala Kantor BPN Jakarta Selatan.

Walaupun tergugat telah menerima uang tanda jadi pembelian tanah tersebut dari

penggugat senilai Rp 167.617.300,- (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas

ribu tiga ratus rupiah) pada tanggal 7 Juni 2006 dan tanggal 27 Juli 2006, dan penggugat telah

menyerahkan 2 (dua) lembar cek senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta

penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat untuk melaksanakan jual beli tanah

tersebut, namun hingga diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tergugat tidak

pernah melaksanakan isi kesepakatan dalam nota kesepakatan jual beli tanah tersebut.

Putusan hakim atas gugatan yang diajukan oleh penggugat salah satunya adalah

memutuskan dan menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

penawaran/atau nota kesepakan rencana jual beli atas bidang-bidang tanah masing-masing di

Jalan Sederhana no. 39 Rt 016/02, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta

Selatan seluas 1.335 M2 berikut bangunan di atasnya, sebagaimana yang diterangkan dalam

Sertifikat Hak Pakai No. 7 Manggarai Selatan tercatat atas nama Sukardi dan tanah seluas

294 M2 berikut bangunan di atasnya, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Pakai

no. 1285 tercatat atas nama Ny. Hj. Ratu Siti Salecha Suryati.


Nota Kesepakatan yang dibuat oleh Daeng Tata dengan Darma Setiawan mengenai

jual beli sebidang tanah dengan bangunan di atasnya pada tanggal 6 Juli 2006 telah

memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata. Menurut Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Achmad

Dimyati R.S, SH., M.H., yang menyatakan bahwa apabila suatu suatu nota kesepakatan telah

memenuhi syarat sah perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang

Hukum Perdata maka nota kesepakatan tersebut memiliki kedudukan yang sama dengan

kontrak. Berdasarkan pendapat tersebut nota kesepakatan yang dibuat oleh Daeng Tata

dengan Darma Setiawan pada tanggal 6 Juli 2006 adalah sama kedudukannya dengan

kontrak. Pandangan Munir Fuady mengenai istilah ”agreement is agreement” yang berarti

bahwa sekali suatu perjanjian dibuat, apa pun bentuknya, lisan atau tertulis, pendek atau

panjang, lengkap/detail ataupun hanya diatur pokok-pokoknya saja, tetap saja merupakan

perjanjian dan karenanya mempunyai kekuatan mengikat seperti layaknya suatu perjanjian,

sehingga seluruh ketentuan pasal-pasal tentang hukum perjanjian telah bisa diterapkan

kepadanya, maka Nota Kesepakatan tersebut adalah sebuah perjanjian.

Jadi kesimpulannya adalah nota kesepakatan yang dibuat oleh Daeng Tata dengan

Darma Setiawan memiliki kedudukan yang sama dengan perjanjian karena substansi dari

nota kesepakatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang ditentukan dalam

Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kesimpulan

1. Kedudukan nota kesepakatan adalah setara dengan perjanjian apabila isi dari nota

kesepakatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana tersebut

dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Nota kesepakatan yang tersebut

dalam putusan kazasi mahkamah agung No. 1681 K/Pdt/2011 memiliki kedudukan yang

setara dengan perjanjian karena syarat-syarat sah perjanjian telah terpenuhi dalam nota

kesepakatan tersebut.

2. Kekuatan mengikat dari nota kesepakatan adalah sama dengan perjanjian apabila isi dari

nota kesepakatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana yang

telah ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Nota

kesepakatan yang dibuat antara Daeng Tata dengan Darma Setiawan telah memenuhi

syarat-syarat sah perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang

Hukum Perdata.


Saran

1. dalam membuat suatu perjanjian khususnya dalam bentuk nota kesepakatan/

memorandum of understanding perlu memperhatikan isi dari perjanjian/ memorandum of

understanding tersebut agar memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana telah

diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Tujuan dari dipenuhinya

syarat-syarat sah perjanjian tersebut agar nota kesepakatan/ memorandum of

understanding tersebut memiliki kedudukan yang setara dengan perjanjian.

2. Penulis menyarankan agar suatu nota kesepakatan kesepakatan/ memorandum of

understanding memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan perjanjian maka perlu

diperhatikan Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

”suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila

berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.” Maksudnya adalah supaya isi

dari perjanjian tersebut berdasarkan suatu sebab yang halal sehingga kekuatan mengikat

dari nota kesepakatan/ memorandum of understanding tersebut setara dengan perjanjian.


Kedudukan dan Kekuatan Mengikat Nota Kesepakatan

Documents