RESUME KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN HUKUM PAJAK DENGAN ILMU HUKUM LAINNYA Dosen Pengampu : Putut Gunawarman F., SH., MH Disusun oleh : Dewi Lailatul Maqfiroh (14.641.0302) Fakultas Ekonomi Manajemen III E Pagi Universitas Panca Marga Probolinggo Jl. Yos Sudarso Pabean Dringu Telp. (0335) 422715, 427923 Fax. (0335) 427923 Probolinggo
49
Embed
KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN HUKUM PAJAK DENGAN ILMU HUKUM LAINNYA
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RESUME
KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN HUKUM PAJAK DENGAN ILMU HUKUM LAINNYA
Dosen Pengampu :
Putut Gunawarman F., SH., MH
Disusun oleh :
Dewi Lailatul Maqfiroh (14.641.0302)
Fakultas Ekonomi Manajemen III E Pagi
Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso Pabean Dringu
Telp. (0335) 422715, 427923 Fax. (0335) 427923
Probolinggo
Tahun Akademik 2015/2016
Materi Pembahasan
a. Hokum pajak
b. Kedudukan hokum pajak
c. Hubungan hokum pajak dengan hokum perdata
d. Hubungan hokum pajak dengan hokum pidana
e. Hubungan hokum pajak dengan hokum administrasi Negara
Pajak merupakan pungutan paksa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib
pajak (masyarakat). Pajak merupakan iuran wajib kepada Negara berdasarkan undang-
undang dengan tidak mendapat balas jasa kembali secara langsung. karena itu banyak
sekali pengertian pajak, dari pengertian dan tujuan pajak ini lah terdapat unsur yang
membedakan antara pajak dan pungutan lain. Dari mulai timbulnya, pengertian, fungsi, dan
jenis-jenis pajak kita dapat mengelompokan mana yang berupa pajak dan mana yang
berupa pungutan dan bagaimana hukum pajak itu, hukum pajak pun mempunyai beberapa
hubungan dengan hukum lain yang salah satunya adalah hubungan hukum pajak dengan
hukum pidana
Pajak juga memiliki banyak hubungan dengan hukum-hukum yang lainnya yang
secara umum terhubung dengan 2 (dua) ilmu hukum yang lain nya. Yang pertama
hubungan hukum pajak dengan hukum perdata dan yang ke dua hubungan hukum pajak
dengan hukum pidana.
1. Kedudukan Hukum Pajak dalam Kerangka Ilmu Hukum
Kedudukan Hukum Pajak
1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu
lainnya
2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.
Rinciannya:
a. Hukum Tata Negara
b. Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara)
c. Hukum Pajak
d. Hukum Pidana
Prof.P.J.A Adriani : Bahwa Hukum Pajak merupakan ilmu pengetahuan Sendiri
yang terlepas dari Hukum Administrasi Negara dengan alasan:
• Tugas Hukum Pajak bersifat berbeda dengan Hukum Administrasi Negara;
• Hukum Pajak berkaitan erat dengan Hukum Perdata;
• Hukum Pajak dapat secara langsung digunakan sebagai politik perekonomian;
• Hukum Pajak memiliki ketentuan dan istilah-istilah yang khas untuk bidang
tugasnya
Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formal
Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak
dengan rakyat sebagai Wajib Pajak.
Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain:
keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang
dikenai pajak (subjek pajak), berapa besar tarif, timbul dan hapusnya utang pajak,
dan hubungan hukum antara pemerintah dan WP. Contoh: UU PPh
Hukum Pajak formal, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil
menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat:
a. tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak
b. hak-hak fiskus
c. kewajiban WP
Kewajiban dan Hak Wajib Pajak
Kewajiban Wajib Pajak
1. Mendaftar
2. Menghitung
3. Memotong
4. memungut
5. Setor
6. Lapor
7. Pembukuan dll.
Hak Wajib Pajak
1. Mencabut pendaftaran
2. Menunda penyampaian SPT
3. Membetulkan SPT
4. Menunda penyetoran
5. Mengajukan restitusi
6. Pengajuan keberatan dan banding serta peninjauan kembali dll.
Sistem hukum pajak yang berlaku di Indonesia saat ini adalah civil law system atau
sistem Eropa kontinental. Didalam sistem ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum
privat dan hukum publik.
Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara sesama individu dalam
kedudukan yang sederajat, misalnya hukum perjanjian, hukum kewarisan, hukum keluarga,
dan hukum perkawinan.
Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara
atau dengan kata lain, hukum yang mengatur kepentingan umum. Hukum publik ini
berurusan dengan hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah kenegaraan serta
negara bagaimana melaksanakan tugasnya.
Hukum privat terdiri atas :
1. Hukum perjanjian
2. Hukum kewarisan
3. Hukum perkawinan
4. Hukum keluarga
5. Hukum dagang
6. Hukum publik yang meliputi hukum pidana, hukum tata negara, hukum
administrasi negara, hukum lingkungan, hukum pajak, dan lain-lain.
Pada umumnya hukum pajak dimasukkan sebagai bagian dari hukum publik yang mengatur
hubungan hukum antara penguasa dengan rakyatnya. Hal tersebut dapat dimengerti, karena
didalam hukum pajak diatur mengenai hubungan antara penguasa/pemerintah dalam
fungsinya selaku fiskus (pemungut pajak) dengan rakyat dalam kapasitasnya sebagai wajib
pajak.
Hukum pajak juga merupakan bagian dari hukum administrasi negara, karena hukum pajak
juga mempunyai tugas yang yamg bersifat lain dari pada hukum administrasi negara pada
umumnya, yaitu hukum pajak juga dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik
perekonomian negara. Selain itu, umumnya hukum pajak juga memepunyai tata tertib dan
istilah-istilah tersendiri untuk lapangan pekerjaannya.
Walaupun hukum pajak merupakan hukum publik, tetapi hukum pajak mempunyai
hubungan yang erat dengan hukum perdata (privat) dan saling bersangkutan. Hal ini karena
kebanyakan hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-
kejadian, keadaan-keadaan, dan perbuatan-perbuatan hukum yag bergerak dalam
lingkungan perdata seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian, penyerahan, pemindahan hak
karena warisan, kompensasi pembebasan utang, dan sebagainya.
Hubungan antara hukum pajak dengan hukum perdata ini mungkin sekali timbul karena
banyak dipergunakan istilah-istilah hukum perdata dalam pajak. Walaupun harus dipegang
teguh prinsip bahwa pengertian-pengertian yang dianut oleh hukum perdata tidak selalu
dianut oleh hukum pajak.
Apakah masih relevan hukum pajak di Indonesia?
Hukum pajak di Indonesia masih relevan saat ini karena di lihat dari sisi Sosiologis yaitu
pajak sebesar-besarnya di gunakan untuk kesejahteraan rakyat, sedangkan Filosofis yaitu
pajak untuk menciptakan keadilan sosial.
Hokum di Indonesia merupakan warisan dari Hindia Belanda. Sesungguhnya
hokum tersebut berasal dari sistem hokum Romawi, dimana sistem hokum itu menarik
garis pemisah yang tegas antara hokum privat dengan hokum public. Pembagian hokum
secara civil law system (sistem hokum romawi/Eropa Kontinental) memberikan pemisahan
yang tegas antara hokum privat dan hokum publik. Hokum privat mengatur sekalian
perkara yang berisi hubungan antara sesama warga Negara dalam kedudukan yang
sederajat, seperti masalah perkawinan, warisan, keluarga dan perjanjian. Sedangkan hokum
publik mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antar warga Negara dengan Negara.
Hubungan publik berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan
serta bagaimana Negara itu melaksanakan tugasnya.
Hokum yang masuk ke dalam bagian bagian hokum privat, misalnya hokum perdata,
hokum dagang, hokum perkawinan, dan sebagainya. Hokum yang masuk ke dalam hokum
publik, misalnya hokum tata Negara, hokum administrasi (hokum tata usaha Negara),
hokum pidana dan hokum internesional. Berdasarkan pembagian hokum tersebut, ternyata
hokum pajak tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam kandungan hokum administrasi
sebagai bagian dari hokum publik.
Hokum pajak adalah bagian dari hokum administrasi yang merupakan segenap
peraturan hokum yang mengatur segala cara kerja dan pelaksanaan serta wewenang dari
lembaga-lembaga Negara serta aparatnya dalam melaksanakan tugas administrasi. Jika
hokum publik mengatur hubungan antara pemerintah (selalu penguasa) dengan rakyatnya,
hokum pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan
rakyatnya sebagai wajib pajak.
Dalam kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa berdasarkan perkembangan dan
kebutuhan Negara akan pajak, Undang-undang pajak mengalami perubahan. Sebagai
konsekuensinya, ternyata tidak disadari hokum pajak telah memisahkan diri dari hokum
administrasi. Secara tegas dikatakan, bahwa hokum pajak bukan lagi bagian hokum
administrasi, melainkan kedudukan sama dengan kajian ilmu hokum. Dasar pemisahan
hokum pajak dengan hokum administrasi dapat ditinjau dari faktor-faktor berikut :
a. Sumber hokum pajak berbeda dengan sumber hokum administrasi
b. Objek kajian hokum pajak adalah pajak, sedangkan pbjek kajian hokum
administrasi adalah ketetapan yang bersegi satu yang ditetapkan oleh pejabat tata
usaha Negara (administrasi Negara)
c. Subjek hokum pajak adalah wajib pajak, sedangkan subjek hokum administrasi
adalah pejabat tata usaha Negara yang menerbitkan ketetapan yang menimbulkan
sengketa.
d. Penyelesaian sengketa pajak merupakan kompetensi absolute pengadilan pajak,
sedangkan penyelesaian sengketa administrasi merupakan kompetensi absolute
pengadilan tata usaha Negara.
e. Hokum acara yang digunakan adalah hokum acara peradilan pajak, sedangkan
hokum acara yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha adalah
hokum acara peradilan tata usaha Negara.
Kedudukan hokum pajak terhadap hokum lainnya secara singkat juga dapat
digambarkan dalam skema berikut :
Dalam skema tampak kedudukan hokum pajak berada dalam ranah hokum public dan
berdiri sendiri seperti hokum tata negara, hokum administrasi dan hokum pidana. Akan
tetapi, ada pendapat lain (Santoso Brotodiharjo) yang menyatakan bahwa hokum pajak
termasuk dalam kategori anak Hukum Administrasi. Walaupun demikian hokum pajak
memiliki tugas yang sifatnya berbeda dengan hokum administrasi, hokum pajak juga
memiliki tata tertib dan istilah-istilah tersendiri dalam teknisnya. Sehingga, pantaslah
hokum pajak berdiri sendiri seperti hokum administrasi.
2. Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Perdata
Hokum pajak merupakan bagian dari hokum publik yang mengatur hubungan antara
pemerintah sebagai pemungut pajak dengan masyarakatnya yaitu para wajib pajak. Hokum
pajak menganut prinsip pemajakan terjadi kalau terpenuhi 2 syarat yaitu syarat objektif dan
syarat subjektif. Baik syarat objektif maupun syarat subjektif berkaitan erat dengan hokum
perdata. Berikut pembahasan hubungan hokum pajak dengan hokum perdata dalam kaitan
syarat objektif dan syarat subjektif.
1. Syarat Subjektif
Persyaratan subjektif sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) KUP 1984
dan perubahannya adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak
dalam Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Dalam ketentuan UU
PPh 1984 dan perubahannya yang dimaksud subjek pajak adalah orang pribadi, warisan
yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk
usaha yang tetap. Dalam KUH Perdata diatu bahwa subjek hokum adalah sesuatu yang
menurut hokum dapat memiliki hak dan kewajiban. Dan yang menjadi subjek hokum
adalah manusia/orang pribadi.dan badan hokum. Namun ada kekhususan yaitu dalam
penetapan Bentuk Usaha Tetap sebagai subjek pajak tersendiri karena Bentuk Usaha Tetap
dapat berbentuk orang pribadi atau Badan Hukum walaupun dalam pelaksanaan hak dan
kewajiban perpajakan diperlukan sebagai Wajib Pajak badan.