Kedudukan BUMN Persero Sebagai Separate Legal Entity Dalam ...

Pemberian Legal StandingPembuatan Partai Politik

The Role of The Host State to The Protecticn of Human Right and The Environment from TheViolation Done by Transnational Corpcration

SriWartini

kepada Perseorangan atau Kelompok Masyarakat dalam Usul

Allan FGW & Harrv S.

LegalAid Scheme in Indonesia Between The Po!icy and The lmplementationElisabeth Sunciari

Dialektika antaraAliran HukumAlam dan Hukum Positif dan Relevansidengan Hukum lslamHajar M.

Gender dan Korupsi (PengaruhKota Yogyakarta)

Strategi Hukum dan Penerapan PDaerah di Sulawesi Selatan

Keoudukan BUMN Persero sebagaiKeuangan Negara pada Permodalan

Dinamika Pemilihan Guber

Pemberantasan Korupsi di

Aroma EM & Dwi Hastuti

Batas

RS.

m Kaitannya dengan Pemisahan

Inda Rahadiyan

R. Nazriyah

Terakreditasi SK Diryen Dikti No 56/DIKTI/Kep/2012

PELINDUNG

Dekan Fakultas Hukum Ull

KETUA PENGARAH

Dr, Ni'matul Hucia, S.H., It4.Hum.

KETUA PENYUNTING

Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H,, M.H.

DEWAN PENYUNTING

Prol'. Jawahir Thontcwi, S.H., Ph.D.

Frof. Dr. Ridwan Khairanciy, S.H., M,H.

Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph D

Drs, Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

Dr. Ni'maiulHuda, S.H., M.Hum.

Dr. Sit;Anisah, S.H., M.l-l

PENYTJNTING PELAKSANA

Melisa Fitria Dini S.H.

Zay anti Mandesari, S. H.

TATAUSAHA

M, HasbiAsh Shiddiki, S.Pd.l

The Role of The Host State to The Protection of Human Right

and The Environment from The Violation Done bv Transnational

Corporations

SriWartini 501'522

Pemberian Legal Standingkepada Perseorangan atau Kelompok

Masyarakat dalam Usul Pembubaran Partai Politik

Allan FGW & Harry S. ... 523-544

Legal Aid Scheme in Indonesia: Between The Policy and The

lmplementaton

Elisabeth Sundari 545-562

Dialektika antara Aliran Hukum Alam dan Hukunn Positif dan

Relevansi dengan Hukum lslam

Hajar M. 563-579

Gender dan Korupsi (Pengaruh Keseteraan Gender DPRD dalam

Pemberantasan Korupsi di Kota Yogyakarta)

Aroma EM. & DwiH ...... 580-60'1

Strategi Hukum dan Penerapan Partisipasi Masyarakat dalam

Penyelesaian Sengketa Batas Daerah diSumatera Selaian

lza Rumeslen RS. ................ 602-623

Kedudukan BiJMN Persero sebagai Separate Lega I Entity dalam

Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada

Permodalan BUMN

lnda Rahadiyan .....,..........,,.. 624-640

Dinamika Pemilihan Gubernur Jawa Timur

R. Nazriyah ....,...... 641-565

B"iodata Penulis 666-666

PetuniukPenulisan..........., 667-668

ALAMAT REDA](SI|TATA USAHA

Jl. Tamansiswa No. 158

Po. Box 1'l 33 Telp. 379178 - [email protected]

ISSN :0854-8498

No. Akreditasi: 56/DlKTl/Keo/201 2

JURNAL HUKUM Caturwulan ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas lslam Indonesia sebagai media komunikasi dan

pengembangan ilmu. Jurnal terbit setiap bulan Januari, Api'il, Jufi, Oktober. Redaksi menerima naskah artikel laporan penelitian,

Oanl*ikel konseptual resensi buku, sepanjang relevan dengan misi redaksi. Naskah yang dikirim rninimal 20 halaman maksimal

25 halaman dikeiik spasi ganda dan disertai biodata. Redaksi berhak mengubah naskah sepanjang tidak mengubah substansi

isinya. Tulisan di lUar dosei Ull yang dimuat dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

624 Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO.4 VOL. 20 OKTOBER 2C113:624 - 640

Kedudukan BUMN Persero sebagai Sepurute LegalEntity dalarn Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan

Negara pada Permodalan BUMN

Inda RahadiyanFakultas Hukum Universitas I s lam Indone si a Yo gyakarta

Jl. Tamanasislva No. 158 Ycgyakattaindarahad ty an@y aho o . c o. i d

Abstract

The problems studied in this research include: first, what is the corrception of the inoependence of

BUMN Persero (State Owned Enterprise) as separate legat entity based on the theory and legal

doctrine of Liability Company and all of its legal consequences? Second, what is the status of state

assets in regard to the capital of State Owned Enterprise? Third, how is the relation of State Owned

Enterprise ind its subsidiaries in accordance with the theory ano doctrine of regulation of limited

company? This research is conducted using legal normative. The findings in this research show that

: firsi, BUMN Persero as sepa!"ate iegal entityis entitled to have its own assets that are separated from

the assets of its management including the persorral assets of its share holders, second, in the context

of State Owned Enterprise, the inclusion of state assets into the capital of BUMN is a result of separating

the state owned assets as regulated rn Law Numbet 19 Year 2003 abcut BUMN, and third, State

Owned Enterprise along with its subsidiaries is arr independent legal entity in which its management

nnust be done in accordince with certain rules (good corporate governance) without any interfei'e from

any partles.

Iiay uords : Perseroan terbatas, .t€PLirttle /egel entity, tsrJiU|'|.

AbstrakPermasalahan yang dikaji cialam penelitian ini: pertama, bagaimanakah konsepsi kemandirian

BUMN Persero sebagai separarc legal entitl'berclasarkan pada teori dan doktrin hukum perseroan

beserta segala konsekuensi hukumnya? kerlua, bagaimanakah kedudukan kekayaan negata cialam

permodalan BUMN Persero? ketiga, bagaimanakah hubungan antara BUMN Persero dengan anak-

anak pei.usahaannya berdasarkan pada teori dan doktrin hukirnt cersei'oan terbatas? Penelitian ini

menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama,

BUMI{ Persero sebagai separate legat ertity menyandang hak uniuk memiliki harta kekayaan sendiri

yang terpisah dari harta kekayaan para pengurusnya termasuk dari harta kekayaan pribadi para

be*lgang sahamnya. Kedua, dalam konteks BUMN Persero, penyertaan kekayaan negara ke dalam

permodalin BUMN merupakan hasil dari pemisahan kekayaan negara sebagaimana ditentukan oleh

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Ketiga, BUMN Persero beserta dengan

anak-anak perusahaan BUMN merupakan suatu badan hukum mandiri, pengelolaannya harus

dilakrkan berdasarkan kaidah (good corporate governance) lanpa adanya intervensi atau campur

tangan dari pihak manapun.

I(ata kunci : Perseroan terbatas, badan hukum yang berdiri sendiri, BUIVIN.

tnda Rahadiyan. Kedudukan BUMN"' 625

Pendahuluan

Perseroan merupakan badan hukum rrrandiri yang menyandang hak dan

kewajibannya sencliri termasukhak atas harta kekayaanyang terpisah dari kekayaan

pribadi para pendiri maupun pengurusnya. Perseroan memperolehpengakuan untuk

"haue the capacity in its own nflme to acquire andhold property, to enter into contracts, to sue

and be srrecl, nncl to haae sn existence with duration independent of the persons comprising its

sha.reholders.l Berdasarkan pada konsepsi yang demikian maka jelaslah bahwa setiap

Perseroan Terbatas harus mendapatkan pengakuan secara yuridis atas status

kemandiriannya sebagai badan hukum' Dalam kaitan ini, pertanyaan mengenai

kernandirian Baclan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali mengemuka beberapa

waktu belakangan. Pertanyaan dernikian muncul bersamaan dengan uPaya

sinergitas BUI\4N yangtengah gencar diiakukan oleh Pemerintah'

Eksistensi BUMN sel,,agai suatu badan hukum mandi ri (separate legnl etftity) telah

mendapatkarr pengakuan elalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2A03'2

Pengakuan demikian mengakibatkan berlakunya seluruh prinsip kemandirian

Perseroan Terbatas ke dalam kelembagaan BUMN khususnyabagi BUMN Persero'

Namun clemikian, ketidaksinkrortan pengaturan berkaitan dengan kelembagaan

BUNIN dr clalam peraturan perundang - undangan telah rnengakibatkan kekaburan

hukurn dalam tataran normatif . Ketidaksinkronan tersebut aniara iain narnpak dalam

undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN), Undang-

Unciang Nomor 17 Tah.un 2-003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara)

serta undar.rg-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (uuPT)'

LIU BUMN secara eksplisit telah menegaskan berlakunya segala ketentuan dan

prinsip perseroan sehagaimana diatur dalarn uuPT basi -kelembagaan

BUMN

persero.3 Melalui pengaiuran yang demikian maka jelaslah bahvra segala prinsip

kemancirian PT demi. hukum berlaku bagi BuMIrl Persero.

sebagaimana telah dikemukakaru kekaburan hukum terjadi manakala ketentuan

UU BUMN disandingkan dengan ketentuan UU Keuangan Negara' UU Keuangan

Negara mengkategorikan '(ekayaan perusahaan neSara sebagai bagian dari

keuangan negara' .aKetentuan ini seakan memberikan legitimasi bagi negara untuk

I Baca Philip I Blumberg, 1.983,The l-a:t'' of Corporate Groapt Pmcedarall-zw'Boston'Utde Brown & co'

, Baca Pasal 1 Undang-I]ndangNomor t-9 t^tr,.,., 2003 tentang BUMN mengenai definisi BUMN itu sendiri'

3 Lihat pasal 1 Undang-Undullg No1-11o, 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara'

a Baca Pasal 2 undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang l(euangan Negara'

626 Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO.4 VOL. 20 OKTOBER 2013:624 - 640

melakukan campur tangan atas pengelolaan BUMN Persero yang sejatinya

merupakan badan hukum mandiri. Inilah yang kemudian menimbulkan begitu

banyak implikasi baik dalam tataran normatif maupun dalam tataran praktis. Salah

satunya adalah mengenai campur tangan negara dalam pengeiolaan BUMN Persero

yang terus-menerus dilakukan hingga menimbulkan berbagai persoalan bahkan

tak jarang memunculkan indikasi monopoli.

Kondisi demikian sejatinya tidak perlu terjadi apabila seluruh stakeholders dalam

pengelolaan BUMN Persero menginsyafi dan memahami konsep kemandirian badan

hukum perseroan. Jangan sampai intervensi negara clalam pengelolaan BUMN

Persero justru 'menodai' prinsip kemandirian BUM|.i Persero itu sendiri. Dalam

kaitan inilah pengkajian mengenai kemandirian BUMN Persero menjadi penting

untuk dilakukan.

Pengkajianmengenai kemandirian BUMN Persero memang telah beberapa kali

dilakukans, akan tetapi kajian ini akan lebih diarahkan pada konsep dan doktrin-

doktrin kemandirian Perseroan Terbatas sebagai suatu separate legal entity dalam

kaitannya dengan upaya sinergitas BUMN yang saat ini tengah dilakukan oleh

Pemerintah.

Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini r.eliputr: pertama,

bagaimanakah konsepsi kemandirian Btll\4I.J Persero sebagai separate legal entity

berdasarkan pada teori dan doktrin hukum perseroan beserta segala konsekuensi

hukumnya? Kedua, bagainranakah kcdudukan kekayaan negara dalam permoda.lan

BLIMN Persero? Ketign,bagaimanakah hubungan antara BUMN Persero dengan anak-

anak perusahaanya berdasarkan pada teori dan doktrin hukum perseroan ierbatas?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengkaji konsepsi kemandirian BUMN

Persefo sebagai suatu separate ligal entity berdasarkan pada doktrin hukurn perseroan

5 Pengkaiian mengenai hal tersebut di zntaranya pernah dilakukan oleh Erman Rajagukguk dan Ridwan

I(hairandv. Lihat Erman Raiagukguk, '?eranan BUMN Dalan MendorongBUMN hleningkatkan Pendapaian Negara dar

ksgjabteraan Ra,@ai", www.ermanhukum.com dan Ridwan Khairar,dy, "Kontpsi di Badan Usaha Milik Negam KhwtsrlaPervsahaan Perseroan: ,fualt KQian Atat Mckna kkalaan Negaralang Dipiubkan dan kaangan Negara",Jurnal Hqkum

Hukum No. 1 Vol. 1 6 J anuan 2009, www.law. uii. ac.id.

tnda Rahadiyan. Kedudukan BUMN"' 627

beserta segala konsekuensi yrrridis yang timbul dari kemandirian dimaksud ' Kedua'

mengkaji kedudukan kekal,aan negara yangterdapat dalam permodalan BUMN

khususnya pada BUMN Persero. Ketiga,mengkaji hubungan antafa BUMN Persero

dengan anak - anak perusahaannya berclasarkan pada doktrin hukum perseroan'

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalarn rangka menjawab rumusan masalah

dalam kajian ini aclalah metode penelitian hukum normatif (norrnatiae legal resenrch).

Penelitian hukum norrnatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan

mengumpulkan, mempelajari clan menganalisi berbagai bahan hukum baik bahan

hukum sekunder maupull bahan hukum tersiel yallg relevan. Data hasil penelitian

kemuclian akan disajikan secafa kualitatif berdasarkan relevansinya terhadap

rumusan masalah.6

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsepsi I(eman<iirian BUMN Persero scbagai Sepatate LegalEntity

Sebagaimana koi.sepsi keniandirian badan hukum perseroan yang ciitentukan

daiam undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (uuPT)

maka jelas bahwa BLIMN Persero merupakan suatu badart hukuin mendiri'

Berlakunya konsepsi kemancliriarr BUMN Persero sebagai suatu badan httkum

manCiri mendapat pengakuan 1'uridis berdasalkan ketentuarr Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN)' Lebih khusus' UU BUMN juga

memberikan pengaturan terhaclap berlakunya segala ketenttran dan prinsip

Perseroan Terbatas bagi tsUIvIN Persero'7

BI-IMN adaiah badan usaha yangseluruh atau sebagianbesar modalnya dimiliki

oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara

yang ciipisahkan.s Kekayaan negara yangdipisahkan dalarn hal ini adalah kekayaan

ffi,oridanMeiodologiPenelitianNonza4BayumediaPublishing,Malang,2006,n,I:u,7 pasal 11 Undang-undang Nomor 11t Tihun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa

terhadap BUMN Persero ierlaku ,egal, k t ntuan dan prinsip - prinsipyang belaku bagiPerseroan Terbatas sebagaimnna

diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas ( UndangUnaang Nolor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Tcrbatas

sebagaimana telat, diubah l.?g"r Urrdurg-undang N.mJr 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)'

I pasal 1 angka 1 Undang-Undrng No-.rr 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara'

628 Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO.4 VOL.20 OKTOBER 2013:624 - 640

negara yang berasal dari APBN untuk clijadikan penyertaan modal oleh negara pada

persero d.anf atau perum serta perseloan terbatas lainnya. Sementara pemisahan

keuangan negara adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan

cian Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk

selanjutnya pembinaan clan pengelolaan keuangan tersebut tidak lagi didasarkan

pada sistem APBN namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip

- prinsip perusahaan yang sehat.e

Berdasarkan pada definisi yuridis mengenai BUMN sebagaimana terdapat di

dalam Undang-Undang BUMN maka terdapat beberapa kriteria bagi suatu

perusahaan agar dapat disebut sebagai BUMN, yakni;101) merupakan badan usaha

atau perusahaan;2) memiliki modal yang seluruhnya atau sebagian besar dimiliki

oleh negara. Kepemilikan modal minimum oleh negara harus sebesar Sl%;3)negara

melakukan penyertaan langsung ke dalam permodalan BUMN tersebu0il 4) penyertaan

oleh negara berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Secara substantif BUIvIN Persero tidak lain rrrerupakan suatu badan hukum

mandiri (separnte legal entity) yang berbentuk Perseroan Terbatas. Berdasarkan tradisi

Common Lazo,karakteristik utarna atas kedudukan Perseroan sebagai badan hukum

mandiri adalah mengenai adanya pemisahan yang tegas antara pengelolaan

Perseroan dengan kekuasaan para pemiliknya (a rnnjor characteristic of the cotporatioll

is this rlistirtction between tlrc business and iis oruners)."- Black's Larv L)ictionary

menyatakan bahwa an entiiy, other than a natural persotl, who lias sufJicient existence in

legal conten'tplatation thnt it cnn function legally,'oe sued or sue and malce decisions through

agents as in the case of corporation.l3

Selain karakteristik tersebu t, secaralebih rinci suatu perusahaan sebagai subjek

hukum manCiri memiliki beb,:rapa karakteristik substantif yang melekat yaitu:14 .L)

terbatasnya tauggun g jawab, pada dasarny'a oara pendiri atau pemegang saham

atau anggota suatu korporasi tidak bertanggungjavzab secara pribadi atas kerugian

" Penielasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undarrg Nornor 1 9 f'ahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.1" Ridwan I(hairandli Lnc.Cit.

" Sebagai konsekuensinya maka negara bcrkedudukan sebagai pemegang saham dan oleh karena itu negara

nremililil risiko menanggung kerugian atas kegiatan usaha BUMN dimaksud. Penjelasan Pasal 4 ayat (3:S Undang-

Undang BUMN menentukan bahvra pemisahan kekayaan negara sebagai penyertaan dalam BUMN hanya dapat dilakukan

dengan penyertaan langsung oleh negara ke dalarn BUN{N sehingga setiap penyertaan langsung sebagaimana dimaksud

harus clitetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

'2 Lihat: Don Hofstran d, 'Corporation", www.extension.iastate.edtlagdn diakses tanggal 03 November 2013.13 Henry Campbell Black, 1990, Bkck': Lttn, Dictionary tyith Pronanciatioaq St. Paul Minn: West Publishing Co,

him. 985.

'o Ridwan Khairandy, Op. Cit., hlm. 11.

lnda Rahadiyan. Kedudukan B!!!t 6n

atau utang korporasi. Dalam konteks ini apabila korporasi berbentuk Perseroan

Terbatas maka tanggung jawab para Pemegang saham terbatas pada saham yang

dimilikinya dalam perseroan tersebut.ls Tanggung jawab terbatas ini dalam kondisi-

kondisi tertentu dapat ditembus berdasarkan cioktrin piercing the corporateueil sepanjilg

terbukti adanya kesalahan dari pemeE4ng saham yang mengakibatkan kerugian bagi

perseroan serta beberapa kondisi lainnya,l6 2) peryetual succession, sebagaibadan hukum

mandiri yang menyanclang berbagai hak rlan kewajibannya senCiri maka perubahan

keanggotaan atas kepemilikan suatu korporasi tidak berimplikasi pada eksistensi

korporasi itu sendiri. Dalam konteks Perseroan Terbatas pemegang saham berhak

melakukan pengalihan atas saham yang dimiliknrya kepada pihak ke tiga terutama

bagi PT terbuka yang telah tistin{? di Bursa.18 3) memiliki harta kekayaan sendiri, seluruh

kekayaan yang berada dalam keuangan korporasi secara hukum berada dalam

kepemilikan korporasi itu sendiri bukan merupakan bagian dari kekayaan para

pemegang saham ataupun para Pengurusnya. Dalam konteks PT, kekayaan pelseroan

rru ciapat rnenjadi'jaminan bagi pihak ke tiga atas perikatar' - perikatan yang dibuat

oleh pT.re 4) memiliki kewenangan konlraktual serta dapat rn-enuntut cian dituntut atas

namanya sendiri, baclan hukum sebagai srrbjek hukum (recht persort) oleh hukum

diperlakukan sebagai orang sehingga dapat menyandang hak dan kewajibannya

sendiri.2o Sudah menjacii suatu koirsekuensr yuritlis bahwa sebagai subjek hukum maka

badan hrrkum dapat menggugai maupun digugai di l'.adapan- pengadilan'

.t l$"r.fl"*klan cliekui .lan cliatur dalam Undr.ng-Unclang Notnor 40 Tahun 20C7 tentang Perseroan

Tcrb2rrlis. pasal 3 avat (i) Undang,Urrtlang ini rncnyat:rk^n bahu'a 'pcrncgang sr.ham Perseroan tidak bertantgung lawab

secara pribadi aias perikatan yang clil;uat aias rratna Pcrseroan cjatr ticiak bcrtanggitng jarvab atas kerugian Perseroan

melebihi saham 1'ang dimiliki'r,, Doktrin rersebut dianut pula oleh Unclang-Unclang Nomcr 40 Tehrin 2007 tenrang Perscroan Tcrbatas' Pasal 3

a,t.ar e)Undang-Ur,clang ini menyatakan bahwa 'ketentuanieh".gaimana dir::raksud pada ayat (1) ticlak berlaku apabiL'

a. Pcrsyaraten l)erseroan s.b^g^l baclan hukum belum atau tiJak terpenuh . r

b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung rnauPun dclak langsung clengan itikad buruk memanfaatkan

Perseroan untuk kepentingan pribadi

c pemcgang saharn yar-rg b.ir^nikuron terlibat dalan-r perbr.ratarr rne lawan hukum yang dilakukan oleh perseroan

cl. Pcr-negang sahan-r yang bersangkutan baik langsung mauPun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan

kckat,aan p",....,,.' u^ng mengakibatkan kekal,aan b.,,...,"., menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroatr.

' I{husus mengenai perseroan Terbatas yangteLa|gopablic,vaiansecara mendalam iihat I-lamud M'Balfaz'

2012, Flnkunt Pasar Modal di inrionesiu,Jakarta, PT Tata Nusa, hlm 25-89'

18 Terhadap perseroan Terbatas yang telah go public maka berlaku pula ketentuan Pasar modal sebagaimana

terd.apat di cialam Undang-Undang Nor.ro, 8 T.hun 1995 tentang Pasar Mndal beserta peratLrran pelaksana.annya'

r,) Mengenai kaitan antanpara pendiri P1 clengan permodalan PT pada saat pendiriannya, Pasal 7 a'yat Q)

Unclang-Undang Ivf menentrk"n bahw" 'setiap Pencliri i.rr.r.run o,oiib mengambil bagian saham pada saat Perseroan

didirikan. I(etentuan pasal ini mengakibatkan berubahnya status pendiri PT meniadi Pemegang saham PT sesaat

setelah para Pendiri PT mengambil baglan saham';t*. prt^ iuaitn,rt-tnl.r, oksino,MengenalHakant,2006, Penerbit LiberryYogyakxra,hlm'73-74'

630 Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO.4 VOL. 20 OKTOBER 2013:624 - 640

Berkaitan dengan alasan filosofis pendirian badan hukum, Nindyo Pramono

menyatakan bahwa dengan kematian pendirinya,harta kekayaan badan hukum

diharapkan tetap dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, hukum

menciptakatr kreasi atas badan hukum sebagai'sesuatu'yang oleh hukum diakui

dan dian ggap sebagai subjek hukum mandiri layaknya orang. Ilmu hukumkemudian menyebut 'sesuatu' tersebrrt sebagai badan hukum (recht person).

Mengingat badan hukum sejatinya bukanlah orang dalam pengertian scsungguhnya

maka badan hukum membutuhkan organ2l sebagai alat untuk melaksanakan segala

hak dan kewajibannya.

Agar badan hukum dapat melakukan interaksi dalam pergaulan hukum dengan

subjek hukum lainnya dan agar badan hukum dapat melaksanakan kegiatan

usahanya maka diperlukairlah modal.22 Modal arval yang dimiliki oleh badan hukum

termasuk dalam hal irri BUMN Persero berasal dari kekayaan pendiri yang

dipisahkan,23

Dalarn konteks dernikian, pcnulis herada paCa pendapat bahwa scjatinya

kekayaan yang dimiliki oleh BUMN merupakan kekayaan BUMN itu senCiri dan

bukan merupakan bagian dari keuangan negara. Pendapat ini berdasarkan pada

beberapa argumentasi: a) secara teoritis jelas bahwa kepemilikan harta kekayaan

y^ng terpisah dari harta kekayaan pemilik/pengurrrsnya rnerupakan karakteristik

rrtarna bagi eksisiensi srratu badan huku:n. Konsep demikian nantinya juga akan

berkairan dengan kemanrpuan bacian hukurn2luntuk menjalankan segaia hak dan

ke'.vaiiban yang tinrbui dari perikatan-perikatarr yang diperbuat olehnya; b)

berdasarkan pada teori hukum perseroan terbatas jelaslah bahwa perseroan terbatas

rnemiliki harta kekayaan serrdiri yang terpisah dari harta kekayaan para pemegang

saham. Konsep demikian berkaitan pula d^ngan tanggung jawab pemegang saham

yang terbatas hanya pada saham yang dirnilikinya dalanr perseroan.2s Dengan

2t l)alair-r konteks PT, organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Sahan.r, Direksi scrta I(omisaris.Dalam hukum perseroan modern kedudukan ketiga organ tersebut adalah sejaiar. Di Indonesia, dahulu berdasarkanUndang-Undang Nomor I Tahun 1995 maka RUPS mempakan orsan perseroan yang tertinggi. I(onsep demikiantidak lagi djanut oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahr-rn 2007. Undang-Undang ini telah menganut beberapa konsephukum perseroan modern termasuk kesejdjaran kec{u<lukan di antara organ - organ PT. Perhatikan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 khususrr;'a pada bagian de finisi terhadap masing - masing organ Perseroan.

22 Uhat Bab III llndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bab tersebut mengaturmengenai modal dan saham PT.

21 Nindyo Pramono, Op.Cit., hlm. 17.2a Secara lebih mendasar badan hukum diartikan sebagai suatu badan yeng oleh hukum dianggap sebagai orang

/subjek hukum yang dapat mengampu hak dan kewaiiban. Lihat Sudikno Mertokusumq Mengenal Hukan,Op.Cit.

?5 Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

lnda Rahadiyan. Kedudukan BUMN'.. 631

demikian penulis sepakat dengan pendapat pakar hukum Erman Rajagukguk yang

menyatakan bahwa sejatinya kekayaan negara yang terdapat dalarr' BUMN

merupakan suatu bentuk kepemilikan saham oleh negara dalam BUMN yang

bersangkutan dan bukan merupakan bagian dari keuangan negara26 sebagaimana

ditentukan oleh Undang-Undang Keuangan Negara. Mengenai hal ini sekiranya

perlu dipahami prinsip - prinsip dasar hukum perseroan terbatas agar pada masa

yangakan datang kekelir.ran penafsiran atas kekayaall perseroan terbatas tidak

terulang kembali .27 c) fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait

penanganan kredit bermasalah (Non Perforrrting Loan /NPL) pada PT'BRI (l'ersero)

tbk., PT. Bank BNI (Persero) tbk., serta PT. Bank Mandiri (Persero), tbk' pada

pokoknya menyatakan bahwa tagihan yang dimiliki oleh bank BUMN bukan

melupakan tagihan negara karena bank BUMN Persero tunduk par)'a ketentuan

LJndang-Undang Perseroan Terbatas.28 Berdasarkan pada fatvra ini maka dapat

dikatakan bahwa harta kekayaan BUMN terpisah dari harta kekayaan negara'

Kedud'kan BUMN dan Anak - Anak Perusahaan BUMN sebagai Separate Legal

Entity Berdasarkan Hukum Petseroan Terbatas

Berk-aitan,Jengan rrrasalah kekayaan lregara pada BUIvtN maka pertanyaan

yang juga seringkali mengemuka a.dalah mengenai kectudukan ciari auak-anak

perusahaan BUMN. Apakah anak-anak perusahaan BUivlN ac{alah juga BUMN?

undang-Undang BUMN mencntukan bahwa terhaciap Perscrc dan Perurr, berlaku

prinsip-prinsip dan ketentuan sebagaimana terdapat cli dalarn tlndang-undang

Perseroan Terbatas. Berciasarkan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas

(meski tidak ditentukan secara eksplisit)2e tetap clapat dipahanri bahwa anak-anak

@nan!].IJMNDa/antAIetiriorottgBU|rtN\4eningkatkanPendaparanNetrgaianKesfa|lteraanfu b,,, r ",$aures1rlatrhlkuegon. Ciaks e s tang gal 03 N overnbe r 20 1 3'

Abstraksi yang4,apatdiiadikan sebagai contoh terkait dengan hal tersebut adalah pada saat Pendirian Perseroan

Terbatas pada saat par" p.,-rdir! 'merr,asukkan nrodal drlam suatu PT (inhren-Q'. Seteiah inbrengdtlakukan maka secara

hukum terha.dap ,.g"1^ ,.ru^r., vang telair di- inbreng-kantersebut (misal berupa uang) sah meniadi bagian dari harta

liekavaan dari P'f itu sendiri.27 Sebagai conroh clari prinsip clasar-sebagairnana dimaksrrd adaiah prinsip tanggung jav"-ab tcrbatas clari pemegeng

saham (linirerl tiubititl), prinstp fduciary daty setta prinsip businusladgnent 'a/e',, pzdasaat itu y^ng di-^krud aclaiah Undang-l-indang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas'

2e Undang-Una^ng Xunlo, 40 Tahun 2007 tidak mengatur mengenai istilah 'anak perusahaan' dalam batang

tubuhnya. N**,-in demikiln berdasarkan pada ketentuan Undang - Undang tersebut, hubungan hukum antara induk

dan anak perusahaan ant^t^ lain dapat teriadi berdasarkan tindakan pengambilalihan atas mayoritas saham suatu

perscroan Terbatas atas perseroan Terbatas yang lain. N{elalui pengambilalihan <iemikian maka kemudian lahidah

konsep hubungan a'tara Induk dcngan anak pe*."^h""r,. Hal clemikian pada ptakteknya dapat menimbulkan implikasi

yang sangzr luas terutama menyangkut konsep pettanggungfawaban Pemagang saham mengingat hingaa saat ini

632 Jurnal Hukum

perusahaan dari suatu Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang

rnandiri.

sebelum melanjutkan pembahasan rnengenai anak-anak perusahaan BUMN ada

baiknya clikemukakan pembahasan secara singkat mengenai keterkaitan antara

induk cian anak perusahaan cialarn kerangka pengaturan di Indonesia' Hal ini penting

untuk dilakukan guna memberikan sebuah pemaharnan menCasar mengenai

kedudukan anak perusahaan dalam hukum perseroan'

Undang-undang Nonror 40 T',ahun 2007 (uuPT) dan peraturan perundang -

unrlangan laimya masih memberikan pengakuan ;rl1idis terhadap status badan

hukunrindrrkdananakperusahaansebagaisubjekhukummandiri'Haldemikian

berimplikasi pada status induk dan anak perusahaan yang nlasing-masing tetap

merupakan subjek hrtk,irn mandiri meskipun saling tsrkait sebagai satu kesatuan

ekouomi.30

Bentuk pengakuan yuriclis ierha'1ap anak perusahaatr sebagai subiek hukum

man<iiri menunjukan irahwa kerangka pengaturan mengenai keterkaitan antara

ir,.duk dan anak perusahaan masih menggunakan pendekatan Perseroan tunggal

rneskipun anak perusahaan meniadi bagian dari kesatuan ekonomi3l bagi induknya.32

UUPT memberikan legitirnasi kepada suatu Perseroan untuk memperoleh atau

memiliki saham pacla perseroan lain rnelalui rumusan pengaturan yang

memperbolehkan suatu perseroan untuk mendirikan Perseroan lain, mengambilalih

sahamPerseroanlainsertamelakukanpemisahanusaha.33

Legitimasi uuPT terhadap kepemilikan induk perusairaan atas saham anak

perusahaan menandai dimasukannya konsep pengendalian oleh induk perusahaan

kepada anak perusahaan ke dalam ranah hukum Perseroan' Konsepsi yangdemikian

teiah rnenimbulkan munculnya kontradiksi antara aspek yuridis dengan aspek

realitas hukum bisnis mengenai keterkaitan antara induk dengan anak perusahaan'

Mengenai hal demikian, Sulistiowati3a menyatakan bahwa konsepsi pengendalian

oleh perseroan terhaclap perseroan lain seharusnya tidak berada dalam ranah irukum

ffig-UndangtentangperuSahaangrup..UntukinibacaSulistiowati,AspekHukundanRtalitas pimb perusahaan Grwp di htionesia, Penerbit Erlangga,Jakarta, 2010, hlm' 11i-112'

'" Suli:tiorvati, Op.Ci/', hlm'1 1 2'

' I(eterkaitan antara induk dan anak perusahaan sebagai saru kesatuan ekonomi (dalam perusahaan grup)

ditunjukan melalui adanyalapotan keuangan yang terkonsolidasi' 1

12 Sulistr,:rwati, OP.Cit', hlm' 1 1 1'

, N{engenai akibat hukum dari adanya perbuatan - perbuatan hukum sebagaimana dimlksud, baca Bab VIII

Un<iang-Lintlang Nomor 40 Tahun 2007 te ntang Pcrseroan Tbrbatas'

t' Pakar hr-rkum perseroan terbatas Universitas Gadjah Nlada

lnda Rahadiyan. Kedudukan BUMN... 633

perseroan karena pengendalian oleh suatu perseroan terhadap perseroan lainnya

mengakibatkan lahirnya hubungan subordinasi di antara badan hukum yang

sejatinya mandiri.3s Sebaliknya, UUPT telah mengadopsi konsepsi pengendalian

tersebut.35 Kondisi demikianlah yang sekiranya terjadi berkaitan dengan keterkaitan

antara BUMN dengan anak-anak perusahaannya sehingga BUMN sebagai induk

perusahaan memiliki keleluasaan untuk melakukan campur tangan dalam

pengelolaan anak-anak perusahaannya. Suatu kondisi yang jelas bertentangan dengan

prfursip kemandirian anak perusahaan yang sejatinya merupakan separntelegal entity.

Dalam konteks yang lebih luas, konsepsi mengenai kedudukan anak perusahaan

BUMN irri menjadi semakin penting terutarna pada saat dikaitkan dengan iindakan

- tindakan bisnis (aksi korporasi) tertentu baik yang dilakukan oleh atau menyangkut

anak perusahaan BUIr{N. Apabila kekayaan BUNIN tetap Cipandarrg sebagai bagian

dari kekayaan negara, maka lnanajemen BUMN harr-'-s melakukan koordinasi dengan

DPR terkait transaksi - transaksi bisnis tertentu.3T

Selain itu, berkaitan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, masalah

pengelolaan BUMN rlapat menirnbulkan implikasi yaitg daiam level tel'tentu

menjadi sangat berbahaya. Apabila pengelolaan BUMN terbukti justru merugikan

keuangan BUMN maka bisa jadi manajernan (Direksi) dari BUMN bersangkutan

dijerat clengan Undang-Undang Tipikcr. Hal demikian terjadi karena pengurus

Bulv,ll\ (Direksi) dianggap telah mengakibatkan timbulnya 'kerugian keuangan

negara'. Ini jelas sangat bertentangan dengan prinsip hukum Perseroan terbatas

mengenai kedudukan perseroan sebagai separate legal entity.

Dalam hukum perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Und*g

Nomor 40 Tairun 2007 sejatinya anggota Direksi danf atau Komisaris tidak dapat

dinrintai pertanggungjawaban atas timbulnya kerugian dalam pengurusan Perseroan

Terbatas sepanjang pengurusan sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan itikad

baik, penuh tanggun gjawab serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas.

Dalam hukum perseroan, prinsip ini dikenal sebagai prinsip Business ludgment Rule.3s

' 'i5 Baca Sulistiowati,Op.Cit., hlm.78.i(' Pasal 1 angka 11 Undang-U,rdang Nomor 40 -lhhun 20[t7 mendefinisikan 'Pengambilalihan' sebagai suatu

perbuatan hukum ,vang dilakukan oleh badan hukum atau orang Perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan

yang lrrengakibatkan beralihnya pe ngendalian atas peiseroan vang sahamnya telah diambilalih. Dengan perkataan lain,

pengambilalihan saham oleh suatu perseroan atas perseroan lainnya berarti iuga pengambilalihan pengendalian.3r N{isal mengenai privatisasi BUN{N, Pemerintah harus terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan DPR.3s Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Non-ror 40 Tahun 2007 menene tukan bahwa anggota Direksi tidak dapat

dipertang€lungjatvabkan atas kerugian vang tirnbul dalam p:ngurusan Perseroan apabila dapat membuktikan:

634 Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 4 VOL. 20 OKTOBER 2013: 624 - 640

Kekayaan Negara sebagai Kekayaan yang Dipisahkan dalam Permodalan BUMN

Persero

Unclang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (tJndang-

Undang BUMN) menyatakan bahwa perusahaan persero yang selanjubrya disebut

Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan yang modalnl'a terbagi dalarn saham

yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh

Negara Itepubliklndonesiayang tujuanutamanya me-ngejarkeuntungan.3e Lebih lanjut,

Undang-Undang BUMN juga rnenentukan bahwa segala ketentuan dan prinsip - prinsip

yang berlaku bagi pers,':can terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan f'erbatas berlaku bagi BUMN Persero.o

Sebagaimana telah disinggung pada bagian scbelumnya, salah satu karakteristik

badan hukum adalah adanya pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta

kekayaan pribadt pendiri/pengurusnya. Ini merupakan konsekuensi yuridis dari

kedudukan perseroan sebagai separatelegni entity.at Hal demikian berarti bahwa suatrr

badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas memiiiki harta kekavaannya

sendiri yang terpisah dari harta kekayaan organ-orgaflrr1ra.a2

Berkeritan deirgan status hukum bagi Perusahaan LJrrrum, Undang-UnCang

BUMI.J inenentukan bahwa Perusahaan Umum (Ferum) iuga merupakan badan

hukum. Perurn menrperoleh status sebagai badan hukum sejak diundangkannya

peraturan pemerintah tentang Perum bersangkutan.a3 Berdasarkanpada ketentuan-

ketentuan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang RUMN dan Undang-

Undang Perseroan Terbatas maka jelaslah bahwa kekayaan yang dimiliki oleh BUMN

baik yang berbentuk Perserc maupun Peruin bukan lagi kekayaan negara.

a. I(erLig.ian tersebut bukan karena kesalahan 2talr keialaiannl'a

b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati - hatian untuk kepentingan dan se suai dengan maksud

dan tujrian p€rseroan

c Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan Pengurusan Yang

r,rengakibatkan kerugian, dan

d. Telah rrengambil tindakan untuk menccgah timbul dan berlanjutnya kerugian tersebut.r'r Pasal 1 angka 2 Undang-Undang N<>mor 19 Tahun 2003 tentang Perseroan Tetbatas.a" Pasal 11 Undang-UndangNomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

'' Lihat Sulistiowati, Op.Cit., him. 75.a2 Organ Perseroan Terbatas sebagaimana diarur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terdiri dari

Rapat Umrrm Pemegang Saham sebagar organ yar.rg memiliki keuasaan yang tidak diberikan kepada Direksi dan

I(omisaris, Direksi sebagai ofgan yang meiaksanakan pengurusan sehari-hari atas PT serta l(omisaris yang secara

umum meiakukan pengawasan atas kinerja Direksi se kaligus memberikan nasihat kepada Direksi. Konsep pemisahan

kekayaan sebagaimana dimaksud iuga berlaku bagi Yayasan <Jan koperasi dimana keduanya memiliki harta kekayaan

sendiri yang terpisah dari pengurusnya... Pasal 35 ayat (2) dzn ayat (3) UU N o. 1 9 Tahun 2003 tentang Badan Usal.ra Milik Negara.

tnda Rahadiyan. Kedudukan BUMN... 635

Mengingat kedudukan BUMN Persero sebagai badan hukum mandiri dengan

segala konsekuensi yuridisnya maka demi hukum negara harus ditafsirkan dalam

keduclukannya sebagai pemegang saham layaknya pemegang saham dalam suatu PT.

Sebagai seorang pemegang saham maka negara dilarang melakukan intervensi atau

campur tangan apa pun dalam pengelolaan/ pengurusan BUMN Persero (sEaration

between owr tersl ip nnd cor ftrol).a+

Sebagian besar atau seluruh pennodalan pada BUMN berasal dari kekayaan

negara yang dipisahkan.as Berdasarkan pada ketentuan yang ciemikian rnaka demi

hukurn kekalrasn negara yang telah dipisahkan dan menjacli bagian dalam

permodalair BUMN sah menjadi milik BUMN itu sent.,.ri. Selanjutnya, Direksi

BUIvIN v,rajlbrr.elakukan pengurusan atas B{IMN la,vaknya Direksi yang melakukan

pengurusan PT dengan itikad baik, pemrh tanggung jawab serta sesuai dengan

maksuci dan tujuana6 PT. Demikian pula Dewan Kornisaris vzajib melaksanakan

pensawase.n atas pengelolaan PT dengan itikad baik, penuh tanggung jawab serta

sesuai deirgan nraksud dan tujuan PT.a7

Kembali pada masalah pen;'ertaan m,odal oleh negara ke dalam BUMN maka

penyertaan tersebut hai-us dimaknai sebagai suatu keikutsertaan dalam suatu badan

hukum PT. Hal ini menimbulkan suatu konsekuensi yuridis bahwa segala

permodalan dalam suatu PT yang termanifestasi daiam wujud saham rnerupakan

milik dari badan hukum PT itu sendiri. Dengan demikian penulis berpendapat

bahwa pemaknaan kekayaan BUIvIN sebagai bagian dari keuangan negaraas

merupakan sebuah pemaknaan yang tidak tepat. Apabila pemaknaan demikian

terus berlangsung maka sejatinya telah terjadi penyimpangan atas ketentuan

aa Dalam l-rukum perseroan modern pdnsip demikian terutama dimaksudkan untuk mencegah digunakannl'a

pT sebagai 'rameng' bani berbagai tindakan pelanggaran hukum semata-mata demi kepentirrg^ PAr^ Pemegang

sahan,nya.,3 Lihat Pasal 1 arrgka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tatrr-rn 2003 tentang Badan Ljsaha Milik Negara.

a('l\{aksud dan tuiuan Perseroan Terbatas tertuang di dalam Angaran Dztsar dari Perseroan Terbatas yang

bcrsrngl;utrn^ot Lrhat Unclar-rg-Undi,ng Nomor 4t) Tahur.r 2001 tentangPerseroen Terbatas khususnyapada Bab - Bab yang

mclgarur Dircksi clan I)ewan Ko,nisaris. Dalam teori hukum Perseroan modern keu'ajiban Pengurusan PT secara baik

sebagainrana tersebut cli atas merupaktn.fithciat.'y durT (tugas yang timbul berdasarkan hubungan kepercayaan antara|"|

deng^n Direksi dan l{omisaris). I(husus mengenaifdaciary dug',lihat puia Bernaril S. Black, 'Tlte Pincipal Fiduciary

Daiu oJ'Bamb o-f Diredars", Presentation at Third Asia Roundtable on Corporate Governance, Singapore,200l',

wrvw.oecd.org. Dalam cakupan yang lebih luas, bed<aitan dengan doktrin-doktrin modern hukum Perseroan ini lihat

pula Irdwarcl lrreeman, ".f ipttitrttifbeorl of tlte l\1odern Curporation",w$nv.aeademic.sdayrcn €du4r'r pasal 2 Unclang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang I(cuangan Negara mengkategorikan kekayaan negara

yang telah dipisahkan padaperusahaannegaraftlaerah termasuk dalam pengertian keuangan fleg r^. Pengaturan yang

demikian paJa praktiknva telah menimbulkan kekaburar.r penafsiran sekaligus memicu timbuJnl'a berbagai permasalahan

hukum.

636 Jurnal Hukum lus QUIA lusTUM NO l VoLS OKTOBER 2013:624'640

Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai dasar bagi eksistensi kegiatan BUMN

itu sendiri.ae Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila pacla masa yang akan

dilakukan revisi atas ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara khususnya'

mengenai kekayaan BUMN yang dikategorikan sebagai bagian dari keuangan

negara.

secara yuridis nrodal yang disertakan ke daiam Perseroan bukan lagi menjadi

milik pribadi para penditinya/pemegang saham. Demi hukum telah terjadi

pem-isahan kekayaan yang berasal dari kekayaan pribadi pemegang sahanr ke dalam

kekayaan Perseroan. IJcrdasarkan karakteristik yang demikian maka sangat logis

apabila clalam hukum Perseroan Terbatas berlaku tanggung jawab terbatas bagi

para pemegang sah,am.5o

Kekab,rran Httkum terhadap Unsur Kekayaan Ncgara dalam Permodalan BUMN

Persero

Persoaian yang kemudian rnrrncul berkaitan dengan kekayaan negara dalam

penyertaan mo,Jal BUMN adalah a;rabila d.ikaitkan dengan cakupan keuangan

negara sebagaimana diatur dalam Undang-Unciang Nomor 17 Tahun 2003 tentarrg

Keuangan Negara. Pasal 2 Undang-Undang Keuangan lriegara merumuskan cakupan

keuangan negara yang meiiputi; 1) hak ne}ata unfrtk memungut pajak,

mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman, 2) kewajiban

negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara, 3)

penerimaan negara, 4) pengeluaran negata, S) penerimaan daerah, 6) pengeluaran

daerah, 7) kekayaa nnegarafkekayaan daerah yallg dipisahkan Yang dikelola sendiri

atau oleh pihak lain berupa surat berharga, piutang, barang, serta hak - hak lain

yallg dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan negara yangdipisahkan pada

perusahaan negara/perusahaan daerah, 8) kekayaan pihak lain yang dikuasai

pemerintah dalam rangka penvelen ggataan tugas pemerintahan danf atau

kepentingal-r umum ; dan 9) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan

menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah's1

Berdasarkan pada cakupan keuangan neSara sebagaimana dirumuskan dalam

undang-undang Keuangan Negara maka kekayaan negara yarlg dijadikan

@Petseroyangseluruhatausebagianbesatmodalnyadimilikiolehnegara'r,' Baca Rudhi pras.ty a, Kedudukati Minrtin Perseruan Terbatas Duertai tlcngan (Jlaran Menuntt Undang-undang

Nontor / Tallun / 995 lentangPerseroan Tcbata.r,1995, Pe nerbit PT Alumni, Bandung.

,,Pasal2Undang-UndangNomorlTTahun2003tentangI(euanganNegara'

Inda Rahadiyan. Kedudukan BUMN,.. 637

penyertaan modal ke dalam BUMN masih merupakan bagian dari keuangan negara.

Ketentuan demikian jelas bertentangan dengan prinsip - prinsip kemandirian PT.

Bahkan ketentuan demikian seakan menodai hakikat BUMN Persero sebagai separate

lagal entity. Mengenai hal ini, penulis berpendapat sekiranya perlu dilakukan

pengkajian kembali rnengenai ketentuan Undang-Undang Keuangan negara

khususnya berkaitan dengan kekayaan BUMN. Hal ini menjadi sangat penting

terlebitr dalam era globalisasi dimana setiap perusahaan dituntut untuk rrrerniliki

sistem pengelolaan secara baik berdasarkan pada konsep Good Corporate Coaernance

(GCG)' apabila ingin tetap bertahan dalarn era persaingan global. Akan sangat sulit

bagi BUMN Persero untuk dapat menerapkan prinsip GCC, terlebih untuk dapat

bersaing clengan perusahaan s'w,asta asing sepanjang pengelolaan terhadapnya masih

berada dalarn bayang-bayal1g cainpur tairgan petnerintaL'

Si.nergitas BUMN sebagai Kebijakan yang Bertentangan dengan Konsep

Kem-andirian BIJMN Persero sebagai Separate Legal Entity

Salalr satu permasalahan yailt muncul sebagai akibat masih aclanya kckabrrran

terkait pengaturan kekayaan negara dalam permodalan BUMN adalah mengenai

sinergitas BUIvIN yang saat ini tengah ciigalakkan oleh Pemerintah rnelahri

Kementrian BUMN. Dari sudut pandang pemerintah sinergitas BUMN dibutuhkan

terutarna dalam rangka menyatukan kekuatan BUIvIN guna menghaciapi persaingan

global.s3 Sejak bebcrapa tahun ter'akhir setidaknya telah dilakukan beberapa

penandatanganan Momerandum of Understanding (MoU) dalarn rangka sinergitas

BUMN. Di antara BUMN yarrg telah melakukan sinergitas adalah Pfl. Pertamina

dengan beberapa BUMN karya seperti PT. Adhi Karya, PT. I{utama Karya serta PT.

Wijaya Karya.sa

Dari sudut pandang hukum Perseroan Terbatas, sinergitas BUMN dapat dinilai

sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan konsepsi kemandirian BUMN

sebagai separate legal entity. Sinergitas yang dikoordinir oleh Kementrian BUMI{

52 "Corporate Gouernance is tlte relalionthip auung uarioat paiicipants indeternining the direction and perfarmance of

corporation". Acla puia penulis lain yang mendeflniskan GCG sebagai "lhe sltstcn b1 wltic/: companiet are directed and

can/ro//ed. tjhat Indr Rahadiyan, Pengawasan Pasar N{odal di Indonesia Pasca Terbentuknya Oto;itasJasa I(euangan,

Tesis, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum tlniversitas Gadjah Mada,201.2. hlm. 116.s3 Saat ini sineryitas antar Bl IMN antara lain dilakukan oleh beberapa BUN{N yang memiliki keterkaitan bidang

usaha misalnya rencana sinergitas antara PT Pertamina, PT. Telkom dan PT. PLN. Selain itu, beberapa waktu lalu

sine rgitas juga telah dilal<ukan antara PT. PLN dengan PT. D jakarta I-lyod. Baca " BUMIxi Beri@ Had@i DanQakACTfA",

www.antafane ws.com5a Bac.aNian Poloan, ".\'inetyitas B( IAr[N .\'t:tttakin Ber/anlta/t",r'"'u,rvperpustakaan.baPpenas.go.id.

638 Jurnal Hukum lus QUIA lusTUM NO.4 VOL. 20 OKTOBER 2013:624-640

menunjukkan adanya suatu kondisi dimana pengelolaan atas BUMN sebagai badan

hukum mandiri sejatinya tidak pernah terlepas dari camprri' tangan pemerintah'

Terlebih lagi sinergitas BUMN seringkali terindikasi praktik monopoli.ss

Penutup

pertama,berdasarkan pada hukurn perseroan terbatas n'raka Perseroan terbatas

merupakan suatu badan hukurn mandiri (separate tegal entity). Kemandirian bacan

hukum perseroan menimbulkan berbagai konsekuensi yuridis' salah satu di

antarany,a aoalah mengenai hak suatu Perseroan Terbatas untuk memiliki harta

kekayaan sendiri yangterpisah dari harta kekayaan para pengurusnya termasuk

dari trarta kekayaan pribadi para pemegang sahamnya'

Kemandirian Perseroan sebagai badan hukum juga mengakibatkan lahirnya

konsep sepui'ationbetueen cwnership und controlyaitusuatu konsep pernisa'han antara

kepernilikan suatu persercan dcngan pengendalian ierhadap suatu perseroan'

Derrgan perkataan lain, rraka derri hukurn pengeiolaan atas suatu Persercan

Terbatas harus ililakukan secara mandiri, profesiorral serta tei'lepas dari campur

tangan para pemegang sahamnya tak tcrkecuali peme Sal:rg saha.m pengendali'

Kedua, daiarr, konteks BIJMN Persero maka penyertaan kekayaan negara ke

dalam permodalarr BUIvIN meruuakan hasil dai'i pemisahan kekayaan negara

sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Irlomor 19 Tahun 2003 tentang

BUMN. Dalam kaitan ini maka negaraharus ditafsirkan sebagai seorang pemegang

saham dalam suatu Perseroan. Sebagai pemegang saharn layaknya pemegang saham

pada perseroan'ferbatas maka negara dilarang melakukan interrrensi apa pun

terhadap jalannya pengurusan perseroan'

Kekaburan hukum terjadi manakala Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara menentukan cakupan keuangan negara meliputi

kekayaan negara yang terdapat di dalanl perusahaan negara' Ketentuan yang

demikian seoiah memberikan legitimasi kepada pihak pemerintah untuk turut

campur dalam pengelolaan BUMN Persero yangsejatinya mer,-rpakan badan hukum

mandiri (separate legal entitY).

si Baca Dina Mirayanti Hutauruk, 'Dub, .\'ineryi Antar^BLlMl'J I\awan Praktik Monopo/i", www"okezone'com ,

diakse s tanggal 06 November 2013.

lnda Rahadiyan. Kedudukan BUMN... 639

Upaya sinergitas BUMN oleh Kemeneg BUMN yang kian hari kian gencar

dilakukan merupakan salah satu fenomena yang lahir dari kekaburan pengaturan

mengenai keuangan BUMN di dalam peraturan perundang - undangan. Kekaburan

tersebut setidaknya muncul sebagai akibat tidak sinkronnya pengaturan terhadap

keuangan BUMN khsusnya yang berbentuk BUIUN Persero terutama terdapat di

dalam Undang-Undang Nomor L9 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selama Undang-Unciar,g Keuangan

Negara masih mengkategorikan kekayaan BUMN sebagai bagian dari kekayaan

negara r^raka selama itu pula prinsip kemandirian BUMN sebagai sEarate legal entity

tidak akan per:nah dapat ditegakan.

Ketiga, dengan mendasarkan pada hukurrL perseroan terbatas sekaligus teori

dan doktrin hukum perseroan maka jelas bahwa BUMN Persero merupakan suatu

badan hukui.r rnandiri. Demikian juga dengan anak-anak perusahaan BUMN. Karena

kedudukannya sebagai badan hukurn yang mandiri maka pengelolaair terhadap

tsUi"{N Persero harus dilakukarr berdasarkan pada kaidah - kaidah pcngeiolaan

perusalraair yang baik (gcod sorpor ate goaernance) tanpa adar rya intervensi atau campur

tangan dari pihak manapun tak terkecuali pihak Pemerintah. Jangan sarnpai

intervensi Pernerintah dalarp. pengelolaan BUMN Persero justru 'menodai' prinsip

kemandirian BUMN Persero itu sendiri.

Daftar Pustaka

Anonim, " BUMN Bersiap Hadnpi Dampak ACFT4" , www.antaranews.com.

Balfaz, M., Hamud, Hukum Pasar Modal di lndonesia,PT Tata Nusa,Jakarta,2012.

Bernard S. Black, "The Principal Fiduciary Duties of Boards of Directors", Presentation atThird Asia Roundtable on Corporate Governance, Singapore, 2001.,

www.oecd.org.

Dina Mirayanti Hrrtauruk, "Duh, Sinergi Antar-BUMN Rawan Praktik Monopoli",Wlgw.akgzqne.c9n1

Don Hofstrand, " Corporation ", www.extension.iastate.edu/agdm.

Edward Freeinan , " Stakeholder Theory ,f the Modern Corporation",www. academic. udalrton.edu.

Erman RajagukgLrk, "Peranan BUMN Dalam Mendorong BUMN MeningkatkanP en dap nf an N e gar n dan Ke s ej aht er aan Raky at ", www. ermanhukum. com

Henry Black, Champel, Henry, Black's l.aw Dictiormry with Pronunciations, St. PaulMinn: West Publishing Co.,1990.

640 Jurnal Hukum lus QUIA lusTUM NO.4 VOL. 20 OKTOBER 2013:624'-640

Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Normatif, Bayumedia Publishing,

Malang,2006.

Mertoksumo, Sudikn o, Mengenal Hukum. Penerbit Liberty, Yogyakarta,2006'

Nian Poloan, " Sinergitas BUMN Semakin Bertambah",

prasetya, Rgdhi, Kedudakan Mandiri Perseroan'l'erbatas Disertai dengan Ulasan Menurut" indung - iriong Nomor l Tahun 1995 tentang PerseroanTebatas. Penerbit PT'

Alumni, Bandung, 1995.

Ridwan Khairand,v, "Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan

Perser<ran : Suatu kajian ntas Makna Kekayain \eg1.a Ytlg Dipisahkan

darr Keua"g"" Negara", lurnal Hukum Hukwt Nc.i Vol.i.6 ianuari 2009'

vrvrw.law.uii.ac.id

Sulisticvra li. Aspek Hukum dctn Rerilitas tsisttis Perusa'lnan Grup di Indonesia, Penerbit

Eflangga, J akat ta, 2010.

undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ientang Ketrangan |Jegara

Undang-uirdang Nomor i9 Tahun 2003 ter,tang Badan usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 40lairun 2007 tentang Per-seroan Terbatas