KECAMATAN PADANG UTARA - PPID Kota Padang

PEMERINTAH KOTA PADANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2019-2024

KECAMATAN PADANG UTARA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia_Nya,

sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan amanah dalam bidang

tugas kita masing-masing bagi kepentingan Negara, Nusa dan Bangsa yang kita cintai

ini. Dokumen RENSTRA Kecamatan Padang Utara merupakan uraian pencapaian Visi,

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Walikota Padang terpilih periode 2019-2024,

sehingga keberhasilan pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut secara

langsung menjadi tanggung jawab Kecamatan Padang Utara yang diuraikan secara

detil dalam matrik Program dan Kegiatan tahunan.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan

RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, serta Peraturan

Walikota Padang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Evaluasi Renstra

dan Renja Perangkat Daerah, maka Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan

Padang Utara berpedoman pada dokumen perencanaan kota dan perundang –

undangan yang ada.

Renstra ini disusun berdasarkan atas komitmen bersama dari seluruh jajaran

Kecamatan Padang Utara, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur

yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak

yang telah bekerja keras dalam penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Padang Utara

tahun 2019-2024 ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta

memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan Pembangunan .

Padang, 07 Desember 2019 Camat Padang Utara,

EDITIAWARMAN, S. Pd

Nip. 19741110 200212 1 008

Rencana Strategis Kecamatan Padang Utara 2019-2024

II-1

PEMERINTAH KOTA PADANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2019-2024

KECAMATAN PADANG UTARA


II-2

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia_Nya,

sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan amanah dalam bidang

tugas kita masing-masing bagi kepentingan Negara, Nusa dan Bangsa yang kita cintai

ini. Dokumen RENSTRA Kecamatan Padang Utara merupakan uraian pencapaian Visi,

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Walikota Padang terpilih periode 2019-2024,

sehingga keberhasilan pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut secara

langsung menjadi tanggung jawab Kecamatan Padang Utara yang diuraikan secara

detil dalam matrik Program dan Kegiatan tahunan.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan

RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, serta Peraturan

Walikota Padang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Evaluasi Renstra

dan Renja Perangkat Daerah, maka Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan

Padang Utara berpedoman pada dokumen perencanaan kota dan perundang –

undangan yang ada.

Renstra ini disusun berdasarkan atas komitmen bersama dari seluruh jajaran

Kecamatan Padang Utara, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur

yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak

yang telah bekerja keras dalam penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Padang Utara

tahun 2019-2024 ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta

memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan Pembangunan .


II-3

Padang, 07 Desember 2019

Camat Padang Utara,

EDITIAWARMAN, S. Pd

Nip. 19741110 200212 1 008


II-4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan telah dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota pada tanggal 13 Mei 2019, maka

ada aturan yang mewajibkan untuk menyusun RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024

sebagai pedoman perencanaan Pembangunan selama 5 (lima) tahun serta perwujudan

amanat regulasi sebagaimana diatur oleh Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah

sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

RPJMD Kota Padang disusun mengacu kepada Teknokratik Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang bertujuan

memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang melalui penekanan

pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian. Tujuan tersebut ditetapkan

berlandaskan kepada keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia

berkualitas yang didukung oleh peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan

teknologi. Dengan demikian, RPJMD Kota Padang juga dibuat selaras dengan tujuan

pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat, termasuk 3 (tiga) isu strategis

yaitu tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pembangunan

berkelanjutan dan pengarusutamaan gender.

Sebagaimana tertuang dalam pasal 119 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah harus ditetapkan juga Rencana Strategis Perangkat Daerah, yaitu

“Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (2) huruf e, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra


II-5

Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan

Peraturan Daerah tentang RPJMD”.

Maka dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang

tahun 2019-2024, Perangkat Daerah pada umumnya, termasuk Kecamatan Padang

Utara juga harus menyampaikan rancangan akhir Renstra dimaksud.

Perumusan rancangan akhir Renstra Kecamatan Padang Utara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan

kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program

pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Padang tahun 2019-2024.

Renstra Kecamatan Padang Utara Tahun 2019-2023 ini akan menjadi pedoman bagi

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Padang Utara setiap tahun sampai

dengan tahun 2024. Dengan demikian, terwujud keselarasan antara perencanaan

jangka menengah dengan perencanaan tahunan, dalam rangka mencapai target

sasaran Renstra Kecamatan Padang Utara.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126)

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 33);

4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang


II-6

Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat

di Kelurahan.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;

11. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun

2005-2025;

12. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat

tahun 2016-2021;

13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 tahun 2004 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Tahun 2004-2020; 14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kota Padang Tahun 2004-2020; 15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019 – 2024 (


II-7

Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 6 Tambahan Lembaran

Daerah Kota Padang Nomor 109)

16. Peraturan Walikota Padang Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan;

17. Peraturan Walikota Padang Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kelurahan;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. MAKSUD

Maksud dari penyusunan Renstra Kecamatan Padang Utara ini adalah

menyediakan arah kebijakan pembangunan dibidang ketentraman dan

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat selama lima tahun, sebagai

penjabaran dari dokumen RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024.

1.3.2. TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Renstra Kecamatan Padang

Utara yaitu:

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih untuk periode 5 tahun (2019-

2024) kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program dan

kegiatan pada Kecamatan Padang Utara;

2. Merumuskan tolok ukur kinerja organisasi yang terukur, transparan dan

akuntabel;

3. Sebagai panduan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

dan RKA SKPD; dan

4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran,

pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada setiap tahun anggaran selama 5

(lima) tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Renstra Kecamatan Padang Utara Tahun 2019-2024 terdiri dari 8

(delapan) bab, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan


II-8

Berisikan Latar Belakang ; Landasan hukum ; Maksud dan Tujuan ;

dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Gambaran Pelayanan Kecamatan Padang Utara

Berisikan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Padang

Utara; Sumber Daya Kecamatan Padang Utara; Kinerja Pelayanan

Kecamatan Padang Utara; Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan Kecamatan Padang Utara.

BAB III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Kecamatan Padang

Utara

Berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi;

Telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah; Telahanan Renstra

Kementrian/Lembaga dengan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota;

Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kondisi lingkungan hidup

strategis, serta Penentuan Isu Strategis

BAB IV : Tujuan dan Sasaran

Berisikan visi dan misi Kecamatan Padang Utara; Tujuan dan sasaran

Kecamatan Padang Utara.

BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan

Berisikan Strategi dan Kebijakan Kecamatan Padang Utara

BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Berisikan Program dan Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Padang

Utara

BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan

Berisikan indikator kinerja Kecamatan Padang Utara yang akan

dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk


II-9

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2019-2024.

BAB VII : Penutup


II-10

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PADANG UTARA

Terbentuknya Kecamatan Padang Utara sesuai dengan amanat Peraturan Daerah

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Padang, Bab II Pasal II ayat 1, dimana menyatakan bahwa Kecamatan Padang Utara

merupakan Kecamatan Tipe A yang terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan. Dan juga amanat

Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kecamatan Padang Utara

Berdasarkan Perda Kota Padang Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunanan Perangkat Daerah Kota Padang dan Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja

Kecamatan, Pasal 4 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Walikota;

e. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;

f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh

perangkat daerah di tingkat Kecamatan;

g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;

h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak

dilaksanakan oleh perangkat daerah atau unit kerja yang ada di kecamatan;

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Camat juga melaksanakan

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota Padang untuk menangani

sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek : perizinan, rekomendasi,

koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan

kewenangan lain yang dilimpahkan.


II-11

Dan sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 92 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan, dan

Peraturan Walikota Padang Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kelurahan maka susunan Organisasi

Kecamatan dan Kelurahan sebagai berikut :

1. Camat

2. Sekretariat, terdiri atas :

a) Sub Bagian Umum

b) Sub Bagian Keuangan

3. Seksi Tata Pemerintahan

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

6. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penanggulangan Bencana

7. Seksi Perizinan dan Pendapatan

8. Lurah Air Tawar Barat

9. Lurah Air Tawar Timur

10. Lurah Ulak Karang Selatan

11. Lurah Ulak Karang Utara

12. Lurah Alai Parak Kopi

13. Lurah Gunung Pangilun

14. Lurah Lolong Belanti

Keterkaitan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dideskripsikan pada Bagan

Struktur Organisasi sebagai berikut ini :


II-12

STRUKTUR KECAMATAN PADANG UTARA (Peraturan Walikota Padang Nomor 92 Tahun 2016)

Tugas dan fungsi Kecamatan merupakan suatu kesatuan yang saling terkait. Tugas

dan fungsi antara lain sebagai berikut :

Sedangkan tugas dan fungsi camat dan seluruh perangkat Kecamatan meliputi :

( 1 ) Camat

a. Tugas

Camat mempunyai tugas memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintah

yang menjadi kewenangan daerah di Kecamatan, meningkatkan koordinasi

CAMAT

SEKRETARIS

Sub Bagian Umum

Seksi Tata

Pemerintahan

Sub Bagian Keuangan

Seksi Pemberdayaan

Masyarakat

Seksi Kesejahteraan

Sosial

Seksi Ketentraman,

Ketertiban Umum dan Penanggulangan

Bencana

Seksi Perizinan dan

Pendapatan

LURAH AIR TAWAR TIMUR

LURAH LOLONG BELANTI LURAH GUNUNG PANGILUN LURAH ALAI PARAK KOPI

LURAH AIR TAWAR BARAT

LURAH ULAK KARANG UTARA

LURAH ULAK KARANG SELATAN


II-13

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat

Kelurahan.

b. Fungsi

➢ Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

➢ Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

➢ Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum;

➢ Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan daerah dan

Peraturan Walikota;

➢ Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan

oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;

➢ Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;

➢ Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang

tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah atau unit kerja yang ada di

Kecamatan;

➢ Pengguna anggaran;

➢ Pengguna barang; dan

➢ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Selain tugas dan fungsi tersebut, Camat melaksanakan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan

otonomi daerah, yang meliputi : Perizinan, rekomendasi, pembinaan,

pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang

dilimpahkan.

( 2 ) Sekretaris Kecamatan

a. Tugas

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan

tugas penyusunan perencanaan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah di kecamatan, pembangunan dan pembinaan

kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan dan memberikan pelayanan

administrasi kepada seluruh perangkat dan aparatur Kecamatan.

b. Fungsi

➢ Melakukan penyusunan perencanaan dan program kerja Kecamatan


II-14

➢ Melaksanakan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan,

urusan rumah tangga kecamatan, keuangan, kearsipan, perpustakaan dan

dokumentasi;

➢ Melakukan penyusunan anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana,

melakukan evaluasi, dan penyusunan laporan;

➢ Melakukan pemantauan dan pengendalian program kerja kecamatan;

➢ Melakukan peningkatan sumber daya aparatur; dan



(3) Sub Bagian Umum

a. Tugas

Mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan

administrasi dan kepegawaian, urusan rumah tangga, peralatan dan

perlengkapan Kecamatan.

b. Penjabaran Tugas Sub Bagian Umum

➢ Mengelola surat masuk dan surat keluar.

➢ Mengelola kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi.

➢ Mengelola administrasi kepegawaian.

➢ Melaksanakan urusan hubungan masyarakat.

➢ Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis di

bidang perangkat Kelurahan;

➢ Mengiventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan

perangkat Kelurahan, serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan

masalah;

➢ Melaksanakan urusan pengadaan, pencatatan, penyimpanan, dan

pendistribusian peralatan/ perlengkapan kantor;

➢ Melaksanakan urusan pemeliharaan alat-alat kantor;

➢ Melaksanakan pembinaanurusan tata usaha dan kearsipan Kelurahan;

➢ Melakukan pembinaan terhadap aset-asetkelurahan baik yang bergerak

maupun yang tidak bergerak.

➢ Membantu Camat dalam mengkoordinasi kegiatan-kegiatan kepala Seksi,

UPTD dan Kelurahan;


II-15

➢ Menyiapkan bahan yang berhubungan dengan pencalonan, pengusulan,

pengangkatan dan pemberhentian Lurah berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

➢ Memecahkan masalah yang timbul dalam pencalonan, pengusulan,

pengangkatan dan pemberhentian aparatur Kelurahan;

➢ Menyiapkan bahan dan memberikan saran tentang upaya peningkatan

kesejahteraan aparatur Kelurahan

➢ Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum.

➢ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

fungsinya.

( 4 ) Sub Bagian Keuangan

a. Tugas

Mempunyai tugas membantu Sekretaris menyusun rencana anggaran,

penyelenggaraan pelayanan keuangan, verifikasi, penerimaan, pengeluaran serta

membuat laporan keuangan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-

undangan.

b. Penjabaran Tugas Sub Bagian Keuangan

➢ Menyusun program dan rencana keuangan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

➢ Menyelenggarakan administrasi keuangan kecamatan dan kelurahan;

➢ Menyiapkan kelengkapan SPP-UP-GU, SPP-TU, SPP-LS gaji dan tunjangan

ASNdan penghasilan lainnya;

➢ Melakukan verifikasi SPJ;

➢ Mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan laporan

keuangan;

➢ Menyimpan dan memelihara dokumen keuangan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

➢ Melakukan pembinaan penyusunan program kerja kelurahan;

➢ Menyiapkan bahan dan laporan pemantauan dan pengendalian program

kerja Kecamatan;

➢ Melakukan pemantauan dan pengendalian program kerja Kelurahan;


II-16

➢ Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan berdasarkan ketentuan


➢ Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;

dan



( 5 ) Seksi Tata Pemerintahan

a. Tugas

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan

kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan tata pemerintahan.

b. Penjabaran Tugas Seksi Tata Pemerintahan

➢ Membuat perencanaan dan program kerja seksi;

➢ Melakukan pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa;

➢ Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umar beragama;

➢ Melakukan pengawasan atas tanah-tanah negara dan aset pemerintah

daerah di wilayah kerjanya;

➢ Memfasilitasi penataan kelurahan;

➢ Melakukan pembantuan terhadap pelaksanaan administrasi pembebasan

tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan

pembangunan, serta perolehan status tanah negara menjadi hak milik

sebagai keterangan administrasi domisili warga dan berdasarkan ketentuan


➢ Melakukan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang

berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan

tanah timbul di wilayah kerjanya;

➢ Menyelenggarakan urusan kependudukan dan pelayanan umum;

➢ Menyiapkan bahan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;

➢ Menyelenggarakan urusan pemilihan Kepala Daerah dan Urusan Pemilihan

Umum;

➢ Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; dan

➢ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

( 6 ) Seksi Pemberdayaan Masyarakat


II-17

a. Tugas

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahanperumusan

kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat

dan kelurahan.

b. Penjabaran Tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat :

➢ Membuat perencanaaan dan program kerja seksi;

➢ Melakukan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;

➢ Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial atau kemasyarakatan, Rukun

Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Swadaya Masyarakat;

➢ Memfasilitasi, penyelenggaraan koordinasi keluarga berencana;

➢ Memfasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah

kerjanya;

➢ Memfasilitasi pengembangan perkonomian;

➢ Melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan

perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perekonomian,

UKM dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan,

perikanan dan kelautan;

➢ Melakukan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka

menunjang keberhasilan program produksi pertanian;

➢ Mengkoordinasi pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;

➢ Menyelenggarakan lomba kelurahan;




( 7 ) Seksi Kesejahteraan Sosial

a. Tugas


kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesejahteraan Sosial.

b. Penjabaran Tugas Seksi Kesejahteraan Sosial


➢ Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan anak usia dini, taman

kanak-kanak dan pendidikan dasar;


II-18

➢ Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan,

generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan

wanita;

➢ Melakukan pembinaan terhadap lembaga adat dan keagamaan;

➢ Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan

masyarakat;

➢ Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan;

➢ Melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat,

narkotika, zat adiktif, psikotropika dan bahan berbahaya;

➢ Melaksanakan penyuluhan program wajib belajar;

➢ Mengkoordinir bantuan-bantuan sosial;

➢ Menyiapkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan sosial di

Kecamatan;

➢ Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;



( 8 ) Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penanggulangan Bencana

a. Tugas


kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman, ketertiban

umum dan pengangulangan bencana.

b. Penjabaran Tugas Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan

Penanggulangan Bencana


➢ Melakukan pembinaan ketentraman, ketertiban serta kemasyarakatan;

➢ Melaksanakan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan

Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya;

➢ Menegakkan dan melaksanakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota,

Keputusan Walikota serta peraturan perundang-undangan lain di wilayah

kerjanya;

➢ Mengkoordinasikan, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan, langkah-

langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;


II-19

➢ Melaksanakan pencegahan atas pengambilan sumberdaya alam tanpa izin

dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;

➢ Melaksanakan pengawasan dan pengelolaan ketertiban, kebersihan dan

keindahan di Kecamatan;

➢ Melakukan monitoring adan pengawasan terhadap bangunan liar dan

bangunan lainnya di wilayah Kecamatan;

➢ Mengkoordinir bantuan-bantuan penanggulangan bencana;

➢ Melakukam mitigasi dan penanggulangan bencana di Kecamatan;




( 9 ) Seksi Perizinan dan Pendapatan

a. Tugas


kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan perizinan dan

pendapatan.

b. Penjabaran Tugas Seksi Perizinan dan Pendapatan


➢ Memberikan rekomendasi dan perizinan di Kecamatan;

➢ Menginventarisir dan mengelola potensi pendapatan di Kecamatan;

➢ Monitoring dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan potensi pendapatan

lainnya di Kecamatan;

➢ Melakukan pemungutan atas retribusi daerah di wilayah kerjanya;

➢ Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait pemungut Pajak Bumi dan

Bangunan di Kecamatan;


➢ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan

fungsinya.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Padang Utara

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka menjalankan program kegiatan, Kecamatan Padang Utara

per Desember 2019 mempunyai personil 75 PNS, 6 orang tenaga kontrak dan 1

orang sukarelawan. Secara jelas terlihat pada Tabel 2.1 berikut ini.


II-20

Gambar 2.1 Daftar Nominatif PNS/ Tenaga Kontrak Berdasarkan

Golongan/ Ruang dan Jenis Kelamin

No Gol/Ruang Jumlah Jenis Kelamin Sub total

Gol/Ruang Laki - Laki Perempua

n

(org)

A. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

1 IV/a 5 3 2 5

2 III/d 12 5 7 12

3 III/c 24 14 10 24

4 III/b 13 8 5 13

5 III/a 3 2 1 3

6 II/d 7 3 4 7

7 II/c 8 6 1 8

8 II/b 3 1 2 3

9 II/a 0 0 0 0

B. Tenaga Kontrak

1 Tenaga Kontrak 6 3 3 6

C. Sukarelawan

1 Sukarelawan 1 0 1 1

Jumlah 82 45 37 82

Sumber: DUK Kecamatan Padang Utara, data diolah (Desember 2019)

Pada tabel 2.2 tersebut dibawah, menggambarkan komposisi secara rinci untuk

tingkat pendidikan PNS dan Tenaga Kontrak pada Kecamatan Padang Utara Kota

Padang.


II-21

Gambar 2.2

Daftar Nominatif PNS dan Tenaga Kontrak Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Tingkat PNS

TENAGA

KONTRAK

Pendidikan Laki-Laki

Perempuan Laki-Laki

Perempuan

Sub total (org)

1 S.2 5 5 0 0 10

2 S.1 22 14 1 3 40

3 D-III 0 2 0 0 2

4 SLTA 15 13 2 0 30

Jumlah 82


Komposisi jabatan Struktural/Esselon adalah III.b terdiri dari 1 (satu)

orang untuk jabatan Camat, Esselon III.b; 1(satu) orang untuk jabatan Sekretaris,

Esselon IV.a yang terdiri 5 (lima) orang Kasi (Kepala Seksi) dan 7 (tujuh) orang

Lurah, Eselon IV.b terdiri dari 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari 2 (dua)

orang Kasubbag (Kepala Sub Bagian), 7 (tujuh) orang Sekretaris Lurah dan 21

(duapuluhsatu) orang Kasi (Kepala Seksi) di Kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada tabel berikut ini:

Gambar 2.3

Rekapitulasi Pegawai Kecamatan Padang Utara Berdasarkan Esselon

No Esselon & JFT Laki – Laki Perempuan Jumlah

1 III.a 1 0 1

2 III.b 0 1 1

3 IV.a 9 3 12

4 IV.b 17 13 30

Jumlah 27 17 44



II-22

Gambar 2.4


Jumlah Pegawai Kecamatan Padang Utara Tahun 2019

No Lokasi Jumlah

(org)

1 Kantor Camat Padang Utara 30

2 Kantor Lurah Gunung Pangilun 6

3 Kantor Lurah Ulak Karang Selatan 6

4 Kantor Lurah Ulak Karang Utara 6

5 Kantor Lurah Air Tawar Timur 6

6 Kantor Lurah Air Tawar Barat 6

7 Kantor Lurah Alai Parak Kopi 8

8 Kantor Lurah Lolong Belanti 6

9 Pegawai Honorer 6

10 Sukarelawan 2

Total 82


2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dari segi sarana dan prasarana, Kecamatan Padang Utara telah

menempati ruangan kantor yang memadai namun masih diperlukan ruangan

khusus penyimpanan arsip. Kecamatan Padang Utara telah memiliki sejumlah

peralatan kantor seperti komputer, laptop, printer dan sebagainya namun seiring

dengan bertambahnya volume pekerjaan maka dibutuhkan lebih banyak sarana-

prasarana kantor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada beberapa tabel berikut

ini.

a. Perlengkapan/Aset

Di samping personil dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada

masyarakat dan kegiatan operasional dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai

pula.Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional Kecamatan

Padang Utara dibutuhkan adanya peralatan/ perlengkapan kerja atau aset. Gedung

kantor Camat Padang Utara merupakan hak milik sendiri yang merupakan tanah

Pemko Kota Padang, akan tetapi belum memiliki sertifikat tanah, yang dibangun sejak

tahun 1984. Luas tanah 2.242 m2 dan luas bangunan 420 m2.


II-23

Adapun aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Camat selaku Kuasa

Pengguna Barang. Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang

standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan, maka peralatan/perlengkapan

yang mendukung kerja pegawai seperti Tabel di bawah ini :

Tabel 2.5

Inventaris Barang Kecamatan Padang Utara Alat Kantor dan Rumah Tangga

NO NAMA BARANG JUMLAH SATUAN

1. Air Conditioning Unit 3 Unit

2. Container 2 Unit

3. Lemari Penyimpanan 1 Unit

4. Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 1 Unit

5. Lemari Besi 5 Buah

6. Filling Besi/Metal 5 Buah

7. Brand Kas 1 Buah

8. Lemari kayu 3 Buah

9. Papan Visuil 2 Buah

10. Papan Pengumunan 7 Buah

11. Mesin Absensi 3 Buah

12. Genset 2 Buah

13. Mesin Pompa Air 1 Buah

14. Papan Nama Ruangan/Jabatan 1 Buah

15. Meja Kayu/Rotan 21 Buah

16. Meja Rapat 1 Buah

17. Meja Tulis 1 Buah

18. Meja Tik 1 Buah

19. Kursi Rapat 75 Buah

20. Kursi Tamu 1 Buah

21. Kursi Biasa 1 Buah

22. Bangku Tunggu 4 Buah

23. Tenda 1 Buah

24. Sofa 2 Buah

25. Kursi Kerja 2 Buah

26. Rak TV 1 Buah

27. Mesin Potong Rumput 3 Buah

28. AC 16 Buah

29. Televisi 4 Buah

30. Screen Pembatas 1 Buah

31. Scanner Buah

32. Lambang Garuda Pancasila 1 Pasang

33. Gambar Presiden/Wakil Presiden 1 Pasang


II-24

34. Tangga Alumunium 1 Buah

35. Mimbar/Podium 1 Buah

36. Alat Pembantu Pemadam Kebakaran 4 Buah

37. Komputer 12 Unit

38. Lap Top 13 Buah

39. Note Book 2 Buah

40. Printer 10 Unit

41. Monitor 1 Unit

42. UPS / Stabilizer/Stavolt 4 Unit

43. Meja Kerja 3 Buah

44. Kursi Kerja Pejabat 6 Buah

45. Lemari Arsip Dinamis 5 Buah

46. Lemari Makan 1 Buah

47. Meja Makan 1 Set

48. Tempat Tidur Busa (Springbad) 2 Buah

49. Refrigerator / Lemari Es 1 Unit

Tabel 2.6

Inventaris Barang Kecamatan Padang Utara

Alat Studio

1. Proyektor + Attachment 1 Set

2. Layar Proyektor 1 Buah

3. Sound System 1 Unit

4. Unit Transceiver SSB Portable 1 Unit

5. Loudspeaker 1 Buah

6. Wireless 1 Buah

Tabel 2.7

Inventaris Barang Kecamatan Padang Utara Daftar Data Kendaraan Kecamatan Padang Utara


1. Mini Bus 2 Unit

2. Pick Up 1 Unit

3. Sepeda Motor 22 Unit


II-25

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Utara

Dalam penyelenggaran tugas umum pemerintahan sebagai pelimpahan tugas

dan wewenang dari Walikota, Kecamatan Padang Utara sesuai Peraturan Daerah

Nomor 08/2005 melaksanakan pelayanan sebagai berikut :

1. Permohonan Kartu Keluarga Baru

2. Penggantian Kartu Keluarga

3. Permohonan Kartu tanda Penduduk (KTP)

4. Surat Keterangan Kematian

5. Surat Keterangan Pindah

6. Surat Keterangan Domisili

7. Izin Mendirikan Bangunan dengan luas 61 – 100 M2 (sesuai Perda No. 06 Tahun

1990 dan Perda No. 1/2005)

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Padang Utara dapat dilihat dari beberapa

indikator kinerja :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

2. Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur

3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

4. Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian

Secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Padang Utara

sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

a. Mengadakan pembinaan kepada pemerintah kelurahan OPD yang ada di

Kecamatan untuk membuat taat azaz aturan hukum sebagai dasar dalam

pelaksanaan tugas.

b. Memberikan kesempatan kepada aparat kelurahan untuk mengikuti diklat,

pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kota maupun

pihak lainnya;

c. Pembinaan kelengkapan administrasi kelurahan.


II-26

d. Pembinaan secara rutin ke kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;

e. Rekomendasi penerbitan dokumen kependudukan (KTP, KK, Akte

Kelahiran, Akte Kematian, Pindah).

Berikut akan diperlihatkan pada tabel 2.7, tentang kinerja pelayanan di bidang

pemerintahan:

Tabel.2.7

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah Permasalahan

1. Cetak

KK

2.326 1.730 1.464 1.910 2.071 9.501 -

2. Cetak

KTP

- - 5.730 979 2.816 9.525 Keterbatasan

blangko KTP

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pencetakan Kartu Keluarga dan Kartu

Tanda Penduduk selama 5 tahun ke belakang di Kecamatan Padang Utara.

Untuk pencetakan Kartu Keluarga (KK), dari tahun 2015 s/d 2019, Kecamatan

Padang Utara telah mencetak 9.501 Kartu Keluarga, dengan rata-rata per

tahun adalah 1.905 KK. Untuk Kartu Tanda Penduduk, Kecamatan Padang

Utara telah mencetak sebanyak 9.525 KTP.

Pencetakan KTP dilakukan di kecamatan mulai berjalan di tahun 2017,

sedangkan tahun 2015 dan 2016, pencetakan KTP masih berada di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang. Jika melihat tabel, dari tahun

2017 s/d 2019, pada tahun 2018 terdapat penurunan drastis pencetakan KTP,

hal ini disebabkan oleh keterbatasan blanko KTP yang diterima Kecamatan

Padang Utara dan beberapa masalah teknis lainnya yang berasal bukan dari

Kecamatan Padang Utara, seperti habisnya tinta mesin cetak dan rusak nya

mesin cetak KTP tersebut. Di tahun 2019 saja, Kecamatan Padang Utara tidak

lagi menerima blangko KTP karena ketidaktersediaan blanko KTP dari pusat,

sehingga Kecamatan hanya mengeluarkan surat keterangan sebagai

pengganti KTP.


II-27

2. Kinerja Pelayanan di Bidang Perizinan dan Pengawasan :

a. Melakukan Pengawasan ke setiap kelurahan, memonitor bangunan yang

tumbuh didirikan masyarakat.

b. Mengingatkan kepada masyarakat bagi yang mendirikan bangunan untuk

segera mengurus izin bangunan sesuai dengan luasnya.

c. Memberikan pengertian kepada masyarakat, bila bangunannya diatas 100

meter izinnya diserahkan ke pada Dinas Tata Ruang dan Tata

Bangunan/perumahan.

d. Pengurusan Izin dibawah 100 meter dilakukan di kecamatan

pengurusannya, sedangkan 50 meter kebawah di kelurahan.

e. Instensifkan Pemungutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Ketentraman, Ketertiban dan


a. Melakukan penataan dan penertiban PKL di wilayah Kecamatan;

b. Pembinaan anggota Linmas se-Kecamatan.

c. Pembinaan pengelolaan persampahan di kelurahan.

d. Menyediakan sarana dan prasarana kebersihan untuk kelurahan.

Pada tabel 2.8, akan diperlihatkan kinerja pelayanan di bidang perizinan dan

pengawasan serta bidang ketenteraman dan ketertiban:

Tabel 2.8

Kinerja pelayanan di bidang perizinan dan pengawasan serta bidang

ketenteraman dan ketertiban

N

o

Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah Permasalahan

1. IMB yang

dikeluarkan

bangunan

<100m

18 10 6 4 3 41 Izin KRK diproses

DPUPR sebelum

SK Camat terbit

2. Pelanggaran

terkait IMB

72 64 56 52 43 287 Tingkat

kesadaran

masyarakat

terhadap Perda

No.4 Tahun 2007

3. Pelanggaran

terkait Bangli

28 23 20 27 26 124


II-28

4. Pelanggaran

terkait PKL

51 48 49 44 38 230 tentang

Tramtibum masih

rendah

Dari tabel 2.8 dapat dilihat bahwa, secara trend keseluruhan, terdapat

penurunan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap Perda No.4

Tahun 2007 tentang Tramtibum. Hal ini dikarenakan intensifnya pengawasan

yang dilakukan oleh pihak Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Padang

Utara dan tindakan persuasif yang dilakukan petugas kecamatan dan

kelurahan.

4. Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Sosial

a. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin);

b. Monitoring dan fasilitasi Kartu Jamkesmas dan Jamkesda.

c. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan bedah rumah kepada

warga;

d. Fasilitasi kegiatan adat, budaya dan kepemudaan

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam bidang kinerja

pelayanan kesejahteraan sosial antara lain:

1) Pembinaan dan penilaian implementasi Program 18-21

2) Melaksanaan wirid rutin kecamatan

3) Pembinaan dan penilaian ABS-SBK

4) Koordinasi dan Pembinaan PSM Kecamatan

5) Koordinasi pelaksanaan vervali data DTKS, PBI dan BPNT

6) Fasilitasi program PKH

7) Monitoring dan fasilitasi pelaksanaan program kesejahteraan sosial di

Kecamatan (BPNT APBN dan APBD)

8) Peningkatan kapasitas Forum Anak Kecamatan

9) Lomba Perempuan inspiratif dan perempuan Tangguh

10) MOT Pesantren Ramadhan

11) Monitoring kegiatan pesantren ramadhan

12) Safari Ramadhan

13) Pawai Takbiran

14) Pengiriman peserta lomba napak tilas

15) Mengikuti kegiatan pawai telong – telong


II-29

16) Mengikuti kegiatan lomba qasidah rebana dan lomba da’i cilik pada pekan

muharam

17) Pembinaan dan mengikuti lomba Sekolah Sehat (UKS)

18) Pembinaan dan mengikuti lomba lembaga didikan subuh (LDS)

19) Mengikuti lomba marandang pada kegiatan Harganas dan HKG PKK 2019

20) Mengikuti 7 cabang lomba pada kegiatan festival siti nurbaya 2019

21) Pembinaan PAUD

22) Fasiitasi kegiatan organisasi

23) Sosilisasi penanggulangan tindak kekerasan terhadap peremuan dan anak

24) Mengikuti lomba gerak jalan antar SKPD

25) Melaksanakan kegiatan program persaudaraan madani

Berikut data terkait jumlah masyarakat yang menerima pelayanan

kesejahteraan sosial s/d tahun 2019 di Kecamatan Padang Utara:

Tabel.2.9

Data PAUD, TK,SD,SMP,SMA,SLB

NO Tahun PAUD

TK SD/MI

SMP/MTS

SMA/MAN/SMK

SLB Perguruan Tinggi

1 2019 19 30 35 15 15 3 8

Tabel. 2.10

Data PBI JK dan BPNT

NO Tahun JUMLAH

DATA DTKS

PENERIMA PROGRAM

PBI-JK (JIWA ) BPNT

PKH PBI JKN/APBN

PBI JKSS/AP

BD APBN APBD

2019 3110 8898 4117 1010 89 930

5. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Monitoring pelaksanaan musrenbang kelurahan dan melaksanakan

musrenbang kecamatan;

b. Monitoring pelaksanaan manunggal (BBGRM)


II-30

c. Monitoring pelaksanaan infrastruktur kecamatan dan kelurahan.

Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;

d. Melakukan pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan Rt/ RW dan

LPM.

Berikut akan kami dijelaskan dalam bentuk tabel, kinerja pelayanan di bidang

Pemberdayaan Masyarakat:

Tabel 2.11

Data LPM, RT dan RW se Kecamatan Padang Utara

Tahun Jumlah

Kelurahan

Jumlah

LPM

Jumlah

RW

Jumlah

RT

Operasional

RW/bulan

Operasional

RT/bulan

Ket

2015 7 1 70 272 180.000 160.000

2016 7 1 70 272 225.000 200.000

2017 7 1 70 272 275.000 225.000

2018 7 1 70 272 300.000 250.000

2019 7 1 70 271 340.000 280.000

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah RT/RW dan LPM dari tahun 2015

s/d 2018 adalah sama, sedangkan di tahun 2019, ada pengurangan 1 (satu)

orang RT dikarenakan adanya penyatuan dua wilayah RT menjadi 1 RT. Jika

dilihat dari opersaional yang diterima oleh RT dan RW, ada trend kenaikan biaya

operasional untuk RT/ RW yang diberikan Pemerintah Kota Padang kepada RT

dan RW. Hal ini sejalan dengan yang tertuang dalam Program Unggulan Walikota

periode 2014-2019 yaitu memberikan kenaikan sebesar 200% terhadap

operasional RT dan RW dan Program Unggulan ini berhasil diwujudkan dalam

masa RPJMD yang lalu.

Berikut akan dijelaskan terkait pelaksanaan BBGRM di Kecamatan Padang Utara:


II-31

Tabel 2.12. Pelaksanaan BBGRM di Kecamatan Padang Utara Tahun 2015 s/d 2019

Tahun Uraian Dana APBD Keterangan

2015

2016

2017 2 lokasi pembuatan drainase, 1

lokasi betonisasi jalan, dan 4 lokasi

pembukaan jalan baru

245.000.000

2018 2 lokasi pembukaan jalan baru, 4

lokasi pengecoran jalan, dan 1 lokasi

pengecoran jalan dengan lapen

244.534.771

2019 7 lokasi pengecoran jalan/ pasang

batu kali/ pembukaan jalan baru

244.531.472

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya Pemerintah Kota Padang

pada umumnya dan Kecamatan Padang Utara pada khususnya melaksanakan

BBGRM bersama masyarakat untuk membangun jalan baru, membuat drainase,

perbaikan atau pengecoran jalan lingkungan yang manfaatnya bisa dirasakan

langsung oleh masyarakat.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Utara secara umum, mulai

Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 disajikan dalam bentuk tabel sebagai

berikut dibawah ini:


II-32

Tabel 2.13. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Utara

No

Indikator Kinerja

Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Target Renstra Perangkat Daerah

Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

1. Indeks Kepuasan

Masyarakat 70 73 75 77 83 70 73 75 77

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

2. Persentase Keluhan/

Pengaduan

pelayanan

administratif yang

ditindaklanjuti

65% 70% 80% 85% 100

% 65% 70% 80% 85% 100%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

3. Persentase

keterlibatan

masyarakat dalam

pembangunan

30% 40% 50% 60% 80% 30% 40% 50% 60% 80% 100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

4. Persentase

peningkatan

kontribusi swadaya

masyarakat

30% 35% 40% 45% 50% 30% 35% 40% 45% 50% 100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

5. Persentase masalah

tramtibmas yang 60% 65% 70% 75% 85% 60% 65% 70% 75% 85%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%


II-33

ditindaklanjuti

6. Persentase

penurunan

pelanggaran Perda/

Perwako

5% 7% 15% 18% 20% 5% 7% 15% 18% 20% 100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

7. Nilai Evaluasi AKIP CC CC BB BB BB BB CC CC BB BB

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

Dari tabel 2.13, dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Padang Utara jika dilihat dari pencapaian target indikator

sasaran (7 indikator sasaran) dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, yakni Indeks Kepuasan Masyarakat , Persentase Keluhan/

Pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti, Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, Persentase

peningkatan kontribusi swadaya masyarakat , Persentase masalah tramtibmas yang ditindaklanjuti, Persentase penurunan pelanggaran

Perda/ Perwako, dan Nilai SAKIP perangkat daerah pada prinsipnya memenuhi target yang telah dibuat.


II-34

Tabel 2.14 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Padang Utara

Uraian Anggaran Pada Tahun Ke- Realisasi Pada Tahun Ke-

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Belanja Tidak Langsung

5,198,237,

450

6,116,178,

316.29

5,860,268,

127

6,561,473,

659.14

6.946.12

6.488,80

4,985,334,

894

5,989,076,

914

5,814,409,

797

6,024,487,

731

6.201.117.0

67

Belanja Langsung 2,709,268,

650

2,932,466,

375

3,909,839,

125

3,793,066,

825

6.902.05

0.825

2,620,517,

433

2,918,369,

919

3,838,828,

280

3,758,550,

063

6.507.251.6

78

Lanjutan

Uraian Rasio antara Anggaran dan Realisasi

2015 2016 2017 2018 2019

12 13 14 15 16 17

Belanja Tidak Langsung 95,90% 97,92% 99,22% 91,82% 94,38%

Belanja Langsung 96,72% 99,52% 98,18% 99,09% 95,69%


IV-35

Dari tabel 2.14, dapat dilihat berapa anggaran yang disediakan oleh Pemrintah Kota Padang

untuk pencapaian target kinerja pelayanan di Kecamatan Padang Utara mulai dari tahun

2015, dan berapa yang mampu direalisasikan. Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019,

rasio capaian kinerja selalu di atas 90%, baik belanja langsung maupun belanja tidak

langsung.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Padang Utara

Beberapa tantangan yang mempengaruhi Kecamatan Padang Utara adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kemampuan aparatur di OPD Kecamatan dalam penyelenggaraan

pemerintahan sebagai perpanjangan tangan untuk urusan administrasi dan atau

pelayanan umum sehingga dapat terbentuk budaya kerja yang produktif dan terhindar

dari pelayanan dengan administrasi rumit serta berbiaya tinggi sehingga dapat

peningkatan kapasitas kemampuan Kecamatan dan kelurahan dalam mewujudkan

kepuasan masyarakat yang pad akhirnya dapat menarik kepercayaan masyarakat

untuk lebih berpartisipasi dalam pembangunan.

2. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan

3. Kecamatan Padang Utara sebagai daerah rawan bencana gempa, tsunami dan banjir

disebabkan karakteristik daerahnya yang sebagian terletak pada pesisir pantai, sangat

perlu memberikan pengembangan wawasan peduli bencana dan penataan lingkungan

yang sehat dan untuk dapat memberikan kehidupan dan lingkungan yang baik bagi

generasi mendatang.

4. Peningkatan kesejahteran terkait dengan pengembangan potensi wilayah yang dapat

mendorong pertumbuhan ekonomi melalui upaya investasi.

Peluang yang bisa ditangkap Kecamatan Padang Utara dalam pembangunan :

a. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran

Kecamatan Padang Utara dalam perencanaan pembangunan dan mendorong

peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;

b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Padang

Utara untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa

depan;


IV-36

c. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi,

nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-

kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Padang Utara;

d. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan

pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;

e. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam

meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari

segala jenis mudah didapat di Kecamatan Padang Utara, terutama dilihat dari posisi

strategis wilayahnya.Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi

untuk mengenalkan potensi Kecamatan Padang Utara.


IV-37

BAB. III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

KECAMATAN PADANG UTARA KOTA PADANG

Pengertian Isu-isu Strategis :

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan

dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas

(daerah/masyarakat) di masa datang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Bertitik tolak dari pengertian isu strategis di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Kecamatan Koto Tangah, maka Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan yang

berkembang terhadap Kecamatan Padang Utara yang berhasil diobservasi dan dihimpun

fenomenanya sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kemampuan aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan karena terbatasnya upaya pengembangan kapasitas

dan kecakapannya (SDM), terutama dibidang IT untuk pengembangan pelayanan PATEN

yang berbasis kelurahan.

2. Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan fungsi dan tugas

pokok di Kecamatan dan Kelurahan sehingga kinerja aparatur pemerintahan masih

kurang.

3. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang

baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kelurahan dan kecamatan.

4. Masih banyaknya konflik sosial.

5. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung

optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;

6. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;

7. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;


IV-38

3.2 Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Padang Utara sangat dipengaruhi dan

merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan Kota Padang.

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2019 – 2024,

dimana dijabarkan bahwa :

a. Visi Walikota Padang dan Wakil Wali Kota Padang Terpilih 2019 - 2024

Visi yang ditetapkan RPJMD ini terkait dengan cita-cita RPJPD Kota Padang untuk

mewujudkan Masyarakat Madani yang Berbasis Industri, Perdagangan dan Jasa yang Unggul

dan Berdaya Saing Tinggi Dalam Kehidupan Perkotaan Tertib dan Teratur. Sehubungan

dengan itu, Visi RPJMD periode ini juga merupakan kelanjutan dari visi RPJMD periode ketiga

tahun 2014-2019 yaitu Terwujudnya Kota Padang Sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan

Pariwisata yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya. Berdasarkan analisis potensi dan

permasalahan Kota Padang saat ini, serta gambaran pengelolaan keuangan daerah dan

kerangka pendanaan lima tahun kedepan, dan isu-isu strategis pembangunan Kota Padang

yang dihadapi lima tahun kedepan, maka Visi Pembangunan Daerah Kota Padang yang

ditetapkan dalam RPJMD periode 2020-2025 adalah: “MEWUJUDKAN MASYARAKAT

KOTA PADANG YANG MADANI BERBASIS PENDIDIKAN, PERDAGANGAN, DAN

PARIWISATA UNGGUL, SERTA BERDAYA SAING”.

Dari visi tersebut terlihat bahwa terdapat 5 hal pokok yang menjadi landasan, fokus

dan sasaran utama pembangunan yang diharapkan dapat tercapai dalam 5 tahun mendatang

yaitu :

1) Masyarakat Madani

Madani dalam RPJMD ini diartikan sebagai masyarakat perkotaan yang beradab yang memiliki

tatanan kehidupan yang demokratis. Msyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi,

menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban.

Masyarakat madani disebut juga civil society karena tatakrama kehidupan diatur oleh hukum

dan undang-undang berdasarkan kesepakatan tentang kesetaraan untuk kemajuan yang

membentuk budaya perkotaan (urban culture). Masyarakat madani memiliki kebebasan untuk

membincangkan kepentingan bersama dan menyalurkannya ke berbagai lembaga yang relevan.


IV-39

Komunitas Madani juga berhak menolak kekuatan yang berlebihan pada satu pihak atau

kelompok dan mendominasi pemilikan kekayaan. Negara menjamin tersedianya ruang, barang

dan layanan publik serta investasi pemerintah dengan kesepakatan yang menjamin kepentingan

bersama belandaskan azas kebebasan, keadilan dan kemakmuran. Misi untuk mewujudkan

masyarakat Kota Padang yang madani sudah selaras dengan adat dan budaya Minangkabau

yang egaliter yang memerlukan pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama yang

berkaitan dengan etika dan moral.

2) Pendidikan sebagai basis masyarakat madani

Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang luas dan

pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani lebih mengutamakan

pembangunan jiwa dan karakter masyarakat sehingga menjadi masyarakat madani yang unggul

dan mampu bersaing secara global. Masyarakat Kota Padang yang madani akan dapat

diwujudkan melalui pendidikan karakter yang demikian.

3) Perdagangan sebagai basis masyarakat madani

Perdagangan akan menjadi basis masyarakat madani karena akan menumbuhkan

pembangunan inklusif melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di

lingkungan Provinsi Sumatera Barat maupun daerah tetangga yang berdekatan, dan akan

menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan. Posisi Kota Padang sebagai pusat

perdagangan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga kota. Jiwa

kewirausahaan masyarakat kota Padang yang tergolong tinggi menjadi keuntungan kompetitif

bagi masyarakat madani untuk menjadi unggul dan berdaya saing.

4) Pariwisata sebagai basis masyarakat madani

Pariwisata di Kota Padang sebagai basis untuk mewujudkan masyarakat madani adalah

pariwisata yang berorientasi wisata halal (halal tourism), karena masyarakat madani

berlandaskan kepada nilai-nilai demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan

menghormati nilai keadilan dan peradaban. Wisata halal yang dimaksud berpedoman kepada

sebelas standar pariwisata halal yang ditetapkan Global Muslim Travel Indekx (GMTI).

Pariwisata akan menarik sektor atau memiliki hubungan ke belakang (backward lingkage) yakni

sektor primer pertanian (tanaman dan hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan


IV-40

kehutanan), dan akan mendorong sektor lain atau memiliki hubungan kedepan (forward

lingkage) untuk tumbuhnya industri, perdagangan dan jasa melalui hubungan pemasaran yang

luas. Pariwisata akan mempercepat integrasi pembangunan lintas sektor sehingga pertumbuhan

ekonomi kota Padang dapat dipercepat.

5) Unggul dan Berdaya Saing

Makna unggul dan berdaya saing yang dimaksud adalah masyarakat madani kota Padang

memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya pembangunan

kota, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik ditingkat regional,

nasional bahkan internasional. Unggul dan berdaya saing ditandai oleh tingginya produktifitas

dan daya saing manusia sebagai sumberdaya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan

berkembangnya pariwisata dan perdagangan di Kota Padang.

b. Misi Walikota dan Wakil Walikota Padang Terpilih Tahun 2019 - 2024

Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang akan dilakukan untuk dapat

mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi ini selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar

perumusan strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah yang akan dilakukan selama

periode perencanaan.

Untuk mewujudkan visi Kota Padang, maka misi atau upaya umum yang akan dilakukan adalah

sebagai berikut :

• Misi I:

Meningkatkan Kualitas Pendidikan Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang

Beriman, Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing.

Makna dari meningkatnya kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumberdaya manusia

yang beriman kreatif, inovatif dan berdaya saing sebagai misi pertama adalah bahwa

pendidikan merupakan pilar utama dalam membentuk sumberdaya manusia. Masyarakat Kota

Padang harus memperoleh pendidikan yang bermutu, yang berorientasi pada penguatan

kepribadian yang bermoral, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan,

pengalaman, dan sikap beradab sehingga menjadi manusia yang kreatif, inovatif dan mampu

bersaing ditingkat nasional dan internasional.


IV-41

Kualitas pendidikan diyakini akan sangat berpengaruhterhadap tingkat keimanan, serta

kemampuan berkreatifitas, berinovasi dan berdayasaing. Era globalisasi saat ini menuntut

kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui kompetensi dan kualifikasinya. Bonus

demografi yang dialami Kota Padang diharapkan menjadi peluang walaupun sekaligus juga

tantangan sumber daya manusia kedepan sebagai modal pembangunan yang berdaya saing,

sehingga memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, merata dan

sejahtera.

Pendidikan berkualitas yang diharapkan bukan hanya meningkatnya jenjang pendidikan

saja, tetapi juga pendidikan yang membentuk karakter masyarakat Kota Padang untuk

mewujudkan manusia yang beriman. Dengan keimanan yang semakin tinggi diharapkan angka

kriminalitas dan penyakit masyarakat di Kota Padang akan menurun. Sumber daya manusia

berkualitas juga akan menghasilkan produktifitas yang semakin baik melalui daya kreatifitas

yang inovatif dan berdaya saing tinggi. Memperluas akses pendidikan formal dan informal,

membangun pusat kegiatan belajar bagi masyarakat Kota Padang juga merupakan upaya untuk

mewujudkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dan berdaya saing.

Selain pendidikan berkualitas, misi pertama yang ingin mewujudkan sumberdaya

manusia yangkreatif, inovatif dan berdaya saing juga membutuhkan kualitas hidup masyarakat

yang sehat dan sejahtera yang ditandai dengan angka harapan hidup dan tingkat kesejahteraan

masyarakat yang baik. Angka harapan hidup masyakarat Kota Padang diyakini akan meningkat

dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terkendalinya penyakit masyarakat, serta

meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

• Misi II:

Mewujudkan Kota Padang Yang Unggul, Aman, Bersih, Tertib, Bersahabat dan

Menghargai Kearifan Lokal

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Kota Padang yang layak huni dan bersabahat

dengan dengan tetap menghargai nilai kearifan lokal. Kota yang layak huni (livablecity)

merupakan gambaran sebuah lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat

tinggal dan sebagai tempat untuk beraktifitas yang dilihat dari berbagai aspek, baik aspek fisik

(fasilitas perkotaan, prasarana dan tata ruang) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial dan

aktivitas ekonomi).


IV-42

Untuk mewujudkan Kota Padang yang aman, pemerintah perlu mencukupkan kebutuhan

dasar kehidupan manusia (basic needs) yaitu sandang, pangan, dan papan. Namun dengan

kemajuan teknologi dan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat saat ini, kebutuhan dasar

masyarakat sudah meluas sehingga juga meliputi pendidikan, kesehatan, fasilitas umum,

bahkan ketertiban dan keamanan juga sudah termasuk dalam kategori kebutuhan dasar dalam

kehidupan masyarakat. Kota Padang yang unggul pada misi ini akan ditentukan oleh

kemampuan Kota untuk memenuhi syarat atau kriteria sebagai kota layak huni lebih cepat dari

kebijakan dan strategi kota nasional 2015-2045.

Keamanan yang dimaksud dalam misi ini adalah situasi dan kondisi sosial, ekonomi dan

lingkungan fisik yang teratur, tertib sesuai norma kearifan lokal yang dipercaya dan berlaku

sehingga menimbulkan rasa aman bagi penghuni Kota Padang. Ketertiban merupakan keadaan

yang sesuai dengan hukum, norma serta kesepakatan bersama, dan relevan dengan upaya

penegakan hukum dan sanksi sosial pemenuhan norma dalam kehidupan masyarakat.

Ketentraman didefinisikan sebagai suasana batin dari individu dan atau masyarakat

karena terpenuhinya kebutuhan dan keinginan sesuai norma yang berlaku. Ajaran agama yang

belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehidupan dapat menyebabkan perilaku masyarakat

menjadi tidak sesuai dengan norma sosial, seperti terjadi tindak kekerasan, lunturnya perilaku

sopan santun, kurangnya rasa kasih dan sayang kepada sesama, berkurangnya toleransi dan

saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk dapat memenuhi misi mewujudkan Kota Padang yang aman, bersih dan tertib

selain didukung dengan keamanan dan ketertiban juga perlu didukung dengan penyediaan

infrastruktur yang layak bagi masyarakat. Penyediaan infrastruktur tersebut seperti perumahan,

pemukiman, kelistrikan, pelayanan air bersih, sanitasi, tranportasi dan persampahan merupakan

infrastruktur yang wajib disediakan pemerintah Kota Padang. Pembangunan infrastruktur juga

wajib memperhatikan penataan ruang dan lingkungan, agar tercipta Kota Padang yang bersih,

tertib dan teratur. Isu lingkungan, seperti banjir dan genangan yang selalu menimpa kota

Padang bila curah hujan tinggi, merupakan permasalahan yang memerlukan perhatian khusus

selama ini di Kota Padang.


IV-43

• Misi III:

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang yang Inklusif

Misi ini dibuat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Padang yang berkualitas

dengan berlandaskan kepada azas pembangunan ekonomi inklusif. Pembangunan ekonomi

inklusif akan mendorong usaha ekonomi berskala besar untuk terus berkembang, sekaligus

menarik usaha ekonomi berskala kecil dan menengah untuk tumbuh. Pertumbuhan ekonomi

Kota Padang yang inklusif dengan demikian akan membangun perekonomian yang

berkesinambungan menuju kondisi yang semakin baik, melalui peningkatan kapasitas produksi

dan produktivitas masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Kota Padang yang inklusif juga akan menciptakan berbagai

peluang ekonomi yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, inhern, berkelanjutan

untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Setiap masyarakat diharapkan dapat berkontribusi

dan mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut.

• Misi IV :

Mewujudkan kota Padang sebagai pusat perdagangan dan ekonomi kreatif

Misi keempat ini bertujuan untuk menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan

dan pusat ekonomi kreatif di Propinsi Sumatera Barat.Sebagai ibukota Propinsi, Kota Padang

memiliki potensi untuk mengoptimalkan aktivitas di sektor perdagangan sebagai salah satu

sektor utama yang menggerakkan perekonomian masyarakat. Pelabuhan Teluk Bayur

merupakan potensi untuk memajukan perdagangan internasional melalui peningkatan volume

ekspor, terutama ke negara-negara kerjasama, terutama negara tujuan yang tergabung dalam

IORA.

Ekonomi kreatif akan berkembang sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi

dan kreativitas karena akan sangat terkait dengan pemikiran baru, inovasi, ide dan

pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama.Untuk itu ekonomi

kreatif ini dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatnya volume dan transaksi

ekonomi. Beberapa sub sektor ekonomi kreatif yang potensial berbasis lokal di Kota Padang

antara lain, seperti kuliner, kerajinan, fashion, film animasi dan video. Misi ini diharapkan

mampu meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan ekonomi kreatif terhadap PDRB Kota

Padang.


IV-44

• Misi V :

Meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan berkesan

Sejak periode lima tahun terakhir, pembangunan sektor pariwisata di Kota Padang

terlihat peningkatannya, khususnya wisata alam pantai dan wisata kuliner. Pariwisata adalah

kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan, termasuk persiapan

untuk melakukan aktivitas wisata. Orang yang melakukan perjalanan untuk kegiatan pariwisata

disebut wisatawan. Pariwisata termasuk sektor penting dalam pembangunan ekonomi kota

Padang yang diharapkan menjadi industri dan basis pembangunan Kota Padang untuk lima

tahun mendatang. Dalam konteks inilah Kota Padang ingin mewujudkan visi pembangunannya

melalui misi kelima yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan

berkesan.

Pengelolaan pariwisata yang dimaksud sebagai basis membangunan masyarakat di Kota

Padang adalah memberi hak pada setiap orang atau masyarakat untuk mengusahakan sumber

daya yang dimilikinya dalam menunjang kegiatan usaha pariwisata, termasuk penyediaan

angkutan di sekitar destinasi untuk menunjang pergerakan wisatawan. Dengan demikian yang

dimaksud dengan meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata adalah meningkatkan

kompetensi pihak pengelola sumberdaya wisata atau sumberdaya penunjang wisata agar dapat

mewujudkan pariwisata yang nyaman dan berkesan. Pariwisata yang nyaman dan berkesan

ditandai dengan kepuasan dan kenikmatan berwisata yang dirasakan wisatawan, baik

wisatawan domestik maupun mancanegara. Diharapkan dengan rasa nyaman dan berkesan

tersebut, wisatawan akan melakukan kembali perjalanan wisata dan ikut serta mempromosikan

kepada calon wisatawan lain untuk berwisata ke Kota Padang.

Sehubungan penjelasan di atas, maka meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata

Kota Padang dimaknai dengan pariwisata yang mampu menggerakkan ekonomi dan

memberdayakan masyarakat, pariwisata yang bukan hanya menangani objek wisata destinasi

saja, tetapi juga peningkatan pengelolaan jasa transportasi, keramahan, tempat tinggal,

makanan dan minuman, serta jasa penunjang seperti asuransi, keamanan, dan pembiayaan.

Pemerintah Kota Padang mengakui potensi kemajuan ekonomi dari sektor pariwisata, karena

mampu mengartikulasikan visi masa depan yang cerah melalui pembangunan destinasi wisata

kelas lokal, nasional dan internasional yang telah dibangun di Kota Padang. Oleh karena itu


IV-45

tujuan misi 5 adalah meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Kota

Padang.

• Misi VI :

Menciptakan masyarakat sadar, peduli dan tangguh bencana

Pemerintah daerah Kota Padang sangat memahami kondisi geografisnya yang berada di

kawasan rawan bencana. Kota Padang yang terletak di bagian pantai barat Pulau Sumatera

berhubungan langsung dengan Samudera Hindia sehingga memiliki ombak cukup besar yang

berpotensi terjadinya gelombang ekstrim dan abrasi. Wilayah Barat Indonesia, dimana Kota

Padang terletak, secara tektonik merupakan wilayah yang sangat dinamis, karena adanya

proses subduksi/ interaksi dua lempeng, yaitu Lempeng Indo-Australia dengan Eurasia. Dengan

adanya proses tersebut, daerah Padang menjadi rawan terhadap peristiwa gempa bumi.

Oleh karena itu, menciptakan masyarakat sadar, peduli dan tangguh bencana menjadi

penting sebagi misi untuk menjamin terwujudnya Visi. Masyarakat sadar, peduli dan tangguh

bencana akan dapat tercipta apabila pemerintah Kota Padang secara intens memberikan

edukasi kepada masyarakat agar mereka memiliki pengetahuan dan menumbuhkan sikap peduli

dan tangguh terhadap resiko bencana. Cakupan peduli dan tangguh ini meliputi pencegahan

(preventif), pengurangan (mitigasi), kesiapsiagaan (preparednes), tanggap darurat (response),

pemulihan (recovery) dan rekonstruksi (development), membuat regulasi dan panduan,

memiliki rencana yang matang untuk keadaan darurat bencana, memiliki sistem peringatan

bencana dan memiliki kemampuan untuk memobilisasi sumberdaya ketika terjadi bencana.

Masyarakat yang sadar bencana artinya memahami bahwa kota Padang, tempat mereka

berada, merupakan daerah dengan potensi bencana beragam, sehingga masyarakat perlu

berusaha untuk mengenal ciri dan kondisi alam di sekitarnya. Masyarakat yang peduli bencana

artinya adalah masyarakat memiliki kepekaan sosial yang tinggi terhadap dampak bencana

yang menimpa baik terhadap dirinya, masyarakat dan lingkungannya. Masyakarakat yang

tangguh bencana adalah masyarakat yang tanggap dan terlatih menghadapi segala bentuk

potensi bencana serta tabah dan tahan dalam menghadapi bencana yang terjadi.


IV-46

• Misi VII :

Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan Yang Bersih dan Pelayanan Publik

yang Prima

Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang

prima adalah misi pemerintah kota Padang untuk mampu menghadirkan pola kepemimpinan

yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggungjawab. Masyarakat madani akan

terwujud apabila Kota Padang dipimpin oleh pemimpin yang bersih dan mampu melayani

dengan prima. Memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu didukung dengan kompetensi

aparat yang profesional, memiliki budaya melayani, dan sistem pelayanan modern berbasis

IPTEK, serta moral layanan yang baik, agar mampu memberikan pelayanan yang mudah,

cepat, tepat dengan biaya terjangkau.

Misi ketujuh ini bertujuan untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan

bersih dalam rangka peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan

publik yang prima. Untuk itu dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk

penataan kelembagaan yang efektif dan efisien yang berlandasan dalam prinsip good and clean

government. Upaya pencapaian misi ini dengan cara peningkatan penerapan sistem nilai

budaya kerja dan integritas birokrasi, peningkatan kulitas pengawasan yang independen,

profesional dan sinergis serta peningkatan pelaksanaan akuntabilitas keuangan dan kinerja dan

peningkatan kulitas kepatuhan, transparansi dan profesionalisme aparatur. Tatakelola

pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima akan diperoleh melalui reformasi

birokrasi yang diharapkan kedepan bisa mewujudkan pelayanan publik yang semakin dinamis,

efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan serta profesionalisme.

Efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan dapat dilihat dari proses perencanaan

dan penganggaran serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Kedepan pemerintahan Kota

Padang sebagai pemerintahan yang bersih, harus transparan dan didukung oleh inovasi dan

teknologi informasi. Disamping itu, kedepan kita tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja

yang berorientasi hasil atau outcome. Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan sejak

dimulainya proses perencanaan, pelaksanaan hingga hasil.

Untuk dapat mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih dibutuhkan organisasi

yang tepat dan didukung oleh profesionalisme aparatur. Profesional aparatur diperoleh dari

integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika integritas pribadi dan institusi.


IV-47

Tatakelola pemerintahan yang bersih bisa diwujudkan dengan membangun open government

dan pemerintahan yang reponsif.

Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam

rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku (Keputusan Menpan Nomor 81 Tahun 1993). Dalam rangka meningkatkan kualitas

pelayanan, maka diperlukan bentuk pelayanan prima. Pelayanan prima atau excellent service

adalah suatu sikap atau cara aparatur dalam melayani masyarakat secara memuaskanyang

memenuhi standar kualitas. Dalam pelayanan prima terdapat dua elemen penting yang saling

berkaitan yaitu pelayanan dan kualitas. Pelayanan publik yang akan dilakukan pemerintah Kota

Padang adalah melayani dengan kemampuan yang professional dan teguh dengan sikap yang

iklas, tulus, senang membantu, menyelesaikan kepentingan dan keluhan masyarakat, serta

memuaskan kebutuhan masyarakat untuk memberikan pelayanan terbaik.

c. Program Walikota dan Wakil Walikota Padang Terpilih 2019 - 2024

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Padang dalam kurun waktu lima tahun

kedepan maka Prioritas Pembangunan Kota Padang Tahun 2019 - 2024 juga diarahkan pada 10

Program Priroritas Pembangunan Kota Padang dalam RPJMD Kota Paddang Tahun 2019 - 2024,

yaitu :

1. Melanjutkan betonisasi jalan lingkungan, pengaspalan dan pelebaran jalan serta perbaikan

drainase dan pengendalian banjir terpadu;

2. Meningkatkan efektifitas reformasi birokrasi, budaya kerja aparatur dan pelayanan publik;

3. Melanjutkan pengembangan kawasan wisata terpadu gunung padang, pulau – pulau kecil,

wilayah timur Kota Padang;

4. Melanjutkan penyelenggaraan pesantren ramadhan, kegiatan keagaaman, seni budaya an

olahraga yang lebih berkualitas;

5. Melanjutkan penataan angkutan umum dengan pembukaan korikor baru trans padang

serta melakukan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk memperlancar pergerakan

orang dan barang;

6. Membangun 500 ruang kelas baru untuk SD dan SMP;


IV-48

7. Merevitalisasi sarana prasarana olahraga tingkat RT/RW dan membuat taman kota per

kecamatan serta membangun pusat kreatifitas dan inovasi pemuda (youth center);

8. Meningkatkan dana stimulan kecamatan 1 milyar, dan dana kelurahan

Rp 100.000.000,- serta meningkatkan dana operasional RT, RW, guru TPA/MDA dan Imam

Mesjid;

9. Meningkatkan indeks kemudahan berusaha di Kota Padang;

10. Menodorng penyediaan rumah bersubsidibagi masyarakat berpenghasilan rendah;

11. Membangun kampung tematik dalam pengembangan ekonomi lokal masyarakat

berdasarkan potensi wilayah.

3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Kecamatan Padang Utara berpedoman kepada RPJMD Kota Padang yang berkaitan dengan

Kementrian dalam Negeri, Sehingga tidak terkait langsung dengan Renstra Kementrian/Lembaga.

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kondisi Lingkungan Hidup Strategis

Terkait dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Padang, direncanakan

pengembangan kawasan strategis yang sedemikian rupa sehingga dapat diakomodasi seluruh

kebutuhan warga Kota Padang untuk keperluan perumahan, kantor, perdagangan, pendidikan,

pariwisata dan perindustrian dan area kegiatan umumtermasuk areal transportasi.

Kecamatan Padang Utara termasuk dalam kawasan pemukiman kepadatan rendah sampai

sedang, perdagangan dan jasa, pertanian, wisata, prasarana sistem pengelolaan persampahan

kota serta industri ramah lingkungan.

Oleh karena itu, kedepan Kecamatan Padang Utara akan menata dan mengoptimalkan

setiap lahan yang ada untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk penghijauan, konservasi

lingkungan hidup, penggalakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses

penyusunan rencana strategis Kecamatan Padang Utara untuk melengkapi tahapan-tahapan yang


IV-49

telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan

akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi

dapat dipertanggungjawabkan.

Dari 7 (tujuh) misi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, misi ke 2 (dua)Mewujudkan

Kota Padang Yang Unggul, Aman, Bersih, Tertib, Bersahabat dan Menghargai Kearifan Lokal ,misi

ke 6 (enam) Menciptakan masyarakat sadar, peduli dan tangguh bencana, dan misi ke 7 (tujuh)

Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan Yang Bersih dan Pelayanan Publik yang Prima

berkaitan langsung dengan Tugas Pokok, dan Fungsi Kecamatan Padang Utara yaitu Meningkatkan

Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat

Kecamatan.

Pada misi ke 2 “Mewujudkan Kota Padang Yang Unggul, Aman, Bersih, Tertib, Bersahabat

dan Menghargai Kearifan Lokal”, Kecamatan Padang Utara diharapkan mempunyai program

kegiatan yang dapat mendidik masyarakatnya dalam menghargai kearifan lokal yang dimiliki di

wilayah Kecamatan Padang Utara, baik dari segi budaya, kesenian, agama, kebersihan, dan

kenyamanan di wilayah Kecamatan Padang Utara.

Pada misi ke 6 “Menciptakan masyarakat sadar, peduli dan tangguh bencana”, mengingat

Kota Padang merupakan daerah yang rawan bencana seperti gempa bumi, longsor, banjir, dll,

maka kehadiran pemerintah Kota Padang diharapkan dirasakan oleh masyarakat melalui

perpanjangan tangan yang dilakukan oleh Kecamatan Padang Utara dalam mencegah,

mengendalikan ataupun dalam mengatasi bencana yang terjadi.

Selanjutnya pada misi ke 7 “Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan Yang Bersih

dan Pelayanan Publik yang Prima”, sesuai mandat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018

bahwa Camat mendapatkan pelimpahan wewenang sebahagian kewenangan Bupati/ Walikota

untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

kabupaten/ kota dan untuk melaksanakan tugas pembantuan. Artinya, Kecamatan dituntut untuk

memberikan pelayanan publik dengan kualitas terbaik kepada masyarakat dalam rangka

meningkatkan survey kepuasan masyarakat kepada pemerintah pada umumnya, kepada

Kecamatan pada khususnya.

Dari uraian gambaran pelayanan pada BAB II dan permasalahan yang ada di lingkungan

Kecamatan Padang Utara, maka isu strategis yang diangkat dalam pencapaian sasaran dan target

lima tahun kedepan dapat dilihat dalam tabel berikut:


IV-50

Tabel 3.1

Isu-isu Strategis Kecamatan Padang Utara Tahun 2019-2024

No ISU STRATEGIS PERMASALAHAN STRATEGIS

1 Kualitas Pelayanan Publik a. Ketersediaan Blanko KTP di Kecamatan

b. Ketersediaan alat pendukung pencetakan KTP

c. Keterbatasan ruang pelayanan

d. SDM yang masih kurang dalam pelayanan baik

dari segi kuantitas, maupun kualitas sehingga

masih menimbulkan ketidakpuasan kepada

masyarakat dalam penguruan administrasi

kependudukan di Kecamatan;

e. Sarana dan prasarana yang masih belum

mendukung dalam meningkatkan kepuasan

masyarakat;

f. belum ada batasan dan SOP yang jelas dari SKPD

teknis terkait lainnya terkait pelayanan sehingga

membuat pelayanan PATEN kurang maksimal.

2 Ketentraman, ketertiban dan

pengawasan

g. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap

aturan yang berlaku terkait IMB, Bangunan Liar,

PKL, dan Kebersihan.

3 Kesejahteraan Sosial h. Belum semua masyarakat kurang mampu yang

mendapatkan manfaat dari program bantuan

pemerintah karena banyak yang belum terdaftar

di Basis Data Terpadu.

4. Pemberdayaan Masyarakat i. Masih rendahnya keikutsertaan dan partisipasi

masyarakat dalam memberikan aspirasi dan

partisipasi dalam pembangunan wilayah

j. Jalan/ drainase dan fasilitas lingkungan yang

masih belum baik;

k. Belum tersedianya ruang publik bagi masyarakat;

l. Belum maksimalnya koordinasi antar lembaga

dalam menjaga ketentraman dan ketertiban


IV-51

lingkungan

5 Akuntabilitas Kinerja dan

Keuangan

m. Nilai AKIP yang belum mencapai huruf A

n. Keterbatasan anggaran dalam mencapai sasaran


IV-52

BAB. IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada 5 (lima) tahun mendatang,

dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan

menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Kecamatan Padang Utara

untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sampai Tahun 2024.

Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan

tinjauan faktor eksternal, maka tujuan pembangunan jangka menengah Kecamatan Padang

Utara Kota Padang dirumuskan sebagai berikut: “Meningkatkan Penyelenggaraan

Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan”,

dengan indikator tujuan adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.

Sementara itu, sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan

strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Sasaran adalah rumusan kondisi

yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang

diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi

dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan

dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran yang ingin dicapai

adalah: Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan dan

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan.

Adapun penjelasan dari tujuan, sasaran, indikator tujuan, indicator sasaran dan target

indikator, dapat dilihat pada tabel berikut ini:


VII-2

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Padang

Utara Tahun 2019-2024

No Tujuan Sasaran Indikator Satuan

Kondisi Awal Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada

Tahun Ke-

Capaian

Tahun

2018

Target

Tahun

2019

2020 2021 2022 2023 2024

1. Meningkatkan

Penyelenggaraa

n Pemerintahan,

Pelayanan

Publik dan

Pemberdayaan

Masyarakat di

Kecamatan

Meningkatnya

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan

kecamatan

Nilai Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Nilai 77 83,00 84,75 85,00 85,25 86,75 87,00

Nilai Sakip Huruf BB BB BB BB A A A

Meningkatnya

Partisipasi

Masyarakat Dalam

Pembangunan

Kecamatan

Persentase

peningkatan

partisipasi

swadaya

masyarakat

%

45% 65

70

73 75 80 82

Dari Tabel di atas, dapat dilihat bahwa Kecamatan Padang Utara mempunyai satu tujuan dan dua sasaran, seperti penjelasan berikut ini:

Tujuan:

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan

Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan.

Indikator Tujuan: a. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran:

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan

Indikator Sasaran: a. Nilai IKM Kecamatan

b. Nilai SAKIP Kecamatan


VII-3

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan

Indikator Sasaran: a. Persentase Peningkatan partisipasi swadaya masyarakat.

Adapun Sasaran dari Kecamatan Padang Utara dapat dituangkan dalam suatu susunan

Cascading terlampir.


VII-4

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi pembangunan pada dasarnya merupakan rincian atau cara yang

dilakukan untuk dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan. Untuk menjaga

operasionalisasi dari strategi pembangunan yang dirumuskan, maka

perumusannya didasarkan pada kondisi umum lingkungan kecamatan serta

ketersediaan anggaran yang ada. Untuk menjaga konsistensinya, maka perumusan

strategi dikaitkan langsung dengan misi kecamatan yang akan dicapai.

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan pada dasarnya adalah merupakan keputusan dan intervensi

pengambil kebijakan untuk dapat melaksanakan strategi pembangunan yang telah

ditetapkan. Dengan mengaitkan antara strategi dan arah kebijakan, maka sasaran

pembangunan akan terjamin.

Hubungan antara strategi dan kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1. (T-C.26)

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Yang Madani Berbasis

Pendidikan, Perdagangan, Dan Pariwisata Unggul, Serta Berdaya

Saing


VII-5

Misi 2 Mewujudkan Kota Padang Yang Unggul, Aman, Bersih, Tertib,

Bersahabat dan Menghargai Kearifan Lokal

Misi 6 Menciptakan masyarakat sadar, peduli dan tangguh bencana

Misi 7 Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan Yang Bersih dan

Pelayanan Publik yang Prima

Tujuan Sasaran Strategi Arah

Kebijakan

Program

Meningkatkan

Penyelenggaraan

Pemerintahan,

Pelayanan Publik

dan

Pemberdayaan

Masyarakat di

Kecamatan

Meningkatnya

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan

kecamatan

Meningkatkan

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Meningkatkan

kualitas

pelayanan

administrasi

perkantoran

Program

Pelayanan

Administrasi

Peerkantoran

Meningkatkan

kualitas sarana

dan prasaran di

Kecamatan dan

Kelurahan

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Meningkatkan

kualitas dan

kapasitas SDM

Aparatur

Kecamatan dan

Kelurahan

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumberdaya

Aparatur

Meningkatkan

tingkat disiplin

ASN dalam

melaksanakan

tugas dan

memberikan

pelayanan

kepada

masyarakat

Program

Peningkatan

DIsiplin Aparatur

Meningkatkan

nilai SAKIP

Kecamatan

Meningkatkan

kualitas

perencanaan dan

penganggaran

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Perencanaan


VII-6

Kecamatan dan

Penganggaran

Meningkatkan

kualitas

Penyusunan

dokumen

pelaporan

keuangan dan

realisasi ikhtisar

SKPD

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Meningkatkan

kualitas

pelaporan Aset di

Kecamatan dan

Kelurahan

Program

Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan

kecamatan

Meningkatkan

partisipasi

swadaya

masyarakat

Meningkatkan

pembangunan

sarana dan

prasarana di

wilayah

Kecamatan dan

Kelurahan

Program

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana

Meningkatkan

pemberdayaan

masyarakat di

Kelurahan

Program

Pemberdayaan

Masyarakat

Dari Tabel 5.1, dapat dilihat, untuk mencapai tujuan Kecamatan Meningkatkan

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat

di Kecamatan dibutuhkan beberapa strategi berdasarkan sasaran yang telah

ditetapkan. Strategi itu antara lain: Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat,

Meningkatkan nilai SAKIP Kecamatan, dan Meningkatkan partisipasi swadaya

masyarakat. Dan untuk masing-masing strategi, memiliki arah kebijakan yang

harus dilakukan beserta program kegiatan yang akan dilakukan selama jangka

waktu 5 tahun kedepan.


VII-7

B A B VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan arah

kebijakan Renstra Kecamatan Padang Utara 2019-2024, maka langkah

operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan dengan

memperhatikan tugas dan fungsi. Penyajian program dan kegiatan Kecamatan

Padang Utara dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan,

target, pagu indikator dan lokasi selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2020 sampai

dengan 2024 serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana dan

lokasi masing-masing kegiatan.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya

yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang

disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sedangkan pagu indikatif merupakan kebutuhan dana bagi pelaksanaan program

dan kegiatan tahunan. Setiap tahun sampai dengan Tahun 2024.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat

dalam RPJMD, selanjutnya dijadikan acuan perangkat daerah dalam penyusunan

Renstra perangkat daerah. Perencanaan program dalam dokumen RPJMD harus

dirumuskan dengan seksama dan berbasis permasalahan serta isu strategis daerah

untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan

prinsip perencanaan money follow program. Program pembangunan ini semakin

penting sebab akan dilaksanakan setiap tahun dalam RKPD dan Renja-PD, serta

menjadi dasar dalam penyusunan KUA PPAS dan RAPBD.

Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan. Kegiatan

perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan

oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka

mencapai hasil (outcome) suatu program. Kegiatan merupakan aspek operasional


VII-8

dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran

organisasi.

Untuk lebih jelas mengenai rincian rencana program dan kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Kecamatan Padang Utara dapat

dilihat pada Tabel 6.1.

Pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Padang Utara Tahun 2019-2024,

membutuhkan kerangka sistematis yang berisi indikasi rencana program prioritas

berikut kegiatan-kegiatan yang mendesak untuk dilakukan. Oleh karena itu perlu

disusun indikasi rencana program prioritas dan prakiraan dana yang dibutuhkan untuk

mewujudkan program tersebut selama 5 (lima) tahun ke depan. Sebelum menguraikan

rencana 5 (lima) tahun ke depan, berikut disajikan tabel data kondisi awal Renstra

yaitu tahun 2019 pada tabel 6.1.(terlampir).

Indikasi rencana program dan kebutuhan pedanaan diuraikan sebagai berikut di

tabel 6.2 (terlampir):


VII-9

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur

tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Untuk

periode pembangunan 2019-2024, target indikator kinerja yang ditetapkan akan

menjadi tolok ukur pengukuran capaian kinerja Kecamatan Padang Utara setiap

tahun.

Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai

Kecamatan Padang Utara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sebagai komitmen

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dengan demikian,

indikator kinerja Kecamatan Padang Utara dengan target sampai dengan Tahun

2024 disajikan pada Tabel 7.1.

Indikator kinerja Kecamatan Padang Utara sebagaimana disajikan pada Tabel 7.1

dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Padang Utara memuat indikator

tujuan dan sasaran, yaitu:

1) Nilai IKM Kecamatan

2) Nilai SAKIP Kecamatan

3) Persentase peningkatan partisipasi swadaya masyarakat

b. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Padang Utara, yaitu indikator kinerja

menurut bidang urusan penyelenggaraan tingkat sasaran (impact) dan tingkat

hasil (outcome), meliputi:

1) Tingkat capaian kinerja sasaran Kecamatan


VII-10

Dalam rangka mewujudkan sinergitas antara Renstra Kecamatan Padang Utara Kota

Padang dengan dokumen RPJMD Tahun 2014 – 2019, maka dalam pelaksanaannya

harus terdapat acuan yang dijadikan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan

kedepannya. Salah satu acuan pelaksanaan tersebut yaitu, Indikator Kinerja Utama

SKPD.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja

Satuan

Kondisi

awal target

Kondisi

Akhir Renstra

2018 2019 2020 2021 2022 2023

2024

IKU Kecamatan Padang Utara

IKU Kecamatan

Padang Utara

Nilai IKM Kecamatan

Poin 77,00 83,00 84,75 85,00 85,25 86,75 87,00 87,00

Nilai SAKIP

Kecamatan Predikat BB - BB BB A A A A

Persentase

peningkatan partisipasi

swadaya masyarakat

Persen 60 65 70 73 75 80 82 82

Indikator Kinerja lainnya

Indeks Kepuasan

Masyarakat

(IKM) terhadap

pelayanan

Poin 80,23 80,50 80,75 81,00 81,25 81,50 81,75 80,23

Nilai SAKIP Predikat BB - BB BB A A A A


VII-2

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Padang Utara


Kondisi Awal

Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun

Ke-

Kondisi Akhir

RENSTRA

Capaian

Tahun

2018

Target

Tahun

2019

2020 2021 2022 2023 2024

1. Meningkatkan

Penyelenggaraan

Pemerintahan, Pelayanan

Publik dan Pemberdayaan

Masyarakat di Kecamatan

Meningkatnya

kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan

kecamatan

Nilai Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Nilai 77 83,00 84,75 85,00 85,25 86,75 87,00 87,00

Nilai Sakip Huruf BB BB BB BB A A A A

Meningkatnya Partisipasi

Masyarakat Dalam

Pembangunan

Kecamatan

Persentase

peningkatan

partisipasi

swadaya

masyarakat

%

45% 65

70

73 75 80 82

82


VII-3

Tabel 7.3

Indikator Kinerja Program Kecamatan Padang Utara Tahun 2019-2024

No PROGRAM INDIKATOR KINERJA

PROGRAM Satuan

Kondisi Awal Target Kinerja Program pada Tahun Ke-

Kondisi Akhir

RENSTRA

2024

Capaian

Tahun

2018

Target

Tahun

2019

2020 2021 2022 2023 2024

1. Program Pengembangan

Kecamatan

Tingkat capaian kinerja

sasaran Kecamatan

Persen

100 100 100 0 0 0 0 0

2. Program Pemberdayaan

Masyarakat

Tingkat Pemberdayaan

Masyarakat di wilayah

Kecamatan

Persen

0 0 100 100 100 100 100 100

3. Program Pembangunan

Sarana dan Prasarana

Tingkat capaian kinerja

sasaran Kecamatan

Persen

0 0 100 100 100 100 100 100


VIII-1

BAB VIII

P E N U T U P

Dalam pelayanan masyarakat, Pemerintah Kecamatan diharapkan dapat

memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan administrasi

pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Padang Utara Kota Padang tahun

2019-2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang berupa rangkaian rencana

tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai

selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun. Rencana Strategis mengandung visi, misi

tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh

jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Kecamatan Padang Utara.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Padang Utara tahun 2019-2024

merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga

digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan

lima tahunan. Rencana Strategis (Renstra) di susun sebagai acuan dalam pelaksanaan

kegiatan sebagai implementasi atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai unsur

perangkat daerah Kota Padang yang merupakan pelimpahan sebagian dari

kewenangan Pemerintah Kota Padang.

Melalui rencana strategis ini diharapkan sudah dapat memenuhi harapan

masyarakat walaupun tidak semua keinginan dapat terpenuhi karena pemerintah juga

memiliki keterbatasan khususnya dari segi pendanaan.


VIII-2

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Padang Utara Kota Padang

tahun 2019-2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu

mendorong pencapaian visi Kota Padang 2019-2024 : “MEWUJUDKAN

MASYARAKAT KOTA PADANG YANG MADANI BERBASIS PENDIDIKAN,

PERDAGANGAN DAN PARIWISATA UNGGUL SERTA BERDAYA SAING”


Camat Padang Utara,

EDITIAWARMAN, S. Pd

Nip. 19741110 200212 1 008


II-1

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PADANG UTARA

Terbentuknya Kecamatan Padang Utara sesuai dengan amanat Peraturan Daerah

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Padang, Bab II Pasal II ayat 1, dimana menyatakan bahwa Kecamatan Padang Utara

merupakan Kecamatan Tipe A yang terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan. Dan juga amanat

Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kecamatan Padang Utara

Berdasarkan Perda Kota Padang Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunanan Perangkat Daerah Kota Padang dan Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja

Kecamatan, Pasal 4 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Walikota;

e. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;

f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh

perangkat daerah di tingkat Kecamatan;

g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;

h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak

dilaksanakan oleh perangkat daerah atau unit kerja yang ada di kecamatan;

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Camat juga melaksanakan

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota Padang untuk menangani

sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek : perizinan, rekomendasi,

koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan

kewenangan lain yang dilimpahkan.


II-2

Dan sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 92 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan, dan

Peraturan Walikota Padang Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kelurahan maka susunan Organisasi

Kecamatan dan Kelurahan sebagai berikut :

1. Camat

2. Sekretariat, terdiri atas :

a) Sub Bagian Umum

b) Sub Bagian Keuangan

3. Seksi Tata Pemerintahan

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

6. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penanggulangan Bencana

7. Seksi Perizinan dan Pendapatan

8. Lurah Air Tawar Barat

9. Lurah Air Tawar Timur

10. Lurah Ulak Karang Selatan

11. Lurah Ulak Karang Utara

12. Lurah Alai Parak Kopi

13. Lurah Gunung Pangilun

14. Lurah Lolong Belanti

Keterkaitan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dideskripsikan pada Bagan

Struktur Organisasi sebagai berikut ini :


II-3

STRUKTUR KECAMATAN PADANG UTARA (Peraturan Walikota Padang Nomor 92 Tahun 2016)

Tugas dan fungsi Kecamatan merupakan suatu kesatuan yang saling terkait. Tugas

dan fungsi antara lain sebagai berikut :

Sedangkan tugas dan fungsi camat dan seluruh perangkat Kecamatan meliputi :

( 1 ) Camat

a. Tugas

Camat mempunyai tugas memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintah

yang menjadi kewenangan daerah di Kecamatan, meningkatkan koordinasi

CAMAT

SEKRETARIS

Sub Bagian Umum

Seksi Tata

Pemerintahan

Sub Bagian Keuangan

Seksi Pemberdayaan

Masyarakat

Seksi Kesejahteraan

Sosial

Seksi Ketentraman,

Ketertiban Umum dan Penanggulangan

Bencana

Seksi Perizinan dan

Pendapatan

LURAH AIR TAWAR TIMUR

LURAH LOLONG BELANTI LURAH GUNUNG PANGILUN LURAH ALAI PARAK KOPI

LURAH AIR TAWAR BARAT

LURAH ULAK KARANG UTARA

LURAH ULAK KARANG SELATAN


II-4

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat

Kelurahan.

b. Fungsi

➢ Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

➢ Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

➢ Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum;

➢ Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan daerah dan

Peraturan Walikota;

➢ Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan

oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;

➢ Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;

➢ Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang

tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah atau unit kerja yang ada di

Kecamatan;

➢ Pengguna anggaran;

➢ Pengguna barang; dan



Selain tugas dan fungsi tersebut, Camat melaksanakan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan

otonomi daerah, yang meliputi : Perizinan, rekomendasi, pembinaan,

pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang

dilimpahkan.

( 2 ) Sekretaris Kecamatan

a. Tugas

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan

tugas penyusunan perencanaan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah di kecamatan, pembangunan dan pembinaan

kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan dan memberikan pelayanan

administrasi kepada seluruh perangkat dan aparatur Kecamatan.

b. Fungsi

➢ Melakukan penyusunan perencanaan dan program kerja Kecamatan


II-5

➢ Melaksanakan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan,

urusan rumah tangga kecamatan, keuangan, kearsipan, perpustakaan dan

dokumentasi;

➢ Melakukan penyusunan anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana,

melakukan evaluasi, dan penyusunan laporan;

➢ Melakukan pemantauan dan pengendalian program kerja kecamatan;

➢ Melakukan peningkatan sumber daya aparatur; dan



(3) Sub Bagian Umum

a. Tugas

Mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan

administrasi dan kepegawaian, urusan rumah tangga, peralatan dan

perlengkapan Kecamatan.

b. Penjabaran Tugas Sub Bagian Umum

➢ Mengelola surat masuk dan surat keluar.

➢ Mengelola kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi.

➢ Mengelola administrasi kepegawaian.

➢ Melaksanakan urusan hubungan masyarakat.

➢ Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis di

bidang perangkat Kelurahan;

➢ Mengiventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan

perangkat Kelurahan, serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan

masalah;

➢ Melaksanakan urusan pengadaan, pencatatan, penyimpanan, dan

pendistribusian peralatan/ perlengkapan kantor;

➢ Melaksanakan urusan pemeliharaan alat-alat kantor;

➢ Melaksanakan pembinaanurusan tata usaha dan kearsipan Kelurahan;

➢ Melakukan pembinaan terhadap aset-asetkelurahan baik yang bergerak

maupun yang tidak bergerak.

➢ Membantu Camat dalam mengkoordinasi kegiatan-kegiatan kepala Seksi,

UPTD dan Kelurahan;


II-6

➢ Menyiapkan bahan yang berhubungan dengan pencalonan, pengusulan,

pengangkatan dan pemberhentian Lurah berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

➢ Memecahkan masalah yang timbul dalam pencalonan, pengusulan,

pengangkatan dan pemberhentian aparatur Kelurahan;

➢ Menyiapkan bahan dan memberikan saran tentang upaya peningkatan

kesejahteraan aparatur Kelurahan

➢ Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum.

➢ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

fungsinya.

( 4 ) Sub Bagian Keuangan

a. Tugas

Mempunyai tugas membantu Sekretaris menyusun rencana anggaran,

penyelenggaraan pelayanan keuangan, verifikasi, penerimaan, pengeluaran serta

membuat laporan keuangan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-

undangan.

b. Penjabaran Tugas Sub Bagian Keuangan

➢ Menyusun program dan rencana keuangan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

➢ Menyelenggarakan administrasi keuangan kecamatan dan kelurahan;

➢ Menyiapkan kelengkapan SPP-UP-GU, SPP-TU, SPP-LS gaji dan tunjangan

ASNdan penghasilan lainnya;

➢ Melakukan verifikasi SPJ;

➢ Mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan laporan

keuangan;

➢ Menyimpan dan memelihara dokumen keuangan berdasarkan ketentuan


➢ Melakukan pembinaan penyusunan program kerja kelurahan;

➢ Menyiapkan bahan dan laporan pemantauan dan pengendalian program

kerja Kecamatan;

➢ Melakukan pemantauan dan pengendalian program kerja Kelurahan;


II-7

➢ Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan berdasarkan ketentuan


➢ Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;

dan



( 5 ) Seksi Tata Pemerintahan

a. Tugas


kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan tata pemerintahan.

b. Penjabaran Tugas Seksi Tata Pemerintahan

➢ Membuat perencanaan dan program kerja seksi;

➢ Melakukan pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa;

➢ Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umar beragama;

➢ Melakukan pengawasan atas tanah-tanah negara dan aset pemerintah

daerah di wilayah kerjanya;

➢ Memfasilitasi penataan kelurahan;

➢ Melakukan pembantuan terhadap pelaksanaan administrasi pembebasan

tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan

pembangunan, serta perolehan status tanah negara menjadi hak milik

sebagai keterangan administrasi domisili warga dan berdasarkan ketentuan


➢ Melakukan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang

berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan

tanah timbul di wilayah kerjanya;

➢ Menyelenggarakan urusan kependudukan dan pelayanan umum;

➢ Menyiapkan bahan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;

➢ Menyelenggarakan urusan pemilihan Kepala Daerah dan Urusan Pemilihan

Umum;


➢ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

( 6 ) Seksi Pemberdayaan Masyarakat


II-8

a. Tugas

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahanperumusan

kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat

dan kelurahan.

b. Penjabaran Tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat :


➢ Melakukan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;

➢ Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial atau kemasyarakatan, Rukun

Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Swadaya Masyarakat;

➢ Memfasilitasi, penyelenggaraan koordinasi keluarga berencana;

➢ Memfasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah

kerjanya;

➢ Memfasilitasi pengembangan perkonomian;

➢ Melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan

perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perekonomian,

UKM dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan,

perikanan dan kelautan;

➢ Melakukan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka

menunjang keberhasilan program produksi pertanian;

➢ Mengkoordinasi pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;

➢ Menyelenggarakan lomba kelurahan;




( 7 ) Seksi Kesejahteraan Sosial

a. Tugas


kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesejahteraan Sosial.

b. Penjabaran Tugas Seksi Kesejahteraan Sosial


➢ Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan anak usia dini, taman

kanak-kanak dan pendidikan dasar;


II-9

➢ Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan,

generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan

wanita;

➢ Melakukan pembinaan terhadap lembaga adat dan keagamaan;

➢ Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan

masyarakat;

➢ Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan;

➢ Melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat,

narkotika, zat adiktif, psikotropika dan bahan berbahaya;

➢ Melaksanakan penyuluhan program wajib belajar;

➢ Mengkoordinir bantuan-bantuan sosial;

➢ Menyiapkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan sosial di

Kecamatan;

➢ Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;



( 8 ) Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penanggulangan Bencana

a. Tugas


kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman, ketertiban

umum dan pengangulangan bencana.

b. Penjabaran Tugas Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan



➢ Melakukan pembinaan ketentraman, ketertiban serta kemasyarakatan;

➢ Melaksanakan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan

Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya;

➢ Menegakkan dan melaksanakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota,

Keputusan Walikota serta peraturan perundang-undangan lain di wilayah

kerjanya;

➢ Mengkoordinasikan, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan, langkah-

langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;


II-10

➢ Melaksanakan pencegahan atas pengambilan sumberdaya alam tanpa izin

dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;

➢ Melaksanakan pengawasan dan pengelolaan ketertiban, kebersihan dan

keindahan di Kecamatan;

➢ Melakukan monitoring adan pengawasan terhadap bangunan liar dan

bangunan lainnya di wilayah Kecamatan;

➢ Mengkoordinir bantuan-bantuan penanggulangan bencana;

➢ Melakukam mitigasi dan penanggulangan bencana di Kecamatan;




( 9 ) Seksi Perizinan dan Pendapatan

a. Tugas


kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan perizinan dan

pendapatan.

b. Penjabaran Tugas Seksi Perizinan dan Pendapatan


➢ Memberikan rekomendasi dan perizinan di Kecamatan;

➢ Menginventarisir dan mengelola potensi pendapatan di Kecamatan;

➢ Monitoring dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan potensi pendapatan

lainnya di Kecamatan;

➢ Melakukan pemungutan atas retribusi daerah di wilayah kerjanya;

➢ Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait pemungut Pajak Bumi dan

Bangunan di Kecamatan;


➢ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan

fungsinya.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Padang Utara

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka menjalankan program kegiatan, Kecamatan Padang Utara

per Desember 2019 mempunyai personil 75 PNS, 6 orang tenaga kontrak dan 1

orang sukarelawan. Secara jelas terlihat pada Tabel 2.1 berikut ini.


II-11

Gambar 2.1 Daftar Nominatif PNS/ Tenaga Kontrak Berdasarkan

Golongan/ Ruang dan Jenis Kelamin

No Gol/Ruang Jumlah Jenis Kelamin Sub total

Gol/Ruang Laki - Laki Perempua

n

(org)

A. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

1 IV/a 5 3 2 5

2 III/d 12 5 7 12

3 III/c 24 14 10 24

4 III/b 13 8 5 13

5 III/a 3 2 1 3

6 II/d 7 3 4 7

7 II/c 8 6 1 8

8 II/b 3 1 2 3

9 II/a 0 0 0 0

B. Tenaga Kontrak

1 Tenaga Kontrak 6 3 3 6

C. Sukarelawan

1 Sukarelawan 1 0 1 1

Jumlah 82 45 37 82


Pada tabel 2.2 tersebut dibawah, menggambarkan komposisi secara rinci untuk

tingkat pendidikan PNS dan Tenaga Kontrak pada Kecamatan Padang Utara Kota

Padang.


II-12

Gambar 2.2

Daftar Nominatif PNS dan Tenaga Kontrak Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Tingkat PNS

TENAGA

KONTRAK

Pendidikan Laki-Laki

Perempuan Laki-Laki

Perempuan

Sub total (org)

1 S.2 5 5 0 0 10

2 S.1 22 14 1 3 40

3 D-III 0 2 0 0 2

4 SLTA 15 13 2 0 30

Jumlah 82


Komposisi jabatan Struktural/Esselon adalah III.b terdiri dari 1 (satu)

orang untuk jabatan Camat, Esselon III.b; 1(satu) orang untuk jabatan Sekretaris,

Esselon IV.a yang terdiri 5 (lima) orang Kasi (Kepala Seksi) dan 7 (tujuh) orang

Lurah, Eselon IV.b terdiri dari 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari 2 (dua)

orang Kasubbag (Kepala Sub Bagian), 7 (tujuh) orang Sekretaris Lurah dan 21

(duapuluhsatu) orang Kasi (Kepala Seksi) di Kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada tabel berikut ini:

Gambar 2.3


No Esselon & JFT Laki – Laki Perempuan Jumlah

1 III.a 1 0 1

2 III.b 0 1 1

3 IV.a 9 3 12

4 IV.b 17 13 30

Jumlah 27 17 44



II-13

Gambar 2.4


Jumlah Pegawai Kecamatan Padang Utara Tahun 2019

No Lokasi Jumlah

(org)

1 Kantor Camat Padang Utara 30

2 Kantor Lurah Gunung Pangilun 6

3 Kantor Lurah Ulak Karang Selatan 6

4 Kantor Lurah Ulak Karang Utara 6

5 Kantor Lurah Air Tawar Timur 6

6 Kantor Lurah Air Tawar Barat 6

7 Kantor Lurah Alai Parak Kopi 8

8 Kantor Lurah Lolong Belanti 6

9 Pegawai Honorer 6

10 Sukarelawan 2

Total 82


2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dari segi sarana dan prasarana, Kecamatan Padang Utara telah

menempati ruangan kantor yang memadai namun masih diperlukan ruangan

khusus penyimpanan arsip. Kecamatan Padang Utara telah memiliki sejumlah

peralatan kantor seperti komputer, laptop, printer dan sebagainya namun seiring

dengan bertambahnya volume pekerjaan maka dibutuhkan lebih banyak sarana-

prasarana kantor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada beberapa tabel berikut

ini.

a. Perlengkapan/Aset

Di samping personil dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada

masyarakat dan kegiatan operasional dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai

pula.Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional Kecamatan

Padang Utara dibutuhkan adanya peralatan/ perlengkapan kerja atau aset. Gedung

kantor Camat Padang Utara merupakan hak milik sendiri yang merupakan tanah

Pemko Kota Padang, akan tetapi belum memiliki sertifikat tanah, yang dibangun sejak

tahun 1984. Luas tanah 2.242 m2 dan luas bangunan 420 m2.


II-14

Adapun aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Camat selaku Kuasa

Pengguna Barang. Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang

standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan, maka peralatan/perlengkapan

yang mendukung kerja pegawai seperti Tabel di bawah ini :

Tabel 2.5

Inventaris Barang Kecamatan Padang Utara Alat Kantor dan Rumah Tangga


1. Air Conditioning Unit 3 Unit

2. Container 2 Unit

3. Lemari Penyimpanan 1 Unit

4. Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 1 Unit

5. Lemari Besi 5 Buah

6. Filling Besi/Metal 5 Buah

7. Brand Kas 1 Buah

8. Lemari kayu 3 Buah

9. Papan Visuil 2 Buah

10. Papan Pengumunan 7 Buah

11. Mesin Absensi 3 Buah

12. Genset 2 Buah

13. Mesin Pompa Air 1 Buah

14. Papan Nama Ruangan/Jabatan 1 Buah

15. Meja Kayu/Rotan 21 Buah

16. Meja Rapat 1 Buah

17. Meja Tulis 1 Buah

18. Meja Tik 1 Buah

19. Kursi Rapat 75 Buah

20. Kursi Tamu 1 Buah

21. Kursi Biasa 1 Buah

22. Bangku Tunggu 4 Buah

23. Tenda 1 Buah

24. Sofa 2 Buah

25. Kursi Kerja 2 Buah

26. Rak TV 1 Buah

27. Mesin Potong Rumput 3 Buah

28. AC 16 Buah

29. Televisi 4 Buah

30. Screen Pembatas 1 Buah

31. Scanner Buah

32. Lambang Garuda Pancasila 1 Pasang

33. Gambar Presiden/Wakil Presiden 1 Pasang


II-15

34. Tangga Alumunium 1 Buah

35. Mimbar/Podium 1 Buah

36. Alat Pembantu Pemadam Kebakaran 4 Buah

37. Komputer 12 Unit

38. Lap Top 13 Buah

39. Note Book 2 Buah

40. Printer 10 Unit

41. Monitor 1 Unit

42. UPS / Stabilizer/Stavolt 4 Unit

43. Meja Kerja 3 Buah

44. Kursi Kerja Pejabat 6 Buah

45. Lemari Arsip Dinamis 5 Buah

46. Lemari Makan 1 Buah

47. Meja Makan 1 Set

48. Tempat Tidur Busa (Springbad) 2 Buah

49. Refrigerator / Lemari Es 1 Unit

Tabel 2.6

Inventaris Barang Kecamatan Padang Utara

Alat Studio

1. Proyektor + Attachment 1 Set

2. Layar Proyektor 1 Buah

3. Sound System 1 Unit

4. Unit Transceiver SSB Portable 1 Unit

5. Loudspeaker 1 Buah

6. Wireless 1 Buah

Tabel 2.7

Inventaris Barang Kecamatan Padang Utara Daftar Data Kendaraan Kecamatan Padang Utara


1. Mini Bus 2 Unit

2. Pick Up 1 Unit

3. Sepeda Motor 22 Unit


II-16

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Utara

Dalam penyelenggaran tugas umum pemerintahan sebagai pelimpahan tugas

dan wewenang dari Walikota, Kecamatan Padang Utara sesuai Peraturan Daerah

Nomor 08/2005 melaksanakan pelayanan sebagai berikut :

1. Permohonan Kartu Keluarga Baru

2. Penggantian Kartu Keluarga

3. Permohonan Kartu tanda Penduduk (KTP)

4. Surat Keterangan Kematian

5. Surat Keterangan Pindah

6. Surat Keterangan Domisili

7. Izin Mendirikan Bangunan dengan luas 61 – 100 M2 (sesuai Perda No. 06 Tahun

1990 dan Perda No. 1/2005)

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Padang Utara dapat dilihat dari beberapa

indikator kinerja :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

2. Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur

3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

4. Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian

Secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Padang Utara

sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

a. Mengadakan pembinaan kepada pemerintah kelurahan OPD yang ada di

Kecamatan untuk membuat taat azaz aturan hukum sebagai dasar dalam

pelaksanaan tugas.

b. Memberikan kesempatan kepada aparat kelurahan untuk mengikuti diklat,

pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kota maupun

pihak lainnya;

c. Pembinaan kelengkapan administrasi kelurahan.


II-17

d. Pembinaan secara rutin ke kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;

e. Rekomendasi penerbitan dokumen kependudukan (KTP, KK, Akte

Kelahiran, Akte Kematian, Pindah).

Berikut akan diperlihatkan pada tabel 2.7, tentang kinerja pelayanan di bidang

pemerintahan:

Tabel.2.7

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah Permasalahan

1. Cetak

KK

2.326 1.730 1.464 1.910 2.071 9.501 -

2. Cetak

KTP

- - 5.730 979 2.816 9.525 Keterbatasan

blangko KTP

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pencetakan Kartu Keluarga dan Kartu

Tanda Penduduk selama 5 tahun ke belakang di Kecamatan Padang Utara.

Untuk pencetakan Kartu Keluarga (KK), dari tahun 2015 s/d 2019, Kecamatan

Padang Utara telah mencetak 9.501 Kartu Keluarga, dengan rata-rata per

tahun adalah 1.905 KK. Untuk Kartu Tanda Penduduk, Kecamatan Padang

Utara telah mencetak sebanyak 9.525 KTP.

Pencetakan KTP dilakukan di kecamatan mulai berjalan di tahun 2017,

sedangkan tahun 2015 dan 2016, pencetakan KTP masih berada di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang. Jika melihat tabel, dari tahun

2017 s/d 2019, pada tahun 2018 terdapat penurunan drastis pencetakan KTP,

hal ini disebabkan oleh keterbatasan blanko KTP yang diterima Kecamatan

Padang Utara dan beberapa masalah teknis lainnya yang berasal bukan dari

Kecamatan Padang Utara, seperti habisnya tinta mesin cetak dan rusak nya

mesin cetak KTP tersebut. Di tahun 2019 saja, Kecamatan Padang Utara tidak

lagi menerima blangko KTP karena ketidaktersediaan blanko KTP dari pusat,

sehingga Kecamatan hanya mengeluarkan surat keterangan sebagai

pengganti KTP.


II-18

2. Kinerja Pelayanan di Bidang Perizinan dan Pengawasan :

a. Melakukan Pengawasan ke setiap kelurahan, memonitor bangunan yang

tumbuh didirikan masyarakat.

b. Mengingatkan kepada masyarakat bagi yang mendirikan bangunan untuk

segera mengurus izin bangunan sesuai dengan luasnya.

c. Memberikan pengertian kepada masyarakat, bila bangunannya diatas 100

meter izinnya diserahkan ke pada Dinas Tata Ruang dan Tata

Bangunan/perumahan.

d. Pengurusan Izin dibawah 100 meter dilakukan di kecamatan

pengurusannya, sedangkan 50 meter kebawah di kelurahan.

e. Instensifkan Pemungutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Ketentraman, Ketertiban dan


a. Melakukan penataan dan penertiban PKL di wilayah Kecamatan;

b. Pembinaan anggota Linmas se-Kecamatan.

c. Pembinaan pengelolaan persampahan di kelurahan.

d. Menyediakan sarana dan prasarana kebersihan untuk kelurahan.

Pada tabel 2.8, akan diperlihatkan kinerja pelayanan di bidang perizinan dan

pengawasan serta bidang ketenteraman dan ketertiban:

Tabel 2.8

Kinerja pelayanan di bidang perizinan dan pengawasan serta bidang

ketenteraman dan ketertiban

N

o

Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah Permasalahan

1. IMB yang

dikeluarkan

bangunan

<100m

18 10 6 4 3 41 Izin KRK diproses

DPUPR sebelum

SK Camat terbit

2. Pelanggaran

terkait IMB

72 64 56 52 43 287 Tingkat

kesadaran

masyarakat

terhadap Perda

No.4 Tahun 2007

3. Pelanggaran

terkait Bangli

28 23 20 27 26 124


II-19

4. Pelanggaran

terkait PKL

51 48 49 44 38 230 tentang

Tramtibum masih

rendah

Dari tabel 2.8 dapat dilihat bahwa, secara trend keseluruhan, terdapat

penurunan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap Perda No.4

Tahun 2007 tentang Tramtibum. Hal ini dikarenakan intensifnya pengawasan

yang dilakukan oleh pihak Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Padang

Utara dan tindakan persuasif yang dilakukan petugas kecamatan dan

kelurahan.

4. Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Sosial

a. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin);

b. Monitoring dan fasilitasi Kartu Jamkesmas dan Jamkesda.

c. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan bedah rumah kepada

warga;

d. Fasilitasi kegiatan adat, budaya dan kepemudaan

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam bidang kinerja

pelayanan kesejahteraan sosial antara lain:

1) Pembinaan dan penilaian implementasi Program 18-21

2) Melaksanaan wirid rutin kecamatan

3) Pembinaan dan penilaian ABS-SBK

4) Koordinasi dan Pembinaan PSM Kecamatan

5) Koordinasi pelaksanaan vervali data DTKS, PBI dan BPNT

6) Fasilitasi program PKH

7) Monitoring dan fasilitasi pelaksanaan program kesejahteraan sosial di

Kecamatan (BPNT APBN dan APBD)

8) Peningkatan kapasitas Forum Anak Kecamatan

9) Lomba Perempuan inspiratif dan perempuan Tangguh

10) MOT Pesantren Ramadhan

11) Monitoring kegiatan pesantren ramadhan

12) Safari Ramadhan

13) Pawai Takbiran

14) Pengiriman peserta lomba napak tilas

15) Mengikuti kegiatan pawai telong – telong


II-20

16) Mengikuti kegiatan lomba qasidah rebana dan lomba da’i cilik pada pekan

muharam

17) Pembinaan dan mengikuti lomba Sekolah Sehat (UKS)

18) Pembinaan dan mengikuti lomba lembaga didikan subuh (LDS)

19) Mengikuti lomba marandang pada kegiatan Harganas dan HKG PKK 2019

20) Mengikuti 7 cabang lomba pada kegiatan festival siti nurbaya 2019

21) Pembinaan PAUD

22) Fasiitasi kegiatan organisasi

23) Sosilisasi penanggulangan tindak kekerasan terhadap peremuan dan anak

24) Mengikuti lomba gerak jalan antar SKPD

25) Melaksanakan kegiatan program persaudaraan madani

Berikut data terkait jumlah masyarakat yang menerima pelayanan

kesejahteraan sosial s/d tahun 2019 di Kecamatan Padang Utara:

Tabel.2.9

Data PAUD, TK,SD,SMP,SMA,SLB

NO Tahun PAUD

TK SD/MI

SMP/MTS

SMA/MAN/SMK

SLB Perguruan Tinggi

1 2019 19 30 35 15 15 3 8

Tabel. 2.10

Data PBI JK dan BPNT

NO Tahun JUMLAH

DATA DTKS

PENERIMA PROGRAM

PBI-JK (JIWA ) BPNT

PKH PBI JKN/APBN

PBI JKSS/AP

BD APBN APBD

2019 3110 8898 4117 1010 89 930

5. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Monitoring pelaksanaan musrenbang kelurahan dan melaksanakan

musrenbang kecamatan;

b. Monitoring pelaksanaan manunggal (BBGRM)


II-21

c. Monitoring pelaksanaan infrastruktur kecamatan dan kelurahan.

Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;

d. Melakukan pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan Rt/ RW dan

LPM.

Berikut akan kami dijelaskan dalam bentuk tabel, kinerja pelayanan di bidang

Pemberdayaan Masyarakat:

Tabel 2.11

Data LPM, RT dan RW se Kecamatan Padang Utara

Tahun Jumlah

Kelurahan

Jumlah

LPM

Jumlah

RW

Jumlah

RT

Operasional

RW/bulan

Operasional

RT/bulan

Ket

2015 7 1 70 272 180.000 160.000

2016 7 1 70 272 225.000 200.000

2017 7 1 70 272 275.000 225.000

2018 7 1 70 272 300.000 250.000

2019 7 1 70 271 340.000 280.000

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah RT/RW dan LPM dari tahun 2015

s/d 2018 adalah sama, sedangkan di tahun 2019, ada pengurangan 1 (satu)

orang RT dikarenakan adanya penyatuan dua wilayah RT menjadi 1 RT. Jika

dilihat dari opersaional yang diterima oleh RT dan RW, ada trend kenaikan biaya

operasional untuk RT/ RW yang diberikan Pemerintah Kota Padang kepada RT

dan RW. Hal ini sejalan dengan yang tertuang dalam Program Unggulan Walikota

periode 2014-2019 yaitu memberikan kenaikan sebesar 200% terhadap

operasional RT dan RW dan Program Unggulan ini berhasil diwujudkan dalam

masa RPJMD yang lalu.

Berikut akan dijelaskan terkait pelaksanaan BBGRM di Kecamatan Padang Utara:


II-22

Tabel 2.12. Pelaksanaan BBGRM di Kecamatan Padang Utara Tahun 2015 s/d 2019

Tahun Uraian Dana APBD Keterangan

2015

2016

2017 2 lokasi pembuatan drainase, 1

lokasi betonisasi jalan, dan 4 lokasi

pembukaan jalan baru

245.000.000

2018 2 lokasi pembukaan jalan baru, 4

lokasi pengecoran jalan, dan 1 lokasi

pengecoran jalan dengan lapen

244.534.771

2019 7 lokasi pengecoran jalan/ pasang

batu kali/ pembukaan jalan baru

244.531.472

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya Pemerintah Kota Padang

pada umumnya dan Kecamatan Padang Utara pada khususnya melaksanakan

BBGRM bersama masyarakat untuk membangun jalan baru, membuat drainase,

perbaikan atau pengecoran jalan lingkungan yang manfaatnya bisa dirasakan

langsung oleh masyarakat.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Utara secara umum, mulai

Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 disajikan dalam bentuk tabel sebagai

berikut dibawah ini:


II-23

Tabel 2.13. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Utara

No

Indikator Kinerja

Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Target Renstra Perangkat Daerah

Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

1. Indeks Kepuasan

Masyarakat 70 73 75 77 83 70 73 75 77

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

2. Persentase Keluhan/

Pengaduan

pelayanan

administratif yang

ditindaklanjuti

65% 70% 80% 85% 100

% 65% 70% 80% 85% 100%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

3. Persentase

keterlibatan

masyarakat dalam

pembangunan

30% 40% 50% 60% 80% 30% 40% 50% 60% 80% 100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

4. Persentase

peningkatan

kontribusi swadaya

masyarakat

30% 35% 40% 45% 50% 30% 35% 40% 45% 50% 100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

5. Persentase masalah

tramtibmas yang 60% 65% 70% 75% 85% 60% 65% 70% 75% 85%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%


II-24

ditindaklanjuti

6. Persentase

penurunan

pelanggaran Perda/

Perwako

5% 7% 15% 18% 20% 5% 7% 15% 18% 20% 100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

7. Nilai Evaluasi AKIP CC CC BB BB BB BB CC CC BB BB

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

Dari tabel 2.13, dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Padang Utara jika dilihat dari pencapaian target indikator

sasaran (7 indikator sasaran) dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, yakni Indeks Kepuasan Masyarakat , Persentase Keluhan/

Pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti, Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, Persentase

peningkatan kontribusi swadaya masyarakat , Persentase masalah tramtibmas yang ditindaklanjuti, Persentase penurunan pelanggaran

Perda/ Perwako, dan Nilai SAKIP perangkat daerah pada prinsipnya memenuhi target yang telah dibuat.


II-25

Tabel 2.14 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Padang Utara

Uraian Anggaran Pada Tahun Ke- Realisasi Pada Tahun Ke-

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Belanja Tidak Langsung

5,198,237,

450

6,116,178,

316.29

5,860,268,

127

6,561,473,

659.14

6.946.12

6.488,80

4,985,334,

894

5,989,076,

914

5,814,409,

797

6,024,487,

731

6.201.117.0

67

Belanja Langsung 2,709,268,

650

2,932,466,

375

3,909,839,

125

3,793,066,

825

6.902.05

0.825

2,620,517,

433

2,918,369,

919

3,838,828,

280

3,758,550,

063

6.507.251.6

78

Lanjutan

Uraian Rasio antara Anggaran dan Realisasi

2015 2016 2017 2018 2019

12 13 14 15 16 17

Belanja Tidak Langsung 95,90% 97,92% 99,22% 91,82% 94,38%

Belanja Langsung 96,72% 99,52% 98,18% 99,09% 95,69%


II-26

Dari tabel 2.14, dapat dilihat berapa anggaran yang disediakan oleh Pemrintah Kota Padang

untuk pencapaian target kinerja pelayanan di Kecamatan Padang Utara mulai dari tahun

2015, dan berapa yang mampu direalisasikan. Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019,

rasio capaian kinerja selalu di atas 90%, baik belanja langsung maupun belanja tidak

langsung.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Padang Utara

Beberapa tantangan yang mempengaruhi Kecamatan Padang Utara adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kemampuan aparatur di OPD Kecamatan dalam penyelenggaraan

pemerintahan sebagai perpanjangan tangan untuk urusan administrasi dan atau

pelayanan umum sehingga dapat terbentuk budaya kerja yang produktif dan terhindar

dari pelayanan dengan administrasi rumit serta berbiaya tinggi sehingga dapat

peningkatan kapasitas kemampuan Kecamatan dan kelurahan dalam mewujudkan

kepuasan masyarakat yang pad akhirnya dapat menarik kepercayaan masyarakat

untuk lebih berpartisipasi dalam pembangunan.

2. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan

3. Kecamatan Padang Utara sebagai daerah rawan bencana gempa, tsunami dan banjir

disebabkan karakteristik daerahnya yang sebagian terletak pada pesisir pantai, sangat

perlu memberikan pengembangan wawasan peduli bencana dan penataan lingkungan

yang sehat dan untuk dapat memberikan kehidupan dan lingkungan yang baik bagi

generasi mendatang.

4. Peningkatan kesejahteran terkait dengan pengembangan potensi wilayah yang dapat

mendorong pertumbuhan ekonomi melalui upaya investasi.

Peluang yang bisa ditangkap Kecamatan Padang Utara dalam pembangunan :

a. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran

Kecamatan Padang Utara dalam perencanaan pembangunan dan mendorong

peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;

b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Padang

Utara untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa

depan;


II-27

c. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi,

nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-

kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Padang Utara;

d. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan

pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;

e. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam

meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari

segala jenis mudah didapat di Kecamatan Padang Utara, terutama dilihat dari posisi

strategis wilayahnya.Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi

untuk mengenalkan potensi Kecamatan Padang Utara.


III-1

BAB. III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

KECAMATAN PADANG UTARA KOTA PADANG

Pengertian Isu-isu Strategis :

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan

bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Bertitik tolak dari pengertian isu strategis di atas dan sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi Kecamatan Koto Tangah, maka Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Padang Utara yang berhasil

diobservasi dan dihimpun fenomenanya sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kemampuan aparatur dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan karena terbatasnya upaya

pengembangan kapasitas dan kecakapannya (SDM), terutama dibidang IT

untuk pengembangan pelayanan PATEN yang berbasis kelurahan.

2. Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan fungsi

dan tugas pokok di Kecamatan dan Kelurahan sehingga kinerja aparatur

pemerintahan masih kurang.

3. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang

koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah

kelurahan dan kecamatan.

4. Masih banyaknya konflik sosial.

5. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka

mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;

6. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;


III-2

7. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan

pembangunan;

3.2 Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Padang Utara sangat dipengaruhi

dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan Kota

Padang. Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang

Tahun 2019 – 2024, dimana dijabarkan bahwa :

a. Visi Walikota Padang dan Wakil Wali Kota Padang Terpilih 2019 -

2024

Visi yang ditetapkan RPJMD ini terkait dengan cita-cita RPJPD Kota Padang

untuk mewujudkan Masyarakat Madani yang Berbasis Industri, Perdagangan dan

Jasa yang Unggul dan Berdaya Saing Tinggi Dalam Kehidupan Perkotaan Tertib

dan Teratur. Sehubungan dengan itu, Visi RPJMD periode ini juga merupakan

kelanjutan dari visi RPJMD periode ketiga tahun 2014-2019 yaitu Terwujudnya

Kota Padang Sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang

Sejahtera, Religius dan Berbudaya. Berdasarkan analisis potensi dan permasalahan

Kota Padang saat ini, serta gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka

pendanaan lima tahun kedepan, dan isu-isu strategis pembangunan Kota Padang

yang dihadapi lima tahun kedepan, maka Visi Pembangunan Daerah Kota Padang

yang ditetapkan dalam RPJMD periode 2020-2025 adalah: “MEWUJUDKAN


PERDAGANGAN, DAN PARIWISATA UNGGUL, SERTA BERDAYA SAING”.

Dari visi tersebut terlihat bahwa terdapat 5 hal pokok yang menjadi

landasan, fokus dan sasaran utama pembangunan yang diharapkan dapat tercapai

dalam 5 tahun mendatang yaitu :

1) Masyarakat Madani

Madani dalam RPJMD ini diartikan sebagai masyarakat perkotaan yang beradab

yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Msyarakat madani berpegang

teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan

menghormati nilai keadilan dan peradaban. Masyarakat madani disebut juga civil


III-3

society karena tatakrama kehidupan diatur oleh hukum dan undang-undang

berdasarkan kesepakatan tentang kesetaraan untuk kemajuan yang membentuk

budaya perkotaan (urban culture). Masyarakat madani memiliki kebebasan untuk

membincangkan kepentingan bersama dan menyalurkannya ke berbagai lembaga

yang relevan. Komunitas Madani juga berhak menolak kekuatan yang berlebihan

pada satu pihak atau kelompok dan mendominasi pemilikan kekayaan. Negara

menjamin tersedianya ruang, barang dan layanan publik serta investasi pemerintah

dengan kesepakatan yang menjamin kepentingan bersama belandaskan azas

kebebasan, keadilan dan kemakmuran. Misi untuk mewujudkan masyarakat Kota

Padang yang madani sudah selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang

egaliter yang memerlukan pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama

yang berkaitan dengan etika dan moral.

2) Pendidikan sebagai basis masyarakat madani

Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang

luas dan pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani lebih

mengutamakan pembangunan jiwa dan karakter masyarakat sehingga menjadi

masyarakat madani yang unggul dan mampu bersaing secara global. Masyarakat

Kota Padang yang madani akan dapat diwujudkan melalui pendidikan karakter yang

demikian.

3) Perdagangan sebagai basis masyarakat madani

Perdagangan akan menjadi basis masyarakat madani karena akan menumbuhkan

pembangunan inklusif melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah

(UMKM) di lingkungan Provinsi Sumatera Barat maupun daerah tetangga yang

berdekatan, dan akan menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan. Posisi

Kota Padang sebagai pusat perdagangan akan mendorong pertumbuhan ekonomi

dan kesejahteraan warga kota. Jiwa kewirausahaan masyarakat kota Padang yang

tergolong tinggi menjadi keuntungan kompetitif bagi masyarakat madani untuk

menjadi unggul dan berdaya saing.


III-4

4) Pariwisata sebagai basis masyarakat madani

Pariwisata di Kota Padang sebagai basis untuk mewujudkan masyarakat madani

adalah pariwisata yang berorientasi wisata halal (halal tourism), karena masyarakat

madani berlandaskan kepada nilai-nilai demokrasi, menghargai hak asasi manusia,

taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Wisata halal yang

dimaksud berpedoman kepada sebelas standar pariwisata halal yang ditetapkan

Global Muslim Travel Indekx (GMTI). Pariwisata akan menarik sektor atau memiliki

hubungan ke belakang (backward lingkage) yakni sektor primer pertanian (tanaman

dan hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan), dan akan

mendorong sektor lain atau memiliki hubungan kedepan (forward lingkage) untuk

tumbuhnya industri, perdagangan dan jasa melalui hubungan pemasaran yang luas.

Pariwisata akan mempercepat integrasi pembangunan lintas sektor sehingga

pertumbuhan ekonomi kota Padang dapat dipercepat.

5) Unggul dan Berdaya Saing

Makna unggul dan berdaya saing yang dimaksud adalah masyarakat madani kota

Padang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber

daya pembangunan kota, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan

bersaing, baik ditingkat regional, nasional bahkan internasional. Unggul dan berdaya

saing ditandai oleh tingginya produktifitas dan daya saing manusia sebagai

sumberdaya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan berkembangnya

pariwisata dan perdagangan di Kota Padang.

b. Misi Walikota dan Wakil Walikota Padang Terpilih Tahun 2019 - 2024

Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang akan dilakukan untuk

dapat mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi ini selanjutnya akan dijadikan

sebagai dasar perumusan strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah

yang akan dilakukan selama periode perencanaan.

Untuk mewujudkan visi Kota Padang, maka misi atau upaya umum yang akan

dilakukan adalah sebagai berikut :


III-5

• Misi I:

Meningkatkan Kualitas Pendidikan Untuk Menghasilkan Sumber Daya

Manusia Yang Beriman, Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing.

Makna dari meningkatnya kualitas pendidikan untuk menghasilkan

sumberdaya manusia yang beriman kreatif, inovatif dan berdaya saing sebagai misi

pertama adalah bahwa pendidikan merupakan pilar utama dalam membentuk

sumberdaya manusia. Masyarakat Kota Padang harus memperoleh pendidikan yang

bermutu, yang berorientasi pada penguatan kepribadian yang bermoral, dan

mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sikap beradab

sehingga menjadi manusia yang kreatif, inovatif dan mampu bersaing ditingkat

nasional dan internasional.

Kualitas pendidikan diyakini akan sangat berpengaruhterhadap tingkat keimanan,

serta kemampuan berkreatifitas, berinovasi dan berdayasaing. Era globalisasi saat

ini menuntut kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui kompetensi

dan kualifikasinya. Bonus demografi yang dialami Kota Padang diharapkan menjadi

peluang walaupun sekaligus juga tantangan sumber daya manusia kedepan sebagai

modal pembangunan yang berdaya saing, sehingga memberikan dampak

pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, merata dan sejahtera.

Pendidikan berkualitas yang diharapkan bukan hanya meningkatnya jenjang

pendidikan saja, tetapi juga pendidikan yang membentuk karakter masyarakat Kota

Padang untuk mewujudkan manusia yang beriman. Dengan keimanan yang semakin

tinggi diharapkan angka kriminalitas dan penyakit masyarakat di Kota Padang akan

menurun. Sumber daya manusia berkualitas juga akan menghasilkan produktifitas

yang semakin baik melalui daya kreatifitas yang inovatif dan berdaya saing tinggi.

Memperluas akses pendidikan formal dan informal, membangun pusat kegiatan

belajar bagi masyarakat Kota Padang juga merupakan upaya untuk mewujudkan

sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dan berdaya saing.

Selain pendidikan berkualitas, misi pertama yang ingin mewujudkan

sumberdaya manusia yangkreatif, inovatif dan berdaya saing juga membutuhkan

kualitas hidup masyarakat yang sehat dan sejahtera yang ditandai dengan angka

harapan hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik. Angka harapan


III-6

hidup masyakarat Kota Padang diyakini akan meningkat dengan meningkatnya

kesejahteraan masyarakat, terkendalinya penyakit masyarakat, serta meningkatnya

akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

• Misi II:

Mewujudkan Kota Padang Yang Unggul, Aman, Bersih, Tertib, Bersahabat

dan Menghargai Kearifan Lokal

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Kota Padang yang layak huni dan

bersabahat dengan dengan tetap menghargai nilai kearifan lokal. Kota yang layak

huni (livablecity) merupakan gambaran sebuah lingkungan dan suasana kota yang

nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktifitas yang dilihat

dari berbagai aspek, baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana dan tata ruang)

maupun aspek non-fisik (hubungan sosial dan aktivitas ekonomi).

Untuk mewujudkan Kota Padang yang aman, pemerintah perlu

mencukupkan kebutuhan dasar kehidupan manusia (basic needs) yaitu sandang,

pangan, dan papan. Namun dengan kemajuan teknologi dan perkembangan

kebutuhan hidup masyarakat saat ini, kebutuhan dasar masyarakat sudah meluas

sehingga juga meliputi pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, bahkan ketertiban

dan keamanan juga sudah termasuk dalam kategori kebutuhan dasar dalam

kehidupan masyarakat. Kota Padang yang unggul pada misi ini akan ditentukan oleh

kemampuan Kota untuk memenuhi syarat atau kriteria sebagai kota layak huni

lebih cepat dari kebijakan dan strategi kota nasional 2015-2045.

Keamanan yang dimaksud dalam misi ini adalah situasi dan kondisi sosial,

ekonomi dan lingkungan fisik yang teratur, tertib sesuai norma kearifan lokal yang

dipercaya dan berlaku sehingga menimbulkan rasa aman bagi penghuni Kota

Padang. Ketertiban merupakan keadaan yang sesuai dengan hukum, norma serta

kesepakatan bersama, dan relevan dengan upaya penegakan hukum dan sanksi

sosial pemenuhan norma dalam kehidupan masyarakat.

Ketentraman didefinisikan sebagai suasana batin dari individu dan atau

masyarakat karena terpenuhinya kebutuhan dan keinginan sesuai norma yang

berlaku. Ajaran agama yang belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehidupan


III-7

dapat menyebabkan perilaku masyarakat menjadi tidak sesuai dengan norma sosial,

seperti terjadi tindak kekerasan, lunturnya perilaku sopan santun, kurangnya rasa

kasih dan sayang kepada sesama, berkurangnya toleransi dan saling menghormati

dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk dapat memenuhi misi mewujudkan Kota Padang yang aman, bersih

dan tertib selain didukung dengan keamanan dan ketertiban juga perlu didukung

dengan penyediaan infrastruktur yang layak bagi masyarakat. Penyediaan

infrastruktur tersebut seperti perumahan, pemukiman, kelistrikan, pelayanan air

bersih, sanitasi, tranportasi dan persampahan merupakan infrastruktur yang wajib

disediakan pemerintah Kota Padang. Pembangunan infrastruktur juga wajib

memperhatikan penataan ruang dan lingkungan, agar tercipta Kota Padang yang

bersih, tertib dan teratur. Isu lingkungan, seperti banjir dan genangan yang selalu

menimpa kota Padang bila curah hujan tinggi, merupakan permasalahan yang

memerlukan perhatian khusus selama ini di Kota Padang.

• Misi III:

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang yang Inklusif

Misi ini dibuat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Padang yang

berkualitas dengan berlandaskan kepada azas pembangunan ekonomi inklusif.

Pembangunan ekonomi inklusif akan mendorong usaha ekonomi berskala besar

untuk terus berkembang, sekaligus menarik usaha ekonomi berskala kecil dan

menengah untuk tumbuh. Pertumbuhan ekonomi Kota Padang yang inklusif dengan

demikian akan membangun perekonomian yang berkesinambungan menuju kondisi

yang semakin baik, melalui peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas

masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Kota Padang yang inklusif juga akan menciptakan

berbagai peluang ekonomi yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,

inhern, berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Setiap masyarakat

diharapkan dapat berkontribusi dan mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi

tersebut.


III-8

• Misi IV :

Mewujudkan kota Padang sebagai pusat perdagangan dan ekonomi

kreatif

Misi keempat ini bertujuan untuk menjadikan Kota Padang sebagai pusat

perdagangan dan pusat ekonomi kreatif di Propinsi Sumatera Barat.Sebagai ibukota

Propinsi, Kota Padang memiliki potensi untuk mengoptimalkan aktivitas di sektor

perdagangan sebagai salah satu sektor utama yang menggerakkan perekonomian

masyarakat. Pelabuhan Teluk Bayur merupakan potensi untuk memajukan

perdagangan internasional melalui peningkatan volume ekspor, terutama ke negara-

negara kerjasama, terutama negara tujuan yang tergabung dalam IORA.

Ekonomi kreatif akan berkembang sejalan dengan berkembangnya teknologi

informasi dan kreativitas karena akan sangat terkait dengan pemikiran baru,

inovasi, ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi

utama.Untuk itu ekonomi kreatif ini dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja,

meningkatnya volume dan transaksi ekonomi. Beberapa sub sektor ekonomi kreatif

yang potensial berbasis lokal di Kota Padang antara lain, seperti kuliner, kerajinan,

fashion, film animasi dan video. Misi ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi

sektor perdagangan dan ekonomi kreatif terhadap PDRB Kota Padang.

• Misi V :

Meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan

berkesan

Sejak periode lima tahun terakhir, pembangunan sektor pariwisata di Kota

Padang terlihat peningkatannya, khususnya wisata alam pantai dan wisata kuliner.

Pariwisata adalah kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan untuk rekreasi atau

liburan, termasuk persiapan untuk melakukan aktivitas wisata. Orang yang

melakukan perjalanan untuk kegiatan pariwisata disebut wisatawan. Pariwisata

termasuk sektor penting dalam pembangunan ekonomi kota Padang yang

diharapkan menjadi industri dan basis pembangunan Kota Padang untuk lima tahun

mendatang. Dalam konteks inilah Kota Padang ingin mewujudkan visi


III-9

pembangunannya melalui misi kelima yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan

pariwisata yang nyaman dan berkesan.

Pengelolaan pariwisata yang dimaksud sebagai basis membangunan

masyarakat di Kota Padang adalah memberi hak pada setiap orang atau masyarakat

untuk mengusahakan sumber daya yang dimilikinya dalam menunjang kegiatan

usaha pariwisata, termasuk penyediaan angkutan di sekitar destinasi untuk

menunjang pergerakan wisatawan. Dengan demikian yang dimaksud dengan

meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata adalah meningkatkan kompetensi

pihak pengelola sumberdaya wisata atau sumberdaya penunjang wisata agar dapat

mewujudkan pariwisata yang nyaman dan berkesan. Pariwisata yang nyaman dan

berkesan ditandai dengan kepuasan dan kenikmatan berwisata yang dirasakan

wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Diharapkan dengan

rasa nyaman dan berkesan tersebut, wisatawan akan melakukan kembali perjalanan

wisata dan ikut serta mempromosikan kepada calon wisatawan lain untuk berwisata

ke Kota Padang.

Sehubungan penjelasan di atas, maka meningkatkan kualitas pengelolaan

pariwisata Kota Padang dimaknai dengan pariwisata yang mampu menggerakkan

ekonomi dan memberdayakan masyarakat, pariwisata yang bukan hanya

menangani objek wisata destinasi saja, tetapi juga peningkatan pengelolaan jasa

transportasi, keramahan, tempat tinggal, makanan dan minuman, serta jasa

penunjang seperti asuransi, keamanan, dan pembiayaan. Pemerintah Kota Padang

mengakui potensi kemajuan ekonomi dari sektor pariwisata, karena mampu

mengartikulasikan visi masa depan yang cerah melalui pembangunan destinasi

wisata kelas lokal, nasional dan internasional yang telah dibangun di Kota Padang.

Oleh karena itu tujuan misi 5 adalah meningkatkan kontribusi sektor pariwisata

terhadap perekonomian Kota Padang.

• Misi VI :

Menciptakan masyarakat sadar, peduli dan tangguh bencana

Pemerintah daerah Kota Padang sangat memahami kondisi geografisnya

yang berada di kawasan rawan bencana. Kota Padang yang terletak di bagian

pantai barat Pulau Sumatera berhubungan langsung dengan Samudera Hindia


III-10

sehingga memiliki ombak cukup besar yang berpotensi terjadinya gelombang

ekstrim dan abrasi. Wilayah Barat Indonesia, dimana Kota Padang terletak, secara

tektonik merupakan wilayah yang sangat dinamis, karena adanya proses subduksi/

interaksi dua lempeng, yaitu Lempeng Indo-Australia dengan Eurasia. Dengan

adanya proses tersebut, daerah Padang menjadi rawan terhadap peristiwa gempa

bumi.

Oleh karena itu, menciptakan masyarakat sadar, peduli dan tangguh

bencana menjadi penting sebagi misi untuk menjamin terwujudnya Visi. Masyarakat

sadar, peduli dan tangguh bencana akan dapat tercipta apabila pemerintah Kota

Padang secara intens memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka

memiliki pengetahuan dan menumbuhkan sikap peduli dan tangguh terhadap resiko

bencana. Cakupan peduli dan tangguh ini meliputi pencegahan (preventif),

pengurangan (mitigasi), kesiapsiagaan (preparednes), tanggap darurat (response),

pemulihan (recovery) dan rekonstruksi (development), membuat regulasi dan

panduan, memiliki rencana yang matang untuk keadaan darurat bencana, memiliki

sistem peringatan bencana dan memiliki kemampuan untuk memobilisasi

sumberdaya ketika terjadi bencana.

Masyarakat yang sadar bencana artinya memahami bahwa kota Padang,

tempat mereka berada, merupakan daerah dengan potensi bencana beragam,

sehingga masyarakat perlu berusaha untuk mengenal ciri dan kondisi alam di

sekitarnya. Masyarakat yang peduli bencana artinya adalah masyarakat memiliki

kepekaan sosial yang tinggi terhadap dampak bencana yang menimpa baik

terhadap dirinya, masyarakat dan lingkungannya. Masyakarakat yang tangguh

bencana adalah masyarakat yang tanggap dan terlatih menghadapi segala bentuk

potensi bencana serta tabah dan tahan dalam menghadapi bencana yang terjadi.

• Misi VII :

Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan Yang Bersih dan

Pelayanan Publik yang Prima

Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan

publik yang prima adalah misi pemerintah kota Padang untuk mampu menghadirkan

pola kepemimpinan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggungjawab.


III-11

Masyarakat madani akan terwujud apabila Kota Padang dipimpin oleh pemimpin

yang bersih dan mampu melayani dengan prima. Memberikan pelayanan kepada

masyarakat perlu didukung dengan kompetensi aparat yang profesional, memiliki

budaya melayani, dan sistem pelayanan modern berbasis IPTEK, serta moral

layanan yang baik, agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat

dengan biaya terjangkau.

Misi ketujuh ini bertujuan untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang

baik dan bersih dalam rangka peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan yang

bersih dan pelayanan publik yang prima. Untuk itu dibutuhkan kinerja aparatur

pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaan yang efektif dan

efisien yang berlandasan dalam prinsip good and clean government. Upaya

pencapaian misi ini dengan cara peningkatan penerapan sistem nilai budaya kerja

dan integritas birokrasi, peningkatan kulitas pengawasan yang independen,

profesional dan sinergis serta peningkatan pelaksanaan akuntabilitas keuangan dan

kinerja dan peningkatan kulitas kepatuhan, transparansi dan profesionalisme

aparatur. Tatakelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima

akan diperoleh melalui reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan bisa

mewujudkan pelayanan publik yang semakin dinamis, efektifitas dan efisiensi

manajemen pemerintahan serta profesionalisme.

Efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan dapat dilihat dari proses

perencanaan dan penganggaran serta evaluasi pembangunan yang akuntabel.

Kedepan pemerintahan Kota Padang sebagai pemerintahan yang bersih, harus

transparan dan didukung oleh inovasi dan teknologi informasi. Disamping itu,

kedepan kita tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja yang berorientasi hasil atau

outcome. Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan sejak dimulainya proses

perencanaan, pelaksanaan hingga hasil.

Untuk dapat mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih dibutuhkan

organisasi yang tepat dan didukung oleh profesionalisme aparatur. Profesional

aparatur diperoleh dari integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan

etika integritas pribadi dan institusi. Tatakelola pemerintahan yang bersih bisa

diwujudkan dengan membangun open government dan pemerintahan yang

reponsif.


III-12

Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh

pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku (Keputusan Menpan Nomor 81 Tahun

1993). Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, maka diperlukan bentuk

pelayanan prima. Pelayanan prima atau excellent service adalah suatu sikap atau

cara aparatur dalam melayani masyarakat secara memuaskanyang memenuhi

standar kualitas. Dalam pelayanan prima terdapat dua elemen penting yang saling

berkaitan yaitu pelayanan dan kualitas. Pelayanan publik yang akan dilakukan

pemerintah Kota Padang adalah melayani dengan kemampuan yang professional

dan teguh dengan sikap yang iklas, tulus, senang membantu, menyelesaikan

kepentingan dan keluhan masyarakat, serta memuaskan kebutuhan masyarakat

untuk memberikan pelayanan terbaik.

c. Program Walikota dan Wakil Walikota Padang Terpilih 2019 - 2024

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Padang dalam kurun waktu lima

tahun kedepan maka Prioritas Pembangunan Kota Padang Tahun 2019 - 2024 juga

diarahkan pada 10 Program Priroritas Pembangunan Kota Padang dalam RPJMD Kota

Paddang Tahun 2019 - 2024, yaitu :

1. Melanjutkan betonisasi jalan lingkungan, pengaspalan dan pelebaran jalan serta

perbaikan drainase dan pengendalian banjir terpadu;

2. Meningkatkan efektifitas reformasi birokrasi, budaya kerja aparatur dan

pelayanan publik;

3. Melanjutkan pengembangan kawasan wisata terpadu gunung padang, pulau –

pulau kecil, wilayah timur Kota Padang;

4. Melanjutkan penyelenggaraan pesantren ramadhan, kegiatan keagaaman, seni

budaya an olahraga yang lebih berkualitas;

5. Melanjutkan penataan angkutan umum dengan pembukaan korikor baru trans

padang serta melakukan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk

memperlancar pergerakan orang dan barang;

6. Membangun 500 ruang kelas baru untuk SD dan SMP;


III-13

7. Merevitalisasi sarana prasarana olahraga tingkat RT/RW dan membuat taman

kota per kecamatan serta membangun pusat kreatifitas dan inovasi pemuda

(youth center);

8. Meningkatkan dana stimulan kecamatan 1 milyar, dan dana kelurahan

Rp 100.000.000,- serta meningkatkan dana operasional RT, RW, guru TPA/MDA

dan Imam Mesjid;

9. Meningkatkan indeks kemudahan berusaha di Kota Padang;

10. Menodorng penyediaan rumah bersubsidibagi masyarakat berpenghasilan

rendah;

11. Membangun kampung tematik dalam pengembangan ekonomi lokal masyarakat

berdasarkan potensi wilayah.

3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Kecamatan Padang Utara berpedoman kepada RPJMD Kota Padang yang

berkaitan dengan Kementrian dalam Negeri, Sehingga tidak terkait langsung dengan

Renstra Kementrian/Lembaga.

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kondisi Lingkungan Hidup

Strategis

Terkait dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Padang, direncanakan

pengembangan kawasan strategis yang sedemikian rupa sehingga dapat diakomodasi

seluruh kebutuhan warga Kota Padang untuk keperluan perumahan, kantor,

perdagangan, pendidikan, pariwisata dan perindustrian dan area kegiatan

umumtermasuk areal transportasi.

Kecamatan Padang Utara termasuk dalam kawasan pemukiman kepadatan

rendah sampai sedang, perdagangan dan jasa, pertanian, wisata, prasarana sistem

pengelolaan persampahan kota serta industri ramah lingkungan.

Oleh karena itu, kedepan Kecamatan Padang Utara akan menata dan

mengoptimalkan setiap lahan yang ada untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya


III-14

untuk penghijauan, konservasi lingkungan hidup, penggalakan Pola Hidup Bersih dan

Sehat (PHBS).

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan

dalam proses penyusunan rencana strategis Kecamatan Padang Utara untuk

melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang

tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat

dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Dari 7 (tujuh) misi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, misi ke 2

(dua)Mewujudkan Kota Padang Yang Unggul, Aman, Bersih, Tertib, Bersahabat dan

Menghargai Kearifan Lokal ,misi ke 6 (enam) Menciptakan masyarakat sadar, peduli

dan tangguh bencana, dan misi ke 7 (tujuh) Meningkatkan Kualitas Tatakelola

Pemerintahan Yang Bersih dan Pelayanan Publik yang Prima berkaitan langsung

dengan Tugas Pokok, dan Fungsi Kecamatan Padang Utara yaitu Meningkatkan

Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan

Masyarakat Kecamatan.

Pada misi ke 2 “Mewujudkan Kota Padang Yang Unggul, Aman, Bersih, Tertib,

Bersahabat dan Menghargai Kearifan Lokal”, Kecamatan Padang Utara diharapkan

mempunyai program kegiatan yang dapat mendidik masyarakatnya dalam menghargai

kearifan lokal yang dimiliki di wilayah Kecamatan Padang Utara, baik dari segi budaya,

kesenian, agama, kebersihan, dan kenyamanan di wilayah Kecamatan Padang Utara.

Pada misi ke 6 “Menciptakan masyarakat sadar, peduli dan tangguh bencana”,

mengingat Kota Padang merupakan daerah yang rawan bencana seperti gempa bumi,

longsor, banjir, dll, maka kehadiran pemerintah Kota Padang diharapkan dirasakan

oleh masyarakat melalui perpanjangan tangan yang dilakukan oleh Kecamatan Padang

Utara dalam mencegah, mengendalikan ataupun dalam mengatasi bencana yang

terjadi.

Selanjutnya pada misi ke 7 “Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan

Yang Bersih dan Pelayanan Publik yang Prima”, sesuai mandat Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2018 bahwa Camat mendapatkan pelimpahan wewenang sebahagian

kewenangan Bupati/ Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota dan untuk melaksanakan tugas

pembantuan. Artinya, Kecamatan dituntut untuk memberikan pelayanan publik dengan


III-15

kualitas terbaik kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan survey kepuasan

masyarakat kepada pemerintah pada umumnya, kepada Kecamatan pada khususnya.

Dari uraian gambaran pelayanan pada BAB II dan permasalahan yang ada di

lingkungan Kecamatan Padang Utara, maka isu strategis yang diangkat dalam

pencapaian sasaran dan target lima tahun kedepan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Isu-isu Strategis Kecamatan Padang Utara Tahun 2019-2024

No ISU STRATEGIS PERMASALAHAN STRATEGIS

1 Kualitas Pelayanan Publik a. Ketersediaan Blanko KTP di Kecamatan

b. Ketersediaan alat pendukung pencetakan KTP

c. Keterbatasan ruang pelayanan

d. SDM yang masih kurang dalam pelayanan baik

dari segi kuantitas, maupun kualitas sehingga

masih menimbulkan ketidakpuasan kepada

masyarakat dalam penguruan administrasi

kependudukan di Kecamatan;

e. Sarana dan prasarana yang masih belum

mendukung dalam meningkatkan kepuasan

masyarakat;

f. belum ada batasan dan SOP yang jelas dari SKPD

teknis terkait lainnya terkait pelayanan sehingga

membuat pelayanan PATEN kurang maksimal.

2 Ketentraman, ketertiban dan

pengawasan

g. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap

aturan yang berlaku terkait IMB, Bangunan Liar,

PKL, dan Kebersihan.

3 Kesejahteraan Sosial h. Belum semua masyarakat kurang mampu yang

mendapatkan manfaat dari program bantuan

pemerintah karena banyak yang belum terdaftar

di Basis Data Terpadu.

4. Pemberdayaan Masyarakat i. Masih rendahnya keikutsertaan dan partisipasi

masyarakat dalam memberikan aspirasi dan

partisipasi dalam pembangunan wilayah


III-16

j. Jalan/ drainase dan fasilitas lingkungan yang

masih belum baik;

k. Belum tersedianya ruang publik bagi masyarakat;

l. Belum maksimalnya koordinasi antar lembaga

dalam menjaga ketentraman dan ketertiban

lingkungan

5 Akuntabilitas Kinerja dan

Keuangan

m. Nilai AKIP yang belum mencapai huruf A

n. Keterbatasan anggaran dalam mencapai sasaran


IV-1

BAB. IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada 5 (lima) tahun mendatang,

dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan

menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Kecamatan Padang Utara

untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sampai Tahun 2024.

Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan

tinjauan faktor eksternal, maka tujuan pembangunan jangka menengah Kecamatan Padang

Utara Kota Padang dirumuskan sebagai berikut: “Meningkatkan Penyelenggaraan

Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan”,

dengan indikator tujuan adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.

Sementara itu, sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan

strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Sasaran adalah rumusan kondisi

yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang

diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi

dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan

dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran yang ingin dicapai

adalah: Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan dan

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan.

Adapun penjelasan dari tujuan, sasaran, indikator tujuan, indicator sasaran dan target

indikator, dapat dilihat pada tabel berikut ini:


IV-2

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Padang Utara Tahun 2019-2024


Kondisi Awal Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada

Tahun Ke-

Kondisi Akhir

RENSTRA

2024

Capaian

Tahun

2018

Target

Tahun

2019

2020 2021 2022 2023 2024

1. Meningkatkan

Penyelenggaraa

n Pemerintahan,

Pelayanan

Publik dan

Pemberdayaan

Masyarakat di

Kecamatan

Meningkatnya

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan

kecamatan

Nilai Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Nilai 77 83,00 84,75 85,00 85,25 86,75 87,00 87,00


Meningkatnya

Partisipasi

Masyarakat Dalam

Pembangunan

Persentase

peningkatan

partisipasi

swadaya

%

45% 65

70

73 75 80 82

82


IV-3

Kecamatan masyarakat

Dari Tabel di atas, dapat dilihat bahwa Kecamatan Padang Utara mempunyai satu tujuan dan dua sasaran, seperti penjelasan berikut

ini:

Tujuan:

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan.

Indikator Tujuan: a. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran:

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan

Indikator Sasaran: a. Nilai IKM Kecamatan

b. Nilai SAKIP Kecamatan

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan

Indikator Sasaran: a. Persentase Peningkatan partisipasi swadaya masyarakat.

Adapun Sasaran dari Kecamatan Padang Utara dapat dituangkan dalam suatu susunan Cascading terlampir.


V-1

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi pembangunan pada dasarnya merupakan rincian atau cara yang

dilakukan untuk dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan. Untuk menjaga

operasionalisasi dari strategi pembangunan yang dirumuskan, maka

perumusannya didasarkan pada kondisi umum lingkungan kecamatan serta

ketersediaan anggaran yang ada. Untuk menjaga konsistensinya, maka perumusan

strategi dikaitkan langsung dengan misi kecamatan yang akan dicapai.

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan pada dasarnya adalah merupakan keputusan dan intervensi

pengambil kebijakan untuk dapat melaksanakan strategi pembangunan yang telah

ditetapkan. Dengan mengaitkan antara strategi dan arah kebijakan, maka sasaran

pembangunan akan terjamin.

Hubungan antara strategi dan kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1. (T-C.26) Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Yang Madani Berbasis Pendidikan, Perdagangan, Dan Pariwisata Unggul, Serta Berdaya

Saing

Misi 2 Mewujudkan Kota Padang Yang Unggul, Aman, Bersih, Tertib, Bersahabat dan Menghargai Kearifan Lokal

Misi 6 Menciptakan masyarakat sadar, peduli dan tangguh bencana

Misi 7 Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan Yang Bersih dan Pelayanan Publik yang Prima

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Program

Meningkatkan

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik

dan Pemberdayaan Masyarakat di

Kecamatan

Meningkatnya

kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan kecamatan

Meningkatkan

Indeks Kepuasan Masyarakat

Meningkatkan

kualitas pelayanan administrasi

perkantoran

Program

Pelayanan Administrasi Peerkantoran

Meningkatkan kualitas sarana

Program Peningkatan


V-2

dan prasaran di

Kecamatan dan Kelurahan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Meningkatkan kualitas dan

kapasitas SDM Aparatur Kecamatan dan

Kelurahan

Program Peningkatan

Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Meningkatkan tingkat disiplin ASN dalam

melaksanakan tugas dan memberikan

pelayanan kepada masyarakat

Program Peningkatan DIsiplin Aparatur

Meningkatkan

nilai SAKIP Kecamatan

Meningkatkan

kualitas perencanaan dan penganggaran

Kecamatan

Program

Peningkatan Pengembangan Sistem

Perencanaan dan Penganggaran

Meningkatkan

kualitas Penyusunan dokumen

pelaporan keuangan dan realisasi ikhtisar

SKPD

Program

Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatkan kualitas pelaporan Aset di

Kecamatan dan Kelurahan

Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam

pembangunan kecamatan

Meningkatkan partisipasi

swadaya masyarakat

Meningkatkan pembangunan

sarana dan prasarana di

wilayah Kecamatan dan Kelurahan

Program Pembangunan

Sarana dan Prasarana

Meningkatkan pemberdayaan

masyarakat di Kelurahan

Program Pemberdayaan

Masyarakat

Dari Tabel 5.1, dapat dilihat, untuk mencapai tujuan Kecamatan Meningkatkan

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat

di Kecamatan dibutuhkan beberapa strategi berdasarkan sasaran yang telah


V-3

ditetapkan. Strategi itu antara lain: Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat,

Meningkatkan nilai SAKIP Kecamatan, dan Meningkatkan partisipasi swadaya

masyarakat. Dan untuk masing-masing strategi, memiliki arah kebijakan yang

harus dilakukan beserta program kegiatan yang akan dilakukan selama jangka

waktu 5 tahun kedepan.


VI-1

B A B VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan arah

kebijakan Renstra Kecamatan Padang Utara 2019-2024, maka langkah

operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan dengan

memperhatikan tugas dan fungsi. Penyajian program dan kegiatan Kecamatan

Padang Utara dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan,

target, pagu indikator dan lokasi selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2020 sampai

dengan 2024 serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana dan

lokasi masing-masing kegiatan.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya

yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang

disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sedangkan pagu indikatif merupakan kebutuhan dana bagi pelaksanaan program

dan kegiatan tahunan. Setiap tahun sampai dengan Tahun 2024.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat

dalam RPJMD, selanjutnya dijadikan acuan perangkat daerah dalam penyusunan

Renstra perangkat daerah. Perencanaan program dalam dokumen RPJMD harus

dirumuskan dengan seksama dan berbasis permasalahan serta isu strategis daerah

untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan

prinsip perencanaan money follow program. Program pembangunan ini semakin

penting sebab akan dilaksanakan setiap tahun dalam RKPD dan Renja-PD, serta

menjadi dasar dalam penyusunan KUA PPAS dan RAPBD.

Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan. Kegiatan

perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan

oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka

mencapai hasil (outcome) suatu program. Kegiatan merupakan aspek operasional


VI-2

dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran

organisasi.

Untuk lebih jelas mengenai rincian rencana program dan kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Kecamatan Padang Utara dapat

dilihat pada Tabel 6.1.

Pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Padang Utara Tahun 2019-2024,

membutuhkan kerangka sistematis yang berisi indikasi rencana program prioritas

berikut kegiatan-kegiatan yang mendesak untuk dilakukan. Oleh karena itu perlu

disusun indikasi rencana program prioritas dan prakiraan dana yang dibutuhkan untuk

mewujudkan program tersebut selama 5 (lima) tahun ke depan. Sebelum menguraikan

rencana 5 (lima) tahun ke depan, berikut disajikan tabel data kondisi awal Renstra

yaitu tahun 2019 pada tabel 6.1.(terlampir).

Indikasi rencana program dan kebutuhan pedanaan diuraikan sebagai berikut di

tabel 6.2 (terlampir):


VII-2

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur

tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Untuk

periode pembangunan 2019-2024, target indikator kinerja yang ditetapkan akan

menjadi tolok ukur pengukuran capaian kinerja Kecamatan Padang Utara setiap

tahun.

Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai

Kecamatan Padang Utara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sebagai komitmen

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dengan demikian,

indikator kinerja Kecamatan Padang Utara dengan target sampai dengan Tahun

2024 disajikan pada Tabel 7.1.

Indikator kinerja Kecamatan Padang Utara sebagaimana disajikan pada Tabel 7.1

dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Padang Utara memuat indikator

tujuan dan sasaran, yaitu:

1) Nilai IKM Kecamatan

2) Nilai SAKIP Kecamatan

3) Persentase peningkatan partisipasi swadaya masyarakat

b. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Padang Utara, yaitu indikator kinerja

menurut bidang urusan penyelenggaraan tingkat sasaran (impact) dan tingkat

hasil (outcome), meliputi:

1) Tingkat capaian kinerja sasaran Kecamatan

Dalam rangka mewujudkan sinergitas antara Renstra Kecamatan Padang Utara Kota

Padang dengan dokumen RPJMD Tahun 2014 – 2019, maka dalam pelaksanaannya


VII-3

harus terdapat acuan yang dijadikan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan

kedepannya. Salah satu acuan pelaksanaan tersebut yaitu, Indikator Kinerja Utama

SKPD.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja

Satuan

Kondisi awal

target Kondisi Akhir

Renstra

2018 2019 2020 2021 2022 2023

2024

IKU Kecamatan Padang Utara

IKU

Kecamatan Padang Utara

Nilai IKM

Kecamatan Poin 77,00 83,00 84,75 85,00 85,25 86,75 87,00 87,00

Nilai SAKIP Kecamatan

Predikat BB - BB BB A A A A

Persentase peningkatan partisipasi

swadaya masyarakat

Persen 60 65 70 73 75 80 82 82

Indikator Kinerja lainnya

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

terhadap pelayanan

Poin 80,23 80,50 80,75 81,00 81,25 81,50 81,75 80,23

Nilai SAKIP Predikat BB - BB BB A A A A


VII-2

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Padang Utara


Kondisi Awal

Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun

Ke-

Kondisi Akhir

RENSTRA

Capaian

Tahun

2018

Target

Tahun

2019

2020 2021 2022 2023 2024

1. Meningkatkan

Penyelenggaraan

Pemerintahan, Pelayanan

Publik dan Pemberdayaan

Masyarakat di Kecamatan

Meningkatnya

kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan

kecamatan

Nilai Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Nilai 77 83,00 84,75 85,00 85,25 86,75 87,00 87,00


Meningkatnya Partisipasi

Masyarakat Dalam

Pembangunan

Kecamatan

Persentase

peningkatan

partisipasi

swadaya

masyarakat

%

45% 65

70

73 75 80 82

82


VII-2

Tabel 7.3

Indikator Kinerja Program Kecamatan Padang Utara Tahun 2019-2024

No PROGRAM INDIKATOR KINERJA

PROGRAM Satuan

Kondisi Awal Target Kinerja Program pada Tahun Ke-

Kondisi Akhir

RENSTRA

2024

Capaian

Tahun

2018

Target

Tahun

2019

2020 2021 2022 2023 2024

1. Program Pengembangan Kecamatan

Tingkat capaian kinerja sasaran Kecamatan

Persen

100 100 100 0 0 0 0 0

2. Program Pemberdayaan Masyarakat

Tingkat Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan

Persen

0 0 100 100 100 100 100 100

3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

Tingkat capaian kinerja sasaran Kecamatan

Persen

0 0 100 100 100 100 100 100


VIII-1

BAB VIII

P E N U T U P

Dalam pelayanan masyarakat, Pemerintah Kecamatan diharapkan dapat

memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan administrasi

pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Padang Utara Kota Padang tahun

2019-2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang berupa rangkaian rencana

tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai

selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun. Rencana Strategis mengandung visi, misi

tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh

jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Kecamatan Padang Utara.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Padang Utara tahun 2019-2024

merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga

digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan

lima tahunan. Rencana Strategis (Renstra) di susun sebagai acuan dalam pelaksanaan

kegiatan sebagai implementasi atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai unsur

perangkat daerah Kota Padang yang merupakan pelimpahan sebagian dari

kewenangan Pemerintah Kota Padang.

Melalui rencana strategis ini diharapkan sudah dapat memenuhi harapan

masyarakat walaupun tidak semua keinginan dapat terpenuhi karena pemerintah juga

memiliki keterbatasan khususnya dari segi pendanaan.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Padang Utara Kota Padang

tahun 2019-2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu

mendorong pencapaian visi Kota Padang 2019-2024 : “MEWUJUDKAN


PERDAGANGAN DAN PARIWISATA UNGGUL SERTA BERDAYA SAING”


Camat Padang Utara,

EDITIAWARMAN, S. Pd

Nip. 19741110 200212 1 008

KECAMATAN PADANG UTARA - PPID Kota Padang

Documents