KECAMATAN BANTIMURUNG

1 | Lkj Kecamatan Bantimurung

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

KECAMATAN

BANTIMURUNG

LKJ

Tahun 2019

Kecamatan Bantimurung


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu

Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga

penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kantor Camat BantimurungTahun

2019 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas

penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2019.

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Camat Bantimurung Tahun 2019

merupakancapaian akuntabilitas kinerja pada tahun ( pertama / kedua /

ketiga / keempat / kelima ) dalam masa RENSTRA Tahun 2016-2021 LKj

Tahun 2019 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA)Tahun 2019

yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2016-2021).

LKj Kantor Camat Bantimurung disusun berdasarkan pada

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2015. Penyusunan LKj Kantor Camat Bantimurung

Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi

dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Kantor Camat

Bantimurung Komitmen dalam penyusunan LKj Kantor Camat

Bantimurung, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur,

sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor

Camat Bantimurung untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Kantor Camat BantimurungTahun 2019 terdiri atas :

Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja

dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki

muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis,

dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Kantor Camat

Bantimurung. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan


aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa,

dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Kantor Camat

Bantimurung pada Tahun 2019, termasuk atas analisa efisiensi

penggunaan sumber daya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Kantor

Camat BantimurungTahun 2019 telah banyak membuahkan hasil yang

positif. Dari 10 (sepuluh) indikator kinerja utama,terdapat 6 (enam)

indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun

disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum

tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif

digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan

mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang.

Berkenaan dengan itu, LKj Kantor Camat BantimurungTahun 2019 ini,

dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan

menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek

perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun

koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih

Pakalu, 23 Januari 2020 CAMAT BANTIMURUNG

ASRUL RIFAI RACHMAN, S.STP

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19800112 200012 1 001


IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Kantor Camat Bantimurung melalui

penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang

dilakukan Kantor Camat Bantimurung untuk mendorong tata kelola

pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi

bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Kantor Camat

Bantimurung untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan

sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Kecamatan

Bantimurung Tahun 2019 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj

dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2015 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun

secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk

pertanggungjawaban atas kinerja Kantor Camat Bantimurung.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi

bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh

mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan

pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada

Tahun 2019 telah berhasil dicapai.


IKU yang kinerjanya mencapai 100% atau lebih besar dari

target yang ditetapkan untuk Tahun 2019 yaitu :

1. Cakupan Fungsi Manajemen OPD yang terlaksana dengan baik.

2. Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Kerja Aparatur.

3. Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai Bidang

Tugas dan Jabatannya.

4. Persentase Pembinaan terhadap Aparatur dan Masyarakat

tentang Pemerintahan Ideologi Negara.

5. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan,

Ketentraman, Keindahan).

6. Persentase Fasilitas Pelayanan Umum Masyarakat Kecamatan

yang berfungsi dengan baik.

Sedangkan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang lainnya

realisasinya dibawah 100% yaitu:

1. Persentase Aparatur yang memilki Kedisiplinan dalam

berpakaian.

2. Persentase Partisipasi dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat.

3. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosial dan

Keagamaan.

4. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap

sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi

perhatian bagi Kantor Camat Bantimurung ke depan. Pertama,


walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih

terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum

sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan ini terlihat nampak

dalam kondisi terkait.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan

sebagai pijakan bagi Kantor Camat Bantimurung di lingkungan

Pemerintah Kab. Maros dalam perbaikan pelayanan publik di tahun

yang akan datang.


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

IKTISAR EKSEKUTIF 3

DAFTAR ISI 6

BAB I PENDAHULUAN 9

1.1 Latar Belakang 9

1.2 Maksud dan Tujuan 10

1.3 Gambaran Umum Organisas 11

1.4 Isu Strategis 31

1.5 Struktur Organisasi 32

1.6 Komposisi SDM Organisasi 34

1.7 Inovasi Dalam Reformasi Sistem Akip

Dan Pengelolaan Kinerja 38

BAB II PERENCANAAN KINERJA 39

2.1 Rencana Strategis 39

2.1.1 Visi dan Misi 39

2.1.2 Tujuan 40

2.1.3 Sasaran 43

2.1.4 Program untuk Pencapaian Sasaran 47

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 49

2.3 Indikator Kinerja Utama 51

2.4 Rencana Anggaran Tahun 2019 53


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian IKU 56

3.2 Capaian Kinerja Organisasi 58

3.3 Realisasi Anggaran 64

BAB IV PENUTUP 69

LAMPIRAN:

Daftar Gambar :

Gambar 1.5 Struktur Organisasi 33

Gambar 1.6.1 Komposisi SDM berdasarkan Gender

34

Gambar 1.6.2

(a) Persentase PNS Menurut Jenjang Pendidikan 36

Gambar 1.6.2

(b) Perimbangan PNS Perjenjang Pendidikan dan

Terpilah Jenis Kelamin Tahun 2019 36

Gambar 1.6.3

Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural 38

Daftar Tabel :

Tabel 1.6.2 Komposisi PNS Menurut Jenjang

Pendidikan

35

Tabel 2.1.2 Tujuan dan Indikator Kinerja 41

Kantor Camat Bantimurung

Tabel 2.1.3 Sasaran dan Indikator Kinerja 45

Kantor Camat Bantimurung

Tabel 2.1.4 Program untuk Pencapaian

Sasaran Tahun 2019 47

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kantor


Camat Bantimurung Tahun 2019 49

Tabel 2.3 IKU Kantor Camat Bantimurung 51

Tabel 2.4.1 Rencana Belanja

Kantor Camat Bantimurung TA. 2019 53

Tabel 2.4.2 Alokasi per Sasaran TA. 2019 54

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja IKU

Kantor Camat Bantimurung TA. 2019 57

Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kerja 58

Tabel 3.3 Perbandingan antara Target dan Realisasi 59

Kinerja TA. 2019

Tabel 3.4 Perbandingan antara Capaian Kinerja

Tahun Ini 60

dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.5 Perbandingan Kinerja sampai dengan Tahun Ini 61

Dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019 66

Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 68

9 | L k j K e c a m a t a n B a n t i m u r u n g

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi

salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang

demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga

selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu

mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen

masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui

penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah danPeraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi


Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara

transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas

kinerja Kantor Camat Bantimurung.

Letak Geografis dan Topografi

Kedaaan Geografis Kecamatan Bantimurung Merupakan Daerah

bukan pantai yang sebagian besar berbentuk dataran, dari delapan

daerah wilayah administrasi yang ada merupakan topografi dataran

rendah dengan ketinggian rata – rata 500 meter di atas permukaan laut.


Luas Kecamatan Bantimurung sekitar 173.70 Km2, dengan batas

batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan Kec. Turikale dan Kec. Lau

Sebelah timur berbatasan dengan Kec. Cenrana

Sebelah utara berbatasan dengan Kec. Maros Utara dan

Kab. Pangkep

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Simbang

Kecamatan Bantimurung terdiri dari 6 Desa dan 2 Kelurahan Yang

terdiri dari :

1. Desa Alatengae

2. Desa Minasa Baji

3. Kelurahan Kalabbirang

4. Desa Tukamasea

5. Desa Mattoanging

6. Desa Mangeloreng

7. Desa Baruga

8. Kelurahan Leang – Leang

Penduduk kecamatan bantimurung Tahun 2017 sebanyak

30.036 jiea, yang terdiri dari Laki – laki sebanyak 14.573. Jiwa dan

perempuan sebanyak 15.463 jiwa. Rasio jenis kelamin ( sex ratio )

sekitar 94, hal ini merupakan bahwa dari setiap 100 orang perempuan

terdapat 94 laki – laki, penduduk terbanyak berada di Desa Alatengae

sebanyak 4.596 jiwa dan terkecil 2.347 jiwa berada pada Kelurahan


Leang – Leang dan kepadatan penduduk kecamatan sebesar 173

Jiea/Km2 yang mayoritas warganya berasal dari suku/etnis bugis

Makassar dan mayotitas pula beragama Islam.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun

anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target

kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan

membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi

pemerintah, yang dalam hal ini adalah Kantor Camat Bantimurung LKj

menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-

jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis

instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi

instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, LKj

tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota

selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Kantor Camat Bantimurung merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah

selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran

strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk

mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.


Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan

masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Kantor Camat

Bantimurung Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang

tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan

pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan

pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk

meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan

publik.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai

keberhasilan kinerja Kantor Camat Bantimurung, Kelembagaan

menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan

prasarana.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 24 tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan. Dan Peraturan

Bupati Maros, No. 85/XII/2008. Tentang Penjabaran Tupoksi, Uraian

Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kab. Maros.

1. C A M A T

Tugas pokok :

- Melaksanakan kewenangan Pemerintah yang di limpahkan

oleh Bupati Untuk menangani sebahagian urusan Otonomi


Daerah berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang

berlaku.

Fungsi :

a. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan tugas unit kerja;

b. Pemberian pembinaan, bimbingan dan petunjuk teknis dalam

organisasi;

c. Pengamanan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok

sekertariat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;

Uraian Tugas :

a. Merencanakan operasional kegiatan Camat sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas.

b. Membagi tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan

tugas kebawahan sesuai ketentuan untuk kelancaran tugas.

c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai

peraturan dan prosedur agar terhindar dari kesalahan.

d. Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai

tingkat kinerja yang diharapkan.

e. Melakukan pemberian rekomendasi yang sesuai dengan

tugas

f. Mengkoordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan

umum pemerintah kecamatan,ekonomi,dan kesejahtraan

rakyat,pemberdayaan masyarakat, desa dan


kelurahan,kententraman dan ketertiban umum,serta

pelayanan umum.

g. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan

rancangan anggaran Kecamatan.

h. Menyelenggarakan koordinasi pengendalian program dan

pelaksanaan dibidang pemerintahan,ekonomi dan

kesejahtraan rakyat pemberdayaan masyarakat desa dan

kelurahan,ketemtraman dan ketertiban umum serta

pelayanan umum.

i. Menyelenggarakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan

evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan

pemerintah kecamatan dan pertanggung jawaban pada

Bupati.

j. Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan kelurahan.

k. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang

lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan

pemerintah desa/kelurahan.

l. Mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui

tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta

memberikan penilaian prestasi kerja.

m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Camat dan memberikan

saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

perumusan kebijakan dan


n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh

atasan sesuai bidang tugasnnya untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas.

2. SEKRETARIS KECAMATAN

Tugas Pokok :

- Sekertaris camat yang mempunyai tugas membantu Camat

dalam mengoodinasikan kegiatan,memberikan pelayanan

teknis dan administrasi urusan umum dan

kepegawaian,keuangan serta penyusunan program.

Fungsi :

a. Pengoordinasikan pelaksanaan kegiatan

b. Pengelolaan urusan administrasi umum,asset dan

kepegawaian

c. Pengelolaan administrasi program dan keuangan

d. Pengoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan

dan penyajian data

e. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksanan dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinnya.

Uraian Tugas :

a. Merencanakan operasional kegiatan Sekertaris Camat

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.


b. Membagi tugas kepada bawahaan berdasarkan tugas dan

fungsi sesuai ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahaan

sesuai peraturan dan peraturan dan prosedur agar terhindar

dari kesalahan.

d. Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai

tingkat kinerja yang diharapkan.

e. Mengoordinir penyususn SOP setiap kegiatan yang telah

disusun oleh kepala subbagian.

f. Mengoordinir penyusunan SAKIP sebagai landasan laporan

kinerja pegawai.

g. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi

kepegawaian dan umum untuk menghasilkan pelayanan yang

maksimal.

h. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi

keuangan untuk menghasilkan pelayanan yang maksimal.

i. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan

administrasi program untuk menghasilkan pelayanan

maksimalkan.

j. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan

pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan

Kecamatan sehingga pembinaan dan ketatalaksanaan dapat

berjalan dengan lancar.


k. Melakukan Pemberian rekomendasi yang sesuai dengan

tugas

l. Mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui


memberikan penilaian prestasi kerja.

m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sekertaris Camat dan

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai

bahan perumusan kebijakan

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh

atasan sesuai bidang tugasnnya untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas.

3. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Tugas Pokok

- Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan yang

mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pelaksanaan

ketatausahaan yang meliputi perencanaan dan keuangan.

Uraian Tugas :

a. Merencanakan kegiatan subbagian perencanaan keuangan

berdasarkan rencana kerja kecamatan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas.


b. Membagi tugas tertentu dan memberikan petunjuk

pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai ketentuan

sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

c. Membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas

sesuai permasalahan yanh timbul agar pelaksanaan tugas

berjalan lancar;

d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai prosedur

dan bidang tugasnya;

e. Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai

tingkat kinerja yang diharapkan;

f. Menyusun SOP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

g. Menyiapkan bahan SAKIP Kecamatan sebagai landasan

laporan kinerja pegawai;

h. Mengoordinasikan, menghimpun dan menyiapkan bahan

serta melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan

dan anggaran;

i. Mengoordinasikan, menghimpun bahan dalam penyusunan

rancangan rencana strategis, rencana kerja, laporan

akuntabilitas kinerja dan perjanjian kinerja;

j. Mengumpulkan bahan pengusulan penyusunan rencana

anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan;


k. Menghimpun, menyajikan data dan informasi program

kegiatan Kecamatan;

l. Mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian

data berbasis teknologi informasi;

m. Mengumpulkan dan menyusun bahan penyusunan laporan

kegiatan tahunan;

n. Menyiapkan bahan dan mensosialisasikan ketentuan

peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan

petunjuk teknis penyusunan program dan pelaporan;

o. Menyiapkan bahan dan data untuk perhitungan anggaran

pokok dan anggaran perubahan;

p. Melakukan perivikasi kelengkapan administrasi permintaan

pembayaran;

q. Mengelola dan meneliti kelengkapan Uang Persediaan (UP),

Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU), pembayaran gaji,

tunjangan, dan penghasilan lainnya;

r. Mengoordinasikan penyusunan penganggaran Kecamatan;

s. Melakukan verifikasi harian dan pertanggungjawaban

keuangan;

t. Menyusun akuntansi penerimaan dan pengeluaran keuangan;

u. Menyiapkan bahan dan penyusunan laporan keuangan;

v. Menyusun realisasi perhitungan anggaran;


w. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan

menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;

x. Mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui


memberikan penilaian prestasi kerja;

y. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas subbagian Perencanaan

dan Pelaporan dan memberikan saran pertimbangan kepada

atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

z. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh

atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas.

4. Kasubbag Umum, Asset dan Kepegawaian

Tugas pokok :

- Kepala Subbagian Umum, Asset dan Kepegawaian yang

mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pelaksanaan

ketatausahaan yang meliputi Administrasi Umum, Asset dan

Kepegawaian.

Uraian Tugas :

a. Merencanakan kegiatan Subbagian Umum, Asset dan

Kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan

tanggungjawab sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;



sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai

profesionalisme;









h. Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;

i. Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah

kecamatan masuk dan keluar;

j. Menata dan melakukan pengarsipan naskah Kecamatan;

k. Mempersiapkan pelaksanaan rapat Kecamatan;

l. Mengelola urusan rumah tangga, serta prasarana dan sarana

Kecamatan;

m. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengelolaan

pengadaan barang dan jasa Kecamatan;

n. Mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan, kebersihan

dan keamanan Kecamatan ;


o. Inventarisasi dan pengarsipan data kepegawaian dan data

jabatan Kecamatan;

p. Menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir

pegawai;

q. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas

dan perjalanan dinas pegawai;

r. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi

kegiatan organisasi dan tatalaksana;

s. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi

jabatan, dan besetting pegawai;

t. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian

dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;

u. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan,

peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan

pegawai;

v. Mengembangkan penerapan sistem informasi kepegawaian

berbasis teknologi informasi;

w. Menghimpun dan mensosialisasikan ketentuan peraturan

perundang-undangan meliputi pengadaan barang dan jasa

serta kepegawaian;

x. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan,

pemeliharaan dan penghapusan barang, administrasi

pendistribusian serta daftar inventarisasi barang;


y. Menyusun laporan barang inventaris Kecamatan;

z. Mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui



aa. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum, Asset

dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan

kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

bb. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan

oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Seksi Pelayanan Umum

Tugas Pokok :

- Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam

merumuskan kebijakan, perencanaan, mengoordinasikan,

membina dan mengendalikan kegiatan di bidang pelayanan

umum yang meliputi inventarisasi data kekayaan

desa/kelurahan, dan sarana prasarana desa, kebersihan

lingkungan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

Uraian Tugas:

a. Merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Umum sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas;






profesionalisme;









h. Memberikan pelayanan berupa rekomendasi yang sesuai

dengan tugas dan fungsinya;

i. Melaksanakan pembinaan dan memberikan pelayanan

administrasi kepada Pemerintah Desa/Kelurahan yang

meliputi pelayanan umum untuk kelancaran pelaksanaan

tugas;

j. Melakukan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan

pelayanan umum Kecamatan, Kelurahan, dan Desa;


k. Mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui



l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Umum

dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai

bahan perumusan kebijakan;

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh


pelaksanaan tugas.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pokok :

- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh

Kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan pembinaan,

koordinasi, monitoring, evaluasi dan penyusunan rencana

dan terciptanya ketentraman dan ketertiban umum diwilayah

Kecamatan dan Kelurahan.

Uraian Tugas :

a. Merencanakan kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;






profesionalisme;









h. Mengoordinir pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka

menjaga ketentraman dan ketertiban umum dalam setiap

aktifitas masyarakat di wilayah Kecamatan melaksanakan

pemberian rekomendasi yang sesuai dengan tugas;

i. Melaksanakan penertiban bersama dengan Satuan Tugas

(SATGAS) Polisi Pamong Praja (POL PP) terhadap

pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta

peraturan perundang-undangan lainnya di Kecamatan;

j. Mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui




k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Ketentraman dan

Ketertiban Umum dan memberikan saran pertimbangan

kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh


pelaksanaan tugas.

7. Seksi pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi

yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat

dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan,

pengoordinasian, pembinaan, pengendalian kegiatan di

bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- Merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat

sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

- Membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan


- Membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas


profesionalisme;

- Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai prosedur


- Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai

tingkat kinerjayang diharapkan;


- Menyusun SOP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-


- Menyiapkan bahan SAKIP Kecamatan sebagai landasan


- Menyusun konsep dan melaksanakan pembinaan

pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan dengan

mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam

pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;

- Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data swadaya,

lingkungan hidup dan gotong royong pembangunan desa dan

kelurahan di wilayah masing-masing Kecamatan;

- Melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan sumber

daya aparatur perangkat desa, lembaga desa dan

masyarakat;

- Mengoordinir pelaksanaan lomba-lomba penilaian desa dan

kelurahan;

- Melakukan pembinaan dan pelatihan di bidang peningkatan

sumber daya masyarakat desa dan kelurahan;

- Melaksanakan pemberian rekomendasi yang sesuai dengan

bidang tugas;

- Mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui




- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan

Masyarakat dan memberikan saran pertimbangan kepada


- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh


pelaksanaan tugas.

8. Seksi Pemerintahan

Tugas Pokok:

- Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang

mempunyai tugas melakukan pembinaan idiologi Negara dan

kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan beragama,

pengoordinasian kegiatan instansi pemerintah, pembinaan

administrasi Kelurahan serta pembinaan administrasi

kependudukan.

Uraian Tugas:

a. Merencanakan kegiatan Seksi Pemerintahan sebagai

pedoman dalam melaksanakan tugas;





profesionalisme;










h. Menyusun rencana pengoordinasian kegiatan Unit Pelaksana

Teknis (UPT) instansi pemerintah di Kecamatan;

i. Memberikan fasilitas kegiatan penataan Kecamatan;

j. Memberikan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan

kerukunan hidup antar umat beragama;

k. Memberikan pembinaan dan pelayanan administrasi

kependudukan;

l. Melaksanakan pemberian rekomendasi yang sesuai dengan

bidang tugas;

m. Mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui



n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan

Masyarakat dan memberikan saran pertimbangan kepada



o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh


pelaksanaan tugas.

9. Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Tugas Pokok:

- Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh

Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan pembinaan,

koordinasi, monitoring, evaluasi dan penyusunan rencana

dan penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan fasilitasi

kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan.

Uraian Tugas:

a. Merencanakan kegiatan Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan

Rakyat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;





profesionalisme;










h. Menyusun rencana pengoordinasian kegiatan Unit Pelaksana

Teknis (UPT) instansi pemerintah di Kecamatan;

i. Menyusun pembinaan kegiatan pembinaan kemasyarakatan ;

j. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan organisasi soisal

kemasyarakatan dan lembaga sosial swadaya masyarakat (

LSM ) ;

k. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana

alam diwilayah kecamatan ;

l. Melaksanakan penanggulangan masalah sosial ;

m. Mengumpulkan bahan dan data kegiatan program

pendidikan masyarakat ;

n. Melaksanakan pembinaan kesehatan masyarakat dan

lingkungan ;

o. Melaksanakan kegiatan generasi muda, keolahragaan ,

kepramukaan serta peranan wanita ;

p. Melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi dan

perizinan yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsi ;

q. Memberikan pertimbangan dan saran berdasarkan

penyusunan tugas pokok ;


r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi

kesejahteraan sosial dan memberikan saran pertimbangan

kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan ;

s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh


pelaksanaan tugas;

1.4 ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang dihadapi Kantor Camat Bantimurung yang

dituangkan dalam Renja Tahun 2019 adalah :

Sumber daya manusia yang memadai baik administrasi dan

tekhnis.

Dukungan anggaran, sarana dan prasarana dan stakeholder

dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Kecamatan

Bantimurung.

Kelembagaan dan Pemerintahan Desa terlaksana dengan baik.

Konsisten dan komitmen kebersamaan dalam melaksanakan visi

dan misi melalui kebijakan daerah.

Peningkatan koordinasi yang sinergis dalam pengelolaan

penyediaan data dan informasi.

Peningkatan sosialisasi, pembinaan dan monitoring evaluasi

serta koordinasi dalam peningkatan pembangunan di wilayah

Kecamatan Bantimurung.


1.5 STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT BANTIMURUNG

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Bantimurung dapat

dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.5 Struktur Organisasi


STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR CAMAT BANTIMURUNG KABUPATEN MAROS

SEKRETARIAT CAMAT

MUHAMMAD ARIS, S.Sos,M.Si

Nip.197007172000031006

CAMAT

ASRUL RIFAI RACHMAT, S.STP

Nip.19800112 200012 1 001

SUBBAGIAN UMUM,ASSET DAN

KEPEGAWAIAN

ANDI AMRULLAH PALINRUNGI,SPT

Nip.19771029 201501 1 001

SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN

KEUANGAN

SYAMSINAR, S.Sos

Nip.19820518 200901 2 009

SEKSI EKONOMI DAN KESRA

MUHAMMAD ABRI HARUN, SE

Nip.196710041987031002

SEKSI PEMERINTAHAN

IBRAHAMI,S.Sos Nip.196209211993121001

SEKSI PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

ARIFIN, S.Sos Nip.196507171989031018

SEKSI KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

PALATEHANG, SH Nip.197204032007011029

SEKSI PELAYANAN UMUM

FAISAL, S.Ag

Nip : 197412112001121003


1.6 KOMPOSISI SDM ORGANISASI

❶ Komposisi SDM Berdasarkan Gender

Tahun 2019 jumlah ASN pada Kantor Camat Bantimurung

adalah 59 orang PNS yang terdiri atas laki-laki 33 orang dan

perempuan 26 orang. Data ini menunjukkan bahwa jumlah ASN

laki-laki lebih dominan daripada jumlah ASN perempuan.

Gambar 1.6.1

Komposisi SDM Berdasarkan Gender

❷ Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros pada Tahun

ASN Laki-laki = 33

ASN Perempuan = 26

PEGAWAI KANTOR CAMAT BANTIMURUNG

Laki-laki

Perempuan


2019 dengan jumlah ASN 59 orang PNS dengan tingkat pendidikan

sebagai berikut:

Tabel 1.6.2

Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

NO PENDIDIKAN

JUMLAH PNS TOTAL

Laki-Laki Perempuan Jumlah Persen

(%)

1 Sekolah Dasar (SD) -- -- -- --

2 Sekolah Menengah

Pertama (SMP) -- -- -- --

3 Sekolah Menengah Atas /

Umum (SMA / SMU) 9 13 22 37.28%

4 Diploma 3 (D.3) 1 2 3 5.08 %

5 Strata Satu (S.1) 22 11 33 55.93%

6 Strata Dua (S.2) 1 - 1 1.69%

7 Strata Tiga (S.3) - - - -

JUMLAH 33 26 59 100%

Pada tabel 1.6.2 di atas menunjukkan bahwa ASN Kantor Camat

Bantimurung Kabupaten Maros berdasarkan tingkat pendidikan terdiri

atas : SD tidak ada, SMP tidak ada, SMA/SMU dan sederajat sebanyak

37.28%, Diploma 3 (D.3) sebanyak 5.08 %, Strata Satu (S.1) sebanyak

55.93%, Strata Dua (S.2) sebanyak 1.69%, Strata Tiga (S.3) tidak ada.

Gambar 1.6.2.a

Persentase PNS Menurut Jenjang Pendidikan


SMP--

SMA/SMU37.28%

S.155.93%

S.21.69%

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kecamatan Bantimurung Kab.

Maros Tahun 2018

SMP

SMA/SMU

Strata Satu (S.1)

Strata Dua (S.2)


Gambar 1.6.2.b

Perimbangan PNS per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis

Kelamin Tahun 2019

❸ Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

ASN Kantor Camat Bantimurung Kabupaten Maros menurut Jenjang

Eselon terdiri dari :

Eselon III/A : 1 Orang

Eselon III/B : 1 Orang

Eselon IV/A : 7 Orang

Eselon IV/B : 10 Orang

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SMP SMA/SMU S.1 S.2

Laki-Laki

Perempuan


Gambar 1.6.3

Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural

1.7 INOVASI DALAM REFORMASI SISTEM AKIP DAN

PENGELOLAAN KINERJA

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan

kinerja pelayanan publik. Karenanya, berbagai inovasi juga telah

dikembangkan oleh Kantor Camat Bantimurung. Salah satu inovasi yang

dikembangkan adalah membuat spanduk pelayanan prima,

memberikan kuesioner tingkat kepuasan masyarakat.

00.10.20.30.40.50.60.70.80.9

1

Laki-Laki

Perempuan


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGISKANTOR CAMAT BANTIMURUNG

2.1.1 VISI DAN MISI

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka

pembangunan strategis Kantor Camat Bantimurung untuk periode 5

tahun. Sebagai dokumen perencanaan yangmemuat penjabaran visi,

misi, tujuan, sasaran dan program SKPD, RENSTRAberpedoman kepada

Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD).

Sebagai penerjemahan kebijakan Bupati sebagai Kepala

Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi

perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan

tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Kantor Camat

Bantimurung yang tertuang dalam RENSTRA tersebut.

VISI :

" MAROS LEBIH SEJAHTERA 2021 "

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan

jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap

sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis

yang berkembang maka dirumuskan Visi Bupati/Wakil Bupati Maros

periode 2016-2021 adalah “Maros Lebih Sejahtera 2021”. Kondisi


masyarakat Kabupaten Maros pada tahun 2021 yang lebih baik dari

kondisi sekarang pada semua aspek kehidupan, yang ditandai dengan

terpenuhinya hak dasar masyarakat, tersedianya infrastruktur dasar

pendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah yang lebih

berkualitas dan merata, serta terjaminnya penyelenggaraan

pemerintahan dalam kerangka Good Governance and Clean

Government.

MISI :

“MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK “

Membangun dan mengembangkan sistem prosedur serta

kerja birokrasi berbasis tekhnologi informasi yang meliputi

peningkatan fungsi perencanaan dan penganggaran berbasis

kelitbangan, peningkatan kualitas dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah, penataan organisasi dan

tatalaksana, penataan manajemen SDM dan penguatan sistem

akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Menyediakan pelayanan publik yang berbasis pada

tekhnologi informasi yang integratif dan inovatif.

“ MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT “

Meningkatkan kualitas dan aksebilitas masyarakat terhadap

peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia masyarakat

yang meliputi pendidikan kesehatan serta daya beli.


2.1.2 TUJUAN

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak

dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai

berikut:

1. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Secara Terpadu

2. Meningkatkan Taraf hidup penduduk, baik sebagai individu

maupun sebagai

3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanan

Pembangunan

4. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Di

Kecamatan

5. Meningkatkan Pembinaan Dan Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Di Kecamatan

6. Meningkatkan Pembinaan Dan Pemberdayaan Kesejahteraan

Sosial

7. Mewujudkan Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Fasilitas

Pelayanan Umum.

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan

strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:


NO SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA

1. Meningkatnya Keberhasilan Pelaksanaan Program Ekonomi Kemasyarakatan di Kecamatan Bantimurung

Jumlah Pelaksanaan Program Ekonomi Kemasyarakatan Yang dilaksanakan di Kecamatan Bantimurung

2. Meningkatnya Keberhasilan Pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Kecamatan Bantimurung

3. Meningkatkatnya Realisasi Target Pajak Daerah di Kecamatan Bantimurung

4. Meningkatnya Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Bantimurung

5. Meningkatnya Peraturan Perundang – Undangan Yang dilaksanakan di Wilayah Kecamatan Bantimurung

6. Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk di Wilayah Kecamatan Bantimurung

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

2.1.3 SASARAN

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran

yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Secara Terpadu

Sasaran :

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perijinan

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Non Perijinan

Tercapainya Target Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan

Bangunan Di Kecamatan

Terpenuhinya Pelayanan Kebersihan Dan penyehatan

Lingkungan


Tujuan 2 : Meningkatkan Taraf hidup penduduk,baik sebagai individu

maupun sebagai masyarakat Sasaran :

Terpenuhinya Pemeliharaan Ketentraman Dan Ketertiban

Masyarakat

Terlaksananya Operasional Patroli Keamanan

Lingkungan

Terpenuhinya Penyelesaian Kasus Ketentraman Dan

ketertiban Di

Kecamatan

Terwujudnya Penegakan Perda di masyarakat Kecamatan

Tujuan 3 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanan

Pembangunan Sasaran :

Meningkatnya Partisipasi masyarakat pada Pelaksanaan

Musrenbang

MeningkatnyaPembinaan lembaga /organisasi

Masyarakat

Tujuan 4 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Di

Kecamatan

Sasaran :

Terselenggaranya Koordinasi Forkopimda di Kecamatan

Terlaksananya Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini

Masyarakat di Kecamatan

Meningkatnya Pelibatan Masyarakat Dalam Kegiatan

Peringatan HUT Kemerdekaan RI

Tujuan5 : Meningkatkan Pembinaan Dan Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Di Kecamatan

Sasaran :


Terselenggaranya Tudang Sipulung (Appalili)

Terselengaranya Pembinaan usaha usaha ekonomi

produktif masyarakat di kecamatan

Tujuan 6 : Meningkatkan Pembinaan Dan Pemberdayaan

Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Sasaran :

Terselenggaranya Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

Terelenggaranya Kegiatan Amaliah Ramadhan Dan

Pengajian Rutin di Kecamatan

Terwujudnya Pembinaan Olahraga Dan Kepemudaan

Tingkat Kecamatan

Terciptanya Lingkungan Yang Bersih dan Sehat

Tujuan 7 : Mewujudkan Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Fasilitas

Pelayana Umum

Sasaran :

Tersedianya Jalur Hijau/Ruang Terbuka Hijau

Kecamatan


Tabel 2.1.3

Sasaran Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Bantimurung

SASARAN INDIKATOR SATUAN KONDISI

AWAL

TARGET

AKHIR

RENSTRA

Partisipasi masyarakat

dalam kegiatan ekonomi ,sosial dan keagamaan

Persentase partisipasi

masyarakat dalam kegiatan ekonomi

masyarakat

Persen 12.5 16.25


masyarakat dalam kegiatan

sosial dan keagamaan

Persen 100 100

Meningkatnya Pembinaan

dan pemberdayaan kmasyarkat dalam pembangunan


masyarakat dalam proses

pembagunan

Persen 10 20

Meningkatnya tata kelola birorasi kecamatan

Nilai

Akuntabilitas

Kinerja

Nilai

Sakip C B

Memningkatnya kulaitas pelayanan tingkat kecamatan

Nilai Kapasitas Organisasi

Nilai

Survey 3,00 3,00

Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Tingkat penyelesaian K3 (ketertiban,

ketentraman, keindahan)

IKM 3,25 3,29

Meningkatnya

penyelenggraan urusan pemerintahan di

kecamatan

Persentase

fasilitas pelayanan

umum masyarakat yang berfungsi

dengan baik

Persen 78.57 85.71

Persentase PAD PBB Terhadap

target yang ditetapkan

Persen 97 100


2.1.4 PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang yang telah

ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapainya kemudian

dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-

program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing

sasaran Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 2.4.1

Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019

SASARAN PROGRAM PENDUKUNG

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat

dalam Kegiatan Ekonomi, Sosial dan

Keagamaan

1.

Program Pembinaan dan

pemberdayaan ekonomi masyarakat

Kecamatan

2

Program Pembinaan Dan

Pemberdayaan Masyarakat Dalam

Bidang Sosial Dan Keagamaan

3 Program Peningkatan Partisipasi dan

pemberdayaan masyarakat

4.

Program optimalisasi

Penyelenggaraan pemerintahan

umum di Kecamatan

5.

Program Optimalsasi

Penyelenggaraan Pemerintahan

Umum di Kecamatan

Meningkatnya Pembinaan dan

Pemberdayan Masyarakat Dalam

Pembangunan

1.

Program Peningkatan Partisipasi dan

Pemberdayan Masyarakat

2.

Program Optimalsasi


Umum di Kecamatan

Meningkatnya Tata Kelola Borokrasi

Kecamatan

1. Program Penyediaan Dukungan

Manajemen Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kedisiplinan

Aparatur

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tingkat

Kecamatan 1.

Program Penyelenggaraan

Pelayanan Masyarakat

Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan 1. Program Penyelenggaraan


Pemerintahan di Kecamatan Pelayanan Masyaraka

2.

Program Pengelolaan Sarana dan

Prasarana Fasilitasi Pelayanan

Masyarakat

3.

Program Optimalisasi


Umum di Kecamatan.

Meningkatnya Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat

1.

Program Penyelenggaraan

Ketertiban dan Ketentraman Umum

Masyarakat

2.

Program Optimalisasi


Umum di Kecamatan.

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan /

kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja

yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis,

indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran.

Penyusunan PK 2019 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA,

RENCANA KERJA (RENJA )2019, IKU dan APBD. Kantor Camat

Bantimurung telah menetapkan PK sebagai berikut:


Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Bantimurung

SASARAN INDIKATOR SATUAN KONDISI

AWAL

TARGET

AKHIR

RENSTRA

Partisipasi masyarakat dalam

kegiatan ekonomi ,sosial dan keagamaan


masyarakat dalam kegiatan ekonomi masyarakat

Persen 12.5 16.25

Persentase partisipasi masyarakat dalam

kegiatan sosial dan keagamaan

Persen 100 100

Meningkatnya Pembinaan dan pemberdayaan kmasyarkat dalam

pembangunan


masyarakat dalam proses pembagunan

Persen 10 20

Meningkatnya tata kelola birorasi kecamatan

Nilai

Akuntabilitas

Kinerja

Nilai

Sakip C BB

Memningkatnya kulaitas

pelayanan tingkat kecamatan Nilai Kapasitas

Organisasi Nilai

Survey 3,00 3,00

Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Tingkat penyelesaian K3 (ketertiban,

ketentraman, keindahan)

IKM 3,25 3,28

Meningkatnya

penyelenggraan urusan pemerintahan di kecamatan

Persentase

fasilitas pelayanan umum masyarakat yang

berfungsi dengan baik

Persen 78.57 85

Persentase PAD PBB Terhadap target yang ditetapkan

Persen 97 82.14


2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan

organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil

berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi

organisasi. Kantor Camat Bantimurung telah menetapkan IKU sebagai

berikut:

Tabel. 2.2

IKU KECAMATAN BANTIMURUNG

NO TUJUAN SASARAN

INDIKATOR KINERJA SASARAN

sATU

AN TOLAK

UKUR

TARGET KINERJA PADA

TAHUN KE -

1 2 3 4 5

1. Meningkatka

n peran

pemerintah

kecamatan

Bantimurung

dalam

peningkatan

kesejahteraa

n

masyarakat

Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam kegiatan

ekonomi ,sosial

dan keagamaan

Persentase

partisipasi

masyarakat

dalam

kegiatan

ekonomi

masyarakat

12.

5

13.

75 15

16.2

5 16.25

perse

n

Persentase

partisipasi

masyarakat

dalam

kegiatan

sosial dan

keagamaan

10

0

10

0

10

0 100 100

perse

n

Meningkatnya

Pembinaan dan

pemberdayaan

kmasyarkat

dalam

pembangunan

Persentase

partisipasi

masyarakat

dalam proses

pembagunan

10 13.

33

16.

67 20 20

perse

n

Meningkatnya

tata kelola

birorasi

Nilai

Akuntabilitas

Kinerja

C C C

C CC B

Nilai

Sakip


kecamatan Nilai Kapasitas

Organisasi

3,0

0

3,0

0

3,0

0 3,00 3,00

Memningkatnya

kulaitas

pelayanan

tingkat

kecamatan

Indeks

kepuasan

masyarakat

Kecamatan

3,2

5

3,2

6

3,2

7 3,28 3,29

Nilai

Surve

y

Meningkatnya

ketentraman dan

ketertiban

masyarakat.

Tingkat

penyelesaian

K3

(ketertiban,

ketentraman,

keindahan)

25 50 75 85 85 IKM

meningkatnya

penyelenggraan

urusan

pemerintahan di

kecamatan

Persentase

fasilitas

pelayanan

umum

masyarakat

yang

berfungsi

dengan baik

78.

57

79.

29 80

82.1

4 85.71

Perse

n

Persentase

PAD PBB

Terhadap

target yang

ditetapkan

97 98 99 100 100 Perse

n

2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Camat

Bantimurung maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk

dibelanjakan padaTahunAnggaran 2019adalah sebesarRp.

3.024.369.200,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak

Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja

Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di

bawah ini.


Tabel 2.4.1

Rencana Belanja Kantor Camat Bantimurung TA.2019

No Uraian Rencana(Rp) %

1. Belanja Tidak Langsung 3.256.406.700,- 96.14

2. Belanja Langsung 2.412.263.400,- 99.25

Jumlah 5.668.670.100,-

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2019 yang dialokasikan

untuk membiayai program-program yang langsung mendukung

pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.2

Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2019

SASARAN INDIKATOR ANGGARAN

(Rp)

PERSENT

ASE

ANGGAR

AN

Meningkatnya Pelayanan

administrasi perkantoran

Cakupan Fungsi

Manajemen OPD yang

terlaksana dengan Baik

278.167.400,- 92,13 %

Meningkatnya kualitas

sarana dan prasarana

aparatur

Persentase

Ketersediaan sarana

Prasarana Kerja

aparatur

20.000.000,- 100 %

Meningkatnya disiplin

aparatur

Persentase Aparatur

yang memiliki

kedisiplinan dalam

berpakaian

15.900.000,- 15.9%

Meningkatnya Mutu

Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan

Masyarakat 382.525.000,- 97.85 %


Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar

Rp. 2.412.263.400,- dengan Realisasi Belanja Sebesar

Rp. 2.319.170.800,- dengan Persentase Belanja Kegiatan Adalah

( 96.14 % )

Meningkatnya Penyelesain

pelanggaran K3 ( ketertiban,

ketemtraman, keindahan

Kecamatan

Tingkat Penyelesaian

Pelanggaran K3

(Ketertiban,

Ketemtraman,

Keindahan) Kecamatan

53.570.000,- 73,49 %

Persentase Partisipasi

Masyarakat dalam proses

pembagunan


Masyarakat dalam

Proses Pembangunan

15.550.000,- 100%

Meningkatnya pembinaan

aparatur dalam masyarakat

tentang Idelogi Negara

Persentase Pembinaan

terhadap Aparatur dan

Masyarakat tentang

Ideologi Negara

5.200.000,- 100%

Meningkatny apartisipasi


ekonomi masyarakat


Masyarakat dalam

Kegiatan Ekonomi

Masyarakat

14.200.000,- 76.48%

Meningkatnya partisipasi


social dan keagamaan


Masyarakat dalam

Kegiatan Sosial dan

Keagamaan

104.187.500,0 87.89%

Meningkatnya fasilitas

pelayanan umum masyarakat

yang berfungsi dengan baik

Persentase Fasilitas

Pelayanan Umum

Masyarakat yang

berfungsi dengan Baik

1.426.188.500,- 99.68%

TOTAL 2.412.263.400,- 96.14 %


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN IKU

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari

perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan

mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi

organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan

akuntabilitas/ pemberi amanah.

Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros selaku pengembang

amanah masyarakat Kabupaten Maros melaksanakan kewajiban

berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Maros yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang

terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai

tingkat pencapaian Sasaran dan Program/ Kegiatan, baik keberhasilan-

keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun

2019.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan

sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan

kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan


kinerja Kantor Camat Bantimurung Kabupaten Maros Tahun 2019 ini

akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung

pencapaian kinerja sasaran dalam RENSTRA Kantor Camat Bantimurung

Kabupaten Maros. Pencapaian kinerja IKU Kantor Camat Bantimurung

Kabupaten Maros secara ringkas digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pencapaian Kinerja IKU Kantor Camat Bantimurung

Tahun 2019

No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai Indeks

3,25 83.64 83.64

2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran

K3 (Ketertiban, Ketemtraman, Keindahan) Kecamatan

persen

100 99.32 99.32

3. Persentase Partisipasi Masyarakat

dalam Proses Pembangunan persen 4,18 100 100

4.

Persentase Pembinaan terhadap

Aparatur dan Masyarakat tentang

Ideologi Negara persen 100 97.68 97.68

5.

Persentase Partisipasi Masyarakat

dalam Kegiatan Ekonomi

Masyarakat persen 4,81 100 100

6.

Persentase Partisipasi Masyarakat

dalam Kegiatan Sosial dan

Keagamaan persen 8,37 100 100

7.

Persentase Fasilitas Pelayanan

Umum Masyarakat yang berfungsi

dengan Baik persen 100 98.38 98.38

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis

dalam RenstraKantor Camat Bantimurung Kabupaten Maros Tahun

2016-2021 sebanyak 7indikator, dan dari jumlah tersebut dapat dibagi


berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.2

Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.

INTERVAL NILAI

REALISASI

KINERJA

KRITERIA PENILAIAN

REALISASI KINERJA KODE

1. 91 < Sangat Tinggi ST

2. 76 < 90 Tinggi T

3. 66 < 75 Sedang S

4. 51 < 65 Rendah R

5. < 50 Sangat Rendah SR

Dari Tabel IKU di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 43

persen telah memenuhi kriteria sangat memuaskan, 57 persendengan

kriteria tidak memuaskan. Analisis keberhasilan dan kegagalan

pencapaian IKU OPD Kantor Camat Bantimurung Kabupaten Maros

Tahun 2019 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran

strategis di bawah.

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum OPD

Kantor Camat Bantimurung Kabupaten Maros Tahun 2019 dapat

dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang

telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat


sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan tahun

2019 dengan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-

masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

SASARAN 1 : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih Dan

Akuntabel

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah

ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target

kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan

dalam tabel dibawahselanjutnya akan dipergunakan untuk

mengukur kinerja Kantor Camat Bantimurung untuk tahun 2019.

Pencapaian Indikator tahun 2019 secara ringkas ditunjukkan oleh

tabel berikut ini:

Tabel 3.3

Perbandinganantara target dan realisasi kinerja Tahun 2019

SASARAN INDIKATOR KINERJA

UTAMA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN

1.

Meningkatnya

Partisipasi

Masyarakat Dalam

kegiatan Sosial

Keagamaan

1.

Persentase

Partisipasi

Masyarakat Dalam

kegiatan Ekonomi

Masyarakat

Persen 16,25 16,25 16,20 %

Persentase

Partisipasi

Masyarakat Dalam

Kegiatan Sosial

Keagmaan

Persen 100 100 95 %

2.

Meningkatnya

Pembinaan dan

Pemberdayaan

Masyarakat Dalam

Pembangunan

2.

Persentase

Partisipasi

Masyarakat Dalam

Proses

Pembangunan

Persen 20 20 15 %

3.

Meningkatnya Tata Kelola

Birokrasi

Kecamatan

3.

Nilai Akuntabilitas Kinerja

Nilai Sakip

A C BB

2. Nilai Kapasitas

Organisasi 3,00 3,00 100

4.

Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

Tingkat

Kecamatan

4.

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Nilai

Survey 3,28 3,28 3,00 %


5.

Meningkatnya

Ketentraman dan

Ketertiban

Masyarakat

5.

Tingkat

Penyelesaian K3 (

Ketertiban,

Ketentraman dan

Keindahan )

IKM 85 85 80 %

6.

Meningkatnya

Penyelenggaraan

Urusan

Pemerintahan di

Kecamatan

6.

Persentase

Fasilitasi Pelayanan

Umum Masyarakat

Yang Berfungsi

Dengan Baik

Persen 82,14 82,14 82 %

6.

Persentase PAD

PBB Terhadap

Target Yang di

Tetaokan

Persen 100 100 95 %

Dari 7 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 3

indikator kinerja sasaran mencapai target dan 4 indikator kinerja

sasaran yang tidak mencapai target. Tetapi secara umum rata-rata

pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan public

dan Meningkatnya kualitas hidup masyarakat ini telah

mencapai target yaitu dengan capaian 100 persen.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun

lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.4

NO Indikator Kinerja Capaian (%)

2016 2017 2019

1. Indeks Kepuasan Masyarakat 83.64 83.64 83.64

2.

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (

Ketertiban, Ketentraman, Keindahan )

Kecamatan

99.32 99.32 99.32

3. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam

Proses Pembangunan 100 100 100

4.

Persentase Pembinaan Terhadap

Aparatur dan Masyarakat Tentang

Ideologi Negara

97.68 97.68 97.68

5. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam

Kegiatan Ekonomi Masyarakat 100 100 100

6. Persentase Partisipasi Masyarakat Dam

Kegiatan Sosial Keagamaan 100 100 100

7. Persentase Fasilitasi Pelayanan Umum

Masyarakat Yang Berfungsi Dengan Baik 98.38 98.38 98.38

Rata – Rata Capaian 49.89 53.49 55.43


Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun

terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran

Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabelini

mengalami peningkatan. Rata-rata capaian kinerja tahun 2019

mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu

dari 53,49 persen pada tahun 2018 meningkat menjadi 55,43 persen

pada tahun 2019 atau mengalami peningkatan sebesar 1,94 persen.

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan

strategis organisasi.

Tabel 3.5

Indikator Kinerja Satuan

Kondisi

kinerja

target

jangka

menengah

Rata-rata

realisasi

sampai

dengan

tahun ini

Capaian

(%)

1. Cakupan

Fungsimanajemen OPD

yang terlaksana dengan

baik

persen 100 81,44 81,44

2. Persentaseketersediansar

anadanprasarana persen 100 92 92

3. PersentaseAparatur yang

memilikikedisiplinandala

mberpakaian

persen 100 100 100

4. Indeks Kepuasan

Masyarakat Nilaiind

eks

3,25 2,97 91,38

5. Tingkat Penyelesaian

Pelanggaran K3

(Ketertiban,Ketemtraman,

Keindahan) Kecamatan

persen 100 100 100

6. Persentase Partisipasi

Masyarakat dalam Proses

Pembangunan

persen 4,18 0,83 19,85

7. Persentase Pembinaan

terhadap Aparatur dan

Masyarakat tentang

Ideologi Negara

persen 100 42,77 42,77

8 Persentase

PartisipasiMasyarakat

dalam Kegiatan Ekonomi

Masyarakat

persen 4,18 0,97 20,16


Indikator Kinerja Satuan

Kondisi

kinerja

target

jangka

menengah

Rata-rata

realisasi

sampai

dengan

tahun ini

Capaian

(%)

9. Persentase Partisipasi

Masyarakat dalam

Kegiatan Sosial dan

Keagamaan

persen 8,37 0,54 5,26

10

Persentase Fasilitas

Pelayanan Umum

Masyarakat yang

berfungsi dengan Baik

persen 100 100 100

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja

sampai dengan tahun 2019 terhadap target kinerja jangka menengah

yang terdapat dalam Renstra OPD Kantor Camat Bantimurung, maka

terdapat 3 indikator yang telah mencapai target jangka menengah dan

2 indikator yang belum mencapai taget jangka menengah namun kedua

indikator yang belum mencapai target tersebut dioptimalkan agar di

tahun 2019 (tahun terakhir periode Renstra Kecamatan Bantimurung

Kabupaten Maros) target tersebut dapat dicapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada

sasaran Meningkatnya fungsi manajemen pelayanan OPD dengan

terlaksananya Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur dan Pengelolaan

Sampah Kecamatan di tahun 2019 Berupa :

1. Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan Publik Tingkat

Kecamatan ( Dana Alokasi Kelurahan )

Sedangkan beberapa indikator yang belum mencapai target lebih

disebabkan pada dinamika penganggaran yang ada di Kecamatan


Bantimurung dimana anggaran untuk beberapa kegiatan yang butuh

anggaran tambahan untuk dapat memaksimalkan pencapaian target

tersebut.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/

perjanjian kinerja tahun 2019 untuk pencapaian sasaran Meningkatkan

Pelayanan Masyarakat Secara Terpadu ini adalah sebesar

Rp. 2.412.263.400,- dan dari anggaran tersebut terealisasi

sebesar Rp. 2.319.170.800,- atau 96,14 Persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian

sasaran Meningkatnya fungsi manajemen perkantoran ini adalah

sebanyak 10 Program dan 31 kegiatan, yaitu: ( 1. Program Penyediaan

Dukungan Manajemen Perkantoran 3 kegiatan ), ( 2. Program

Peningakatan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur dengan 2 kegiatan

), ( 3. Program peningkatan Kedisiplin aparatur dengan 1 kegiatan ), (

4. Program Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat dengan 5

kegiatan), ( 5. Program Penyelenggaran Ketertiban dan Ketentraman

Umum Masyarakat dengan 6 kegiatan ), ( 6. Program Peningkatan

Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dengan 2 Kegiatan ), ( 7.

Program Optimalisasi Penyelenggaraan pemerintahan Umum di

Kecamatan dengan 5 Kegiatan ), ( 8. Program Pembinaan dan

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan dengan 3 Kegiatan ), (

9. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang


Sosial dan Keagamaan dengan 5 Kegiatan, ( 10. Program Pengelolaan

Sarana dan Prasarana Fasilitasi Pelayanan Umum dengan 3 Kegiatan ),

Permasalahan:

1. Masih minimnya ASN yang memiliki pengetahuan dan

kompetensi sesuai bidangnya

2. Masih minimnya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan

Solusi:

1. Peningkatan Kualitas wawasan dan pengetahuan serta

keterampilan ASN di Kecamatan Bantimurung melalui berbagai

pendidikan, pelatihan atau sosialisasi secara berkesinambungan

untuk mewujudkan kompetensi pegawai

2. Mengupayakan secara bertahap peningkatan kualitas / kuantitas

sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Peningkatan kemanpuan penyelenggaraan prinsip – prinsip

administrasi / fungsi manajemen dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan dalam konteks kegiatan pelayanan kepada

Masyarakat

3.3 REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada Tahun 2019

sebesar 96,14 Persen dari total anggaran yang dialokasikan. Jika

dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran

terbesar pada program/kegiatan di sasaran 1 ( 92.13% ). Sedangkan

penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran 6 ( 0,83% ).

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan

indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan


memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah

sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu,

maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya,

semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai

sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada Tahun 2019 secara umum

menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa

dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi

anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa

bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek

program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realiasi

anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih

kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.

Memang terdapat sasaran yang realisasi kinerjanya lebih rendah

daripada realisasi anggarannya, seperti sasaran 6 yang realisasi

anggarannya mencapai 0,44% namun realisasi kinerjanya baru

mencapai 5,26%. Untuk sasaran semacam ini, perlu mengkaji lebih jauh

faktor apa sajakah yang menyumbang kepada situasi di atas, seperti

menguji seberapa baik koordinasi dan sinergi dengan stakeholder

terkait untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Juga

mengidentifikasi, bagaimana membuat efisiensi anggaran bisa

ditingkatkan menjadi lebih baik.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2019 yang

dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian

sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:


Tabel 3.6

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019

No Sasaran/ Indikator

Kinerja Anggaran (Rp)

Target Realisasi RealiSasi

% Target Realisasi

Realisasi

%

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Meningkatnya

Partisipasi Masyarakat

Dalam Kegiatan

Ekonomi Masyarakat

4,81 0,97 20,16 7,740,000 7.740.000,- 100

2

Meningkatnya

Pembinaan dan

Pemberdayaan

Masyarakat Dalam

Pembangunan

4,18 4,18 19,85 39.990.000 38.490.000 100

3 Meningkatnya Tata

kelola Birokrasi

Kecamatan

100 81,44 81,44 405.960.000,- 346.794.976,- 85.42

4 Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Tingkat

Kecamatan

3,25 2,97 91,38 216.400.000,- 216.400.000,- 100

5 Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Tingkat

Kecamatan

100 100 100 8.970.000,- 8.970.000,- 100

6 Menigkatnya

Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat

100 100 92 176.862.000,- 175.672.000,- 99.32

7. Meningkatnya

Penyelenggaraan

urusan Pemerintahan

100 100 98.38 176.862.000,- 175.672.000,- 99.32

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi

anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau

lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari 8 sasaran, menunjukkan

pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyaik 2 sasaran,

sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh,

untuk sasaran 4 telah mencapai kinerja sebanyak 3,25% namun dengan

realisasi anggaran hanya sebanyak 54,80% dari total anggaran yang

dialokasikan. Capaian serupa juga bisa dilihat dari pencapaian sasaran


5 dengan pencapaian kinerja sebanyak 100%, namun dengan realisasi

anggaran hanya sebanyak 54,84%.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya

yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai

tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan

prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan

dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah

pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai

tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.7

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No Sasaran Indikator Kinerja

%

Capaian

Kinerja

(>100%)

%

Penyerapan

Anggaran

Tingkat

Efisiensi

1 2 3 4 5 6

1

Meningkatnya

Partisipasi

Masyarakat Dalam

Kegiatan Ekonomi

Masyarakat

Jumlah Masyarakat Yang

Berpartisipasi Dalam

Kegiatan Ekonomi

Masyarakat

81,44 82,97 --

2

Meningkatnya

Pembinaan dan

pemberdayaan

Masyarakat Dalam

Pembangunan

Jumlah Masyarakat Yang

Berpartisipasi Dalam

pembangunan

92 92,44 --

3

Meningkatnya Tata

Kelola Birokrasi

Kecamatan

Jumlah Fungsi

Manajemen OPD

Yang Terlaksana

Dengan Baik

100 100 --

4 Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

Tingkat Kecamatan

Indeks Kepuasan

Masyarakat 91,38 54,80 --

5 Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

Tingkat Kecamatan

Indeks Kepuasan

Masyarakat 100 54,84 -


6

Meningkatnya

Ketentraman dan

Ketertiban

Masyarakat

Tingkat

Penyelesaian

Pelanggaran K3 (

Ketertiban,

Ketentraman,

Keindahan

Kecamatan )

19,85 85,94 -

7

Meningkatnya

Penyelenggaraan

Urusan

Pemerintahan

Meningkatnya

Penyelenggaraan

urusan

Pemerintahan di

Kecamatan

47,77 99,13 -


BAB IV

P E N U T U P

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan

perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan

pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan

indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah,

LKj menjadi bagian dari upaya pertanggung jawaban dan mendorong

akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi

ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai

kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan

yang baik.

LKj bagi Kantor Camat Bantimurung juga menjadi punya makna

strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Kantor

Camat Bantimurung. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan,

dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya

pencapaian tahun pelaporan 2019 namun juga melihat tren

pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk

pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa

kinerja Kantor Camat Bantimurungpada Tahun 2019 adalah sangat baik,

karena terdapat 7 indikator memenuhi kriteria sangat tinggi dan 7

indikator memenuhi kriteria tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang

sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah

dilakukan oleh Kantor Camat Bantimurung untuk memastikan

pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah.


Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan

dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun

tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA

(RENJA)2019, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan

alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar

pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga

pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi

perbaikan kinerja Kantor Camat Bantimurung ke depan.

Sebagaibahanacuankinerja yang lebih tinggi dengan program-

program yang mendukung.

Bagi instansi di lingkungan Kantor Camat Bantimurung sendiri,

ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian

kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.


Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang

menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga

penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Kantor Camat

Bantimurung untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan

program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan

solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya

berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret

untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal

ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem

monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan

dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

No Sasaran Strategis Nilai

Capaian

Capaian

Kinerja

1 2 3 4

1 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan

Ekonomi Masyarakat 85.42

Baik

2 Meningkatnya Pembinaan dan pemberdayaan

Masyarakat Dalam Pembangunan 99.32 Baik

3 Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Kecamatan 100 Baik

4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tingkat

Kecamatan 100 Baik

5 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tingkat

Kecamatan 100 Baik

6 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat 100 Baik

7 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan 98.38 Baik

73

KECAMATAN BANTIMURUNG

Documents