Kebj Strategi Spm 2003

KEBIJAKAN DAN STRATEGIS KEBIJAKAN DAN STRATEGIS DALAM PENERAPAN DALAM PENERAPAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) (SPM)

DALAM PENYELENGGARAAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH

OLEH:OLEH:(RUSLY BADDU)(RUSLY BADDU)

PADA DIKLAT EVALUASI PELAYANAN PUBLIK PADA DIKLAT EVALUASI PELAYANAN PUBLIK MENUJU PENERAPAN SPM BAGI PEJABAT MENUJU PENERAPAN SPM BAGI PEJABAT

STRATEGIS STRATEGIS Bandung, Agustus, 2009Bandung, Agustus, 2009

II. TATARAN NORMATIF(UUD NEGARA RI 1945)

1. Alinea IV Pembukaan UUD Negara RI 1945

“Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa…. dst

Kesimpulan : Pemerintah RI dibentuk untuk melindungi (Law and Order) dan mensejahterakan rakyat (Welfare)

I. TATARAN FILOSOFISI. TATARAN FILOSOFIS

1. Kenapa Perlu Ada Pemerintah ?

a. Untuk menciptakan “Law and Order” (ketentraman dan ketertiban)

b. Untuk menciptakan “welfare” (Kesejahteraan)

a. Wilayah negara terlalu luas

b. Menciptakan kesejahteraan secara demokratis

2. Kenapa Perlu Ada Pemerintah Daerah ?

2. Pasal 18 UUD Negara RI

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang.

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.

(4) Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya.

III. URGENSI KEBERADAAN PEMERINTAH DAERAH

1. Keberadaan Pemda untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat secara demokratis

2. Kesejahteraan diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index), dengan indikator utamanya (i) penghasilan; (ii) kesehatan; dan (iii) pendidikan.

3. Untuk meningkatkan pencapaian HDI dilakukan melalui pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

4. Kebutuhan masyarakat terdiri dari : (i) Kebutuhan Pokok (Basic Needs); dan Kebutuhan Pengembangan Sektor Unggulan (Core Competences). Sektor unggulan dapat diidentifikasi dari sintesis PDRB, mata pencaharian, dan pemanfaatan lahan.

5. Misi utama Pemda adalah : 5. Misi utama Pemda adalah :

Menyediakan pelayanan dasar (Basic Services) dan mengembangkan sektor unggulan (Core Competences) dengan cara-cara yang demokratis

6. Outputs / end products Pemda adalah :

a. Public Goods; barang-barang kebutuhan masyarakat, seperti : jalan, pasar, sekolah, RS, dsb.

b. Public Regulations; pengaturan-pengaturan masyarakat, seperti KTP, KK, IMB, HO, Akte Kelahiran, dsb.

Kesimpulan : Pemda harus mempunyai kewenangan-kewenangan yang memungkinkan mereka dapat menghasilkan public goods dan public regulations yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (kebutuhan dasar dan pengembangan sektor unggulan)

KONSEP HDIKONSEP HDI

1.1. KONSEP HDI DIKEMBANGKAN OLEH EKONOM PAKISTAN KONSEP HDI DIKEMBANGKAN OLEH EKONOM PAKISTAN MAHBUB UL HAQ PADA TAHUN 1990 DAN SEJAK TAHUN 1993 MAHBUB UL HAQ PADA TAHUN 1990 DAN SEJAK TAHUN 1993 DIPERGUNAKAN UNDP DALAM MENYUSUN HUMAN DIPERGUNAKAN UNDP DALAM MENYUSUN HUMAN DEVELOPMENT REPORTDEVELOPMENT REPORT

2.2. HDI MENGUKUR 3 DIMENSI DASAR DARI HUMAN DEV:HDI MENGUKUR 3 DIMENSI DASAR DARI HUMAN DEV:1.1. A LONG AND HEALTHTY LIFE MEASURED BY LIFE EXPECTANCY A LONG AND HEALTHTY LIFE MEASURED BY LIFE EXPECTANCY

AT BIRTHAT BIRTH2.2. KNOWLEDGE MEASURED BY ADULT LITERACY (70%) AND THE KNOWLEDGE MEASURED BY ADULT LITERACY (70%) AND THE

COMBINED PRIMARY, SECONDARY AND TERTIARY GROSS COMBINED PRIMARY, SECONDARY AND TERTIARY GROSS ENROLLMENT RATIO (30%)ENROLLMENT RATIO (30%)

3.3. DECENT STANDARD OF LIVING AS MEASURED BY GDP PER DECENT STANDARD OF LIVING AS MEASURED BY GDP PER CAPITA AT PURCHASING POWER PARITY IN US $CAPITA AT PURCHASING POWER PARITY IN US $

3.3. DENGAN MENGETAHUI HDI AKAN MENENTUKAN RANKING DENGAN MENGETAHUI HDI AKAN MENENTUKAN RANKING KESEJAHTERAAN SUATU BANGSA DIBANDINGKAN KESEJAHTERAAN SUATU BANGSA DIBANDINGKAN BANGSA2 LAINNYABANGSA2 LAINNYA

I. TUJUAN OTONOMI DAERAHI. TUJUAN OTONOMI DAERAH menciptakan kesejahteraan.menciptakan kesejahteraan. bagaimana menjadikan Pemda sebagai instrumen untuk menciptakan bagaimana menjadikan Pemda sebagai instrumen untuk menciptakan

kesejahteraankesejahteraanINSTRUMEN EVALUASI:INSTRUMEN EVALUASI:1.1. HDIHDI2.2. SPMSPM

mendukung proses demokrasi di tingkat lokalmendukung proses demokrasi di tingkat lokal bagaimana menjadikan Pemda sebagai instrumen pendidikan politik di bagaimana menjadikan Pemda sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal untuk mendukung proses demokratisasi menuju civil tingkat lokal untuk mendukung proses demokratisasi menuju civil society society

INSTRUMEN EVALUASI:INSTRUMEN EVALUASI: 1.1. PILKADAPILKADA2.2. PEMILUPEMILU3.3. PARTISIPASI, TRANPARANSI DAN AKUNTABILITIPARTISIPASI, TRANPARANSI DAN AKUNTABILITI

M P R D P R PRESIDEN

DAERAHOTONOM

DESENTRALISASI

SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA

GUBERNUR & INSTANSI VERTIKAL

DEKONSENTRASI

BADAN PENGELOLA

BUMN, OTORITA,DLL

DELEGASI(DESENTRALISASI FUNGSIONAL)

DPD DANLEMBAGA NEGARA

LAINNYA

B P K M A M K

TUGAS PEMBANTUA

N

PEMERINTAHAN DAERAH/

PEMERINTAHAN DESA

APA ITU OTONOMI LUAS ?

FILOSOFI PELAYANAN RAKYAT

OUTPUT

ISI OTONOMI

1. PUBLIC GOODS2. PUBLIC

REGULATIONS

1.PEMDA ADA KARENA ADA RAKYAT

2. RAKYAT MEMBERIKAN POLITICAL LEGITIMASI PADA WAKIL RAKYAT

1.PELAYANAN KEBUTUHAN POKOK

2.PELAYANAN PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN

KEBIJAKAN DESENTRALISASIDARI WAKTU KE WAKTU

UU 22 / 1999desentralisasi dominan

2002 ?

UU 5 / 1974dekonsentrasi dominan


PENPRES 6 / 1959dekonsentrasi dominan



UU 1 / 1945dekonsentrasi dominan

DESENTRALISATIE WET 1903dekonsentrasi dominan

PEMERINTAH PUSAT

TERGANTUNG & SUBORDINASI

DAERAH OTONOM PROVINSI

DAERAH OTONOM KAB / KOTA

HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH SEBAGAI DAERAH OTONOM

GUBERNUR (WAKIL PEMERINTAH)

Pembinaan, Pengawasan, Supervisi,

Monev Fasilitasi

Kab/Kota melaksanakan Otda

PELAYANAN OPTIMAL

PERAN GUBERNUR SEBAGAI

WAKIL PEMERINTAH

ELEMEN DASAR PEMERINTAH DAERAHELEMEN DASAR PEMERINTAH DAERAH

1.1. KEWENANGANKEWENANGAN

2.2. KELEMBAGAANKELEMBAGAAN

3.3. PERSONILPERSONIL

4.4. KEUANGAN DAERAHKEUANGAN DAERAH

5.5. PERWAKILANPERWAKILAN

6.6. PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN PUBLIK

7.7. PENGAWASANPENGAWASAN

KONDISI KEUANGAN NEGARAKONDISI KEUANGAN NEGARATAHUN ANGGARAN 2006 TAHUN ANGGARAN 2006

APBN 2006APBN 2006 APBNP 2006APBNP 20061.1. PENDAPATAN NEGARAPENDAPATAN NEGARA 625,2625,2 651,9651,9

PENERIMAAN DLM NGRPENERIMAAN DLM NGR 621,6621,6 648648HIBAHHIBAH 3,6 3,6 3,93,9

2. 2. BELANJA NEGARABELANJA NEGARA 647,7647,7 689,5689,5PUSATPUSAT 427,6427,6 489,5489,5DAERAHDAERAH 220,1220,1 219,4219,4

3. 3. DEFISITDEFISIT 22,4 22,4 37,6 37,64. 4. PEMBIAYAANPEMBIAYAAN 22,4 22,4 37,6 37,6

DALAM NEGERIDALAM NEGERI 50,9 50,9 52,4 52,4LUAR NEGERI NETTOLUAR NEGERI NETTO 28,5 28,5 14,8 14,8

CATATAN; 1,2% DARI PDBCATATAN; 1,2% DARI PDB

PENDUDUK M ISKIN INDONESIA (BPS)PENDUDUK M ISKIN INDONESIA (BPS)TAHUNTAHUN JUMLAH (JUTA)JUMLAH (JUTA) PERSENTASE (%)PERSENTASE (%)19761976 54,254,2 40,140,119801980 43,243,2 28,128,119841984 3535 21,621,619871987 3030 17,417,419901990 27,227,2 15,115,119931993 25,925,9 13,713,719961996 34,534,5 17,117,119981998 49,549,5 24,224,219991999 4848 23,423,420002000 38,738,7 19,119,120022002 38,438,4 18,218,220032003 37,337,3 17,417,420042004 36,136,1 16,616,620052005 35,135,1 15,9715,9720062006 39,339,3 17,7517,7520072007 37,1737,17 16,5816,58

MEDIA INDONESIA SENIN 22 OKTOBER 2007MEDIA INDONESIA SENIN 22 OKTOBER 2007

0

20

40

60

80

1001

19 37 55 73 9110

912

714

516

318

119

9

PROSENTASE BIAYA PERSONIL THD APBD (N=220)

RATA-RATA=50,3 %

PENEMPATAN DANA DAERAH DALAM SBI DAN SUN OLEH BPD

JENIS PENEMPATAN 2002 2003 2004 2005 20062007*)

_______________________________________________________________

SBI 5,57 7,22 8,05 17,29 45,46 96

SUN 1,21 2,07 1,18 3,96 2,82

______________________________________________________________

CATATAN: *) AGUSTUS 2007 DI BERAGAI BANK DAN SBI

DILAKUKAN OLEH 5 PROVINSI TERKAYA DI INDONESIA;

1. DKI JAKARTA

2. RIAU

3. KALIMANTAN TIMUR

4. ACEH

5. JAWA TIMUR

21 PEMDA KAB/KOTA MEMPUNYAI ANGGARAN LEBIH DARI RP 1 TRILIUN

Belajarlah sampai ke negeri CinaBelajarlah sampai ke negeri Cina

1. Komitmen yang kuat dari Pimpinan nasional

2. Penegakan hukum yang keras dan konsisten

3. Perbaikan sistem

4. Pengawasan yang ketat

Kasus Korupsi di DaerahKasus Korupsi di Daerah Kasus Korupsi Pejabat Daerah (2004-Kasus Korupsi Pejabat Daerah (2004-

2006)2006)

763

327

767

0100200300400500600700800900

Guben

ur

Bupat

i/Wali

Kot

a

DPRD Pro

vinsi

DPRD Kab

upat

en/K

ota

767 anggota DPRD dari 110 Kabupaten dan 25 Kota

1. 1. Survey World Bank/IFC - Doing Business 2008

Jumlah negara yang disurvey: 2007 : 175 negara 2008 : 178 negara

NegaraNegara Peringkat Peringkat 20072007

Peringkat Peringkat 20082008

SingapuraSingapura 11 11

ThailandThailand 1818 1515

MalaysiaMalaysia 2525 2424

CChinahina 9393 8383

VietnamVietnam 104104 9191

IndiaIndia 134134 120120

Indonesia Indonesia 135135 123123

B. DAYA SAING

BAGAIMANA MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN OLEH PEMERINTAH

DEKONSENTRASI(PEMERINTAH WILAYAH/FIELD ADMINISTRATION)

FUNCTIONAL FIELDADMINISTRATION;KANDEP/KANWIL

INTEGRATED FIELDADMINISTRATION;KEPALA WILAYAH

PEMERINTAH PUSAT

POWER SHARING

1. OTONOMI TERBATAS (ULTRA VIRES)2. OTONOMI LUAS (GENERAL

COMPETENCE)

DESENTRALISASI(PEMERINTAH DAERAH)

PEMENCARAN URUSAN PEMERINTAHAN

DEKONSENTRASIPEMERINTAH

ADMINISTRATIF / WILAYAH

• KANWIL/KANDEP• KEPALA WILAYAH• DLL

PEMERINTAH PUSAT

DELEGASI

• OTORITA• BUMN• NUSAKAMBANGAN• DLL

DAERAH OTONOM

PROPINSI KABUPATEN/ KOTA

DESENTRALISASI

PRIVATISASI

• SWASTA MURNI• BOT• BOO• BOL• DLL

IV. ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat)

CONCURRENT(Urusan bersama

Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)

PILIHAN/OPTIONAL(Sektor Unggulan)

WAJIB/OBLIGATORY(Pelayanan Dasar)

SPM(Standar Pelayanan Minimal)

- Pertahanan

- Keamanan

- Moneter

- Yustisi

- Politik Luar Negeri

- Agama

Contoh: kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan perhubungan

Contoh: pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dsb

Mekanisme dan Kordinasi Mekanisme dan Kordinasi Pelaksanaan SPM Pelaksanaan SPM

PUSATPUSATa.a. Pemerintah melalui Departemen/LPND Pemerintah melalui Departemen/LPND

setelah dikonsultasikan dengan setelah dikonsultasikan dengan Depdagri menetapkan kewenangan Depdagri menetapkan kewenangan wajib dan SPM yang berlaku secara wajib dan SPM yang berlaku secara nasional dan wajib dilaksanakan oleh nasional dan wajib dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota.daerah Kabupaten/Kota.

b.b. Pemerintah melakukan supervisi, Pemerintah melakukan supervisi, monitoring dan pengendalian terhadap monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan kewenangan wajib dan pelaksanaan kewenangan wajib dan pencapaian SPM.pencapaian SPM.

c.c. Pemeritah melakukan penilaian Pemeritah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan SPM yang terhadap pelaksanaan SPM yang dilakukan Daerah.dilakukan Daerah.

d.d. Pemerintah melakukan fasilitasi bagi Pemerintah melakukan fasilitasi bagi Daerah yang belum mampu mencapai Daerah yang belum mampu mencapai SPM dan mengambil tindakan terhadap SPM dan mengambil tindakan terhadap Daerah yang tidak melaksanakan Daerah yang tidak melaksanakan kewenangan wajib.kewenangan wajib.

e.e. Pemerintah melakukan sosialisasi, Pemerintah melakukan sosialisasi, desiminasi, pelatihan, bimbingan dan desiminasi, pelatihan, bimbingan dan workshop mengenai SPM.workshop mengenai SPM.

PROPINSIPROPINSIa.a. Gubernur sebagai wakil Pemerintah bersama Kabupaten/Kota yang Gubernur sebagai wakil Pemerintah bersama Kabupaten/Kota yang

ada di wilayahnya menetapkan program dan kurun waktu ada di wilayahnya menetapkan program dan kurun waktu pencapaian SPM sesuai kondisi masing-masing Daerah.pencapaian SPM sesuai kondisi masing-masing Daerah.

b.b. Gubernur sebagai wakil Pemerintah melakukan supervisi, Gubernur sebagai wakil Pemerintah melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPM oleh monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPM oleh Kabupaten/Kota di wilayahnya. Kabupaten/Kota di wilayahnya.

c.c. Gubernur sebagai wakil Pemerintah melaporkan baik secara Gubernur sebagai wakil Pemerintah melaporkan baik secara berkala maupun insidental (sesuai kebutuhan) mengenai hal-hal berkala maupun insidental (sesuai kebutuhan) mengenai hal-hal penting yang berkaitan dengan pelaksanaan SPM untuk penting yang berkaitan dengan pelaksanaan SPM untuk mendapatkan pertimbangan Pemerintah.mendapatkan pertimbangan Pemerintah.

d.d. Gubernur selaku wakil Pemerintah melakukan sosialisasi, Gubernur selaku wakil Pemerintah melakukan sosialisasi, desiminasi, pelatihan, bimbingan dan fasilitasi dalam rangka desiminasi, pelatihan, bimbingan dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan SPM di wilayahnya.pelaksanaan SPM di wilayahnya.

KABUPATEN/KOTAKABUPATEN/KOTAa.a. Pemerintah kabupaten/Kota menetapkan Perda tentang pelaksanaan SPM.Pemerintah kabupaten/Kota menetapkan Perda tentang pelaksanaan SPM.

b.b. Pelaksanaan SPM dilakukan oleh perangkat daerah atau BUMD atau Pelaksanaan SPM dilakukan oleh perangkat daerah atau BUMD atau bermitra dengan swasta.bermitra dengan swasta.

c.c. Mengakomodasikan SPM kedalam Renstra Daerah sebagai dasar untuk Mengakomodasikan SPM kedalam Renstra Daerah sebagai dasar untuk melaksanakan anggaran kinerja.melaksanakan anggaran kinerja.

d.d. Memprioritaskan pelaksanaan kewenangan wajib yang menyentuh Memprioritaskan pelaksanaan kewenangan wajib yang menyentuh langsung pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat beserta SPM dari langsung pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat beserta SPM dari kewenangan wajib tersebut.kewenangan wajib tersebut.

e.e. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan dasar yang Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan dasar yang disiapkan daerah serta SPM yang menjadi hak dasar masyarakat. disiapkan daerah serta SPM yang menjadi hak dasar masyarakat.

f.f. Secara periodik atau insidental (sesuai kebutuhan) melakukan survey Secara periodik atau insidental (sesuai kebutuhan) melakukan survey untuk menilai respon dan tingkat kepuasan masyarakat dalam menikmati untuk menilai respon dan tingkat kepuasan masyarakat dalam menikmati pelayanan dasar yang disediakan oleh Pemerintah. pelayanan dasar yang disediakan oleh Pemerintah.

URUSAN PEMERINTAHANURUSAN PEMERINTAHAN

Dalam amandemen UUD 1945 Pasal 17 dan Dalam amandemen UUD 1945 Pasal 17 dan Pasal 18, istilah baku yang dipakai adalah Pasal 18, istilah baku yang dipakai adalah ““urusan pemerintahanurusan pemerintahan” bukan ” bukan ““kewenangankewenangan””

V. DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHANANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN

Kriteria Distribusi Urusan Pmerintahan Antar Tingkat Pemerintahan :

1. Externalitas (Spill-over)

Siapa kena dampak, mereka yang berwenang mengurus

2. Akuntabilitas

Yang berwenang mengurus adalah tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan dampak tersebut (sesuai prinsip demokrasi)

3. Efisiensi

Otonomi Daerah harus mampu menciptakan pelayanan publik yang efisien dan mencegah High Cost Economy

Efisiensi dicapai melalui skala ekonomis (economic of scale) pelayanan publik

Skala ekonomis dapat dicapai melalui cakupan pelayanan (catchment area) yang optimal

1.1. Pusat:Pusat: Berwenang membuat norma-norma, standar, Berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, Monev, supervisi, fasilitasi dan urusan-prosedur, Monev, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional.urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional.

2.2. Provinsi:Provinsi: Berwenang mengatur dan mengurus urusan- Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas regional urusan pemerintahan dengan eksternalitas regional (lintas Kab/Kota) dalam norma, standard, prosedur (lintas Kab/Kota) dalam norma, standard, prosedur yang dibuat Pusatyang dibuat Pusat

3.3. Kab/Kota:Kab/Kota: Berwenang mengatur dan mengurus Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal (dalam satu Kab/Kota) dalam norma, standard, lokal (dalam satu Kab/Kota) dalam norma, standard, prosedur yang dibuat Pusatprosedur yang dibuat Pusat

VI. BAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG VI. BAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH MASING-MASING TINGKATAN DILAKSANAKAN OLEH MASING-MASING TINGKATAN

PEMERINTAHAN BERDASARKAN 3 KRITERIAPEMERINTAHAN BERDASARKAN 3 KRITERIA

VII. Hubungan Antar Tingkatan VII. Hubungan Antar Tingkatan PemerintahanPemerintahan

1.1. Adanya interkoneksi dan interdependensi antar tingkatan Adanya interkoneksi dan interdependensi antar tingkatan Pemerintahan dalam mengatur dan mengurus urusannya.Pemerintahan dalam mengatur dan mengurus urusannya.

Ada hubungan interelasi dan

interdependensi

Contoh 1: Urusan Pendidikan Dasar & SLTP

Kab/KotaUrusan Pendidikan Menengah oleh ProvinsiUrusan PT oleh Pemerintah Pusat

Contoh 2: Jalan Kab/Kota oleh

Pemkab/KotaJalan Prov oleh PemprovJalan negara oleh Pem. Pusat

Ada hubungan interelasi dan

interdependensi

VIII. TATARAN EMPIRIK DALAM KORIDOR VIII. TATARAN EMPIRIK DALAM KORIDOR

UU NO. 32/2004 UU NO. 32/20041.1. Masalah Otorita, Pelindo, Angkasa Pura.Masalah Otorita, Pelindo, Angkasa Pura.2.2. Masalah kehutanan, Pertambangan, Pertanahan, Masalah kehutanan, Pertambangan, Pertanahan,

Kelautan, Tenaga Kerja, PerhubunganKelautan, Tenaga Kerja, Perhubungan3.3. Masalah Kawasan Khusus, seperti; Nusa Kambangan, Masalah Kawasan Khusus, seperti; Nusa Kambangan,

Senayan, Kemayoran. Senayan, Kemayoran.

TINDAK LANJUT:TINDAK LANJUT:PP PEMBAGIAN URUSAN PP PEMBAGIAN URUSAN

PEMERINTAHANPEMERINTAHAN

SEKTOR2 TERKAIT OTDASEKTOR2 TERKAIT OTDA

1.1. SOSIAL SOSIAL 2.2. LINGKUNGAN HIDUPLINGKUNGAN HIDUP3.3. PERDAGANGANPERDAGANGAN4.4. KELAUTAN DAN PERIKANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.5. KEHUTANANKEHUTANAN6.6. PENDIDIKANPENDIDIKAN7.7. KESEHATANKESEHATAN8.8. UKMUKM9.9. NAKERTRANSNAKERTRANS10.10. PERTANIAN DAN PERKEBUNANPERTANIAN DAN PERKEBUNAN11.11. PERTAMBANGANPERTAMBANGAN12.12. PERHUBUNGANPERHUBUNGAN13.13. PENANAMAN MODALPENANAMAN MODAL14.14. KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 15.15. KEPENDUDUKANKEPENDUDUKAN16.16. PEMBERDAYAAN PEREMPUANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN

SEKTOR2 TERKAIT OTDA ……SEKTOR2 TERKAIT OTDA ……

1717 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERAKELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA1818 PERINDUSTRIANPERINDUSTRIAN1919 PUPU2020 PENATAAN RUANGPENATAAN RUANG2121 PEMUDA DAN OLAH RAGAPEMUDA DAN OLAH RAGA2222 KOMINFOKOMINFO2323 PERUMAHANPERUMAHAN2424 ARSIPARSIP2525 PERTANAHANPERTANAHAN2626 KESBANG POLKESBANG POL2727 STATISTIK STATISTIK 2828 PUM (PEMERINTAHAN UMUM)PUM (PEMERINTAHAN UMUM)2929 PMDPMD3030 KEPEGAWAIANKEPEGAWAIAN3131 PERPUSTAKAANPERPUSTAKAAN

• Urusan pemerintahan yang bersifat wajib meliputi: 1.Pendidikan;2. Kesehatan;3. Lingkungan hidup; 4. Pekerjaan umum; 5. Penataan ruang;6. Perencanaan pembangunan; 7.Perumahan;8.Pemuda dan olahraga;9.penanaman modal;10. Koperasi dan usaha kecil dan menengah;11. Kependudukan dan catatan sipil;12. Tenaga kerja;13. Ketahanan pangan;

14. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

15. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;16. Perhubungan;17. Komunikasi dan informatika;18. Pertanahan;19. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;20. Otonomi daerah, pemerintahan umum,

administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;

21. Pemberdayaan masyarakat dan desa;22. Sosial;23. Kebudayaan; 24. Statistik; dan25. Arsip dan perpustakaan.

• Urusan pilihan meliputi:

1.Kelautan dan perikanan;2.Pertanian;3.Kehutanan; 4.Energi dan sumber daya mineral;5.Pariwisata;6.Perindustrian;7.Perdagangan; dan 8.Transmigrasi.

PERLU PEMIKIRAN KOMBINASI LINTAS SEKTOR:CONTOH:

Kombinasi pengelolaan kehutanan dengan lingkungan hidup

PERUMPUNAN URUSAN PEMERINTAHAN PERUMPUNAN URUSAN PEMERINTAHAN YG DILAKSANAKAN OLEH DINAS YG DILAKSANAKAN OLEH DINAS

l BIDANG PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGABIDANG PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGAl BIDANG KESEHATANBIDANG KESEHATANl BIDANG SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI BIDANG SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI l BIDANG PERHUBUNGAN DAN KOMINFOBIDANG PERHUBUNGAN DAN KOMINFOl BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CAPILBIDANG KEPENDUDUKAN DAN CAPILl BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARAWISATABIDANG KEBUDAYAAN DAN PARAWISATAl BIDANG PU; BINA MARGA, PENGAIRAN, CIPTA KARYA BIDANG PU; BINA MARGA, PENGAIRAN, CIPTA KARYA

DAN TATA RUANGDAN TATA RUANGl BIDANG PEREKONOMIAN; KOPERASI DAN UKM, INDAGBIDANG PEREKONOMIAN; KOPERASI DAN UKM, INDAGl BIDANG PELAYANAN PERTANAHANBIDANG PELAYANAN PERTANAHANl BIDANG PERTANIAN; TANAMAN PANGAN, PETERNAKAN, BIDANG PERTANIAN; TANAMAN PANGAN, PETERNAKAN,

PERIKANAN DARAT, KELAUTAN DAN PERIKANAN, PERIKANAN DARAT, KELAUTAN DAN PERIKANAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANANPERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

l BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI l BIDANG PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BIDANG PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

ASET ASET

PERUMPUNAN URUSAN PEMERINTAHAN YG PERUMPUNAN URUSAN PEMERINTAHAN YG DILAKSANAKAN OLEH BADAN, KANTOR, DILAKSANAKAN OLEH BADAN, KANTOR,

INSPEKTORAT DAN RUMAH SAKITINSPEKTORAT DAN RUMAH SAKIT 1.1. BIDANG PERENCANAAN PEMB DAERAH DAN STATISTIKBIDANG PERENCANAAN PEMB DAERAH DAN STATISTIK

2.2. BIDANG LITBANGBIDANG LITBANG

3.3. BIDANG KESBANGPOL DAN LINMASBIDANG KESBANGPOL DAN LINMAS

4.4. BIDANG LINGKUNGAN HIDUPBIDANG LINGKUNGAN HIDUP

5.5. BIDANG KETAHANAN PANGANBIDANG KETAHANAN PANGAN

6.6. BIDANG PENANAMAN MODALBIDANG PENANAMAN MODAL

7.7. BIDANG PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASIBIDANG PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

8.8. BIDANG PEMBERDAYAAN MASY DAN PEMERINTAHAN DESABIDANG PEMBERDAYAAN MASY DAN PEMERINTAHAN DESA

9.9. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KBBIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB

10.10. BIDANG KEPEGAWAIAN DAN DIKLATBIDANG KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT

11.11. BIDANG PENGAWASAN BIDANG PENGAWASAN

12.12. BIDANG PELAYANAN KESEHATANBIDANG PELAYANAN KESEHATAN

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI STAF, PELAYANAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI STAF, PELAYANAN ADMINISTRATIF SERTA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM ADMINISTRATIF SERTA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA YG TIDAK TERMASUK DINAS DAN LEMTEK LAINNYA YG TIDAK TERMASUK DINAS DAN LEMTEK DILAKSANAKAN OLEH SETDADILAKSANAKAN OLEH SETDA

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) DAERAHKERJA (SOTK) DAERAH

ELEMEN-ELEMEN SOTK:ELEMEN-ELEMEN SOTK:

1.1. STRATEGIC APEX (KDH DAN DPRD)STRATEGIC APEX (KDH DAN DPRD)

2.2. MIDDLE LINE (SEKDA)MIDDLE LINE (SEKDA)

3.3. OPERATING CORE (DINAS-DINAS)OPERATING CORE (DINAS-DINAS)

4.4. SUPPORT STAFF (PERSONIL, KEUANGAN SUPPORT STAFF (PERSONIL, KEUANGAN DAN UMUM)DAN UMUM)

5.5. TECHNO STRUCTURE (BAPPEDA DAN TECHNO STRUCTURE (BAPPEDA DAN KELOMPOK AKHLI LAINNYA)KELOMPOK AKHLI LAINNYA)

STRATEGIC APEX

KEPALA DAERAHDPRD

MIDLLE LINE

SEKDA

TECHNO STRUCTURE

BAPPEDA

SUPPORT STAFF

PERSONIL KEUANGAN UMUM

OPERATING CORE

DINAS-DINAS

PELAYANANDASAR

SEKTORUNGGULAN

JABATAN POLITIS

JABATAN KARIR

Mari kita isi Mari kita isi KemerdekaanKemerdekaan

Dengan Dengan Kesejahteraan Kesejahteraan

Mari kita isi Mari kita isi KemerdekaanKemerdekaan

Dengan Dengan Kesejahteraan Kesejahteraan

Kebj Strategi Spm 2003

Documents