KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN JAWA BARAT

KEBIJAKAN UMUM KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNANPEMBANGUNAN

JAWA BARATJAWA BARATPada acara Pamantapan dan Pendidikan Mutu Pada acara Pamantapan dan Pendidikan Mutu

Tanaga Pendidikan dan Penguji Praktek (TP/PP)Tanaga Pendidikan dan Penguji Praktek (TP/PP)Pendidikan luar sekolahPendidikan luar sekolahTanggal 27 Maret 2002Tanggal 27 Maret 2002

BAPEDA PROPINSI JAWA BARATBAPEDA PROPINSI JAWA BARAT

LANDASAN HUKUMLANDASAN HUKUM• Pertama landasan idil,yaitu Pancasila• Kedua landasan konsitisional,yaitu UUD 1945,TAP MPR

No.IV/MPR,DPR.Dan DPRD,UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah ,UU No.25/1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;PP No25/2000 Tentang Kewenangan Pemerintaha dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

PERUBAHAN PARADIGMAPERUBAHAN PARADIGMAPEMBANGUNANPEMBANGUNAN

• Ketelibatan Semua Komponen Masyarakat Dalam Prosese Memutuskan Kebijakan Kegiatan Pembangunan

• Forum Dialaog Dipandang Dapat Mereflektikan Kembali Karakter Silih Asih;• Forum Dialog Dapat Menjadi Memulihkan Kepercayan Sebagai Masyarakat

Terhadap Eksitensi Pemerintahnya (Keterbukan)

PROSES DIALOGPROSES DIALOG• Dialog sunda 2010• Dialog jawa Barat 2010• Dialog rencana pembangunan regional makro• Dialog pemberdayan tata ruang wilayah• Dialog pemberdayan ekonomi rakyat, dan• Dialog delapan kawasan adalan,kegiatan TSB oleh unsur toma,para dari

PT,organisasi profesi,pemerhati dan unsur biokrat yang memiliki terhadap perbaikan kesisteman serta kontribisi pemikiran yang produktip bagi kemajuan daerah

• Dialog perumusan strategi operasionol pengembangan sosial budaya dan sumber daya Manusia

LANDASAN HUKUMLANDASAN HUKUM