Top Banner
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM 1 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PEMBINAAN PK BLU
31

Kebijakan Umum Laporan Keuangan Badan Layanan Umum 14-06-11

Jan 18, 2016

Download

Documents

masbayoe

Badan Layanan Umum, Kementerian Keuangan
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Kebijakan Umum Laporan Keuangan Badan Layanan Umum 14-06-11

AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM

1

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANDIREKTORAT PEMBINAAN PK BLU

Page 2: Kebijakan Umum Laporan Keuangan Badan Layanan Umum 14-06-11

DASAR HUKUM

2

• PP 23/2005 ttg Pengelolaan BLU• PMK 76/PMK.05/2008 ttg Pedoman Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan BLU• Perdirjen 67/PB/2007 ttg Pengintegrasian LK

BLU ke dalam LKKL• Surat-surat Dirjen Perbendaharaan terkait

dengan pertanggungjawaban laporan keuangan satuan kerja BLU

Page 3: Kebijakan Umum Laporan Keuangan Badan Layanan Umum 14-06-11

PASAL 26(PP23/2005)

(1) Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib

(2) Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia

(3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLU dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan

(4) BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

AKUNTANSI, PELAPORAN DAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BLUPERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BLU

3

Page 4: Kebijakan Umum Laporan Keuangan Badan Layanan Umum 14-06-11

PASAL 27(PP23/2005)

(1) Laporan keuangan BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan mengenai kinerja

(2) Laporan keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh BLU dikonsolidasikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, untuk dikonsolidasikan dengan laporan keuangan kementerian negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah

AKUNTANSI, PELAPORAN DAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BLUPERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BLU

4

(3) Lembar muka laporan keuangan unit-unit usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) dimuat sebagai lampiran laporan keuangan BLU

Page 5: Kebijakan Umum Laporan Keuangan Badan Layanan Umum 14-06-11

PASAL 27(PP23/2005)

(5) Laporan keuangan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD serta Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya, paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

(6) Laporan keuangan BLU merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan kementerian negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah

(8) Laporan pertanggungjawaban keuangan BLU diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

AKUNTANSI, PELAPORAN DAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BLUPERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BLU

5

(7) Penggabungan laporan keuangan BLU pada laporan keuangan kementerian negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Page 6: Kebijakan Umum Laporan Keuangan Badan Layanan Umum 14-06-11

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BLUSTANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BLU

6

Mengembangkan Standar akuntansi industri spesifik

(apabila tdk terdapat dlm SAK

di atas)

SAK yang diterbitkan

asosiasi profesi akuntansi indonesia

STANDAR AKUNTANSI

Ditetapkan Menteri teknis stlh mendapat

persetujuan Menkeu

Dapat mengacu pada Lampiran PMK 76/2008

Page 7: Kebijakan Umum Laporan Keuangan Badan Layanan Umum 14-06-11

SISTEM AKUNTANSI

7

Sistem akuntansi adalah serangkaian prosedur baik manual maupun

terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan,

pengikhtisaran sampai pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan.

Page 8: Kebijakan Umum Laporan Keuangan Badan Layanan Umum 14-06-11

SISTEM AKUNTANSI BLU (1)SISTEM AKUNTANSI BLU (1)

8

SISTEM AKUNTANSI

Sistem Akuntansi Keuangan

Sistem Akuntansi

Biaya

Sistem Akuntansi Aset Tetap

Menghasilkan laporan keuangan pokok

Menghasilkan laporan aset tetap guna mendukung

data neraca dan keperluan manajerial

menghasilkan a.l informasi biaya satuan

(unit cost) per unit layanan

Ditetapkan menteri teknis

Page 9: Kebijakan Umum Laporan Keuangan Badan Layanan Umum 14-06-11

9

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BLUSISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BLU

Dikembangkan sesuai jenis layanan

& Mengacu pada Standar akuntansi

Memiliki karateritik :• basis akrual• double entries• berpedoman pada

prinsip internal control sesuai praktek bisnis yang sehat

Mencakup antara lain:• kebijakan akuntansi• prosedur akuntansi• bagan akun standar

Sistem Akuntansi Keuangan

Menghasilkan lapkeu pokok

(berdasarkan SAK & SAP)

Page 10: Kebijakan Umum Laporan Keuangan Badan Layanan Umum 14-06-11

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BLUSISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BLU

10

Cetak sesuai SAK

Transaksi

Sistem Akuntans

i Berbasis

SAK

LK

Data untuk Konsolidas

i

Pembuatan SPM

Pengesahan & MP

Data untuk konsolidasi

LK SAP

ADK

Page 11: Kebijakan Umum Laporan Keuangan Badan Layanan Umum 14-06-11

11

SISTEM AKUNTANSI ASET TETAPSISTEM AKUNTANSI ASET TETAP

Sistem Akuntansi Aset Tetap

Menghasilkan laporan aset tetap guna mendukung data

neraca dan keperluan manajerial

menghasilkan informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap milik BLU dan pihak lain yang berada dlm pengelolaan BLU

Dapat menggunakan SIMAK-BMN yang ditetapkan Menkeu

Page 12: Kebijakan Umum Laporan Keuangan Badan Layanan Umum 14-06-11

12

SISTEM AKUNTANSI BIAYASISTEM AKUNTANSI BIAYA

Sistem Akuntansi

Biaya

menghasilkan informasi biaya satuan (unit cost) per unit layanan, harga pokok

produksi, dan analis varians

menghasilkan informasi yg berguna dlm perencanaan,

pengambilan keputusan, dan penentuan tarif

Page 13: Kebijakan Umum Laporan Keuangan Badan Layanan Umum 14-06-11

13

PELAPORAN KEUANGAN BLU (1)PELAPORAN KEUANGAN BLU (1)

Tujuan Konsolidasi

Berdasarkan SAP

Berdasarkan SAK/Standar

Industri Spesifik

LAPORAN KEUANGAN

LRA, Neraca, dan CaLK

Laporan Operasional, Neraca, LAK,

dan CaLK

Page 14: Kebijakan Umum Laporan Keuangan Badan Layanan Umum 14-06-11

PELAPORAN KEUANGAN BLUPELAPORAN KEUANGAN BLU

14

LAPORAN KEUANGANLAPORAN KEUANGAN

Laporan Aktivitas/Laporan

Operasional

Neraca

Laporan Arus Kas

Catatan atas Laporan Keuangan

menyajikan informasi tentang operasi BLU mengenai sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BLU

Menyediakan informasi tentang posisi keuangan BLU meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu

Menyediakan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan

Memberikan penjelasan dan analisis atas informasi yang ada di LA/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan informasi tambahan lainnya sehingga para pengguna mendapatkan pemahaman yang paripurna atas laporan keuangan BLU

Page 15: Kebijakan Umum Laporan Keuangan Badan Layanan Umum 14-06-11

AKUNTANSI PENDAPATAN

15

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas BLU selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih

Klasifikasi: Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan Hibah Pendapatan APBN Pendapatan Usaha Lainnya Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar Pendapatan dari Kejadian Luar Biasa

Page 16: Kebijakan Umum Laporan Keuangan Badan Layanan Umum 14-06-11

16

PENGAKUAN PENDAPATAN BLU

APBN

Hibah tidak terikat dan terikat

Diakui saat terjadi

realisasi

Pendapatan jasa layanan

Hasil kerjasama atau hasil usaha

lainnya

Diakui pada saat kas diterima atau

hak menagih timbul sehubungan

penyerahan brg/jasa

Diakui saat kepemilikan berpindah

Page 17: Kebijakan Umum Laporan Keuangan Badan Layanan Umum 14-06-11

17

PENGUKURAN PENDAPATAN BLU

APBN

Hibah tidak terikat dan terikat

Nilai bruto belanja pada

SPM

Pendapatan jasa layanan

Hasil kerjasama atau hasil usaha

lainnya

Nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat

diterima

Barang : nilai wajar

Uang : Jml kas yg diterima

Page 18: Kebijakan Umum Laporan Keuangan Badan Layanan Umum 14-06-11

AKUNTANSI BIAYA

18

Biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas bersih

Klasifikasi: Biaya Layanan Biaya Umum dan Administrasi Biaya Lainnya Rugi Penjualan Aset Non Lancar Biaya dari Kejadian Luar Biasa

Page 19: Kebijakan Umum Laporan Keuangan Badan Layanan Umum 14-06-11

19

AKUNTANSI BIAYA (2)AKUNTANSI BIAYA (2)

Pengakuan

Pengungkapan

Pengukuran

Biaya disajikan pada laporan keuangan terpisah untuk setiap jenis biaya. Rincian

jenis biaya diungkapkan pada CaLK.

Jumlah kas yang dibayarkan, Jumlah biaya periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang, Alokasi sistematis untuk periode berjalan

atas biaya yang telah dikeluarkan, atau Jumlah kerugian yang terjadi.

saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan

penurunan aset atau peningkatan kewajiban dan dapat diukur dengan andal

Page 20: Kebijakan Umum Laporan Keuangan Badan Layanan Umum 14-06-11

20

AKUNTANSI ASET (1)AKUNTANSI ASET (1)

sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLU sebagai akibat dari peristiwa

masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang, dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena

alasan sejarah dan budaya.

Page 21: Kebijakan Umum Laporan Keuangan Badan Layanan Umum 14-06-11

21

AKUNTANSI ASET (2)AKUNTANSI ASET (2)

ASET NON LANCAR

ASET LANCAR

KLASIFIKASI

kas dan setara kas, investasi jk pendek,

piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan,

uang muka, biaya dibayar di muka.

investasi jk panjang, aset tetap, dan aset

lainnya.

Page 22: Kebijakan Umum Laporan Keuangan Badan Layanan Umum 14-06-11

PELAPORAN KEUANGAN BLUPELAPORAN KEUANGAN BLU

22

• Laporan Keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh BLU dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan

• Lembar muka Laporan Keuangan unit-unit usaha disajikan sebagai lampiran Laporan Keuangan BLU

• Lembar muka Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah lembar laporan aktivitas/laporan operasional, lembar neraca, dan lembar laporan arus kas

• BLU melakukan rekonsiliasi atas pendapatan dan belanja dengan KPPN setiap triwulan (surat Dirjen PBN ttg cut off, SPM Pengesahan tidak harus triwulanan)

• Tata cara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan

Page 23: Kebijakan Umum Laporan Keuangan Badan Layanan Umum 14-06-11

PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BLU UNTUK PERTANGGUNGJAWABAN

Disampaikan kepada Pejabat Eselon I atasannya dan Dirjen Perbendaharaan c.q. Direktur PK BLU setiap triwulan.

Pejabat Eselon 1 membuat Ringkasan Laporan Keuangan BLU yang berada di bawahnya dan disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga beserta lembar muka setiap triwulan.

Menteri/Pimpinan Lembaga membuat Ringkasan Laporan Keuangan BLU dan disampaikan kepada Dirjen Perbendaharaan c.q. Direktur PK BLU setiap semester dan tahunan.

Page 24: Kebijakan Umum Laporan Keuangan Badan Layanan Umum 14-06-11

JADWAL PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I

Pengirim Tgl. Kirim Penerima Tgl. Terima

BLUBLU 15 April 20X015 April 20X0 UAPPA-E1UAPPA-E1 23 April 20X023 April 20X0

BLUBLU 15 April 20X015 April 20X0 Dit. PPK BLUDit. PPK BLU 23 April 20X023 April 20X0

UAPPA-E1UAPPA-E1 27 April 20X027 April 20X0 UAPAUAPA 30 April 20X030 April 20X0

UAPAUAPA 8 Mei 20X08 Mei 20X0 Menkeu c.q. Menkeu c.q. Dirjen PBNDirjen PBN 9 Mei 20X09 Mei 20X0

Page 25: Kebijakan Umum Laporan Keuangan Badan Layanan Umum 14-06-11

JADWAL PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I

Pengirim Tgl. Kirim Penerima Tgl. Terima

BLUBLU 10 Juli 20X010 Juli 20X0 UAPPA-E1UAPPA-E1 17 Juli 20X017 Juli 20X0

BLUBLU 10 Juli 20X010 Juli 20X0 Dit. Dit. PPK BLUPPK BLU 17 Juli 20X017 Juli 20X0

UAPPA-E1UAPPA-E1 20 Juli 20X020 Juli 20X0 UAPAUAPA 22 Juli 20X022 Juli 20X0

UAPAUAPA 25 Juli 20X025 Juli 20X0 PPK BLUPPK BLU 26 Juli 20X026 Juli 20X0

UAPAUAPA 25 Juli 20X025 Juli 20X0 Menkeu c.q. Menkeu c.q. Dirjen PBNDirjen PBN 26 Juli 20X026 Juli 20X0

Page 26: Kebijakan Umum Laporan Keuangan Badan Layanan Umum 14-06-11

JADWAL PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN III

Pengirim Tgl. Kirim Penerima Tgl. Terima

BLUBLU 15 Okt 20X015 Okt 20X0 UAPPA-E1UAPPA-E1 23 Okt 20X023 Okt 20X0

BLUBLU 15 Okt 20X015 Okt 20X0 Dit. PPK BLUDit. PPK BLU 23 Okt 20X023 Okt 20X0

UAPPA-E1UAPPA-E1 27 Okt 20X027 Okt 20X0 UAPAUAPA 31 Okt 20X031 Okt 20X0

UAPAUAPA 8 Nop 20X08 Nop 20X0 Menkeu c.q. Menkeu c.q. Dirjen PBNDirjen PBN 9 Nop 20X09 Nop 20X0

Page 27: Kebijakan Umum Laporan Keuangan Badan Layanan Umum 14-06-11

JADWAL PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

27

Pengirim Tgl. Kirim Penerima Tgl. Terima

BLUBLU 20 Jan 20X120 Jan 20X1 UAPPA-E1UAPPA-E1 2 Feb 20X12 Feb 20X1

BLUBLU 20 Jan 20X120 Jan 20X1 Dit. Dit. PPK BLUPPK BLU 2 Feb 20X12 Feb 20X1

UAPPA-E1UAPPA-E1 8 Feb 20X18 Feb 20X1 UAPAUAPA 10 Feb 20X110 Feb 20X1

UAPAUAPA 27 Feb 20X127 Feb 20X1 PPK BLUPPK BLU 28 Feb 20X128 Feb 20X1

UAPAUAPA 27 Feb 20X127 Feb 20X1 Menkeu c.q. Menkeu c.q. Dirjen PBNDirjen PBN 28 Feb 20X128 Feb 20X1

Page 28: Kebijakan Umum Laporan Keuangan Badan Layanan Umum 14-06-11

28

MEKANISME PELAPORAN BLUMEKANISME PELAPORAN BLU

KPPNKPPN BLUBLU

UAPAUAPA

Dit. APKDit. APK

Dit. PPKBLU

Dit. PPKBLU

UAPPA-E1UAPPA-E1

Rekonsiliasi

Merekam dan memproses dokumen sumber

LRA+Neraca+CALK+LK(SAK)(per semester)

ADK (bulanan)LRA+Neraca (triwulan)

ADK (bulanan)LRA+Neraca

(triwulan) LRA+Neraca+CALK+ face LK(per semester)

LK (SAK)(triwulan)

LRA+Neraca+CALK+face LK+Ringkasannya

(semesteran)

Face LK+ringkasannya(semesteran)

Ringkasan LK BLU

Page 29: Kebijakan Umum Laporan Keuangan Badan Layanan Umum 14-06-11

29

REVIU & AUDIT REVIU & AUDIT

AUDIT

REVIU

LAPORAN KEUANGAN

Dilakukan oleh SPI dan bersamaan penyusunan

laporan keuangan

Dilakukan

Auditor Ekstern

Apabila tdk memiliki SPI, dilakukan oleh satuan

pengawasan intern K/L

Page 30: Kebijakan Umum Laporan Keuangan Badan Layanan Umum 14-06-11

KETENTUAN LAIN-LAIN

SISTEM AKUNTANSI

Masa pengembangan

2 (dua) tahun dari PMK 76/2008 ditetapkan

SANKSI

Pengurangan fleksibiltas dan

remunerasi BLU, dan penurunan

status BLU

30

Page 31: Kebijakan Umum Laporan Keuangan Badan Layanan Umum 14-06-11

TERIMA KASIH

31