kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun ...

KKEEBBIIJJAAKKAANN UUMMUUMM

AANNGGGGAARRAANN PPEENNDDAAPPAATTAANN DDAANN BBEELLAANNJJAA DDAAEERRAAHH

TTAAHHUUNN 22001166

PPRRIIOORRIITTAASS DDAANN PPLLAAFFOONN AANNGGGGAARRAANN SSEEMMEENNTTAARRAA

AANNGGGGAARRAANN PPEENNDDAAPPAATTAANN DDAANN BBEELLAANNJJAA DDAAEERRAAHH

TTAAHHUUNN 22001166

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR : 415.4/ /1.06.01/2015

TANGGAL : Juli 2015

NOMOR : /MoU/1.20.04.3/2015

TANGGAL : Juli 2015

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ust. H. Zuhri M. Syazali, Lc., M.A.

Jabatan : Bupati Bangka Barat

Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Daerah

Kabupaten Bangka Barat, Pal 4 Muntok

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

2. a. Nama : Hendra Kurniady, S.E. Ak.

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat



b. Nama : H. Badri

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat



c. Nama : M. Ali Purwanto, S.E.,S.H.




sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah APBD, perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD

yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya

dijadikan sebagai dasar penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2016.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016, para pihak

sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2016 yang

meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, Plafon Anggaran

Sementara per urusan dan SKPD, program dan kegiatan, belanja tidak langsung, serta

rencana pengeluaran daerah Tahun Anggaran 2016.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2016

disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota

Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Muntok, Juli 2015 PIMPINAN

BUPATI BANGKA BARAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH


Selaku, Selaku,

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, LC. M.A. HENDRA KURNIADY, S.E. Ak.

KETUA

H. BADRI

WAKIL KETUA

M. ALI PURWANTO, S.E.,S.H.

WAKIL KETUA

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA


DENGAN



NOMOR : 415.4/ /1.06.01/2015

TANGGAL : Juli 2015

NOMOR : /MoU/1.20.04.3/2015

TANGGAL : Juli 2015

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016


1. Nama : Ust. H. Zuhri M. Syazali, Lc., M.A. Jabatan : Bupati Bangka Barat Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Daerah

Kabupaten Bangka Barat, Pal 4 Muntok bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat 2. a. Nama : Hendra Kurniady, S.E. Ak. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Daerah


b. Nama : H. Badri Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Daerah

Kabupaten Bangka Barat, Pal 4 Muntok c. Nama : M. Ali Purwanto, S.E., S.H. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Daerah





Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama

antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar

penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2016.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD

yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan

daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan

APBD Tahun Anggaran 2016.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016 disusun dalam

Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.


Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2016.

Muntok, Juli 2015

PIMPINAN

BUPATI BANGKA BARAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGKA BARAT Selaku, Selaku,


Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, LC. M.A. HENDRA KURNIADY, S.E. Ak.

KETUA

H. BADRI WAKIL KETUA

M. ALI PURWANTO, S.E., S.H. WAKIL KETUA

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA


DENGAN



NOMOR : 415.4/ /1.06.01/2015

TANGGAL : Juli 2015

NOMOR : /MoU/1.20.04.3/2015

TANGGAL : Juli 2015

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD

TAHUN ANGGARAN 2016


1. Nama : Yanuar, S.H., M.H.

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat



bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

2. a. Nama : Hendra Kurniady, S.E. Ak.

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat



b. Nama : H. Badri




c. Nama : M. Ali Purwanto, S.E.,S.H.







Belanja Daerah APBD, perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD

yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya

dijadikan sebagai dasar penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2016.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016, para pihak

sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2016 yang

meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, Plafon Anggaran

Sementara per urusan dan SKPD, program dan kegiatan, belanja tidak langsung, serta

rencana pengeluaran daerah Tahun Anggaran 2016.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2016

disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota

Kesepakatan ini.


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Muntok, Juli 2015 PIMPINAN

A.n. BUPATI BANGKA BARAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

Selaku, Selaku,


YANUAR, S.H., M.H. HENDRA KURNIADY, S.E. Ak.

KETUA

H. BADRI

WAKIL KETUA

M. ALI PURWANTO, S.E.,S.H.

WAKIL KETUA

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA


DENGAN



NOMOR : 415.4/ /1.06.01/2015

TANGGAL : Juli 2015

NOMOR : /MoU/1.20.04.3/2015

TANGGAL : Juli 2015

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM


TAHUN ANGGARAN 2016


1. Nama : Yanuar, S.H., M.H.

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat

Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat, Pal 4 Muntok

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat 2. a. Nama : Hendra Kurniady, S.E. Ak. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Daerah


b. Nama : H. Badri Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Daerah

Kabupaten Bangka Barat, Pal 4 Muntok c. Nama : M. Ali Purwanto, S.E., S.H. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Daerah





Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama

antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar

penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2016.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD

yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan

daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan

APBD Tahun Anggaran 2016.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016 disusun dalam

Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.


Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2016.

Muntok, Juli 2015

PIMPINAN

A.n. BUPATI BANGKA BARAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT Selaku, Selaku,


YANUAR, S.H., M.H. HENDRA KURNIADY, S.E. Ak.

KETUA

H. BADRI WAKIL KETUA

M. ALI PURWANTO, S.E., S.H. WAKIL KETUA

KEBIJAKAN UMUM APBD


TAHUN ANGGARAN 2016

Kebijakan Umum APBD Tahun 2016 i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ................................................................................................................................................. i

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ................................................................................................................... 1

1.2 Tujuan ................................................................................................................................. 2

1.3 Dasar Hukum ..................................................................................................................... 3

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah pada Tahun Sebelumnya ............... 4

2.2 Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun Perencanaan .......................................... 6

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN ................................................................... 8

3.2 Laju Inflasi .......................................................................................................................... 9

3.3 Lain-lain Asumsi .................................................................................................................. 10

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1 Pendapatan Daerah .......................................................................................................... 11

4.2 Belanja Daerah .................................................................................................................. 15

4.3 Pembiayaan Daerah .......................................................................................................... 21

BAB V PENUTUP .................................................................................................................................. 23

Kebijakan Umum APBD Tahun 2016

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan Kebijakan Umum

Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) berdasarkan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pedoman penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri. RKPD

merupakan rencana kerja tahunan daerah yang disusun berdasarkan amanat dari

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Tujuan dari penyusunan perencanaan adalah untuk menjamin agar kegiatan

pembangunan baik di pusat maupun di daerah yang berkaitan dapat berjalan secara

efektif, efisien, berkesinambungan, berkelanjutan dan tepat sasaran. Dalam rangka

mencapai pembangunan yang terukur dan terarah sesuai dengan visi dan misi yang

akan dituju, maka diperlukan suatu dokumen perencanaan untuk jangka panjang,

jangka menengah dan tahunan.

Kedudukan kebijakan umum APBD merupakan bagian kerangka dasar

perencanaan jangka pendek/tahunan yang terkait dengan sasaran dan kebijakan

dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang

disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD.

Kebijakan umum APBD memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi

penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah,

kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Sebagai bentuk formulasi

dari kebijakan anggaran, kebijakan umum APBD Kabupaten Bangka Barat

berpedoman pada RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016.

Fungsi kebijakan umum anggaran tahun anggaran 2016 adalah sebagai

dasar/pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RAPBD tahun 2016 guna


2

mewujudkan pertumbuhan dan kemajuan daerah diberbagai bidang yang pada

muaranya sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten

Bangka Barat. Beberapa pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun

2016, yaitu :

- Sesuai dengan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016.

- KUA memuat pedoman berbagai kebijakan pemerintah daerah baik yang terkait

dengan pendapatan, belanja, pembiayaan maupun pencapaiannya serta memuat

gambaran prioritas kegiatan pembangunan daerah tahun 2016, kendala,

kebijakan serta strategi dalam pencapaian prioritas tersebut.

- Mengingat RPJMD Kabupaten Bangka Barat untuk periode 2016-2020 belum

ditetapkan, maka selanjutnya di tahun 2016 akan memberikan fleksibilitas untuk

disesuaikan dengan visi, misi serta sasaran pembangunan dalam RPJMD Tahun

2016-2020.

- Dalam pelaksanaannya, KUA akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam prioritas dan

plafon anggaran sementara (PPAS) berdasarkan urusan dan program tahunan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Mengingat strategisnya peran KUA yang menjadi pedoman dalam kerangka

proses penyusunan RAPBD tahun 2016, maka penyusunan KUA dianggap sebagai

tahapan yang sangat penting dalam upaya sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat,

Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan kebijakan umum adalah :

- Mensinergikan mekanisme perencanaan antara top down dan bottom up planing

melalui perumusan berbagai kebijakan terkait dengan pendapatan, belanja,

pembiayaan maupun pencapaiannya.

- Mengoptimalkan pengelolaan atas Implementasi APBD.

- Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan

penyusunan perencanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel.

Adapun sasaran penyusunan kebijakan umum dalam rangka perumusan

program dan kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan RAPBD Kabupaten

Bangka Barat Tahun Anggaran 2016.


3

1.3 Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung;

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka

Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten

Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

k. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 32 Tahun 2015 tentang RencanaKerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016.


4

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Perkembangan indikator ekonomi makro daerah pada tahun sebelumnya;

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun berjalan, pemerintah daerah

telah menetapkan beberapa indikator ekonomi makro yang akan dijadikan tolak ukur

keberhasilan pembangunan. Indikator ekonomi makro tersebut adalah sebagai

berikut :

Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan gambaran dari aktifitas

perekonomian masyarakat di daerah yang juga digunakan sebagai salah satu

tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi

(Economic Growth) sampai saat ini masih dipakai untuk memantau perbaikan

ekonomi suatu daerah.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Barat selama lima tahun

terakhir berfluktuasi antara 4,23% hingga 5,92%. Pada tahun 2013,

pertumbuhan ekonomi Bangka Barat sebesar 5,56%. Pertumbuhan ekomomi di

tahun 2013 ini turun sebesar 0,36% jika dibandingkan dengan tahun 2012

sebesar 5,92%.

Gambar 2.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Barat (%)


5

Pada tahun 2013, lima sektor penyumbang terbesar terhadap struktur

ekonomi Kabupaten Bangka Barat (atas dasar harga konstan) adalah sektor

Industri Pengolahan (42,39%), sektor Pertanian (18,89%), sektor Perdagangan,

Hotel & Restoran (17,42%), sektor Pertambangan & Penggalian (10,41%), dan

sektor Bangunan (4,55%). Susunan ini masih sama dengan tahun sebelumnya,

dimana sektor industri pengolahan masih mendominasi struktur ekonomi Bangka

Barat.

PDRB perkapita

Untuk mengukur pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Bangka

Barat, indikator yang dapat digunakan adalah PDRB perkapita. Dengan

menggunakan pendapatan per kapita, dapat dilihat indikasi kesejahteraan

penduduk disuatu daerah serta keberhasilan dari suatu pembangunan yang

dilakukan oleh suatu daerah. Pada tahun 2013, PDRB perkapita ADHB

Kabupaten Bangka Barat di tahun 2013 adalah sebesar Rp 48.374.652, serta

pendapatan regional per kapita ADHB Kabupaten Bangka Barat di tahun 2013

adalah sebesar Rp 41.777.723. Untuk nilai PDRB perkapita ADHK Kabupaten

Bangka Barat di tahun 2013 adalah sebesar Rp. 16.665.381 serta pendapatan

regional per kapita ADHK Kabupaten Bangka Barat di tahun 2013 adalah

sebesar Rp. 14.332.068.

Perkembangan PDRB perkapita ADHB di Kabupaten Bangka Barat selama

lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan, dimana PDRB perkapita pada

tahun 2008 yaitu sebesar Rp 34.997.971 naik menjadi sebesar

Rp.48.374.652, pada tahun 2013.

Gambar 2.2

Pertumbuhan PDRB Perkapita serta Pendapatan Perkapita

di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009 - 2013


6

2.2 Rencana target ekonomi makro pada tahun perencanaan.

Kondisi ekonomi Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2016 akan sangat

dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan internal yang melingkupinya. Dengan

melihat kondisi yang telah dicapai pada tahun 2013 dan perkembangan yang terjadi

serta permasalahan pada tahun 2014 dan 2015, akan digunakan sebagai masukan

dalam menentukan arah kebijakan ekonomi daerah, yaitu untuk menentukan fokus

pembangunan ekonomi, identifikasi sektor yang perlu dipercepat perkembangannya.

Hal ini akan mengarahkan peran pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan

dan mendorong pembangunan ekonomi daerah dan arah kebijakan ekonomi.

Melihat data yang ada lima tahun terakhir (2009-2013), serta proyeksi tahun

2015, untuk pertumbuhan ekonomi berdasarkan harga konstan diharapkan tumbuh

sebesar 5,97% – 6,17% dan target di tahun 2016 diharapkan tumbuh sebesar

6,26%- 6,33%. Dengan target pertumbuhan ekonomi 2016 sebesar 6,26% – 6,33%,

nilai PDRB ADHK Kabupaten Bangka Barat diprediksi sebesar 3.735.757 (juta rupiah)

sampai dengan 3.754.990 (juta rupiah).

Melihat perkembangan Pendapatan perkapita ADHB selama lima tahun terakhir

(2009-2013) yang terus mengalami peningkatan, dengan nilai pendapatan perkapita

di tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 41.777.723,-, dengan proyeksi di tahun berikutnya

akan terus mengalami peningkatan, dengan tren dengan kenaikan rata-rata sekitar

10%, maka ditargetkan pendapatan perkapita di tahun 2016 sebesar. Rp.

55.107.320,- sampai dengan Rp. 56.728.625,-.

Untuk tingkat inflasi, diharapkan pada tahun 2016 semakin kecil dengan target

yaitu 6,34%, dimana dengan tingkat inflasi yang semakin kecil tentu akan semakin

memberi pengaruh positif terhadap perkembangan dan kemajuan perekonomian

menjadi lebih baik. Perekonomian daerah yang baik diharapkan akan berpengaruh

yang signifikan terhadap meningkatnya pendapatan Kabupaten Bangka Barat serta

membuat masyarakat lebih bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan

investasi.

Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

diarahkan kepada upaya :

- pemulihan dan peningkatan ekonomi guna membangkitkan sektor riil, khususnya

perekonomian yang dominan digeluti oleh masyarakat di Kabupaten Bangka Barat;

- mengupayakan tingkat inflasi yang terkendali (maksimal 6,34%);

- menyehatkan APBD dengan mengurangi defisit anggaran yang dibiayai dari Sisa

Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, yang juga artinya mengurangi Sisa Lebih


7

Perhitungan Anggaran Tahun Lalu khususnya tahun 2015, peningkatan

pendapatan daerah, serta penghematan pengeluaran;

- bersama-sama dengan kebijakan lainnya melakukan berbagai upaya terpadu

untuk meningkatkan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,60 -

72,75, mengurangi angka kemiskinan menjadi 2,83% dan tingkat pengangguran

menjadi 3,69%; serta

- mendukung pengembangan sistem ekonomi kerakyatan.


8

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN;

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2016 sebagai penjabaran tahun kedua dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan

kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dan

dilaksanakan masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan

memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif

dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan

masyarakat secara berkelanjutan.

Ada beberapa asumsi makro APBN tahun 2016, yaitu :

1. Perkembangan ekonomi global yang akan berpengaruh terhadap perekonomian

nasional di tahun 2016 diantaranya adalah: (i) membaiknya perekonomian global

yang diperkirakan akan dipengaruhi oleh terus membaiknya perekonomian AS;

(ii) perekonomian Kawasan Eropa yang mulai pulih; (iii) perekonomian negara

berkembang dan emerging yang makin baik; serta (iv) rendahnya harga minyak

dunia yang menguntungkan bagi negara pengimpor minyak.

Perekonomian domestik diperkirakan tumbuh sebesar 6,0-6,4 persen, lebih

tinggi dibanding tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan membaiknya

perekonomian global, dan didukung oleh berlanjutnya reformasi struktural di

dalam negeri secara komprehensif.

2. Untuk menuju perekonomian yang lebih maju, pertumbuhan ekonomi yang cukup

tinggi harus didukung dengan tingkat inflasi yang rendah dan nilai tukar yang

stabil. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, inflasi pada tahun 2016

diperkirakan akan berada pada kisaran 3,0-5,0 persen. Nilai tukar Rupiah

diperkirakan akan berada pada rentang Rp12.800-13.200 per USD.

Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan moneter akan tetap diarahkan pada

pencapaian sasaran inflasi dan stabilisasi nilai tukar sesuai fundamentalnya.

Penguatan operasi moneter akan diintensifkan untuk mendukung efektivitas

transmisi suku bunga dan nilai tukar, sekaligus untuk memperkuat struktur dan

daya dukung sistem keuangan dan lembaga keuangan dalam pembiayaan

pembangunan.


9

3. Jumlah penduduk miskin diperkirakan turun menjadi sekitar 9,0–10,0 persen

dan pengangguran terbuka diperkirakan turun menjadi berkisar antara 5,2–5,5

persen dari angkatan kerja.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah akan melakukan

berbagai langkah untuk mengantisipasi situasi global. Persoalannya, bagaimana kita

memanfaatkan secara optimal segala instrumen yang ada, sehingga kita dapat

mengelola segala sesuatu secara profesional.

3.2 Laju Inflasi;

Salah satu faktor makro ekonomi yang sangat ditentukan oleh berbagai aspek

yang berada di luar jangkauan pemerintah daerah adalah menyangkut tingkat inflasi.

Inflasi yang diturunkan dari hasil perhitungan PDRB adalah inflasi makro dari seluruh

sektor ekonomi, yang didasarkan dari perkembangan harga di tingkat produsen. Nilai

yang dihitung di PDRB adalah harga produsen atau harga pada rantai perdagangan

pertama.

Laju inflasi PDRB Kabupaten Bangka Barat tahun 2013 menurut lapangan

usaha sebesar 6,41 %, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2012 yang tercatat

sebesar 5,93 %. Inflasi makro ekonomi yang tertinggi di Kabupaten Bangka Barat

pada tahun 2013 adalah sektor jasa-jasa serta listrik, gas, dan air bersih dengan nilai

inflasi masing-masing sebesar 11,33 persen dan 10,39 persen. Sedangkan inflasi

terendah di tahun 2013 adalah di sektor pertambangan dan galian serta industri

pengolahan dengan nilai inflasi masing-masing sebesar 5,02 persen dan 5,10 persen.

Tingkat harga menjadi salah satu variabel yang penting untuk menyusun

kerangka kebijakan pemerintah dalam menyusun kerangka kebijakan pembangunan

daerah. Apabila tingkat harga tinggi, produsen diuntungkan karena dengan supply

banyak akan mendapat profit yang lebih banyak juga. Disisi lain konsumen dirugikan

karena akan mengurangi daya beli konsumen yang kemudian akan menurunkan

kesejahteraan konsumen. Kenaikkan pendapatan yang diterima masyarakat tidak

ada artinya bila tingkat kenaikan harga lebih jauh tinggi karena kenaikkan

pendapatan juga diiringi kenaikan harga-harga barang-barang konsumsi di pasaran.

Tingkat harga juga dapat mempengaruhi investor masuk ke Bangka Barat. Tingginya

harga-harga barang di Bangka Barat membuat pengeluaran investor semakin besar

untuk menjalankan usahanya. Besarnya overhead cost maka akan mengurangi rate of

return yang akan diterima investor. Hal tersebut menjadi pertimbangan paling utama

investor masuk ke Bangka Barat.


10

3.3 Lain-lain asumsi

Berkaitan kebijakan makro lingkup daerah di Kabupaten Bangka Barat pada

tahun 2016 memiliki beberapa kebijakan yang akan berpengaruh pada besaran

belanja daerah antara lain:

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana

beberapa urusan yang awalnya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota, berubah menjadi kewenangan Desa.

2. Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, dimana beberapa urusan yang awalnya merupakan kewenangan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, berubah menjadi kewenangan Pemerintah

Provinsi.

3. Peningkatan sarana dan prasarana di wilayah Kabupaten Bangka Barat;

4. Pemberian hibah kepada masyarakat, kelompok masyarakat dan lembaga untuk

pemenuhan sarana prasarana pendukung serta peningkatan kemandirian;


11

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. Pendapatan Daerah

4.1.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun

anggaran berkenaan.

Ada beberapa kebijakan yang masih harus menjadi prioritas pada

tahun 2016 berkaitan dengan perencanaan peningkatan pendapatan, yaitu :

1. Intensifikasi/ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.

2. Penerapan tarif baru berdasarkan peraturan daerah dengan

memperhatikan potensi serta perkembangan pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Bangka Barat.

3. Mengoptimalkan penerimaan lain-lain PAD yang sah.

Perhitungan target pendapatan daerah dilakukan dengan asumsi

tingkat elastisitas pendapatan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi

sebesar 1,65 artinya setiap kenaikan PDRB 1% akan menaikkan pendapatan

daerah dari pajak sebesar 1,65% sehingga dengan asumsi pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Bangka Barat mencapai ±6% maka kenaikan pendapatan

dari Pajak dapat mencapai lebih dari ±8% yang dapat dioptimalkan mencapai

10%. Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah lainnya diasumsikan tingkat

elastisitasnya 1,33, dimana setiap kenaikan PDRB 1% akan menaikkan

pendapatan daerah dari retribusi dan PAD lainnya sebesar 1,33% sehingga

dengan asumsi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat mencapai

±6% maka pendapatan daerah dari retribusi ± 13% dari total PAD. Sedangkan

peningkatan pendapatan daerah dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang

Sah diharapkan lebih dari 32%.

4.1.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;

Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi :

Pajak, dengan jumlah target pendapatan untuk tahun 2016 sebesar

Rp.13.879.000.000,00 (tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh

sembilan juta rupiah).


12

Retribusi, dengan jumlah target pendapatan untuk tahun 2016 sebesar

Rp 5.362.735.000,00 (lima milyar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh

ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yaitu bagian laba

atas penyertaan modal pada BPD dan lembaga perbankan lainnya,

dengan jumlah target pendapatan untuk tahun 2016 sebesar

Rp.3.850.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Lain-lain PAD yang sah, dengan jumlah target pendapatan untuk tahun

2016 sebesar Rp 13.604.172.800,00 (tiga belas milyar enam ratus

empat juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah). Target

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD tahun 2016 naik sebesar

Rp.768.235.800,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga

puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dari tahun 2015, hal tersebut

dikarenakan naiknya target pendapatan pada pajak daerah pada tahun

2016.

Rincian Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016

NO. JENIS PENERIMAAN TAHUN 2016 (Rp)

1 2 3

HASIL PAJAK DAERAH

1 PAJAK HOTEL 150.000.000,00

2 PAJAK RESTORAN 1.000.000.000,00

3 PAJAK HIBURAN 59.000.000,00

4 PAJAK REKLAME 350.000.000,00

5 PAJAK PENERANGAN JALAN 8.500.000.000,00

6 PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 160.000.000,00

7 PAJAK AIR TANAH 35.000.000,00

8 PAJAK SARANG BURUNG WALET 375.000.000,00

9 BPHTB 850.000.000,00

10 PBB 2.400.000.000,00

JUMLAH PAJAK DAERAH 13.879.000.000,00

HASIL RETRIBUSI DAERAH

11 RET.PELAYANAN KESEHATAN (PUSKES,PUSTU/BP) 2.500.000.000,00

12 RET.PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN 220.000.000,00

13 RET.PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM 800.000.000,00

14 RET.PELAYANAN PASAR 200.000.000,00


13

NO. JENIS PENERIMAAN TAHUN 2016 (Rp)

1 2 3

15 RET. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 250.000.000,00

16 RET. PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 100.000.000,00

17 RET. PASAR GROSIR/PERTOKOAN 200.000.000,00

18 RET. TERMINAL 220.000.000,00

19 RET. RUMAH POTONG HEWAN 25.235.000,00

20 RET. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 200.000.000,00

21 RET. IZIN TRAYEK 4.000.000,00

22 RET. IZIN TERTENTU 50.000.000,00

23 RET. IZIN GANGGUAN/KERAMAIAN 437.000.000,00

24 RET. TEMPAT PELELANGAN IKAN 50.000.000,00

25 RET. IZIN USAHA PERIKANAN 1.500.000,00

26 RET. PERPANJANGAN IMTA 30.000.000,00

27 RET. PENJUALAN HASIL PERIKANAN BBI 75.000.000,00

JUMLAH RETRIBUSI DAERAH 5.362.735.000,00

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG

DIPISAHKAN BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL

PADA PMD/BUMD :

27 BPD SUMSEL 3.000.000.000,00

28 BPR BANK SYARIAH BANGKA BELITUNG 850.000.000,00

JUMLAH HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH

YANG DIPISAHKAN BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN

MODAL PADA PMD/BUMD :

3.850.000.000,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH :

HASIL PENJUALAN ASET DAERAH YANG TIDAK

DIPISAHKAN

29

PENERIMAAN JASA GIRO (PADA BANK

PEMERINTAH/SWASTA)

1.600.000.000,00

31 BUNGA DEPOSITO 5.000.000.000,00

32 PENDAPATAN DENDA 500.000.000,00

33 PENDAPATAN SUMBER LAINNYA 3.100.000.000,00

34 DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 3.354.172.800,00

35 PENJUALAN ASET DAERAH 50.000.000,00

JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG

SAH 13.604.172.800,00

JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 36.695.907.800,00


14

Dana Perimbangan meliputi :

- Bagi Hasil Pajak, dengan jumlah target pendapatan untuk tahun 2016

sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).

- Bagi Hasil Sumber Daya Alam, dengan jumlah target pendapatan untuk

tahun 2016 sebesar Rp.82.093.130.524,00 (delapan puluh dua milyar

sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh

empat rupiah).

- Dana Alokasi Umum, dengan jumlah sebesar Rp 432.000.000.000,00

(empat ratus tiga puluh dua milyar rupiah) yaitu diasumsikan naik dari

tahun sebelumnya tahun 2016 dimana diperkirakan ada kenaikan

penerimaan negara dan juga kenaikan jumlah penduduk dan kenaikan

gaji PNS yang akan meningkatkan jumlah DAU Kabupaten Bangka

Barat.

- Dana Alokasi Khusus, diasumsikan meningkat dari tahun 2015 dan

2016 yaitu menjadi sebesar Rp 52.705.083.056,00 (lima puluh dua

milyar tujuh ratus lima juta delapan puluh tiga ribu lima puluh enam

rupiah).

Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi :

- Jumlah penerimaan dari dana Hibah pihak ketiga, diperkirakan sebesar

Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Jumlah penerimaan dari dana bagi hasil pajak provinsi untuk tahun

2016 sebesar Rp 30.200.000.000,00 (tiga puluh milyar dua ratus juta

rupiah) hal ini berkaitan dengan keadaan perekonomian di Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung yang cukup stabil sehingga akan

berpengaruh terhadap kepemilikan dan penggunaan kendaraan

bermotor yang juga akan meningkatkan bagi hasil pajak provinsi yang

tidak lain adalah pajak yang terkait dengan kendaraan bermotor.

- Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi untuk tahun 2016 belum

dianggarkan dalam rencana penganggaran KUA tahun 2016, meskipun

hasil koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung pada Musrenbang RKPD Provinsi usulan Pemerintah

Kabupaten Bangka Barat mendapat respon positif untuk diprioritaskan.

Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi tahun 2016 akan

dianggarkan pada anggaran mendahului tahun 2016, ketika besaran

anggaran sudah ditetapkan dan dijabarkan pada APBD Provinsi tahun

2016.


15

- Jumlah penerimaan dari dana penyesuaian pendidikan untuk tahun

2016 sebesar Rp 45.843.055.200,00 (empat puluh lima milyar delapan

ratus empat puluh tiga juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) hal ini

berkaitan dengan tunjangan sertifikasi guru yang diasumsikan pada

tahun 2016 akan mengalami peningkatan jumlah guru sertifikasi.

- Jumlah dana penyesuaian untuk dana desa sebesar

Rp.17.500.000.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) hal ini

terkait dengan dana penyesuaian untuk desa yang merupakan dana

transfer dari pusat guna memenuhi amanat undang-undang dalam

rangka peningkatan pembangunan desa.

Total keseluruhan target pendapatan daerah adalah Rp.728.037.176.580,00

(tujuh ratus dua puluh delapan milyar tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh

enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

4.1.3 Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan daerah

adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan program kegiatan yang mendukung dalam upaya peningkatan

pendapatan daerah

- Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terhadap tujuan dan manfaat

dari pajak dan retribusi daerah guna menunjang pembangunan daerah.

- Monitoring pelaksanaan kegiatan pendapatan.

- Peningkatan pengetahuan dan kinerja aparatur dalam peningkatan dan

pengembangan potensi pendapatan.

- Mendorong aparatur di tingkat kecamatan dan desa dalam upaya

pencapaian target pajak di wilayah masing-masing.

4.2. Belanja Daerah

4.2.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan

belanja daerah.

Total perkiraan belanja daerah pada tahun anggaran 2016 mencapai

Rp.766.977.765.630,40 (tujuh ratus enam puluh enam milyar sembilan ratus

tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus tiga puluh

koma empat puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :


16

- Belanja tidak langsung (BTL) sebesar Rp 366.750.671.652,40 (tiga ratus

enam puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus tujuh

puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua koma empat puluh rupiah).

- Belanja Langsung (BL) diproyeksi sebesar Rp 400.227.093.978,00

(empat ratus milyar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan puluh tiga

ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah). Untuk belanja langsung

merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan

pelaksanaan program dan kegiatan yang tersebar kedalam 26 urusan

wajib, dan 8 urusan pilihan, dengan prioritas kegiatan dititik beratkan

pada pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta

peningkatan kualitas pelayanan dasar melalui pembangunan

infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung lainnya serta peningkatan

sumber daya manusia melaui peningkatan pengembangan pengetahuan

aparatur dan pengembangan pengelolaan lingkungan hidup bagi

peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

4.2.2 Kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan belanja pegawai, bunga,

subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan

belanja tidak terduga, meliputi :

- pemberian kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan dan penghasilan

lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil;

- pemberian bantuan (hibah dan bantuan sosial) dalam bentuk uang dan

atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf

hidup dan kesejahteraan masyarakat;

- bantuan kepada partai politik yang besarannya sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan;

- menganggarkan belanja bagi hasil seperti Alokasi Dana Desa (ADD)

sebesar 10% dari dana transfer pusat ke daerah sesuai dengan amanat

perundang-undangan tentang Desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi

daerah serta dana transfer yang terkait dengan dana desa.

- Penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan

sebelumnya melalui penganggaran dana tidak terduga;

4.2.3 Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas

pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016.


17

Sebagai tahun transisi dalam perencanaan 5 tahunan yang belum

memiliki dudukan RPJMD 2016-2020, arah kebijakan keuangan daerah lebih

ditekan kepada kebutuhan daerah terkait dengan pelayanan dasar,

menciptakan daya saing daerah yang kompetitif serta tetap menciptakan

pembangunan yang memiliki kesinambungan dan berkelanjutan dengan

periode tahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan pembangunan tahun 2016 di Kabupaten Bangka Barat

diarahkan sesuai dengan tema pembangunan nasional tahun 2016 yaitu

“MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERKUAT

FONDASI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS”, serta tema pembangunan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu “MEMANTAPKAN EKONOMI DAN

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN EKONOMI

KERAKYATAN, INFRASTRUKTUR DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

SERTA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK”. Dengan

memperhatikan arah kebijakan dan prioritas nasional dan provinsi tersebut,

maka tema pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 yaitu

“MEMBANGUN BANGKA BARAT SECARA BERKELANJUTAN DENGAN

MENERAPKAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR MASYARAKAT DAN UPAYA

PERKUATAN DAYA SAING DAERAH YANG KOMPETITIF”,

Melalui percepatan pembangunan ekonomi yang masih berbasis

ekonomi masyarakat dan revitalisasi sektor unggulan lokal, diharapkan akan

mendorong terciptanya lapangan kerja dan perbaikan iklim ketenagakerjaan,

pembangunan pertanian didorong untuk peningkatan produksi pangan dan

pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Upaya lain yang dilakukan

adalah terus mendorong berbagai program yang diarahkan untuk

meningkatkan kegiatan ekonomi yang pro rakyat miskin, memperluas

cakupan program pembangunan berbasis masyarakat seperti membangun

sentra-sentra pengembangan produk unggulan tertentu (berdaya saing

domestik/regional/global) serta pemberian bantuan hibah alat serta pelatihan

bagi usaha kecil untum memandirikan usahanya.

Pemerintah daerah sangat berperan dalam rangka menggerakkan

perekonomian daerah. Pemerintah daerah sebagai fasilitator maupun

stabilisator, melalui sumber-sumber yang dikuasai pemerintah daerah berupa

pembiayaan pemerintah (pengeluaran atau belanja pemerintah) akan

memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Besarnya jumlah


18

keuangan daerah mencerminkan kemampuan daerah untuk membiayai

pembangunan termasuk penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam upaya untuk mencapai seluruh rencana tindak yang ada pada

dokumen perencanaan satu tahunan, perlu ditetapkan arah pengelolaan

keuangan daerah. Arah pengelolaan ini dimaksudkan agar seluruh sumber

daya keuangan daerah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien.

Arah pengelolaan tersebut meliputi arah pengelolaan pendapatan daerah,

arah pengelolaan belanja daerah dan arah pengelolaan pembiayaan daerah.

Ada beberapa kendala yang masih dirasakan berdasarkan kondisi

umum daerah dan evaluasi kinerja kegiatan selama tahun 2015, maka

beberapa isu strategis yang diprediksikan akan terjadi pada tahun 2016

adalah sebagai berikut :

1) Optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan

dengan pelayanan dasar;

2) Pemantapan pelaksanaan BPJS kesehatan;

3) Penekanan pembangunan yang berwawasan lingkungan;

4) Membangun infrastruktur dasar/konektivitas terkait percepatan

pertumbuhan ekonomi;

5) Regulasi daerah yang mendukung percepatan investasi;

6) Penguatan sektor usaha kecil yang kompetitif;

7) Pelayanan publik yang profesional sudah menjadi kewajiban;

8) Mempersiapkan tenaga kerja yang berdaya saing;

9) Menciptakan hubungan industrial yang kondusif;

10) Terjaminnya ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dan penciptaan

stabilitas harga;

11) Penerapan pelaksanaan good government dan reformasi birokrasi;

12) Penerapan pelaksanaan undang-undang desa;

13) Mendorong terciptanya industri pengolahan serta industri hilir hasil

perkebunan lokal;

14) Optimalisasi lahan pertanian; serta

15) Peningkatan pertumbuhan usaha sektor pariwisata.

Terkait menjawab permasalahan dan isu strategis tersebut, Pemerintah

Daerah menetapkan beberapa kebijakan umum pembangunan sebagai arah

dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2016, yaitu :


19

1. Pemulihan dan peningkatan ekonomi guna membangkitkan sektor riil

untuk mengantisipasi pasca timah;

2. Pemenuhan pelayanan dasar masyarakat serta peningkatan perekonomian

dan kesejahteraan masyarakat yang kompetitif serta penciptaan

koneksitas infrastruktur yang menunjang perekonomian daerah.

3. Mengalokasikan anggaran untuk urusan pendidikan sebesar 20% dari total

belanja daerah tahun 2016 dan 10% untuk urusan kesehatan sesuai

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan guna

peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam

rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat, terutama untuk

keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak.

4. Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost, regular cost, dan variable

cost secara terukur dan terarah.

5. Peningkatan infrastruktur dasar/konektivitas terkait percepatan

pertumbuhan ekonomi;

6. Mengupayakan tingkat inflasi terkendali;

7. Menyehatkan APBD dengan mengurangi defisit anggaran yang dibiayai dari

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, yang juga artinya mengurangi

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu khususnya tahun 2015,

peningkatan penerimaan pajak, serta penghematan pengeluaran;

8. Bersama-sama dengan kebijakan lainnya melakukan berbagai upaya

terpadu untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran;

Dengan mencermati kendala yang mungkin akan dihadapi, serta arah

kebijakan yang akan diambil, maka perlu ditempuh berbagai strategi guna

memperoleh hasil pembangunan yang optimal, yaitu :

1. Pencapaian pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 pada angka 6,26%-

6,33% disiasati dengan penguatan pada sektor tersier (Sektor

perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi,

sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor-sektor

jasa lainnya);

2. Pengembangan sektor usaha kecil yang kompetitif;

3. Mendukung pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang diarahkan

khususnya kepada usaha di sektor pariwisata;

4. Meningkatkan perlindungan perempuan disertai dengan peningkatan

peran perempuan dan bekerjasama dengan lembaga dan organisasi

perempuan dan peduli anak;


20

5. Terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperluas lembaga

pendidikan formal dan non formal serta pendidikan informal yang

bermutu di berbagai daerah dibarengi dengan pemerataan subsidi

pendidikan bagi seluruh peserta didik dalam usia wajib belajar;

6. Terus meningkatlkan kualitas kesehatan masyarakat dengan program

kesehatan gratis, meningkatkan fasilitas kesehatan dan kualitas SDM

yang memadai dan kerjasama kesehatan;

7. Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan, air bersih, sanitasi

dan air limbah serta mengembangkan permukiman yang layak;

8. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD

tahun lalu, identifikasi permasalahan dan isu strategis yang ada ditingkat

daerah, rumusan prioritas pembangunan di tingkat Provinsi dan Nasional,

rancangan kerangka ekonomi daerah beserta melihat kerangka pendanaan

yang ada, maka prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Barat pada tahun

2016 adalah sebagai berikut :

1. Aspek Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

a. Penciptaan pelayanan publik yang profesional

b. Penerapan pelaksanaan good government dan reformasi birokrasi

2. Aspek Ekonomi Dan Daya Saing

a. Peningkatan infrastruktur dasar / konektivitas terkait percepatan

pertumbuhan ekonomi

b. Peningkatan iklim investasi yang kondusif

c. Pengembangan sektor usaha kecil yang kompetitif

d. Hubungan industrial yang kondusif dan tenaga kerja yang berdaya

saing

e. Peningkatan ketahanan pangan daerah

f. Peningkatan mutu hasil perkebunan unggulan daerah

g. Peningkatan pertumbuhan usaha sektor pariwisata

3. Aspek Kualitas Masyarakat

a. Meningkatkan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang

berkaitan dengan pelayanan dasar

4. Aspek Lingkungan Hidup

a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

b. Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan


21

Prioritas pembangunan tahunan daerah disusun berdasarkan kriteria

sebagai berikut :

a. Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan

nasional (RPJMN Tahun 2014-2019), MDGs serta Standar Pelayanan

Minimal.

b. Korelasinya terhadap pencapaian indikator makro yang ditargetkan oleh

Kabupaten Bangka Barat.

c. Korelasinya terhadap indikator sasaran yang ditetapkan oleh Kabupaten

Bangka Barat.

Dengan demikian pengalokasian anggaran pembangunan daerah

tahun 2016 sesuai urusan, bidang kewenangan, satuan kerja perangkat

daerah yang melaksanakan program dan kegiatan difokuskan untuk

pelaksanaan prioritas pembangunan yang lebih terarah dan terkendali

sehingga sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat tercapai.

4.3. Pembiayaan Daerah

4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sedangkan penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar

Rp.44.243.089.050,40 (empat puluh empat milyar dua ratus empat puluh

tiga juta delapan puluh sembilan ribu lima puluh koma empat puluh rupiah).

Untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Tahun 2015 diprediksi sebesar

Rp.42.243.089.050,40 (empat puluh dua milyar dua ratus empat puluh tiga

juta delapan puluh sembilan ribu lima puluh koma empat puluh rupiah) dan

Pengembalian Pinjaman Daerah seperti yang telah diuraikan sebesar

Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan pembiayaan, meliputi

penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran

sebelumnya (SiLPA) adalah perhitungan yang didasarkan dengan asumsi

bahwa daya serap SKPD pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar 87%

sampai dengan 93%, sehingga dana yang tersisa dari APBD Tahun 2015

adalah sebesar 8% untuk Belanja Langsung dan 5% untuk Belanja Tidak

Langsung serta diharapkan juga terjadi pelampauan pendapatan kurang lebih

10% yang tentu dapat meningkatkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun


22

sebelumnya (SiLPA) yaitu tahun 2015 yang dapat dimanfaatkan untuk

pembiayaan belanja pada tahun 2016.

4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.

Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah direncanakan

sebesar Rp 5.302.500.000,00 (lima milyar tiga ratus dua juta lima ratus ribu

rupiah). Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk :

a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Yaitu penambahan penyertaan modal pada PT BPD Sumsel Babel,

BPR Syari’ah Bangka Belitung dan PDAM Bangka Barat ataupun lembaga

lain yang dianggap menguntungkan keuangan daerah serta untuk

meningkatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam

penyediaan air bersih di Kabupaten Bangka Barat. Untuk penyertaan modal

pemerintah pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp 5.302.500.000,00

(lima milyar tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).


23

BAB V

PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Tahun 2016 ini dibuat untuk menjadi

pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bangka Barat

Tahun 2016.

PIMPINAN



HENDRA KURNIADY, S.E., Ak.

KETUA

H. BADRI

WAKIL KETUA

M. ALI PURWANTO, S.E., S.H.

WAKIL KETUA

Muntok, Juli 2015

A.n. BUPATI BANGKA BARAT

SEKRETARIS DAERAH

YANUAR, S.H., M.H.

PPRRIIOORRIITTAASS DDAANN PPLLAAFFOONN AANNGGGGAARRAANN SSEEMMEENNTTAARRAA

AANNGGGGAARRAANN PPEENNDDAAPPAATTAANN DDAANN BBEELLAANNJJAA

KKAABBUUPPAATTEENN BBAANNGGKKAA BBAARRAATT

TTAAHHUUNN AANNGGGGAARRAANN 22001166

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2016 i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ........................................................................................................................... i

DAFTAR TABEL ................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ..................................................................................................... I - 1

1.2 Tujuan ................................................................................................................. I - 2

1.3 Dasar Hukum ...................................................................................................... I - 3

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH .............................. II - 1

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH ........................................................................... III - 1

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN

PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN ............................................ IV - 1

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH .................................................................... V - 1

BAB VI PENUTUP ................................................................................................................ IV - 1

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2016 ii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016 ....................... II - 1

Tabel 3.1 Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025 .......................... III - 1

Tabel 3.2 Misi, Tujuan Jangka Panjang dan Sasaran Pokok Pembangunan RPJPD Kabupaten

Bangka Barat Tahun 2005-2025 ............................................................................ III - 2

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2016 Berdasarkan Urusan Pemerintahan IV - 1

Tabel 4.2 Rincian Anggaran Belanja Langsung SKPD Berdasarkan Program dan Kegiatan

Tahun Anggaran 2016 ......................................................................................... IV - 4

- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ...................................................................... IV - 4

- Dinas Kesehatan ........................................................................................................... IV - 14

- Rumah Sakit Umum Daerah ......................................................................................... IV - 23

- Dinas Pekerjaan Umum ................................................................................................ IV - 26

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ..................................................................... IV - 34

- Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Informatika ....................................... IV - 39

- Badan Lingkungan Hidup Daerah ................................................................................. IV - 45

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .................................................................... IV - 49

- Badan Kependudukan dan KB ....................................................................................... IV - 52

- Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ................................................................. IV - 56

- Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan ...................................................... IV - 61

- Kantor Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik ...................................... IV - 64

- Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat ................................. IV - 67

- Sekretariat Daerah ........................................................................................................ IV - 70

- Sekretariat DPRD ......................................................................................................... IV - 77

- Kecamatan Muntok ...................................................................................................... IV - 81

- Kecamatan Simpang Teritip .......................................................................................... IV - 85

- Kecamatan Jebus .......................................................................................................... IV - 88

- Kecamatan Kelapa ......................................................................................................... IV - 91

- Kecamatan Tempilang ................................................................................................... IV - 94

- Kecamatan Parittiga ...................................................................................................... IV - 97

- Inspektorat Kabupaten ................................................................................................... IV - 100

- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset ........................................................ IV - 103

- Badan Kepegawaiaan, Pendidikan dan Pelatihan Daerah ................................................. IV - 109

- Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan .................................................... IV - 112

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2016 iii

- Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa ........................... IV - 116

- Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah .......................................................................... IV - 121

- Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan ................................................................. IV - 124

- Dinas Kehutanan ........................................................................................................... IV - 128

- Dinas Kelautan dan Perikanan ....................................................................................... IV - 130

- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ......................................................................... IV - 132

- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM ................................................... IV - 136

Tabel 4.3. Plafon Anggaran Sementara untuk Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi

Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2016 ......... IV - 141

Tabel 4.4. Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung per SKPD Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2016 .............................................................................. IV - 142

Tabel 4.5. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada

Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2016 ............................................. IV - 143

Tabel 4.6. Rincian Belanja Bantuan Hibah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016 .... IV - 143

Tabel 4.7. Rincian Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016 .... IV - 146

Tabel 5.1. Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2016 ............................... V - 1

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2016 I - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS adalah pedoman dalam penetapan APBD

dimana dalam perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten yang

mengakomodir pengajuan usulan program dan kegiatan yang menjadi dasar dalam

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RKPD merupakan

dasar dalam penentuan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang pada akhirnya juga

memerlukan proses penentuan kebijakan dalam menetapkan pendapatan, belanja, dan

pembiayaan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menjadi terarah dan

terkendali sesuai dengan sasaran yang ditetapkan hingga dapat dicapai. Penetapan

berbagai perencanaan serta penganggarannya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah

meliputi penjabaran kebijakan dalam pelaksanaan roda pemerintahan yang termuat dalam

program dan kegiatan dengan memperhatikan ketersediaan sumber dana yang ada untuk

mencapai hasil yang terukur dan terarah sesuai dengan sasaran SKPD secara khusus dan

pemerintah daerah secara keseluruhan.

Berdasarkan kebijakan umum APBD yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan

pembiayaan, maka ditetapkan program dan kegiatan yang menjadi prioritas serta batas

maksimal anggaran dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan daerah dan

prioritas program untuk masing-masing urusan. Penyusunan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016 memperhatikan sinkronisasi struktur

penyusunan yang berlandaskan kepada pendekatan bidang urusan pemerintahan yang

dilakukan melalui pengintegrasian antara program dan kegiatan dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016 dan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bangka

Barat tahun 2016.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 86, Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) disusun dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan dan;

c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Sebagai bentuk panduan dari tahapan-tahapan tersebut maka prioritas dan plafon

anggaran sementara memuat rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah,


prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan

dalam bentuk program/kegiatan, plafon anggaran sementara untuk belanja daerah,

serta rencana pembiayaan daerah.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah :

a. menyediakan dokumen yang berisi rancangan program prioritas dan patokan batas

maksimal anggaran berdasarkan urusan pemerintahan dan berdasarkan program

kegiatan masing-masing satuan kerja.

b. menyediakan dokumen yang berisi rencana pendapatan dan penerimaan daerah

yang mendukung pembiayaan dan belanja daerah tahun anggaran 2016.

c. menyediakan dokumen yang berisi rencana belanja dan pembiayaan daerah tahun

anggaran 2016.

Adapun sasaran penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun

2016 adalah :

a. Tersedianya dokumen Rancangan APBD tahun anggaran 2016 sekaligus dasar

penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2016.

b. Tersedianya dokumen untuk pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan

pembangunan tahun 2016.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) Tahun 2016 adalah :

a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung;

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka

Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten

Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;


e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

h. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang

Negara/Daerah;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2016 II - 1

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pendapatan Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2016 diasumsikan akan bertambah

yang tidak terlalu signifikan dibanding dengan tahun 2015. Pendanaan dalam penyusunan

RAPBD tahun 2016 masih bergantung pada dana perimbangan terutama Dana Alokasi Umum.

Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) di asumsikan tidak jauh berbeda dengan Dana Alokasi

Khusus (DAK) Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2015. Begitu juga dengan Pendapatan Asli

Daerah diprediksi tidak jauh berbeda dengan realisasi tahun 2015. Untuk Dana Perimbangan

dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah, masih dapat mengalami perubahan sesuai dengan kondisi

yang berkembang terkait dengan keuangan Negara dan Provinsi. Hal ini disebabkan besaran

Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasi Pajak Pusat dan Dana Bagi Hasil

Sumber Daya Alam serta Dana Desa yang sangat tergantung dari alokasi pembagian pusat.

Sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sangat tergantung pada realisasi pajak provinsi.

Namun jumlah pendapatan yang tercantum dalam PPAS ini merupakan perkiraan ataupun

plafon anggaran sementara yang diharapkan tidak akan jauh dari angka proyeksi yang tertuang

dalam PPAS.

Untuk penerimaan pembiayaan, berasal dari dua sumber yaitu Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) tahun 2015, dan penerimaan kembali pemberian

pinjaman. Untuk SiLPA tahun 2015 yang dapat dimanfaatkan untuk anggaran tahun 2016

besarannya diperkirakan lebih kecil dari realisasi SiLPA definitif tahun 2014. Hal ini

dikarenakan daya serap belanja APBD Kabupaten Bangka Barat tahun 2015 diperkirakan

mencapai kurang dari 95 persen, sehingga tidak banyak lagi dana yang tersisa yang dapat

digunakan pada tahun berikutnya, begitu juga dengan pelampauan target pendapatan,

diperkirakan tidak lebih dari 10 persen dari prediksi. Secara keseluruhan rencana pendapatan

dan pembiayaan daerah, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1

TARGET PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

No Pendapatan dan Penerimaan

Pembiayaan Daerah

Target Tahun Anggaran

2016 (Rp) Dasar Hukum

1 2 3 4

PENDAPATAN DAERAH

1 Pendapatan Asli Daerah 36.695.907.800,00

1.1 Pajak Daerah 13.879.000.000,00 Perda Kab. Bangka Barat

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2016 II - 2

No Pendapatan dan Penerimaan

Pembiayaan Daerah

Target Tahun Anggaran

2016 (Rp) Dasar Hukum

1.2 Retribusi Daerah 5.362.735.000,00 Perda Kab. Bangka Barat

1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

dipisahkan

3.850.000.000,00 Perda Kab. Bangka Barat

1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang

Syah

13.604.172.800,00

2 Dana Perimbangan 596.798.213.580,00

2.1 Dana Bagi Hasil Pajak 30.000.000.000,00 Permen. Keuangan

2.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 82.093.130.524,00 Permen. Keuangan

2.3 Dana Alokasi Umum 432.000.000.000,00 Peraturan Presiden

2.4 Dana Alokasi Khusus 52.705.083.056,00 Permen. Keuangan

3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 94.543.055.200,00

3.1 Hibah 1.000.000.000,00 -

3.2 Dana Darurat - -

3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah yang Lainnya

30.200.000.000,00 Peraturan Gubernur Kep.

Bangka Belitung

3.4 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

Pemerintah daerah lainnya

0,00

3.5 Dana Penyesuaian Pendidikan 45.843.055.200,00 Permen. Keuangan

3.6 Dana Desa 17.500.000.000,00 Permen. Keuangan

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 728.037.176.580,00

4 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

42.243.089.050,40 Perda Kab. Bangka Barat

Pencairan Dana Cadangan - -

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

-

-

Penerimaan Pinjaman Daerah - -

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 2.000.000.000,00 Peraturan

Bupati Bangka Barat

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 44.243.089.050,40

JUMLAH DANA TERSEDIA 772.280.265.630,40

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2016 III - 1

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Sasaran pembangunan adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat

prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya akan menjadi

dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan yang mencakup

strategi, arah kebijakan, kebijakan umum, program dan kegiatan prioritas. Mengingat

perencanaan jangka menengah daerah tahap kedua yaitu Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015 telah berakhir, maka perencanaan

pembangunan tahun 2016 belum memiliki pedoman yang ditetapkan. Namun sesuai dengan

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/1854/SJ Perihal Skala Prioritas Penyusunan RKPD

Tahun 2016, maka penyusunan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 berpedoman pada

arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Bangka Barat tahun 2005-2025. Hal

tersebut mengingat arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD juga menjadi acuan penyusunan

visi, misi, dan program oleh calon kepala daerah. Berdasarkan rancangan perubahan RPJPD

Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025 maka visi dan misi pembangunan jangka panjang

Kabupaten Bangka Barat adalah :

Tabel 3.1.

Visi dan Misi RPJPD

Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025

VISI MISI

BANGKA BARAT BERSIH,

MANDIRI, DAN MAKMUR

2025

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik

(Good Governance);

2. Mengoptimalkan seluruh potensi Kabupaten

Bangka Barat dan mewujudkan ekonomi Bangka

Barat yang berdaya saing tinggi;

3. Mewujudkan Masyarakat yang Berkualitas;

4. Mendorong pembangunan berkelanjutan yang

berorientasi pada keseimbangan alam dan

lingkungan.


Tabel 3.2.

Misi, Tujuan Jangka Panjang dan Sasaran Pokok Pembangunan RPJPD

Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025

No. Misi Pembangunan

Jangka Panjang Tujuan Jangka Panjang Sasaran Pokok

1 Mewujudkan Tata Kelola

Pemerintahan yang baik

(Good governance)

Terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang (1)

Partisipasi; (2) Ketaatan

Hukum; (3) Transparansi

dalam pemerintah; (4)

Responsif; (5) Berorientasi

pada kesepakatan; (6)

Kesetaraan; (7) Efektif dan

Efesien; (8) Akuntabilitas; dan

(9) Visi Strategis.

Terwujudnya pemerintahan

yang transparan, anti

korupsi, dan berintegritas

Terwujudnya

penyelenggaraan pelayanan

oleh pemerintah secara

profesional, kompeten, efektif

dan efisien

Terwujudnya SDM

pemerintahan yang

berkualitas berdasarkan asas

merit-based

2 Mengoptimalkan seluruh

potensi Kabupaten

Bangka Barat dan

mewujudkan ekonomi

Bangka Barat yang

berdaya saing tinggi

Terwujudnya nilai tambah dari

produk dan layanan yang

berdaya saing tinggi di bidang

yang beragam, terutama di

sektor : (1) Pariwisata, (2)

Perkebunan, (3) Perdagangan,

(4) Industri Pengolahan hasil

Alam, (5) Pertanian dan

Perikanan, (6) Pertambangan.

Terwujudnya perekonomian

yang mengedepankan prinsip

legal, taat asas, dan

keterbukaan

Terwujudnya perekonomian

yang menitikberatkan pada

growth, kompetitif (berdaya

saing), dan komparatif

(keunggulan daerah)

Terwujudnya peningkatan

akses dan konektivitas

infrastruktur yang baik serta

pembangunan sumber daya

energi

Terwujudnya kesetaraan

(pengurangan ketimpangan

antardaerah), pembangunan

yang bersifat inklusif (Pro-

poor dan Pro-job), merata;

dan profitable

(menguntungkan)

3 Mewujudkan masyarakat

yang berkualitas

Meningkatnya taraf kesehatan

dan pendidikan masyarakat

yang diiringi penguatan akhlak

dan rasa toleransi terhadap

sesama.

Terbentuknya masyarakat

yang beriman dan bertaqwa

(imtaq), berakhlak mulia,

disiplin, dan amanah

Terwujudnya kualitas

masyarakat yang cerdas

(pendidikan), sehat

(kesehatan), dan terampil


No. Misi Pembangunan

Jangka Panjang Tujuan Jangka Panjang Sasaran Pokok

Terwujudnya masyarakat

yang memiliki kemampuan

membuka lapangan kerja,

hidup makmur, dan mampu

bekerja sama

4 Mendorong

pembangunan

berkelanjutan yang

berorientasi pada

keseimbangan alam dan

lingkungan

Terbentuknya pengelolaan

alam dan lingkungan yang baik

di setiap kegiatan ekonomi-

sosial masyarakat

Terwujudnya lingkungan

yang asri dan alami

Terbentuknya sikap peduli

lingkungan serta berorientasi

pada pembangunan ramah

lingkungan

Terwujudnya konsep green &

sustainable economy

(kegiatan ekonomi yang

ramah lingkungan)

Dengan memperhatikan berbagai dinamika pembangunan baik

permasalahan dan isu strategis yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Nasional, maka tema

pembangunan Kabupaten Bangka Barat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

tahun 2016 yaitu “MEMBANGUN BANGKA BARAT SECARA

BERKELANJUTAN DENGAN MENERAPKAN PEMENUHAN PELAYANAN

DASAR MASYARAKAT DAN UPAYA PERKUATAN DAYA SAING DAERAH

YANG KOMPETITIF”. Selanjutnya berdasarkan prioritas pembangunan Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional, maka prioritas pembangunan

Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Aspek Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

a. Penciptaan pelayanan publik yang profesional

b. Penerapan pelaksanaan good government dan reformasi birokrasi

2. Aspek Ekonomi Dan Daya Saing

a. Peningkatan infrastruktur dasar / konektivitas terkait percepatan

pertumbuhan ekonomi

b. Peningkatan iklim investasi yang kondusif

c. Pengembangan sektor usaha kecil yang kompetitif

d. Hubungan industrial yang kondusif dan tenaga kerja yang berdaya saing

e. Peningkatan ketahanan pangan daerah

f. Peningkatan mutu hasil perkebunan unggulan daerah


g. Peningkatan pertumbuhan usaha sektor pariwisata

3. Aspek Kualitas Masyarakat

a. Meningkatkan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan

dengan pelayanan dasar

4. Aspek Lingkungan Hidup

a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

b. Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2016 IV - 1

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN

PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Berdasarkan urusan pemerintahan, urusan wajib yang memiliki plafon anggaran

sementara terbesar terdapat pada urusan Pekerjaan Umum yaitu sebesar Rp.93.763.900.000,00

(sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) diikuti

urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian sebesar Rp.88.314.833.730,00 (delapan puluh delapan

milyar tiga ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh

rupiah), urusan Kesehatan sebesar Rp.63.635.247.748,00 (enam puluh tiga milyar enam ratus

tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah)

dan urusan Pendidikan sebesar Rp.47.827.935.900,00 (empat puluh tujuh milyar delapan ratus

dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah). Sementara pada

urusan pilihan, plafon anggaran sementara terbesar terdapat di urusan pertanian yaitu sebesar

Rp.20.380.348.250,00 (dua puluh milyar tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh

delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) diikuti urusan kelautan dan perikanan yaitu sebesar

Rp 8.370.354.000,00 (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu

rupiah) dan urusan perindustrian sebesar Rp 6.858.325.000,00 (enam milyar delapan ratus lima

puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk selengkapnya dapat dilihat pada

tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TAHUN 2016

BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA (Rp) KET

1 2 3 4

1 URUSAN WAJIB 362.422.451.728,00

1.01 Pendidikan 47.827.935.900,00

1.01.02 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 47.827.935.900,00

1.02 Kesehatan 63.635.247.748,00

1.02.01 Dinas Kesehatan 47.145.135.248,00

1.02.02 RSUD 16.490.112.500,00

1.03 Pekerjaan Umum 93.763.900.000,00

1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 93.763.900.000,00



SEMENTARA (Rp) KET

1 2 3 4

1.06 Perencanaan Pembangunan 7.966.764.000,00

1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7.966.764.000,00

1.07 Perhubungan 10.759.820.000,00

1.07.02

Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan

Informatika 10.759.820.000,00

1.08 Lingkungan Hidup 12.310.074.000,00

1.08.02 Badan Lingkungan Hidup Daerah 12.310.074.000,00

1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 2.678.285.000,00

1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2.678.285.000,00

1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 3.880.080.000,00

1.12.01 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 3.880.080.000,00

1.13 Sosial 7.361.090.000,00

1.13.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7.361.090.000,00

1.16 Penanaman Modal 1.962.500.000,00

1.16.02

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan 1.962.500.000,00

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 7.399.507.350,00

1.19.02

Kantor Penanggulangan Bencana, Kesatuan

Bangsa dan Politik 2.398.474.400,00

1.19.03

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan

Perlindungan Masyarakat 5.001.032.950,00

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

88.314.833.730,00

1.20.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0,00

1.20.02 Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah 0,00

1.20.03 Sekretariat Daerah 35.881.826.630,00

1.20.04 Sekretariat DPRD 21.310.312.100,00

1.20.09 Kecamatan Muntok 4.099.614.000,00

1.20.10 Kecamatan Simpang Teritip 1.420.470.000,00

1.20.11 Kecamatan Jebus 1.448.500.000,00

1.20.12 Kecamatan Kelapa 1.650.725.000,00

1.20.13 Kecamatan Tempilang 1.155.500.000,00

1.20.14 Kecamatam Parittiga 1.070.142.500,00

1.20.15 Inspektorat Kabupaten 3.855.483.500,00

1.20.16 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset 7.356.805.000,00

1.20….. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Daerah 9.065.455.000,00



SEMENTARA (Rp) KET

1 2 3 4

1.21 Ketahanan Pangan 4.036.250.000,00

1.21.01 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana

Penyuluhan 4.036.250.000,00

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5.036.334.000,00

1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan &

Pemerintahan Desa 5.036.334.000,00

1.24 Kearsipan 5.489.830.000,00

1.24.01 Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah 5.489.830.000,00

2 URUSAN PILIHAN 37.804.642.250,00

2.01 Pertanian 20.380.348.250,00

2.01.01 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 20.380.348.250,00

2.02 Kehutanan 1.259.815.000,00

2.02.01 Dinas Kehutanan 1.259.815.000,00

2.03 Energi dan Sumber Daya Mineral 935.800.000,00

2.03.02 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 935.800.000,00

2.05 Kelautan dan Perikanan 8.370.354.000,00

2.05.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 8.370.354.000,00

2.07 Perindustrian 6.858.325.000,00

2.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan

UKM 6.858.325.000,00

JUMLAH URUSAN WAJIB + PILIHAN 400.227.093.978,00

Berdasarkan hasil pembahasan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD

Tahun 2016 antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Kabupaten Bangka Barat, terdapat perbedaan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD

Tahun 2016 yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat khususnya pada

Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum.

Berdasarkan program dan kegiatan seluruh satuan kerja yang ada di urusan wajib maupun

urusan pilihan pada umumnya memiliki nilai plafon anggaran sementara terbesar pada program

pelayanan administrasi perkantoran dan pada program prioritas terkait dengan tugas, pokok dan

fungsi bagi satuan kerja yang bersangkutan. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 4.2. berikut.


Untuk Belanja Tidak Langsung, porsi terbesar adalah dialokasikan untuk belanja

pegawai yang merupakan gaji, tunjangan perbaikan penghasilan dan uang makan PNS. Selain

itu porsi terbesar lainnya adalah untuk bantuan keuangan kepada desa baik berupa Alokasi Dana

Desa, bagi hasil pajak dan retribusi untuk desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut.

TABEL 4.3 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEGAWAI, HIBAH,

BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL,

BANTUAN KEUANGAN, DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

TAHUN ANGGARAN 2016

No URAIAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA (Rp)

1 2 3

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1. Belanja Pegawai 285.382.712.000,00

2. Belanja Bunga -

3. Belanja Subsidi -

4. Belanja Hibah 3.772.825.000,00

5. Belanja Bantuan Sosial 500.000.000,00

6. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa 1.924.173.500,00

7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan

Partai Politik

72.509.313.052,40

8. Belanja tak Terduga 2.661.648.100,00

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 366.750.671.652,40


TABEL 4.4 REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGSUNG PER SKPD


TAHUN ANGGARAN 2016

NO. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ANGGARAN

1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 168.244.697.800,00

2. Dinas Kesehatan 28.583.129.840,00

3. Rumah Sakit Umum Daerah 12.997.414.900,00

4. Dinas Pekerjaan Umum 3.381.138.040,00

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2.180.500.900,00

6. Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Informatika 3.296.299.940,00

7. Badan Lingkungan Hidup Daerah 1.911.564.460,00

8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.011.615.600,00

9. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 2.911.473.240,00

10 Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 3.087.782.080,00

11 Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 1.082.783.200,00

12 Kantor Penanggulangan Bencana dan Kesbangpol 926.759.960,00

13 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas 1.563.116.700,00

14 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 4.456.853.120,00

15 Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 521.437.740,00

16 Sekretariat Daerah 8.822.703.480,00

17 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1.853.785.140,00

18 Kecamatan Muntok 1.813.285.580,00

19 Kecamatan Simpang Teritip 1.714.758.580,00

20 Kecamatan Jebus 1.389.692.800,00

21 Kecamatan Kelapa 2.480.772.320,00

22 Kecamatan Tempilang 1.739.175.380,00

23 Kecamatan Parittiga 1.783.666.080,00

24 Inspektorat Kabupaten 2.795.575.370,00

25 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 4.832.932.740,00

26 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 2.143.986.060,00

27 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 3.046.556.360,00 28 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan

Desa 1.890.067.580,00

29 Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah 782.771.140,00

30 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 3.168.824.000,00

31 Dinas Kehutanan 2.018.198.720,00

32 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 1.660.743.600,00

33 Dinas Kelautan dan Perikanan 2.257.439.200,00

34 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 2.031.210.350,00

TOTAL 285.382.712.000,00


TABEL 4.5 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

NO. URAIAN PLAFON

ANGGARAN (Rp)

1 2 3

1 PENDAPATAN 15.000.000.000,00

Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 15.000.000.000,00

Pendapatan BLUD 15.000.000.000,00

2 BELANJA 15.000.000.000,00

Program Peningkatan Mutu Layanan Kepada Masyarakat 15.000.000.000,00

a. Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

Medis 15.000.000.000,00

SURPLUS/DEFISIT 0,00

TABEL 4.6 RINCIAN BELANJA BANTUAN HIBAH

KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016

NO. NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH

(Rp)

1 2 3 4

I. Hibah kepada Pemerintah 1.200.000.000,00

1 Badan Narkotika Kabupaten Bangka Barat

Muntok 700.000.000,00

2 Sekretariat KORPRI Kab. Bangka

Barat

Sekretariat Daerah Komplek

Pemda

500.000.000,00

II. Hibah kepada Organisasi

Kemasyarakatan

1.225.000.000,00

1 Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah

Jalan Jenderal Sudirman Pal 1 Muntok

1.000.000.000,00

2 Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Bangka Barat

Kantor Kemenag. Bangka Barat 50.000.000,00

3 Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Bangka Barat

Muntok 75.000.000,00

4 LPTQ Muntok 100.000.000,00

III. Hibah kepada Kelompok Masyarakat 2.339.975.000,00

1 Masjid Al Ishlah Kp. Air Terjun Kp.Air Terjun Kel.S.Daeng,

Muntok 76.525.000,00

2 Musholla Raudathul Jannah Kp. Sinar Menumbing Ds. Air

Belo, Muntok 15.000.000,00



(Rp)

1 2 3 4

3 Masjid Al I'tihat Dusun Sungkai Ds. Tugang Jl.

Raya Jebus Km.57, Kelapa 15.000.000,00

4 Masjid Nurul Ikhsan Dusun Baginda Desa Pangkal

Beras, Kelapa 65.000.000,00

5 Masjid Nurul Islam Jl. Raya Muntok-Pkp Rt.005

Rw.002 Ds. Air Belo, Muntok 35.000.000,00

6 Musholla Miftahul Jannah Ds. Puput Dsn. Bukit Lintang,

Parittiga 20.000.000,00

7 Musholla Al Mutakalimun Desa Air Nyatoh, Simpangteritip 20.000.000,00

8 Masjid Hudallil Muttaqin Desa Tebing Jl. Raya Muntok Km.

67,5, Kelapa 100.000.000,00

9 Musholla Nurul Najatun Jl. Agus Salim Rt.02/03 Kel.

Tanjung, Muntok 10.000.000,00

10 Masjid Al Mutaqin Ds. Bakit Jl. Raya Bakit Desa Bakit, Parittiga 10.000.000,00

11 Masjid Al Muhbitin Mayang Desa Mayang, Simpangteritip 100.000.000,00

12 Masjid Al Muchbiitin Berang Kp. Jelutih Desa Berang,

Simpangteritip 14.750.000,00

13 Yayasan Islam Syarhussunah Dsn. II Desa Air Belo Kecamatan

Muntok 100.000.000,00

14 Yayasan Sabilar Rosyad Jln. Raya Peltim Gang Tembus

Kec. Muntok 100.000.000,00

15 Kepala Sekolah Menegah Atas Bakti Jln. Kantor Pos No. 5 Parittiga 3.850.000,00

16 Masjid Baitul Muttaqin Jln. Lintas Desa Bukit Terak

Simpang Teritip 25.000.000,00

17 Paud Miftahul Jannah Gg. Cinan RT.02 Desa Belo Laut

Muntok 3.000.000,00

18 Yayasan Pendidikan Nurul Aufa Jln. Raya Dusun Tumbak Petar

Jebus 4.000.000,00

19 PAUD Kencana Pelangas Jln.Perumahan Madani Desa

Pelangas, Simpangteritip 5.000.000,00

20 Majelis Ta'lim Al Muhajirin Jln. Baru Gang Anyai Tempilang 16.000.000,00

21 Kepala Unit 125 TKA/TPA Ar

Ridho

Dusun II Terabek Desa Belo Laut,

Muntok 20.000.000,00

22 TK/TPA Al Manar Dusun Belit Desa Dendang, Kelapa 16.000.000,00

23 Pondok Pesantren Salaf Ta'limul

Muta'alim

Jln. Gang Balai Air Kuang Jebu,

Jebus 100.000.000,00

24 Masjid Nurul Ikhsan Jln. Raya Simpang Tempilang

Kelapa 100.000.000,00

25 Pengurus AGPAI Muntok 5.000.000,00

26 Drum Band Gita Spensa Jln. Jendral Sudirman Muntok 10.000.000,00



(Rp)

1 2 3 4

27 Karang Taruna Mandiri Kelurahan Kelapa Kec. Kelapa 5.000.000,00

28 LKKS Tempilang Desa Tanjung Niur Tempilang 5.000.000,00

29 Ketua Marching Band Jln. Raya Pangkalpinang Muntok 7.000.000,00

30 Masjid Al Muchbitin Jl. Tanjung Kalian Muntok 20.000.000,00

31 PHBN Mayang Desa Mayang Kecamatan Simpang

Teritip 5.000.000,00

32 PAUD Permata Bunda Desa Bukit Terak Simpang Teritip 8.700.000,00

33 PD Muhamadiyah Muntok 5.000.000,00

34 Masjid Al Furqon Desa Pangkal Beras Kelapa 30.000.000,00

35 Panitia Tabligh Akbar 2015 Aula Tk.II Masjid Jamik Muntok 20.000.000,00

36 Sanggar Seni Barongsai Kelenteng Nam Hoi Tanjung Ular

Desa Air Putih, Muntok 3.000.000,00

37 Yayasan Shirotol Mustaqiim Jln. Raya Kelapa 100.000.000,00

38 Masjid Hidayatuddin Jln. Raya Tanjung Kalian Muntok 50.000.000,00

39 Rebana Al An Nur Komplek Perumahan Vumi Lestari

Desa Dendang, Kelapa 4.000.000,00

40 SMA Nurul Huda Jln. Telkom Katak Tempilang 5.000.000,00

41 Yayasan Bahrul Ulum Air Nyatoh Desa Air Nyatoh Simpang Teritip 80.000.000,00

42 Masjlis Khotmil Qur'an Desa Pebuar Jebus 6.000.000,00

43 PHBI Al Araf Desa Air Nyatoh, Simpangteritip 5.000.000,00

JUMLAH 3.772.825.000,00


TABEL 4.7 RINCIAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016


ANGGARAN (Rp) KETERANGAN

1 2 3 4 5

I. Bansos Terencana 390.441.000,00

Bansos Pendidikan

1 Hazalena Jl. Gg Asam Rt 11 Desa

Cupat Parittiga 8.150.000,00 UT Bangka Belitung

2 Nurul Hasanah Ds.Kapit Parittiga 8.200.000,00 STAIN SAS BABEL

3 Sugianti (Sri Ambarsari) Perumnas Desa Tempilang 10.000.000,00 Univ. Ahmad Dahlan

Yogyakarta

4 Rohman Alfadli Desa Beruas Kelapa 10.000.000,00 Univ. BABEL

5 Ade Wulaandari Dusun Air Panji Desa Bukit

Terak Simpang Teritip 8.200.000,00 STAIN SAS BABEL

6 A. Harris Syamsudin

(Anna Musyarofah) Desa Air Belo Muntok 11.000.000,00

S2 di UIN SUKA

Yogyakarta

7 Ashari (Aditya

Leodenartus)

Kp.Keranggan Atas

Kel.Tanjung Muntok 11.143.000,00

Univ. Islam

Antarbangsa Malaysia

8 Ratna Sari Desa Telak Parittiga 8.200.000,00 STAIN SAS BABEL

9 Satria Darmawan Desa Semulut Parittiga 9.950.000,00

STKIP

Muhammadiyah

Babel

10 Rahayuni Fitri Desa Semulut Parittiga 8.200.000,00 STAIN SAS BABEL

11 Bino Elliyanto Desa Kacung Kelapa 8.200.000,00 STAIN SAS BABEL

12 Jasmilawati Desa Telak Parittiga 8.200.000,00 STAIN SAS BABEL

13 Ardila Desa Telak Parittiga 8.200.000,00 STAIN SAS BABEL

14 Pestandi Rt.III Ds.Simpang Gong

Simpang Teritip 8.728.000,00 UT Bangka Belitung

15 Silfia Anggraini Rt.III Ds.Simpang Gong

Simpang Teritip 8.728.000,00 UT Bangka Belitung

16 Fikri El Firdaus Dsn.II Ds. Pangek Simpang

Teritip 9.200.000,00 STIE Pertiba Babel

17 Effendi (Joe Ganda Eka

Syahputra)

Kp.Tanjung Rt.002/003

Kel.Tanjung Muntok 7.000.000,00

Univ. Brawijaya

Malang Jatim

18 Winanti Dusun II Rt.06 Desa Air

Nyatoh Simpang Teritip 8.200.000,00 STAIN SAS BABEL

19 Septi Elia

Kp.Keranggan Atas

Rt.02/003 Kel.Tanjung

Muntok

10.000.000,00 Univ. BABEL

20 Fansuri Desa Simpang Gong


STMIK ATMA

LUHUR

Pangkalpinang

21 Nuriah (Nasir) Dusun I RT.004/001 Desa

Air Belo Muntok 10.000.000,00 Univ. BABEL

22 Rezita Dwi Vansa Ds.Dendang Kelapa 8.500.000,00 Univ. PGRI

Palembang

23 Fitri Maryana Ds.Belo Laut Muntok 8.237.500,00 STAIN SAS BABEL

24 Rama Diana Ds.Simpang Gong Simpang

Teritip 8.238.000,00 STAIN SAS BABEL

25 Shinta Syera Ds.Belo Laut Muntok 8.237.000,00 STAIN SAS BABEL



ANGGARAN (Rp) KETERANGAN

1 2 3 4 5

26 Jamilah (Jaka Aprianto) Ds.Air Nyatoh Simpang

Teritip 9.500.000,00

STMIK ATMA

LUHUR

Pangkalpinang

27 Gustina Nuzula Jl.Panglima Angin No.22 Rt

08 Rw 04 Tempilang 6.550.000,00 Unsri Palembang

28 Jais (Emi Komalia) Ds.I Rt.02 Ds.Air Nyatoh

Simpang Teritip 5.880.000,00 Universitas Babel

29 Betri Yuyun Hudia Desa Tugang Kelapa 8.387.000,00 STAIN SAS Babel

30 Hariyandi Jl.Jend.Sudirman Pal II

Gg.Dempo Muntok 6.800.000,00

Ma'had Al Quran Al

Hidayah Jakarta

31 Marwiyah Jl. Raya Peltim Gg.Balai

Kel.Sungai Baru Muntok 8.600.000,00 UT Bangka Belitung

32 Reva Kurniati Ds.Rambat Simpang Teritip 8.400.000,00 STIKES Abdi Nusa

Pangkalpinang

33 Waniyanti Ds. Kundi Simpang Teritip 8.100.000,00 STIKES Abdi Nusa

Pangkalpinang

34 Yulistia Rt.II Dsn.Simpang Gong

Simpang Teritip 5.200.000,00 STAIN SAS Babel

35 Riski Dsn.I Ds.Mayang Simpang

Teritip 11.500.000,00

Stikes Persada

Husada Ind.Jaktim

36 Erianti Agustin Ds.I Desa Simpang Gong


Stikes Persada

Husada Ind.Jaktim

37 Eka Suryani Jl.bandar dalam Ds.Air Belo

Muntok 9.900.000,00 UT Bangka Belitung

38 Sukardi(Pradita lavonka)

Kp. Senang Hati Rt.003

Rw.002 Kel. Sungaidaeng

Muntok

9.500.000,00 STAIN SAS Babel

39 Jefri Pratama Ds.II Ds.Pangek Simpang

Teritip 8.200.000,00

Univ.Babel Jurusan

Akuntansi

40 Harifah Nauli Ds. Kundi Simpang Teritip 8.200.000,00 STAIN SAS Babel

41 Ervina Ds. Pangek Simpang Teritip 8.200.000,00 STAIN SAS Babel

42 Johan (Sugianto) Ds. Telak Simpang Teritip 8.237.500,00 STAIN SAS Babel

43 Afian (Atika Rukmana) Ds.Pangek Simpang Teritip 8.200.000,00 Univ. BABEL

44 Sartojoyo (Darma ayu) Simpang tiga, Simpang

Teritip 7.225.000,00 STAIN SAS BABEL

45 Mida Desa Air Nyatoh, Simpang

Teritip 10.000.000,00

STIKES Binawan

Jakarta

II. Bansos Tidak Terencana 109.559.000,00

JUMLAH 500.000.000,00

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2016 V - 1

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah terbagi dua yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran

Pembiayaan. Untuk Penerimaan Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Sebelumnya (SiLPA) Tahun 2015. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk

penyertaan modal pemerintah daerah yaitu penambahan penyertaan modal pada PT BPD

Sumsel Babel, BPR Syariah Bangka Belitung, dan PDAM ataupun lembaga yang dianggap

menguntungkan keuangan daerah dan atau menunjang pelayanan kepada masyarakat di

Kabupaten Bangka Barat. Selain itu pengeluaran pembiayaan ini digunakan untuk pemberian

pinjaman dengan melakukan kerjasama dengan pihak perbankan. Selengkapnya rencana

pembiayaan daerah dapat dilihat pada table 5.1 dibawah ini.

TABEL 5.1 RINCIAN PLAFON ANGGARAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

No URAIAN PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA (Rp)

1 2 3

PEMBIAYAAN DAERAH

1 Penerimaan Pembiayaan

1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

sebelumnya (SiLPA) 42.243.089.050,40

1.2 Pencairan Dana Cadangan -

1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -

1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah -

1.5 Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah 2.000.000.000,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 44.243.089.050,40

Pengeluaran Pembiayaan

2.1 Pembentuan Dana Cadangan -

2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 5.302.500.000,00

2.3 Pembayaran Pokok Hutang -

2.4 Pemberian Pinjaman Daerah (Dana Bergulir) -

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 5.302.500.000,00

PEMBIAYAAN NETO 38.940.589.050,40

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2016 VI - 1

BAB VI

PENUTUP

Sambil menunggu pagu indikatif alokasi DAK yang ditetapkan pemerintah pusat, pagu

alokasi tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat pembahasan RAPBD

dengan mengacu pada petunjuk teknis DAK, tanpa perlu melakukan perubahan Nota

Kesepakatan KUA.

Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya

seperti dana darurat, dana bencana alam, DAK dan bantuan keuangan yang bersifat khusus dan

lain-lain serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang

belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan

mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada

pimpinan DPRD dan mengesahkan DPPA SKPD atas program kegiatan tersebut sebagai dasar

pelaksanaannya serta ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau

disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila daerah telah menetapkan Perubahan

APBD atau tidak melakukan perubahan APBD.

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016 yang telah dibahas

bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang kemudian menjadi pedoman bagi

Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2016.

PIMPINAN



HENDRA KURNIADY, S.E., Ak.

KETUA

H. BADRI

WAKIL KETUA

M. ALI PURWANTO, S.E., S.H.

WAKIL KETUA

Muntok, Juli 2015

A.n. BUPATI BANGKA BARAT

SEKRETARIS DAERAH

YANUAR, S.H., M.H.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2016 VI - 2

kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun ...

Documents