Top Banner

of 35

Kebijakan SMK3 New

Jul 07, 2018

Download

Documents

Ridwan Ari Anto
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • 8/18/2019 Kebijakan SMK3 New

    1/35

      SISTEM MANAJEMEN

     KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

    (SMK3)

  • 8/18/2019 Kebijakan SMK3 New

    2/35

    Paragraf 5Keselamatan dan Kesehatan Kerja

    Pasal 86

    1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untukmemperoleh perlindungan atas :

    a. Keselamatan dan kesehatan kerja;b. Moral dan kesusilaan; danc. Perlakuan yang sesuai dengan harkat danmartabat

    manusia serta nilainilai agama;

    !) "ntuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guname#ujudkan produkti$itas kerja yang optimaldiselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatankerja.

    %) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat &1)dan ayat &!) dilaksanakan.

    UU No.13 Tahun 2003 tentang ke-TK-an!aru"

  • 8/18/2019 Kebijakan SMK3 New

    3/35

    Pasal 8#

    1) Setiap perusahaan #ajib menerapkansistem manajemen keselamatan dan

    kesehatan kerja yang terintegrasi dengansistem manajemen perusahaan.

    !) Ketentuan mengenai penerapan sistem

    manajemen keselamatan dan kesehatankerja sebagaimana dimaksud pada ayat &1)diatur dengan Peraturan Pemerintah.

    ( Per.Menaker No. 05/1996), (PP No. 50 Thn 2012) 

  • 8/18/2019 Kebijakan SMK3 New

    4/35

    PP N$. 50 T%&UN 2012 'anggal 1! (pril !1!

      !! Pasal

      *ampiran 1 ttg Pedoman Penerapan

    SMK%  *ampiran ! ttg Pedoman Penilaian

    Penerapan SMK%

     

    *ampiran % ttg *aporan audit SMK%

  • 8/18/2019 Kebijakan SMK3 New

    5/35

    PP No. 50 Tahun 2012Tentang Penera'an ()stem *anajemenKeselamatan dan Kesehatan Kerja

      Pasal 5

    1) Setiap perusahaan #ajib menerapkan SMK% di perusahaannya

    !) Ke#ajiban sebagaimana dimaksud pada ayat &1) berlaku bagiperusahaan:

    a. Memperkerjakan pekerja/buruh paling sedikit 1 &seratus)orang; atau

    b. Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi

    %) Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggisebagaimana dimaksud pada ayat &!) huru+ b sesuai dengan

    ketentuan peraturan perundangundangan,) Pengusaha dalam menerapkan SMK% #ajib berpedoman pada

    Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundangundangan serta dapat memperhatikan kon$ensi atau standarinternasional

  • 8/18/2019 Kebijakan SMK3 New

    6/35

    P+,*+N%K+, N$ 26 T& 201

    Pasal 1

      -alam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

    &1) Sistem Manajemen Keselamatan dan KesehatanKerja yang selanjutnya disebut SMK% adalah bagian

    dari sistem manajemen perusahaan secarakeseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yangberkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanyatempat kerja yang aman esien dan produkti+.

    Tentang

    Penelenggaraan Pen)la)an Penera'an()stem *anajemen Keselamatan dan

    Kesehatan Kerja (*K3"

  • 8/18/2019 Kebijakan SMK3 New

    7/35

    &!) Penilaian Penerapan SMK% yang selanjutnya disebut

    (udit SMK% ialah pemeriksaan secara sistematis danindependen terhadap pemenuhan criteria yang telahditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yangtelah direncanakan dan dilaksanakan dalampenerapan SMK% di perusahaan.

    &%) (uditor SMK% ialah tenaga teknis yang berkeahliankhusus dan independe untuk melaksanakan auditSMK% yang ditunjuk oleh Menteri atau pejabat yangditunjuk.

    &,) *embaga (udit SMK% adalah badan hokum yangditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan auditeksternal SMK%.

    &0)(udit ksternal SMK% adalah audit SMK% yangdiselenggarakan oleh *embaga (udit dalam rangka

    penilaian penerapan SMK% di perusahaan.

  • 8/18/2019 Kebijakan SMK3 New

    8/35

    Pasal 3

    &1)Perusahaan yang telah melaksanakan penerapan

    SMK% sebagaimana dimaksud dalam Pasal !dilakukan penilaian penerapan SMK% melalui (uditksternal SMK% oleh lembaga (udit SMK% yangditunjuk oleh Menteri.

    &!) Penilaian penerapan SMK% sebagaimana

    dimaksudkan pada ayat &1) dilakukan terhadap :

    a. Perusahaan yang secara sukarela mengajukanpermohonan (udit SMK%;

    b. Perusahaan yang mempunyai potensi bahaya tinggi

    antara lainperusahaan yang bergerak di bidangpertambangan minyak dan gas bumi;

    c. Perusahaan yang mempunyai potensi bahaya tinggiberdasarkan penerapan -irektur 2enderal dan/atau

    Kepala -inas Pro$insi.

  • 8/18/2019 Kebijakan SMK3 New

    9/35

    Kond)s) Ketenagakerjaand) /aa T)mur Tahun 2015

     /umlah Perusahaan 36.3##Perusahaan

     /umlah Tenaga Kerja 2.0.23$rang

     /umlah Pengaas KetenagaKerjaan

    22# $rang  /umlah PPN( 55 $rang  /umlah $!jek K3 *el)'ut)

    - Pesaat Ua' .15 4uah- 4ejana Tekan .53 4uah

    - Pesaat %ngkat %ngkut 31.56 4uah- Pesaat Tenaga dan Produks) 36.236 4uah- Kel)str)kan .01# 4uah- Penegahan Ke!akaran 1#.880 4uah

    Pan)t)a Pem!)na Keselamatan dan 3.50

    PerusahaanKesehatan Ker a P2K3"

  • 8/18/2019 Kebijakan SMK3 New

    10/35

    ata Penghargaan K3

    d) Pro7. /at)m 2015

      o. Penghargaan

    K3

    Tahun Aktual

    2010 2011 2012 2013 2014

    1

    Kecelakaan

    Nihil (Zero

    Accident)

    144 213 275 34 405

    2 !"K3 22 22 32 3# 5#

    3 Pe$%ina K3 5 & 10 10 10

  • 8/18/2019 Kebijakan SMK3 New

    11/35

    ,+N%N% K+9:%T%N %P4 2015Keselamatan Kerja"

    1. PM34'"K(4 P(45'5( PM354( KS*(M('(4-(4 KS6('(4 K72( &P!K%) -5 P7"S(6((4

    !. PM354((4 -(4 P45*(5(4 K% 3(85 P7"S(6((4

    PS7'( 97 (5-4' -(4 SMK% '(6"4%. PM34'"K(4 (6*5 KS*(M('(4 -(4

    KS6('(4 K72( &(K%) "M"M 3(85 P7"S(6((4

    ,. P4

  • 8/18/2019 Kebijakan SMK3 New

    12/35

    ,+N%N% K+9:%T%N %P4 2015Kesehatan Kerja"

    1. P4548K('(4 P7(4 P'"8(S P%K -5 P7"S(6((4

    !. 35M'K K% K5M5( -(*(M P48**((4 3(6(4373(6(

  • 8/18/2019 Kebijakan SMK3 New

    13/35

    ,+N%N% K+9:%T%N %P4 2015

    UPT K3"

    1. P4

  • 8/18/2019 Kebijakan SMK3 New

    14/35

    ,+N%N% K+9:%T%N %P4N 2015Keselamatan Kerja"

    1. 35M'K P4548K('(4 P47(P(4KS*(M('(4 -(4 KS6('(4 K72(&SMK%)

    !. 35M'K P4(488"*(48(4 K3(K(7(4

  • 8/18/2019 Kebijakan SMK3 New

    15/35

    ,+N%N% K+9:%T%N %P4N 2015Kesehatan Kerja"

    1. SS5(*5S(S5 65? / (5-S -5 'MP(' K72(

    !. 35M'K P48**( P*(

  • 8/18/2019 Kebijakan SMK3 New

    16/35

    ,+N%N% K+9:%T%N %P4N 2015UPT K3"

    1. P*('56(4 7P &, (48K('(4)

    !. P4

  • 8/18/2019 Kebijakan SMK3 New

    17/35

  • 8/18/2019 Kebijakan SMK3 New

    18/35

     

    Sistem Manajemen KeselamatanDan Kesehatan Kerja

    *ekan)sme dan Tekn)k %ud)t

  • 8/18/2019 Kebijakan SMK3 New

    19/35

    (pa

  • 8/18/2019 Kebijakan SMK3 New

    20/35

    'emer)ksaan seara s)stemat)kdan )nde'enden< untukmenentukan sustu keg)atandan has)l-has)l ang !erka)tansesua) dengan 'engaturanang d)remanakan< dan

    d)laksanakan se7ara efekt)fdanook untuk mena'a)ke!)jakan dan tujuan

    'erusahaan

    MEKANISME PELAKSANAAN

  • 8/18/2019 Kebijakan SMK3 New

    21/35

    MEKANISME PELAKSANAAN

     AUDIT  "ntuk pembuktian penerapan SMK% prsh dpt melakukan audit

    melalui badan audit yg ditunjuk Menteri

      (udit SMK% dilakukan meliputi 1! unsur  Perubahan atau penambahan unsur sesuai perkembangan

    diatur Menteri

      "ntuk perusahaan yg dinilai #ajib untuk diaudit berdasarkanpertimbangan tingkat potensi bahaya tinggi.

      (udit SMK% dilakukan badan audit

      3adan audit membuat 7'(

      Menyampaikan 7'( kpd Menteri/Pejabat yg ditunjuk pengrurstempat kerja kantor tenaga kerja setempat

      Mengadakan koordinasi dgn kantor tenaga kerja setempat  Prsh #ajib menyediakan dokumen yg diperlukan untuk

    pelaksanaan audit

      Pasal 0 Peraturan pemerintah no.0 tahun

    !1!

  • 8/18/2019 Kebijakan SMK3 New

    22/35

      3adan audit #ajib nenbuat hasil audit yangdilaporkan kepada Menteri dengan tembusan

    disampaikan kepada menteri pembina sektorusahagubernur dan bupati/#alkota sebagai bahanpertimbangan dalam upaya peningkatan SMK%.

      *aporan tsb menggunakan +ormulir yg telagditetapkan

      Sertikat ditanda tangani Menteri dan berlaku untuk#aktu % tahun

       Penga#asan thd penerapan SMK% dilakukan olehpeng#as ketenagakerjaan pusatpropinsi dan/ataukabupaten/kota sesuai dengan ke#enangannya

      Pasal 1A Pasal 1B Peraturan Pemeintah no.0 'h!1!

  • 8/18/2019 Kebijakan SMK3 New

    23/35

    *aporan (udit

    6asil audit yg dilakukan oleh 3adan (udit ygberisi

    +akta yg ditemukan pd saat pelaksanaanaudit di

    tempat kerja sbg dasar untuk menerbitkansertikat

    pencapaian kinerja SMK%

  • 8/18/2019 Kebijakan SMK3 New

    24/35

    "nsur"nsur -alam

    Pengertian (udit

    SMK%• %lat untuk mengukur !esarna

    ke!erhas)lan 'elaksanaan dan

    'enera'an (*K3 d) tem'at kerja• Pemer)ksaan seara s)st)mat)k 

    • %ud)t d)lakukan seara )nde'enden

    • %ud)t (*K3 d)lakukan oleh 4adan

    %ud)t )nde'enden

  • 8/18/2019 Kebijakan SMK3 New

    25/35

    3agaimana Mekanisme

    Pelaksanaan (udit 

    SMK% C

  • 8/18/2019 Kebijakan SMK3 New

    26/35

    !"K3

    4ag) 'erusahaan - *em'ekerjakan Pekerja=!uruh le!)h dar)

    100 org- *em'u!a) t)ngkat 'otens) !ahaa t)ngg)  Pasal 5 aat 2" PP no. 50 Th

    2012

    )!ukt)kan dgn

    %ud)t

    +kternal

    3 thsekal)"

    :nternal

    Ps 14adan %ud)t

    %ud)tor"

    Pengusaha=Pengurus

    Pengaasan oleh:nstans)

    Ketenagakerjaan'd Pem.Pro'<Pem.Ka!=Kot

    >aj)!

  • 8/18/2019 Kebijakan SMK3 New

    27/35

     'ahapan (udit

    ksternalTaha' Pers)a'an

    1. Pemeriksaan dokumen!. Da#ancara utk klarikasi

    %. Pengamatan akti$itas Prsh

    ,. Pengamatan kondisi dan

    ling.kerja0. Penilaian kriteria

    berdasarkan temuan

    1. Katagori kritikal!. Katagori Mayar

    %. 'dk terpenuhi minor

    *amp 55 'abel ! PP.0 'h!1!

     'ingkat Penilaian

    Pertemuan %al

    Pemer)ksaan

    Pertemuan %kh)r

    Pen)la)an Kr)ter)a

  • 8/18/2019 Kebijakan SMK3 New

    28/35

    1. Katagori Kritikal

      'emuan yang mengakibatkan +atality/kematian

    !. Katagori Mayor

      a. 'idak memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan.

      b. 'idak melaksanakan salah satu pinsip SMK%; dan

      c. 'erdapat temuan minor untuk satu kreteria uadit

    dibeberapa lokasi.

    %. Katagori Minor

      Ketidak konsistenan dalam pemenuhan persyaratanperaturan perundangundanganstandarpedoman dan acuan

    lainnya.

      'abel ! Penilaian 'ingkat Penerapan SMK% PP no.0 '6!1!

  • 8/18/2019 Kebijakan SMK3 New

    29/35

    Siapa

  • 8/18/2019 Kebijakan SMK3 New

    30/35

    3adan (udit :

    1. (tatus Perusahaan 4U*N atau (asta Nas)onal2. *em)l)k) Kaa! d) Tk Pro')ns)

    3. *em)l)k) !ukt) >aj)! ?a'or Ke-TK-an

    . *em)l)k) m)n)mal 10 %ud)tor eksternal sen)or dan20 %ud)tor jun)or

    5. Pengalaman dalam aud)t s)stem

    3adan (udit SMK%

    Menteri

    Permohonan 'ertulis SKP

    SKP&berlaku % th)

    Direktur $aluasi

    &1 kali dlm 1 th)

    t

  • 8/18/2019 Kebijakan SMK3 New

    31/35

    Persyaratan (uditor ksternal Senior 1. Pengalaman s!g %ud)tor +ksternal (*K3

    m)n)mal 1 th

    2. Tlh melaksanakan %ud)t kesesua)an dar) %ud)t+ksternal (*K3 m)n)mal 10 kal)

    3. Tlh menjad) ketua t)m aud)t dar) %ud)t +ksternal(*K3 m)n)mal 3 kal)

    . Tlh melakukan 7er)@kas) la'oran %ud)t+ksternal m)n)mal 3 kal)

    Menteri

    Permohonan 'ertulis SKP

    Direktur  $aluasi

    &1 kali dlm 1 th)

    SKP&berlaku % th)

    ( u d i

     t

     o r

    7 ' h ( dit

  • 8/18/2019 Kebijakan SMK3 New

    32/35

    P+,U(%&%%N

    *+NT+,:

    )nasKetenagakerjaan

    'd Pem Pro'

    )nas

    Ketenagakerjaan

    'd Pem ka!=kota

    7encana 'ahunan (udit

    &7'()

    Mekanisme

    PermohonanUtk d) %ud)tsukarela"

    4adan %ud)t

    ?a'oran%ud)t

    %ud)t +ksternal

  • 8/18/2019 Kebijakan SMK3 New

    33/35

    T ! l :: P+*4%9:%N K,:T+,:% T:%P T:N9K%T P+N%P%:%N

  • 8/18/2019 Kebijakan SMK3 New

    34/35

    No +?+*+N T:N9K%T %>%? T:N9K%T T,%N(:(: T:N9K%T ?%N/UT%N

    1 Pem!angunan dan 'emel)haraankom)tmen

    1.1.1A 1.1.3A1.2.2A1.2.

    1.2.5A 1.2.6A1.3.3A1..1

    1..1A 1..3A 1..A1..5 1..6A 1..# A1..8A 1..

    1.1.2A 1.2.1A 1.2.3 A1.3.1A 1..2A

    1.1.A 1.1.5 A1.2.

  • 8/18/2019 Kebijakan SMK3 New

    35/35

    Ter)ma kas)hatas 'erhat)anna BB.