KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA - jabarprov.go.idbappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/10/BAPPENAS.pdfSistem Statistik Nasional UU 16/1997 Statistik Jaringan Informasi Geospasial

1

Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat PusatKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Cirebon, 23 Oktober 2019Acara Bapeda Provinsi Jawa Barat

KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA

“Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita, kini data lebih berharga dari minyak”Presiden Joko WidodoPidato Kenegaraan di Depan Sidang Bersama Dewan PerwakilanDaerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 16/8/2019

REPUBLIK INDONESIA

TEMA, PRIORITAS, PENGARUSUTAMAAN, DAN KAIDAHRPJMN 2020-2024

3

REPUBLIK INDONESIA

HIGHLIGHT: PEMBANGUNAN TRANSFORMASI DIGITAL

4

REPUBLIK INDONESIA

SUBSTANSI PERPRES NO. 39/2019 SATU DATA INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

6

Persoalan Proses, Produk, Produsen, Pengguna

REPUBLIK INDONESIA

MEMASTIKAN DATA PEMERINTAH BERKUALITAS

• Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

• Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.

• Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

• Data Keuangan Negara Tingkat Pusat adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Pusat berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Survey dan

SensusSIMIoT

SmartCity

2

3

1

1

2

3

4

DEFINISI DATA(Pasal 1 Ayat 2-5)

7

REPUBLIK INDONESIA

MEMPERJELAS DAN MEMPERKUATPENYELENGGARA DATA

8

Tingkat Pusat

Dewan Pengarah

Forum SDI Tingkat Pusat

Sekretariat SDI tingkat pusat

Pembina Data

WalidataProdusen

Data

Tingkat Daerah

Forum SDI Tingkat Daerah

Sekretariat SDI tingkat daerah

Pembina Data

WalidataProdusen

DataWalidata

pendukung

• Dibentuk Dewan Pengarah untuk:

• mengoordinasikan dan menetapkan kebijakan terkait penguatan dan perbaikan tata kelola data pemerintah

• mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan tata kelola data pemerintah

• Dilaksanakan Forum SDI untuk memperkuat koordinasi Pembina Data,Walidata, dan Produsen Data

• Disusun Daftar Data yang terintegrasi pusat dan daerah, untuk memastikan ketersediaan data dan mencegah duplikasi data

• Disusun dan dilaksanakan Rencana Aksi yang terintegrasi pusat dan daerah, untuk memastikan tersedianya program dan kegiatan dari Instansi Pusat dan Daerah yang mendukung pencapaian SDI termasuk dukungan anggaran.

Kepala Daerah

REPUBLIK INDONESIA

MEMPERKUAT KOLABORASI PUSAT DAN DAERAHPenyusunan Daftar Data dan Rencana Aksi Terpadu

• Tugas Dewan Pengarah adalah melakukan koordinasi, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan SDI di tingkat Pusat dan Daerah (Pasal 12 Ayat 2c)

• Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat melakukan koordinasi untuk mengumpulkan daftar data dan daftar data prioritas serta rencana aksi (Pasal 16 Ayat 4)

• Dalam menyusun daftar Data, instansi Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan oleh instansi Pusat (Pasal 26 Ayat 3)

• Rencana aksi SDI yang disusun oleh instansi Pusat dilaksanakan oleh Penyelenggara SDI tingkat Pusat dan Daerah (Pasal 30 Ayat 3)

9

• Daftar Data• Daftar Data

Prioritas• Data induk &

Kode Referensi• Arsitektur Data• Rencana Aksi

FORUM SDI TINGKAT PUSAT

FORUM SDI PROVINSI

FORUM SDI KAB/KOTA

REPUBLIK INDONESIA

MEMPERKUAT KETERPADUAN PROSES PENYELENGGARAAN SDI

FORUM SDIPerencanaan

PRODUSEN DATAMengumpulkan

Data

WALIDATAMemeriksa Data

PEMBINA DATAMemeriksa Data

Prioritas

Prioritas

NonPrioritas

PEMBINA DATAPrinsip SDI

Tidak Sesuai Prinsip SDI

Tidak Sesuai Prinsip SDI

WALIDATAMenyebarluaskan

Data

Sesuai Prinsip

SDI

Sesuai Prinsip

SDI

PORTAL SATU DATA

INDONESIA

MEDIA LAINNYA

• Daftar Data• Daftar Data

Prioritas• Rencana Aksi

FORUM SDI

TINGKAT PUSAT

FORUM SDI PROVINSI

FORUM SDI KAB/KOTA

10

REPUBLIK INDONESIA

11

Catatan: Perbandingan Siklus Hidup Data

UU IG

Pengumpulan

Pengolahan

Penyimpanan & Pengamanan

Penyebarluasan

Penggunaan

Perpres SDI

Perencanaan

Pengumpulan

Pemeriksaan

Penyebarluasan

GSBPM

Specify Needs

Design

Build

Collect

Process

Analyse

Disseminate

Evaluate

DMBOK

Plan

Specify

Enable

Create & Acquire

Maintain & Use

Archive & Retrieve

Purge

COBIT

Plan

Design

Build/Acquire

Use/Operate

Monitor

Dispose

GSBPM: Generic Statistical Business Process ModelDMBOK: Data Management Book of KnowledgeCOBIT: Control Objectives for Information & Related Technology

REPUBLIK INDONESIA

MEMASTIKAN PEMANFAATAN DATA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH

12

Raw DATA (Data yang dihasilkan

Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah

DATA STATISTIK

DATA SPASIAL

DATA KEUANGAN

Pemerintah Pusat &

Pemerintah Daerah

(Pasal 2 ayat (1)

• Pembina Data menetapkan :1. Standar Data lintas Instansi Pusat &

Daerah (Psl 6 ayat (1)2. Struktur baku & format baku lintas

instansi Pusat & Daerah (psl 8 ayat (1)• Menkoninfo menetapkan ketentuan

interoperabilitas Data (Psl 9 ayat (3)• Dewan Pengarah menetapkan Kode

referensi dan atau Data Induk (Psl 10 ayat (5)

• Produsen Data menghasilkan Data sesuai Prinsip SDI dan menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata (Psl 15 ayat (1))

• Walidata (Psl 14 ayat (1 ):• mengumpulkan, memeriksa Data, dan

mengelola data yang disampaikan Produsen

• Menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi dan Data Induk di Portal SDI

• Pembina Data memeriksa ulang terhadap Data Prioritas

Data Statistik

Data Geospasial

Data Keuangan

PORTAL SDI yang dikelola

Sekretariat SDI(Psl 36 ayat

(5))

Ketentuan akses data yang disediakan di Portal SDI diatur sesuai Pasal 37

REPUBLIK INDONESIA

INTERNATIONAL FRAMEWORK

13

REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN SDI DALAM TATA KELOLA DATA INSTANSI PUSAT

DAN INSTANSI DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

NORMA SATU DATA INDONESIA

15

Semua ketentuan yang digunakan sebagai tatanan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan SDI merujuk pada 2 norma pokok, yaitu:

1. Norma Hukum Positif; dan 2. Norma Akademis

REPUBLIK INDONESIA

NORMA HUKUM POSITIF DI INSTANSI PUSAT

16

REPUBLIK INDONESIA

NORMA HUKUM POSITIF DI INSTANSI DAERAH

17

REPUBLIK INDONESIA

SATU DATA INDONESIA: PIJAKAN TRANSFORMASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN

18

Sistem Statistik Nasional

UU 16/1997Statistik

Jaringan Informasi Geospasial Nasional

UU 4/2011Informasi Geospasial

Sistem Informasi Manajemen

UU 25/2004Perencanaan

Pembangunan Nasional

Sistem Informasi Manajemen

UU 23/2014Pemerintahan

Daerah

Sistem Membutuhkan Data dan Informasi yang Berkualitas

Sistem Menghasilkan Data dan Informasi yang Berkualitas

Sistem Informasi Manajemen

UU 17/2003Keuangan Negara

Sistem Informasi

Manajemen Pemerintahan

Lainnya

PERPRES NO. 95/2018 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

PERPRES NO. 39/2019 TENTANG SATU DATA INDONESIA

Kebijakan Pemerintah yang Berkualitas

REPUBLIK INDONESIA

IMPLEMENTASI SDI

REPUBLIK INDONESIA

DASAR HUKUM KELUARAN SDI

20

• Perpres 39/2019• Tata Kelola Data Nasional

• Portal SDI

• Perpres 95/2018• Arsitektur Data & Informasi (p9)

• Pedoman Manajemen Data (p49)• Akurat, mutakhir, terintegrasi,

• Arsitektur, Data Induk & Kode Referensi, Basis Data, Kualitas Data

• Implikasi• Kamus Data/Katalog Data

• Klasifikasi Data• Rahasia, Terbatas, Publik

REPUBLIK INDONESIA

PENDEKATAN KEGIATAN SDI

21

• Top-Down• Kajian regulasi terkait urusan

kepemerintahan (UU 39/2008, Permen/Perka OTK masing-masing instansi, dsb)

• Kajian kerangka kerja dan referensi arsitektur data (FEAF, DoDAF, dsb).

• Bottom-Up• Identifikasi data induk dari masing-

masing Instansi Pusat dan Daerah

• Identifikasi kesiapan Instansi Pusat dan Daerah dalam mengimplementasikan SDI.

21

REPUBLIK INDONESIA

PENDEKATAN KEGIATAN SDI(Top – Down)

22

REPUBLIK INDONESIA

PENDEKATAN KEGIATAN SDI(Bottom - Up)

23

1. Data Penduduk1.1 Jumlah Penduduk Miskin1.1.1 Jumlah Penduduk Miskin yang menerima bantuan

2. Data Siswa2.1 Jumlah Siswa Berprestasi2.1.1 Data Siswa Berprestasi yang mendapatkan program beasiswa pemerintah

3. Data Lahan Hutan3.1 Luas Hutan Konservasi3.1.1 Luas Hutan Konservasi yang dipulihkan3.2 Luas Hutan Produksi3.2.1 Luas Hutan Produksi yang ditanami pohon jati

4. Data Jalan4.1 Data Jalan Provinsi4.1.1 Data Jalan Provinsi yang telah dilakukan perbaikan

5. Data Kapal5.1 Jumlah Kapal Penangkap Ikan

REPUBLIK INDONESIA

Tata

Kel

ola

Dat

a

Ped

om

an P

enge

lola

an D

ata

24

KELUARAN SDI: ARSITEKTUR KEBIJAKAN DATA

Ars

itek

tur

Akurat

Mutakhir

Terpadu

Akuntabel

Aksesibel

Sharable

Data Induk/Kode Referensi

Standar Data

Meta Data

Akurat

Mutakhir

Integrasi

Kualitas

Portal

Pemanfaatan

Basis Data

Regulasi Referensi Arsitektur

REPUBLIK INDONESIA

PERLUASAN PRAKTIK BAIK : DATA POKOK PENDIDIKAN

25

REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH