KEBIJAKAN PUBLIK DAN KEADILAN SOSIAL : ANALISIS TERHADAP KITA<B AL-AMWA<L KARYA AL-DA<WUDI< Oleh: Ramadhan 21141200100082 Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Fathurrahman Djamil MA PROGRAM MAGISTER KONSENTRASI EKONOMI SYARIAH SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2017
26
Embed
KEBIJAKAN PUBLIK DAN KEADILAN SOSIAL : ANALISIS … · fungsi kesejahteraan sosial dalam ekonomi publik, seperti yang dilakukan oleh Edgewort (1897) 13 , Ramsey (1927) 14 , Pigou
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEBIJAKAN PUBLIK DAN KEADILAN SOSIAL : ANALISIS
TERHADAP KITA<B AL-AMWA<L KARYA AL-DA<WUDI<
Oleh:
Ramadhan
21141200100082
Dosen Pembimbing :
Prof. Dr. Fathurrahman Djamil MA
PROGRAM MAGISTER
KONSENTRASI EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
2017
iii
KATA PENGANTAR
Segala Puji Bagi Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa. Karena atas rahmat
dan karunia-Nya buku dengan judul Kebijakan Publik dan Keadilan Sosial dalam
Perspektif Al-Dawudi terselesaikan. Shalawat dan salam kepada junjungan alam
Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Buku
ini merupakan tesis penulis yang telah direvisi berdasarkan saran dan bimbingan
para penguji, dan promotor yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2017.
Selama menyelesaikan buku ini penulis menyadari telah banyak mendapat
bantuan dan masukan serta bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin
mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada Bapak Prof. Dr. Masykuri
Abdillah MA selaku direktur sekolah pascasarjana UIN yang telah memberikan
kesempatan kepada penulis untuk mengecap pendidikan di Sekolah Pascasarja UIN
Syarif Hidayatullah, Jakarta. Ketua jenjang Doktor Prof. Dr. Didin Saepudin, MA,
yang telah memberikan masukan-masukan guna maksimalnya buku ini.
Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Dr. JM.
Muslimin sebagai kajur magister yang telah memberikan banyak kesempatan untuk
berdiskusi demi maksimalnya tesis ini. Dari sejak ujian proposal, WIP I, WIP II,
ujian komprehensif dan ujian pendahuluan selalu memberikan saran-saran dan
masukan kepada penulis.
Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Fathurrahman
Djamil MA selaku pembimbing utama yang telah banyak meluangkan waktu,
pikiran serta tenaga untuk membantu penulis dalam menyusun buku ini.
Kepada team sekretariat, penulis haturkan terima kasih yaitu, mbak vemmy,
mas arif, dan mas adam beserta jajarannya. Berkat respon cepat tanggap dari
mereka lah penulis dapat merampungkan buku ini.
Terutama sekali untuk keluarga penulis tercinta, terutama Ibunda Mauliana
dan Ayahanda Razali serta adik – adikku tercinta Hanna Fitria, Raudhatul Jannah,
Salam Al- Farisi dan ananda Yunita yang banyak memberikan dukungan baik moril
iv
maupun materil.
Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada teman-teman
SMP IT INSAN TAQWA seluruhnya terima kasih banyak telah banyak mambantu
dan memberikan dukungan demi lancarnya pembuatan Tugas Akhir ini. dan juga
terima kasih kepada Teman – teman yang terlibat langsung maupun tidak langsung
dalam pembuatan tugas akhir ini yang telah banyak mambantu yang tidak bisa saya
sebutkan namanya satu – persatu.
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan imbalan yang berlipat ganda
bagi amal shaleh yang telah dilakukan hamba-Nya. Kritik dan saran diharapkan dari
para pembaca untuk perbaikan buku ini di masa mendatang. Semoga buku ini dapat
bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.
Jakarta, 20 Februari 2017
Penulis,
iv
ABSTRAK
Kesimpulan dari penelitian ini adalah eksistensi keadilan sosial dalam
kebijakan publik Islam dapat memakmurkan masyarakat dan memajukan tingkat
perekonomian Negara. Eksistensi prinsip keadilan sosial dapat dilihat dari
instrument distribusi Islam yang menginginkan adanya penyamaarataan kekayaan
dalam masyarakat. Prinsip keadilan juga terdapat dalam instrument pajak tanah
Islam. Oleh karena itu, penawaran instrument-instrument dalam keuangan publik
Islam yang ditawarkan oleh Abi> Ja’far Ibn Nasr al-Da>wudi> sangat relevan dengan
zaman ini.
Penelitian ini menggunakan teori perpajakan Adam Smith yang mengatakan
diantara prinsip-prinsip perpajakan adalah adanya kepastian, keadilan, ekonomis,
dan convience. Sedangkan untuk teori keadilan sosial penulis menggunakan teori
John Rawls yang menjelaskan dalam keadilan harus adanya prinsip equity dan
equality.
Adapun metode yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan
metode kualitatif, dan pengumpulan data dan informasi melalui kepustakaan
(library research). Sebagai data Primer dalam penelitian ini diantaranya adalah
buku Al-Da>udi,> yaitu Kita>b Al-Amwa>l karangan Abi> Ja’far Ibn Nasr Al-Da>wudi>.
Sementara untuk data sekunder penulis menggunakan buku-buku yang berkaitan
dengan tema, yaitu tesis atau disertasi serta jurnal-jurnal dan media informasi yang
berkaitan dengan tema tesis ini. Adapun pendekatan yang akan digunakan adalah
pendekatan sejarah dan pendekatan ekonomi Islam kontemporer.
Kata kunci: Abi> Ja’far Ibn Nasr al-Da>wudi>, Keuangan Publik Islam, Keadilan Sosial,Instrument Distribusi, Pajak Islam.
viii
PEDOMAN TRANSLITERASI
1. Huruf
Arab Indonesia Arab Indonesia
{t ط a ا
}z ظ b ب
‘ ع t ت
gh غ th ث
f ف j ج
q ق {h ح
k ك kh خ
l ل d د
m م dh ذ
n ن r ر
w و z ز
h ه s س
‘ ء sh ش
y ي {s ص
{d ض
2. Vokal
Vokal (a) panjang = â
Vokal (i) panjang = î
Vokal (u) panjang = û
3. Diftong
Aw = او Ay = اي
4. Ta’ marbuthah ( ة) ditransliterasikan dengan huruf h kecuali
dalam bentuk kata majemuk اضا فة (id{a>fah) ditulis dengan t.
5. Huruf al-ya> al-nisbah diakhir kata ditulis dengan î.
ix
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .......................................................................................... iii
ABSTRAK ............................................................................................................ iv
PEDOMAN TRANLITERASI ............................................................................. viii
DAFTAR ISI ......................................................................................................... ix
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .................................................................... 1
B. Permasalahan ..................................................................................... 8
1. Identifikasi Masalah .................................................................... 8
2. Pembatasan Masalah ................................................................... 9
3. Rumusan Masalah ....................................................................... 9
C. Tujuan Penelitian ............................................................................... 9
D. Manfaat Penelitian ............................................................................ 9
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan ................................................... 10
F. Metodelogi Penelitian ....................................................................... 15
G. Sistematika Pembahasan ................................................................... 18
BAB II : DISKURSUS KEBIJAKAN PUBLIK DAN KEADILAN SOSIAL
A. Dialektika Keuangan Publik dalam Teori .......................................... 21
a. Keuangan Publik Menurut Para Ahli ........................................... 21
b. Ruang Lingkup dan Dasar Metodologi Keuangan Publik ........... 24
c. Tipologi Sektor Publik Konvensional dan Islam ........................ 28
d. Anggaran Pembelanjaan Publik Dalam Islam ............................. 36
e. Intervensi Kebijakan Publik oleh Negara ................................... 39
f. Institusi Keuangan Publik dalam Ekonomi Islam ...................... 41
B. Dinamika Keadilan Sosial dalam Teori ............................................. 46
a. Keadilan Sosial Menurut Para Ahli ........................................... 46
b. Pilar Dasar Keadilan ................................................................... 47
c. Diskursus Teori-Teori Keadilan Sosial Barat dan Islam ............ 49
C. Eksistensi Keadilan Sosial dalam Keuangan Publik Islam .............. 54
a. Landasan Keadilan Sosial dalam Islam ...................................... 54
b. Keadilan Sosial dalam Keuangan Publik Islam .......................... 56
BAB III : KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF AL-DA<WUDI<
A. Kitab Al-Amwal Sebagai Interpretasi Terhadap Zamannya ............. 59
B. Diskurus Keuangan Publik dalam Kita>b Al-Amwa>l .......................... 70
a. Sumber-sumber Pendapatan Negara dalam Kita>b al-Amwa>l ...... 72
b. Pengeluaran Pemerintah Menurut Al-Da>wudi ............................. 101
C. Prospek Implementasi Pajak Tanah Al-Da>wudi> ................................ 104
BAB IV : EKSISTENSI KEADILAN SOSIAL DALAM DISTRIBUSI ISLAM
A. Distingsi Kepemilikan Islam ............................................................ 107
x
a. Disparitas Kepemilikan dalam Kita>b Al-Amwa>l ......................... 107
b. Infiltrasi Maqashid Syariah dalam Kepemilikan Harta ............... 117
B. Konsep Keadilan Distribusi dan Alokasi dalam Kita>b Al-Amwa>l ... 118
a. Konsep Anggaran Publik Pada Masa Islam Awal ...................... 118
b. Keadilan Sosial Adalah Landasan dalam Distribusi .................... 120
c. Pendistribusian Terhadap Kepentingan Masyarakat ................... 127
C. Baitul Mal Sebagai Institusi Distribusi ............................................. 138
BAB V : RELEVANSI PEMIKIRAN AL-DA<WUDI<
A. Eksistensi Smith’s Canon dan Teori Rawls dalam Kebijakan Publik
Islam .................................................................................................. 141
B. Zakat Sebagai Pengentasan Kemiskinan .......................................... 148
C. Implementasi Sistem Pajak Tanah Islam Pada Era Moderen .......... 153
BAB VI : PENUTUP
A. Kesimpulan ....................................................................................... 157
B. Saran .................................................................................................. 159
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 161
BIODATA PENULIS ............................................................................................ 176
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Keadilan sosial (social justice) dalam Islam merupakan salah satu bentuk
keimanan terhadap keesaan tuhan (the unity of god).1 Dalam konteks Islam seperti
yang dijelaskan oleh Sayyid Qutb, eksistensi keadilan sosial terstruktur secara
konstruktif dalam penerapan sikap solidaritas antar sesama muslim.2
Secara
spesifik keadilan sosial dalam ekonomi Islam “menjelma” menjadi persamaan
distribusi (distributional Equity).3 John Rawls dalam bukunya A Theory of Justice
menjelaskan bahwa distribusi yang adil akan terkonstruk apabila semua nilai-nilai
sosial, kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan, dan basis harga diri
harus didistribusikan secara merata. Namun, jika dengan adanya distribusi tidak
merata yang dapat membawa manfaat terhadap masyarakat, maka hal tersebut
dibolehkan.4 Tentunya, dengan adanya pemerataan distribusi, sirkulasi kekayaan
tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja, yang artinya berdampak pada
ketidak adanya kesenjangan sosial.5
Distribusi bagi pemerintahan amatlah penting. Distribusi dijadikan dalam
bentuk hasil pemungutan pajak yang kemudian dijadikan sebagai pendapatan
Negara, dan selanjutnya pihak pemerintah (government) mendistribusikannya
untuk kepentingan-kepentingan rakyat.6 Salah satu sisi, secara teoritis pemungutan
pajak yang akan menghasilkan dana pendistribusian tidak boleh besar. Seperti yang
dijelaskan oleh Milton Friedman, bahwa pemungutan pajak yang semakin besar
terhadap masyarakat akan berdampak terhadap banyaknya pengeluaran negara.7
Oleh karena itu, dalam pemungutan pajak dibutuhkan stabilisaasi. Tanpa adanya
1 Hussam S. Timani, Religion and Social Justic, ed Michael D. Palmer (London: Wiley-
Blackwell, 2012), 137. 2 Sayyid Qutub, Al-‘Ada>lah Al-Ijtima>’iah fi Al-Isla>m (Kairo: Dar Asy-Syuruq, 1993),
31. 3 Zubair Hasan, Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy
(Islamabad: International Institute of Islamic Economics, 1986), 35 4 John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge, Massachusetts: Harvard University
Press, 1971), 62. Lihat juga Andre Ata Ujan, Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 72.
5 Afzalurrahman, Muhammad sebagai Seorang Pedagang (Jakarta: Yayasan Swarna
Bhumi, 1996), 93. Lihat juga Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 186.
6 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisa Fikih dan Keuangan (Jakarta: Grafindo, 2004),
89-90. 7 Milton Friedman, Capitalism and Freedom (Chicago: The University of Chicago Press,
2002), 79. Hal serupa juga ditegaskan oleh David Ricardo. Lihat David Ricardo, The Principles of Political and Taxation (Kanada: Batoche Books, 2001), 104.
2
stabilisasi dalam pemungutan pajak, akan berimplikasi terhadap meningkatnya
kemiskinan dalam masyarakat. 8
Pemungutan pajak juga tidak boleh hanya dikenakan terhadap satu kalangan
saja. Akan tetapi, pemungutan tersebut harus merata kepada siapa saja.9 Namun,
dalam pajak tertentu, pengambilan pajak harus sesuai dengan pendapatan yang
diterima oleh masyarakat. Pemungutan tersebut harus berbasis pada prinsip-prinsip
Ma>li>ya>t Al-‘Ala>mi>yah (Damaskus: Dar Al-Nahdhah, 2008). 22
Ziauddin Ahmad, “Public policy In Islam”, International Monetary Fund (September,
1989): 1. 23
Faridi, “Theory of Fiscal Policy in an Islamic State,” Journal Res. Islamic Economic I,
no. 1 (1983): 15-30. 24
Shala>huddi>n ‘Abdul Lati>f Nahi<, Al-Khawa>lid min Ara> Abi> Al-H}asan Al-Bashri> Al-Baghda>di> Al-Ma’ru>f bi Al-Ma>wardi> (Beirut: Dar Al-Jail, 1994), 126-127.
4
kepentingan pribadi, tanpa adanya sifat sosialisme.25
“egoistik” tersebut sangat
jelas dan nampak dari pengkultusan individu, kepentingan pribadi, dan
kebebasannya yang hampir-hampir bersifat mutlak dalam pemilikan,
pengembangan, dan pembelanjaan Negara.26
Dalam konteks sejarah keIslaman, impelementasi pendapatan dan
pengeluaran kebijakan publik sudah dirasakan dari masa Nabi Saw. Teori-teori
yang dilahirkan kemudian dijadikan pijakan oleh para cendekiawan muslim.27
Titik
fokus Nabi Saw adalah pemenuhan kebutuhan (need), keadilan (justice), efisiensi
(efficiency), pertumbuhan (growth), dan kebebasan (freedom) yang kemudian
menjadi inspirasi pemikiran-pemikiran ekonomi Islam.28
Pada masa Nabi Saw,
pendapatan kebijakan publik yang menjadi fundamental dalam fiskal adalah zakat
yang hanya dibebankan pada muslim. Kemudian pengembangan pendapatan fiskal
tersebut muncul dengan berupa pajak seperti khara>j (land lax)29
, jizyah (poll tax),
ghanimah (spoils), dan kewajiban-kewajiban khusus atas kepemilikan.
Perkembangan diskursus tentang kebijakan publik (public policy) dalam
Islam selanjutnya melaju dengan pesat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya
literatur klasik yang membicarakan kebijakan publik dalam Islam. Menurut MA
Khan, terdapat 15 karya ilmiah cendekiawan terdahulu yang membicarakan tentang
kebijakan publik (public policy). Namun, hanya beberapa karya ilmiah yang masih
nampak ditangan kita. 30
Pada akhir abad ke 7 Abu> Yu>suf (w 182/798) menulis
kitabnya yang berjudul Al-Khara>j atas permintaan khalifah Ha>ru>n Al-Rasyid (w
25
Fu’ad Abdul Mun’im Ahmad, Al-Siya>sah Al-Shar’i>yah wa ‘Ala>qatuha> bi Al-Tanmi>yah Al-iqtis}a>diyah wa Tat}biqa>tuha> Al-Mu’a>shira (Jeddah: IDB-IRTI, 2001), 71-72.
Oleh karena itu, Menurut Taqiyuddin An-Nabhani diperlukan adanya ilustrasi yang
berbentuk aktual guna dijelaskan kepada penganutnya. Lihat Taqyuddin An-Nabhani, an-Niz}a>m Al-Iqtis}a>di> fi>l Al-Isla>m (Beirut: Darul Ummah, 1990), 5.
26 Yusuf Qardhawi, Daurul Al-Qiya>m wa Al-Akhla>q fi Al-Iqtis}a>di Al-Isla>mi> (Kairo:
Maktabah Wahbat, 1994), 83. 27
Abdul Aziz Islahi, “Works on Public policy By The Sixteenth Century Muslim
Scholars,” Islamic Economics Research Center 18322 (November, 2009): 1. 28
M. Nejatullah Siddiqi, Recent Works on History of Economic Thought in Islam: A Survey (Jeddah: ICRIE King Abdul Aziz University, 1982), 34.
29 Menurut Adiwarman Karim khara>j setara dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Adapun perbedaan yang mendasar antara sistem PBB dengan sistem khara>j adalah bahwa
khara>j ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas dari tanah (land Productivity) bukan
berdasarkan zoning. Hal ini berarti bahwa bisa jadi untuk tanah yang bersebelahan
sekalipun misalnya di satu sisi ditanam anggur sedangkan di sisi lain ditanam kurma, maka
mereka harus membayar jumlah Khara>j yang berbeda. Lihat Adiwarman Karim, Ekonomi Makro Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 257.
30 Muhammad Akram Khan, “Public policy in Islam”, Islamic Studies 40, no. 2 (2001):
227.
5
193/809) untuk menjelaskan fiskal dalam Negara Islam.31
Buku ini adalah salah
satu karya terbesar cendekiawan muslim pertama dalam hal kebijakan publik.
Sementara beberapa buku lainnya seperti Kita>b Al-Amwa>l karangan Abi > ‘Ubayd
Al-Qa>sim ibn Salla>m (w 224/839), 32
Kita>b Al-Khara>j karangan Quda>mah Ibn
Ja’far (w 336/948),33
Kita>b Al-Khara>j karangan Ibnu Zanjawaih,34
Kita>b Al-Khara>j
karangan Yah}ya Ibn Adam,35
Kita>b ar-Rasa>il fil Iqtis}a>diyah karangan Ibnu
Nujaym,36
dan Al-Ah}ka>m Al-Sult}a>niyyah karangan Abi> H{asan ‘Ali> Ibn
Muh}ammad Al-Ma>wardi> (w 450/1058) lebih banyak menjelaskan aspek pajak
(taxation),37
pembelanjaan negara (public expenditure), dan management
pemerintahan (role of the government). 38 Namun, perkembangan intelektual
ekonomi tersebut beberapa abad kemudian tidak dipaparkan oleh Joseph A.
Schumpeter dalam bukunya History of Economic Analysis. 39
Tak hanya
Schumpeter, Lionel Robbins juga tidak mengenal nama-nama pemikir Islam
tersebut.40
Menurut Umar Chapra pihak Barat tidak memberikan penghargaan yang
31
Al-Qa>d}hi Abi> Yu>suf Ya’qu>b Ibn Abi> Ibra<him, Kita>b Al-Khara>j (Libanon: Dar Al-
Ma’rifah, 1979), 29. Ashkar lebih lanjut menjelaskan bahwa Kita>b Al-Khara>j selain milik
Abi> Yu>suf juga ditulis oleh beberapa pakar ekonomi Islam yang lain, seperti Kita>b Al-Khara>j karangan Yah}ya Ibn Adam, dalam bukunya Yah}ya ibn Adam lebih banyak
menukilkan hadis-hadis Rasulullah Saw, selain memasukkan hadis-hadis tersebut Yah}ya
juga memasukkan pendapat-pendapat ulama sezamannya. Selain Yah}ya ibn Adam, Kita>b Al-Khara>j juga ditulis oleh Quda>mah Ibn Ja’far. Dalam bukunya, Quda >mah banyak
memasukkan pendapat-pendapat para ulama, dan hadis-hadis. Menurut Ashkar Kita>b Al-Khara>j karangan Quda>mah lebih rapi dan lebih terarah dibandingkan karya-karya yang
terdahulu. Lihat Ahmed El-Ashker and Rodney Wilson, Islamic Economics a Short History
(Leiden: Brill, 2006), 170. Menurut sejarah, Implementasi fiskal dalam sejarah Islam
mengalami masa keemasan di masa Harun Al-Rasyid. Pendapatan fiskal pada masa tersebut
mencapai 900 juta dirham. Akan tetapi, kemunduran potensi kebijakan publik Islam
menurun seiring dengan kemunduran Dinasti (Abbasiyah). Ahmad Dahlan, Kebijakan publik Islam Teori dan Praktik (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2008), 2.
32 ‘Ubayd al-Qa>sim Ibn as-Sala>m, Kita>b Al-Amwa>l (Kairo: Dar Syuruq, 1989), 96.
33 Quda>>mah Ibn Ja’far, Ad-Dawa>waini Min Al-Khara>j (Yordania: Jami’ah Urduniah,
1986), 22. 34
Hami>d Ibn Zanjawaih, Kita>b Al-Khara>j (Riyadh: Markaz Malik Faisal Lilbuhus wa
Ad-Dirasah Al-Islamiyah, 1987), 115. 35
Yah}ya Ibn Adam Al-Qura>syi, Kita>b Al-Khara>j (Kairo: Dar Syuruq, 1987), 58. 36
Markaz ad-Dirasa>h Al-Fiqhiyyah Al-Iqtis}a>diyyah, Rasa>il Ibn Nujaym Al-Iqtis}adiyyah (Kairo: Dar Salam, 1998), 459.
37Abi>> H{asan ‘Ali > Ibn Muh}ammad Al-Ma>wardi>, Al-Ah}ka>m Al-Sult}a>niyyah (Kuwait:
Maktabah Dar Ibn Qutaibah, 1989), 161. 38
Sabhi Fandi Al-Kabisi, “Al-Fikr Al-Iqtis}a>di> li Al-Mawardi> min Khila>li Al-Ahka>m Al-
Tari>khi Al-Iqtisha>di Al-Islami>”, Majalah Ja>miah Kuwait lil’ulum al-insaniah, Vol. 17,
No.6 (2010): 282. 45
Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Depok: Gramata Publising, 2010),
vi.
7
penting yang antara lain adalah; Pertama, otentisitas kitab tersebut dan kapabilitas
Abi> Ja’far Ibn Nasr al-Da>wudi> dalam bidang fikih dan hadist membuat Kita>b Al-
Amwa>l menjadi referensi yang otoritatif pada zamannya. Kedua, moderenisasi
pemikiran ma>likiyyah dalam permasalahan ekonomi oleh Abi> Ja’far Ibn Nasr al-
Da>wudi> dan merekonstruksi ulang karya Ismai>l bin Ishaq Al-Qa>dhi> agar karya
tersebut lebih maksimal.46
Ketiga, dalam pandangan al-Da>wudi>, ekonomi Islam
terbentuk bukan hanya dari konsep ilmiah saja. Akan tetapi juga terbentuk oleh
praktik. Oleh karena itu, eksistensi Kita>b Al-Amwa>l karangan Abi> Ja’far Ibn Nasr
al-Da>wudi> dianggap sangat penting dizamannya guna menjelaskan implementasi
dasar-dasar ekonomi Islam yang berkaitan dengan kekayaan Negara dan menjadi
pedoman bagi kalangan ekonom masa itu. Keempat, dalam Kita>b Al-Amwa>l, al-
Da>wudi> juga merajihkan pendapat yang paling benar. Kelima, selain menjelaskan
berbagai teori dalam Kita>b Al-Amwa>l tersebut. al-Da>wudi> juga menjelaskan
instrument-instrument Islam yang berkenaan dengan kebijakan publik (public
policy). 47
Dalam konteks kebijakan publik, menurut Abi> Ja’far Ibn Nasr al-Da>wudi>
kebijakan publik mencakup dua aspek yaitu, kekayaan Negara atau barang milik
Negara dan sistem pajak yang meliputi zakat, jizyah, khara>j, ghanimah dan fay.48
Aspek-aspek yang disebutkan selaras dengan pendapat Ahmad Dahlan yang
menjelaskan ada tiga aspek utama yang harus dikaji dalam kebijakan publik (public
policy), yaitu: pertama, potensi-potensi keuangan Negara sebagai pendapatan fiskal
yang bersumber dari sumber daya publik. Kedua, kebijakan-kebijakan Negara
terkait dengan sumber daya pendapatan publik tersebut dalam mengatur
pengeluaran pemerintah (government expenditure). Ketiga, Mekanisme distribusi
serta kebijakan pemerintah dalam menciptakan stabilitas fiskal.49
Sedangkan untuk
sumber keuangan sendiri seperti yang dijelaskan oleh Baqr ash-Shadr bahwa
sumber daya keuangan terbagi kepada dua tingkatan, pertama distribusi sumber-
sumber produksi dan kedua, adalah distribusi kekayaan produktif.50
Menurut al-Da>wudi>, sumber-sumber produksi yang menjadi pendapatan
pemerintah harus didistribusikan untuk keperluan-kepeluarn Negara, seperti
pendistribusian terhadap upah-upah pekerja, pembiayaan pertahanan dan
pemerintah, pembiayaan untuk pembangunan Negara, distribusi berupa pengelolaan
46
Abi> Ja’far Ibn Na>sr al-Da>wudi>, Kita>b Al-Amwa>l , 77. 47
Abi > Ja’far Ibn Na>sr al-Da>wudi>, Kita>b Al-Amwa>l , 78. 48
Muhammad Ziyab, Al-Fikr Al-Iqtis}a>di Inda> Abi> Ja’far Ibn Nasr al-Da>wudi> (Tesis,
Program Pascasarjana Universitas Al-Hadj Al-Lakhdar, Batna), 74. 49
Ahmad Dahlan, Kebijakan publik Islam Teori dan Praktik (Yogyakarta: Grafindo
Litera Media, 2008), 1. 50
Muhammad Baqir Ash-Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna, terj yudi (Jakarta: Zahra, 2008), 149.
8
tanah kepada siapa saja yang ingin memilikinya, dan pemerataan irigasi untuk
kemakmuran pertanian.51
Pandangan al-Da>wudi> sangat relevan dengan pandangan
John Stuar Mill, menurut Mill dalam kebijakan publik dibutuhkan intervensi
pemerintah dalam membiayai hal pertahanan, dan adanya pemerataan lahan kepada
yang membutuhkan.
Beradasarkan paparan di atas menurut penulis, pemikiran Abi> Ja’far Ibn Nasr
al-Da>wudi> sangat layak untuk di kaji. Selain sangat jarang disentuh oleh akademisi.
Pemikiran moderen Abi> Ja’far Ibn Nasr al-Daw>udi> sangat tampak jelas dalam Kita>b
al-Amwa>l. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti konsep kebijakan publik
dan keadilan sosial dalam perspektif Abi> Ja’far Ibn Nasr al-Daw>udi>> serta
menganalisisnya dengan menggunakan teori-teori kebijakan publik konvensional
baik itu sistem perpajakan, pendapatan Negara dan keadilan sosial didalamnya.
Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji pemikiran tokoh tersebut malalui
pendekatan sejarah, guna mengetahui latar belakang pemikiran tokoh serta sosio-
cultural yang mempengaruhi pemikiran tersebut. Penelitian ini juga menggunakan
pendekatan ekonomi Islam kontemporer untuk melihat esensi, moderenisasi,
kontribusi, serta relevansi instrument terhadap zaman sekarang.
B. Permasalahan
1. Identifikasi Masalah
Tema umum dari penelitian ini adalah kebijakan publik dan analisis keadilan
sosial terhadap instrument distribusi kebijakan publik Islam yang secara spesifik
penulis ambil dari pemikiran tokoh Islam awal yaitu Abi Ja’far Ibn Nasr Al-
Da>wudi>. Berdasarkan paparan masalah yang telah diuraikan setidaknya, ada
beberapa pemasalahan yang harus diidentifikasi, guna memaksimalkan penelitian
ini. Dari landasan konsep kebijakan publik di atas melahirkan beberapa
permasalahan yang dapat diidentifikasi dan ditimbulkan, diantaranya adalah:
1. Mekanisme kebijakan publik (public policy) pada masa Abi> Ja’far Ibn Nasr
al-Da>wudi>.
2. Perbedaan mekanisme perpajakan kapitalis, sosialis dan Islam.
3. Instrument yang sudah diimplementasikan pada masa Islam awal guna
meningkatkan pendapatan Negara terutama pada masa Abi> Ja’far Ibn Nasr
al-Da>wudi>.
4. Relevansi instrument keuangan Islam awal bila diterapkan di Indonesia.
5. Pandangan al-Da>wudi>> terhadap kebijakan publik (public policy).
6. Keadilan sosial menjadi basis bagi pengelolaan kebijakan publik dalam
Kita>b Al-Amwa>l.
51
Abi> Ja’far ibn Na>sr al-Da>wudi>, Kita>b Al-Amwa>l , 50-69.
9
Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang diidentifikasi dan di
timbulkan di atas. Maka, muncul pertanyaan yang mendasar, yaitu:
- Bagaimana konsep kebijakan publik menurut al-Da>wudi>, serta apakah
keadilan sosial sebagai landasan dalam distribusi kebijakan publik Islam?
2. Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah dalam penelitian
ini, maka masalah yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:
- Bagaimana konsep pemikiran Al-Da>wudi> tentang kebijakan publik (Public
policy), serta relevansi pemikiran tersebut terhadap zaman moderen?
- Bagaimana keadilan sosial menjadi basis bagi pengelolaan distribusi
pendapatan kebijakan publik Islam dalam Kita>b al-Amwa>l?
3. Pembatasan Masalah
Agar lebih terarah dalam mengumpulkan data dan mengingat luasnya ruang
lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka
penulis membatasi masalah dalam penelitian ini hanya pada konsep pemikiran Abi>
Ja’far Ibn Nasr Al-Da>wudi> tentang kebijakan publik Islam serta aspek-aspek dalam
kebijakan publik Islam. Adapun untuk keadilan sosial, penulis akan menganalisis
distribusi pendapatan kebijakan publik (dalam Kita>b al-Amwa>l) terhadap golongan-
golongan yang sudah ditetapkan. Penulis juga mencoba menganalisis sejauhmana
pandangan Abi> Ja’far Ibn Nasr al-Da>wudi>, tentang landasan dasar teori-teori pasca
Islam moderen dalam bidang kebijakan publik, dengan mekorelasikan beberapa
literatur ekonomi Islam yang penulis anggap relevan, dengan tema kebijakan publik
dan keadilan sosial.
C. Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penelitian ini adalah:
1. Memahami pemikiran Abi> Ja’far Ibn Nasr al-Da>wudi> tentang kebijakan
publik.
2. Memahami keadilan sosial sebagai basis kebijakan publik al-Da>wudi> dan
relevansi pemikirannya terhadap Ekonomi Islam kontemporer.
D. Manfaat dan Signifikansi Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi
bahan rujukan para ekonom islam tentang kebijakan publik dalam perspektif tokoh
ekonomi Islam terdahulu. Adapun secara khusus, manfaat teoritis dari penelitian ini
adalah:
10
a. Untuk mengembangkan konsep dan teori kebijakan publik Islam. sehingga
dapat memberikan manfaat dan menyumbangkan konsep dan teori yang
cukup berarti bagi perkembangan ekonomi Islam.
b. Memperkaya teori-teori dan konsep kebijakan publik dalam kajian ekonomi
Islam kontermporer. sehingga bisa menjadi bahan rujukan para ekonom
Islam.
2. Manfaat Praktis
Secara praktis, manfaat tesis ini antara lain adalah:
a. Memberikan sumbangsih kepada praktisi ekonomi islam moderen melalui
teori-teori dan konsep pemikiran-pemikiran para-para tokoh islam yang
memiliki kaitan dengan kebijakan publik dan dasar-dasar teori dalam
kebijakan publik yang ditawarkan oleh tokoh tersebut. Sehingga,
memungkinkan pengaplikasiannya dalam praktek ekonomi islam baik oleh
praktisi, akademisi dan masyarakat secara umum.
b. Menambah khazanah konsep ekonomi Islam serta menerapkan instrument-
instrument tersebut secara komprehensif di Indonesia.
c. Menela’ah kembali pemikiran cendekiawan-cendekiawan Islam terdahulu
terhadap kebijakan publik yang sesuai menurut karakteristik dan prinsip-
prinsip syariah.
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan
Untuk menelusuri penelitian terdahulu yang relevan dan pernah dilakukan
atas karya-karya dan inteletualitas Abi> Ja’far Ibn Nasr al-Da>wudi>>, maka perlu
dilakukan studi literatur yang pernah diteliti oleh para sarjana Muslim dan barat.
Kepentingan ini di samping untuk meninjau ulang sejauh mana studi-studi tersebut
difokuskan pada pemikirannya, juga menelusuri sejauh mana penelitian-penelitian
yang pernah dilakukan tersebut, guna lebih memfokuskan kajiannya pada pemikiran
Abi> Ja’far Ibn Nasr al-Da>wudi>> tentang kebijakan publik dan keadilan sosial.
Tentunya, hal tersebut akan memberikan kejelasan bagi analisis terhadap fokus
masalah ini, sehingga akan ditemukan konsep, teori, atau rumusan lainnya yang
belum pernah dikaji atau kurang mendapat perhatian serius dari para pengkaji
pemikiran al-Da>wudi> sampai sekarang ini.
Penelusuran atas pemikiran al-Da>wudi> dapat dikategorikan menjadi dua
jenis; Pertama, kajian secara khusus dan utuh yang dituangkan dalam suatu studi
khusus tentang pemikiran Abi> Ja’far Ibn Nasr al-Da>wudi>. Kedua, kajian kebijakan
publik Islam yang pernah dilakukan untuk menemukan sejauhmana perkembangan
studi ini, dan lebih khusus tentang pemikiran Abi> Ja’far Ibn Nasr al-Da>wudi> dalam
kebijakan publik Islam.
11
Untuk kategori yang pertama, antara lain adalah Muh}ammad Ziyab dalam
tesisnya yang berjudul Al-Fikr Al-Iqtis}a>di> ‘Inda> Abi> Ja’far Ibn Nasr al-Da>wudi>.
Dalam tesisnya Ziyab menjelaskan tentang intelektualitas Abi> Ja’far Ibn Nasr al-
Da>wudi> tentang ekonomi Islam secara umum. Dalam kesimpulannya Muh}ammad
Ziyab menjelaskan bahwa Kita>b Al-Amwa>l karangan Abi> Ja’far Ibn Nasr al-
Da>wudi> adalah kitab ekonomi yang paling berpengaruh dizamannya. Dalam Kita>b
Al-Amwa>l tersebut al-Da>wudi> menjelaskan diskursus ekonomi Islam dengan
menggunakan kaidah-kaidah ketauhidan, kaidah-kaidah syariah, dan kaidah-kaidah
ekonomi. Selain itu dalam Kita>b Al-Amwa>l, al-Da>wudi> juga menjelaskan tentang
kepemilikan seperti yang diterapkan oleh syariah. kepemilikan menurut al-Da>wudi>>
adalah kepemilikan umum harus dijaga layaknya kepemilikan pribadi. Selain
menjelaskan kaidah-kaidah dalam ekonomi dan kepemilikan, al-Da>wudi>> juga
menjelaskan zakat secara rinci. Namun, uraian Muhammad Ziyab kurang banyak
mengungkap dimensi kebijakan publik dan penerapannya melalui kebijakan
pemerintah.52
Selain itu, dalam penelitiannya Muhammad Ziyab hanya
memaparkan konsep pemikiran ekonomi Abi> Ja’far Ibn Nasr Al-Da>wudi> secara
umum dan tidak menukik terhadap permasalahan kebijakan publik, terlebih lagi
analisis tentang keadilan sosial.
Rizki Syahputra dengan judul Analisis Pemikiran Ahmad Ibn Na>sr al-Da>wudi>
Tentang Kebijakan publik Studi Kita>b Al-Amwa>l. Dalam Tesis ini, Rizki
menjelaskan bahwa Al-Da>wudi>> merupakan seorang pakar dalam bidang ekonomi
Islam yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Hal tersebut dibuktikan
dengan penyampaiannya ketika membahas suatu bab dalam kitabnya, dan Al-
Da>wudi>> banyak mengambil riwayat-riwayat dari para ulama mu’tabar. Namun,
uraian dari tesis ini kurang memaparkan penjelasan secara analisis ekonomi Islam
dan keterkaitannya dengan kebijakan publik moderen kurang mendapatkan
penjelasan yang memadai. penelitian ini juga lebih menjurus kepada penelitian fiqih
muamalah.53
Sehingga aspek kajian ekonomi Islam tidak didapati dalam tesis ini.
H{amim ‘Imran dalam tesisnya yang berjudul Ara> Al-Ima>m Al-Da>wudi> fi
Ba>b Al-Mu’a>malah min Khila>l Al-Mi’ya>r Al-Mu’rab lebih banyak menjelaskan
pemikiran-pemikiran Abi> Ja’far Ibn Nasr al-Da>wudi> dalam permasalahan
mu’amalah. Hamim ‘Imran menyimpulkan bahwa Abi> Ja’far Ibn Nasr al-Da>wudi>
adalah salah seorang yang paling berpengaruh di masanya dan tegas. Hal ini
dibuktikan dengan keberanian Al-Da>wudi> dalam menjelaskan berbagai macam
problematika di masanya dengan menggunakan mazhab maliki yang ketika itu
52
Muhammad Ziyab, Al-Fikr al-Iqtisha>di ‘Inda Abi Ja’far Ibn Nasr Al-Da>udi> (Batna:
Tesis Program Pascasarjana Universitas Al-Hadj Al-Lakhdar, 2007), 208-209. 53
Rizki Syahputra, Analisis Pemikiran Ahmad Ibn Na>sr Al-Da>udi> Tentang Kebijakan publik Studi Kita>b Al-Amwa>l (Medan: Tesis UIN Sumatera Utara, 2013), 155-159.
12
tampuk pemerintahan dipegang oleh daulah ‘Ubaidiyah yang anti terhadap mazhab
maliki. Dalam tesisnya, H{amim ‘Imran juga mengkomparasikan fatwa-fatwa al-
Da>wudi> dalam permasalahan fiqih dengan ulama-ulama moderen. Akan tetapi,
dalam tesis ini Hamim ‘Imran tidak menjelaskan aspek ekonomi dalam pemikiran
Abi> Ja’far Ibn Nasr al-Da>wudi> terutama dalam bidang kebijakan publik yang
menurut penulis aspek kebijakan publik yang sepatutnya menjadi bahan primer
dalam penelitian al-Da>wudi>.54
Hal ini dikarenakan aspek konsep kebijakan publik
Al-Da>wudi> jarang disentuh ekonom Islam. Dalam tesisnya H{amim ‘Imran hanya
menjelaskan konsep fiqh mu’amalah menurut al-Da>wudi>.
Untuk katagori kedua, kajian atas kebijakan publik Islam, sejauh pengamatan
penulis belum banyak dilakukan dan cukup terbatas di kalangan para sarjana
Muslim kontemporer maupun Barat. Meskipun demikian, rujukan singkat tentang
kebijakan publik Islam pada akhir-akhir ini mempresentasikan suatu perkembangan
subyek keilmuan ini. Aan jaelani menjelaskan bahwa terdapat beberapa literaratur
klasik yang dapat dikaji dan menjadi sumber utama sebagai kebijakan publik
Islam.55
sementara itu, menurut Sabahuddin Azmi literatur klasik tersebut antara
lain adalah pertama, Kita>b Al-Khara>j yang ditulis oleh Abi> Yu>suf (w.798 M),
Yah}ya Ibn Adam Al-Qarasyi (w.818 M), dan Quda>mah Ibn Ja’far (w. 932 M);
kedua, kitab yang berjudul Al-Amwa>l yang ditulis oleh Abi> Ubayd Al-Qasim Ibn
as-Sala>m (w. 838 M), Humayd Ibn Zanjawayh, dan Abi> Ja’far Ibn Nasr al-
Da>wudi>(w. 1012 M) yang akan kita teliti; ketiga, literatur klasik yang berjudul Al-
Ah}ka>m Al-S{ult}a>niyyah yang ditulis oleh Abi> H{asan Ali al-Mawardi> (w. 1058 M)
dan Abi> Ya’la Al-Hambali.56
Penelitian tentang kebijakan publik pernah dilakukan oleh Aan Jaelani dalam
disertasinya yang berjudul Reaktualisasi Pemikiran al-Mawardi> Tentang Kebijakan
publik. Dalam bukunya Aan banyak menjelaskan pemikiran-pemikiran Abi> H{asan
Ali al-Mawardi> tentang kebijakan publik. Disertasi yang terdiri dari 7 bab ini
menjelaskan tentang intelektualitas, filsafat ekonomi, dan Negara kesejahteraan
menurut al-Mawardi>, peran ekonomi Negara dalam kebijakan publik, sumber-
sumber pendapatan Negara menurut al-Mawardi>, pengeluaran pemerintah menurut
al-Mawardi>, kontemporisasi pemikiran al-Mawardi> dalam pengelolaan kebijakan
publik di Indonesia. Selain itu, Aan Jaelani mencoba memoderenisasi pemikiran al-
Mawardi> dengan membenturkan kebijakan publik Islam dan kebijakan publik
kapitalis, dan menyimpulkan bahwa Negara sangat berperan dalam pengelolaan
54
Hamim ‘Imran, Ara> Al-Ima>m Al-Da>udi> fil Al-Ba>b Al-Mu’a>malah min Khila>l Al-Mi’yar wa Al-Mu’rab (Batna: Tesis Program Pascasarjana Universitas Al-Hadj Al-Lakhdar,
2010), 116-117. 55
Aan Jaelani, Reaktualisasi Pemikiran Al-Mawardi Tentang Kebijakan publik, 43. 56
Sabahuddin Azmi, Islamic Economics: Public policy in Early Thought In Islam a Survey, terj: Widyawati (Bandung: Nuansa, 2005),14.
13
kebijakan publik yang berdasarkan hukum-hukum yang ditetapkan syari’at atau
undang-undang dengan berkewajiban menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Namun dalam disertasi tersebut, Aan Jaelani tidak menjelaskan pemikiran Abi>
Ja’far Ibn Nasr al-Da>wudi>. Dalam disertasi tersebut Aan Jaelani hanya
menyinggung bahwa kebijakan publik pernah ditulis oleh Abi> Ja’far Ibn Nasr al-
Da>wudi> tanpa mengambil teori-teori dari al-Da>wudi>.57
sehingga disertasi tersebut
hanya diperkaya oleh konsep-konsep pemikiran Al-Mawardi>.
Secara khusus, kajian atas kebijakan publik Islam lebih bersifat historis dari
pada uraian yang bersifat analisis dan mendudukkannya dalam bahasan ekonomi.
Beberapa diantaranya adalah Monzer Kahf dalam artikelnya yang berjudul Public
Sector Economics From Islamic Perspective banyak menjelaskan tentang sistem
fiskal dalam perspektif islam. menurut Kahf sistem fiskal dalam Islam terbagi
kepada 4 bagian yaitu: pendapatan publik (public revenues), pembelajaan publik