KEBIJAKAN PU-DJCK DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN · PDF filePENANGGULANGAN KEMISKINAN ... Wilayah, dan Strategis Nasional (PKN, PKW, ... Rencana Strategis Pembangunan Bidang Cipta

KEBIJAKAN PU-DJCK DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Disampaikan Oleh

Direktur Jenderal Cipta Karya

Bidakara, 9 – 10 Februari 2011

Umum Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2011 Kebijakan Program PNPM Mandiri, Pamsimas dan Sanimas Peningkatan Kapasitas Untuk Pelaksanaan Tahun 2011

Bagian 1

Umum

1. Meningkatkan pembangunan PS permukiman yang dikaitkan dengan upaya perwujudan fungsi-fungsi kota sebagai Pusat Kegiatan Nasional, Wilayah, dan Strategis Nasional (PKN, PKW, PKSN) serta perwujudan keterkaitan dengan wilayah dibelakangnya (perdesaan).

2. Mengembangkan PS permukiman yang mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan dengan prioritas pada pusat-pusat produksi pangan dan kelancaran distribusi hasil produksi pangan.

3. Mengembangkan PS dikawasan agropolitan, minapolitan dan KTM sejalan dengan upaya pemerataan pembangunan dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah sekaligus mengendalikan pesatnya laju urbanisai.

4. Meningkatkan pembangunan PS permukiman yang memenuhi SPM, berbasis pemberdayaan dan membuka kesempatan kerja.

5. Mengembangkan PS permukiman yang menggunakan prinsip-prinsip green infrastructure, green building serta mengantisipasi perubahan iklim (climate change) untuk mewujudkan kawasan permukiman yang ramah lingkungan, termasuk RTH.

6. Mengembangkan PS permukiman yang dapat meningkatkan daya saing kota melalui pemanfaatan potensi lokal serta mendorong peran serta BUMN, BUMD, koperasi, dan swasta.

Rencana Strategis Pembangunan Bidang Cipta Karya 2010 –2014

Kegiatan/ SasaranTarget Renstra

2010-2014Realisasi

2010Target 2011

Alokasi (Trilyun Rp)

2010-2014 2010 2011

1. Pengembangan Permukiman Pembangunan Rusunawa Infrastruktur permukiman di Kws.Kumuh PPIP Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan KTM

270 TB207 Kws

8.803 desa205 Kws.

40 TB96 Kws

3.900 desa55 Kws.

70 TB112 Kws

3.987 desa70 Kws.

11.677 2.277 4.082

2. PBL, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara Pembinaan Bangunan Gedung Revitalisasi Kws dan RTH PNPM Perkotaan (P2KP)

33 Prov517 Kws

10.948 Kel

33 Prov136 Kws

8.230 Kel

33 Prov207 Kws

10.948 Kel

9.570 2.157 2.459

3. Pengembangan Sanitasi dan Persampahan Pembangunan Persampahan

TPA 3R

Pembangunan Air Limbah (Off Site) Pembangunan Drainase

210 TPA250 3R

11 Kab/Kota26 Kab/Kota

69TPA49 3R


60 TPA77 3R


14.074 1.517 3.016

4. Pengembangan SPAM Pembangunan SPAM untuk MBR Pembangunan SPAM IKK Pembangunan SPAM Kws. Perbatasan Pembangunan SPAM Kws. Pel Perikanan Pembangunan SPAM Pedesaan

577 Kes820 Kws100 Kws

53 Kws4.650 desa

65 Kes169 Kws

18 Kws-

1.472 desa

81 Kes170 Kws

23 Kws10 Kws

1.283 desa

12.187 1.790 3.092

5. Pelayanan Manajemen 1.817 0.129 0.204

6. Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama LN, Data Informasi dan Evaluasi Kinerja

0.441 0.501 0.228

7. Pengembang SPAM,Satitasi dan Persampahan 0.234 0.025 0.039

Total 50.00 8.397 13.133

PENCAPAIAN INDIKATOR MDG’s DAN IPM

No IndikatorPencapaian Target MDG’s

2007 2008 2009 2015 2020

A

(%) Penduduk Mendapat Akses Air Bersih

Sumber air terlindungi (Perkotaan) 54,10 50,20 49,82 75,29

Sumber air terlindungi (Pedesaan) 43,90 43,00 45,72 65,81

Rata-rata 48,30 46,50 47,71 68,87

B

(%) Penduduk Dilayani Perpipaan

Air Minum perpipaan (Perkotaan) 30,80 43,96 68,32

Air Minum perpipaan (Pedesaan) 9,00 11,54 19,76

Rata-rata 25,56 41,03

C

(%) Rumah Tangga Bersanitasi

Rumah Tangga (Perkotaan) 66,70 69,51 76,82

Rumah Tangga (Pedesaan) 31,40 33,96 55,55

Rata-rata 48,60 51,19 62,41

Peningkatan jumlah penduduk perkotaan : 4,54% per tahun Pertumbuhan penyediaan air minum: 2% pertahunSumber: BPS/Susenas

Bagian 2

Rencana Pelaksanaan KegiatanTA 2011

Ditjen Cipta Karya Tahun Anggaran 2011

1. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan Pengembangan Permukiman Pembangunan Rusunawa sebanyak 70 TwinBlock Pengembangan infrastruktur permukiman di 112 Kws Kumuh Pengembangan infrastruktur permukiman Perdesaan (PPIP) di 2.000 desa yang

terdiri dari 1.000 desa PPIP dan 1.000 desa untuk mendukung Daerah Tertinggal, termasuk pengembangan infrastruktur permukiman perdesaan yang dibiayai ADB (RIS PNPM) di 1.987 desa

Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan, KTM, serta kawasan Perbatasan dan pulau kecil terluar di 115 kawasan

2. Pengaturan, Pembinaan Dan Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Penataan Bangunan Dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung Dan Rumah Negara Pembinaan Bangunan Gedung di 65 kabupaten/kota Peningkatan kualitas kawasan/revitalisasi dan RTH di 240 kawasan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan melalui PNPM Perkotaan (P2KP) di

10.948 Kel/desa

3. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi dan Pengembangan Infrastruktur Pengelolaan Sanitasi Dan Persampahan Peningkatan TPA di 130 kab/kota, Pengembangan persampahan terpadu 3R di 92

lokasi Pembangunan Air limbah sistem offsite dan sistem onsite di 160 Kawasan Pembangunan drainase di 78 kabupaten/kota

4. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pembangunan SPAM untuk MBR di 171 kawasan Pembangunan SPAM IKK di 164 kawasan Pembangunan SPAM di 57 kawasan Khusus (perbatasan, pemekaran, KAPET) Pembangunan SPAM di 10 kawasan Pelabuhan perikanan Pembangunan SPAM di 1.530 desa Pembinaan 98 PDAM dalam rangka penyehatan PDAM

Ditjen Cipta Karya Tahun Anggaran 2011

PROGRAM PEMBERDAYAAN

BERDASAR KEWILAYAHAN

BERDASAR SEKTOR

PERKOTAAN (P2KP)

PEDESAAN(RIS PNPM dan PISEW)

PNPM MANDIRI

PPIP

PAMSIMAS

SANIMAS


Kegiatan

2010 2011

TargetBLM

Kota/KabSafeguard Total Target

BLM

Kota/KabSafeguard Total

Berdasar

Kewilayahan

PERKOTAAN P2KP 8.230 Kel 879.691 570.049 1.449.740 10.948 Kel 1.021.534 648.466 1.670.000

PERDESAAN

PISEW/RISE 237 Kec 419.500 79.100 498.600 237 Kec 423.500 96.617 520.117

RIS-PNPM 1.700 Desa 425.000

200.743 1.175.743

1.987 Desa 480.600 82.248 562.848

PPIP 2.200 Desa 550.000 2.000 Desa 515.000 95.533 610.533

Berdasarkan

Sektor

PAMSIMAS 1.320 Desa 254.100 234.235 488.335 1.251 Desa 254.417 166.535 420.952

SANIMAS - - - - - - - - - -

Total 2.528.291 1.084.127 3.612.418 2.695.051 1.089.399 3.784.450


Bagian 3Kebijakan Program PNPM Mandiri, Pamsimas dan Sanimas

Tujuan Membangun atau mengukuhkan kelembagaan masyarakat yang representatif

dan akuntabel yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin perkotaan serta memperkuat suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan lokal

Mendorong pemerintah daerah untuk makin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin melalui peningkatan kemitraan dengan kelembagaan masyarakat;

Meningkatkan akses bagi masyarakat miskin perkotaan, kepelayanan sosial, prasarana dan sarana, pendanaan dan lain-lain.

Sasaran Kelompok sasaran penerima manfaat PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP) adalah

warga masyarakat miskin perkotaan, sesuai dengan rumusan kriteria kemiskinan setempat yang disepakati oleh warga.

1. PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP)

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan DDUB hanya diwajibkan untuk PNPM Perdesaan dan PNPM Perkotaan

(sesuai dengan PMK 168/2009);

Kriteria kelurahan/desa miskin di perkotaan adalah kelurahan/desa dengan penduduk miskin ≥ 10% dan belum melaksanakan 3 kali BLM;

Batas Minimal DDUB untuk setiap kabupaten/kota sebesar 20% dan maksimal30%;

Mengenai realisasi DDUB akan dikenakan reward and punishment.

Sumber Pendanaan IDB, World Bank, APBN Murni, APBD, Swadaya Masyarakat

1. PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP) Lanjutan

TujuanProgram

Program ini dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) ditingkat pemerintah daerah khususnya yang menjadi sasaran Program.

Mewujudkan peningkatan akses kepada masyarakat miskin, hampir miskin, dan perempuan dalam program pelayanan masyarakat dan infrastruktur dasar.

2. RIS PNPM


Sasaran Kabupaten dan kecamatan mengikuti Menko Kesra Desa Lanjutan RIS-2 Kinerja baik (sedang dievaluasi) Desa Baru (RIS-3) dengan tingkat kemiskinan di atas 20% (sebanyak 297 desa, masih

terdapat 113 desa belum didistribusikan dalam SK Menko Kesra tetapi exercisenya sudah diusulkan dalam draft Loan Agreement).

Pembahasan Desa Sasaran dengan ADB Penetapan Desa Sasaran oleh Menteri PU.

Sumber Pendanaan

ADB2575-INO, APBN Murni, APBD (BOP)

3. PISEW

Tujuan Mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat perdesaan dengan berbasis pada sumberdaya lokal untuk: Pengentasan kemiskinan Pengembangan ekonomi lokal Mengurangi kesenjangan antar wilayah Memperbaiki pengelolaan Pemerintah Daerah di Tingkat Kabupate/Kecamatan, dan Desa (local

governance) Penguatan Institusi Lokal di tingkat desa.

Sasaran Masyarakat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (kelompok yang sudah ada seperti karang taruna, PKK, kelompok

tani) dan kelompok masyarakat yang mempunyai potensi usaha di desa, dan Pemerintah kabupaten, kecamatan dan pemerintah desa

Sumber Pendanaan JBIC IP-543, APBN Murni, APBD Kab/Kota


TujuanProgram

Program ini dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) ditingkat pemerintah daerah khususnya yang menjadi sasaran Program.

Mewujudkan peningkatan akses kepada masyarakat miskin, hampir miskin, dan perempuan dalam program pelayanan masyarakat dan infrastruktur dasar


Sasaran

Kabupaten lama dengan kinerja baik (berdasarkan hasil audit BPKP) dan kabupaten tertinggal yang belum dapat program pemberdayaan Cipta Karya

Desa sasaran PPIP adalah desa baru (tidak mengulang)

Usulan Bupati

Di rekomendasikan desa dengan tingkat kemiskinan di atas 25% berdasarkan data PPLS.

Penetapan Desa Sasaran oleh Menteri PU.

Sumber Pendanaan APBN Murni

TujuanMeningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi,serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target MDGs (sektor air minum dan sanitasi) melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.

SasaranKelompok miskin di perdesaan dan pinggiran kota (peri-urban) yang memiliki prevalensi penyakit terkait air yang tinggi dan belum mendapatkan akses layanan air minum dan sanitasi.

Sumber Dana IDA Credit 4204-IND IBRD Grabt TF 094792 APBN Murni APBD Kabupaten/Kota Swadaya Masyarakat


TujuanProgram ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana sanitasi komunal berbasis masyarakat.

Sasaran 5 propinsi terpilih, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan dan

Sulawesi Utara 34 Kabupaten/kota yang terletak di 5 propinsi terpilih Jumlah kelurahan sasaran sebanyak 1.350 kelurahan, yang sebelumnya menjadi lokasi

P2KP dan telah menerima 3x siklus BLM, dengan pentahapan sbb: 151 kelurahan di tahun pertama 302 kelurahan di tahun ke dua 397 kelurahan di tahun ke tiga 500 kelurahan di tahun keempat

Sumber Pendanaan ADB,Rupiah Murni/APBD, Swadaya Masyarakat


Bagian 4Peningkatan Kapasitas untuk Pelaksanaan Tahun 2011

Peningkatan Kapasitas untuk Pelaksanaan Tahun 2011

Hubungan Kerja dengan Pemerintah Daerah

Strategi peningkatan hubungan dengan Pemerintah Daerah kedepan dilakukan melalui: Pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemda sebagai penanggung jawab

komponen output tertentu agar disepakati secara jelas, baik anggaran, waktu, maupun personil.

Peningkatan peran Satker Randal Provinsi sebagai kepanjangan tangan DJCK untuk memperpendek jangkauan koordinasi kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota;

Sinergi antara beberapa konsultan manajemen pusat di daerah yang ditugaskan oleh lebih dari satu Unit Eselon II.

Perancangan distribusi pegawai yang diperbantukan ke daerah, seiring dengan meningkatnya alokasi anggaran dan beban kerja


Kemitraan Pemerintah dengan Swasta

Strategi peningkatan kemitraan dengan pihak swasta (KPS) kedepan dilakukan dengan: Pendekatan kepada pihak swasta potensial untuk memanfaatkan Corporate

Social Responsibility(CSR), antara lain melalui sosialisasi tugas dan fungsi Ditjen Cipta Karya;

Pemberdayaan Pemerintah Daerah mengenai perlu dan pentingnya KPS;

Alokasi anggaran APBN untuk kegiatan yang mendorong KPS, seperti pemberdayaan masyarakat di sektor sanitasi dan air minum (pola Sanimas dan Pamsimas);

Sinergi antara BPPSPAM dan Direktorat Pengembangan Air Minum

Pemberdayaan Masyarakat

Strategi pemberdayaan masyarakat kedepan ditekankan pada: Penyiapan masyarakat untuk pasca konstruksi (operasi dan pemeliharaan)

yang berkelanjutan.

Penyiapan masyarakat dalam mitigasi bencana.

Kampanye peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui perbaikan budaya masyarakat perlu terus dilanjutkan dan diintensifkan.

Pemanfaatan dana masyarakat dalam mendukung dan mengoptimalkan output dan outcome pekerjaan pembangunan infrastruktur permukiman.


KEBIJAKAN PU-DJCK DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN · PDF filePENANGGULANGAN KEMISKINAN ... Wilayah, dan Strategis Nasional (PKN, PKW, ... Rencana Strategis Pembangunan Bidang Cipta

Documents