KEBIJAKAN PT. BANK BNI SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN SINDIKASI SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E. Sy) Oleh: AFRIZAL FATHONI AMNAN NIM: 1111046100045 KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1437 H / 2016 M
113
Embed
KEBIJAKAN PT. BANK BNI SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Bank BNI Syariah, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk bisa melaksanakan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEBIJAKAN PT. BANK BNI SYARIAH DALAM
PEMBIAYAAN SINDIKASI
SKRIPSI
Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E. Sy)
Oleh:
AFRIZAL FATHONI AMNAN
NIM: 1111046100045
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH
PROGRAM STUDI MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1437 H / 2016 M
iv
LEMBAR PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Afrizal Fathoni Amnan
NIM : 1111046100045
Fakultas : Syariah dan Hukum
Konsentrasi : Perbankan Syariah
Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata I di Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam skripsi ini telah saya cantumkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
3. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah
melalui pembuktian yang dipertanggungjawabkan, maka saya siap dikenai
sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.
Jakarta, Juli 2016
Afrizal Fathoni Amnan
v
ABSTRAK
Afrizal Fathoni Amnan. 1111046100045. Kebijakan PT. Bank BNI Syariah
dalam Pembiayaan Sindikasi. Konsentrasi Perbankan Syariah, Program Studi
Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah, Jakarta, 1437 H/ 2016 M.
Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/13/PBI/2006
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, bank tidak dapat
memberikan kredit melebihi batas maksimum yang telat ditentukan. Namun
terkadang nasabah membutuhkan pembiayaan dengan dengan dana yang cukup besar
melebihi batas maksimum yang telah diberikan. Oleh karena itu bank melakukan
Pembiayaan Sindikasi untuk mengatasi hal tersebut.
Dari latar belakang masalah tersebut maka tujuan dari skripsi ini adalah untuk
mengetahui dan menjelaskan bagaimana ketentuan kebijakan pembiayaan sindikasi
pada Bank BNI Syariah, serta untuk mengetahui dan menjelaskan kesesuaian
pengambilan kebijakan pembiayaan sindikasi pada Bank BNI Syariah dengan Fatwa
DSN 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan melakukan penelitian lapangan
(field research) untuk mendapatkan data primer, dengan melakukan observasi dan
wawancara dengan pihak Bank BNI Syariah yang menangani pembiayaan sindikasi.
Selain itu penulis juga melakukan penelitian kepustakaan (library research) untuk
mendapatkan data sekunder.
BNI iB Pembiayaan Sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan secara
bersama-sama oleh dua atau lebih lembaga keuangan untuk membiayai suatu
proyek/usaha, dalam pembentukannya diawali dengan permohonan pembiayaan dari
nasabah sampai dengan penandatanganan perjanjian pembiayaan sindikasi dan
pengawasan pelaksanaan perjanjian serta pelunasan. Sedangkan dalam penentuan
akad dapat terlebih dahulu dilihat dari tujuan penggunaan dana tersebut, apakah
digunakan untuk pembiayaan modal kerja atau pembiayaan investasi. Akad-akad
yang dapat digunakan dalam BNI iB Pembiayaan Sindikasi diantaranya adalah
tahun 1998 atas perubahan Undang – Undang No. 7 tahun 1992 tentang
Perbankan. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Bank adalah badan
usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.6 Akan tetapi
konsentrasi kredit yang berlebihan dapat membahayakan bank.
Untuk itu Bank Indonesia (BI) mewajibkan bank menerapkan prinsip
kehati-hatian penyaluran kredit dan melakukan penyebaran portofolio penyediaan
dana terutama dengan pembatasan penyediaan dana dengan persentase tertentu
terhadap pihak terkait maupun pihak yang tidak terkait dengan memperhatikan
keadaan modal bank. Hal inilah yang lebih dikenal dengan Batas Maksimum
Pemberian Kredit (BMPK) yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI)
No. 7/3/PBI/ 2005 yang telah diubah dengan PBI No. 8/13/PBI/2006 tentang
Batas Umum Pemberian Kredit Bank Umum. Ketentuan ini diatur lebih lanjut
pada Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 7/14/PBI/DPNP tertanggal 18
April 2005.7
Semakin meningkatnya perkembangan perekonomian seperti sekarang ini
serta dengan meningkatnya permohonan fasilitas kredit dari kalangan masyarakat
maupun pengusaha, tidak dapat mengizinkan bank untuk bebas dalam
memberikan fasilitas kredit mengingat adanya ketentuan pembatasan pemberian
6 A.A. Mirah Endraswati dan I Ketut Sudantra, Kredit Sindikasi Sebagai Alternatif
Pembiayaan Kredit dalam Skala Besar. (Bali: Hukum Bisnis Fakultas Universitas Udayana) h. 1. 7 Mulia Pandapotan Harahap, “Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Kredit Sindikasi
Berdasarkan Hukum Kontrak (Studi Kasus PT. Bank Sumut)”, (Tesis S2 Fakultas Hukum,
Universitas Sumatera Utara, Medan: 2012), h. 6.
4
kredit yang disebut Batas Maksimum Pemberian Kredit ( BPMK ) atau legal
lending limit yang membatasi suatu bank dalam menyalurkan kreditnya.8
Oleh karena adanya aturan BMPK atau legal linding limit, bank tidak
dapat memberikan kredit melebihi batas maksimum yang telah ditentukan,
meskipun pada kenyataannya ada kalanya suatu nasabah, pada umumnya
perusahaan besar, membutuhkan dana yang sangat besar yang melebihi batas
maksimum kredit yang dapat diberikan oleh suatu bank untuk pembiayaan suatu
proyek atau kegiatan lainnya. Sejalan dengan semakin pesatnya pertumbuhan
pembangunan di Indonesia dan semakin meningkatnya permintaan dana dari para
pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya, adanya penetapan batas maksimum
pemberian kredit (BMPK) menjadi penghalang bagi para pelaku usaha untuk
memperoleh dana dalam jumlah yang besar.
Dalam hal menyikapi penetapan batas maksimum pemberian kredit
(BMPK) lembaga keuangan syariah melakukan inovasi produk dalam hal
pembiayaan melalui pembiayaan sindikasi. Pembiayaan sindikasi merupakan
bentuk kerjasama dalam hal pembiayaan atau pendanaan terhadap suatu objek
tertentu. Lebih spesifiknya, kredit sindikasi merupakan pembiayaan yang
diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan untuk satu objek pembiayaan
tertentu. Jadi dalam kredit sindikasi ini pihak yang memberikan pembiayaan lebih
dari satu lembaga keuangan, sedangkan pihak yang diberi pembiayaan hanya satu
lembaga atau perorangan.9
8 A.A. Mirah Endraswati dan I Ketut Sudantra, Kredit Sindikasi Sebagai Alternatif
Pembiayaan Kredit dalam Skala Besar. (Bali: Hukum Bisnis Fakultas Universitas Udayana) h. 1. 9 Sutan Remi Sjahdeini, Kredit Sindikasi Proses, Teknik Pemberian, dan Aspek
Hukumnyai, (Jakarta: Grafiti, 2010) h. 2
5
Perbankan Syari’ah akan dapat berkembang dengan baik apabila selalu
berorientasi pada keadaan masyarakat. Untuk itu perlu diciptakan daya inovasi
baru untuk mendapatkan produk baru sebagai variasi dari produk yang telah ada
dan akhirnya mampu menciptakan fragmentasi pasar baru di antara pasar yang
telah ada.10
Beberapa bank syariah yang sudah berpartisipasi dalam pembiayaan
sindikasi, antara lain:
1. Bank BNI Syariah, BNI Syariah dan International Leasing and Investment
Company (ILIC) telah menandatangani akad pembiayaan sindikasi senilai Rp.
150 milyar dengan PT. Trigana Air Service pada tahun 2008.11
2. Bank Bukopin Syariah memberikan pembiayaan sindikasi sebesar Rp. 120
milyar untuk proyek sambungan pipa gas PT. Triguna pada tahun 2009.12
3. Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, BRI Syariah dan Unit Usaha Syariah
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur memfasilitasi sindikasi pembiayaan
bagi tiga anak perusahaan PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLT) pada tahun
2010. Nilai total sindikasi untuk pembelian tiga buah kapal tanker tersebut
adalah sebesar Rp 180 miliar.13
10
Prof. Abdul Kadir Muhammad, S.H. dkk, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan,
(Bandung: PT. Citra Bakti, 2004) h. 60. 11
Fadhil Al Bira, “Fasilitas Kredit Rp150 Miliar untuk Trigana Air” artikel diakses pada
Sutan Remy Sjahdeini, Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum, h. 6-
10.
35
itu tidak bersifat tanggung renteng. Artinya, bahwa masing-masing
bank peserta hanya bertanggung jawab untuk bagian jumlah kredit
yang menjadi komitmennya. Tanggung jawab dari masing-masing
bank di dalam sindikasi tidak merupakan tanggung jawab dimana
suatu bank menjamin bank lainnya.31
g. Dokumentasi kredit
Dokumentasi kredit (loan documentation) yang sama bagi semua
peserta sindikasi merupakan ciri yang penting dari suatu kredit
sindikasi. Dokumentasi tersebut adalah dasar bagi administrasi
kredit sindikasi tersebut selama jangka waktunya. Untuk mencapai
keseragaman dalam pelaksanaannya di antara bank-bank peserta
sindikasi, maka ditunjuklah satu bank diantara bank-bank peserta
itu sebagai agen (agent bank) untuk bertindak sebagai kuasa dari
bank-bank peserta sindikasi dengan tugas mengadministrasikan
kredit tersebut setelah perjanjian kreditnya ditandatangani.32
h. Publisitas
Ciri lain yang membedakan antara pinjaman bilateral dengan kredit
sindikasi adalah keharusan bagi kredit sindikasi itu untuk
dipublikasikan (diketahui oleh umum).33
3. Tujuan dan Alasan Mengadakan Pembiayaan Sindikasi
31
Ibid., h.12. 32
Ibid., h.12. 33
Ibid., h.12.
36
Dalam melaksanakan pembiayaan sindikasi, bank dan nasabah
memiliki alasan tersendiri dalam melaksanakannya, yaitu:
a. Bagi Pihak Bank (Kreditur)
1) Keterbatasan karena peraturan
Dalam peraturan perbankan terdapat peraturan tentang batas
maksimum pemberian kredit (BMPK) yang ditentukan dalam
Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dengan
peraturan ini maka bank tidak boleh memberikan kredit melebihi
batas yang telah ditentukan, yaitu untuk pihak yang terkait dengan
bank hanya diperbolehkan 10% dari modal bank sedangkan pihak
yang tidak terkait dengan bank diperbolehkan sampai 20% dari
modal bank.34
2) Penyebaran Resiko
Karena bersam-sama dengan bank lainnya dalam membiayai suatu
proyek tertentu, maka apabila proyek-proyek tersebut gagal, maka
timbulnya resiko berarti ditanggung bersama sesuai dengan porsi
dari bank-bank tersebut yang ikut membiayai.35
3) Mencari Pengalaman
34
Irma Hardjasumantri, “Bentuk-Bentuk Perjanjian Kredit Sindikasi, Tugas dan
Wewenang Pihak-Pihak dalam Sindikasi serta Kewenangan Mengajukan Gugatan dalam Kredit
Sindikasi.” Dalam Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis
Lainnya, 3-5 Agustus 2004 (Jakarta: Pusat Pengkasjian Hukum, 2004), h. 63. 35
Herlina Suryati Bachtiar, Aspek Legal Kredit Sindikasi (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2002), h. 11-12.
37
Bagi bank yang baru pertama kali ikut seta di dalam kredit sindikasi
dapat menimba pengalaman dari bank-bank yang sudah sering
melakukan sindikasi, baik pengalaman dari sudut penganalisaan
kredit yang jumlahnya besar, dari sudut hukum/penyiapan
dokumentasi untuk mengikat kredit sindikasi tersebut, maupun dari
sudut me-manage setelah dana dari hasil kredit sindikasi cair dan
memonitor secara keseluruhan pembiayaan yang harus dilakukan
oleh nasabah.36
4) Fee Income
Dengan berpartisipasi sebagai peserta sindikasi tentu saja bank
tersebut mendapat fee dari nasabah. Begitu juga bila menjadi lead
arranger, dan agent bank (facility agent, escrow agent, security
agent), karena atas usahanya menjalankan fungsinya tersebut, maka
akan ada fee yang mereka terima. Sehingga dengan berpartisipasi
dalam kredit sindikasi dapat meningkatkan fee-based income
bank.37
5) Cross Selling
Dengan kredit sindikasi ini maka masing-masing peserta sindikasi
dapat menawarkan kepada bank-bank lain untuk membiayai proyek
lain yang sedang ditangani oleh salah satu bank peserta. Maka
36
Ibid., h. 12. 37
Wawancara pribadi dengan Doli Ahdar Furqoni Matondang, Account Officer
Commercial & Small Division Kantor Pusat BNI Syariah. Jakarta, 9 Juni 2016.
38
secara tidak langsung kredit sindikasi ini dapat memperluas jaringan
industri masing-masing bank.38
6) Image
Bagi bank-bank yang sudah sering ikut serta di dalam kredit
sindikasi tentu saja image-semakin baik, dalam arti lebih dikenal,
baik oleh nasabah maupun oleh kalangan perbankan sendiri.39
7) Batas Kemampuan Bank
Tidak semua bank memiliki kemampuan yang sam dalam
menyalurkan kredit, ada beberapa bank yang memiliki keterbatasan
dibeberapa hal, antara lain:
a) Ketersediaan likuiditas
b) Keterbatasan kapasitas sumber daya pengelolaan kredit yang
dimiliki oleh bank
c) Keterbatasan jaringan yang dimiliki oleh bank40
8) Syiar
Khusus bagi Bank Syariah, pembiayaan sindikasi menjadi syiar bagi
pelaku industri terutama dan kalangan perbankan serta masyarakat
luas pada umumnya bahwa diantara perbankan syariah terdapat
sinergi, kekompakan dan kerjasama konkrit untuk membesarkan
38
Herlina Suryati Bachtiar, Aspek Legal Kredit Sindikasi, h. 12. 39
Ibid., h. 12. 40
Budi Wicaksono, “Kredit Sindikasi”, Basic Training Syndication, 11-13 Desember
2009. h. 8.
39
usaha nasabah di sektor riil yang halal dan bersifat capital intensive
(padat modal). 41
b. Bagi Pihak Nasabah (Debitur)
1) Untuk Mendapatkan Pembiayaan Dalam Jumlah Besar
Bagi suatu bank, sekalipun mampu untu memberikan kredit yang
berjumlah besar, tetapi belum tentu bersedia untuk memberikan
dananya kepada nasabah untuk 1 proyek saja. Kalau hanya 1
proyek saja, maka bank tersebut pun tidak akan bisa, karena
mengingat bank tersebut juga harus membiayai proyek-proyek lain
yang juga baik untuk dibiayai. Untuk itulah beberapa bank
berpatungan membiayai suatu proyek. Dengan demikian bagi
nasabah yang membutuhkan dana yang cukup besar dapat
memperoleh pembiayaan dengan cara kredit sindikasi.42
2) Lebih Mudah, Sederhana dan Relatif Lebih Murah
Dengan hanya menghubungi Lead Manager dari 1 bank, maka
nasabah akan mendapatkan kemudahan, dalam arti nasabah tidak
perlu lagi pergi ke beberapa bank untuk menjelaskan maksud dari
peminjaman kredit dengan kredit yang jumlahnya sangat besar dan
tidak perlu membuat beberapa proposal kredit. Cukup membuat 1
proposal kredit saja kepada lead bank, dimana nantinya lead bank
yang akan mendistribusikan kepada para anggota peserta sindikasi,
dengan demikian maka lebih sederhana cara kerja yang harus
41
Wawancara pribadi dengan Doli Ahdar Furqoni Matondang, Account Officer
Commercial & Small Division Kantor Pusat BNI Syariah. Jakarta, 9 Juni 2016. 42
Herlina Suryati Bachtiar, Aspek Legal Kredit Sindikasi, h. 10.
40
ditemouh oleh nasabah tersebut, dan biaya yang dikeluarkan pun
tidak terlalu besar, karena terjadi penghematan secara tidak
langsung.43
3) Image
Dengan diberikannya dana/fasilitas kredit dari beberapa bank,
berarti bank-bank yang ikut memberikan fasilitas kredit tersebut
percaya akan kredibilitas dan kemampuan nasabah untuk
mengembalikan kredit yang diberikan bersama oleh beberapa bank
tepat pada waktunya. Hal ini berarti nasabah mempunyai image
yang baik di mata kalangan bank-bank yang memberikan kredit
sindikasi dan tidak termasuk dalam daftar black list dari Bank
Indonesia, karena pernah macet atau menunggak pembayaran
sehingga dieksekusi oleh bank pemberi pinjaman.44
4) Memupuk record dengan bank lain
Kredit sindikasi memungkinkan bagi suatu nasabah untuk
memupuk record dengan banyak bank melalui pengaturan oleh
banknya sendiri yang bertindak sebagai arrenger untuk kredit
sindikasi itu.45
4. Bentuk Pembiayaan Sindikasi
43
Ibid., h. 10. 44
Ibid., h 10-11 45
Sutan Remy Sjahdeini, Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum, h. 1.
41
Pada umumnya pembiayaan sindikasi diberikan bank kepada
nasabah korporasi yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar.
Sindikasi ini mempunyai tiga (3) bentuk, yakni:46
1) Lead Syndication, yakni sekelompok bank yang secara bersama-
sama membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh satu bank yang
bertindak sebagai leader. Modal yang diberikan oleh masing-
masing bank dilebur menjadi satu kesatuan, sehingga keuntungan
dan kerugian menjadi hak dan tanggungan bersama, sesuai dengan
proporsi modal masing-masing.
2) Club Deal, yakni sekelompok bank yang secara bersama-sama
membiayai suatu proyek, tapi antara bank satu dengan yang lain
tidak mempunyai hubungan kerjasama bisnis dalam arti penyatuan
modal. Masing-masing bank membiayai suatu bidang yang berbeda
dalam proyek tersebut. Dengan demikian, masing-masing bank
akan memperoleh keuntungan sesuai dengan bidang yang
dibiayainya dalam proyek tersebut. Jelasnya, hubungan antara
peserta sindikasi ini hanya sebatas hubungan koordinatif.
3) Sub Syndication, yakni bentuk sindikasi yang terjadi antara suatu
bank dengan salah satu bank peserta sindikasi lain dan kerjasama
bisnis yang dilakukan keduanya tidak berhubungan secara
langsung dengan peserta sindikasi lainnya.
5. Akad-Akad Pembiayaan Sindikasi
46
Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, h. 245.
42
Untuk menetapkan akad pembiayaan syariah yang tepat dalam hal
sindikasi korporasi, faktor pertama yang perlu diidentifikasi oleh bank
syariah adalah apakah bentuk pembiayaan tersebut dilakukan melalui dua
tahapan (two steps) atau secara langsung.
Jika pembiayaan tersebut berbentuk two steps, faktor berikutnya
yang harus dilihat bank adalah apakah bentuk sindikasi tersebut lead
syndication, club deal, atau sub syndication. Jika sindikasi tersebut
berbentuk lead syndication, bank syariah melakukan desain akad
musyarakah. Setelah itu, bank syariah mengidentifikasi apakah
pembiayaan tersebut digunakan untuk modal kerja, investasi, atau
konsumtif. Namun, jika bentuk sindikasi tersebut adalah club deal atau sub
syndication, langkah berikutnya yang dilakukan bank adalah langsung
melakukan identifikasi apakah pembiayaan tersebut digunakan untuk
modal kerja, investasi, atau konsumtif.
Jika pembiayaan tersebut dilakukan secara langsung, maka faktor
berikutnya yang harus dilihat bank adalah apakah bentuk sindikasi tersebut
lead syndication, club deal, atau sub syndication. Jika sindikasi tersebut
berbentuk lead syndication, maka bank syariah melakukan desain akad
musyarakah. Setelah itu, bank syariah mengidentifikasi apakah
pembiayaan tersebut digunakan untuk modal kerja atau investasi (dalam
hal pembiayaan yang dilakukan secara langsung ini, pembiayaan
konsumtif tidak diperkenankan karena bentuk pembiayaan adalah
pembiayaan korporasi). Namun, jika bentuk sindikasi tersebut adalah club
43
deal atau sub syndication, langkah berikutnya yang dilakukan bank adalah
langsung mengidentifikasi apakah pembiayaan tersebut digunakan untuk
modal kerja atau investasi.47
Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan
syariah, jenis pembiayaan untuk modal kerja dapat dibagi menjadi 5
macam, yakni:
1) Pembiayaan modal kerja mudharabah
2) Pembiayaan modal kerja istishna‟
3) Pembiayaan modal kerja salam
4) Pembiayaan modal kerja murabahah
5) Pembiayaan modal kerja ijarah
Sedangkan akad untuk pembiayaan investasi dapat dibagi menjadi 4, yaitu:
1) Pembiayaan investasi murabahah
2) Pembiayaan investasi IMBT
3) Pembiayaan investasi salam
4) Pembiayaan investasi istishna‟
Dan akad untuk pembiayaan konsumtif dapat menjadi 5 bagian, yaitu:
1) Pembiayaan konsumen akad murabahah
2) Pembiayaan konsumen akad IMBT
3) Pembiayaan konsumen akad ijarah
4) Pembiayaan konsumen akad istishna‟
5) Pembiayaan konsumen akad qard+ijarah48
47 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, h. 246-248.
44
6. Pihak-Pihak dalam Kredit Sindikasi
Dalam kredit sindikasi terdapat pihak-pihak yang terlibat di
dalamnya, antara lain:
a. Debitor
Debitur atau dapat disebut juga borrower adalah nasabah
peminjam kredit sindikasi.49
b. Arranger
Arranger adalah bank yang mengatur segala sesuatunya
yang berkenaan dengan kredit sindikasi, dari mulai kredit diproses,
menawarkan keikutsertaan kepada bank-bank lain, memonitor
sampai dengan penandatanganan kredit sindikasi.50
Apabila di
dalam pengumuman tercantum lead bank, biasanya lead bank
tersebut sekaligus menjadi arranger dalam proses kredit sindikasi.
Arranger bisa terdiri dari satu bank atau lebih dari satu.
Dalam hal arranger terdiri lebih dari satu bank, maka mereka
biasanya akan membentuk struktur arrenger yang terdiri dari Lead
Arranger, Co- arranger, dan Arranger.51
Bagi bank yang bertindak
sebagai arranger, maka akan mendapat praecipium atau
arrangement fee sebagai imbalan dari tugasnya membentuk
sindikasi.52
c. Kreditor
48 Ibid., h. 244
49 Herlina Suryati Bachtiar, Aspek Legal Kredit Sindikasi, h. 15.
50 Ibid., h. 17.
51 Budi Wicakseno, “Kredit Sindikasi”, h. 29.
52 Sutan Remy Sjahdeini, Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum, h. 75
45
Kreditor adalah pihak penyedia dana atau yang akan
memberikan pinjaman kepada pihak peminjam.53
Dalam sistem
kredit sindikasi pihak kreditor ini terdir dari:
1) Lead Manager, adalah bank yang memimpin sindikasi atau
mengumpulkan bank-bank calon peserta sindikasi.
Umumnya kreditor biasa yang tidak terlibat dalam fungsi
apapun tapi mrmpunyai jumlah pemberian kredit yang besar
seperti membiayai 30% ke atas dari total kredit termasuk ke
dalam kategori lead manager sebagaimana biasa
dicantumkan (tertera) dalam undangan.54
Sebagai lead
manager bank akan mendapatkan management fee sebesar
5/8 % flat dari nilai transaksi.55
2) Manager, yang termasuk kategori ini biasanya mendanai
pembiayaan proyek sebesar 10% hingga 25%.56
Bagi bank
yang bertindak sebagai manager maka akan mendapatkan
management fee sebesar 1/2% flat dari nilai transaksi.57
53
M. Nuzul Wibawa, “Co- Financing Antara Bank Konvensional dan Bank Syariah
Dalam Perspektif Hukum Kontrak (Perbenturan Antara Sistem Pembiayaan Konvensional dan
Sistem Pembiayaan Syariah dalam Perjanjian Kredit Sindikasi),” (Tesis S2 Program Magister Ilmu
Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2006), h. 172. 54
Ibid., h. 172. 55
Herlina Suryati Bachtiar, Aspek Legal Kredit Sindikasi, h. 76. 56
M. Nuzul Wibawa, “Co- Financing Antara Bank Konvensional dan Bank Syariah
Dalam Perspektif Hukum Kontrak (Perbenturan Antara Sistem Pembiayaan Konvensional dan
Sistem Pembiayaan Syariah dalam Perjanjian Kredit Sindikasi),” h. 172. 57
Herlina Suryati Bachtiar, Aspek Legal Kredit Sindikasi, h. 77.
46
3) Participant, istilah ini dalam praktek bisa bermacam-
macam untuk semua kreditor.58
d. Agen
Dalam kredit sindikasi terdapat tiga jenis agen, yaitu:
1) Facility Agent
Facility Agent adalah agen yang mengadministrasikan
penggunaan kredit sindikasi setelah perjanjian sindikasi
ditandatangani oleh nasabah dan bank-bank para peserta
sindikasi.59
Adapun tugas dari facility agent antara lain:
a) Mengawasi pelaksanaan pemberian kredit sindikasi, hal
ini meliputi memperhatikan pemenuhan persyaratan atau
ketentuan pencairan dana dan mengkordinasikan
penarikan kredit.
b) Mengawasi administrasi kredit sindikasi, antara lain:
a. Pemenuhan persyaratan perjanjian kredit, contohnya
pembayaran bunga, grace period, angsuran, dan lain-
lain.
b. Menentukan/review suku bunga yang berlaku.
c. Menghitung, memungut, mendistribusikan fee,
bunga, angsuran, denda.
58
M. Nuzul Wibawa, “Co- Financing Antara Bank Konvensional dan Bank Syariah
Dalam Perspektif Hukum Kontrak (Perbenturan Antara Sistem Pembiayaan Konvensional dan
Sistem Pembiayaan Syariah dalam Perjanjian Kredit Sindikasi),” h. 173. 59
Sutan Remy Sjahdeini, Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum, h. 70
47
d. Monitoring kredit dan jaminan.
e. Meminta dan mendistribusikan laporan dari nasabah.
f. Mengkordinasikan site visit.60
2) Security Agent
Security agent adalah pihak yang oleh para kreditur sindikasi
diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola
agunan-agunan yang diserahkan oleh nasabah sindikasi. Yang
dimaksud dengan mengelola disini difokuskan pada aspek
perikatan (hukum) atas agunan-agunan yang diserahkan.
Security agent umumnya adalah salah satu kreditur sindikasi,
namun tidak menutup kemungkinan berasal dari non kreditur
sindikasi.61
3) Escrow Agent
Escrow agent adalah agen yang bertanggung jawab atas
pengelolaan escrow account.62
Escrow account adalah
rekening untuk menampung hasil dari proyek, diman lead
bank nantinya akan memotong angsuran yang harus dibayar
oleh nasabah dari escrow account ini. Rekening ini yang
nantinya akan diaktifkan sebagai tempat pemasukan maupun
pengeluaran dana dari nasabah. Tujuannya adalah untuk
60
Budhiyono Budoyo, “Kredit Sindikasi & Sindikasi Utang Melalui Pasar Modal” Dalam
Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, ed., Kredit Sindikasi dan Restruksurisasi: Prosiding
Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis
Lainnya, 3-5 Agustus 2004 (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004), h. 44-45. 61
Budi Wicakseno, “Kredit Sindikasi”, h. 33. 62
Budhiyono Budoyo, “Kredit Sindikasi & Sindikasi Utang Melalui Pasar Modal”, h. 45.
48
mengontrol pengeluaran dan pemasukan dana serta untuk
kepentingan apa dana itu digunakan. Begitu juga dengan hasil
yang akan diperoleh nasabah dari proyeknya, maka hasil
tersebut akan diblokir oleh bank penyimpan dana untuk
kepentingan pemotongan cicilan yang harus dibayar oleh
nasabah bila telah tiba waktunya.63
e. Independent Parties
Independent parties adalah pihak-pihak yang dibutuhkan
pendapatnya sebagai pihak independen oleh para kreditur sindikasi.
Biasanya terdiri dari:
1) Lawyer, lawyer dibutuhkan pendapatnya atas aspek-aspek
hukum terkait dengan kredit sindikasi. Aspek hukum tersebut
meliputi:
a) Aspek hukum terkait nasabah yaitu mengenai ada/tidaknya
masalah hukum yang bertentangan dengan kredit sindikasi.
b) Aspek hukum terkait dengan agunan yang diserahkan.
c) Perjanjian kredit beserta asesorisnya.
d) Jika terjadi permsalahan di dalam pelaksanaan kredit
sindikasi.
2) Konsultan keuangan, adalah pihak yang dibutuhkan
pendapatnya atas aspek-aspek keuangan dari proyek yang
dibiayai oleh kredit sindikasi. Yang dimaksud aspek keuangan
63
Herlina Suryati Bachtiar, Aspek Legal Kredit Sindikasi, h. 26.
49
proyek umumnya adalah kelayakan keuangan dari proyek yang
dibiayai.
3) Apprasial, adalah pihak yang dibutuhkan pendapatnya atas nilai
dari proyek maupun agunan yang diserahkan sebagai jaminan
kredit sindikasi. Yang dimaksud dengan nilai dari proyek
biasanya terkait dengan pencairan fasilitas kredit sindikasi yang
dikaitkan dengan progress pembangunan proyek. Sedangkan
nilai agunan akan terkait sengan security coverage dari jaminan
yang diserahkan untuk mengcover kredit sindikasi.
4) Konsultan manajemen, adalah pihak yang dibutuhkan
pendapatnya untuk menyusun manajemen pengelolaan
pembangunan proyek yang dibiayai oleh kredit sindikasi.
Biasanya dibutuhkan pada sindikasi yang membiayai kredit
investasi atau project financing skala besar dan rumit.64
7. Jenis-jenis Pasar Sindikasi
Pasar sindikasi adalah fase bertemunya para calon pihak yang akan
berpartisipasi dalam kredit sindikasi, baik dalam bentuk menjual atau
membeli, dalam kredit sindikasi terbagi ke dalam dua jenis, yaitu:
a. Sindikasi Primer
Sindikasi primer adalah sindikasi yang dibentuk oleh bank-
bank yang sejak awal terpilih sebagai anggota sindikasi. Proses
64
Budi Wicakseno, “Kredit Sindikasi”, h. 34.
50
sindikasi primer ini terjadi pada periode awal sampai dengan
penandatanganan perjanjian kredit sindikasi dimana semua anggota
sindikasi tercatat dalam bank yang melaksanakan kegiatan
“running the books”.65
b. Sindikasi Sekunder
Sindikasi sekunder adalah sindikasi yang terjadi setelah
fasilitas itu ditandatangani.66
Ada tiga metode untuk menciptakan
sindikasi sekunder, yaitu sebagai berikut:
1) Risk Participation, adalah pihak dalam kredit sindikasi menjual
resikonya kepada pihak lain misalnya facility agent menjual
resikonya kepada pihak lain tetapi kewajiban untuk mencari
dana atau raising fund tetap berada pada facility agent. Jadi
tidak ada transfer loan asset.
2) Assignment. Di dalam perjanjian sindikasi dibuat assignment
clause yaitu bahwa bank setiap saat bisa mentransfer porsi yang
dimilikinya ke bank atau lembaga keuangan lainnya dengan
syarat harus memberikan sertifikat transfer yang ditandatangani
oleh transferee maupun transferor dimana perjanjian awal tidak
diubah.
3) Novation adalah existing loan agreement dibatalkan diganti
dengan agreement yang baru. Hal yang perlu diperhatikan
65
Budhiyono Budoyo, “Kredit Sindikasi & Sindikasi Utang Melalui Pasar Modal”, h. 32. 66
Sutan Remy Sjahdeini, Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum, h.
79.
51
adalah jaminan yang telah diikat harus diroya terlebih dahulu.
Selain itu, dalam novation diperlukan persetujuan bukan saja
dari penerima kredit, tetapi juga dari seluruh bank yang terkait
dengan perjanjian kredit.67
8. Dokumen-dokumen Dalam Kredit Sindikasi
a. Offer
Bank biasanya dapat bersifat pasif ataupun aktif untuk memperoleh
proyek yang berpotensi baik untuk dibiayai. Dalam pembiayaan
sindikasi inisiatif pembentukan sindikasi dapat hadir dari permintaan
nasabah atau juga dengan inisiatif bank yang menawarkan pembiayaan
kepada nasabah.
Dalam prakteknya langkah awal yang harus dilakukan dalam
pembentukan pembiayaan sindikasi secara resmi dimulai dengan
pengajuan offer (penawaran).68
Offer adalah penawaran oleh suatu
bank yang bertindak sebagai lead manager kepada calon penerima
pembiayaan atau nasabah untuk memperoleh pembiayaan sindikasi,
atau sebaliknya calon penerima kredit atau nasabah mencari offer dari
beberapa bank untuk keperluannya.69
b. Mandate
67
Budhiyono Budoyo, “Kredit Sindikasi & Sindikasi Utang Melalui Pasar Modal”, h. 32-
33. 68
M. Nuzul Wibawa, “Co- Financing Antara Bank Konvensional dan Bank Syariah
Dalam Perspektif Hukum Kontrak (Perbenturan Antara Sistem Pembiayaan Konvensional dan
Sistem Pembiayaan Syariah dalam Perjanjian Kredit Sindikasi),” h. 176. 69
Sutan Remy Sjahdeini, Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum, h.
33.
52
Mandate adalah kewenangan yang diberikan oleh calon nasabah
kepada bank atau sekelompok bank (bidding group of banks) untuk
meng-arrange transaksi kredit sindikasi.70
Isi suatu mandate pada
hakikatnya merupakan pernyataan ulang dari isi offer document karena
mandate merupakan offer yang telah diaksep, disetujui dan
ditandatangani oleh pihak calon penerima kredit yang kemudian
dikirim ke pihak arranger. Mandate juga bekerja sebagaimana
lazimnya suatu perjanjian dimana terhadap kesepakatan tersebut tidak
dapat dirubah secara sepihak.
Apabila lead manager diberi mandate dengan didalamnya terdapat
pembatasan-pembatasan tertentu maka mandate tersebut merupakan
restricted mandate atau conditional mandate.71
Suatu mandate dapat
dikategorikan sebagai unrestricted mandate jika pihak calon nasabah
tidak mempersyaratkan kriteria-kriteria tertentu atau memberikan
kewenangan sepenuhnya untuk mengatur berbagai aspek yang
berkaitan dengan kredit sindikasi, seperti struktur management group;
bank-bank yang harus diundang; strategi distribusi perihal fee dan
sebagainya.72
c. Info Memo
Dalam proses sindikasi, lead manager harus menyiapkan dokumen
yang disebutkan information memorandum atau yang lebih dikenal
70
Ibid., 36-37. 71
Ibid., 46-47. 72
M. Nuzul Wibawa, “Co- Financing Antara Bank Konvensional dan Bank Syariah
Dalam Perspektif Hukum Kontrak (Perbenturan Antara Sistem Pembiayaan Konvensional dan
Sistem Pembiayaan Syariah dalam Perjanjian Kredit Sindikasi),” h. 181.
53
dengan info memo. Info memo adalah dokumen yang berisi data dan
informasi tentang nasabah dan proyek yang akan dibiayai.73
Info memo
dibentuk berupa buku yang cukup tebal dan dikemas sedemikian rupa
agar menarik. Karena dengan info memo inilah lead manager menjual
proyeknya kepada bank-bank lain untuk ikut serta membiayai proyek
tersebut.
d. Perjanjian Kredit Sindikasi
Perjanjian kredit sindikasi merupakan dokumen yang paling penting
diantara dokumen-dokumen lain yang menyangkut pemberian kredit
sindikasi. Dokumen ini akan menjadi rujukan utama dalam
pelaksanaan sindikasi, yang berisikan antara hak dan kewajiban dari
masing-masing pihak, baik pihak pemberi kredit maupun penerima
kredit. Juga ditentukan kewenangan dan kewajiban dari agent-agent
bank yang ditunjuk. Perjanjian sindikasi juga merupakan dasar dan
rujukan bagi para pihak untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau
sengketa yang mungkin terjadi di antara mereka.74
9. Landasan Syariah Pembiayaan Sindikasi
a. Firman Allah SWT.
1) QS. Shad [38]: 24:
4
/(42: 83...)ص
73
Herlina Suryati Bachtiar, Aspek Legal Kredit Sindikasi, h. 37. 74
Ibid., h. 119.
54
“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat
itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain,
kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan
amat sedikitlah mereka ini..(QS. Shad/38:24)”75
b. Hadis Nabi SAW.
1) Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW.
berkata:
ريكي ما ل احدها صاحبو، فإذا خان احدها إن الله ت عالى ي قول : أنا ثالث الش
)رواه ابوا داود( خرجت من ب ينهما.صاحبو
“Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang
yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak
yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari
mereka.” (HR. Abu Daud)76
c. Pendapat „Atha‟, Thawus, dan Mujahid
ث نا وكيع، عن السن بن صالح، عن ليث، قال : كان عطاء وطاؤس وماىد : حد راء والب يع.يكرىون شركة الي هودي ، والنصراني، إلا إذا كان المسلم ىو الذي ي رى الش
“Waki‟ menjelaskan (haddatsna) kepada kami, dari al-Hasan bin
Shalih, dari Laits. Dia berkata, “„Atha‟, Thawus, dan Mujahid
melarang kerjasama/syirkah (antara muslim) dengan orang Yahudi dan
orang Nasrani, kecuali jika pihak muslim (syarik) yang mengawasi
75 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional
NO: 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi, h. 1.
76
Ibid., h. 2.
55
(transaksi) beli dan jualnya.” (Mushannaf Ibnu Abi Syaibah, Jilid IV,
hlm. 269).77
d. Ketentuan Ma‟ayir Syari „iyah (Sharia Standards AAOIFI)
سات ع ب ي المؤس المالية الإسلامية الأصل أن يتم التمويل المصرف المجم
“Pada prinsipnya pembiayaan sindikasi (hanya) boleh dilakukan antar
lembaga Keuangan Syariah.” (al-Ma‟ayir asy-Syar‟iyyah, 24:5-1)
سات ف التمويل لامانع شرعا من اشتاك الب ن وك الت قليدية مع المؤسان وفق الصيغ الاسلامية ع مادامت المشاركة والتمويل يتم المصرف المجم
المشروعية
“Tidak ada larangan secara syariah untuk mengikutsertakan bank
konvensional dalam kerjasama pembiayaan sindikasi, dengan syarat
kerjasama dan pembiayaan sindikasi dilakukan sesuai dengan prinsip
dan ketentuan syariah.” (al-Ma‟ayir asy-Syar „iyyah, 24:5-2)
سات مالية إسلامية ع من مؤس لا مانع من ت قديش التمويل المصرف المجمة أخرى ة الأخرى مولة من جه ة من مشروع واحد ف حي أن الص لصبطرق ت قليدية بشرط الفصل ب ي حسابات التموي لي وطري قة قيادة وإدارة كل
هما، علما بأن الإ راض والإقتاض الربوي حرام شرعا ومسئ وليتو على من من ق قام بو.
“Tidak ada larangan (secara syariah) mengenai pemberian pembiayaan
perbankan secara sindikasi oleh Lembaga-lembaga Keuangan Syariah
untuk sebagian porsi dari satu proyek sementara porsi yang lain
77 Ibid., h. 2.
56
dibiayai oleh pihak lain dengan cara-cara yang konvensional dengan
syarat rekening dan lead manager antara kedua tipe pembiayaan
tersebut dipisahkan mengingat bahwa transaksi ribawi (sistem bunga)
diharamkan/dilarang secara syariah; dan tanggungjawab perbuatan
ribawi tersebut menjadi beban pihak yang melakukannya.” (al-Ma‟ayir
asy-Syar „iyyah, 24:5-5)78
C. Fatwa DSN-MUI No. 91/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan
Sindikasi (Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma’)79
1. Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:
1) Pembiayaan Sindikasi (al-tamwil al-mashrifi al-mujamma‟) adalah
akad antara Lembaga Keuangan, baik antar sesama Lembaga
Keuangan Syariah maupun antar Lembaga Keuangan Syariah dengan
Lembaga Keuangan Konvensional, dalam rangka membiayai proyek
tertentu secara bersama-sama;
2) Entitas Sindikasi adalah kumpulan beberapa Lembaga Keuangan
Syariah, atau Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan
Konvensional, yang memberikan pembiayaan secara bersama kepada
nasabah;
3) Akad Jual-beli (al-bai‟) adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa
DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah; Fatwa