TAHUN 2017 AGUS PRANOTO BASUKI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Disampaikan Dalam Workshop Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan PAUD dan Dikmas Tahun 2017 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia BALI, 18 Juli 2017 Kebijakan Program Pendataan Dapodik PAUD dan Dikmas
41
Embed
Kebijakan Program Pendataan Dapodik PAUD dan Dikmas · PDF fileDirektorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ... Untuk mewujudkan program pembangunan pendidikan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
TAHUN 2017
AGUS PRANOTO BASUKIKEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARANDisampaikan Dalam Workshop Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan PAUD dan Dikmas Tahun 2017
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan MasyarakatKementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
BALI, 18 Juli 2017
Kebijakan Program PendataanDapodik PAUD dan Dikmas
Transisi Demografi Membawa IndonesiapadaWindowsofOpportunity
NO. SASARANPROGRAM(SP) IKP
1. Meningkatnya keluasan dan kemetaraan akses PAUDdanDikmas yangbermutu, berkesetaraan gender, danberwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD)diseluruh provinsi, kabupaten,dan kota;
• Jumlah Lembaga PAUDsiap diakreditasidan berstandar nasional
2. Meningkatnya keluasan dan kemerataan akses kursus danpelatihan bagi angkatan kerja yangbermutu, berkesetaraangender, dan berwawasan pendidikan untuk pembangunanberkelanjutan (ESD)dadn kewarganegaraanglobaldisemuaprovinsi, kabupaten,dan kota
• Jumlah angkatan kerja muda memilikipengetahuan dan sikap kecakapan kerjadan kecakapan berwirausaha
• Jumlah lembaga kursus dan pelatihanmemenuhi standar nasional
3. Meningkatnya keluasan dan kemerataan akses pendidikankeaksaraan dan kesetaraan yangberwawasangenderdanpendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD)dankewarganegaraan globaldisemua provinsi, kabupaten,dankota
• Persentase angka melek aksara pendudukusia dewasa 15-59tahun
• Jumlah lembaga PKBMsiap diakreditasiberstandar nasional
• Jumlah remaja dan orangdewasa yangbelum luluspendidikan menengahmemperoleh kualifikasi setara pendidikandasar dan menengah
SASARANPROGRAMDANIKPPAUD-DIKMAS,RENSTRA2015-2019
NO. SASARANPROGRAM(SP) IKP
4. Meningkatnya keluasan dan kemerataan akses pendidikankeluarga yangbermutu, berkesetaraan gender, danberwawasan berkelanjutan (ESD)dan kewarganegaraanglobaldisemua provinsi, kabupaten,dan kota
Jumlah orangdewasa mengikuti pendidikankeluarga
Jumlah lembaga/satuan pendidikanmenyelenggarakan pendidikan keluarga
5. Meningkatnya tata kelola dan partisipasi pemerintah daerahlembaga masyarakat dalammeningkatkan tata kelola yangtransparan dan akuntabel serta akses PAUDdan Dikmas yangbermutu disemua provinsi, kabupaten,dan kota
Jumlah model/program PAUD-Dikmas yangdibakukan dan diterapkan
Perlu Revisi Renstra
• Pembagian kewenangan (Undang-undang Nomor 23tahun 2014tentangKewenangan Daerah)
• Bertambahnya 21UPTbaru• Ketertinggalan PAUDDikmas dalam
standar mutu lembaga dan akreditasi• Penyesuaian dengan targetPrioritas
Kewenangan Pemerintah Daerah :PAUD dan PendidikanMasyarakat
1. Satuan Pendidikan : Lembaga PAUD, PKBM, Lembaga Kursus, Lembaga Pelatihan, SKB, Rumah Pintar
2. Program PAUD dan Dikmas : Keaksaraan, Kesetaraan (paket A, B, C), PAUD, Pendidikan Keluarga, Kursus Keterampilan, Pendidikan Kewanitaan, Gender, Pendidikan Kepemudaan,
PROGRAM DAN SATUAN PAUD-DIKMAS(Sesuai Amanat UU No 20 tahun 2003)
• Lembaga PAUD• Pusat Kegiatan BelajarMasyarakat
• Lembaga Kursus• Lembaga Pelatihan• Majelis Taklim• Kelompok Belajar• Satuan PNF Sejenis
SATU
ANPA
UD-DIKM
AS
• Pendidikan Anak Usia Dini (TK, Kelompok Bermain, TPA, SPS)
PROGR
AMPAU
D-DIKM
AS
• Pendidikan Keaksaraan• Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B, Paket C)
• Kursus-kursus Keterampilan/Vokasi• Pendidikan Kepemudaan• Sanggar Kegiatan Belajar
• Rumah Pintar• Bimbingan Belajar• Sekolahrumah
• Pendidikan Kewanitaan• Pendidikan Keluarga
Pembinaan Satuan dan ProgramPAUDdan Dikmas dilakukan untukmencapai StandarNasional Pendidikan (SNP)
• Sebagian besar satuan pendidikan didirikanolehkelompokmasyarakat dari menengah ke atas(LKP,Rumpin,dan sebagian LembagaPAUD)sehinggamemungkinkan dapatmembinapencapaian SNPsecara mandiri
• Sudah disiapkan perangkat penjaminanmutuPAUDdan Dikmas serta UPTPusat PAUDDikmassebagai pusat pengembanganmutu
• Semua Satuan PAUDdan Dikmas sudahmemilikiNomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional(NPSN)
Kelemahan• 99%Satuan PendidikanPAUDdan Dikmasdari oleh dan untukmasyarakat sehinggatidak semua memiliki kemampuanmemenuhi SNP• Kemampuan pusat dan daerah untukmeningkatkan kompetensi PTKdanpemenuhan Sarpras terbatas• Banyak satuan Pendidikandidaerah 3Tyangbelum tersentuh pembinaan• Keterbatasan kuantitas dan kualitas Peniliksebagai pembina (supervisi)satuanpendidikan terbatas(hanyamemiliki 62%penilikdari jumlah kecamatan seIndonesia)
Kemampuan maksium tahun 2021mencapai 72,50karena masihbanyak PAUDdidesa-desa yangmembutuhkanpembinaan secara ekstra,Satuan Pendidikan lainnya mencapai 100%
Latar Belakang
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 02
Acuan Kebijakan pengembangan pendidikan nasional adalah terpenuhinya SPM dan SNP dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
Untuk mewujudkan program pembangunan pendidikan dibutuhkan 4 entitas data, yaitu:
1. Satuan Pendidikan2. PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan)3. Peserta Didik, dan4. Substansi Pendidikan.
Implementasi kebijakan harus didukung oleh tersedianya Data Pokok Pendidikandari sumber yang sama.
Program pembangunan/pembinaan pendidikan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 03
Skema Kebijakan Pendidikan Nasional
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 04
PermendikbudNo.79Tahun2015TentangDapodik
Kebijakan Pendataan Dapodik
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 05
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 07
RoadmapKualitasData
Pemanfaatan Data Dapodik
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 08