KEBIJAKAN PKP2Trans Tahun 2020 · rapat penjaringan usulan program wilayah barat bengkulu, 21 februari 2019 ditjen penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman ... pembangunan jalan

KEBIJAKAN PKP2Trans Tahun 2020

https://ditjenpkp2trans.kemendesa.go.id/

RAPAT PENJARINGAN USULAN PROGRAM WILAYAH BARAT

Bengkulu, 21 Februari 2019

DITJEN PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI

EVALUASI KINERJA PKP2TRANS

TAHUN 2018

RANCANGAN ARAH

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI

PADA RPJMN TAHUN 2020-2024

PART 01

PART 02

MEKANISME PEMBAHASAN DESK

RAPAT PENJARINGAN BENGKULU

USULAN PROGRAM TAHUN 2020

PART 03

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN PKP2TRANS

PART 04

EVALUASI

KINERJA PKP2TRANS TAHUN 2018

1.00 4.008.00

13.00

19.00

25.00

36.00

46.00

58.00

68.00

81.00

93.00

0.802.40

7.77

15.28

21.70

28.07

33.83

43.94

52.67

63.18

74.95

95.23

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEP OKT NOP DES

RENCANA SERAPAN 2018 REALISASI 2018

Rp 391.254.350.000 Pagu Ditjen PKP2Trans

Tahun 2018

95.23%

REALISASI

Rp. 372,603,775,721

s/d Desember 2018 Rp

93%

Target

Rp. 363,866,545,500

Tahun 2018

DEVIASI

2.23%

CURVA “S” REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2018

REALISASI ANGGARAN & OUTSTANDING CONTRACT PER-KEGIATAN T.A 2018 (Setelah Revisi DIPA 2)

NO KEGIATAN PAGU

(Setelah Revisi) REALISASI

% REALISA

SI

BT % Outstanding

Contract

%

RN+O

C

1

DUK. MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN PKP2TRANS

102,559,809,000 92,877,706,357 90.55% 23.74% 49,500,000 90.60%

2 PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK

26,973,385,000 25,485,772,223 94.48% 6.51% 118,252,800 94.92%

3 PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

232,932,748,000 225,838,548,133 96.96% 57.72% 1,407,498,393 97.56%

4 PENYEDIAAN TANAH TRANSMIGRASI 9,849,677,000 9,637,953,570 97.85% 2.46% - 97.85%

5

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

10,972,619,000 10,820,336,163 98.61% 2.77% - 98.61%

6 BINA POTENSI KAWASAN TRANSMIGRASI 7,966,112,000 7,943,459,275 99.72% 2.03% 99.72%

TOTAL 391,254,350,000 372,603,775,721 95.23% 1,575,251,193 95.64%

Posisi OM-SPAN s/d 26 Desember 2018

Cluster Realisasi TA 2018 Penyerapan Satker Daerah

19,72% 8.01%

74,64%

PROPORSI

Satker diatas 98%-99%

Satker diatas 80%-98%

Satker diatas 98%-99%

Satker daerah

dengan total Realisasi Penyerapan

Rp. 65,798,668,966

Satker daerah

dengan total Realisasi Penyerapan

Rp. 197,034,730,470

Satker daerah

dengan total Realisasi Penyerapan

Rp. 1,945,606,728

Diagram Pie Persentase Cluster Penyerapan TA 2018

Dari 71 Satker Daerah

14

53

4

PEMBANGUNAN

DRAINASE

T = 6.00 KM

R = 6 Km (100%)

LAYANAN TEKNIS DAN

ADMINISTRATIF DITJEN

PKP2TRANS

T = 12 Bln Layanan

R = 12 Bln

DOKUMEN PERENCANAAN

YANG DIHASILKAN

T = 20 Dokumen R = 25 Dokumen

FASILITASI PERPINDAHAN

KELUARGA KE KAWASAN

TRANSMIGRASI

T = 1.330 Kk

R = 1.271 Kk

LUAS TANAH YANG

DIFASILITASI HPL

T = 15.000 Ha R = 15.210.9 Ha

LAHAN DIBUKA

T = 1.530 Ha

R = 1.252.54Ha (82.40%)

PEMBANGUNAN

EMBUNG

T = 7 Unit (7 SP)

R = 7 Unit (100%)

KAWASAN TRANSMIGRASI

YANG DITETAPKAN

T = 52 Kawasan

R = 52 kawasan

PEMBANGUNAN

FASILITAS UMUM

T = 163 Unit

R = 163Unit (100%)

PEMBANGUNAN JALAN

DAN GORONG – GORONG

T = 110.59 Km

R = 110.59Km (100%)

PEMBANGUNAN

JEMBATAN

T = 390 M

R = 372 M (95.38%)

PEMBANGUNAN RTJK T = 1.330 Unit R = 1.276 Unit (95.98%)

SAB Standar T: 355 Unit R: 355 Unit (100%)

Non Standar T: 60 Pkt R: 56Pkt (93%)

CAPAIAN KINERJA PKP2TRANS 2018 TAHUN 2018 (37 SP/36 Kab/16 Prov)

TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN BPK Tahun 2017 Ditjen PKP2Trans

Rp Tindak Lanjut

Rp. 2.090.733.587 (24.65%)

Temuan

Rp. 8,483,074,818

Sisa Belum

Ditindak lanjuti

Rp. 6,392,341,231

SATKER DAERAH

SATKER PUSAT

TINDAK

LANJUT

TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN BPK TERKAIT KEPATUHAN

TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Terdapat 15 Temuan PKP2Trans Tahun 2017 senilai Rp.

8.483.074.818,-

Solusi penyelesaian s.d. 12 Feb 2019 sebesar 24.65%

Rancangan Arah

Kebijakan Pembangunan Transmigrasi

Pada RPJMN Tahun 2020-2024

10

Meningkatnya Pemerataan

antarwilayah (KBI-KTI,

Jawa-luar Jawa)

SASARAN ARAH KEBIJAKAN POKOK

Meningkatnya Keunggulan

Kompetitif Pusat-pusat

Pertumbuhan Wilayah

Meningkatnya Kualitas Dan

Akses Pelayanan Dasar, Daya

Saing serta Kemandirian

Daerah

Meningkatnya Sinergi

Pemanfaatan Ruang

Wilayah

1. Pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, dan daerah tertinggal, serta peningkatan sarana dan prasarana sosial-ekonomi di KTI.

2. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru (KEK, KI, KPBPB, Destinasi Wisata, dan KSK yang telah ditetapkan) untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam dan daya saing wilayah.

3. Peningkatan tata kelola dan kapasitas Pemda dan Pemdes (kelembagaan, keuangan dan SDM Aparatur) untuk meningkatkan kemudahan perizinan dan agar tercapianya pemenuhan standar pelayanan minimum.

4. Optimalisasi Wilayah Metropolitan (WM) dan kota besar 5. Penegakan penataan ruang yang berbasis bencana melalui

peningkatan kepastian hukum hak atas tanah 6. Peningkatan keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah

SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN POKOK

ARAH KEBIJAKAN POKOK

Pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi,kawasan perbatasan, dan daerah tertinggal, serta peningkatan

sarana dan prasarana sosial-ekonomi di KTI

STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH

STRATEGI PERTUMBUHAN EKONOMI

STRATEGI PEMERATAAN

1.Pengembangan sektor unggulan pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan jasa lainnya; dan

2.Pengembangan pusat pertumbuhan baru/ kawasan strategis: PKN, KEK, KI, KSPN, PKSN, KSK dan sebagainya.

PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH/ LOKAL

Pengembangan pusat layanna, pengembangan desa dan kawasan

perdesaan, kawasan transmigrasi, pengembangan lokasi prioritas kawasan perbatasan, dan pengentasan daerah

tertinggal Kawasan Transmigrasi mendukung

pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten

PN

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi

Kesenjangan dan Menjamin

Pemerataan

Program Prioritas

Pembangunan

Wilayah Sumatera

Pembangunan

Wilayah Jawa-Bali

Pembangunan

Wilayah Nusa Tenggara

Pembangunan

Wilayah Kalimantan

Pembangunan

Wilayah Sulawesi

Pembangunan

Wilayah Maluku

Pembangunan

Wilayah Papua

Kegiatan Prioritas 1. Pengembangan

Kawasan Strategis 2. Pengembangan Sektor

Unggulan 3. Pengembangan

Kawasan Perkotaan 4. Pemenuhan Pelayanan

Dasar 5. Pembangunan Daerah

Tertinggal, Kawasan Perbatasan, dan Perdesaan

6. Kelembagaan dan Keuangan Daerah

RP

JMN

2

02

0-2

02

4

STRUKTUR PN-PP-KP-PRO PN RPJMN 2020-2024 BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TRANSMIGRASI DAN PERDESAAN

Konektivitas

dan

Pemerataan

Pembangunan

Manusia dan

Pengentasan

Kemiskinan

Nilai Tambah

Ekonomi dan

Kesempatan

Kerja

PN1

PN 2

PN 3

PN 4

Ketahanan

Pangan, Air,

Energi dan

Lingkungan

Hidup

Stabilitas

Pertahanan

dan Keamanan

TEMA “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”

PN 5

13

2020 RKP

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2020

14

KP 5: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, dan Perdesaan

Kode Usulan Proyek Prioritas

7.5.1 Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional

7.5.2 Pengembangan kawasan perbatasan di lokasi prioritas (lokpri)

7.5.3 Pengembangan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional

(PKSN)

7.5.4 Pembangunan ekonomi di sekitar kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN)

7.5.5 Pengembangan Kawasan Transmigrasi

7.5.6 Percepatan Pembangunan daerah tertinggal

STRUKTUR PN-PP-KP-PRO PN RPJMN 2020-2024 BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TRANSMIGRASI DAN PERDESAAN

RP

JMN

2

02

0-2

02

4

TARGET KEWILAYAHAN ARAH KEBIJAKAN POKOK

No. Indikator Kewilayahan Baseline

2019 Target RPJMN

2020-2024

B.Pembangunan Perdesaan

1. Penurunan jumlah desa tertinggal menjadi desa berkembang (desa)

13.232* 5.000

2. Peningkatan jumlah desa berkembang menjadi desa mandiri (desa)

54.879* 2.000

3. Pengembangan kawasan perdesaan atau kawasan strategis kabupaten (kawasan)

39 kawasan di 60 kabupaten

49 kawasan

4. Pengembangan kawasan transmigrasi (kawasan)

144 95*

*Hasil Seleksi Sementara

RANCANGAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI TAHUN 2020-2024

SASARAN BIDANG TRANSMIGRASI

Pengembangan 95 Kawasan Transmigrasi

STRATEGI BIDANG TRANSMIGRASI

Pembangunan Permukiman Transmigrasi

Pengembangan Ekonomi

Kawasan Transmigrasi sebagai

Hinterland dari PKL & PKW

Koridor Pengembangan Wilayah

Sertifikasi Tanah Transmigrasi

1 2 3

RA

NC

AN

GA

N P

RO

YE

K

PR

IOR

ITA

S N

AS

ION

AL

A.Penyiapan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman

B.Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman

A.Penyediaan Sarana dan Prasarana

Konektivitas Kawasan

B.Penyediaan Sarana dan Prasarana

Produksi C.Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pengolahan

D.Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pemasaran

E.Fasilitasi Pendukung Pengembangan Ekonomi Lokal

A. Sertifikat HPL Tanah Transmigrasi

B. Sertifikat Hak Milik Tanah Transmigran

Mekanisme Pembahasan Desk

Rapat Penjaringan Bengkulu

Usulan Program Tahun 2020

PART 3

Desk Penjaringan Usulan Program 2020 di Bengkulu

Desk Dalam Pembahasan Usulan Program 2020 terbagi atas 4 Desk;

Lokasi dalam Pembahasan Meliputi wilayah Bagian Sumatera,

Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur

POKOK – POKOK PEMBAHASAN DALAM PENJARINGAN : Penjaringan Bengkulu tahun 2019

Ada usulan dari provinsi;

Lokasi yang dibahas masuk dalam daftar 144 Kawasan/ kawasan yang

sudah ditetapkan;

Lokasi sudah HPL atau sekurang – kurangnya sudah KADASTRAL;

Dapat menunjukkan dokumen perencanaan (RTSP, SARPRAS Non Standar

dan RSKP) dan Dokumen tersebut sudah diekspose di pusat;

Lokasi dengan Sisa Daya Tampung harus disertai dengan Peta ABD/Peta

perwujudan ruang;

Komposisi TPA dan TPS 60 : 40;

Lokasi SP Pugar telah memiliki dokumen RSKP (sketblock plan),

Konsolidasi Tanah, dilengkapi dengan RTSP dan Proposal

Implementasi

Reformasi Birokrasi dan

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

PART 4

34 48

2019

TINDAK

LANJUT

Terima Kasih

DITJEN PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI

29