KEBIJAKAN KEBIJAKAN PERUMAHSAKITAN DAN PERUMAHSAKITAN DAN AKREDITASI RS AKREDITASI RS DI INDONESIA DI INDONESIA Prof Dr Akmal Taher, Sp.U (K) Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Disampaikan pada: Workshop Peningkatan Mutu Dalam Standar Akredtasi RS Hotel Royal Kuningan, 17 Juni 2014
Presentasi Kebijakan Perumahsakitan dan Akreditasi di Indonesia
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEBIJAKANKEBIJAKANPERUMAHSAKITAN DANPERUMAHSAKITAN DAN
AKREDITASI RSAKREDITASI RSDI INDONESIADI INDONESIA
Prof Dr Akmal Taher, Sp.U (K)Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
Prof Dr Akmal Taher, Sp.U (K)Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
Disampaikan pada:Workshop Peningkatan Mutu Dalam Standar Akredtasi RS
Hotel Royal Kuningan, 17 Juni 2014
SISTEMATIKA PENYAJIAN
Visi-Misi dan Strategi Kementerian Kesehatan
Isu Strategis Pembangunan Kesehatan 2015 - 2019
Dasar Hukum Akreditasi RS di Indonesia
Akreditasi RS di Indonesia
Kendala dan Upaya Mencapai Akreditasi
VISIMasyarakat Sehat Yang Mandiri dan
Berkeadilan
Meningkatkan derajatkesehatan
masyarakat, melaluipemberdayaan
masyarakat,termasuk swasta danmasyarakat madani
Melindungi kesehatanmasyarakat dengan
menjamin tersedianyaupaya kesehatan yang
paripurna, meratabermutu danberkeadilan
Menjaminketersediaan
danpemerataansumber daya
kesehatan
Menciptakantata kelola
kepemerintahanyang baik
MISI
Meningkatkan derajatkesehatan
masyarakat, melaluipemberdayaan
masyarakat,termasuk swasta danmasyarakat madani
Melindungi kesehatanmasyarakat dengan
menjamin tersedianyaupaya kesehatan yang
paripurna, meratabermutu danberkeadilan
Menjaminketersediaan
danpemerataansumber daya
kesehatan
Menciptakantata kelola
kepemerintahanyang baik
1
STRATEGI KEMENTERIAN KESEHATAN
2 3 4 5 6
NILAI - NILAI
PRORAKYAT INKLUSIF RESPONSIF EFEKTIF BERSIH
pengembangan danpendayagunaan SDMkesehatan meratadan bermutu
ketersediaan, pemerataan, danketerjangkauan obat dan alatkesehatan serta menjaminkeamanan, khasiat, kemanfaatan,dan mutu sediaan farmasi, alatkesehatan, dan makanan.
1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi,balita, remaja dan lansia
2. Meningkatakan akes terhadap pelayanan gizi masyarakat3. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan
lingkungan4. Meningkatkan ketersediaan, keterjangakauan, pemerataan dan
kualitas farmasi, alat kesehatan5. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan6. Meningkatkan Promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat7. Mengembangkan Jaminan Kesehatan Nasional8. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran dan kualitas sumber
daya manusia kesehatan9. Mengembangkan pelayanan kesehatan primer10. Menguatkan pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas11. Menguatkan manajemen dan sistem informasi kesehatan12. Meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan
1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi,balita, remaja dan lansia
2. Meningkatakan akes terhadap pelayanan gizi masyarakat3. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan
lingkungan4. Meningkatkan ketersediaan, keterjangakauan, pemerataan dan
kualitas farmasi, alat kesehatan5. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan6. Meningkatkan Promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat7. Mengembangkan Jaminan Kesehatan Nasional8. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran dan kualitas sumber
daya manusia kesehatan9. Mengembangkan pelayanan kesehatan primer10. Menguatkan pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas11. Menguatkan manajemen dan sistem informasi kesehatan12. Meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan
ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN
RPJMN I2005 -2009
Bangkesdiarahkan untukmeningkatkanakses dan mutuyankes
Kes masyarakatthp yankesyangberkualitastelahmenjangkaudan merata diseluruh wilayahIndonesia
RPJMN II2010-2014
RPJMN III2015 -2019
RPJMN IV2020 -2025
Arah pengembangan upaya kesehatan, dari kuratif bergerak ke arahpromotif, preventif sesuai kondisi dan kebutuhan
Kes masyarakatthp yankesyangberkualitastelahmenjangkaudan merata diseluruh wilayahIndonesia
VISI:MASYARAKAT
SEHATYANG MANDIRI
DANBERKEADILAN
KURATIF-REHABILITATIF
PROMOTIF - PREVENTIF
6
ISU STRATEGISPEMBANGUNAN KESEHATAN
7.Lansia1. Ibu
hamil
KURATIF-REHABILITATIF
Akses masyarakatterhadap yankes yang
BERKUALITAS telah mulaimantap
VISI
7.Lansia1. Ibu
hamil
2. Bayi
3. Balita
4. Usia sekolah
5. Remaja
6. Usiaproduktif
Screeningbayi baru
lahir
imunisasi,vit A, PMT
UKSKespro
Kesja
PROMOTIF - PREVENTIF
7
UU No.442009
TentangRumahSakit
UU No.442009
TentangRumahSakit
Permenkes Nomor : 659/2009Tentang RS Indonesia Kelas DuniaPermenkes Nomor : 659/2009Tentang RS Indonesia Kelas Dunia
Permenkes Nomor : 147/2010Tentang Perizinan Rumah SakitPermenkes Nomor : 147/2010Tentang Perizinan Rumah Sakit
Permenkes Nomor : 340/2010Tentang Klasifikasi Rumah SakitPermenkes Nomor : 340/2010Tentang Klasifikasi Rumah Sakit
Permenkes Nomor : 012/2012Tentang Akreditasi Rumah SakitPermenkes Nomor : 012/2012Tentang Akreditasi Rumah Sakit
Permenkes Nomor :755/2011 TentangPenyelenggaraan Komite MedikPermenkes Nomor :755/2011 TentangPenyelenggaraan Komite Medik
Permenkes Nomor :001/2012 TentangSistem Rujukan PerseoranganPermenkes Nomor :001/2012 TentangSistem Rujukan Perseorangan
Permenkes Nomor 1438/2010 TentangStandar Pelayanan KedokteranPermenkes Nomor 1438/2010 TentangStandar Pelayanan Kedokteran
Permenkes Nomor 1691/2011 TentangKeselamatan Pasien di RSPermenkes Nomor 1691/2011 TentangKeselamatan Pasien di RS
Permenkes No 69 th 2013tentang Tarif JKNPermenkes No 69 th 2013tentang Tarif JKN
Permenkes no 71 tahun 2013tentang Pelayanan Kes pada JKNPermenkes no 71 tahun 2013tentang Pelayanan Kes pada JKN
UU No.442009
TentangRumahSakit
UU No.442009
TentangRumahSakit Permenkes Nomor : 012/2012
Tentang Akreditasi Rumah SakitPermenkes Nomor : 012/2012Tentang Akreditasi Rumah SakitSK Menteri Kesehatan Nomor: 428/2012Tentang Penetapan Lembaga IndependenPelaksana Akreditasi RS di Indonesia
SK Menteri Kesehatan Nomor: 428/2012Tentang Penetapan Lembaga IndependenPelaksana Akreditasi RS di Indonesia
Standar Akreditasi RS 2012(Keputusan Dirjen BUK Nomor:
HK02.04/I/2790/11)
Standar Akreditasi RS 2012(Keputusan Dirjen BUK Nomor:
HK02.04/I/2790/11)
Permenkes Nomor 1691/2011 TentangKeselamatan Pasien di RSPermenkes Nomor 1691/2011 TentangKeselamatan Pasien di RS
SK Menteri Kesehatan Nomor: 238/2013FORMULARIUM NASIONALSK Menteri Kesehatan Nomor: 238/2013FORMULARIUM NASIONAL
Globalisasi ( Asean Framework Agreement OnService, Asean Community dsb)
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Semakin Maju
Persaingan/Kompetisi Penyedia Layanan Kesehatan,Penanaman Modal Asing
TANTANGAN MASA DEPAN FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA
Persaingan/Kompetisi Penyedia Layanan Kesehatan,Penanaman Modal Asing
Tingkat Ekonomi dan Pendidikan Masyarakat SemakinTinggi BEROBAT KELUAR NEGERI
2)2) AAkreditasi RSkreditasi RS ygyg didimaksud dilakukanmaksud dilakukanoleh lembaga independen dr dalam/luaroleh lembaga independen dr dalam/luarnegeri berdasarkan standar akreditasi ygnegeri berdasarkan standar akreditasi ygberlakuberlaku
3)3) LLembaga independen sbgmana dimaksudembaga independen sbgmana dimaksudpd ayat (2) ditetapkan oleh Menteripd ayat (2) ditetapkan oleh Menteri
4)4) KKetentuan mengenai akreditasi RSetentuan mengenai akreditasi RSdimaksud diatur dgn Peraturan Menteridimaksud diatur dgn Peraturan Menteri
2)2) AAkreditasi RSkreditasi RS ygyg didimaksud dilakukanmaksud dilakukanoleh lembaga independen dr dalam/luaroleh lembaga independen dr dalam/luarnegeri berdasarkan standar akreditasi ygnegeri berdasarkan standar akreditasi ygberlakuberlaku
3)3) LLembaga independen sbgmana dimaksudembaga independen sbgmana dimaksudpd ayat (2) ditetapkan oleh Menteripd ayat (2) ditetapkan oleh Menteri
4)4) KKetentuan mengenai akreditasi RSetentuan mengenai akreditasi RSdimaksud diatur dgn Peraturan Menteridimaksud diatur dgn Peraturan Menteri
Pasal 3 :Ayat 3 RS wajib mengikuti akreditasinasionalAyat 5 RS yg akan mengikuti akreditasiinternasional harus sudah mendapatkanstatus akreditasi nasionalAyat 7 RS terbaru yang telah memperolehizin operasional & beroperasi minimal 2 tahunwajib mengajukan permohonan akreditasi
Pasal 3 :Ayat 3 RS wajib mengikuti akreditasinasionalAyat 5 RS yg akan mengikuti akreditasiinternasional harus sudah mendapatkanstatus akreditasi nasionalAyat 7 RS terbaru yang telah memperolehizin operasional & beroperasi minimal 2 tahunwajib mengajukan permohonan akreditasi
Pasal 3 :Ayat 3 RS wajib mengikuti akreditasinasionalAyat 5 RS yg akan mengikuti akreditasiinternasional harus sudah mendapatkanstatus akreditasi nasionalAyat 7 RS terbaru yang telah memperolehizin operasional & beroperasi minimal 2 tahunwajib mengajukan permohonan akreditasi
Pasal 3 :Ayat 3 RS wajib mengikuti akreditasinasionalAyat 5 RS yg akan mengikuti akreditasiinternasional harus sudah mendapatkanstatus akreditasi nasionalAyat 7 RS terbaru yang telah memperolehizin operasional & beroperasi minimal 2 tahunwajib mengajukan permohonan akreditasi
SK MENKES NOMOR 428/2012TENTANG PENETAPAN LEMBAGA
INDEPENDEN PELAKSANA AKREDITASI RS DIINDONESIA
Lembaga Independen PelaksanaAkreditasi RS di Indonesia terdiri atas :a. Komisi Akreditasi RS (KARS)...b. Joint Commissions International (JCI)yang merupakan lembaga pelaksanaakreditasi yang berasal dari luar negeri
Lembaga Independen PelaksanaAkreditasi RS di Indonesia terdiri atas :a. Komisi Akreditasi RS (KARS)...b. Joint Commissions International (JCI)yang merupakan lembaga pelaksanaakreditasi yang berasal dari luar negeri
Peran Pemerintah Daerah
UU No: 44/2009
Pasal 6 Ayat I (c)
Pemerintah danPemerintah
Daerahbertanggungjawab untuk :
Membina danmengawasi
penyelenggaraanRS
Permenkes No 12 / 2012 ttg. AkreditasiRS
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN PEMDAPasal 16
1. Pemerintah dan Pemda wajib mendukung,memotivasi, mendorong & memperlancar prosespelaksanaan Akreditasi untuk semua RS.
2. Pemerintah dan Pemda dapat memberikan bantuanpembiayaan kepada RS untuk proses akreditasi.
3. Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud padaayat (2) bersumber dari APBN, APBD atau sumberlain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
PEMBINAAN DAN PENGAWASANPasal 17
1. Menteri melalui Dirjen melakukan Binwas dalampenyelenggaraan Akreditasi
2. Binwas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan mengikutsertakan Pemda, BPRSdan Asosiasi Perumahsakitan.
UU No: 44/2009
Pasal 6 Ayat I (c)
Pemerintah danPemerintah
Daerahbertanggungjawab untuk :
Membina danmengawasi
penyelenggaraanRS
Permenkes No 12 / 2012 ttg. AkreditasiRS
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN PEMDAPasal 16
1. Pemerintah dan Pemda wajib mendukung,memotivasi, mendorong & memperlancar prosespelaksanaan Akreditasi untuk semua RS.
2. Pemerintah dan Pemda dapat memberikan bantuanpembiayaan kepada RS untuk proses akreditasi.
3. Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud padaayat (2) bersumber dari APBN, APBD atau sumberlain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
PEMBINAAN DAN PENGAWASANPasal 17
1. Menteri melalui Dirjen melakukan Binwas dalampenyelenggaraan Akreditasi
2. Binwas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan mengikutsertakan Pemda, BPRSdan Asosiasi Perumahsakitan.
JUMLAH RS BERDASARKANKEPEMILIKAN, JENIS DAN KELAS RS
Sasaran II :KelompokStandarManajemenRumahSakit(6 Bab)
(Section II: Health CareOrganization Managementstandards)
(International PatientSafety Goals (IPSG))(Chapter 1Section I)
(6 Chapter)
J.C.I Edisi 4. Thn 2011
Sasaran II :KelompokStandarManajemenRumahSakit
Sasaran III:SasaranKeselamatanPasien RS
19
Akreditasi 2012(mengacu JCI edisi 4 dan MDG’s)
I. Kelompok Standar Pelayanan Berfokus PadaPasien 161 Std. 436 EPBab 1. Akses ke pelayanan & Kontinuitas
Pelayanan (APK)Bab 2. Hak Pasien dan Keluarga (HPK)Bab 3. Asesmen Pasien (AP)Bab 4. Pelayanan Pasien (PP)Bab 5. Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)Bab 6. Manajemen & Penggunaan Obat
(MPO)Bab 7. Pendidikan Pasien dan Keluarga
(PPK)II. Kelompok Standar Manajemen RS 153 Std, 569 EPBab 1. Peningkatan Mutu & Keselamatan
Pasien (PMPK)Bab 2. Pencegahan dan Pengendalian
Infeksi (PPI)Bab 3.Tata Kelola, Kepemimpinan dan
Pengarahan (TKP)Bab 4.Manaj.Fasilitas & Keselamatan (MFK)Bab 5. Kualifikasi dan Pendidikan Staf
(KPS)Bab 6. Manajemen Komunikasi dan
Informasi (MKI)
III. Sasaran Keselamatan Pasien RS 6 Std, 24 EP1. Sasaran I : Ketepatan Identifikasi
Pasien2. Sasaran II : Peningkatan Komunikasi
yang Efektif3. Sasaran III : Peningkatan Keamanan
Obat yang Perlu Diwaspadai4. Sasaran IV : Kepastian Tepat Lokasi,
Tepat Prosedur,Tepat Operasi5. Sasaran V : Pengurangan Risiko
Infeksi Terkait Yankes6. Sasaran VI : Pengurangan Risiko
Pasien Jatuh
IV. Sasaran Millenium Development Goals(MDG’s) 3 Std, 19 EP1. Sasaran I Penurunan AKB dan
Peningkatan Kes.Ibu2. Sasaran II Penurunan Angka
Kesakitan HIV/AIDS3. Sasaran III Penurunan Angka
Kesakitan TB
I. Kelompok Standar Pelayanan Berfokus PadaPasien 161 Std. 436 EPBab 1. Akses ke pelayanan & Kontinuitas
Pelayanan (APK)Bab 2. Hak Pasien dan Keluarga (HPK)Bab 3. Asesmen Pasien (AP)Bab 4. Pelayanan Pasien (PP)Bab 5. Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)Bab 6. Manajemen & Penggunaan Obat
(MPO)Bab 7. Pendidikan Pasien dan Keluarga
(PPK)II. Kelompok Standar Manajemen RS 153 Std, 569 EPBab 1. Peningkatan Mutu & Keselamatan
Pasien (PMPK)Bab 2. Pencegahan dan Pengendalian
Infeksi (PPI)Bab 3.Tata Kelola, Kepemimpinan dan
Pengarahan (TKP)Bab 4.Manaj.Fasilitas & Keselamatan (MFK)Bab 5. Kualifikasi dan Pendidikan Staf
(KPS)Bab 6. Manajemen Komunikasi dan
Informasi (MKI)
III. Sasaran Keselamatan Pasien RS 6 Std, 24 EP1. Sasaran I : Ketepatan Identifikasi
Pasien2. Sasaran II : Peningkatan Komunikasi
yang Efektif3. Sasaran III : Peningkatan Keamanan
Obat yang Perlu Diwaspadai4. Sasaran IV : Kepastian Tepat Lokasi,
Tepat Prosedur,Tepat Operasi5. Sasaran V : Pengurangan Risiko
Infeksi Terkait Yankes6. Sasaran VI : Pengurangan Risiko
Pasien Jatuh
IV. Sasaran Millenium Development Goals(MDG’s) 3 Std, 19 EP1. Sasaran I Penurunan AKB dan
Peningkatan Kes.Ibu2. Sasaran II Penurunan Angka
Kesakitan HIV/AIDS3. Sasaran III Penurunan Angka
Kesakitan TB
KENDALA DALAM MENCAPAI STATUS AKREDITASI RS
Budaya kerja yang belum mendukung peningkatan mutu dan Patient Safety Pola pikir yang Provider Centered. Fasilitas sarana, prasarana dan peralatan yang belum memenuhi persyaratan
Terkait Pencegahan dan pengendalian infeksi dan keamanan fasilitas sepertiruang isolasi, peralatan pemadaman kebakaran dsb.
Perubahan Pendekatan Penilaian AkreditasiAkreditasi 2007 terutama menilai dokumen kebijakan yang ada namunakreditasi 2012 menilai dokumen dan implementasinya. Sehingga rumah sakitharus secara kontinue melakukan sosialisasi. effort lebih besar.
Batasan Kemampuan PembiayaanTerbatasnya kemampuan RS melaksanakan akreditasi Anggaran belumdiprioritaskan oleh Pemda (walaupun sudah diatur oleh Permenkes No 12 /2012 ttg akreditasi Pasal 16 ayat 2)
Kurangnya SDM yang menjadi champion dalam proses akreditasi di RSterutama RS dengan SDM sedikit.
Budaya kerja yang belum mendukung peningkatan mutu dan Patient Safety Pola pikir yang Provider Centered. Fasilitas sarana, prasarana dan peralatan yang belum memenuhi persyaratan
Terkait Pencegahan dan pengendalian infeksi dan keamanan fasilitas sepertiruang isolasi, peralatan pemadaman kebakaran dsb.
Perubahan Pendekatan Penilaian AkreditasiAkreditasi 2007 terutama menilai dokumen kebijakan yang ada namunakreditasi 2012 menilai dokumen dan implementasinya. Sehingga rumah sakitharus secara kontinue melakukan sosialisasi. effort lebih besar.
Batasan Kemampuan PembiayaanTerbatasnya kemampuan RS melaksanakan akreditasi Anggaran belumdiprioritaskan oleh Pemda (walaupun sudah diatur oleh Permenkes No 12 /2012 ttg akreditasi Pasal 16 ayat 2)
Kurangnya SDM yang menjadi champion dalam proses akreditasi di RSterutama RS dengan SDM sedikit.
UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH RS
Advokasi yang jelas dan terarah kepada stakeholder terkait di Pemerintah Daerahagar memahami kebutuhan rumah sakit terhadap proses peningkatan mutu danakreditasi
Rencana StrategikRumah sakit menyusun rencana strategis rumah sakit untuk menentukan arah tujuanpengembangan RS dan menyusun prioritas terkait kebutuhan perbaikan sarana danprasarana rumah agar memenuhi standar
Transformasi BudayaBerupaya mengubah budaya kerja pegawai RS dan penegakkan disiplin pegawai PP53 ( di RS Pemerintah)
Sosialisasi dan edukasi berkesinambungan untuk staf RS agar berpola pikir Patient-Centered Care dan siap menerima perubahan ke arah perbaikan.
Melakukan implementasi standar yang pelaksanaannya dievaluasi melalui prosestelusur internal.
Capacity Building bagi champion-champion untuk mendukung proses persiapanakreditasi.
Studi banding dengan rumah sakit lain yang setaraf.
Advokasi yang jelas dan terarah kepada stakeholder terkait di Pemerintah Daerahagar memahami kebutuhan rumah sakit terhadap proses peningkatan mutu danakreditasi
Rencana StrategikRumah sakit menyusun rencana strategis rumah sakit untuk menentukan arah tujuanpengembangan RS dan menyusun prioritas terkait kebutuhan perbaikan sarana danprasarana rumah agar memenuhi standar
Transformasi BudayaBerupaya mengubah budaya kerja pegawai RS dan penegakkan disiplin pegawai PP53 ( di RS Pemerintah)
Sosialisasi dan edukasi berkesinambungan untuk staf RS agar berpola pikir Patient-Centered Care dan siap menerima perubahan ke arah perbaikan.
Melakukan implementasi standar yang pelaksanaannya dievaluasi melalui prosestelusur internal.
Capacity Building bagi champion-champion untuk mendukung proses persiapanakreditasi.
Studi banding dengan rumah sakit lain yang setaraf.
KESIMPULANKESIMPULAN
1. Rumah Sakit wajib melakukan upaya peningkatan mutu dengansalah satunya menjalankan akreditasi.
2. Akreditasi merupakan upaya untuk melakukan kendali mutudalam implementasi SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)
3. Rumah sakit harus meningkatkan mutunya agar dapat bersaingdengan fasilitas pelayanan kesehatan di luar negeri
4. Jumlah rumah sakit yang terakreditasi masih sangat sedikitsehingga diperlukan usaha bersama untuk mendukungpencapaian akreditasi RS di Indonesia
5. Pencapaian akreditasi RS memang memiliki banyak kendalanamun Pimpinan RS beserta seluruh pegawai harusmerencanakan dan melaksanakan berbagai upaya untukmengatasi hal tersebut dan meraih akreditasi.
1. Rumah Sakit wajib melakukan upaya peningkatan mutu dengansalah satunya menjalankan akreditasi.
2. Akreditasi merupakan upaya untuk melakukan kendali mutudalam implementasi SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)
3. Rumah sakit harus meningkatkan mutunya agar dapat bersaingdengan fasilitas pelayanan kesehatan di luar negeri
4. Jumlah rumah sakit yang terakreditasi masih sangat sedikitsehingga diperlukan usaha bersama untuk mendukungpencapaian akreditasi RS di Indonesia
5. Pencapaian akreditasi RS memang memiliki banyak kendalanamun Pimpinan RS beserta seluruh pegawai harusmerencanakan dan melaksanakan berbagai upaya untukmengatasi hal tersebut dan meraih akreditasi.