Kebijakan Perkotaan Nasional Lampiran RPP Perkotaan Kementerian PPN/Bappenas September 2018 1
KerangkaPresentasi
2
Bab 01Pendahuluan
Misi 3Kota Hijau
dan Tangguh
ContohKerangkaPelaksana
an
Misi 2Kota Maju
dan Sejahtera Misi 4
PenataanKota dan Wilayah
Bab 02Visi dan Misi
PerkotaanNasional
Misi 1Kota Layak
Huni, Inklusifdan
Berbudaya
Contoh
Penerapan
Kota
Tematik
Outline
Lampiran
RPP
Perkotaan
Input
untuk
RPP
Outline Lampiran RPP Perkotaan
3
Pendahuluan
Visi dan Misi
Pembangunan
Perkotaan
Nasional
Kriteria dan
Standar
Pelayanan
Perkotaan
Kerangka
Pelaksanaan
Pembangunan
Perkotaan
Nasional
Indikator
Pembangunan
Perkotaan
Berkelanjutan
PendudukPerkotaan
5
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Kecil 4,480. 5,567. 6,402. 7,344. 9,466. 10,631
Sedang 200,60 225,79 301,35 301,35 310,77 346,25
Besar 269,80 310,11 430,91 430,91 478,71 544,85
Metropolitan 612,55 710,96 978,62 978,62 1,096, 1,250,
-
200,000.00
400,000.00
600,000.00
800,000.00
1,000,000.00
1,200,000.00
1,400,000.00
GD
P
• 2045: 67,1% penduduktinggal di perkotaan
• Tidak semua isu perkotaanbisa ditangani di kota/kab, bahkan propinsi
• Kebijakan PerkotaanNasional: • Kebijakan untuk permasalahan
perkotaan yang multidimensidan lintas batas administratif
• Mengambil manfaat sebesar-besarnya dari urbanisasi bagikesejahteraan masyarakat luas.
PDB
6
Sebelah kiri: urbanization rate, dalam persen; Sebelah kananPDB per kapita tahun 2011 PPP
Sumber: World Urbanization Prospects 2018, hasil kalkulasi staf WB
Share of urban
population
GDP per
capita
0
4,000
8,000
12,000
16,000
0
10
20
30
40
50
60
0
4,000
8,000
12,000
16,000
0
10
20
30
40
50
60
0
4,000
8,000
12,000
16,000
0
10
20
30
40
50
60
China Asia timur & Pasifik
(tidak termasuk negara
berpendapatan tinggi,
China and Indonesia)
Indonesia
1% peningkatanpendapatan pendudukperkotaan dapattumbuh sebesar 3%
China dan Asia Timurdan Pasifik .2.7%
Indonesia, hanya 1.4%
Dugaan penduduk nasional Kota Metro
8
Keterangan:
1. Kota Metropolitan merupakan kota berstatus kota otonom (single entity) dengan jumlah penduduk lebih dari >1 juta (pp 26/2008)
2. Indeks warna menunjukkan kedekatan wilayah (dalam 1 Kawasan): 2015 (9 Kawasan) dan 2045 (11 Kawasan)
20152045
18.896.47424.026.174
Kerangka Visi dan Misi Perkotaan Nasional: Mencapai Perkotaan Berkelanjutan
11
Regulasi: NSPK,
perencanaan terpadu
Kelembagaan: pengelola, penegakan
hukum
Pendanaan: perencanaan-penganggaran-
pembiayaan terintegrasi
Penerapan
pendekatan
cerdas
Kerangka Pelaksanaan
Sosial “Inklusif”
Ekonomi
“Sejahtera”Lingkungan
“Hijau”
KPN
global-
lokal
Dimensi
Spasial
Layanan Dasar
(Air Minum, Sanitasi, Energi, Transport, Perumahan)
Visi Perkotaan Nasional
12
InklusifKehidupan sosial yang
inklusif dan layak huni
SejahteraMemberikan peluang
bagi semua orang dan
menyejahterakan
KOTA BERKELANJUTAN 2045
Inklusif, Sejahtera, Hijau dan Tangguh
Hijau dan
TangguhBerketahanan dan
berwawasan lingkungan
Misi 1:Kota Layak Huni, Inklusif, dan Berbudaya
13
Layak huni dan inklusif
menyediakan akses layanan dasar bagi setiap
penduduk terhadap pelayanan dasar (a.l.
permukiman, transportasi, air minum, sanitasi)
Berbudaya
menjaga warisan alam dan budaya yang
dimilikinya serta memiliki budaya berkota
yang baik.
Misi 1: kebijakan dan indikator (1/2)
14
No Kebijakan Indikator
1Penyediaan kawasan
perkotaan layak
• Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau(11.1.1.(a))
• Terpenuhinya pelayanan air minum dan sanitasi di kawasan perkotaan• Jumlah kawasan megapolitan dan metropolitan yang telah memenuhi Standar Pelayanan
Perkotaan (11.1.1.(b))
2
Peningkatan akses
sistem transportasi
dan mobilitas
perkotaan
• Penyediaan sistem transportasi dan mobilitas di kawasan perkotaan
• Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kawasan megapolitan, metropolitan, dan
kota besar (11.2.1.(b))• Persentase pengguna moda transportasi umum di kawasan perkotaan (11.2.1.(a))
3
Penyediaan layanan
sosial dasar dengan
memperhatikan
kebutuhan khusus
kelompok penduduk
rentan
• Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya
(1.3.1.(c))• Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial) sebagai
persentase dari total belanja pemerintah (1.a.2)• Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
• Angka partisipasi pendidikan (4.2.2.(a), 4.1.1.(d), 4.3.1.(a), 4.3.1.(b))• Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan
non litigasi (16.3.1.(b))
Misi 1: kebijakan dan indikator (2/2)
15
No Kebijakan Indikator
4
Peningkatan lingkungan
perkotaan yang aman dan
tentram
• Proporsi perempuan yang mengalami pelecehan fisik atau seksual
(berdasarkan tempat kejadian) (11.7.2.(a))• Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat
tinggalnya (16.1.4)• Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir
(16.1.1.(a))
5Perlindungan dan pelestarian
warisan budaya dan alam
Proporsi anggaran nasional atau kota yang didedikasikan untuk pelestarian,
perlindugnan dan konservasi warisan budaya nasional, termasuk situs
warisan dunia
6Pengembangan budaya
berkotaPresentase penurunan pelanggaran hukum
Misi 2:Kota Maju dan Sejahtera
16
Maju
kota dengan perekonomian lokal berdaya
saing regional dan global serta produktif dan
kondusif bagi investasi.
Sejatera
memberikan peluang penghidupan yang
sama bagi masyarakat untuk menjadi
sejahtera, termasuk bagi pelaku sektor
informal.
Misi 2: kebijakan dan indikator
17
No Kebijakan Indikator
1
Peningkatan produktivitas ekonomi,
lapangan kerja layak, dan peluang
penghidupan di perkotaan
• Jumlah penduduk miskin dan rentan di kawasan
perkotaan (8.5.2)• Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis
kelamin dan kelompok umur
• Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat
pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun
(8.2.1)• Koefisien Gini
2Kondisi dan ruang kota yang kondusif
bagi tumbuhnya usaha dan investasi
• Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah) ke layanan keuangan
• Kemudahan perizinan dan investasi
• Penyediaan infrastruktur pendukung di kawasan
perkotaan
• Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed
broadband) di Perkotaan (17.6.2.(b))
3 Pemberdayaan sektor ekonomi informal• Persentase tenaga kerja sektor formal
• Persentase tenaga kerja sektor informal
Misi 3:Kota Hijau dan Tangguh
18
Hijau
kota yang memanfaatkan sumber daya air,
pangan, energi, dan ruang secara
berkelanjutan dengan meminimalisasi dampak
negatif pada lingkungan perkotaan
Tangguh
kota yang mampu beradaptasi dan
memitigasi risiko bencana dan perubahan
iklim, termasuk dengan meningkatkan
kapasitas kesiapsiagaan masyarakat
Misi 3: kebijakan dan indikator
19
No Kebijakan Indikator
1
Penyediaan dan pemanfaatan
energi terbarukan dan
berkelanjutan
Bauran energi terbarukan (7.2.1)
2Penyediaan ruang publik dan
ruang terbuka hijau (RTH)
Proporsi area kota sebagai ruang terbuka untuk umum (berdasarkan
pengguna sesuai kelompok usia, jenis kelamin dan kelompok
masyarakat berkebutuhan khusus)
3
Pemanfaatan SDA berkelanjutan
dan pengendalian pencemaran
lingkungan perkotaan
• Presentase perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca (9.4.1.(a))• Persentase limbah padat perkotaan yang dikumpulkan dan ditangani
secara baik dibandingkan dengan jumlah total limbah padat yang
dihasilkan kota• Persentase sampah dan limbah perkotaan yang tertangani
(11.6.1.(a))
4
Peningkatan ketangguhan kota
terhadap perubahan iklim dan
risiko bencana
• Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per
100.000 orang (11.5.1)• Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana• Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi
pengurangan risiko bencana (11.b.1)
Misi 4:Sistem Perkotaan Nasional yang Menyejahterakan, Seimbang, dan Berkeadilan
20
Menyejahterakan
pembangunan kota yang dapat
memanfaatkan potensi ekonomi dari
urbanisasi
Seimbang
pembangunan sistem perkotaan yang lebih
berimbang dalam konteks kewilayahan di
Indonesia.
Berkeadilan
Sistem Perkotaan Nasional yang mampu
mengatasi ketimpangan pembangunan di
Indonesia
Misi 4: kebijakan dan indikator
21
No Kebijakan Indikator
1Pengembangan pusat-pusat perkotaan
yang berdaya saing global
• Jumlah kota/metropolitan yang berdaya saing global yang
dikembangkan
• Jumlah kawasan perkotaan berdaya saing global yang
dikembangkan
2Pengembangan metropolitan baru
untuk pemerataan pembangunan
• Jumlah metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat
Kegiatan Nasional (11.3.1.(b))
• Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai
pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat
pertumbuhan utama (11.3.1.(a))
3Pengembangan keterkaitan desa-kota
yang tidak eksploitatif
• Jumlah lahan pangan produktif yang dikonservasi
• Tingkat kepadatan penduduk kota
4
Penerapan batas pertumbuhan
perkotaan (urban growth boundary)
secara tegas
• Luas kawasan perkotaan yang ditetapkan
• Luas kawasan non-perkotaan yang ditetapkan
Contoh sasaran… (1/4)
24
Transportasi massal berbasis rel antarkota dan dalam kota
Penggunaan energi terbarukan untuk kebutuhan transportasi,
industri dan permukiman
Perumahan dalam bentuk rumah susun
Jaringan pipa terpadu (gas, air minum, sanitasi, listrik)
Layanan terpadu air minum (SPAM perpipaan std air minum), air
limbah (SPALD-T skala kota/regional dan IPLT) dan sampah (TPA
Regional)
Pemisahan regulator dan operator layanan sanitasi
KOTA MEGAPOLITAN
KOTA METROPOLITAN
PKNPERKOTAAN
Contoh sasaran… (2/4)
25
KOTA BESAR
• Transportasi Massal
• Penggunaan energi terbarukan
• SPAM Perpipaan
• SPALD-T skala kota dan IPLT
• TPS dan TPA Kota
• Pemisahan regulator dan operator
layanan sanitasi
• Transportasi massal berbasis jalan dengan BRT
ukuran besar
• Penggunaan energi terbarukan untuk kebutuhan
transportasi, industri dan permukiman
• Perumahan dalam bentuk rumah susun
• Layanan terpadu air minum (SPAM perpipaan
std air minum), air limbah (SPALD-T skala kota)
dan sampah (TPA dan TPS kota)
• Pemisahan regulator dan operator layanan
sanitasi
KOTA SEDANG
KOTA KECIL• TIDAK ADA KOTA KECIL YANG
MENJADI PKN
PKN
• Transportasi yang sesuai dengan
karakteristik wilayah
• Layanan listrik ke setiap RT
• SPAM Perpipaan
• Perubahan perilaku masyarakat
untuk mengakses air minum
perpipaan
PKWPERKOTAAN
Contoh sasaran… (3/4)
26
TIDAK ADA MEGAPOLITAN DAN
METROPOLITAN YANG TERMASUK
DALAM PKL
KOTA BESAR
KOTA MEGAPOLITAN
KOTA METROPOLITAN
TIDAK ADA KOTA BESAR YANG
TERMASUK DALAM PKL
PKL
• SPAM Perpipaan
• SPALD-T dan IPLT
• TPA Kota
PKSN
• Bundled Service air minum, air
limbah dan persampahan
• SPAM perpipaan dengan
standar air siap minum
• Sistem pengelolaan air limbah
domestik terpusat skala
kota/regional dan IPLT
• TPA Kota/Regional
PERKOTAAN
Contoh sasaran… (4/4)
27
Transportasi yang sesuai dengan
karakteristik wilayah
Layanan listrik ke setiap rumah
tangga
Layanan terpadu air minum (SPAM
perpipaan), air limbah (SPALD-T)
dan sampah (TPA Kota)
KOTA SEDANG
KOTA KECIL
PKL
• Transportasi yang sesuai dengan karakteristik
wilayah
• Layanan listrik ke setiap RT
• Perumahan: Rumah tapak dan rumah susun
• SPAM Perpipaan
• SPALD-S (termasuk IPLT)
• TPS dan TPA Kota
• Perubahan perilaku masyarakat untuk
mengakses air minum perpipaan
• TIDAK ADA KOTA KECIL YANG
MENJADI PKSN
PKSNPERKOTAAN
Contoh kerangka pelaksanaan…
28
Misi Kebijakan Strategi IndikatorKerangka
Regulasi
Kerangka
Kelembagaan
Kerangka
Pendanaan
Misi 3.
Perwujudan kota
hijau dan
tangguh
Pemanfaatan
SDA
berkelanjutan
dan
pengendalian
pencemaran
lingkungan
perkotaan
Mendorong
pengurangan
emisi karbon
dan gas rumah
kaca lainnya
Presentase
perubahan Emisi
CO2/Emisi Gas
Rumah Kaca
Regulasi yang
telah ada ?
regulasi apa
yang harus
disusun atau
bahkan harus
dihapus?
lLmbaga apa
yang diperlukan?
Mekanisme apa
yang
dibutuhkan?
Insentif untuk
daerah yang
melakukan
apa? Disisentif
untuk daerah
yang tidak
melakukan
apa?
Contohpenerapan:Kota Tematik
29
Sosial
“Inklusif”
Ekonomi
“Kompetitif”
Lingkungan
“Hijau”
Kota
Berkelanjutan
Smart Mobility• E-Hailing• Bike/Car Sharing
Smart Safety, Security, and Resilience• Smart Surveillance • Crowd Analytics and Management• Disaster Early Warning Systems• Emergency Response Optimization
Smart Civic Engagement• Digital/Biometric Identity Platform• Digital Citizen Services (E-Government)• Civic Engagement Applications• Civic Tech
Smart Energy• Peer-to-Peer Solar Energy Trading Platform• Pay-As-You-Go Pricing Model
Smart Environment (Water and SWM) • Open Database for Decision Making
Smart Economy • Smart Healthcare • Smart Education & Training
Smart Mobility• Digital Public Transit Payment
Smart Civic Engagement• Digital/Biometric Identity Platform• Digital Citizen Services (E-Government)
Smart Urban Planning and Development• Spatial Data Infrastructure & Digital Land
Use• Zoning Governance Enforcement• Smart Buildings• Blockchain for Land Registries
Smart Economy• Mobile Payments• Smart Business Services• Smart Healthcare• Smart Education and Training
Smart Mobility• Traffic Management Optimization• Congestion Pricing• Smart Parking Applications
Smart Energy• Dynamic Energy Pricing• District Cooling/Heating
Smart Environment (Water and SWM)• Water Leakage Detection and Control• Water Quality Monitoring• Open Database for Decision Making• Smart Waste Collection and Monitoring
Smart Urban Planning and Development• Smart Buildings
Kohesif
Akses universal
Partisipatif
Kesejahteraan
Inovatif
Kreatif
Ramah
Lingkungan
Tangguh
Perlindungan ekologi
& hayati
30
Contoh Penerapan Solusi Kota CerdasISU SOLUSI KONVENSIONAL SOLUSI KOTA CERDAS
• Peningkatan
keamanan dari
tindakan
kriminalitas
• Penambahan petugas
keamanan
• Pemasangan cctv dan alarm (smart surveilance
)
• Peningkatan
pelayanan
kesehatan bagi
masyarakat
• Membangun sebanyak mungkin
rumah sakit baru
• Menyiapkan dokter dan tenaga
medis lainnya
• Pemanfaatan TIK sehingga Puskesmas dapat
terhubung ke Dokter Ahli di RS
• Memanfaatkan e-KTP dan standar rekam medis
yang memungkinkan pelayanan terintegrasi
antara Puskesmas, laboratorium, dan RS
• Integrasi e-KTP, status sosial, BPJS untuk
pembayaran di Puskesmas, RS (pemerintah
maupun swasta), laboratorium, serta apotik
• Analisis potensi wabah serta analisis hubungan
lingkungan dan wabah dengan menggunakan
database integrasi e-KTP(asumsi alamat selalu
uptodate).
• Peningkatan
penggunaan
transportasi
massal
• Menerapkan peraturan ganjil
genap
• Meningkatkan pajak kendaraan
bermotor
• Menerapkan sistem electronic road pricing
(ERP)
• Melengkapi setiap armada dan halte
menggunakan GPS, untuk memantau waktu
tempuh dan waktu tunggu
Penerapan kota tematik
31
• Selain kota cerdas, akan ada berbagai tema pembangunan lainnya yang dapat dipilih oleh kota-kota di Indonesia, seperti kota tangguh, kota layak anak, kota pendidikan, dan lain sebagainya.
• Dalam Kebijakan Perkotaan Nasional, penerapan tema pembangunan bagi kota-kota tersebut dapat digunakan oleh pemerintah daerah.
• Akan tetapi, meskipun kota telah memilih satu tema tertentu, terdapat prinsip-prinsip dasar pembangunan perkotaan berkelanjutan yang tetap harus dijalankan, seperti inklusivitas, sejahtera, serta ramah lingkungan.
33
Program-program Sektoral di Nasional
Rumah
terjangkau
Energi Air bersih Pengelolaan
limbah
Sanitasi Sistem
Transportasi
Perkotaan
Drainase,
resiko banjir
dan bencana
KPN (visi dan program) dan PP Perkotaan (tata cara penyelenggaraan)
Dukungan teknis Perencanaan Kota dan Investasi Modal untuk berbagai sektor di perkotaan
Fasilitas Pembiayaan
Sumber: World Bank, 2018
Kerangka Berpikir NUDP
34
Peningkatan kualitas
dan integrase
Rencana Tata Ruang
dan Rencana
Pembangunan
Peningkatan
kapasitas Pemkot
dalam pengelolaan
keuangan
Penetapan prioritas
program dan
proyek
pembangunan
berdasarkan
kriteria yang telah
ditetapkan
Internalisasi
pendekatan SAF ke
dalam RDTR
Internalisasi
pendekatan SDF ke
dalam RTRW
Peningkatan
dukungan
kelembagaan,
kebijakan dan
peraturan
Kota memiliki
perencanaan
kota yang
terintegrasi
dan mampu
mengidentifik
asi prioritas
program
pembanguna
n dan
mengarahkan
investasi
dengan lebih
baik
Peningkatan
sistem,
kualitas data
dan informasi
Penetapan
prioritas
kawasan/koridor
pembangunan
berdasarkan
rencana tata ruang
yang terintegrasi
Input Output OutcomeIntervensi
Penerapan metode
Capital Investment
Planning untuk
prioritisasi program
di dalam RPJMD
Studi-studi
analitik
Internalisasi hasil
prioritisasi ke dalam
RPJMD
Konsep perencanaan kota terintegrasi
35
Rencana
Permukiman
Visi dan Misi Kepala
Daerah
Masterplan
Smart City
APBN/D, KPBU, PINA,
SWASTA
Rencana Transportasi
Strategi Ekonomi
Kebijakan
Lingkungan Terpadu
Rencana
Pengelolaan Aset
RENCANA
TATA RUANG
Strategi
Pengembangan dan
Pertumbuhan Kota
Rencana
Pengembangan
Spasial Nasional
Kerangka
Pengembangan
Ruang Provinsi
REN
CA
NA
SEK
TOR
AL
CIP
Data dan
Informasi
Database
Database
RPJMN
RPJMD
Masukan outline RPP Perkotaan
36
1. Ketentuan Umum
2. Visi, misi pembangunanperkotaan nasional
3. Perencanaan
4. Pelaksanaan
• Kelembagaan
• Pendanaan
• Bimbingan teknis
3. Pemantauan
4. Evaluasi
5. Pengendalian
6. Kaidah pelaksanaan
1. Ketentuan umum
2. Bentuk perkotaan
3. Standar pelayanan perkotaan
4. Penyelenggaraan pengelolaan
perkotaan
• Umum
• Perencanaan
• Pelaksanaan
• Pengendalian
• Koordinasi
• Pendanaan
5. Pembinaan dan pengawasan
6. Ketentuan Peralihan
7. Ketentuan Umum
Rekomendasi BappenasDraft RPP Versi 24 Agustus 2018
Masukan RPP Perkotaan (1/2)
37
RP2P
• RP2P tidak ditetapkan di dalam dokumen sendiri tapi menjadidokumen yang terintegrasi di dalam RPJMD, serta menggunakandesain NUDP sebagai dasar
• RP2P disarankan menjadi proses prioritisasi dan identifikasi sumberpendanaan menggunakan proses capital investment planning
• Output akhirnya adalah RPJMD Buku III yang dihasilkan daripenyisiran kegiatan di dalam RDTR yang akan dilaksanakan dalamlima tahun dan telah jelas prioritas serta sumber pendanaannya
Masukan RPP Perkotaan (2/2)
38
Monitoring dan Evaluasi
• Lembaga yang bertanggung jawab untuk perencanaan pemantauan dan evaluasiharus didetailkan
• Menunjuk langsung Bappeda atau badan lain dengan fungsi yang sama.
• Menteri PPN/Kepala Bappenas harus terlibat aktif sebagai pembina untukperencanaan, pemantauan dan evaluasi.
Pembiayaan
• Pembiayaan pembangunan perlu lebih detail, termasuk inventarisasi skema yang akan ditetapkan untuk setiap sektor secara tersendiri
• Salah satu contoh adalah skema yang telah dikembangkan oleh DirektoratTransportasi.