KEBIJAKAN PERENCANAAN NASIONAL DALAM BIDANG PERUBAHAN IKLIM SERTA LANGKAH MITIGASI DAN ADAPTASI 1 Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Disampaikan pada Rakornas Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Jakarta, 24 April 2013
29
Embed
KEBIJAKAN PERENCANAAN NASIONAL DALAM · PDF fileGorontalo, Jabar, Sultra, Maluku, Sulbar, Bangka ... pelabuhan •Pembangunan radar cuaca dan tower di 3 lokasi •Pembangunan AWOS
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEBIJAKAN PERENCANAAN NASIONAL DALAM BIDANG PERUBAHAN IKLIM SERTA
LANGKAH MITIGASI DAN ADAPTASI
1
Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Disampaikan pada Rakornas Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Jakarta, 24 April 2013
Outline
I. PENDAHULUAN
II. KEBIJAKAN PERUBAHAN IKLIM DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
III.PERAN BMKG DALAM PERUBAHAN IKLIM
2
I. PENDAHULUAN
3
Perubahan Iklim
4
1. Indonesia dan masyarakatnya terkena dampak. 2. Indonesia dan masyarakatnya berperan besar dalam
melakukan: a. Mitigasi – pencegahan; dan sekaligus b. Adaptasi – penyesuaian atas perubahan iklim.
3. Indonesia: a. Menyadari dan bertanggungjawab untuk membantu
masyarakatnya merespon terhadap perubahan iklim serta
b. Berkomitmen terhadap partisipasi masyarakat global untuk respon terhadap perubahan iklim.
II. KEBIJAKAN PERUBAHAN IKLIM DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
5
6
2.1. Perubahan Iklim dalam Rencana Pembangunan Nasional
1. Di dalam UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, Indonesia memiliki visi “Mewujudkan Indonesia Asri dan Lestari”.
2. Tantangan besar dalam mewujudkan hal itu adalah: adanya perubahan iklim dan pemanasan global.
UU 17/2007-RPJPN 2005-2025 VISI- 8 MISI PEMBANGUNAN NASIONAL
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu
5. Mewujudkan permerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
3. Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN
1. Peningkatan akses pendidikan dasar dari keluarga miskin
2. Penuntasan rehabilitasi ruang kelas (RK) rusak
3. Pelaksanaan kurikulum baru pendidikan 2013/2014
4. Pelaksanaan pendidikan menengah universal
PRIORITAS 3 : KESEHATAN 1. Penurunan dan pencegahan penyakit (HIV AIDS dan Malaria)
2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang merata
PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGAN
1. Kesejahteraan petani/nelayan
2. Peningkatan produksi perikanan
PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR
1. Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan
2. Penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antarwilayah
3. Penyediaan infrastrukaur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi
PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA
1. Sistem logistik nasional
2. Pengembangan Fasilitas Pendukung KEK yang telah ditetapkan dan Penetapan KEK Baru
28 isu strategis (dari 43 isu strategis) :
25
PRIORITAS ISU STRATEGIS
PRIORITAS 8 : ENERGI
1. Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi
2. Peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Peningkatan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi
PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA
1. Pengendalian perubahan iklim
2. Peningkatan kualitas lingkungan
PRIORITAS 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR DAN PASCA KONFLIK
1. Pembangunan Daerah Tertinggal
2. Penguatan Diplomasi dan Pembangunan Infrastruktur, hankam, serta fasilitas Custom, Immigration, Quarantine, Security (CIQS) kawasan perbatasan
PRIORITAS LAINNYA BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
1. Pembinaan pemasyarakatan
PRIORITAS LAINNYA BIDANG PEREKONOMIAN
1. Akselerasi Industrialisasi Dengan Sasaran Pertumbuhan Industri Non-Migas
2. Peningkatan Pemahaman dan Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015
PRIORITAS LAINNYA BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
1. Peningkatan Kerukunan Beragama
2. Peningkatan Budaya dan Prestasi Olahraga di Tingkat Regional dan Internasional 26
Lanjutan...
27
ISU STRATEGIS: PENGUATAN SISTEM TEWS, CEWS, DAN MEWS
NO KEGIATAN/KELUARAN 2013 2014 KETERANGAN
KELUARAN KELUARAN
PENGUATAN SISTEM INFORMASI GEMPA BUMI DAN TSUNAMI MELALUI TSUNAMI EARLY WARNING SYSTEM (TEWS)
1 Percepatan waktu untuk penentuan parameter gempa bumi
4 Menit 4 Menit • pemasangan radar di daerah rawan tsunami, penambahan tide guage dan pemasangan CCTV
• Instalasi jaringan seismic broadband di 10 lokasi • Instalasi jaringan Accelerograph di 5 lokasi • Pembangunan Seismic Borehole di 2 lokasi • Pengembangan Tsunami Modelling Online di 1 lokasi • Penguatan jaringan sirine untuk perintah evakuasi
2 Percepatan waktu yang diperlukan untuk menyiapkan peringatan dini tsunami
5 Menit 5 Menit
PENGUATAN SISTEM INFORMASI KLIMATOLOGI MELALUI CLIMATE EARLY WARNING SYSTEM (CEWS)
1 Jumlah Provinsi yang mendapatkan rehabilitasi/Penggantian Peralatan Pengamatan Iklim
33 Provinsi 33 Provinsi Dukungan terhadap Inpres 5 Tahun 2011: • Pembangunan Stasiun Kerjasama Agroklimat Plus di 45
lokasi; • Pembangunan Stasiun Klimatologi Yogyakarta;
Pembangunan GAW Sorong di 2 lokasi; • Instalasi Automatic Agroclimate Weather Station (AAWS)
di 81 lokasi; • Instalasi Automatic Rain Gauge (ARG) di 30 lokasi;
Sekolah Lapang Iklim (SLI) di 22 lokasi; • Penakar Hujan OBS di 500 lokasi
2 Penyediaan ragam peta tematik iklim
6 peta 5 peta
3 Prosentase kemajuan pembangunan sistem informasi peringatan dini iklim ekstrim
90% 100%
28
Lanjutan...
NO KEGIATAN/KELUARAN 2013 2014 KETERANGAN
KELUARAN KELUARAN
PENGUATAN SISTEM INFORMASI KLIMATOLOGI MELALUI METEOROLOGICAL EARLY WARNING SYSTEM (MEWS)
1 Penyampaian informasi prakiraan cuaca skala kabupaten setiap hari melalui media elektronik dan cetak
30 Provinsi 33 Provinsi Penguatan dukungan terhadap Inpres No. 4 Tahun 2012, diperlukan: • Pembangunan dan pengoperasian sistem
diseminasi informasi outdoor di lokasi rawan bencana
• Penguatan display informasi cuaca dan pelabuhan
• Pembangunan radar cuaca dan tower di 3 lokasi
• Pembangunan AWOS (Automatic Weather Observation System) di 6 lokasi dan AWOS untuk small airport di 2 lokasi
2 Penyampaian pelayanan peringatan dini cuaca ekstrim skala kabupaten