KEBIJAKAN PERENCANAAN DIKLAT APARATUR

Awang ANWARUDDIN

Lembaga Administrasi Negara

HP−O81585621691

[email protected]; [email protected]

mailto:[email protected]


Assalamu’alaikum wwDibarengi rasa syukur kepada Alloh swt dan disertai niat tulus untuk

berbagi ilmu dan berpartisipasi aktif dalam mewujudkan masyarakat

berbasis pengetahuan di Indonesia, kami sajikan slide tentang

“Kebijakan Perencanaan Diklat Aparatur.” Materi pada slide ini

merupakan salah satu substansi yang harus dikuasai oleh para

pengelola Diklat di Indonesia, dan disajikan melalui Diklat Analisis

Kebutuhan Diklat.Kami berharap, materi pada slide ini akan semakin memperluas wawasan dan

pengetahuan para pembaca. Selanjutnya kami persilakan pembaca untuk

mengunduh dan mememanfaatkan materi dalam slide ini sebagai referensi dalam

karya tulis atau sebagai bahan ajar pada Diklat, Seminar, Workshop, Bimtek atau

kegiatan lainnya. Komunikasi interaktif melalui e-Mail sangat kami harapkan untuk

kelengkapan materi dalam slide ini. Terima kasih.

Jakarta, 30 November 2013

Awang ANWARUDDIN

eMail [email protected]; [email protected]



Pokok Bahasan•Kebijakan Diklat

Aparatur

•Diklat Berbasis Kompetensi

•Kebijakan Perencanaan Diklat

•Instansi Pengendali Diklat.

01 Desember 2013 Perencanaan Diklat - Awang Anwaruddin 3

1. Urusan otonomi yang merupakan dasar kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;

2. Kelembagaan yang merupakan pewadahan dari otonomi yang diserahkan kepada daerah;

3. Personil yang mempunyai tugas untuk menjalankan urusan otonomi yang menjadi isi rumah tangga daerah yang bersangkutan;

4. Sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah;

5. Unsur perwakilan yang merupakan perwujudan dari wakil-wakil rakyat yang telah mendapatkan legitimasi untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah;

6. manajemen pelayanan umum (public services) agar dapat berjalan secara efisien, efektif, ekonomis dan akuntabel.



PE

RU

BA

HA

N M

IND

SE

T D

AN

CU

LTU

RE

SE

T

BIROKRASI

YANG BERSIH,

DAN BEBAS KKN

PENINGKATAN

KAPASITAS DAN

AKUNTABILITAS

KINERJA

BIROKRASI

PENINGKATAN

KUALITAS

PELAYANAN

SDM APARATUR

KELEMBAGAAN

KETATALAKSANAAN

KE

RA

NG

KA

KE

BIJ

AK

AN

NA

SIO

NA

L

RE

FO

RM

AS

I B

IRO

KR

AS

I

MONITORING DAN EVALUASI

MANAJEMEN PERUBAHAN

PENGELOLAAN PENGETAHUAN REFORMASI BIROKRASI

TRUST

PE

RU

BA

HA

N

MIN

DS

ET

DA

N

CU

LTU

RE

SE

T

BIROKRASI YANG BERSIH,DAN BEBAS

KKN

PENINGKATAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN


Proaktif

Berbasis Pengetahuan Nilai

Tambah

Keunggulan Kompetitif

Adaptif

Fleksibel

Dinamis

Terbuka Jejaring kerja

Outsourcing

Profesional

Kreatif

Inovatif

Sejahtera


a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap perilaku untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan Instansi.

b. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

c. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.

d. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pengembangan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik(Good Governance).



DIKLAT APARATUR

Diklat Pra-Jabatan

Diklat Pra-Jab Golongan I

Diklat Pra-Jab Golongan II

Diklat Pra-Jab Golongan III

Diklat Kepemimpinan

Diklatpim Tingkat IV

Diklatpim Tingkat III

Diklatpim Tingkat II

Diklatpim Tingkat I

Diklat Teknis dan Fungsional

a. Memiliki potensi untuk dikembangkan.

b. Memiliki motivasi yang tinggi untuk pengembangan diri.

c. Mampu menjaga reputasi dan kredibilitas sebagai PNS.

d. Memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap tugas dan organisasi.

e. Berprestasi baik dalam melaksanakan tugas.

f. Sehat jasmani dan rohani.

Seleksi peserta diklat dilakukan oleh Badan Pertimbangan Jabatan

dan Kepangkatan (Baperjakat) bersama Tim Seleksi Peserta Diklat

Instansi (TSPDI) dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.


Kurikulum diklat PNS disusun berdasarkan kebutuhan

kompetensi untuk suatu jabatan PNS.

Setiap jenis dan jenjang diklat mempunyai Tujuan

Kurikuler Umum (TKU) dan Tujuan Kurikuler Khusus (TKK)

yang mengacu pada kompetensi jabatan.

Kurikulum diklat memuat struktur kurikulum, mata-mata

diklat dan ringkasan materi dari setiap mata diklat yang

terdiri dari Deskripsi singkat,Tujuan Instruksional Umum

(TIU), Tujuan Instruksional Khusus (TIK), pokok bahasan,

waktu (sesi dan jam pelajaran) dan metoda.


Diklat Bersistem - Awang Anwaruddin 1201 Desember 2013

Metode diklat menggunakan Pendekatan pembelajaran bagi

orang dewasa (Andragogi) serta disesuaikan dengan

perkembangan ilmu dan teknologi;

menggambarkan kebutuhan praktis dan pengembangan diri

peserta, interaktif antara peserta dengan Widyaiswara dan antar

peserta serta suasana belajar orang dewasa yang menyenangkan,

dinamis dan fleksibel.

metode diklat diterapkan dalam bentuk ceramah, diskusi,

praktek atau latihan, studi banding, studi kasus, simulasi,

bermain peran, belajar dengan menggunakan media, yang dapat

mengefektifkan penggunaan metode-metode tersebut.



Diklat Bersistem - Awang Anwaruddin 1501 Desember 2013

1. Penentuan Target perserta Diklat

2. Pengembangan panduan Diklat,

3. Persiapan modul Diklat

4. Persiapan perangkat Evaluasi Diklat.

5. Penugasan Penyelenggara Diklat

6. Penetapan Widyaiswara

7. Persiapan Sarana dan Prasarana Diklat

8. Mekanisme penyediaan dana

Akreditasi dan sertifikasi lembaga diklat

merupakan penilaian dan pengakuan formal

mengenai kelayakan suatu lembaga diklat untuk

melaksanakan kegiatan diklat tertentu.

Dalam melakukan penilaian kelayakan lembaga

diklat sebagai mana dimaksud meliputi unsur

kelembagaan diklat, program diklat,

widyaiswara, dan sumber daya manusia

penyelenggara diklat.


pegawai yang bertaqwa kepada Tuhan

YME, berbudi luhur, disiplin, berdedikasi,

produktif dan siap memberikan pelayanan

terbaik kepada masyarakat

PROGRAM DIKLAT (30%)

FASILITAS DIKLAT (25%)

TENAGA KEDIKLATAN

(45%)

Pengelola Diklat

Widyaiswara Kurikulum

BahanDiklat

Metode Diklat

Waktu Pelaksanaan

Peserta Diklat

Panduan Diklat

Sarana Diklat

Prasarana Diklat


a. Jenis ,jenjang dan program diklat aparatur;

b. Kepesertaan dalam suatu program diklat;

c. Kalender penyelenggaraan program diklat;

d. Widyaiswara;

e. Sumber daya manusia penyelenggara diklat;

f. Sarana dan prasarana diklat;

g. Bahan dan modul-modul diklat;

h. Lembaga diklat yang terakreditasi;

i. Alumni diklat.


CEPAT

TEPAT

AKURAT



Peserta

Widyaiswara

Biaya Diklat

Sarana Paranaras

Penyelenggara Diklat

Materi Diklat

Metodologi Diklat

Jangka Waktu Diklat

Kompetensi merupakan profil kemampuan yang didasarkan

kepada suatu analisis jabatan yang harus dikuasai

seseorang agar mampu melaksanakan tugasnya secara

efektif dan efisien.

Kompetensi merupakan ketrampilan kerja dalam bentuk

pengetahuan, sikap dan perilaku demi mencapai kinerja

yang efektif dan profesional.

Kompetensi jabatan PNS merupakan kemampuan dan

karakteristik yang berupa pengetahuan, keterampilan kerja,

sikap dan perilaku yang diperlukan PNS dalam pelaksanaan

tugas jabatannya.



Kreatif

Inovatif

Intuitif

Visioner

Imajiner

Risk-takerRealistis

Logis

Analitis

Cekatan

Cermat

Cerdas

Memimpin dengan Otak - Awang Anwaruddin 10Juli 201301 Desember 2013 Perencanaan Diklat - Awang Anwaruddin 23

Dominasi Otak Tengah

Genius

Dominasi

Otak Kanan

Emotional

Quotient (EQ)

Kompetensi Kepemimpinan Leadership Quotient (LQ)

Dominasi

Otak Kiri

Intelligence

quotient (IQ)

Memimpin dengan Otak - Awang Anwaruddin 11Juli 201301 Desember 2013 Perencanaan Diklat - Awang Anwaruddin 24

Perencanaan Makro

• Penentuan jenis Diklat jangka panjang.

Perencanaan Mikro

• Perencanaan Jangka Pendek

•Agenda Diklat,

•Jenis dan jenjang Diklat,

•Tujuan Kurikuler Umum,

•Tujuan Kurikuler Khusus,

•Kurikulum Diklat,

•Peserta Diklat,

•Metode Diklat,

•Penyiapan Agenda Pembelajaran,

•Penyiapan Sarana dan Prasarana Diklat,

•Penetapan Pengelola Diklat,

•Pembiayaan

•Evaluasi dan Pelaporan. 01 Desember 2013 Perencanaan Diklat - Awang Anwaruddin 25

01 Desember 2013 Perencanaan Diklat - Awang Anwaruddin I26TANS

INS

TAN

SI

PE

MB

INA

DA

N

PE

NG

EN

DA

LI D

IKLA

TPembina Diklat Aparatur

Lembaga Administrasi Negara

Pengendali Diklat Aparatur

Badan Kepegawaian Negara

Bertanggungjawab atas pengaturan, koordinasi dan

penyelenggaraan diklat agar penyelenggaraan diklat

dan capaian kinerja diklat sesuai dengan standar

kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan.

Menjamin keserasian progam diklat dengan standard

kompetensi jabatan serta pengendalian pemanfaatan

lulusan diklat.

Tentang PenulisAwang Anwaruddin saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Litbang

Sistim Informasi dan Otomasi Administrasi Negara (SIOAN),Lembaga Administrasi Negara (LAN), Republik Indonesia. Di

samping sebagai pejabat struktural, Awang juga aktif sebagai

Widyaiswara pada berbagai program Diklat Struktural danFungsional dan memberikan konsultasi pada berbagai institusi.

Di sela-sela kegiatannya sebagai pejabat publik, Awang aktif sebagai penulis

berbagai artikel dan materi bidang Administrasi Publik pada berbagai jurnal ilmiahdan internet, dan menjadi pembicara pada beberapa seminar nasional dan

internasional. Beberapa di antaranya adalah ‘the Launching NAPSIPAG Conference

in Kuala Lumpur, Malaysia (2004), the 2th NAPSIPAG Conference in Beijing, China(2005), the 3rd NAPSIPAG Conference Sidney, Australia (2006), the IIAS/IISA

International Congress, 2010, Bali (2010), the 7th NAPSIPAG Conference in

Kerala, India (2010), dan the A4FPM International Conference di Surabaya (2012).

Selain dimuat di berbagai jurnal ilmiah, artikel Awang pernah diterbitkan oleh Intan-

ADB (Kuala Lumpur, 2005) and Springer India (New Delhi, 2013).

KEBIJAKAN PERENCANAAN DIKLAT APARATUR

Education