KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN UNTUK · PDF file•kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat slide 36 •kementerian perhubungan ... (dak) infrastruktur ... tahun 2015 dan 2016:

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RKP 2017

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Bappenas

DAFTAR ISI (1/2)

PENDAHULUAN

• PENEGASAN PARADIGMA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SLIDE 4

• PERMASALAHAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN SLIDE 5

• PEMBELAJARAN DARI PENYELESAIAN MASALAH WADUK JATIGEDE SLIDE 6

• ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017 (HASIL SIDANG KABINET 10 FEBRUARI 2016) SLIDE 7

PENDEKATAN PEMBANGUNAN : HOLISTIK, TEMATIK, TERINTEGRASI

• FOKUS PELAKSANAAN RPJMN 2015 – 2019 MELALUI RKP DAN APBN SLIDE 9

• PENDEKATAN PEMBANGUNAN : HOLISTIK, TEMATIK DAN TERINTEGRASI SLIDE 10-11

• PENDEKATAN HOLISTIK, TEMATIK, TERINTEGRASI : BAPPENAS SEBAGAI SISTEM INTEGRATOR SLIDE 12

• ILUSTRASI RENCANA TERINTEGRASI KEDAULATAN PANGAN : BAPPENAS SEBAGAI SISTEM INTEGRATOR SLIDE 13

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DENGAN PENDEKATAN BERBASIS MONEY FOLLOW PROGRAM DALAM RKP 2017

• PERENCANAAN BERPEDOMAN PADA VISI DAN MISI RPJMN 2015-2019 SLIDE 15

• VISI-MISI PEMBANGUNAN 2015-2019 DIJABARKAN MELALUI STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL SLIDE 16

CONTOH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DIMENSI SEKTOR UNGGULAN PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN PANGAN

• PENENTUAN SASARAN PEMBANGUNAN DAN ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN PANGAN TAHUN 2017 SLIDE 18

• PENDEKATAN HOLISTIK, TEMATIK, TERINTEGRASI PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN PANGAN SLIDE 19

• PENDEKATAN HOLISTIK, TEMATIK, TERINTEGRASI KEGIATAN UTAMA PENINGKATAN PRODUKSI PADI SLIDE 20

• PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN Ilustrasi Integrasi Peningkatan Produksi Padi Provinsi Aceh SLIDE 21

• PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN Ilustrasi Rencana Pembangunan Bendungan Tahun 2017 SLIDE 22

Slide - 2

DAFTAR ISI (2/2)

RENCANA IMPLEMENTASI PENENTUAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN SEBAGAI DASAR KEBIJAKAN PENGALOKASIAN ANGGARAN “Money Follow Program”

• KESIAPAN BAPPENAS SEBAGAI SISTEM INTEGRATOR PEMBANGUNAN SLIDE 25

• PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI UNTUK MENDUKUNG BAPPENAS SEBAGAI SISTEM INTEGRATOR PEMBANGUNAN SLIDE 26-28

• CONTOH PEMETAAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN PANGAN MELALUI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI SLIDE 29-33

ILUSTRASI PENUGASAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2017

• KEMENTERIAN PERTANIAN SLIDE 35 • KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SLIDE 36 • KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SLIDE 37-38

KESIMPULAN

• KESIMPULAN SLIDE 40

Slide - 3

PENDAHULUAN

Slide - 4

Slide - 5

Amanat konstitusi menegaskan bahwa Anggaran Negara dan daerah adalah Instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan tujuan daerah.

Politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh Tujuan atau manfaat yang akan dicapai (policy driven), dan tidak seharusnya dikendalikan oleh ketersediaan anggaran (budget driven) atau karena fungsi organisasi (Tupoksi).

Teknis perencanaan dan anggaran adalah memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya (pemerintah, perbankan dan swasta); dan meningkatkan EFFEKTIFITAS, EFISIENSI dan KEADILAN.

Proses perencanaan dan penganggaran adalah Optimalisasi Sumberdaya dan Peningkatan Kualitas Belanja (pemerintah, perbankan dan swasta) untuk mencapai tujuan pembangunan.

PENEGASAN PARADIGMA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Slide - 6

Penganggaran selama ini lebih banyak didasarkan pada Tugas dan Fungsi (Tusi) dari K/L dari pada pencapaian sasaran pembangunan nasional yang efektif dan efisien.

Karena penekanan pada Tusi K/L, suatu proyek terpaksa dilakukan oleh berbagai K/L. Tanpa kordinasi yang efektif, maka suatu bagian proyek yang dikerjakan K/L A telah selesai, namun bagian lain yang dikerjakan oleh K/L B belum dimulai atau bahkan belum ada anggarannya. Contoh: Waduk terbangun, namun saluran irigasi belum dimulai. Sawah tercetak, namun air tidak pernah sampai.

Terjadi inefisiensi anggaran, seperti duplikasi program. Program yang sama dilaksanakan oleh pada berbagai K/L dengan tingkat kompetensi dan efektifitas yang berbeda. Contoh: program bedah rumah dilaksanakan oleh belasan K/L, Program Bansos dilakukan oleh 21 K/L.

Anggaran tidak fokus dan tersebar tipis pada setiap Tusi dan cenderung dibagi rata tanpa indikator dan formula yang tepat. Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur, misalnya cenderung dibagi rata kepada semua Daerah tanpa dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur tertentu yang menjadi prioritas pemerintah.

Perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu adalah kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dapat tercapai.

PERMASALAHAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN

PEMBELAJARAN DARI PENYELESAIAN MASALAH WADUK JATIGEDE

• Anggaran untuk penyelesaian masalah Waduk Jatigede terserak di beberapa K/L baik Pemerintah maupun Pemerintah Daerah (money follows function) dan koordinasi tidak efektif sehingga relokasi penduduk terhambat beberapa tahun.

• Berdasarkan Perpres No. 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede ditetapkan bahwa anggaran untuk penyelesaian pembayaran ganti rugi rumah dan santunan diberikan oleh APBN hanya melalui Kementerian PUPR dan Pemda Propinsi (terpusat). Bahkan anggaran pengamanan untuk Polri dapat pula dialokasikan.

• Dengan pengaturan tersebut masalah ganti rugi dan santunan yang setelah bertahun-tahun tidak pernah dapat diselesaikan selanjutnya dapat diselesaikan dalam waktu beberapa bulan saja dan waduk dapat digenangi.

PEMBELAJARAN KEBIJAKAN:

• Anggaran untuk mencapai tujuan yang sama atau untuk penyelesaian suatu masalah yang sama yang dapat dipadukan dalam satu K/L yang ditunjuk untuk memimpin kegiatan tersebut (money follows program). Dengan demikian kontrol menjadi terpusat dan satu komando dan dapat dibentuk sebuah Project Management Unit (PMU) untuk eksekusi yang efektif dan efisien.

• Perpres RKP dapat memuat ketentuan mengenai pengalihan tanggung jawab anggaran dan kegiatan dari berbagai K/L kepada sebuah K/L tertentu atau membentuk sebuah PMU bersama untuk eksekusi yang efektif dan efisien.

• Pemaduan anggaran tersebut sejalan dengan RKP yang tematik, holistik, dan terintegrasi sambil menunggu revisi UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara.

Slide - 7

Slide - 8

TEMA RKP 2017:

“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta

Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”.

Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnya. Tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro Perencanaan.

Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak harus berdasarkan money follow function, tetapi money follow program prioritas. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata.

Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, dstnya.

ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017

(HASIL SIDANG KABINET 10 FEBRUARI 2016)

PENDEKATAN PEMBANGUNAN : HOLISTIK, TEMATIK, TERINTEGRASI

Slide - 9

Slide - 10

FOKUS PELAKSANAAN RPJMN 2015 – 2019 MELALUI RKP DAN APBN

1. Tahun 2015 dan 2016: Memperbaiki Komposisi dan Efisiensi Belanja

Pengalihan subsidi BBM untuk perkuatan pendanaan prioritas RPJMN, yaitu: pembangunan

infrastruktur, kedaulatan pangan, kemaritiman, kelautan dan perikanan, kedaulatan energi, promosi

pariwisata, pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan peningkatan cakupan

Bantuan Tunai Bersyarat (Program Keluarga Harapan).

Memenuhi anggaran kesehatan 5% APBN.

Memperkuat desentralisasi fiskal dengan pengenalan DAK Infrastruktur Publik dan pengalokasian

Dana Desa.

Meningkatkan efisiensi belanja dengan penajaman nomenklatur belanja (jelas peruntukannya,

menghindari duplikasi)

2. Rencana Tahun 2017: Meningkatkan Efektivitas Belanja

Memperkuat landasan pembangunan berkesinambungan dan menyerap tenaga kerja melalui

pengembangan kawasan industri dan destinasi wisata.

Memperkenalkan pembangunan dengan pendekatan holistik, tematik dan terintegrasi untuk

meningkatkan kualitas belanja Bappenas sebagai system integrator

Kebijakan anggaran money follow program prioritas.

Contoh: Prioritas Nasional Kedaulatan Pangan

Mempunyai multitarget (banyak sasaran)

Sasaran Pokok, antara lain :

o Peningkatan produksi padi,

o Peningkatan produksi jagung,

o Peningkatan produksi ikan dll.

Kegiatan Utama antara lain :

1. Reforma agraria

2. Stop konversi lahan produktif

3. Pemulihan kesuburan lahan

4. Pembangunan desa mandiri benih

5. Pengembangan pertanian organik

6. Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut

7. Pengendalian harga dan impor pangan

8. Peningkatan produksi padi dan pangan lainnya (protein hewani)

Slide - 11

PENDEKATAN PEMBANGUNAN : HOLISTIK, TEMATIK DAN TERINTEGRASI (1/2)

Prioritas Nasional, Sasaran Pokok serta Kegiatan Utama telah tertuang dalam :

• Nawacita

• Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019

Slide 18

PENDEKATAN PEMBANGUNAN : HOLISTIK, TEMATIK DAN TERINTEGRASI (2/2)

Holistik- Tematik: Untuk mencapai sasaran prioritas nasional Kedaulatan Pangan, perlu koordinasi multi kementerian, yaitu antara lain Kementan, KemenPUPR, Kemen ATR, dan Kemen KLH, KemenPerdagangan serta Pemerintah Daerah.

Integratif: Pencapaian Kedaulatan Pangan tidak bisa hanya dengan peningkatan produktifitas lahan existing, menyetop konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian harga dan impor pangan, dst. (kombinasi berbagai program/kegiatan)

Spasial: pembangunan sawah baru misalnya, harus mempertimbangkan lokasi, berdekatan dengan irigasi, terintergrasi dengan jalan, gudang, pasar dll.

Slide - 12

Slide - 13

Usulan program/kegiatan harus dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan arah pembangunan serta pencapaian target/sasaran Agenda Prioritas Nasional (NAWA CITA) dan RPJMN 2015-2019. Untuk itu, program/kegiatan perlu dilakukan secara terpadu dan terintegrasi, baik lintas sektor, lintas K/L, maupun lintas wilayah.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 menekankan pembiayaan berorientasi pada hasil (manfaat). Sehingga hanya program-program yang akan memperolah prioritas pembiayaan adalah yang paling jelas manfaatnya bagi masyarakat.

Usulan program/Kegiatan harus dijustifikasi dengan analisis: Apa dan Mengapa Perlu (manfaat); Kapan perlu (Prioritas atau tidak); Berapa perlu (skala aktifitas) dan Apa yang merupakan syarat atau pendukung (Holistik/terintegrasi).

Pencapaian tujuan pembangunan tidak saja ditentukan oleh besarnya anggaran. Namun, penerapan Kebijakan yang tepat, penegakan hukum dan disiplin adalah bagian yang tidak terpisahkan.

Pengusulan dan Pembahasan Anggaran Program/Kegiatan serta pengalokasian Pagu Indikatif tidak dilakukan secara sektoral per K/L seperti selama ini. Pembahasan Anggaran harus dilakukan secara intergratif melalui kordinasi Bappenas.

Kementerian PPN/Bappenas yang mempunyai kapasitas teknis dengan fungsi utama sebagai koordinator perencanaan lintas sektor, lintas K/L dan lintas wilayah. Oleh karena itu Bappenas bertindak sebagai system integrator dan resource allocator antar K/L dan pemerintah daerah agar sinergi bisa tercapai.

PENDEKATAN HOLISTIK, TEMATIK, TERINTEGRASI : BAPPENAS SEBAGAI SISTEM INTEGRATOR

ILUSTRASI RENCANA TERINTEGRASI KEDAULATAN PANGAN : BAPPENAS SEBAGAI SISTEM INTEGRATOR

1. Meningkatkan produksi dalam negeri: produksi padi 82 juta ton, jagung 24,1 juta ton, kedelai 2,6 juta ton, gula 3,8 juta ton di 2019;

2. Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi air permukaan, air tanah dan rawa 9,89 juta ha; rehabililtasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa 3,01 juta ha; pembangunan dan peningkatan irigasi tambak 304,75 ribu ha di tahun 2019; pembangunan 49 waduk (2014-2019)

Sasaran Pokok Pembangunan RPJMN 2015 – 2019 : Bidang Kedaulatan Pangan

PUSAT Belanja K/L, al.

Peningkatan produksi padi, jagung, kedelai dll

Belanja Non K/L, al. Subsidi Pupuk bagi

Petani BUMN

Penyediaan/ penyaluran

beras (Perum Bulog)

Mendukung program

kemitraan usaha

nelayan (PT Perikanan Nusantara)

DAERAH Rehabilitasi dan

Pengembangan jaringan irigasi tersier;

Pengembangan air tanah dangkal, air

permukaan dll

SWASTA/PPP

Food Estate di Luar Jawa

(Merauke); bibit unggul berkualitas;

Food Cold Storage;

dll

BAPPENAS System Integrator

Slide - 14

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DENGAN PENDEKATAN BERBASIS MONEY FOLLOW PROGRAM

DALAM RKP 2017

Slide - 15

9 PROGRAM PRIORITAS

NAWACITA

Menghadirkan kembali Negara

untuk melindungi segenap bangsa

dan memberi rasa aman pada seluruh warga

negara

Membangun tata kelola

Pemerintahan yang bersih,

efektif, demokratis dan

terpercaya

Membangun Indonesia dari

pinggiran dengan memperkuat

daerah-daerah dan desa dalam

kerangka Negara Kesatuan

Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan

hukum yang bebas korupsi,

bermartabat, dan terpercaya

Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia

Meningkatkan produktivitas

rakyat dan daya saing di pasar internasional

Mewujudkan kemandirian

ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik

Melakukan revolusi karakter

bangsa

Memperteguh kebhinekaan dan

memperkuat restorasi sosial

VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019: "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"

Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

PERENCANAAN BERPEDOMAN PADA VISI DAN MISI PEMBANGUNAN 2015 – 2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Slide - 16

VISI-MISI PEMBANGUNAN 2015-2019 DIJABARKAN MELALUI STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

*) Disiapkan oleh KIB II, kemudian direvisi melalui Perpres No. 3/2015 tentang Perubahan RKP 2015

RKP 2015*)

MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN

PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN

RKP 2016

MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERKUAT

FONDASI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS

RKP 2017

MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI

UNTUK MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA SERTA

MENGURANGI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH

RKP 2018

Ditentukan dalam proses penyusunan

RKP 2018

RKP 2019

Ditentukan dalam proses penyusunan

RKP 2019

Slide - 17

CONTOH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DIMENSI SEKTOR UNGGULAN PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN PANGAN

Slide - 18

Sasaran 2014

(baseline) 2015 2016 2017 2019

Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan

Produksi Pangan Utama: - Padi (Juta Ton) 70,6 75,0 76,2 77,0 82,0 Produksi Pangan Lainnya/Diversifikasi Pangan: - Jagung (Juta Ton) 19,1 19,8 21,4 22,4 24,1 - Kedelai (Juta Ton) 0,92 0,98 1,50 1,90 2,60 - Produksi Gula (Juta Ton) 2,6 2,6* 2,8 3,0 3,8 Produksi Sumber Protein: - Daging Sapi (Juta Ton) 0,45 0,42* 0,59 0,64 0,76 - Ikan (Juta ton) 10,6 13,6 14,8 16,0 18,8

Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi:

- Pembangunan Jaringan irigasi air permukaan , air tanah dan rawa (Juta ha, kumulatif)

8,90 9,08 9,17 9,52 9,89

- Rehabililtasi dan Peningkatan jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (Juta ha)

2,71 (2010-2014)

0,48** 0,30** 0,64** 3,01

(2015-2019)

- Pembangunan irigasi tambak (Ribu ha, kumulatif)

189,75 195,58 203,48 229,45 304,75

- Pembangunan waduk (groundbreaking)

16 (on going)

13 8 9 49

(2015-2019)

Untuk 3 tahun pertama: fokus pada swasembada padi Untuk kedelai fokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, daging sapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga

* Angka Sementara; ** Angka Tahunan

Arah Kebijakan:

1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi DN: Padi: (i) penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan (menahan konversi sawah) dan perluasan sawah baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi penyuluhan dan sistem perbenihan-1.000 desa berdaulat benih dan 1.000 desa pertanian organik

2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan: (i) pembangunan gudang dengan fasilitas pasca panen; pengendalian pengaturan impor yang efektif; (ii) penguatan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan; (iii) pengembangan sistem logistik ikan

3. Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat: (i) konsumsi protein: telur, ikan, dan daging, sayur dan

buah; (ii) penggunaan pangan lokal non beras

4. Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan: benih adaptif perubahan iklim, sekolah iklim dan asuransi pertanian

PENENTUAN SASARAN PEMBANGUNAN DAN ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN PANGAN TAHUN 2017

Kebijakan terkait Revolusi Mental:

1. Penurunan pemborosan air, pupuk, pestisida serta “Food Waste” di meja makan

2. Mendorong kreativitas dan inovasi

3. Mendorong diversifikasi produksi/konsumsi pangan yang sehat

4. Penegakan hukum dan disiplin

Slide - 19

PENDEKATAN HOLISTIK, TEMATIK, TERINTEGRASI PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN PANGAN

Slide - 20

Kemen ATR, Pemda

Kementan, Pemda

Kementan

Kementan, Pemda

Kemen KP Pemda

Kementan, Pemda

Kementan, Kemen LHK, Kemen ATR

Kemendag, Kementan, Kemenkeu

LEVEL 1

Pembangunan Kedaulatan

Pangan

Reforma agraria

Stop konversi lahan produktif

Pemulihan kesuburan lahan

Pembangunan Desa Mandiri

Benih

Pengembangan pertanian organik

Peningkatan produksi ikan, garam, rumput

laut

Pengendalian harga dan impor

pangan

Peningkatan produksi padi dan

pangan lainnya (protein hewani) PRIORITAS

NASIONAL

KEGIATAN UTAMA

Prioritas Nasional, dan Kegiatan Utama telah tertuang dalam : • Nawacita Jokowi – Jusuf Kalla • Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJMN) 2015-2019

PENDEKATAN HOLISTIK, TEMATIK, TERINTEGRASI KEGIATAN UTAMA PENINGKATAN PRODUKSI PADI

LEVEL 2

Slide - 21

Kementan, Kemenristekdikti

Kementan, Kemen ATR, Pemda

Kementan, Pemda

Kementan, Kemendag, Kemenkeu, BUMN

Kemendag, Pemda

Kementan, Kemendag, Pemda

Kemen PUPR, Kementan, Pemda

Kementan, Kemen ATR, Kemen PUPR, Pemda

Kementan, Kemendag, BUMN, Kemenkeu

Peningkatan Produksi Padi

Pencetakan Sawah Baru

Rehabilitasi Jaringan Irigasi; Pembangunan

Waduk; Pembangunan

embung

Penyaluran subsidi benih

dan pupuk

Pengembangan budidaya padi; Pengembangan pertanian padi

organik

Penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian

Pemanfaatan Lahan Tidur

(Optimasi Lahan)

Technopark dan Science park;

Pengembangan Balai Penyuluhan

Pembangunan pasar tradisional

Pembelian beras/gabah

petani

KEGIATAN UTAMA

KEGIATAN PENDUKUNG

• Kegiatan Pendukung dirumuskan melalui Serial Workshop Internal BAPPENAS

• Akan ditindaklanjuti dengan diskusi bersama Kementerian/Lembaga melalui multilateral meeting

PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN Ilustrasi Integrasi Peningkatan Produksi Padi Provinsi Aceh

Produksi Padi Provinsi Aceh:

ATAP 2014 : 1,82 juta ton

ARAM 2015 : 2,33 juta ton

Sasaran 2016 : 2,30 juta ton

Sasaran 2017 : 2,37 juta ton

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Banda Aceh

BPTP Aceh

Cetak Sawah : 14.000 ha

Peningkatan & Rehabilitasi Jaringan Irigasi (tersier) : Aceh Besar 6.000 ha Aceh Jaya 1.000 ha Aceh Timur 8.200 ha Aceh Utara 2.000 ha Pidie 5.500 ha Piddie Jaya 2.300 ha

Desa Mandiri Benih : 40 Desa

Agro Science Park (1 unit) di BPTP Aceh

Agro Techno Park (1 unit) di Aceh Timur

Petani dan Lahan Provinsi Aceh (Sensus

Pertanian 2013):

Rumah Tangga Usaha Pertanian: 644,9 ribu RT

Luas Sawah: 300,8 ribu ha

Luas Lahan Pertanian Non sawah: 1,05 juta ha

Penggilingan Padi: 3.233 unit

Waduk Rukoh (GB 2016) Waduk Tiro (GB 2017) Waduk Keureuto di Kab. Aceh Utara,

Groundbreaking 2015

Pemanfaatan Waduk Keuliling (selesai 2008), Kab. Aceh Besar

Waduk Krueng Keureuto (daya tampung 216 juta m3) akan mengairi DI Alue Ubay (4.144 ha) dan DI Krueng Pase (6.677 ha).

DI Keuliling Hulu (578,2 ha); DI Keuliling Hilir (1.053 ha); DI Krueng Aceh (809,3 ha, extension); dan DI Krueng Jreue (2.350 ha).

Slide - 22

Rencana Penyelesaian Pembangunan 49 Waduk Baru dalam RPJM 2015-2019

PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN Ilustrasi Rencana Pembangunan Bendungan Tahun 2017

TA.2015

13 BENDUNGAN

•Krueng Kreuto (Aceh),

•Logung (Jawa Tengah),

•Raknamo (Nusa Tenggara Timur),

•Lolak (Sulawesi Utara),

•Karian (Banten),

•Bintang Bano (Nusa Tenggara Barat),

•Tanju (Nusa Tenggara Barat),

•Mila (Nusa Tenggara Barat),

•Passeloreng (Sulawesi Selatan),

•Rotiklod (Nusa Tenggara Timur),

•Tapin (Kalimantan Selatan),

•Sei Gong (Kepulauan Riau),

•Sindangheula (Banten)

RENCANA 2016

8 BENDUNGAN

•Rukoh (Aceh),

•Ciawi (Jawa Barat),

•Sukamahi (Jawa Barat),

•Kuwil Kawangkoan (Sulawesi Utara),

•Sukoharjo (Lampung),

•Cipanas (Jawa Barat),

•Leuwikeris (Jawa Barat),

•Ladongi (Sulawesi Tenggara)

RENCANA 2017

9 BENDUNGAN

•Bener (Jateng) ,

•Semantok (Jawa Timur),

•Pamakkulu (Sulawesi Selatan),

•Komering II (Sumatera Selatan),

•Sadawarna (Jawa Barat),

•Tiro (Aceh),

•Lausimeme (Sumatera Utara),

•Kolhua (Nusa Tenggara Timur),

•Sidan (Bali)

Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Groundbreaking 13 8 9 11 8 49

Penggenangan 5 3 6 7 8 29

Slide - 23

RENCANA IMPLEMENTASI PENENTUAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN SEBAGAI DASAR KEBIJAKAN PENGALOKASIAN ANGGARAN

“Money Follow Program”

Slide - 24

Slide - 25

Yang telah disiapkan Bappenas untuk penyusunan Perencanaan RKP 2017 :

Menetapkan sasaran dan arah kebijakan tiap-tiap agenda pembangunan nasional yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2017.

Memetakan kegiatan pendukung yang perlu dilakukan agar kegiatan utama dapat terlaksana Prioritas Nasional dan Kegiatan Utama telah tertuang dalam Agenda Nawa Cita dan RPJMN 2015-2019 (bersifat given).

Memetakan K/L dan Pemda yang ikut berperan dalam melaksanakan kegiatan pendukung.

Terkait dengan arahan Bapak Presiden mengenai pendekatan money follow program, Bappenas telah menyiapkan :

Penjabaran Program, Kegiatan, Sasaran, Indikator serta Target K/L / Pemda yang melaksanakan kegiatan pendukung.

Instrumen berupa Sistem Informasi untuk mendukung penjabaran tersebut. (https://e-musrenbang.bappenas.go.id/multilateral)

Indikasi Program, Alokasi Anggaran, lokasi, dll didiskusikan dengan K/L dan Pemda terkait melalui forum Multilateral Meeting.

Semua program/kegiatan harus melewati ujian:Manfaat, Prioritas, Efektifitas dan Efisiensi.

BAPPENAS SEBAGAI SISTEM INTEGRATOR PERENCANAAN PEMBANGUNAN

https://e-musrenbang.bappenas.go.id/multilateral











Slide - 26

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI UNTUK MENDUKUNG BAPPENAS SEBAGAI SISTEM INTEGRATOR PEMBANGUNAN (1/3)

Agenda Prioritas Nasional

Sasaran Agenda Prioritas Nasional

Kegiatan Utama

Slide - 27


Kegiatan Pendukung

Slide - 28


Penjabaran Program, Kegiatan, Sasaran dan Indikator

29

KEGIATAN UTAMA : PENINGKATAN PRODUKSI PADI DAN PANGAN LAINNYA (PROTEIN HEWANI)

Kegiatan Pendukung : Pemanfaatan Lahan Tidur (Optimasi Lahan)

KEMENTERIAN PERTANIAN

No PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L Target / Lokasi/ Kordinat

1 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Perluasan Pemanfaatan Lahan tidur untuk Pertanian

Memanfaatkan 10.000 ha lahan tidur untuk pertanian. Untuk padi = …. Ha Untuk Jagung = …... Ha Lainnya = ……Ha

Jtermanfaatkannya 10.000 ha bekas lahan tidur untuk pertanian.

Target : 10.000 Ha Lokasi : Kabupaten A, B, C, D Kordinat : ………

Kegiatan Pendukung : Pembangunan Pasar Tradisional

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

No PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L Target/ lokasi / Kordinat

1 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan

Terbangunnya Sarana Perdagangan Dalam Rangka Kelancaran Distribusi Barang Kebutuhan Pokok di wilayah Indonesia termasuk wilayah perbatasan

Jumlah Pasar Rakyat Tipe A Perlu Konfirmasi Kementerian Perdagangan

2 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan

Terbangunnya Sarana Perdagangan Dalam Rangka Kelancaran Distribusi Barang Kebutuhan Pokok di wilayah Indonesia termasuk wilayah perbatasan

Jumlah Pasar Rakyat Tipe B Perlu Konfirmasi Kementerian Perdagangan

CONTOH PEMETAAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN PANGAN MELALUI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

30

Kegiatan Pendukung : Pencetakan Sawah Baru


No PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L Target/Lokasi/Kordinat


Pencetakan Sawah Baru Tercetaknya 266.700 Ha Sawah Baru

Tercetaknya 266,000 Ha Sawah Baru, yang dibuktikan dengan lokasi yang jelas, ada dukungan irigasi sehingga Sawah tersebut dapat dimanfaatkan.

Target : 266.700 Ha sawah baru Lokasi : Kabupaten A, B,C,D Kordinat : A ……… B………. C………. D……….


Perlindungan Lahan Pertanian Irigasi Teknis

Terlindunginya x 000 Ha Lahan Irigasi Teknis dari Konversi untuk Penggunaan lain.

Terlindunginya x 000 Ha Lahan Irigasi Teknis dari Konversi untuk Penggunaan lain. Terbitnya x buah Perda yang melindungi Lahan Irigasi Teknis

Target: Terlindungi x Ha lahan irigasi teknis Keluarnya x buah Perda Perlindungan Lokasi : Kabupaten A, B, C Kordinat : A …… B……, C……

...LANJUTAN

31

Kegiatan Pendukung : Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian



1.

2.

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

idem

1. Pemberian subsidi harga Alsintan sehingga Petani atau Kelompok Tani membeli kontan atau dengan cicilan Alsintan.

2. Membangun Sistem Pengelolaan dan pemeliharaan Alsintan yang sudah diberikan kepada Petani /Kelompok Tani

Memberikan subsidi x % atas harga Alsintan, sehingga Petani/Kelompok Tani membeli Alsintan, menggunakan dan merawatnya. Terbangunnya sistem Pengelolaan dan Pemeliharaan Alsintan x 000 unit yang sudah disalurkan kpd Petani/Kel.Tani sehinga Alsintan tsb bermanfaat yang berkesinambungan

Tersalurnya 7.300 Unit Alsintan kepada Petani atau Kelompok Tani dengan subsidi x % dari harga Terbangunnya Sistem Pengelolaan dan Pemeliharaan x 000 unit Alsintan ex pemberian Pemerintah (koperasi, Kel. Tani, Bengkel Bersama, etc

Tersalurnya subsidi Rp xxx /unit untuk 7.300 unit Alsintan. Lokasi : Kab A …Unit; Kab B…Unit ; Kab. C….Unit Terbangunnya sistem Pemeliharaan Alsintan Pemerintah (koperasi, Kel. Tani, Bengkel Bersama, etc

...LANJUTAN

Slide - 32 Versi 01 - 05 Februari 2016 (10.00 AM)

Kegiatan Pendukung : Penyaluran Subsidi Benih dan Pupuk



1.

2.

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

idem

Penyaluran Subsidi Benih Fasilitas Pupuk dan Pestisida

Tersalurnya … 00) Ton Benih Padi Unggul menjelang musim tanam Tersalurnya 9,55 Ton Pupuk Bersubsidi yang terdiri dari : ….. Ton Pupuk Urea ……Ton Pupuk TSP …... Ton Pupuk ZA ……Ton Pupuk Organik

Tersalurnya … 00) Ton Benih Padi Unggul menjelang musim tanam Tersalurnya 9,55 Ton Pupuk Bersubsidi yang terdiri dari : ….. Ton Pupuk Urea ……Ton Pupuk TSP …... Ton Pupuk ZA ……Ton Pupuk Organik

Seluruh Indonesia dengan pembagian perlokasi sbb: Seluruh Indonesia dengan pembagian perlokasi sbb:

33

Kegiatan Pendukung : Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Pembangunan Waduk, dan Pembangunan Embung/Dam Parit

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Pembangunan dan pemeliharaan ... Buah Waduk/Bendungan

… Buah Waduk yang dibangun dan … buah Waduk yang terpelihara

Terbangunnya … buah Waduk dan terpeliharanya …. Buah Waduk/Bendungan

Terbangunnya … buah Waduk baru, dengan lokasi sbb: Terpeliharanya … buah Waduk eksisting, dengan lokasi sbb:


Pembangunan dan Pemeliharaan /rehabilitasi Embung

Terbangun dan terpelihara/ terehabilitasi ,,, buah Embung

Terbangun/terpeliharanya … buah Embung

Terbangun/Terpelihara … buah Embung dengan lokasi sbb:


Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak

Efisiensi air dan terjaganya kondisi jaringan irigasi

Jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara

3,3 Juta Ha



Pembangunan Jaringan Irigasi baru

Jaringan irigasi baru yang dibangun

327.016 Ha



Rehabilitasi jaringan irigasi Jaringan irigasi yang direhabilitasi

639.677 Ha

...LANJUTAN

34

KEMENTERIAN PERTANIAN No PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET

1 Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkarantinaan

Jumlah karantina yang tersedia

11 Karantina


Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian

Meningkatnya ketersediaan air irigasi dalam mendukung produksi pertanian

Perlu Konfirmasi Kermenterian Pertanian

Perlu Konfirmasi Kementerian Pertanian


Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian

Meningkatnya ketersediaan air irigasi dalam mendukung produksi pertanian

Jumlah pengembangan jaringan dan optimasi air (Ha)

300.000 Ha

Kegiatan Pendukung : Technopark dan Science Park, Pengembangan Balai Penyuluhan


No PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 1 Program Penciptaan

Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan

Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian

Penyediaan dan Penyebarluasan Inovasi Spesifik Lokasi Mendukung Program Strategis Pembangunan Pertanian Nasional dan Daerah

Jumlah Taman Sains Pertanian (TSP)(Provinsi)

10 Provinsi

2 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan

Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian

Penyediaan dan Penyebarluasan Inovasi Spesifik Lokasi Mendukung Program Strategis Pembangunan Pertanian Nasional dan Daerah

Jumlah Taman Teknologi Pertanian (TTP) (Kabupaten)

26 Kabupaten

...LANJUTAN

ILUSTRASI PENUGASAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2017

Slide - 35


NO DIMENSI DAN PENUGASAN SASARAN A KEDAULATAN PANGAN 1 Desa Pertanian Organik 250 Desa Pertanian Organik Hortikultura dan Padi Organik 4

ribu ha. 2 Intensifikasi dan Perluasan Areal Kedelai 700 ribu ha

3 Pengembangan Budidaya Padi Jajar Legowo 841 ribu ha

4 Optimasi Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Secara Terpadu Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu seluas 10 ribu Ha

5 Pengembangan Agro-science park dan Agro-techno park. Taman Sains Pertanian (TSP) di 10 Provinsi, Taman Teknologi Pertanian (TTP) di 26 Kabupaten

6 Pengembangan Jaringan Irigasi, Optimasi Air di Tingkat Usaha Tani dan Perbaikan Irigasi.

Jumlah pengembangan jaringan dan optimasi air seluas 300 ribu Ha

7 Penguatan Desa Mandiri Benih Pendampingan dan Penguatan 1000 Desa Mandiri Benih di 32 Provinsi

8 Perluasan Sawah Baru Cetak Sawah seluas 266,7 ribu Ha

9 Perluasan Tanaman Rempah, Penyegar, dan Tanaman Tahunan di Lahan Kering

Perluasan Tanaman Semusim dan Rempah di Lahan Kering seluas 8,85 Ha, Perluasan Tanaman Tahunan dan Penyegar di Lahan Kering seluas 9,25 Ha

Slide - 36

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO DIMENSI DAN PENUGASAN SASARAN A KEDAULATAN PANGAN 1 Pembangunan Jaringan Irigasi Baru 353 ribu ha 2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi 639 ribu ha B KEDAULATAN ENERGI 1 Pembangunan Infrastruktur Energi Aneka EBT (PLTS, PLTM,

PLTMH, PLTA) Pembangunan 9 waduk baru dan 29 waduk lanjutan, pembangunan/peningkatan 484 embung.

C DAERAH PERBATASAN 1 Pembangunan Infrastruktur/ Gedung CIQS Terpadu Pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (CIQS) terpadu

2 Pembangunan jalan, dan sarana transportasi di kota pusat pertumbuhan

Pembangunan jalan sepanjang 2.014,53 km


Pembangunan/peningkatan jalan non status sepanjang 1.185 km pada kawasan perbatasan

D KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) 1 Pembangunan akses jalan menuju kawasan Dukungan jalan daerah sepanjang 69,1 km di Provinsi

Sumatera Utara, Kab. Simalungun

ILUSTRASI Slide - 37

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (1/2)

NO DIMENSI DAN PENUGASAN SASARAN

A KEMARITIMAN DAN KELAUTAN

1 24 pelabuhan strategis Pengembangan pelabuhan pada 20 lokasi untuk tol laut (Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Jambi, Sumsel, Lampung, Kepri, DKI Jakarta, Jateng, Jatim, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Maluku) Cek…cek….cek Akurasi data

2 Pembangunan dan pengembangan pelabuhan penyeberangan

26 Paket pembangunan dermaga penyeberangan baru Cek…cek….cek Akurasi data

3 Pengembangan Armada Pelayaran Perintis 27 Kapal perintis penumpang dan barang yang dibangun/disediakan/disubsidi

B KAWASAN INDUSTRI

1 Pembangunan dan peningkatan pelabuhan untuk mendukung kawasan industri

7 pelabuhan di Provinsi Sumut: Kab. Batubara, Jateng : Kab. Kendal, Jateng : Kota Semarang, Jatim : Kota Surabaya, Sulteng : Kota Palu, Malut : Kab. Halmahera Tengah, Papua Barat : Kab. Teluk Bintuni Cek…cek….cek Akurasi data

C PARIWISATA

1 Pembangunan dan peningkatan pelabuhan untuk mendukung kawasan pariwisata

2 pelabuhan, Provinsi NTT : Kab. Manggarai Barat, Sultra : Kab. Wakatobi Cek…cek….cek Akurasi data

2 Peningkatan dan Rehabilitasi Bandar Udara untuk Mendukung pariwisata

4 bandar udara, Provinsi NTT : Kab. Manggarai Barat, Sultra : Kab. Wakatobi Cek…cek….cek Akurasi data

Slide - 38 ILUSTRASI

NO DIMENSI DAN PENUGASAN SASARAN D DAERAH PERBATASAN 1 Membangun akses transportasi darat, laut, dan

udara pembuka isolasi Pembangunan/rehabilitasi 100 Unit Pelabuhan/Dermaga, pembangunan 67 Kapal Perintis Penumpang dan Barang, pembangunan 30 pelabuhan, pengembangan 21 bandara di kawasan perbatasan. Cek…cek….cek Akurasi data


Pembangunan 2 unit kapal Perintis Penumpang dan Barang, Pembangunan/rehabilitasi 4 unit pelabuhan/dermaga, peningkatan frekuensi trayek Kapal Pelni di 4 PKSN Cek…cek….cek Akurasi data

E DAERAH TERTINGGAL 1 Pelayanan Angkutan Perintis 90 trayek, 240 rute Cek…cek….cek Akurasi data 2 Pembangunan Dermaga 40 pelabuhan Cek…cek….cek Akurasi data 3 Pembangunan Perkeretaapian Terbangunnya Jalur KA di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua

4 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bandara

20 bandara Cek…cek….cek Akurasi data

F KAWASAN EKONOMI KHUSUS 1 Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pelabuhan, Bandara, Kereta Api 1 pelabuhan, 1 bandara Cek…cek….cek Akurasi data

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (2/2)

Slide - 39

KESIMPULAN

Slide - 40

Slide - 41

KESIMPULAN

Pendekatan secara holistik dan tematik dalam perencanaan pembangunan mampu mendukung terintegrasinya pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.

Kementerian PPN/Bappenas yang mempunyai kapasitas teknis dengan fungsi utama sebagai koordinator perencanaan lintas sektor, lintas K/L dan lintas wilayah. Oleh karena itu Bappenas bertindak sebagai system integrator dan resource allocator antar K/L dan pemerintah daerah agar sinergi bisa tercapai.

Kebijakan money follow program yang diamanatkan oleh Bapak Presiden dapat diimplementasi melalui pendekatan pembangunan secara holistik dan tematik. Alokasi anggaran akan diprioritaskan kepada Program/Kegiatan yang terbukti paling memberikan manfaat.

Oleh karena itu, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran yang sangat penting dalam pengalokasi anggaran untuk kegiatan prioritas pembangunan nasional. Pola alokasi anggaran tidak semata-mata atas usulan K/L berdasarkan Tugas dan Fungsi, namun berdasarkan prioritas program yang bermanfaat untuk mendukung pencapaian sasaran agenda prioritas pembangunan.

TERIMA KASIH

Slide - 42

KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN UNTUK · PDF file•kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat slide 36 •kementerian perhubungan ... (dak) infrastruktur ... tahun 2015 dan 2016:

Documents