KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN SPAM PADA PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Yogyakarta , 14 September 2016 Rakor Evaluasi TA 2016 & Persiapan TA 2017 Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
17
Embed
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN SPAM PADA · PDF filedirektorat pengembangan sistem penyediaan air minum ... kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat yogyakarta , 14 september 2016
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN SPAM
PADA PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Yogyakarta , 14 September 2016
Rakor Evaluasi TA 2016 & Persiapan TA 2017 Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
Kondisi Pelayanan Air Minum
Tantangan dan Permasalahan
Dasar Kebijakan Pengembangan SPAM
Arah & Kebijakan Pengembangan SPAM 2015-2019
Strategi Mendukung 10 Juta Sambungan Rumah
Strategi Pencapaian Akses Aman Air Minum 100%
Pengembangan SPAM di Kawasan Kumuh
2
Outline Materi
Kondisi Pelayanan Air Minum
172182
196
106 103 100
69 74 72
0
50
100
150
200
2013 2014 2015
Kinerja PDAM
Sehat Kurang Sehat Sakit
Isu-Isu Strategis Air Minum
Akses air minum aman secara nasional (2015) baru mencapai 71,05%
Idle capacity 38.000 lps
NRW nasional: 33%
Kebutuhan dukungan air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum sebesar 128 m3/det
Komitmen Pemda untuk pendanaan air minum hanya 0,04% dari total APBD, atau Rp10 T selama 5 tahun, sementara untuk mencapai 100% akses aman air minum dibutuhkan APBD sebesar ±Rp120 T (47%)
Peningkatan akses 5 tahun terakhir 4,5% per tahun. Sementara untuk mencapai 100% akses dibutuhkan peningkatan 30%
Putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU No 7 Tahun 2004 tentang SDA membatasi peran serta swasta
Hampir 50% kondisi kinerja PDAM mengalami Sakit dan Kurang Sehat; target 100% Sehat pada 2019
67,73 68,36 71,05
18 18 17,1
49,73 50,36 53,95
0
20
40
60
80
100
2013 2014 2015
Akses Aman Air Minum Nasional
Total Akses
Perpipaan
BJP
Dasar Kebijakan Pengembangan SPAM
Air Minum adalah Basic
Needs sehingga
pemenuhan aksesnya
merupakan pondasi bagi
Kemandirian Ekonomi
Membangun INDONESIA
dari Pinggiran dengan
memperkuat Daerah-
daerah dan Desa dalam
kerangka Negara
Kesatuan
Meningkatkan
produktivitas rakyat dan
daya saing di pasar
Internasional
Mewujudkan
kemandirian ekonomi
dengan menggerakkan
sector-sektor strategis
ekonomi domestik
Membangun ekonomi
Maritim dengan
mendukung Sentra
Perikanan
Pusat pertumbuhan
ekonomi baru di wilayah
Pesisir, Pulau-pulau Kecil,
dan Kawasan Perbatasan
Perimbangan
Pembangunan kws
melalui pembangunan
fasilitas di Perdesaan,
daerah Terpencil dan
Tertinggal
Pelayanan public dasar
melalui pembangunan
Rumah Sehat dan
Puskesmas
Membangun karakter
dan potensi wisata
NAWACITA
Agenda PrioritasWilayah
PengembanganStrategis (WPS)
Wilayah Kegiatan
Keterpaduan
KawasanStrategisNasional
(KSN) DJCK
LOKASI PRIORITAS KEGIATAN PENGEMBANGAN SPAM
Kab/Kota memiliki akses air minum rendah untuk
pemenuhan SPM
Arah dan Kebijakan Pengembangan SPAM2015 - 2019
5
AIR MINUM Mendukung Pencapaian 10 Juta Sambungan Rumah
Idle capacity
38.000 Liter/detik
NRW nasional: 33%
Keterbatasan Air Baku untuk
air minum sebesar 128 m3/det
Komitmen Pemda untuk
pendanaan air minum (DDUB)
hanya 0,04% dari total APBD
PDAM kurang sehat (2015):
100 PDAM (30%)
PDAM sakit (2015): 72 PDAM (20%)
PROGRAM
AIR MINUM AMAN
& BERKELANJUTAN
100%
SASARAN 2015-2019
Penyehatan PDAM
Alt. sumber pembiayaan
RPAM
Center of Excellent
RISPAM
Fasilitasi SPAM BJP
Terlindungi
Program Non Fisik APBN
(2015-2019)
Strategi Pelaksanaan:- Peningkatan akses aman
- Alternatif sumber
pembiayaan
- Kapasitas kelembagaan
- Penerapan NSPK
- Penyediaan air baku
- Kemitraan
- Inovasi teknologi
Akses air minum aman
nasional (2015) baru
71,05%- Perkotaan: 83,2%
- Perdesaan: 58,83%
TANTANGAN
PENGEMBANGAN
SPAM
Peningkatan akses 5 tahun
terakhir 4,5% per tahun
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
No Provinsi Kegiatan dan Lokasi Kegiatan Jumlah Satuan Anggaran
PEMBANGUNAN SPAM DI KAWASAN KUMUH1 Malut Kaiyasa dan Akekolano, Kota Tidore Kepulaua 10 lpd 4,400,000 2 Maluku Kws. Ohoiso Kab. Maluku Tenggara , Maluku 1 lpd 1,462,299 3 Maluku Kws. Ohoiwatsin Kab. Maluku Tenggara 1 lpd 1,480,418 4 Sulut Kawasan Ranowulu Kota Bitung 20 lpd 11,000,000
OPTIMALISASI JARINGAN PERPIPAAN DI KWS KUMUH
5 JabarOptimalisasi SPAM IPA Cibinong untuk Desa Tarikolot Kec. Citeureup dan Desa Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor
1 kws 2,878,167
6 JabarOptimalisasi SPAM MA Bantar Kambing untuk Kel. Mulyaharja Kec. Bogor Selatan Kota Bogor
1 kws 2,747,770
7 Malut Kota Ternate, Kota Ternate 1 kws 2,000,000 8 Sumbar Kota Payakumbuh, Kota Padang, dan Kota Solok 3 kws 2,421,162
9 BengkuluOptimalisasi IPA Musi Kejalo untuk Kawasan Air Putih Baru; Kawasan Pelabuhan Baru bengkulu
3 kws 4,900,409
10 BengkuluOptimalisasi IPA Nelas untuk Kawasan Pintu Batu; Kawasan Kebun Keling; Kawasan Malabero
2 kws 3,337,833
11 Papua Optimalisasi SPAM Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura 1 kws 2,481,710 12 Papua Optimalisasi SPAM Distrik Muaratami Kota Jayapura 1 kws 4,000,000
13 JambiPengad/Pemas Pipa Optimalisasi Kota Tungkal (Mendukung 3 Kawasan Kumuh Kota Tungkal) Kab. Tanjung Jabung Barat
1 kws 5,192,560
JUMLAH 48,302,328
Kegiatan Pengembangan SPAM di Kawasan Kumuh TA 2016
No Provinsi Kegiatan dan Lokasi Kegiatan Jumlah Satuan Anggaran
PEMBANGUNAN SPAM DI KAWASAN KUMUH1 Banten Pembangunan SPAM Kawasan Kumuh Batu Ceper Banten 1 lpd 500,000,000
OPTIMALISASI JARINGAN PERPIPAAN DI KWS KUMUH
2 KalbarPengembangan Jaringan Perpipaan Kawasan Kumuh Kota Pontianak
1 kws 1,500,000,000
3 KalbarPengembangan Jaringan Perpipaan Kawasan Kumuh Kota Singkawang
1 kws 1,500,000,000
JUMLAH 3,500,000,000
Kegiatan Pengembangan SPAM di Kawasan Kumuh TA 2017
Readiness Criteria (1)
1. Tersedia Surat Minat/Usulan Kepala Daerah
2. Tersedia Rencana Induk Pengembangan SPAM (RISPAM)
3. Tersedia Dokumen RPI2JM
4. Tersedia Studi Kelayakan / Justifikasi Teknis dan Biaya
5. Tersedia DED/Rencana Teknis
6. Tersedia/ Ada Surat Izin Pemakaian Air Baku
• SIPA dari BBWS/BWS/Dinas Pengairan yang berwenang sesuaikewenangan pengelolaan wilayah sungai
• Kesepakatan kerjasama pemanfaatan air baku antarmasyarakat (mata air/embung/dll)
Readiness Criteria (1)
7. Tersedia Lahan / Ada Jaminan Ketersediaan Lahan (Sertifikat)
8. Tersedia Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB) → Sesuai kebutuhan fungsional dan rencana pemanfaatanmaksimal system yang akan dibangun
9. Institusi Pengelola Paska Konstruksi sudah jelas
- PDAM/PDAB; UPTD; BLUD; Masyarakat
10. Dinyatakan dalam Surat Pernyataan Kepala Daerah tentangKesanggupan/Kesiapan Menyediakan Syarat-Syarat di atasserta kesiapan Mengoperasikan, Menerima Aset, danMemelihara yang telah dibangun
11. Menyiapkan dokumen dampak lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, STPL)