-
4/29/2015
1
Jakarta, 29 April 2015
Agus D. W. MartowardojoGubernur Bank Indonesia
Perkembangan Inflasi di KawasanPerkembangan Inflasi di Kawasan
2
6,38
-0,570,10-0,392,4
-505
101520
Jan-03
Jun-03
Nov-0
3Ap
r-04
Sep-04
Feb-05
Jul-05
Des-0
5Me
i-06
Okt-0
6Ma
r-07
Agu-0
7Jan
-08Jun
-08No
v-08
Apr-0
9Sep
-09Feb
-10Jul
-10De
s-10
Mei-1
1Ok
t-11
Mar-1
2Ag
u-12
Jan-13
Jun-13
Nov-1
3Ap
r-14
Sep-14
Feb-15
IndonesiaThailandMalaysiaSingaporePhilippine
% (YoY)% (YoY)
Inflasi negara kawasan cenderung menurun dan terjaga di bawah 5%
(yoy) dlm5 tahun terakhir
Inflasi Indonesia lebih tinggi dibandingkan inflasi negara
kawasan, terutamabersumber dari shocks harga pangan dan kebijakan
Adm. Prices strategis.
Perkembangan Inflasi KawasanPerkembangan Inflasi Kawasan
-
4/29/2015
2
Secara umum reformasi subsidi energi mengurangi shock inflasi.
Meskipundemikian, masih terdapat risiko yakni dari LPG 3 Kg dan TTL
Rumah TanggaGolongan 450 VA dan 900 VA yang masih disubsidi.
SubsidiEnergi
BBMPremiumPremium
SolarSolar
LPGLPG 12 kgLPG 12 kg
LPG 3 kgLPG 3 kg
TTL TTL RTTTL RT
TTL IndustriTTL Industri
Market Price 1 Jan 2015
Kebijakan Timeline
Fixed Subsidy: Rp1000/L 1 Jan 2015
Market Price 19 Jan 2015
Subsidi(Fixed Price Rp4250/kg) ?Market Price (>2200 VA)Market
Price (1300VA dan2200 VA)
2014Tw II 2015
Market Price (I3 dan I4) 2014
3
Subsidi (450VA dan 900 VA) ?
Reformasi Subsidi Energi & InflasiReformasi Subsidi Energi
& Inflasi
1. Terbatasnya peningkatan kapasitas perekonomiandomesik
2. Ketergantungan yang tinggi pada ekspor berbasisSDA dan bahan
baku impor
3. Produksi pangan yang rentan terhadap gangguanpasokan
4. Inefisiensi struktur mikro pasar5. Pemenuhan kebutuhan energi
nasional yang
tergantung dari impor BBM & LPG6. Masih lemahnya
konektivitas antar daerah
4Tantangan StrukturalTantangan StrukturalDalam Pengendalian
InflasiDalam Pengendalian Inflasi
-
4/29/2015
3
Usaha Pencapaian Sasaran InflasiUsaha Pencapaian Sasaran
InflasiKe depan sasaran inflasi ditetapkan menurun yang memerlukan
extra effortsdan komitmen dari semua pihak.
5
Sasaran dan Realisasi InflasiSasaran dan Realisasi Inflasi
Jumlah TPIDProvinsi
Jumlah TPIDKab/Kota
Wil. KTI (18)Wil. KTI (18)Wil.Sumatera (10)Wil.Sumatera (10)
Wil. Jawa (6)Wil. Jawa (6)
Wil. KTI (236)Wil. KTI (236)Wil. Sumatera (153)Wil. Sumatera
(153)
Wil. Jawa (119)Wil. Jawa (119)
Sebelum Inmendagri17 provinsi10 provinsi6 provinsi
15 kab/kota24 kab/kota
23 kab/kota
Setelah Inmendagri
Total 95 TPID
18 provinsi10 provinsi6 provinsi
117 kab/kota
111 kab/kota
146 kab/kota
Per 13 Maret 2015
123
102
87
313
Total 34 TPID ProvinsiTotal 33 TPID Provinsi
Total 62 TPID Kab/Kota Total 374 TPID Kab/Kota
Total 34 Provinsi
Total 508 Kab/Kota
Total 542 Prov/Kab/Kota
PerkembanganPerkembangan JumlahJumlah TPIDTPID 6
1
1
Pengendalian inflasi daerah didukung oleh terbentuknya TPID di
berbagai daerah..
Total 408 TPID
-
4/29/2015
4
7
Peningkatan kapasitas & infrastrukturproduksi
Pengaturan kesinambungan produksiPenguatan kapabilitas akses
pasar bagipelaku industri hulu
PanganPenguatan infrastrukturlogistik pangan &
konektivitas
Penguatan koordinasi pusatdaerah/antar daerah
Penguatan informasi pangan
Pengelolaan dampak lanjutan kebijakan harga BBM di daerah
padatarif angkutan dan harga barang2 lainnya
Sinkronisasi tarif atau pungutan lain (d/r meningkatkan
PAD)Upaya memperkuat diversifikasi energi
UmumPeningkatan kapasitas perekonomian di daerahKelancaran
distribusiKomunikasi untuk mengarahkan ekspektasi
Roadmap Pengendalian InflasiRoadmap Pengendalian Inflasi
Energi
8LangkahLangkah--LangkahLangkahPengendalian Inflasi
DaerahPengendalian Inflasi Daerah
4K4K Ketersediaan PasokanKeterjangkauan HargaKelancaran
DistribusiKomunikasi yang efektif untukmengarahkan ekspektasi
inflasi
-
4/29/2015
5
9
Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS)Rapat Koordinasi Nasional
(RAKORNAS)TPID 2015TPID 2015
Jakarta, 28 Mei 2015Jakarta, 28 Mei 2015
10
-
4/29/2015
6
TantanganTantangan Pengendalian InflasiPengendalian Inflasi
IntiIntiOutputGap Indikator demand pada 2015 cenderungmelemah
Pelaksanaan berbagai infrastruktur pemerintah baru akan dimulai
padasemester II 2015 dan memerlukan waktu untuk beroperasi
penuhPertumbuhan ekonomi yang melambat terutama investasi
menyebabkanterbatasnya peningkatan kapasitas perekonomian
Nilai TukarTekanan depresiasi pada 2015 nilai tukar Rupiah cukup
besar yang bersumberdari eksternal dan domestikDari domestik
terkait dengan struktur ekspor yang berbasis sumber dayaalam dan
import content tinggi
Kendati ekspektasi inflasimulai menurun namun masih dalam
tingkat yangmasih tinggiPeran backward expectationmasih kuat a.l.
tercermin pada penetapan UMPdan tarif listrik
EkspektasiInflasi
11
TantanganTantangan Pengendalian InflasiPengendalian Inflasi
Volatile FoodVolatile FoodBeras Tren produksimelambat
Saluran distribusi panjangPenetapan hargamengikuti harga
tertinggiDownward rigidity pada hargaKelembagaan petani lemah
Hortikultura Keberlanjutan kebijakan harga referensi bawang
merah dan cabaiRentan oleh shocks (anomali cuaca, perubahan
kebijakan Pemerintah)dan faktor musiman (Hari Raya)Saluran
distribusi panjangPenetapan hargamengikuti harga tertinggi
Aneka Daging
12
Harga daging sapi masih jauh di atas harga referensiDefisit
pasokan daging sapi (perlu impor)Rentan oleh faktor musiman (Hari
Raya)Struktur pasar ayam yang oligopoli
-
4/29/2015
7
TantanganTantangan Pengendalian Inflasi Adm. PricesPengendalian
Inflasi Adm. PricesBBM Harga minyak dunia dan kurs berpengaruh
besar terhadap harga BBM domestik.
Penetapan harga BBM yang sering berubah (bulanan) menyulitkan
penetapantarif angkutan orang dan barang.Supply energi domestik
terbatas menyebabkan ketergantungan impor yang
tinggi.Ketergantungan transportasi darat pada BBM.
Tarif ListrikHarga minyak dunia, inflasi, dan kurs berpengaruh
besar terhadap tarif listrik.Pencantuman variabel inflasi dalam
perhitungan tariff adjustment TTLberpotensi menimbulkan efek
spiral.Risiko penyesuaian tarif listrik Rumah Tangga golongan 450
VA dan 900 VA.
LPG Harga gas dunia, kurs, dan biaya distribusi berpengaruh
besar terhadap hargaLPG.Ketergantungan impor LPG yang tinggi.Risiko
penyesuaian harga LPG 3 Kg.
13
RoadmapRoadmap Pengendalian InflasiPengendalian Inflasi
RoadmapPengendalianInflasi VolatleFood
RoadmapPengendalianInflasi Adm.Prices
RoadmapPengendalianInflasi Inti
Untuk mencapai inflasi yang rendah dan stabil diperlukan extra
efforts darisemua pihak dan membutuhkan komitmen bersama
(pusat-daerah).
Pusat danDaerah
Menjawab isu:- Permintaan domestik dan kapasitas
perekonomian- Gejolak eksternal (nilai tukar dan
harga komoditas global)- Ekspektasi inflasi
Bobot yg besar ada pada komoditasBensin (3,77%), tarif listrik
(3,47%),Bahan bakar RT (1,80%) dan Solar(0,17%).
Bobot yg besar ada pada komoditasBeras (4,02%), Daging Ayam Ras
(1,11%),Daging Sapi (0,65%), Cabai Merah(0,35%) dan Bawang Merah
(0,48)
JangkaPendek(2015, 2016)danMenengah(2017 dst)
14
-
4/29/2015
8
Implementasi programTPID harus memilikitarget yang
terukur,sehingga dapatdipertanggungjawabkandan dievaluasi.
Satu program bisamerupakan sinergi darisetiap komponen
ygterlibat dalamkeanggotaan TPID(keroyokan)
Target utamamampumendorong terwujudnya4K
Tantangan Pengendalian InflasiDaerah
Prasyarat Sinergi denganprogram lainnyaImplementasi dan
Target
PermasalahanStruktural
Program pengendalianinflasi harus menjadibagian dari
rencanakerja pemerintahdaerah (APBD)
Fokus program TPIDdiupayakan
untukmengatasipermasalahanstruktural
TPID perlu memilikibasis data sebagaidasar dalammenentukan
kebijakandan program kerja diwilayah masing-masing
Sasaran Inflasi3,5% + 1%
Program pengendalianinflasi harus sejalandengan
agendapembangunan nasionalyang ditetapkan olehPemerintah Pusat
Program pengendalianinflasi daerah dapatberupa kegiatanspesifik
sesuai kondisimasing-masing daerahdan atau merupakanprogram yang
secaranasional dilakukansecara serentak
Di tingkat daerah, program TPID seyogyanya juga mulai didorong
untuk mengatasipermasalahan struktural..
PengendalianPengendalian InflasiInflasi DaerahDaerah (1)(1)
15
PengendalianPengendalian InflasiInflasi DaerahDaerah (2)(2)
Core inflation Peningkatan kapasitasperekonomian di daerah
Kelancaran distribusi Komunikasi untukmengarahkan ekspektasi
Penetapan UMPAdministered prices
Pengelolaan dampak lanjutan kebijakanharga BBM di daerah pada
tarif angkutandan harga barang2 lainnya
Sinkronisasi tarif atau pungutan lain (d/rmeningkatkan PAD)
Peningkatan kapasitas daninfrastruktur produksi
Pengaturan kesinambunganproduksi
Penguatan kapabilitas akses pasarbagi pelaku industri hulu
Volatile food Penguataninfrastruktur logistikpangan
&konektivitas
Peningkatan efisiensibongkar muat
Mendorong efisiensistruktur pasar
Mendorongtransparansi informasi
Sinergi antar daerah
Penguatankoordinasipusatdaerah/antardaerah
Komunikasiintensif
3,5%
Untuk mencapai sasaran inflasi nasional, perlu dukungan program
pengendalianinflasi yang terintegrasi antara Pusat-Daerah, mendapat
komitmen penuh dariPemerintah, dan menjadi bagian dari Program
Kerja Pemerintah
16
-
4/29/2015
9
InflasiIHK
Inflasi IntiInflasi Inti
Inflasi Adm PricesInflasi Adm Prices
Inflasi Volatile FoodInflasi Volatile Food
Harga Global/Imported Inflation
Nilai Tukar Rupiah
Ekspektasi Inflasi
Produksi DN
Impor
Penyesuaian Harga olehPemerintah
Output gap
Permintaan
KebijakanMoneter dan
Makro-prudensial
KebijakanFiskal danSektoral
DeterminanStakeholderBank Indonesia
PemerintahPusat
(termasukKementerian
Teknis)
PemerintahDaerah(PEMDA)
InstansiTerkait
Koordinasi KebijakanKoordinasi Kebijakan
PengendalianPengendalian InflasiInflasi perluperlu
DiperkuatDiperkuat
Kantor Pusat : Demand ManagementKantor Perwakilan DN : Advisory
Pemda
Dibutuhkan koordinasi kebijakan moneter, fiskal dan sektoral
baik di tingkat pusatmaupun daerah untuk mengatasi berbagai
tantangan pengendalian inflasi.
17
Program Pengendalian Inflasi (1)Program Pengendalian Inflasi (1)
18
Permintaandomestikdan kapasitasekonomi
Program infrastruktur Kebijakan fiskal yanglebih ekspansif
Pengelolaan sisipermintaan
Program infrastruktur Kebijakan fiskal yangakomodatif
Perizinan Belanja modal
daerah
Stabilisasinilai tukarrupiah
Stabilitas nilai tukarrupiah
Nilai tukar rupiah sesuaidgn fundamentalnya
Ekspor non SDA Substitusi impor bahanbaku
Industri daerahberorientasi ekspor
Industri daerahsubstitusi impor
Ekspektasiinflasi
Komunikasi target inflasi Pusat Informasi HargaPangan
Strategis
Timing dan mekanismereformasi subsidi energi
Cadangan panganpemerintah
Kredibilitas kebijakanmoneter
Produksi &kelancaran distribusibhn pangan pokok
Cadangan pangandaerah
Pengendalian inflasi perlu didukung oleh peningkatan kapasitas
ekonomi khususnyadari program infrastruktur Pemerintah serta
penguatan sektor industri..
-
4/29/2015
10
Program Pengendalian Inflasi (2)Program Pengendalian Inflasi (2)
19
Produksi panganstrategis
Lahan pertanian Saprodi Irigasi Cadangan Beras
Pemerintah (CBP) Peningkatan bibit sapi
Lahan pertanian Produktivitas Peningkatan bibit sapi
Sosialisasi metodepeningkatan produksi padi
Ketersediaanpasokan panganantar waktu
Pola tanam Paska panen
Pola tanam Paska panen Industri hilir
Pengawasan distribusi danpenyimpanan
Saluran distribusipangan
Penataan pasar induk Kerja sama dgn peritel
besar/pasar modern
Perbaikan tata niaga a.l.dgn penguatan peranBULOG
Perbaikan infrastrukturdistribusi
Kerjasama antar daerah
Penetapan hargapangan strategis
Akses thd informasiharga pangan
Pembiayaan usaha tani Stabilisasi harga tingkat
petani dan tingkatkonsumen
Akses thd informasiharga pangan
Pembiayaan usaha tani Stabilisasi harga tingkat
petani dan tingkatkonsumen
Mendukung sosialisasiinformasi harga pangan
Kelembagaanpetani
Modernisasi kelompok tanidan lembaga penyuluhan
Modernisasi kelompok tanidan lembaga penyuluhan
Modernisasi kelompok tanidan lembaga penyuluhan
Pengendalian inflasi dari sektor pangan perlu difokuskan pada
peningkatan produksi,perbaikan pola tanam dan pengelolaan paska
panen, penguatan peran BULOG serta didukungoleh peningkatan
kerjasama antar daerah dan penguatan pusat informasi pangan..
Program Pengendalian Inflasi (3)Program Pengendalian Inflasi (3)
20
Pengaruheksternal padaharga energidomestik
Stabilitas nilai tukar Hedging kurs dan minyak
Stabilitas nilai tukar Diversifikasi energi Infrastruktur energi
non BBM
Fleksibilitas tarif PBBKB
Penetapanharga BBM dandampaklanjutannya
Review kebijakan penetapanbatas atas dan bawah tarifangkutan
Transportasi umum tanggungjawab Pemerintah
Tarif angkutan barangditetapkan pemerintah
Merumuskan batas atas& bawah tarif angkutandlm kota
Ketergantunganpada BBM
Mendorong implementasikandungan BBN sebesar 15%
Demand side management
Diversifikasi BBM ke nonBBM Pemberian insentif (pajak, beamasuk)
utk kendaraannonBBM
Demand side management
Jumlah dan kualitastransportasi umum
BPP listrik Efisiensi energy mix Menyederhanakan izin
terkaitinfrastruktur listrik
Mempercepat perizinanpembangkit listrik
Ketergantunganpada impor LPG
Mengendalikan jumlah tabungutk wilayah yg sdh konversi
Membangun sistem distribusionline & terpadu
Pengembangan jaringan gas kota Review RTRW dgnmemasukkan
jargas
TTL RT 450VAdan 900 VA danLPG 3 Kg MasihDisubsidi
Mempersiapkan mekanismesubsidi yg tepat sasaran
Penyesuaian harga secarabertahap
Mendukung sistimdistribusi LPG 3 kg
Pengendalian inflasi dari sektor energi perlu difokuskan pada
perbaikan mekanismepenetapan harga jual dan meminimalkan dampak
lanjutannya serta memperkuat upayadiversifikasi energi..
-
4/29/2015
11
PenguatanPenguatan ProgramProgram PengendalianPengendalian
InflasiInflasi DaerahDaerahAspek Kelembagaan dan Koordinasi1.
Jumlah TPID yang semakin bertambah memerlukan penguatan dan
penyempurnaan
mekanisme koordinasi guna meningkatkan efektivitas dalam
sinkronisasi kebijakan.2. Memperkuat fungsi sekretariat Pokjanas
TPID untuk mendukung komunikasi yang
intensif dengan TPID dan TPIAspek Program1. Program pengendalian
inflasi yang dikembangkan merupakan program multiyears dan
menyentuh permasalahan struktural, sehingga seluruh program
memiliki tahapan,roadmap, dan target yang jelas.
2. Beberapa program nasional yang dikembangkan, antara lain:
pengembangan PusatInformasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) untuk
mendukung transparansi harga danmengarahkan ekpektasi; Penguatan
Kerja Sama antar Daerah dalam rangka mendukungkelancaran pasokan
dan pengembangan ekonomi daerah, Penyelasaran Asumsi MakroDaerah
dalam rangka mendorong perencanaan fiskal daerah untuk
mendukungpencapaian sasaran nasional.
Aspek Komitmen dan Komunikasi1. Untuk mengimplementasikan
berbagai kegiatan dan program strategis, diperlukan
komitmen dan keterlibatan aktif seluruh elemen di dalam TPID.2.
Komunikasi yang intensif dan didukung dengan kredibilitas tim akan
mampu
mengarahkan dan menjaga ekspektasi masyarakat.
21
ContohContoh PeranPeran DaerahDaerah dalamdalam
PengendalianPengendalian InflasiInflasi
GorontaloPemprov Gorontalo membangun infrastruktur irigasi
(Mootilango &Randangan) utk mendukung Gorontalo sebagai lumbung
padi KTI
Upaya Pengendalian Inflasi Beras yang Telah Dilakukan Daerah
Kalimantan BaratPenguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
(LDPM)
BaliIntegrasi kegiatan berorientasi pada usaha pertanian tanpa
limbah(zero waste) dan menghasilkan 4 F (Food, Feed, Feltilizer dan
Fuel)
Jawa TengahProgram Pasar Lelang Komoditi Agro untuk Perbaikan
Struktur PasarKomoditas Pangan dalam rangka Pengendalian
Inflasi
22
-
4/29/2015
12
TemaTema RakornasRakornas TPID VITPID VI TahunTahun
2015:2015:Optimalisasi peranperan PemerintahPemerintah DaerahDaerah
dalam Mendukung StabilitasHarga melalui PercepatanPercepatan
PembangunanPembangunan InfrastrukturInfrastruktur dan
PembenahanPembenahanTataTata NiagaNiaga di Daerah.Dasar Pemikiran
I: Peningkatan alokasi belanja infrastruktur guna mendukung
targetswasembada pangan (a.l: waduk, irigasi,dll)
AnggaranAnggaranInfrastrukturInfrastruktur
AnggaranAnggaran SubsidiSubsidi
AnggaranAnggaranKesehatanKesehatan
RpRpRp Rp
AnggaranAnggaranPendidikanPendidikan
APBNAPBN--P 2015P 2015
23
TemaTema RakornasRakornas VIVI TahunTahun 20152015 24
-
4/29/2015
13
ProgramProgram UnggulanUnggulan TPIDTPIDPasar Penyeimbang Pasar
alternatif yang sengaja dibuat diantara pasar yang
sudah ada dengan menjual harga barang pada tingkat yangnormal.
Hal ini dimaksudkan untuk menjaga ekspektasipositif masyarakat dan
menjaga kemungkinan permainanharga oleh pedagang. Pasar penyeimbang
ada yangposisinya tetap ada yang mobile.
Sinergi TPID dengan Produsen dan Retailer Kerja sama TPID dengan
sentra produsen (koperasi
hortikultura lestari) dan retailer dalam upaya pengendalianharga
dan memotong rantai distribusi pangan.
Efisiensi Bongkar Muat Pelabuhan Meningkatkan jam operasional
kegiatan bongkar muat
pelabuhan menjadi 24 jam dan meningkatkan sarana danprasaran
pelabuhan untuk menunjang kegiatan bongkarmuat.
Sinergi Kebijakan Atasi Inflasi Musiman Komunikasi intensif
dengan pelaku usaha dan menjaga
ekspektasi masyarakat.
25
Produksi BerasProduksi Beras
RisikoRisiko InflasiInflasi 26