KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TEMBAKAU NASIONAL - Home … · Disisi lapangan kerja, ... Praktek pertanian secara tradisional menyebabkan hasil yang kurang kompetitif ... PowerPoint Presentation

Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TEMBAKAU

NASIONAL

1


I. PENDAHULUAN

1. Tembakau merupakan salah satu tanaman yang dibudidayakan di Indonesia yangberkembang sudah sejak ratusan tahun yang silam. Kegiatan yang dilakukanberulang-ulang dan secara turun temurun merupakan suatu proses budaya yangberkembang dalam masyarakat. Terlebih lagi kegiatan tersebut mendatangkanmanfaat dari segi ekonomi dan pendapatan bagi masyarakat yang mengusahakantembakau.

2. Produk tembakau dan ikutannya telah menjadi budaya dan kebiasaan hidup sertakehidupan masyarkat sejak sebelum Columbus menemukan benua Amerika di Abad14. Produk Hasil Tembakau telah menjadi bagian tradisi dan mengakar dalamberbagai kegiatan sosial dan budaya masyarakat dan bangsa.

3. Sisi lain yang tidak dapat dipisahkan dari tembakau adalah budaya mengolahtembakau menjadi barang yang dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat.Kegiatan yang sering disebut sebagai Industri Hasil Tembakau (IHT) ini juga tumbuhdan berkembang bersama-sama dengan kegiatan budidaya tembakau yang dilakukanoleh petani.

4. Sebagai komoditas yang bernilai ekonomi dan sosial tinggi, hasil tembakau danindustri hasil tembakau berkontribusi besar dalam menunjang pendapatan petani dannegara . Di sentra-sentra produksi, hasil jual tembakau menyumbang sebesar 40-70%dari total pendapatan petani. Disisi lapangan kerja, pada budidaya tembakau mampumenyerap tenaga kerja langsung sebanyak 825.348 orang dengan melibatkan(558.502 KK)

2


DASAR HUKUM

Dasar hukum yang terkait dengan “usaha budidaya” tembakau adalah :

a. UU RI No. 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa : “Petani memiliki kebebasan untuk menentukanpilihan jenis tanaman dan jenis pembudidayaannya.”

Pasal 6 ayat (3) : “Apabila pilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak dapatterwujud karena ketentuan Pemerintah, maka Pemerintah berkewajiban untukmengupayakan agar petani yang bersangkutan memperoleh jaminan penghasilan tertentu.”

b. UU RI No. 39/2014 tentang Perkebunan

Pasal 2 : Perkebunan diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian,kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal dan kelestarian fungsi lingkupan hidup.

Pasal 3 : Perkebunan diselenggarakan dengan tujuan : (1) meningkatkan kesejahteraan dankemakmuran rakyat; (2) meningkatkan sumber devis negara; (3) menyediakan lapangankerja dan kesempatan usaha; (4) meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilaitambah, daya saing dan pangsa pasar; (5) meningkatkan dan memenuhi kebutuhankonsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; (6) memberikan perlindungan kepadaPelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat; (7) mengelola dan mengembangkan sumberdaya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari; dan (8) meningkatkanpemanfaatan jasa Perkebunan.

3


II. SEBARAN WILAYAH PENANAMAN TEMBAKAU

4


PRODUKSI TEMBAKAU

5

Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id6

III. PERKEMBANGAN LUAS AREAL DAN PRODUKSI SELAMA LIMA TAHUN


Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi Tembakau Perkebunan Rakyat, Negara

dan Swasta Menurut Provinsi Tahun 2011 s.d. 2016

Panen (Ha)Produksi

(Ton)Panen (Ha)

Produksi

(Ton)Panen (Ha)

Produksi

(Ton)Panen (Ha)

Produksi

(Ton)

Panen

(Ha)

Produksi

(Ton)

Panen

(Ha)

Produksi

(Ton)

ACEH 641 951 1,144 814 2,092 1,983 2,158 2,340 1,772 1,919 2,023 2,199

SUMATERA UTARA **) 440 374 511 447 2,852 2,426 2,889 2,416 2,645 2,439 412 531

SUMATERA BARAT 1,404 1,299 1,404 1,306 1,076 1,002 1,384 1,349 1,376 1,337 1,402 1,366

JAMBI 176 109 287 171 286 193 347 233 393 285 387 287

SUMATERA SELATAN 113 101 13 10 53 38 353 302 323 256 353 302

LAMPUNG 736 620 941 1,180 959 892 634 862 493 519 497 677

JAWA BARAT 9,181 8,086 10,326 9,195 9,973 8,872 9,201 8,146 9,711 8,471 9,355 8,473

JAWA TENGAH 44,651 39,411 50,982 43,386 40,620 30,972 42,653 32,542 50,856 40,504 44,884 40,567

D.I. YOGYAKARTA 2,082 1,428 2,115 1,561 1,307 686 1,595 1,097 2,056 1,534 1,882 1,569

JAWA TIMUR **) 130,284 114,391 144,245 135,309 83,386 73,998 118,717 108,137 107,104 99,016 107,207 99,531

B A L I 1,132 1,671 970 1,713 803 975 680 937 782 1,024 752 1,038

NUSA TENGGARA BARAT 28,409 40,992 37,055 59,988 28,356 38,529 24,611 37,067 23,760 34,449 23,890 36,074

NUSA TENGGARA TIMUR 1,075 182 2,799 1,393 2,986 1,535 2,049 1,304 2,160 1,324 2,170 1,384

SULAWESI TENGAH 42 47 42 47 30 27 55 32 95 35 55 33

SULAWESI SELATAN 2,554 2,491 2,909 1,915 2,350 2,321 2,116 1,537 2,324 1,535 2,103 1,529

222,920 212,153 255,743 258,435 177,129 164,447 209,443 198,301 205,850 194,646 197,372 195,560

Sumber : Statistik Perkebunan Indonesia Direktorat Jenderal Perkebunan

Tahun 2016*

INDONESIA

Provinsi

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015Tahun 2012Tahun 2011

Keterangan : *) Angka Sementara**) Perkebunan Rakyat ditambah Perkebunan Besar Negara ditambah Perkebunan Swasta

- Produksi : Daun Kering


III. VOLUME DAN NILAI EXPOR IMPOR TEMBAKAU TAHUN 2011 - 2015

Keterangan : Tahun 2015 angka sementara hasil sinkronisasi NasionalSumber : Badan Pusat Statistik


IV. SEBARAN INDUSTRI HASIL TEMBAKAU DI INDONESIA

No Provinsi Kabupaten Hasil IHT

1 NAD Banda Aceh Kretek

2 Su - Mut Pematang Siantar, Kota Medan Rokok Putih

3 Ja - Bar Kota Cirebon, Cirebon, Karawang, Bekasi Rokok Putihdan Kretek

4 Ja - Teng Semarang, Jepara, Pati, Demak, Kudus, Karanganyar, Solo, Kebumen, Salatiga

Kretek danRokok Putih

5 Yogyakarta Bantul, Sleman, Kulonprogo Kretek

6 Ja - Tim Pamekasan, Pasuruan, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Probolinggo, Lumajang, Bojonegoro, Jombang, Nganjuk, Malang, Kediri, Madiun, Ponorogo, Ngawi, Tulungagung, Magetan, Pacitan

Kretek

7 Sul - Sel Soppeng Kretek

8 NTB Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat Kretek(Home Industri)Sumber: Radjab (2013)

9


INDUSTRI HASIL TEMBAKAU INDONESIA

Jumlah Produsen

Sumber: DJBC - 2015

Total 728 produsen

produk tembakau terdaftar

di Indonesia

Tenaga Kerja

Sumber: Kementerian

Perindustrian


Persiapan lahan secarakonvensional

Proses pemotongankonvensional

Kurang perawatan

Proses setelah panen secaratradisional

Penanaman secaramanual

Pemanenan secara tradisional

Praktek pertanian secara tradisional menyebabkan hasil yang kurang kompetitif – kualitas, jumlah dan biaya

V. TANTANGAN PERTANIAN TEMBAKAU PERTANIAN TRADISIONAL


Praktek Pertanian TradisionalPersaingan

LahanPertanian Skala

Kecil

Biaya Tinggi (sewa lahan & biayasaprodi)

Rentan gagal panen

TANTANGAN PERTANIAN TEMBAKAUProduktifitas Belum Optimal


TANTANGAN PERTANIAN TEMBAKAU Tataniaga yang Kompleks

Petani

Pengumpul

Pedagang kecil

Pedagang besar

Grader

IHT


Penyediaan sarana produksi (pupuk, benih,pestisida);

Lemahnya SDM dan kelembagaan petani ;

Kurangnya pemeliharaan tanaman mengakibatkanmutu hasil panen yang kurang baik;

Daya Saing Komoditas;

Anomali Iklim ;

Konversi Lahan Pertanian.

VI. PERMASALAHAN


VII. UPAYA PENGEMBANGAN PERTANIAN TEMBAKAU

MELALUI KEMITRAAN

PERAN PETANI :

Memanfaatkan bantuan teknis, satuan produksi, dan dukungan

finansial (jika diperlukan)

Mengimplementasikan praktik pertanian yang baik SESUAI dengan

standar Good Agricultural Practices (GAP) Perusahaan

Menjual hasil panen tembakau langsung kepada pelaku usaha

PERAN PELAKU USAHA :

Memberikan bantuan teknis, satuan produksi, dan dukungan finansial (jikadiperlukan)

Mensosialisasikan serta membimbing dan mengawasi implementasi praktikpertanian yang baik SESUAI dengan standar Good AgriculturalPractices (GAP) Perusahaan

Membeli hasil panen tembakau langsung dari petani

Transfer teknologi / pengetahuan praktik pertanian terbaik


Lanjutan

16

PERAN PEMERINTAH :

Memfasilitasi peningkatan produktivitas dan mutu tembakau sesuai

dengan kebutuhan industri.

Menyusun kebijakan berupa Road-map agribisnis tembakau Jangka

Panjang, Menengah, dan Pendek yang terpadu dan sinergis, yang dalam

proses penyusunannya melibatkan seluruh stakeholder terkait.

Melindungi dan menjaga kelestarian tembakau khas Indonesia (Indikasi

Geografis) yang telah mendunia sebagai kekayaan plasma nutfah

bangsa Indonesia, bahkan ditingkatkan produksinya kalau pasarnya

masih terbuka.

Menyusun kebijakan produksi terkait dengan supply-demand, dalam

rangka menyeimbangkan antara supply (produksi) dan demand

(kebutuhan), misal bagi jenis tembakau tertentu yang pasarnya sudah

jenuh, sebaiknya pengembangannya dibatasi, sedangkan yang

pasarnya tersedia pengembangannya dipacu agar dapat mengisi ekspor

dan mengurangi impor (pengaturan impor-ekspor), pengembangan

komoditas alternatif, diversifikasi produk, dan sebagainya.


KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TEMBAKAU NASIONAL - Home … · Disisi lapangan kerja, ... Praktek pertanian secara tradisional menyebabkan hasil yang kurang kompetitif ... PowerPoint Presentation

Documents