KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI PAPUA TAHUN 2019 Dr. Sugiyanto, S. Pd, M. App. Sc Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan Papua, 4 November 2019
49
Embed
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM …bppsdmk.kemkes.go.id/.../11/Ka-Badan-Rakor-Binwil-4... · 11/4/2019 · Pembina Wilayah memiliki tugas dan tanggung jawab, sebagai
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN
BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI PAPUA TAHUN 2019
Dr. Sugiyanto, S. Pd, M. App. ScKepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan
Badan PPSDM Kesehatan
Papua, 4 November 2019
BAGIAN PENYAJIAN
1. PENDAHULUAN
2. PRIORITAS PEMBANGUNAN KESEHATAN
3. PEMENUHAN SDM KESEHATAN
4. PERAN POLTEKKES DALAM PEMENUHAN SDM KESEHATAN
5. PENUTUP
PENDAHULUANBAGIAN 1
pembangunan SDM akan menjadi prioritas
utama kita, membangun SDM yang
pekerja keras, yang dinamis.
Membangun SDM yang terampil,
menguasai ilmu pengetahuan dan
teknologi.
Mengundang talenta-talenta global
bekerja sama dengan kita.
PIDATO PRESIDEN RI 2019-2024
Pada tahun 2020, kita terus melanjutkan program prioritas di bidang kesehatan, dengan memperkuat layanan dan akses kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, diikuti ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas. Penguatan program promotif dan preventif juga dilakukan, melalui pemenuhan gizi dan imunisasi balita, serta edukasi publik tentang pentingnya pola hidup sehat untuk menekan angka penyakit tidak menular.
PIDATO PRESIDEN RI
Read more at: https://investor.id/business/isi-lengkap-pidato-presiden-pada-penyampaian-keterangan-rapbn-2020-4
RPJMN BIDANG KESEHATAN
7
MENKES KABINET INDONESIA MAJULetjen TNI (Purn) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp. Rad (K) RI
Karir:- Tim Dokter Kepresidenan- Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia- Ketua World International Committee of Military Medicine- Ketua ASEAN Association of Radiology- Kepala RSPAD Gatot Soebroto
DASAR PEMBINAAN WILAYAH : KEPMENKES NO. HK.02.02/MENKES/221/2016 TENTANG PEMBINA, PENDAMPING DAN KOORDINATOR, SERTA PENDUKUNG PEMBINA WILAYAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PEMBINAAN WILAYAH PROVINSI
PAPUA
PENDAMPING PEMBINA WILAYAH :
SKM BIDANG KEMITRAAN DAN SDG'S
DAN SAM BIDANG DESENTRALISASI
KESEHATAN
KOORDINATOR WILAYAH : PUSAT
PENDIDIKAN SDM KESEHATAN
PEMBINA WILAYAH :
BADAN PPSDM KESEHATAN
PENDUKUNG PEMBINA WILAYAH :
BKSLN, DIT GIZI KESMAS, DIT MUTU AKREDITASI, DIT P2P
TULAR VEKTOR DAN ZOONOSIS, PUSLITBANG
HUMAKES, DAN SET BADAN PPSDM KES
9
PEMBINA WILAYAH BADAN PPSDM KESEHATAN (JATIM, NTT, PAPUA, RIAU, SULTRA)
Pembina Wilayah memiliki tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:
1. melaksanakan inventarisasi permasalahan, melakukan bimbingan dan pendampingan dalam pencapaian tujuan upaya pencapaian pembangunan kesehatan nasional;
2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan langkah strategis dalam pemecahan masalah pada program pembangunan kesehatan di daerah binaannya;
3. memantau pencapaian indikator yang menjadi tanggung jawab pusat di masing-masing daerah binaannya;
4. mempersiapkan bahan dalam rangka kunjungan Menteri Kesehatan ke daerah;
5. mendampingi dan/atau mewakili Menteri Kesehatan pada kegiatan di daerah binaan wilayahnya;
6. membuat rekomendasi upaya percepatan atau perbaikan untuk daerah binaannya;
7. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di wilayah binaan masing-masing secara berkala kepada Menteri Kesehatan; dan
8. menyampaikan laporan akhir tahun untuk mendukung Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan.
KOORDINATOR WILAYAHPROV PAPUA: PUSAT PENDIDIKAN SDM KESEHATAN
Koordinator Wilayah memiliki tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:
1. membantu Pembina Wilayah dalam mempersiapkan materi terkait kunjungan yang akan dilaksanakandengan unit teknis terkait;
2. membantu Pembina Wilayah mempersiapkan teknis kunjungan lapangan dan berkoordinasi dalampelaksanaannya dengan Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota; dan
3. membantu Pembina Wilayah menyiapkan rekomendasi untuk daerah dan laporan hasil pembinaankepada pimpinan.
PENDAMPING PEMBINA WILAYAHPROV PAPUA: SKM BIDANG
KEMITRAAN DAN SDG'S DAN SAM BIDANG DESENTRALISASI
KESEHATAN
PENDUKUNG PEMBINA WILAYAHPROV PAPUA: BKSLN, DIT GIZI KESMAS, DIT MUTU AKREDITASI, DIT P2P TULAR VEKTOR DAN ZOONOSIS, PUSLITBANG HUMAKES,
DAN SET BADAN PPSDM KES
PRIORITAS PEMBANGUNAN KESEHATANBAGIAN 2
Bayi
● P R O M O T I F ● P R E V E N T I F ● K U R AT I F ● R E H A B I L I TAT I F ●
Pe layanan Kesehatan Berkua l i ta s
Ibu Hamil Balita Remaja/AUS Dewasa Lansia
UPAYA MENCAPAI
CAKUPAN KESEHATAN SEMESTA
• Akreditasi
• Pengukuran Indikator Mutu
PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN
PENINGKATAN
AKSES
PENINGKATAN
MUTU
• Pemenuhan Sarpras, Alkes
• Kompetensi SDM
• Farmasi
• Penguatan Sistem Rujukan
• Pengembangan Pelayanan
• Inovasi
Pelayanan
Kesehatan
yang Berkualitas
R E G U L A S I
S I S T E M I N F O R M A S I
16
STATUS GIZI BALITA INDONESIA
2013 – 2018
%
Sesuai dengan Kriteria WHO:• Gizi kurang dan buruk harus diturunkan menjadi < 10%• Stunting harus diturunkan < 20%• Kurus dan sangat kurus harus diturunkan < 5%
Percepatan perbaikan gizi masyarakat
1. Stunting Indonesia tertinggi ke 5 di dunia dan tertinggi di Asia Tenggara.
2. Angka ini juga jauh lebih tinggi dari beberapa negara miskin di Afrika.
3. Anak Stunting Indonesia tidak hanya terjadi dikeluarga miskin dan kurang mampu, tapi juga di keluarga mampu
FAKTA
PENURUNAN
Target RPJMN dalam Pemenuhan
Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan
RS 2020 - 2024
PEMENUHAN SDM KESEHATAN
BAGIAN 3
INDIKATOR KINERJA PROGRAM PPSDMK
IndikatorTarget
2020 2021 2022 2023 2024
- Persentase puskesmas tanpa dokter 12 9 6 3 0
- Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai
standar35 47 59 71 83
- Persentase RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis
dasar dan 3 dokter spesialis penunjang70 75 80 85 90
- Jumlah SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kompetensinya 38.731 36.827 37.475 37.637 37.785
Jumlah Kebutuhan Tenaga Kesehatan
Puskesmas di Indonesia Tahun 2019
NO TENAGA KESEHATANJumlah
PuskesmasKeadaan Kurang
1 Dokter Umum
10.032
19.922 2.023
2 Dokter Gigi 7.924 4.486
3 Perawat 93.251 10.940
4 Bidan 106.367 8.344
5 Tenaga Kefarmasian 9.732 5.145
6 Tenaga Kesehatan Masyarakat 20.003 3.926
7 Tenaga Kesehatan Lingkungan 9.303 4.328
8 Tenaga Gizi 9.082 6.484
9 Ahli Teknologi Laboratorium Medik 5.020 6.533
TOTAL 280.604 52.209
Jumlah Kebutuhan
Tenaga Kesehatan
Rumah Sakit di
Indonesia Tahun
2019
TENAGA KESEHATAN JUMLAH RS KEADAAN KEKURANGAN
Spesialis Anak
2.845
6.213 821
Spesialis Obgyn 7.067 739
Spesialis Penyakit Dalam 6.296 753
Spesialis Bedah 4.535 1.128
Spesialis Radiologi 3.224 618
Spesialis Rehab Medik 1.410 421
Spesialis Anestesi 4.301 776
Spesialis Pat Klinik 2.274 454
Spesialis Pat Anatomi 896 447
Spesialis Jantung & PD 1.753 89
Spesialis Mata 2.977 164
Spesialis THT 2.462 65
Spesialis Jiwa 1.413 116
Spesialis Saraf 3.135 58
Spesialis Paru 1.907 83
Dr Umum 30.584 1.511
Dr Gigi 5.548 1.017
Drg Spesialis 3.473 1.025
Perawat 241.066 20.660
Bidan 57.617 4.595
Apoteker 37.455 2.672
Tng Teknis Farmasi 25.436 7.826
Ahli Lab Medik 15.164 1.047
Kesehatan Masyarakat 3.894 3.191
Sanitarian 3.346 2.493
Tenaga Gizi 8.927 1.718
TOTAL 482.373 54.487
KerangkaPemenu-
han SDMK dalam
CakupanKesehatan
Semesta
Ketersediaan SDM Gap Jumlah dan Jenis SDMK : Perencanaan dan Investasi yang adekuat
Distribusi SDMK Gap Distribusi : Insentif untuk meningkatkan Retensidi daerah tidak diminati, redistribusi
Kompetensi SDMK Gap Kompetensi : pelatihan pre-servis dan in-servis, Binwas, tubel, PPDS, fellowship
Kinerja SDMK Gap Produktivitas : Insentif yang layak, Sistem jenjang karier, sistem merit
CA
KUPA
N KESEH
ATAN
SEMESTAIn
dik
ato
rSD
M K
eseh
atan
Akses masyarakat terhadap SDM Kesehatan
Terbatasnya akses masyarakat terhadap SDM Kesehatan
Urusan kesehatan merupakanurusan pemerintahan wajibyang bersifat pelayanan dasar
Urusan kesehatan merupakan urusanpemerintahan konkuren yang dibagi antaraPemerintah Pusat, Daerah Provinsi, danDaerah Kab/Kota
Urusan kesehatan merupakanurusan pemerintahankonkuren yang dibagi antaraPemerintah Pusat, DaerahProvinsi, dan DaerahKab/Kota
23
Pembagian
Urusan
Pemerintah
Bidang Kesehatan
dijelaskan pada :
LAMPIRAN UU
NOMOR 23 TAHUN
2014 TENTANG
PEMERINTAHAN
DAERAH
Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan (Sumber Daya
Manusia Kesehatan) Dalam UU No. 23 Tahun 2014
Pemerintah dan Pemda wajib memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan baik dalam jumlah, jenis dan kompetensinya
Pasal
13
Dalam hal terjadi kekosongan Pemerintah dan Pemda wajib menyediakan tenaga kesehatan pengganti
Pasal
27 ayat (3)
Tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah
(UU Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan)
Peran Daerah dalam Pendayagunaan SDM
Kesehatan
26
• Memenuhi kebutuhanSDMK UKM dan UKP dan melakukan
redistribusi sdmk
diwilayahnya• Pelayanan kepada
masyarakat
KAB/ KOTA
PROVINSI
• Memenuhi kebutuhanSDM dan
meningkatkankapasitas SDM provinsi
• Membantu distribusiSDM kab/kota
(terutama tenaga kesehatan strategis)
27
Peran Daerah Dalam
Pelaksanaan
Desentralisasi
Sinergi Pusat dan Daerah
28
PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN
TERKAIT UU No 36 TAHUN 2014 DAN UU No 5
TAHUN 2014
29
30
31
Puskesmas
Penugasan Khusus Berbasis Tim (NusantaraSehatTim)
Penugasan Khusus Individu (NusantaraSehatIndividu)
RumahSakit
PenugasanKhususResiden
PendayagunaanDokterSpesialis
UPAYA PEMENUHAN TENAGA
KESEHATAN OLEH
PEMERINTAH PUSAT
• NS dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan akses
masyarakat terhadap yankes termasuk dalam rangka
penanganan bencana, KLB, dan/atau penanggulangan
masalah kesehatan tertentu
• Penugasan Khusus dapat dilaksanakan oleh Pemda sesuai
dengan kebutuhan masing-masing dan mempertimbangkan
kearifan lokal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
dan persetujuan Menkes, di fasyankes milik Pemda
32
PEMANFAATAN NUSANTARA SEHAT
(Permenkes 33 Tahun 2018)
TUGAS INSTANSI PENGGUNA
JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
03
01
04
02
Menyusun Formasi untuk
setiap jenjang Jabatan
Melaksanakan Pengangkatan,
Pemindahan, Pemindahan dari dan
dalam Jabatan Fungsional
Penyelenggaraan Pembinaan :
a) Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas,
b) Melakukan Penilaian Prestasi Kerja,
c) Menyusun Manajemen DIklat
Berkoordinasi dengan Instansi
Pembina Jabatan Fungsional
SISTEM INFORMASI JABATAN FUNGSIONAL
Manfaat, untuk memudahkan:
1. Proses perencanaan kebutuhan,pengangkatan danpengembangan karir jabatan fungsional
2. Pendataan dan updating data pemangku jabatanfungsional per unit kerja/rumah jabatan
3. Proses penilaian angka kredit (PAK) dan proses kenaikanpangkat/jenjang jabatan
4. Early warning system
Data base
e-Formasie-Inpassing
e-ukome-PAK e-Jabfung
Pembangunan & Implementasi 2016-2020
Pembangunan 2016
Arsitektur Pangkalan Data1. a adalah data seluruh pegawai dari SAPK Badan Kepegawaian Negara2. b adalah para Pegawai di lingkungan Kemenkes Non Jabfungkes3. c adalah para jabfungkes di lingkungan Pemerintah daerah4. d adalah jabfungkes di lingkungan kemenkes
5. E- Jabfung adalah data seluruh Jabfungkes di lingkunganKemenkes dan Pemda
SIMKA : Sistem Informasi Kepegawaian (Ropeg Kemenkes)SAPK : Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (Badan KepegawaianNegara)
• Kegiatan Germas di 5 Kabupaten/Kota (Jayawijaya, Biak Numfor, Yapen, Sopiori, Jayapura) sejak tahun 2017, berupa : Sosialisasi Germas & Panel Diskusi Seminar Indoor (Imunisasi, Stunting
dan TB Paru) Senam Bersama Pakta Integritas
01
0203
04
MOU dengan Pemda- LOMBOK TIMUR (2015)- KAB. SUPIORI (2015)- KAB. PANIAI (2015)- KAB. KEPULAUAN YAPEN (2017)
- PKL MAHASISWA KEBIDANAN- PENDIDIKAN DIII KEBIDANAN KELAS REG- PENDIDIKAN DIII KEBIDANAN KELAS REG- PENDIDIKAN DIII KEPERAWATAN KELAS REG
PENUTUPBAGIAN 5
TANTANGAN PEMENUHAN SDM KESEHATAN
Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan dari
daerah
Komitmenpemenuhan Nakesoleh daerah pasca
penempatan olehpusat
Sarana
prasarana dan
infrastruktur
Implementasi
redistribusi oleh
Pemerintah Daerah
TINDAK LANJUT• Formasi terbatas• Daerah yang belanja
pegawai > 50 % tidak
dapat mengusulkan formasi
• Pemda tidak dapat
mengangkat tenaga kontrak/honor (PP 48) kecuali BLUD
• Redistribusi sulit dilakukan
MASALAH• Ketersediaan sarana dan
prasarana
• Perencanaan kebutuhan SDMK secara berjenjang
(Pemda dan Pusat), ABK,
Standar Ketenagaan Minimal
• Komitmen Pemda
melaksanakan Pemenuhan Kebutuhan SDM Kesehatan
• Komitmen Pemda
melaksanakan redistribusi
tenaga
DAMPAK
• Kekurangan tenaga
dan maldistribusi• Pelayanan
kesehatan menjadi
tidak optimal dan berkualitas
Permasalahan , Dampak, dan Tindak Lanjut Dalam Pemenuhan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan
HARAPAN
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
Pemenuhan APBD Kesehatan minimal 10 % dari Total APBD, tidak termasuk gaji (UU No 36/2009)
Penyiapan infrastruktur dan sarana prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah
Pemenuhan tenaga kesehatan baik medis dan non medis pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemda
Pejabat struktural bidang kesehatan diisi oleh tenaga kesehatan sesuai kompetensi (Permenkes No 971/2009 dan UU No 23 Tahun 2014)
Kewenangan provinsi pemerataan tenaga kesehatan antara kab/kota skala provinsi
Memberikan insentif dan fasilitas pendukung lainnya bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan retensi
Menyusun rencana kebutuhan SDM Kesehatan secara berjenjang termasuk didalamnya melakukan updating data SDM Kesehatan
Pemenuhan Tenaga, Pemda di minta untu menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk pengusulan formasi ke Kemenpan-RB