KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDANAAN KELURAHAN: Perspektif OTDA Prof. DR. H. DJOHERMANSYAH DJOHAN, MA Guru Besar IPDN Depok, 13 Maret 2019 17.508 pulau-pulau 1,919,440 km 2 Luas Daratan 1.340 Suku Bangsa 737 Bahasa Daerah 245 Aliran Kepercayaan 6 Agama 262 Juta Penduduk 542 Daerah Otonom (34 prov, 415 kab, 93 kota), 6.994 Kec, 8.486 Kel, 74.754 Desa
8
Embed
KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDANAAN KELURAHAN: … prof... · 2019. 3. 14. · KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDANAAN KELURAHAN: PerspektifOTDA Prof. DR. H. DJOHERMANSYAH DJOHAN, MA Guru BesarIPDN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEBIJAKANPENGELOLAANPENDANAANKELURAHAN:
Perspektif OTDA
Prof. DR. H. DJOHERMANSYAH DJOHAN, MAGuru Besar IPDN
Depok, 13 Maret 2019
17.508 pulau-pulau
1,919,440 km2 Luas Daratan
1.340 Suku Bangsa
737 Bahasa Daerah245 Aliran Kepercayaan
6 Agama
262 Juta Penduduk542 Daerah Otonom
(34 prov, 415 kab, 93 kota),
6.994 Kec, 8.486 Kel, 74.754 Desa
Meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan
Dana Kelurahan Untuk Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Kelurahan
FILOSOFI TUJUANmeningkatkan pelayanan publik di kelurahan
Rp
mengatasi kesenjangan pembangunan dan pemberdayaan antar kelurahan
FILOSOFI DAN TUJUAN PENDANAAN KELURAHAN
Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan
Meningkatnya kualitashidup masyarakat
memajukan perekonomian masyarakat di kelurahan
• Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan;• Dana Kelurahan yang bersumber
dari DAU Tambahan adalah wujud daerah/negara untuk memajukan kelurahan dan mensejahterakanwarganya• Karena itu, ukuran keberhasilan
Pemerintahan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.
utk pembangunan sarpras kelurahan danpemberdayaan masyarakat di kelurahan
PP No.17/2018 ttg KECAMATAN (Pasal 30 ayat 9),Pembangunan sarpras dan pemberdayaan masy
diatur Permen
PERMENDAGRI No.130/2018 ttg KegiatanPembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
PMK No.187/PMK.07/2018 ttg Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan TA.2019
(mengacu pada UU No.12/2018 ttg APBN tahun 2019)
PROGRAM DAN KEGIATANPENGGUNAAN PENDANAAN KELURAHAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
diprioritaskan untuk PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANAKELURAHAN dan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
PENGADAAN, PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SARPRAS:• Lingkungan Pemukiman (jaringan air minum, drainase dan selokan,
pengumpulan & pengolahan sampah, sumur resapan, pengelolaan air limbah, alat pemadam api ringan, pompa kebakaran portable, penerangan lingkungan);
• Transportasi (jalan pemukiman, poros kelurahan, dan lainnya)• Kesehatan (mandi. Cuci, kakus umum/komunal, posyandu & posbindu,
dan lainnya)• Pendidikan dan kebudayaan (taman bacaan, bangunan Pendidikan anak
usia dini, wahana permainan anak, dan lainnya)
Digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitasmasyarakat dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri
digunakan untuk membiayaipelayanan sosial dasar yang berdampak langsung padameningkatnya kualitas hidupmasyarakat
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
PENGELOLAAN KEGIATAN:• Kesehatan Masyarakat (perilaku hidup bersih & sehat, KB, pelatihan
kader kesmas, dan lainnya)• Pendidikan dan Kebudayaan (pelatihan kerja, kursus seni budaya, dan
lainnya)• Pengembangan UMKM (pelatihan usaha, dan lainnya)• Lembaga Kemasyarakatan (pembinaan LMK, dan lainnya)• Trantibum & Linmas (pos keamanan kelurahan, penguatan dan
peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban, dan lainnya)• Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar
biasa (layanan informasi ttg bencana, pelatihan kesiapsiagaan, pelatihantenaga sukarelawan, edukasi manajemen proteksi kebakaran, dan lainnya)
DILAKUKAN MELALUI MUSRENBANG DI KELURAHAN, DAN KECAMATAN MENYUSUN RENJA DAN ANGGARAN
PRIORITAS DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
SWAKELOLA
BAHAN BAKU LOKAL
TENAGA KERJA SETEMPAT
PRIORITAS PELAKSANAAN• PP No.17/2018, Alokasi Dana
Kelurahan berasal dari APBD minimal 5% setelah DAK. Untukdaerah kabupaten yang memiliki kelurahan dan kotayang memiliki desa, alokasianggaran kelurahan paling sedikit sebesar alokasi dana desa terendah yang diterimaoleh desa di kabupaten/ kota.
• PMK No.187.07/2018 (mengacu UU No.12/2018 ttgAPBN tahun 2019)
PELAKSANAAN ANGGARAN
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENGAWASAN BERJENJANG MELIBATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT, APARAT PENGAWAS DI DAERAH (APIP), HINGGA KPK
KORBINWAS
Korbinwas dan sinergi antarkementerianMelalui penyempurnaan regulasi, fasilitasi, konsultasi, diklat, litbang, DAN penguatan review, pemeriksaan, dan monitoring dan evaluasi
Korbinwas dan sinergi pada level pemerintah daerahDilakukan oleh Bupati/Walikota, dapat dilimpahkan kepada Camat, dapat dibantu oleh SKPD Kab/Kota
Korbinwas dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah DaerahDapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat