DITJEN PAUD DAN DIKMAS Kebijakan Pendataan PAUD dan Dikmas Tahun 2018 Disampaikan pada Workshop Pengelola Dapodik PAUD dan Dikmas Tahun 2018 Makassar, 3 Juli 2018 Oleh: Harris Iskandar Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas
DITJEN PAUD DAN DIKMAS
Kebijakan Pendataan
PAUD dan Dikmas Tahun 2018
Disampaikan pada Workshop Pengelola Dapodik PAUD dan Dikmas Tahun 2018
Makassar, 3 Juli 2018
Oleh:
Harris Iskandar
Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas
2DITJEN PAUD DAN DIKMAS
UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
Program PAUD dan Dikmas :
pendidikan kecakapan
hidup, pendidikan anak
usia dini, pendidikan
kepemudaan, pendidikan
pemberdayaan
perempuan, pendidikan
keaksaraan, pendidikan
keterampilan dan pelatihan
kerja, pendidikan
kesetaraan
Satuan pendidikan
nonformal : terdiri
atas lembaga kursus,
lembaga pelatihan,
kelompok belajar,
pusat kegiatan
belajar masyarakat,
dan majelis taklim
serta satuan
pendidikan sejenis
Penerbitan
NSPK
Supervisi
dan
Pengawasan
Sebagai acuan pelaksanaan
Kewenangan di daerah
UPT Pusat Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat di Daerah:1. Pengembangan model 2. Pengembang mutu3. Unit Layanan Terpadu4. Pembinaan dan Pengawasan
Kewenangan
PusatDiserahkan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
Rumah Pintar, SKB,
Sekolah Rumah Pendidikan Keluarga
3DITJEN PAUD DAN DIKMAS
Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah
Penerbitan Juknis; NSPK
Penguatan Mutu
Akreditasi
Pembinaan dan Pengawasan
• Pendataan dan Rekrutmen• Penyiapan Anggaran, PTK dan
Sarpras
• Koordinasi dan Pembinaan
Pembelajaran
• Evaluasi
Pemerintah Pemerintah Daerah
Pasal 26, Undang-Undang No.20/2013
Satuan Program
Lembaga PAUD, PKBM, Lembaga Kursus,
Lembaga Pelatihan, SKB, dan Satuan
Pendidikan Nonformal Sejenis (Rumah Pintar,
Sekolah Rumah)
Keaksaraan, Kesetaraan (paket A, B, C), PAUD,
Kursus Keterampilan, Pendidikan Kewanitaan,
Gender, Pendidikan Kepemudaan, dan
pendidikan lainnya (pendidikan keluarga).
4DITJEN PAUD DAN DIKMAS
Grand Design Pengembangan
Satuan Pendidikan Non-Formal
5DITJEN PAUD DAN DIKMAS
Peran Pendidikan Nonformal
Mengejar1
Melengkapi/Mengiringi2
Mendahului3
6DITJEN PAUD DAN DIKMAS
SKB
LEARNING CENTER COMMUNITY DEVELOPMENTTEST CENTER
• Pendidikan Anak Usia Dini
• Pendidikan Kesetaraan
• Pendidikan Keaksaraan
• Pendidikan Vokasi
• Pendidikan Keluarga
• UNBK
• Placement Test
• Tempat Uji Kompetensi (TUK)
• Pemberdayaan Perempuan
• Pembinaan Kampung Literasi
• Pembinaan Desa Vokasi
• Taman Bacaan Masyarakat
SDM, SARPRAS, MANAJEMEN
7DITJEN PAUD DAN DIKMAS
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
Standar Pelayanan Minimal (SPM)SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan
Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak
diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
Pasal 5 (3): Pasal 4 (2):
Jenis Pelayanan Dasar pada SPM
pendidikan daerah kabupaten/kota
terdiri atas:
a. pendidikan anak usia dini;
b. pendidikan dasar; dan
c. pendidikan kesetaraan.
Materi muatan SPM mencakup:
a. Jenis Pelayanan Dasar;
b. Mutu Pelayanan Dasar; dan
c. penerima Pelayanan Dasar.
8DITJEN PAUD DAN DIKMAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2018
PAUD
Pendidikan
Kesetaraan
Usia 5 (lima) sampai dengan 6
(enam) tahun untuk jenis Pelayanan
Dasar Pendidikan Anak Usia Dini
Usia 7 (tujuh) sampai dengan 18
(delapan belas) tahun untuk jenis
Pelayanan Dasar Pendidikan
Kesetaraan
9DITJEN PAUD DAN DIKMAS
Dana Alokasi Khusus (DAK) 2018 & 2019
NO PROGRAM 2018 USULAN 2019
SASARAN ANGGARAN SASARAN ANGGARAN
1 BOP PAUD 6.184.762 4.070.194.800 8.000.000 5.200.000.000
2 BOP KESETARAAN 925.000 1.546.225.000
JUMLAH 4.070.194.800 8.925.000 6.746.225.000
NO PROGRAM 2018 USULAN 2019
SASARAN ANGGARAN SASARAN ANGGARAN
1 DAK FISIK SKB 195 152.734.000 323 644.167.423
2 DAK FISIK PAUD 1.482 464;647.144
JUMLAH 152.734.000 1.805 1.108.814.567
DAK NONFISIK
DAK FISIK
10DITJEN PAUD DAN DIKMAS
Kebijakan Pendataan
11DITJEN PAUD DAN DIKMAS
Semua Satuan Pendidikan
Nonformal Wajib Memiliki NPSN
Semua peserta didik kesetaraan
dan PAUD terdaftar di Dapodik
dan memiliki NISN; UjianKesetaraan hanya untuk peserta
didik yang memiliki NISN
Semua SKB menjadi Satuan
Pendidikan atau disiapkan
Target Satuan Pendidikan
Nonformal yang Memenuhi SNP
dan Terakreditasi minimal 30.000
lembaga.
TARGET 2018
12DITJEN PAUD DAN DIKMAS
Jumlah SKB sebagai SPNF
372 SKB telah beralih
fungsi menjadi Satuan PNF
Terakreditasi Belum Akreditasi
24 Lembaga
(7%)
348 Lembaga
(93%)
13DITJEN PAUD DAN DIKMAS
DATA DI LINGKUNGAN DITJEN PAUD DAN DIKMAS JUN
2018
Lembaga
Ber-NPSN
231.516
Peserta
Didik
14.735.659
Pendidik
PAUD & Dikmas
537.706
513.070 PAUD
3.937 LKP
20.699 PKBM & SKB
Data Dapodik PAUD dan Dikmas dan Data Peserta Didik dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
Naik 2.593 dari Semester Lalu Naik 98.710 dari Semester Lalu Turun 9.642 dari Semester Lalu
14DITJEN PAUD DAN DIKMAS
Gerakan Akreditasi Nasional
Pemetaan Mutu
Pembinaan
VerifikasiDinas
Pendidikan
(Kabid, Kasi,
Penilik)
dan Ormit
Assesor
PAUD dan
Dikmas
PP dan BP PAUD
Dikmas
29 UPT
Ditjen PAUD
dan Dikmas
BAN PAUD dan
DikmasAkreditasi
BAP PAUD dan
Dikmas di 34
Propinsi
SATUAN PENDIDIKAN
PAUD DAN DIKMAS
Sistem Penjaminan Mutu InternalKebijakan
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal
EDS – Evaluasi Diri Satuan --> Seluruh penerima bantuan wajib mengisi
15DITJEN PAUD DAN DIKMAS
AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN PAUD DAN DIKMAS JAN
2018
23.444
3.360 3.890
24
176.716
7.784 13.416
348
PAUD PKBM LKP SKB
12% 30% 22% 7%
Sat. Pendidikan Belum
Terakreditasi
Jumlah Sat. Pendidikan
Terakreditasi
Persentase Sat.
Pendidikan Terakreditasi
Data BAN PAUD dan PNF dan Dapodik PAUD-Dikmas
16DITJEN PAUD DAN DIKMAS
DAPODIK
• DAK Fisik SKB
• DAK Fisik PAUD
• Akreditasi Satuan Pendidikan
• Pengembangan dan Pemetaan
Mutu Satuan Pendidikan
SatuanPendidikan
Guru dan
Tenaga
KependidikanSubstansi
Pendidikan
PesertaDidik
• Program Indonesia Pintar
• DAK BOP PAUD
• Ujian Nasional Kesetaraan
• Tunjangan Profesi Guru TK
• Insentif Guru Non-PNS
• Perencanaan Kebutuhan
17DITJEN PAUD DAN DIKMAS
KELENGKAPAN PENGISIAN DAPODIK PAUD & DIKMASJUN
2018
34.952
167.864
Belum Mengisi
Sudah Mengisi Dapodik
83%
PAUD
Data Dapodik PAUD dan Dikmas
14.875
2.354
Belum Mengisi
Sudah Mengisi Dapodik
LKP
6.523
4.574
Belum Mengisi
Sudah Mengisi Dapodik
PKBM
72
302
Belum Mengisi
Sudah Mengisi Dapodik
SKB
14% 41% 81%
18DITJEN PAUD DAN DIKMAS
Provinsi dan Kab/Kota Terbaik
Berdasarkan Persentase Pengisian Dapodik
Provinsi Kabupaten/Kota
1. Prov. Jawa Tengah
2. Prov. Kepulauan Bangka Belitung
3. Prov. D.I. Yogyakarta
4. Prov. Jawa Timur
5. Prov. Kalimantan Selatan
6. Prov. Jawa Barat
7. Prov. Sumatera Selatan
8. Prov. Sumatera Barat
9. Prov. Aceh
10. Prov. Kalimantan Utara
1. Kab. Pangandaran
2. Kab. Gorontalo Utara
3. Kab. Tanah Laut
4. Kab. Kebumen
5. Kab. Hulu Sungai Utara
6. Kab. Bondowoso
7. Kota Tegal
8. Kota Probolinggo
9. Kota Cirebon
10. Kab. Rembang
19DITJEN PAUD DAN DIKMAS
Harapan
• Setiap Satuan PNF menyelenggarakan program
sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi
unggul daerah.
• SKB berkembang menjadi rujukan pelaksanaan
program pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat.
• Update pendataan dilaksanakan secara regular
dan zero mistakes.
20DITJEN PAUD DAN DIKMAS
Terima Kasih