UPAYA MELINDUNGI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DARI KORUPSI (TERMASUK GRATIFIKASI DAN FRAUD) Oleh: Drs. Purwadi, MM, ME Inspektur Jenderal Kemenkes RI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN BATAM, 9 – 12 DESEMBER 2015
59
Embed
kebijakan pencegahan korupsi di lingkungan kemenkes ri
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
UPAYA MELINDUNGI
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
DARI KORUPSI(TERMASUK GRATIFIKASI DAN FRAUD)
Oleh:Drs. Purwadi, MM, ME
Inspektur Jenderal Kemenkes RI
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
BATAM, 9 – 12 DESEMBER 2015
12/23/2015 2
Jangka Panjang (2012-2025)
Jangka Menengah (2012-2014)
STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (PERPRES 55 Tahun 2012)
VisiTerwujudnya kehidupan berbangsa yang bersih dari korupsi dengan didukung
oleh sistem nilai budaya yang berintegritas
Terwujudnya tata kepemerintahan yang bersih dari korupsi dengan
kapasitas pencegahan dan penindakan serta sistem nilai budaya yang
berintegritas
3
Inpres 5/2004 Percepatan
Pemberantasan Korupsi
Inpres 9/ 2011 Rencana
Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
Tahun 2011
Inpres No. 17 Tahun 2011
tentang Aksi Pencegahan
dan Pemberantasan
Korupsi Tahun 2012
Inpres No. 1 Tahun 2013
tentang Aksi Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi
Tahun 2013
Inpres 2 Tahun 2014
tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun
2014
Inpres 7 Tahun 2015
tentang Aksi Pencegahan
dan Pemberantasan
Korupsi Tahun 2015
PERJALANAN KEBIJAKAN NASIONAL AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
4
5
Aksi PPK MenujuReformasi Birokrasi
Pemerintahan yang bersih
(clean government)
Kepemerintahan yang baik
(good governance)
REFORMASI BIROKRASI
• Inpres 5/2004
• Inpres 7/2011
• Inpres 1/2013
• Inpres 2/2014
• Inpres 7/2015
Aksi PPK
6
1. Penataan Struktur Birokrasi
2. Penataan Jumlah dan Distribusi PNS
3. Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS secara terbuka
4. Profesionalisasi PNS
5. Pengembangan Sistem Eletronik
6. Peningkatan Pelayanan Publik
7. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur
8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri
9. Efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja PNS.
9 PROGRAM PERCEPATANREFORMASI BIROKRASI
7
ARAHAN BAPAK PRESIDEN RI(PELUNCURAN INPRES NO. 7 TAHUN 2015 – 26 MEI 2015)
• Saya ingin, aksi-aksi yang ada dalam Inpres dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya,
" Tidak hanya formalitas …”
• Saya sering menyampaikan untuk membangun sistemnya
karena itu akan jadi pagar yang besar, tembok yang besar
dalam pencegahan korupsi. Kalau masalah ada yang
loncat pagar itu penegakan hukum.
8
NAWACITA PRESIDEN JOKOWI - JK
8
99
10
Komitmen
Tata Kelola
Pemerintahan
yg Baik
Komitmen Menkes dg Pimpinan UPT/Kadinkes/Dir RSUD se Indonesia
Pencanangan ZI menuju WBK
Komitmen
Pengendalian
Gratifikasi dg
Stake Holder
MoU
Kemenkes
dg PPATK
16 Des 2010
21 Feb 2011 &7 Maret 2011
18 Juli 2012
12 Maret 2014
30 April 2015
Pondasi Mewujudkan Kemenkes Bersih & Bebas KKN
Permenkes
14/2014 ttg
Pengendalian
Gratifikasi
& Kepmenkes
306/2014 ttg
Juknisnya
27 Maret 2014& 24 Sept 2014
MoU
Kemenkes
dg LPSK
28 Sept 2015
11
NILAI - NILAI KEMENTERIAN KESEHATAN
INKLUSIF
RESPONSIF
EFISIEN & EFEKTIF
PRO RAKYAT
BERSIH/CLEAN
P
I
R
E
CNilai – nilai Kemenkes adalah modal dasar
yang mengamanatkan bahwa:
Tujuan program kesehatan harus dicapai melalui kegiatan
yang baik, benar dan bersih serta terhindar dari tindak pidana korupsi.
12JUPE MANDI TANGKER SEBEDIL
KEJUJURAN
1
KEPEDULIAN
2
KEMANDIRIAN
3
KEDISIPLINAN
4
TANGGUNG JAWAB
5
KERJA KERAS
6
KESEDERHANAAN
7
KEBERANIAN
8
KEADILAN
9
12/23/2015 1313
Pengelolaan Anggaran Belum Akuntabel
Program Kesehatan Belum Optimal
Aksi PPKTATA KELOLA PEMERINTAH
YANG BAIK DAN BERSIH
SEHAT TANPA KORUPSI adalah Pesan utama untuk komunikasi anti korupsi Kemenkes Hal ini mengingat bahwa korupsi akan merampas hak masyarakat untuk sehat.
(Permenkes 232/2013 ttg: Strategi Komunikasi PBAK Kemenkes 2013)
14
1 tahun menjelang MEA : dimana kita berada saat ini ?
• Tahun 2013, indeks daya saing global (Global Competitiveness Index/GCI) Indonesia peringkat 34 dari 144 negara, sebagaimana dilansir WEF (World Economic Forum) dalam Global Competitiveness Report 2014-2015.
• Di level ASEAN, peringkat Indonesia masih kalah dari tiga negara tetangga, yaitu Singapura di peringkat 2, Malaysia di 20, dan Thailand di 31.
• Indonesia dianggap lemah dalam penanganan suap di sektor pelayanan public (indeks 106) dan menjamin keamanan (indeks 104).
• Indonesia juga dinilai lemah dalam memperbaiki sektor kesehatan dan pendidikan dasar. Terlihat pada penurunan peringkat tiga tahun terakhir (posisi 64 Th 2011, posisi 70 Th 2012, dan 72 Th 2013).
Gratifikasi yang diterima oleh Aparatur Kementerian Kesehatanyang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengankewajiban dan tugas penerima
JIKA SAYA TIDAK MENJABAT SEBAGAI DIREKTUR/PPK/DOKTER/..... APAKAH MEREKA AKAN MEMBERI GRATIFIKASI ???
APAKAH GRATIFIKASI YANG DITERIMA MEMPENGARUHI KEWAJIBAN SAYA UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN SEBAIK-BAIKNYA KEPADA
MASYARAKAT ???
30
Karakteristik Umum:Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap
Dan Tidak Wajib Dilaporkan
BERLAKU UMUM
(Jenis, persyaratan, dan nilai sama dan
memenuhi prinsip kewajaran/kepatutan)
Tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
dalam ranah adat istiadat, kebiasaan,
dan norma yang hidup di masyarakat
Dipandang sebagai wujud ekspresi,
keramah-tamahan
31
SEGITIGA SUAP –GRATIFIKASI - PEMERASAN
Pengusaha/ Masyarakat
Penyuapan
“Transaksional”
Pegawai Negeri/ Penyelenggara
Negara
Pemerasan
“Aktif”
Pengusaha/ Masyarakat
Gratifikasi
“Pasif”
Pengusaha/ Masyarakat
32
GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN
Karena hubungan keluarga,sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan.
Penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lain paling banyak Rp1.000.000,00.
terkait musibah atau bencana paling banyak Rp1.000.000,00;
Sesama Pegawai pada pisah sambut, pensiun, promosi, dan ulang tahun (tidak berbentuk uang) paling banyak Rp300.000,00 dengan total pemberian Rp1.000.000,00 dalam 1 th dari pemberi yang sama;
Sesama rekan kerja paling banyak (tidak dalam bentuk uang) Rp200.000,00 dengan total pemberian Rp1.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
hidangan atau sajian yang berlaku umum;
33
prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan;
keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum;
manfaat bagi seluruh peserta koperasi atau organisasi pegawai berdasarkan keanggotaan yang Berlaku Umum;
Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang Berlaku Umum;
penerimaan hadiah, beasiswa atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai/kode etik;
GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN
12/23/2015 34
PELAPORAN GRATIFIKASI
Aparatur Kemenkes
UPG Unit Pelaksana Teknis
UPG Unit Utama
UPG Kemenkes
KPK
5 hari
5 hari
30 hari
5 hari
15 hari
35
SELF ASSESSMENT PELAPORAN GRATIFIKASI
1.Apakah ada aturan atau kode etik yang melarang penerimaan tersebut ?
2.Apakah ada kegiatan kedinasan yang dilakukan bersama-sama dengan pihak pemberi
saat itu ?
3.Apakah publikasi atas penerimaan tersebut akan membuat anda merasa malu atau
apakah pemberian dilakukan secara terbuka atau tertutup (sembunyi-sembunyi) ?
4.Apakah setidaknya patut diduga seseorang memberikan gratifikasi karena pemberi
berpikir bahwa anda memiliki jabatan di sebuah instansi, terkait pengambilan keputusan,
pelayanan atau perizinan ?
5.Apakah nilai pemberian gratifikasi tersebut wajar atau tidak ?
6.Apakah nilai moral pribadi anda memperbolehkan sebuah gratifikasi diterima ?
Apabila jawaban dari salah satu dari pertanyaan reflektif di atas adalah “Ya”, maka penerimaan
tersebut sebaiknya ditolak, atau jika terpaksa diterima segera dilaporkan.