KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 19 Desember 2017 KEBIJAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN BERDASARKAN PP NO. 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH Oleh: Drs. MAKMUR MARBUN, M.Si DIREKTUR FASILITASI KELEMBAGAAN DAN KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH 1
34
Embed
KEBIJAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN BERDASARKAN PP … · Permendagri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPT Daerah ... •pemberdayaan masyarakat
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 19 Desember 2017
KEBIJAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN BERDASARKAN PP NO. 18 TAHUN 2016 TENTANG
PERANGKAT DAERAH
Oleh:
Drs. MAKMUR MARBUN, M.Si
DIREKTUR FASILITASI KELEMBAGAAN DAN KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
1
TNI/POLRI
dewan
pertimbangan
KY
UUD 1945
Kementerian
Negara
PUSAT
DAERAH
TUN
Militer
Agama
Umum
Lingkungan Peradilan
KAB/KOTA
DPRDKDH
KPU
BANK
SENTRAL
DPR DPDMPR
PERWAKILAN
BPK PROV
PRESIDEN/
WAPRESBPKMA MK
DPRDKDH
PROVINSI
LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2
LEGISLATIF EKSEKUTIF YUDIKATIF
UU 22 / 1999 Dominan Desentralisasi
UU 32 /’04 mencari keseimbangan
UU 5 / 1974 Dominan Sentralisasi
UU 18 / 1965 Dominan Desentralisasi
Presidential Edict 6 / 1959 Dominan Sentralisasi
UU 1 / 1957 Dominan Desentralisasi
UU 22 / 1948 Dominan Desentralisasi
UU 1 / 1945 Dominan Sentralisasi
DESENTRALISATIE WET 1903 Dominan Sentralisasi
KEBIJAKAN DESENTRALISASI
DARI MASA KE MASA
3
MASA KOLONIAL
MASA KEMERDEKAAN/ORDE BARU
MASA REFORMASI
TATA KELOLA• MENINGKATKAN KUALITAS DANMEMPERCEPAT DEMOKRATISASI DIDAERAH
• MENINGKATKAN PERAN-SERTA DANPARTISIPASI MASYARAKAT DALAMKEPEMERINTAHAN
• MEMPERPENDEK RENTANG PELAYANANPADA MASYARAKAT.
• MENGHADIRKAN PEMERINTAHAN YANGLEBIH RESPONSIF DAN AKUNTABEL
ADMINISTRASI
POLITIK
TUJUAN OTDA
TUJUAN OTDA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
URUSAN OTDA
PERANGKAT DAERAH
ASN PADA PERANGKAT
DAERAH
PARTISIPASI MASYARAKAT
P EN A T A A NURUSAN
P EMERI N T A H A N
Pembagian urusan pemerintahan diatur dalam lampiran UU sehingga memberikan status otonomi yang lebih kuat kepada daerah otonom;
Ditentukan suatu pola pembagian urusan pemerintahanantar tingkatan/susunan pemerintahan sehinggaterhindar dari tumpang-tindih dan ketidakjelasankewenangan;
Terdapat keseimbangan beban urusan berdasarkankriteria dan prinsip pembagian urusan pemerintahanyang sudah ditentukan;
Urusan yang mempunyai dampak ekologis yang seriushanya diotonomikan sampai ke daerah provinsi(kehutanan, kelautan dan pertambangan) sehinggarelatif mudah dikendalikan.
PENATAAN URUSAN PEMERINTAHAN
Memperkuat status urusan otonomi daerah mencegah tumpang
tindih kewenangan
5
URUSAN
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
Diwadahi dalam
BADANDiwadahi dalam
DINAS
TIDAK SETIAP
URUSAN
DIBENTUK DALAM
ORGANISASI
TERSENDIRI
URUSAN
WAJIB &
PILIHAN
UPT DINAS UPT BADAN
Nomenklatur Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri K/L yang membidangi Urusan Pemerintahan tersebut. (Pasal 211 Ayat 2 UU 23/2014) 6
1. UU No 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan daerah
2. PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang PerangkatDaerah
3. Permendagri No. 12 Tahun 2017 tentang PedomanPembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas danUPT Daerah
Tujuan PenataanPerangkat Daerah
1. Membentuk perangkat daerah yangrasional, proporsional, efektif dan efisien,sehingga tepat fungsi dan tepat ukuran;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik,melalui pengurangan belanja pegawai danmemperbesar belanja modal.
DASAR HUKUM DAN TUJUAN PENATAAN PERANGKAT DAERAH
DASAR HUKUM PENATAAN PERANGKAT DAERAH
7
URUSAN PEMERINTAHAN( Pasal 9 s.d Pasal 26)
ABSOLUT
Sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah
Pusat
6 Urusan • politik luar negeri• pertahanan• keamanan• yustisi• moneter dan fiskal
nasional• Agama
Pemerintah Pusat:• melaksanakan sendiri• melimpahkan kpd
Instansi Vertikal di Daerah atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah
KONKUREN
Dibagi antara Pemerintah Pusat & provinsi & kab/kota.
6 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
18 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar
8 Urusan Pemerintahan Pilihan.
PEMERINTAHAN UMUM
Kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan
Meliputi:
• pembinaan wawasan kebangsaan & ketahanan nasional
• pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa• pembinaan kerukunan antarsuku & antar
suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional
• Konflik sosial• koordinasi pelaksanaan tugas• pengembangan kehidupan demokrasi• pelaksanaan semua Urusan pemerintahan
yg bukan merupakan kewenangan Daerah
8
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN( Pasal 11 UU 23/2014)
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
6 URUSAN:
• pendidikan
• kesehatan
• pekerjaan umum dan penataan ruang
• perumahan rakyat dan kawasan permukiman
• ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindunganMasyarakat
• sosial.
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar
18 URUSAN• Tenaga kerja• pemberdayaan perempuan dan
pelindungan anak• pangan• pertanahan• lingkungan hidup• administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil• pemberdayaan masyarakat dan
Desa• pengendalian penduduk dan
keluarga berencana• perhubungan;• komunikasi & informatika• koperasi, usaha kecil, dan
Perangkat daerahdibedakan dalam3 Tipologi (A, B, C)
Rumah Sakit menjadiUPT Dinas Kesehatan
Pembentukan Cabang Dinas bersifat khusus(hanya yg diotonomikanke Provinsi) (Kehutanan, Pendidikan Menengah, Kelautan dan ESDM)
Perubahan Mendasar
PERBEDAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(PP 41/2007 dan PP 18/2016)
Lama Baru
Perangkat Daerah Provinsi:a. Sekretariat Daerah;b. Sekretariat DPRD;c. Dinas Daerah; d. Lembaga Teknis Daerah;
Perangkat Daerah Kab/Kota: a. Sekretariat Daerah;b. Sekretariat DPRD;c. Dinas Daerah;d. Lembaga Teknis Daerah;e. Kecamatan;f. Kelurahan.
PP 18/201610
PENATAAN PERANGKAT DAERAH
Daerah Otonom
Nomenklaturberdasarkanpendekatanfungsi pada
setiap sub urusandan kewenangan
dari UrusanPemerintahan
Urusan Pemerintahan
PerangkatDaerah
S k j
Tipe A
Pemetaan
Pimpinan PD (Kewenangan, Tugas&Fungsi)
Tipe B
Tipe C
Kabid/Kabag(Kewenangan, Tugas&Fungsi)
Kasi/Kasubbag(Kewenangan, Tugas&Fungsi)
Jabatan Fungsional
Pelaksana(Kewenangan, Tugas,
Fungsi)
S k jS k j
S k j
berdasarkan perbandinganobjektif antara kompetensi,kualifikasi, dan persyaratanyang dibutuhkan olehjabatan dengan yangdimiliki oleh pegawai.
Formasi PegawaiASN
Program PengembanganKompetensi ASN Pemda
Analisis Jabatan & Beban Kerja
Pengisian PEGAWAI ASN DALAM JABATAN
PENGGUNAAN HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN LAYANAN PEMERINTAHAN DAERAH
PELAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN
KONKUREN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH
RPP PUPK
MASYARAKAT
Maklumat Layanan:
1. Standar Layanan
2. SOP Layanan
SOP
Komponen PenataanPerangkat Daerah
Meliputi:
1 Pemetaan Urusan Pemerintahan
2 Penentuan Susunan Perangkat Daerah Berdasarkan Hasil Pemetaan
3 Penyunan Perkada tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja PerangkatDaerah
4 Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analsis Beban Kerja Perangkat Daerah beserta Unit Kerja di bawahnya
5 Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (Kompetensi Teknis, Pemerintahan, Sosisokultural dan Manajerial)
6 Penyusunan SOP Perangkat Daerah
7 Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah
INDIKATOR PENGUKURAN ORGANISASI
FAKTOR UMUM
• jumlah penduduk;
• luas wilayah;
• jumlah APBD.
Bobot 20 % (persen)
FAKTOR TEKNIS
1. beban tugas utama padamasing-masing urusanpemerintahan yang menjadi kewenanganpada setiap susunanpemerintahan; dan
2. unsur penunjangpenyelenggaraan urusanpemerintahan
Bobot 80 % (persen)
14
1. Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan denganPerda setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeribagi Perangkat Daerah Provinsi dan dari gubernur sebagai wakilPemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
2. Persetujuan tersebut diberikan berdasarkan pemetaan UrusanPemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
3. Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, perinciantugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkandengan Perkada.
PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
15
PRINSIP PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah.
5 (lima) elemen, yaitu :
1. kepala Daerah (strategic apex);
2. sekretaris Daerah (middleline);
3. dinas Daerah (operating core);
4. badan/fungsi penunjang(technostructure); dan
5. staf pendukung (supportingstaff).
rasional, proporsional, efektif dan efisien.
12
4faktor keuangan, jumlah penduduk, kemampuankeuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai
dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepadaDaerah
3
16
FUNGSI PERANGKAT DAERAH
Dinas Daerah merupakanpelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugasdan fungsi sebagai pembantu
kepala Daerah dalammelaksanakan fungsi mengatur
dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun
urusan pilihan
Badan Daerah melaksanakan fungsi
penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas
dan fungsi sebagaipembantu kepala Daerah
dalam melaksanakan fungsimengatur dan mengurus
untuk menunjangkelancaran pelaksanaan
fungsi inti (operating core).
17
DINASPROVINSI
tugas :
membantu gubernurmelaksanakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah dan tugaspembantuan yang ditugaskan kepada
Daerah provinsi
fungsi:
a. perumusan kebijakan sesuai denganlingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai denganlingkup tugasnya;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporansesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi dinasDaerah provinsi sesuai denganlingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yangdiberikan oleh gubernur terkaitdengan tugas dan fungsinya.
18
DINASKAB/KOTA
tugas :
membantubupati/wali kota
melaksanakan UrusanPemerintahan yang
menjadi kewenanganDaerah dan tugaspembantuan yang diberikan kepadakabupaten/kota.
fungsi:
a. perumusan kebijakan sesuai denganlingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan sesuaidengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporansesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi dinassesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kotaterkait dengan tugas dan fungsinya.
19
BADANPROVINSI
tugas :
membantu gubernurmelaksanakan fungsi
penunjang UrusanPemerintahan yang
menjadi kewenanganDaerah provinsi.
fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis sesuaidengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknissesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporanpelaksanaan tugas dukungan teknissesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pembinaan teknis penyelenggaraanfungsi penunjang UrusanPemerintahan Daerah sesuai denganlingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yangdiberikan oleh gubernur sesuaidengan tugas dan fungsinya.
20
BADANKAB/KOTA
tugas :
membantu bupati/wali kotadalam melaksanakan fungsi
penunjang UrusanPemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah kabupaten/kota.
fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis sesuai denganlingkup
b. tugasnya;
c. b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuaidengan
d. lingkup tugasnya;
e. c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporanpelaksanaan tugas
f. dukungan teknis sesuai dengan lingkuptugasnya;
g. d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan
h. lingkup tugasnya; dan
i. e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olehbupati/wali
j. kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
21
JABATAN PERANGKAT DAERAH
• kepala dinas Daerah provinsi / eselonIIa atau jabatan pimpinan tinggipratama
• sekretaris dinas Daerah provinsi tipe Adan tipe B, kepala bidang,/eselon IIIaatau jabatan administrator.
• Kepala cabang dinas Daerah provinsitipe A, kepala UPT dinas provinsi tipe A/eselon IIIb atau jabatan administrator.
• Kepala subbagian, kepala seksi, kepalacabang dinas Daerah provinsi, dankepala UPT dinas tipe B/eselon IV ataujabatan pengawas.
• kepala dinas Daerah kab/kota / eselonIIb atau jabatan pimpinan tinggipratama
• sekretaris dinas Daerah kab/kota tipeA dan tipe B//eselon IIIa atau jabatanadministrator.
• Kepala Bidang/ eselon IIIb ataujabatan administrator.
• Kepala subbagian, kepala seksi, dankepala UPT dinas/eselon IV ataujabatan pengawas.
PROVINSI KAB/KOTA
22
KELEMBAGAAN LITBANG DI DAERAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan
Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
23
NOMENKLATUR DAN TUGAS
1. Nomenklatur
a. Balitbangda Provinsi; dan
b. Balitbangda kabupaten/kota
2. Bidang
a. Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
b. Sosial dan Kependudukan;
c. Ekonomi dan Pembangunan;
d. Inovasi dan Teknologi
3. Tugas
melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusanpemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi,kabupaten, dan kota sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan
24
FUNGSI 4. Fungsi
a. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota;
b. Penyusunan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota;
c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota;
d. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota;
e. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di provinsi, kabupaten, dan kota;
g. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota;
h. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah provinsi, kabupaten, dan kota;
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur.
25
REKAPITULASI HASIL PEMETAAN LITBANG
1. Provinsi
a. Tipe A 25
b. Tipe B 8
c. Tipe C 1
2. Kabupaten/Kota
a. Tipe A 48
b. Tipe B 217
c. Tipe C 198
d. Setingkat Bidang 20
e. Setingkat sub bidang 1
26
EVALUASI PERANGKAT DAERAH (2018)
1. Kesesuaian Perangkat Daerah yang dibentuk dengan hasilpemetaan;
2. Keseuaian Departementasi (nomenklatur dan uraian tugas)Perangkat Daerah dengan fungsi yang harus dilaksanakanberdasarkan kewenangan penyelenggaraan urusanpemerintahan;
3. Efektivitas Perangkat Daerah, dengan melakukan evaluasibeban kerja dan efektivitas layanan publik masing-masingPerangkat Daerah;
4. Pemenuhan ASN pada perangkat daerah dalam jumlah yangcukup dengan kompetensi yang sesuai.
27
PENGUATAN KELEMBAGAAN LITBANG DI DAERAH
1. Mendorong agar hasil pemetaan unsur penunjang bidang litbang dapat disesuaikandengan penetapan perangkat daerahnya
2. Apabila dilakukan penggabungan fungsi penelitian dan pengembangan pada Bappeda,maka harus terdapat Bidang yang melaksanakan fungsi Balitbangda denganmenggunakan perumpunan dan tugas sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor5 Tahun 2017
3. Menyusun standar kompetensi Jabatan yang melaksanakan fungsi Kelitbangan daerah;
4. Pemenuhan pejabat fungsional peneliti dengan memfasilitasi akreditasinya sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan pembinaan kompetensipeneliti di daerah;
5. Pemenuhan jumlah ASN non peneliti dan kompetensi yang sesuai;
6. Mendorong penggunaan sistem informasi kelembagaan dan kepegawaian daerahdalam mendukung penataan lembaga yang melaksanakan fungsi Kelitbangan Daerah;
28
PERMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2017
TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2018
29
PENGAWASAN PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAERAH
WAS PEMDA
MENDAGRI-Pengawasan Umum dan teknis-Penjatuhan sanksi administrasi