KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN YANG … TKPKD TIK KOMPAK.pdf · Pengembangan peran UMKM yang berorientasi ekspor, melalui pengembangan 4. akses pasar dalam rangka mendorong daya

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN YANG TERTUANG DALAM RPJMD 2016 - 2021

Pemalang, 4 Oktober 2017

DASAR HUKUM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KAB. PEMALANG

1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentangPercepatan Penanggulangan Kemiskinan

2. Permendagri No 42 Tahun 2010 tentang Tim KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan Propinsi danKabupaten/Kota

3. PERDA Kabupaten Pemalang No. 23 TAHUN 2008 TentangPenanggulangan Kemiskinan Daerah;

4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang RPJMDKabupaten Pemalang Tahun 2016-2021

5. Keputusan Bupati Pemalang Nomor 050/220.B/BPPTentang Pembentukan Tim Koordinasi dan SekretariatPenanggulangan kemiskinan Tanggal 4 Oktober 2010

2

TUJUAN PERPRES 15/2010 DANPERMENDAGRI NOMOR 42 TAHUN 2010

1. Mempercepat target penurunan jumlah penduduk miskin ( MDGs 2015 dan PJP 2025)

2. Meningkatkan efektifitas koordinasi (sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi) upaya penanggulangan kemiskinan melalui 3 kelompok/klaster program

3. Penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan baik di pusat maupun daerah

4. Mendorong upaya kemiskinan sebagai program bersama pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat

3

KEBIJAKAN DAERAH PROPINSI JAWA

TENGAH

akan mewujudkanDAYA SAING

DAERAH sekaligusmendukung

pencapaian visimisi masing-

masing kepadadaerah.

PENEKANAN DALAM UPAYA

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN TETAP MENJADI

PRIORITAS DALAM PERENCANAAN DAN

PEMBANGUNAN

MELAKUKAN KOORDINASI SEKTORAL

PADA ASPEK PROGRAM PENANGGULANGAN

KEMISKINAN, PERLU DILAKUKAN KERJA KONKRIT MELALUI KEMITRAAN YANG

PRODUKTIF

PERLU DIRUMUSKAN KESESUAIAN DALAM PENANGGULANGAN

KEMISKINAN

Strategi

Penanggulangan

Kemiskinan

Sinkronisasi Target

Penurunan Angka

Kemiskinan

perlu dibangun sinergitas

pendanaan penanggulangan

kemiskinan

Membangun pola satu

data dalam

penanggulangan

kemiskinan

PERCEPATAN REALISASI FISIK KEGIATAN DAN REALISASI

KEUANGAN MASING-MASING KEGIATAN

1 2 3 4

STRATEGI

PENANGGULANGA

N KEMISKINAN

MENGURANGI BEBAN

PENGELUARAN MASYARAKAT

MISKIN

MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN

PENDAPATAN MASYARAKAT MISKIN

MENGEMBANGKAN DAN MENJAMIN

KEBERLANJUTAN UMKM

SINNERGITAS KEBIJAKAN DAN

PROGRAM KEGIATAN NANGKIS

1

2

3

4

DILAKSANAKAN

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

(OPD)

DI PROVINSI JAWA TENGAH

1

LANGKAH KONKRIT

PERCEPATAN NANGKIS

STRATEGI NANGKIS

SINKRONISASI TARGET PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN

SINERGITAS PENDANAAN

KEBIJAKAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

STRATEGI

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DI KABUPATEN PEMALANG

2(DUA) GRAND

STRATEGIPENANGGULANGAN

KEMISKINAN

PENINGKATAN PENDAPATAN

PENGURANGAN BEBAN

PENGELUARAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PERLUASANKESEMPATAN

KERJA & USAHA MASYARAKAT

PERLINDUNGANSOSIAL

PENINGKATANKAPASITAS

KEMITRAAN

ARAH KEBIJAKAN PK DALAM RPJPD

1. Meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, meningkatnya perluasan pelayanan kesehatan yang diutamakan pada penduduk yang berpenghasilan rendah atau berada di bawah garis kemiskinan.

2. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama dalam memenuhi perumahan rakyat layak huni, pembukaan daerah-daerah terisolasi dalam upaya menurunkan kesenjangan pembangunan daerah perkotaan dan perdesaan sehingga kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat antar wilayah lebih seimbang

ARAH KEBIJAKAN PK DALAM RPJPD

1. Meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, meningkatnya perluasan pelayanan kesehatan yang diutamakan pada penduduk yang berpenghasilan rendah atau berada di bawah garis kemiskinan.

2. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama dalam memenuhi perumahan rakyat layak huni, pembukaan daerah-daerah terisolasi dalam upaya menurunkan kesenjangan pembangunan daerah perkotaan dan perdesaan sehingga kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat antar wilayah lebih seimbang

ARAH KEBIJAKAN PK RPJPD 2016-2020

1. Peningkatan akses dan mutu pendidikan, tenaga pendidik yang bersertifikasi serta pengembangan relevansi kurikulum pendidikan menengah dan tinggi yang sesuai dengan pangsa pasar kerja.

2. Penguatan kualitas tenaga kesehatan, pelayanan dan sarana prasarana kesehatan guna mewujudkan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang profesional.

3. Pengembangan peran UMKM yang berorientasi ekspor, melalui pengembangan

4. akses pasar dalam rangka mendorong daya saing UMKM.

LANJUTAN ..........

5. Pengembangan kualitas dan kuantitas hunian dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah sehat yang terjangkau oleh rumah tangga miskin, serta peningkatan pengelolaan layanan sarana prasarana perumahan dan permukiman terutama air bersih, sanitasi dan pengelolaan persampahan.

6. Penguatan sistem dan kelembagaan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pemberdayaan penduduk usia lanjut melalui peningkatan kepekaan dan respon kelembagaan.

KEBIJAKAN DAERAH RPJMD 2016-2021

• VISI

TERWUJUDNYA PEMALANG HEBAT YANG BERDAULAT, BERJATIDIRI, MANDIRI DAN SEJAHTERA

• MISI

1. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunandaerah berdasarkan azaz musyawarah mufakat dan gotong royong

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatanmasyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan,perlindungan sosial dan anak

3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasissumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan penggangguran

4. Meningkatkan sapras dasar serta memperkuat sentra2 produksi berbasiskewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah

5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yg agamis, toleran, harmonis dan salingmenghormati

6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hkmserta kemudahan investasi dan daya saing daerah

7. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukkan jatidiri dan kepribadian masy.

PENJABARAN PADA RPJMD 2016-2021

MISI 3 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan penggangguran

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

Menurunkan angka

kemiskinan di Kab.

Pemalang

Menurunnya

penduduk miskin

Presentase penduduk miskin

MISI 4 : Meningkatkan sapras dasar serta memperkuat sentra2 produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

Meningkatkan kuantitas

dan kualitas infrastruktur

dasar dan penunjang

secara merata

Meningkatkan

kualitas infrastruktur

dasar dan

penunjang secara

berkala

• Presentase jalan dalam kondisi baik

• Persentase jembatan dlm kondisi

baik

• Persentase saluran irigasi dalam

kondisi baik

• Cakupan rumah tangga yg

mendapatkan pelayanan air bersih

perpipaan

• Persentase saluran drainase dalam

kondisi baik

• Persentase RTLH

• Cakupan wilayah kumuh

STRATEGI DAN KEBIJAKAN MENENGAH DAERAH

1. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatanpangan berbasis sumber daya lokal serta menanggulangikemiskinan dan penggangguran dengan :

• menurunkan jumlah penduduk miskin melalui pengurangan beban pengeluaran, pemberdayaan usaha produktif dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan

• Kebijakan : penanggulangan kemiskinan berbasis wilayah

2. Meningkatkan sapras dasar serta memperkuat sentra sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah dengan strategi :

• Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan

• Peningkatan pengelolaan jaringan irigasi dan penyediaan air baku

• Peningkatan kualitas lingkungan perkotaan dan pedesaan (drainase, air bersih, sanitasi dan permukiman kumuh)

• Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni

Kebijakan : peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang berbasis kewilayahan

KEBIJAKAN DAERAH DALAM GOOD GOVERNANCE

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) demokratis dan bertanggung jawab sejalan dengan peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur, melalui:

• Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuaidengan prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan transparansi dankeadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

• Peningkatkan kualitas aparatur melalui pemantapan penerapan budaya kerjayang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa.

• Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuaikewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidangpelayanan dasar dan penunjang yang mendukung pengurangan kemiskinan danpengangguran.

SEKRETARIS DAERAH

AS. EKONOMI PEMBG.

KABAG. KESRA

BAPPEDA

SET. TKPKD

WAKIL BUPATI

KASUBAG. NANGKIS

PERAN RELAWAN TIK DI DESA• Membantu Kepala Desa dalam menjalankan amanah Undang-undang

No. 13/2011 Tentang Program Penanganan Fakir Miskin

• Pasal 9:

1) Seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif

mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain

yang sejenis di tempat tinggalnya.

2) Kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai fakir miskin wajib

melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada

lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat

tinggalnya.

3) Lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis wajib

menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) kepada bupati/walikota melalui camat.

4) Bupati/walikota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur untuk

diteruskan kepada Menteri.

5) Dalam hal diperlukan, bupati/walikota dapat melakukan verifikasi dan

validasi terhadap pendaftaran dan perubahan.

Keputusan Menteri Sosial Nomor 32/HUK/2016 tentang Penetapan Data Terpadu

Program Penanganan Fakir Miskin

Dasar HukumAkses dan Pemanfaatan Data Terpadu PPFM

Undang-undang

Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan

Informasi Publik

Pasal 2 dan 6 :

Pengecualian informasi publik

Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2013Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 101 (b)

Semua instansi pengguna wajib menjadikan

NIK sebagai

dasar penerbitan dokumen

Undang-undang

Nomor 13 Tahun 2011

tentang Penanganan Fakir Miskin

Pasal 8–10 : Pendataan fakir miskin

Pasal 11 : Penetapan

Undang-undang

Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik

Pasal 8–10 : Perlindungan hak pribadi

Rumah Tangga Mana yang Lebih Berhak Menerima KPS?

Lebih berhak menerima KPS karena kondisi anggota keluarga lain tidak bekerja, memiliki jumlah

tanggungan lebih banyak, dan kondisi pasangan tidak bekerja.

Secara kasat mata terlihat

lebih berhak menerima KPS

SEKIAN DAN TERIMAKASIH