KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA Pemikiran untuk …

Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP

Magister Administrasi PublikUniversitas Gadjah Mada

[email protected]: www.kumoro.staff.ugm.ac.id

KEBIJAKAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANAPENANGGULANGAN BENCANA

Pemikiran untuk Kabupaten KediriPemikiran untuk Kabupaten Kediri

BENCANA

1. BENCANA ALAM:- Gempabumi - Gunung api- Tsunami - Cyclon- Banjir - Forest fire - Kekeringan dsb

2. BENCANA HUMAN ERROR (”MAN MADE”)- Polusi/Pencemaran/Kecelakaan- Ledakan Nuklir- Kerusuhan dsb

3. KOMBINASI ALAM DAN HUMAN ERROR- Banjir- Longsor- Kekeringan

Tidak ada Bencana1. Perencanaan PB;2. Pengurangan risiko bencana;3. Pencegahan;4. Pemaduan dalam Renbang;5. Pensyaratan analisis risiko bencana; 6. Penegakan rencana tata ruang;7. Pendidikan dan pelatihan; dan8. Persyaratan standar teknis PBKesiapsiagaan

-Mitigasi-Kesiapan-Peringatan Dini

Fungsi Koordinasi

FungsiKomando

PENANGGULANGAN BENCANA

Pemulihan•Rehabilitasi•Rekonstruksi

Pada Saat Darurat1. Kajian kilat2. Penetapan status Bencana3. SAR4. Pemenuhan kebutuhan dasar5. Perlindungan klp rentan6. Pemulihan sarana kunci

TANTANGAN DAN KESEMPATAN BAGIPEMDA

Daerah harus segera membentuk badan yg berkoordinasi dg BNPB; ps. 18(2) UU No.24/2007; Sistem penanganan bencana berdasarkan PerpresNo.83/2005 (Bakornas, Satkorlak, Satlak) terbukti kurang efektif.

Paradigma penanggulangan bencana harus diubah; Fatalistik-Reaktif Terencana-ProaktifTanggap darurat Pengurangan risikoSentralistik Otonomi DaerahPemerintah-sentris Partisipatif

Rencana Aksi Daerah (RAD) dapat segera disusun;PB dari fungsi ketika tidak ada bencana, kesiapsiagaan, tanggap-darurat, hingga rehabilitasi-rekonstruksiPenyatuan fungsi BPBD dg SKPD yg sudah ada

Daerah punya peluang untuk mewujudkan sistem perencanaan penanggulangan bencana yang komprehensif;

Pembagian kewenangan provinsi-kabupaten/kota kini lebih jelas (PP No.38/2007)SOT dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah (self-assessment), sesuai PP No.41/2007

SISTEM PB(UU No. 24/2007)Dari: Sugeng TriutomoDari: Sugeng Triutomo

Sistem Penanggulangan Bencana

Terdiri atas komponen:Hukum, Peraturan dan PerundanganKelembagaanPerencanaan Penyelenggaraan PBPengelolaan SumberdayaPendanaan

Sistem Peraturan dan PerundanganNasional:

UU No. 24/2007 PP No. 21/2008 ttg Penyelenggaraan Penanggulangan BencanaPP No.22/2008 ttg Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan BencanaPP No.23/2008 ttg Peran Lembaga Internasional dlm PBPerpres No.8/2008 ttg BNPB Perpres No. 9/2008 ttg Penentuan Status dan Tingkatan BencanaPermendagri No.33/2008 ttg Pedoman Umum Mitigasi BencanaPermendagri No.46/2008 ttg Pedoman Organisasi dan Tatakerja BPBDDraf Pedoman Pembentukan BPBD dari BNPB.

Daerah;Peraturan Daerah

Penanggulangan Bencana di DaerahPembentukan BPBD

Peraturan Gubernur/Bupati/WalikotaRencana Daerah Penanggulangan Bencana (LDM Plan) Masukan ke RPJMDKeputusan Bupati Kediri No.360/2002 ttg Satlak PBProtap Penanggulangan Bencana Gunung Kelud

Perencanaan dan PendanaanPerencanaan dan Pendanaan PB (RKP PB (RKP NasNas 08)08)

Pencegahan/ Pengurangan

Risiko (Pra Bencana)

Penangaan (Pasca Bencana)

Pemetaan kawasan rawan bencana

Pembangunan peringatan dini padakawasan rawan bencana (prasarana / sarana, teknologi, sosialisasi)

Pemberdayaan masyarakat (peningkatan kesadaran, kesiapsiagaan)

Penguatan kelembagaan (koordinasi, mekanisme, reaksi, pelayanan cepat)

Bakosurtanal, BPPT, PU, ESDM, BMG, LAPAN

BPPT, LIPI, BMG, Dep. Hub

Bakornas PB, Depdagri, Depsos, Depdiknas

Bakornas PB, Depdagri, Depsos

1

2

1

2

4

3

4

3

Bakornas PB, Depsos,Depkes, PU

Depsos, Depkes, Depdiknas

Dep.PU, Dep.ESDM, Dephub, Bakornas

Dep.PU, Dep.ESDM, Dephub, Deptan, Dep.KP, Dephut, Depsos, Bakornas

Tanggap darurat korban bencana

Pemulihan kondisi traumatik dan dampak bencana lainnya

Rehabilitasi sarana dan prasarana umum

Rekonstruksi (infrastruktur, sosial, ekonomi, kelembagaan)

Ancaman Bencana di Kediri? Tahun

No. Jenis Bencana 2006 2007 2008

1 Longsor 3 7 3

2 Banjir 37 13 10

3 Gunung meletus

- 1 -

4 Gempa - - -

5 Angin puyuh 49 30 9

Total kerugian 5.992.979.000 907.965.000

805.700.000

Peta Kerawanan Bencana Kediri1. Banjir: Mojo, Ngancar, Grogol, Kandangan,

Gampengrejo, Wates, Puncu, Purwoasri, Plemahan, Papar, Ngadiluwih, Kras, Banyakan, Tarokan, Kunjang, Badas, Pare (50 desa)

2. Longsor: Mojo, Ngancar, Kandangan, Puncu, Semen, Banyakan, Tarokan (22 desa)

3. Letusan gunung: Ngancar, Kandangan, Kepung, Puncu, Plosoklaten, Wates (19 desa)

4. Angin puyuh: semua wilayah kecamatan & desa.

Wewenang Pemda

1. Menetapkan kebijakan PB di wilayahnya selaras dg kebijakan pembangunan daerah

2. Memasukkan unsur PB dlm rencana pembangunan

3. Kerjasama PB dg provinsi dan/atau kabupaten/kota lain

4. Mengatur penggunaan teknologi yg berpotensi sebagai sumber ancaman & bahaya bencana di wilayahnya

5. Mencegah penguasaan & eksploitasi SDA yg melebihi kemampuan alam di wilayahnya

6. Menertibkan pengumpulan & penyaluran dana dan barang bantuan di wilayahnya.

Matriks Penyelenggaraan

KegiatanKegiatan BNPBBNPB BMGBMG SosSos PUPU SARSAR PMIPMI TNI TNI LSM LSM dstdst

Perencanaan PBPerencanaan PB XXPencegahanPencegahan XX XX XXPeringatan DiniPeringatan Dini XX XXPelatihanPelatihan XX XX XX XX XX XXPenyelamatanPenyelamatan XX XX XX XXPerlindunganPerlindungan XX XX XX XX XX XXdst nyadst nya

Kelembagaan BPBD

KepalaBPBD

Unsur Pengarah Unsur Pelaksana

Pejabat Pemerintah

Masyarakat Profesional

Merupakan KewenanganPemerintah, terdiri atas:

Tenaga Profesional dan Ahli

SUMBER DANA PENANGGULANGAN BENCANA

Dana darurat APBN untuk Pemda [UU No.32/2004 ps.164(3)]Bantuan pemerintah [UU No.32/2004 ps.65-68]Dana siap pakai untuk BNPB [UU No.24/2007 ps.62(2)]APBD [UU No.24/2007 ps.8(d)]

RAD Penanggulangan Bencana

HYOGO FRAMEWORK

UU Penanggulangan Bencana

Rencana Aksi Nasional Penanggulangan

Bencana

Rencana Aksi Daerah Penanggulangan

Bencana

Formalisasi Kebijakan (SK Bupati/Walikota)

Acuan bagi Program dan Kegiatan oleh

Masyarakat

RPJPD

RPJMD

RENSTRASKPD

KUA dan PPAS

RKPDMusrembang

APBD

APBD-P

Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

1. Menetapkan pedoman & pengarahan PB sesuai kebijakan Pemda dan BNPB

2. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta PB

3. Menyusun & menetapkan Protap PB4. Melaksanakan penyelenggaraan PB5. Melaporkan penyelenggaraan PB sebulan

sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi bencana

6. Menertibkan pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan barang

7. Mempertanggungjawabkan penggunaan APBD

8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai peraturan perundangan

Saatnya Kediri Membentuk BPBD?

Interpretasi BNPB thd UU 24/2007: tingkat Provinsi harus dibentuk, tingkat Kab/Kota sesuai kebutuhan sesuaikan dg potensi ancaman bencanaMateri dasar: Permendagri 46/2008, Keputusan Bupati Kediri No.360/2002 ttg Satlak PB; Protap Penanggulangan Bencana Gunung Kelud; produk peraturan lain?Susun agenda kerja rutin & non-rutin BPBD dg jelas: tidak ada bencana (pelatihan), kesiapsiagaan / mitigasi, tanggap-darurat, hingga rehabilitasi-rekonstruksiKoordinasi antar-lembaga adalah titik paling krusial susun dan laksanakan Matriks Penyelenggaraan secara konsistenBPBD dibentuk bukan untuk menambah jabatan struktural atau menambah anggaran Pemda fokuskan pada kinerja penanggulangan bencanaLibatkan masyarakat secara aktif dalam penanggulangan bencana (CBDRM, Community Based Disaster Risk Management)