KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR …/Kebijakan... · TARIF PROGRESIF DI UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAN PEMBERDAYAAN ASET DAERAH SURAKARTA JAWA TENGAH Penulisan Hukum (Skripsi)

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

TARIF PROGRESIF DI UNIT PELAYANAN PENDAPATAN

DAN PEMBERDAYAAN ASET DAERAH SURAKARTA

BERDASARKAN PERATURAN DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2011

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1

Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Oleh

DEDI RIYANTO

NIM. E0008137

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2012


commit to user

ii


commit to user

iii


commit to user

iv

PERNYATAAN

Nama : Dedi Riyanto

NIM : E0008137

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Penulisan hukum (skripsi) berjudul :

KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

TARIF PROGRESIF DI UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAN

PEMBERDAYAAN ASET DAERAH SURAKARTA BERDASARKAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN

2011 adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal bukan karya saya dalam Penulisan

hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia

menerima sanksi akademik berupa pencabutan Penulisan hukum (skripsi) dan

gelar yang saya peroleh dari Penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 20 Juli 2012

Yang membuat pernyataan

Dedi Riyanto

NIM.E0008137


commit to user

v

ABSTRAK

Dedi Riyanto, E0008137. 2012. KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK

KENDARAAN BERMOTOR TARIF PROGRESIF DI UNIT PELAYANAN

PENDAPATAN DAN PEMBERDAYAAN ASET DAERAH SURAKARTA

BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2011. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan

kebijakan pemungutan pajak kendaraan bermotor tarif progresif di Unit Pelayanan

Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta sesuai dengan Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Provinsi Jawa Tengah dan untuk mengetahui hambatan serta solusi dari

pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak kendaraan bermotor tarif progresif di

Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis atau

penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, penelitian ini menggunakan

metode penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dari data primer dan sekunder.

Data primer diperoleh dari Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta sedangkan

data sekunder diperoleh dari data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan,

dokumen, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang

diteliti. Untuk teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik wawancara

dan studi kepustakaan. Selanjutnya untuk menganalisa data yang ada dengan

menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif model.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat diambil

kesimpulan bahwa pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak kendaraan bermotor

tarif progresif di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah

Surakarta sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah meskipun terdapat

beberapa hambatan tehnis dalam pelaksanaan pemungutannya. Adanya hambatan

tersebut oleh Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah

Surakarta telah dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan yang timbul

tersebut.

Kata kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, Tarif Progresif, Unit Pelayanan

Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah


commit to user

vi

ABSTRACT

Dedi Riyanto, E0008137. 2012. POLICY LEVIED MOTOR VEHICLE TAX

RATES PROGRESSIVE TARIF ON UNIT REVENUE SERVICE AND

THE REGIONAL EMPOWERMENT ASSETS SURAKARTA BASED ON

CENTRAL JAVA PROVINCIAL REGULATION YEAR 2011 NUMBER 2.

This Research aims to determine the implement of the regulation of motor

vehicle taxation policy of progressive rates on Unit Revenue Service and the

Regional Empowerment Assets Surakarta according to Central Java Provincial

Regulation Year 2011 Number 2 of which Regional Taxes and Central Java

Province to determine the barriers and solutions from the implementation of

collection policy motor vehicle tax progressive rates and the Revenue Services

Unit Surakarta Regional Empowerment Assets.

This research is descriptive juridical sociological legal or empirical legal

research, this study engaged qualitative research methods. Data obtained from

primary and secondary data. Primary data obtained section Tax and Tax on Motor

Vehicles ,while secondary data obtained from the data attained from literature

materials, documents, and reports that correlated with the problem under

study. For data collection techniques were using the interview technique and

literature study. Furthermore, to analyze existing data using qualitative analysis

with interactive models.

Based on research result which has been done writer, can be taken

conclusion that implementation of motor vehicle tax collection rates in the

progressive Revenue Service Unit and the Regional Empowerment Assets

Surakarta is in conformity with the Central Java Provincial Regulation Year 2011

Number 2 of which Regional Taxes Central Java province despite some technical

obstacles in the implementation of pemungutannya. The existence of these

barriers by the Revenue Services Unit and the Regional Empowerment Assets

Surakarta has made efforts to overcome the obstacles that arise.

Keyword : Motor Vehicle Tax, Progresive Tarif, Unit Revenue Service And The

Regional Empowerment Assets Surakarta.


commit to user

vii

MOTTO

- Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun

terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu.

Jika dia (yang terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu

kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin

menyimpang dari kebenaran. Dan kalau kamu memutar balikkan

kenyataan atau enggan menjadi saksi maka sesungguhnya Allah Maha

Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(Q.S.An-Nisa 4 : 135 )

- I never could have done what I have done without the habit punctuality,

order and diligence, without the determination to concentrate myself on

one subject at a time

(Charles Dickens)

- When one door closes another door opens, but we often look so long and

so regretfully upon the closed door, that we do not see the ones which

open for us

(Alexander Graham Bell)


commit to user

viii

PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini Penulis persembahkan kepada:

Allah SWT, Dzat yang Maha Sempurna, Maha mendengar doa manusia dan memberi jalan untuk setiap kesulitan dan kemudahan hamba-NYA

Baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafaatnya di Yaumul Akhir.

Ibuku Landari, Bapakku Miskun, senyuman kalian adalah semangat hidupku.

Kakakku Rindan Iswahyudi, Maria Mustika Agustina kalianlah pelengkap hidupku.

Pendampingku, Novi Rizka Permatasari.

Sahabat-sahabatku.

Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas SebelasMaret

Seluruh Civitas akademika Fakultas Hukum UNS


commit to user

ix

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik,

hidayah serta inayahnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan

hukum dengan judul: Kebijakan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif Progresif di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset

Daerah Surakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 2 Tahun 2011 dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan hukum ini, masih banyak

kekurangannya. Untuk itu Penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran

yang membangun dari semua pihak, sehingga dapat memperkaya isi Penulisan

hokum ini.

Penulis yakin bahwa keberhasilan di dalam penyelesaian Penulisan hokum

ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam

kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret ;

2. Dr. Djoko Wahju Winarno, S.H., M.S selaku pembimbing skripsi

Penulis yang telah memberikan banyak masukan, saran dan motivasi

bagi Penulis untuk menyelesaikan Penulisan hukum ini.

3. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademis yang

telah memberikan nasehat dan pengarahan kepada Penulis selama

Penulis belajar di Fakultas Hukum UNS.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan

ilmu pengetahuan kepada Penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam

Penulisan skripsi ini.

5. Bapak Bambang Yulianto selaku Kepala Seksi Pajak Kendaraan

Bermotor UP3AD Surakarta yang telah memberikan pengarahan kepada

penulis selama pelaksanaan penelitian dilapangan.


commit to user

x

6. Segenap staff Perpustakaan Fakultas Hukum UNS, yang telah

membantu menyediakan bahan referensi yang berkaitan dengan topik

Penulisan hukum.

7. Ibuku Landari dan Bapakku Miskun, yang secara ikhlas lahir batin

membesarkan dan mendidikku. Terima kasih tak terhingga untuk kedua

orang tuaku yang tanpa hentinya memberikan kasih sayang, doa,

harapan, semangat.

8. Kakakku Rindan Iswahyudi dan Maria Mustika Agustina yang mampu

menjadi tauladan untuk adik – adiknya dan selalu memberi semangat

dan dukungan bagi Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Skripsi ini.

9. Novi Rizka Permatasari, tidak hanya pelengkap tetapi mampu menjadi

penyempurna, terima kasih untuk deadline skripsi hingga penulis

mampu menyelesaikan dengan tepat, serta kesabaran dan kesetiaan

tanpa batas, juga untuk doa, semangat, motivasi, pengorbanan waktu dan

tempat untuk berkeluh kesah bagi Penulis.

10. Teman seperjuangan Lutfi, Guntur, Danan, Bambang, Demek, Suci,

Puspa, Meis, Lisa, Sofa yang telah menemani penulis selama menjalani

kuliah

11. Teman – Teman angkatan 2008 Fakultas Hukum UNS, Teman – teman

Panitia OSMARU “KASASI 2011”, sungguh suatu kebanggaan bagi

Penulis menjadi bagian dari kalian. This is Our Story!

12. Para pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Penulisan

Hukum ini, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, semoga

Allah SWT membalasnya dengan kebaikan yang lebih atas jasa-jasa

yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Penulisan Hukum ini

masih jauh dari sempurna baik dari segi materi maupun substansinya. Oleh

karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang menunjang bagi

kesempurnaan Penulisan Hukum ini. Akhir kata Penulis berharap Penulisan

Hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangani lmupengetahuan pada

umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, sehingga tidak menjadi suatu


commit to user

xi

karya yang sia-sia nantinya

Surakarta, 20 Juli 2012

Penulis


commit to user

xii

DAFTAR ISI

Halaman Judul ............................................................................................ i

Halaman Persetujuan Pembimbing ............................................................ ii

Halaman Pengesahan Penguji .................................................................... iii

Halaman Pernyataan ................................................................................... v

Abstrak ....................................................................................................... vi

Abstract ...................................................................................................... vii

Motto .......................................................................................................... viii

Halaman Persembahan ............................................................................... ix

Kata Pengantar ........................................................................................... x

Daftar Isi ..................................................................................................... xii

Daftar Bagan ............................................................................................... xv

Daftar Tabel ................................................................................................ xvi

Daftar Lampiran ......................................................................................... xvii

BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................ 1

A. Latar Belakang Masalah ................................................................. 1

B. Rumusan Masalah .......................................................................... 7

C. Tujuan Penelitian ........................................................................... 8

D. Manfaat Penelitian ......................................................................... 9

E. Metode Penelitian ........................................................................... 9

F. Sistematika Penulisan Hukum ....................................................... 19

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ............................................................. 21

A. Kerangka Teori ............................................................................ 21

1. Tinjauan Umum tentang Pajak

a. Pengertian Pajak ................................................................. 21

b. Jenis – Jenis Pajak .............................................................. 21

c. Pajak Berdasarkan Sifat ...................................................... 26

2. Tinjauan Umum tentang Pajak Kendaraam Bermotor .............. 27

3. Tinjauan Umum tentang Tarif Progresif

a. Tarif Progresif- Proporsional .............................................. 30


commit to user

xiii

b. Tarif Progresif-Progresif ..................................................... 30

c. Tarif Progresif-Degresif ...................................................... 30

4. Tinjauan Umum tentang Pendapatan Asli Daerah ................... 31

5. Tinjauan tentang Otonomi Daerah ............................................ 32

B. Kerangka Pemikiran .................................................................... 35

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...................... 37

A. Pengaturan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif

Progresif yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Pendapatan

dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Surakarta .............. 37

1. Gambaran Umum Kantor Unit Pelayanan Pendapatan dan

Pember dayaan Aset Daerah (UP3AD) Surakarta.................... 37

2. Pengaturan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan

Bermotor Tarif Progresif oleh Unit Pelayanan Pendapatan

dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Surakarta ............. 47

3. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif

Progresif oleh Unit Pelayanan Pendapatan dan Pember dayaan

Aset Daerah (UP3AD) Surakarta ............................................ 49

B. Permasalahan dan Hambatan yang timbul dalam Pemungutan

Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif di Unit Pelayanan

Pendapatan dan Pember dayaan Aset Daerah (UP3AD) Surakarta

......................................................................................................... 80

1. Sistem Komputerisasi Pendataan Data Base Objek Pajak

Kendaraan Bermotor Tarif Progresif Kurang Akurat .............. 80

2. Sistem Administrasi Pendataan Data Base Objek Pajak

Kendaraan Bermotor Tarif Progresif Kurang Akurat .............. 81

3. Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tarif

Progresif Rendah ...................................................................... 81

4. Tingkat Pengetahuan Dan Partisipasi Masyarakat Mengenai

Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif Rendah ................ 81

5. Sulitnya Perubahan Status Hukum Kepemilikan Kendaraan

Bermotor yang BPKB di Kuasai Pihak Ketiga .......................... 82


commit to user

xiv

6. Data Surat Pemberitahuan Kepada Pemilik Kendaraan

Bermotor yang kurang akurat ................................................... 82

7. Kurang Telitinya Wajib Pajak Setelah Mendapat Super PKPB 82

8. Hambatan teknis dalam Pemberian Pelayanan

Pembayaran Kendaraan Bermotor ......................................... 83

9. Keterbatasan Petugas Pemungutan Pajak Kendaraan

Bermotor ................................................................................ 83

C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Unit Pelayanan Pendapatan

dan Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta dalam Menghadapi

Masalah yang timbul dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak

Kendaraan Bermotor Tarif Progresif ............................................ 84

1. Melakukan Validasi secara berkelanjutan terhadap

administrasi pendataan data base Objek Pajak Kendaraan

Bermotor tarif progresif ......................................................... 84

2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat ............................. 84

3. Melakukan pemblokiran Pajak Kendaraan Bermotor ............ 85

4. Menyempurnakan data dalam Super PKPB ........................... 85

5. Melakukan konfirmasi dari Wajib Pajak pada saat

mengembalikan Super PKPB................................................. 85

6. Perbaikan dan penggatian sarana secara berkala ................... 85

7. Melakukan penambahan petugas pelayanan pajak ............... 86

BAB IV. PENUTUP ................................................................................. 87

A. Simpulan ......................................................................................... 87

B. Saran ............................................................................................... 89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

xv

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur organisasi UP3AD Surakarta ................................ 39


commit to user

xvi

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Objek Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif .... 57

Tabel 2. Perbandingan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif ... 78

dengan Pajak Kendaraan Bermotor secara keseluruhan.

Tabel 3. Jumlah perbandingan peningkatan pendapatan Pajak

Kendaraan Bermotor tarif progresif ...................................... 79


commit to user

xvii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011

tentang Pajak Derah Provinsi Jawa Tengah


commit to user

1

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Pembangunan Nasional adalah mewujudkan masyarakat adil

dan makmur. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nasional

tersebut, maka Pemerintah secara intensif melakukan berbagai macam

kebijakan strategis berkaitan dengan program pembangunan baik

pembangunan jangka pendek maupun program pembangunan jangka panjang.

Untuk mencapai tujuan tersebut dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan

pembangunan senantiasa suatu negara memerlukan beberapa unsur

pendukung, salah satunya adalah tersedianya sumber penerimaan yang

memadai dan dapat diandalkan, karena keberhasilan program pembangunan

nasional tersebut tentunya dibutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit.

Sumber-sumber penerimaan ini sangat penting untuk menjalankan kegiatan

dari masing-masing tingkat pemerintahan, karena tanpa adanya penerimaan

yang cukup maka program-program pemerintah tidak akan berjalan secara

maksimal. Semakin luas wilayah, semakin besar jumlah penduduk, semakin

kompleks kebutuhan masyarakat maka akan semakin besar dana yang

diperlukan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat

dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa

barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak

dan kewajiban tersebut. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan

dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman, merupakan pengelolaan

keuangan negara pada prinsipnya perlu ditempatkan untuk mendukung

bekerjanya fungsi-fungsi pemerintahan. Pengelolaan keuangan negara harus

dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan

rasa keadilan dan kepatutan.

Sebelum diadakan tax reform di Indonesia, pembangunan nasional

selalu mengandalkan sumber dana yang sebagian besar dari sektor minyak


commit to user

2

dan gas. Namun setelah reformasi perpajakan, pemerintah menjadikan sektor

pajak sebagai sumber utama dalam menopang pembiayaan pembangunan

nasional. Dalam kenyataannya penerimaan negara dari sektor pajak dari tahun

ketahun semakin meningkat dan sejalan dengan hal tersebut peranan pajak

sebagai penopang program pembangunan nasional juga semakin meningkat

(Woro Wiryaningtyas Asih, S.H., 2009 : 1).

Kebijakan fiskal (fiscal policy) dalam arti luas dari pajak adalah

menyangkut penerimaan dan pengeluaran negara dengan segala aspeknya,

baik aspek hukum, ekonomi maupun politik, yang menggunakan instrumen

perpajakan secara keseluruhan termasuk retribusi, sumbangan subsidi,

bantuan kepada kekayaan negara, kebijakan pengeluaran atau percetakan

uang negara, kebijakan utang negara maupun kebijakan transfer. Kebijakan

fiskal adalah kebijakan yang mengatur kewenangan negara mengenai

pengeluaran dan penerimaan dikaitkan dengan perekonomian masyarakat,

sedangkan kebijakan perpajakan adalah kebijakan yang mengatur seluruh

kewenangan negara untuk melakukan pemungutan pajak melalui undang-

undang, yakni hukum pajak materiil dan hukum pajak formil (Widhayani

Dian Pawestri, S.H., 2011 : 14).

Dikemukakan oleh Soemitro Djojohadikusumo bahwa yang

dimaksud kebijakan fiskal sebagai suatu alat pembangunan yang harus

mempunyai satu tujuan yang bersamaan secara langsung menemukan dana-

dana yang akan digunakan untuk public investment dan secara tidak langsung

digunakan untuk menyalurkan private saving kearah sektor-sektor yang

produktif maupun digunakan untuk mencegah pengeluaran yang menghambat

pembangunan (Richard Burton dan Wirawan B. Ilyas, 2001 : 8).

Sektor pajak memiliki posisi yang sangat strategis bagi pendapatan

negara, sehingga hampir tidak dapat disangkal bahwa pajak merupakan

andalan pemasukan uang bagi negara. Selain itu, pajak merupakan sumber

pendapatan negara yang penting guna mendanai penyelenggaraan

pemerintahan dan keperluan pembangunan baik di pusat, maupun di daerah,

sehingga tidak berlebihan jika disuatu negara terdapat kategori pajak sebagai


commit to user

3

salah satu sumber pendapatannya. Tanpa adanya dukungan dana dari sektor

pajak, fungsi pemerintah dalam suatu negara tidak akan dapat dijalankan

(Widhayani Dian Pawestri, S.H., 2011 : 15).

Negara dalam pengertian yang luas dapat disebut sebagai organisasi

yang paling tinggi, dimana dapat menggunakan hasil pajak untuk membiayai

kesejahteraan umum, penyelengaraan pemerintahan, pertahanan dan lain-lain.

Mempelajari dan memahami pajak sebagai pengisi kas atau penerimaan

negara menunjukkan bahwa negara mempunyai pengeluaran-pengeluaran,

jika negara tidak memerlukan pembelanjaan atau pengeluaran maka tidak

akan timbul persoalan penerimaan pajak, itulah sebabnya negara tetap

memerlukan pajak, apakah sebagai sumber kas negara atau sebagai pengatur,

tergantung pada keadaan (Sindian Isa Djajadiningrat, 1960 : 7).

Pembaharuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan

menonjolkan fungsi pajak yang utama, yaitu sebagai fungsi anggaran

(budgetair). Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan,

diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh

negara untuk mengenakan pajak (Jaja Zakaria, 2005 : 1). Sehingga pergantian

peraturan perundang-undangan merupakan hal yang logis dilakukan di

Indonesia yang merupakan negara merdeka.

Ciri utama pembaharuan peraturan perundang-undangan bidang

perpajakan menurut pendapat Richard M. Birdtidak berbeda dengan

kebijakan di bidang perpajakan yang dilakukan oleh negara berkembang lain,

yang pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kepentingan pertumbuhan

ekonomi, stabilitas internal dan eksternal, serta distribusi yang tepat sehingga

hal tersebut merupakan bagian yang esensial dari kebijakan pengembangan

dan pembangunan. Namun demikian, semua peraturan perundang-undangan

yang mengatur mengenai perpajakan tidaklah boleh melepaskan kedua fungsi

yang dimilikinya, yakni fungsi anggaran (budgeter) dan fungsi mengatur

(regulerend) yang seyogianya dapat terlaksana secara bersamaan. Reformasi

di bidang perpajakan merupakan salah satu kebijakan fiskal yang ditempuh


commit to user

4

Indonesia untuk keluar dari krisis demi mengembalikan faktor kepercayaaan

masyarakat.

Salah satu kebijakan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah pada

saat ini adalah kebijakan mengenai tarif pajak progresif atas kendaraan

bermotor. Kebijakan perpajakan tersebut sesuai dengan amanat Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009, khususnya ketentuan yang diatur dalam pasal

6 ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk kepemilikan kendaraan bermotor

kedua dan seterusnya tarif pajak ditetapkan secara progresif. Ketentuan

mengenai kebijakan perpajakan tersebut memberikan kewenangan kepada

daerah untuk menetapkan tarif pajak secara progresif untuk kepemilikan

kendaraan kedua dan seterusnya (Widhayani Dian Pawestri, S.H., 2011 : 17).

Sistem pajak di Indonesia dilihat dari jenis dan kewenangan

pemungutannya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pajak yang

kewenangan pemungutannya berada di Pemerintah Pusat yang dilakukan oleh

Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai dan Pemerintah Daerah yang pemungutan

pajak oleh Pemeritah Kota atau Pemerintah Kabupaten dan Provinsi yang

dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pajak Daerah yang dipungut dan dikelola langsung oleh Pemerintah

Daerah merupakan salah satu wujud dari adanya desentralisasi fiskal yang

secara umum diyakini desentralisasi fiskal akan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Pendapat ini dilandasi oleh pandangan yang menyatakan

kebutuhan masyarakat di daerah maupun perkotaan serta kesejahteraan pada

umumnya akan terpenuhi dengan lebih baik dibandingkan bila langsung

diatur oleh pemerintah pusat, namun kecenderungan ke arah tersebut tidak

nampak karena hingga saat ini sebagian besar Pemerintah Daerah Kota dan

Kabupaten di Indonesia merespon desentralisasi fiskal dengan menggenjot

kenaikan PAD melalui pajak dan restribusi tanpa diimbangi peningkatan

efektifitas pengeluaran APBD terutama dalam peningkatan infrastruktur dan

peningkatan fasilitas umum (Widhayani Dian Pawestri, S.H., 2011 : 18).

Dalam rangka melaksanakan Pasal 18 dan Pasal 23 UUD 1945 dan

Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi


commit to user

5

Daerah, maka salah satu faktor yang mendorong keberhasilan Pemerintah

Daerah adalah kemampuan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) sehingga ketergantungan terhadap subsidi Perimbangan

Keuangan daerah Otonom dan Pemerintah Pusat yaitu dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi berkurang. Dalam rangka

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah diberikan

perluasan basis pajak daerah dan memberikan kewenangan dalam penetapan

tarif pajak daerah. Lebih lanjut Pemerintah Daerah Jawa Tengah

mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemungutan Pajak

Kendaraan Bermotor menggunakan jenis pajak progresif. Pajak progresif

adalah tarif pajak yang prosentasenya semakin besar jika dasar pengenaan

pajaknya meningkat. Pajak progresif berlaku untuk kepemilikan kedua dan

seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari 4 (empat) dan

kendaraan roda 4 (empat) atau lebih. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor

pertama tarif pajak ditentukan paling rendah 1% (satu persen) dan paling

tinggi sebesar 2% (dua persen). Sedangkan untuk kepemilikan Kendaraan

Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling

rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh

persen). Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur besaran

jumlah progresifnya sendiri sesuai dengan ketentuan tersebut.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (5) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

disebutkan bahwa hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit

10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota,

dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta

peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

dilakukan oleh Unit Pelayanan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah

(UP3AD), melalui kantor Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu

Atap (SAMSAT). Pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)


commit to user

6

dilakukan dengan sistem terpadu bersama pengeluaran Surat Tanda Nomor

Kendaraan (STNK), pembayaran SWDKLLJ, pembayaran BBNKB.

Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta

merupakan unsur dalam melaksanakan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah,

memiliki tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi

dibidang pendapatan daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan

dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan salah

satu tugas pokonya adalah melaksanakan pemungutan Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) berdasarkan tarif pajak progresif.

Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tarif

pajak progresif di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah

(UP3AD) Surakarta haruslah sesuai dengan Perundang-undangan maupun

Peraturan Daerah yang sudah ada dan ditetapkan sehingga dapat memicu

peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dalam penelitian ini, penulis hanya

memfokuskan pada sistem pemungutan tarif pajak progresif pada kendaraan

bermotor tanpa dikaitkan dengan peningkatan pendapatan daerah yang lain

karena masalah tersebut memerlukan penelitian yang khusus.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka penulisan hukum ini

perlu dilaksanakan untuk mengetahui tentang pelaksanaan maupun penerapan

pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan tarif pajak progresif dan

juga mengetahui berbagai permasalahan dan hambatan dalam peranannya

meningkatkan pendapatan asli daerah kota Surakarta ditinjau dari Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mempelajari,

memahami dan mengadakan penelitian secara lebih mendalam yang tertuang

dalam bentuk tulisan hukum yang berjudul KEBIJAKAN PEMUNGUTAN

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TARIF PROGRESIF DI UNIT

PELAYANAN PENDAPATAN DAN PEMBERDAYAAN ASET

DAERAH SURAKARTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2011.


commit to user

7

B. Rumusan Masalah

Suatu penelitian ilmiah, hal penting yang pertama kali harus dilakukan

adalah merumuskan masalah. Perumusan masalah menjadi suatu acuan

mengenai hal atau objek apa yang akan diteliti untuk ditemukan jawabannya.

Pada hakikatnya seorang peneliti sebelum menentukan judul dalam suatu

penelitian maka harus terlebih dahulu menentukan rumusan masalah, dimana

masalah pada dasarnya adalah suatu proses yang mengalami halangan dalam

mencapai tujuan, maka harus dipecahkan untuk mencapai tujuan suatu

penelitian (Soerjono Soekanto, 2010:109).

Rumusan masalah dimaksudkan untuk penegasan masalah-masalah

yang akan diteliti sehingga memudahkan dalam pekerjaan serta pencapaian

sasaran. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, rumusan

masalah yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan

bermotor berdasarkan tarif pajak progresif yang dilakukan oleh Unit

Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD)

Surakarta?

2. Permasalahan dan hambatan apa saja yang dihadapi oleh Unit

Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) dalam

dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor berdasarkan

tarif progresif Surakarta?

3. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Pendapatan dan

Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) untuk mengatasi hambatan yang

dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor

berdasarkan tarif progresif Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan karena memiliki tujuan. Tujuannya adalah

memecahkan permasalahan yang tergambar dalam latar belakang dan


commit to user

8

rumusan masalah. Karena itu, tujuan penelitian sebaiknya dirumuskan

berdasarkan rumusan masalahnya. Tujuan penelitian dicapai melalui

serangkaian metodologi penelitian . Oleh karenanya, tujuan penelitian yang

baik adalah rumusannya operasional dan tidak bertele-tele. Dari tujuan inilah,

dapat diketahui metode dan teknik penelitian mana yang cocok untuk dipakai

dalam penelitian itu (M. Subana dan Sudrajat, 2001:71)

Selain itu, tujuan penelitian diperlukan untuk memberikan arah dalam

melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang hendak

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa

Tengah khususnya di Unit Pelayanan Pendapatan dan

Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Surakarta.

b. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam pelaksanaan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah khususnya di Unit


Surakarta.

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam

menyusun karya ilmiah guna memenuhi persyaratan yang

diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum

pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan

pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori

dan praktek lapangan hukum yang sangat berarti bagi penulis.

D. Manfaat Penelitian


commit to user

9

Di dalam setiap penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan

kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Manfaat yang dapat

diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis pribadi di

bidang ilmu hukum khususnya Hukum Administrasi Negara

(HAN).

b. Memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan

hukum khususnya hukum kepegawaian di Indonesia.

c. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama

menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta serta memberikan landasan untuk penelitian lebih

lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Mengembangkan daya penalaran dan membentuk pola pikir

dinamis penulis yang berhubungan dengan Tunjangan Kinerja

Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi

masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait

dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi para pihak yang

berminat pada masalah yang sama, serta mampu menjawab

masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berusaha

untuk memecahkan masalah secara sistematis, dengan metode-metode dan

teknik tertentu yang ilmiah. Kegiatan penelitian merupakan merupakan usaha

untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis,

sistematis dan konsisten. “Metodologis berarti sesuai dengan metode tertentu,

sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak


commit to user

10

adannya hal-hal yang bertentangan dengan sustu kerangka tertentu.”

(Soerjono Soekanto, 2010 : 42).

Metode adalah suatu alat untuk mencari jawaban dari pemecahan

masalah, oleh karena itu suatu metode atau alatnya harus jelas terlebih dahulu

tentang apa yang akan dicari. Lebih lanjut Setiono mengatakan “cara

penelitian itulah yang dimaksud dengan metode.” (Setiono, 2005 : 4).

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan

dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang

sistematis yang menyangkut masalah kerjanya yaitu cara kerja untuk dapat

memahami yang menjadi sasaran penelitian yang bersangkutan, melalui

prosedur penelitian dan teknik penelitian (M. Iqbal Hasan, 2002:20).

Dengan kata lain pengertian metode penelitian adalah cara yang teratur

dan sistematik secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah

yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran

maupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa, dengan demikian

metode penelitian merupakan unsur yang sangat penting dalam kegiatan

penelitian agar data yang diperoleh benar-benar akurat dan teruji

keilmiahannya.

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis

sosiologis atau penelitian hukum empiris.Pada penelitian hukum

empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk

kemudian dilanjutkan penelitian terhadap data primer di lapangan atau

terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2010: 52).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian

yang bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap ciri-ciri dari

suatu keadaan, perilaku pribadi dan perilaku kelompok serta


commit to user

11

menentukan frekuensi suatu gejala, penelitian ini tanpa didahului suatu

hipotesa.

Menurut Soerjono Sukanto penelitian deskriptif adalah penelitian

yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang

manusia, keadaan atau gejala–gejala lainnya. Maksudnya adalah

terutama mempertegas hipotesa–hipotesa, agar dapat membantu

memperkuat teori–teori lama, atau di dalam kerangka penyusun teori

baru (Soerjono Soekanto, 2010: 10).

Mengenai kegiatan di dalam penelitian deskriptif tidak hanya

terbatas pada pengumpulan data dan penggunaannya tetapi yang lebih

penting adalah analisis dan interprestasi atas data yang telah didapat

tersebut agar diketahui maksudnya.Sedangkan dari sudut

pelaksanaannya penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan yang

ditunjang dengan studi kepustakaan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah

pendekatan perundang-undangan dan metode kualitatif. Pendekatan

perundang-undangan (statute approach), yaitu pendekatan dengan

menggunakan legislasi dan regulasi. (Peter Mahmud, 2005:97).

Penelitian ini menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 2 Tahun 2011 yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu

penelitian.

Metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan

data deskriptif analisistis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden

secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti

dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

bersifat kualitatif, yaitu pendekatan yang menggunakan data yang

dinyatakan secara verbal yang dimaksudkan untuk memahami

fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek. Penelitian seperti:

perilaku, tindakan, persepsi dan lain-lain secara holistik dengan cara


commit to user

12

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan naratif dalam konteks khusus

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah

(Soerjono Soekanto, 2010: 18).

4. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data–data yang diperlukan, maka penulis

melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di kantor Unit


Surakarta yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 17 Surakarta,

Telp : 0271-714919

5. Jenis Data

Data adalah suatu fakta atau keterangan dari obyek yang

diteliti.Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah yang relevan

dan menunjang judul penelitian yaitu Kebijakan Pemungutan Pajak

Kendaraan Bermotor Tarif Progresif Di Unit Pelayanan Pendapatan dan

Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta Berdasarkan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011.

1) Data Primer

Data primer merupakan keterangan atau fakta yang

diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan, baik

dengan cara wawancara atau studi lapangan secara langsung

dalam penelitian ini. Adapun data tentang penelitian ini diperoleh

dari kantor Unit Pelayanan Pendapatan dan Aset Daerah

Surakarta.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan keterangan atau fakta yang tidak

diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan diperoleh dari

studi kepustakaan berbagai buku, arsip, dokumen, peraturan

perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah dan bahan-bahan

kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang

telah diteliti.


commit to user

13

6. Sumber Data

Sumber data adalah tempat ditemukan data. Sumber data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

adalah sumber data yang diperoleh langsung di lokasi

penelitian, dalam hal ini yang bertindak adalah kantor Unit

Pelayanan Pendapatan dan Aset Daerah Surakarta. Pihak-pihak

yang dimintai keterangan atau hasil wawancara adalah beberapa

Anggota Unit Pelayanan Pendapatan dan Aset Daerah

Surakarta.Permasalahan yang diteliti berupa data-data, fakta atau

keterangan yang diperoleh secara langsung di lapangan mengenai

permasalahan yang diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang bersifat

pribadi dan bersifat publik (Soerjono Soekanto, 2010: 12), yang

terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Yakni bahan hukum yang dikeluarkan oleh

pemerintah dan besifat mengikat berupa peraturan

perundang-undangan (Burhan Ashofa, 2001: 103) yang

dalam hal ini berupa:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

b) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah.

c) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

d) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2

Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

2) Bahan hukum sekunder


commit to user

14

Merupakan data yang bahan hukum yang erat

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat

membantu menganalisis dan memahami bahan hukum

primer serta memberikan bahan kajian penelitian dan

bahan hukum yang berupa hasil ilmiah para sarjana, hasil

penelitian, buku-buku, koran, majalah, internet, makalah,

serta tulisan-tulisan dan berbagai literatur lainnya yang

meliputi :

a) Buku-buku mengenai pajak dan pendapatan daerah;

dan

b) Jurnal-jurnal dan makalah-makalah yang berkaitan

dengan penulisan hukum.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang

memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder, misalnya :

a) Kamus Besar Bahasa Indonesia;

b) Kamus Lengkap Inggris-Indonesia;

c) Kamus Hukum.

7. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, maka penulis

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan maka

akan didapatkan data-data yang dipercaya keasliannya. Teknik

yang digunakan dalam pengumpulan data primer adalah:

1) Observasi (pengamatan)

Penulis mengadakan pengamatan atau memperhatikan

segala sesuatu yang ada hubungannya dengan obyek yang

akan diteliti yakni dengan mengadakan pengamatan

terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan


commit to user

15

Bermotor tarif progresif di Unit Pelayanan Pendapatan dan

Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta berdasarkan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun

2011.

2) Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi

dengan bertanya langsung dengan yang diwawancarai.

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan

komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa

faktor yang berinteraksi dan mempengarui arus komunikasi.

Faktor-faktor itu adalah pewawancara, yang diwawancarai,

topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan

situasi wawancara.Pewawancara menyampaikan

pertanyaan-pertanyaan kepada yang diwawancarai untuk

dijawab, menggali jawaban lebih dalam dan mencatat

jawaban yang diwawancarai. Penulis dalam melaksanakan

pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian ini

mengadakan wawancara dengan sumber data dari beberapa

Anggota Unit Pelayanan Pendapatan dan Aset Daerah

Surakarta.

3) Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Untuk mendapatkan data sekunder, penulis

melakukannya dengan studi pustaka yang merupakan

pendukung dan pelengkap penelitian di lapangan. Studi

pustaka ini dilakukan dengan identifikasi literatur buku-

buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar, serta

artikel yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan

data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan


commit to user

16

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh

data (Lexy J.Maleong, 2007:248).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data

kualitatif, teknik analisis data kualitatif adalah suatu tata cara penelitian

yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan

oleh responden secara tulisan atau lisan, dan juga perilaku yang nyata ,

yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono

Soekanto, 2010:250).

Setelah data yang diperlukan untuk menunjang penelitian

terkumpul, maka langkah berikutnya adalah menganalisis data. Analisis

data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam

pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema dan

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data

(Lexy J Maleaong, 2007: 248). Sesuai dengan penelitian yang penulis

lakukan yaitu mengenai Kebijakan Pemungutan Pajak Kendaraan

Bermotor Tarif Progresif Di Unit Pelayanan Pendapatan dan

Pengelolaan Aset Daerah Surakarta Berdasarkan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011.

Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian data yang

menghasilkan data deskriptif, apa yang dinyatakan responden secara

tertulis / lisan dan juga perilaku yang sama dipelajari sebagai sesuatu

yang utuh. Peneliti memperoleh data dari responden secara tertulis atau

lisan, kemudian dikumpulkan. Pengertian model interaktif tersebut

adalah bahwa data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap

yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Selain

itu dilakukan pula suatu proses antara tahap-tahap tersebut sehingga

data yang terkumpul berhubungan satu sama lain secara sistematis

(H.B.Sutopo, 2002: 94-96).


commit to user

17

Model analisis interaktif tersebut dapat digambarkan dalam

bagansebagai berikut :

↔

Bagan 1. Model Analisis Interaktif

(HB Sutopo, 2002:91-96)

Kegiatan komponen ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian

kepada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi

data kasar yang muncul pada catatan tertulis di lapangan.

Reduksi data berlangsung terus menerus sampai sesudah

penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun

(H.B. Sutopo, 2002: 97).

b. Penyajian Data

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan (H.B.Sutopo, 2002: 97). Dalam

penelitian ini, setelah semua data-data yang dibutuhkan

penulis mengenai Kebijakan Pemungutan Pajak

Kendaraan Bermotor Tarif Progresif di Unit Pelayanan

PENGUMPULAN DATA

PENYAJIAN DATA

PENARIKAN

KESIMPULAN

REDUKSI DATA


commit to user

18

Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Surakarta

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 2 Tahun 2011 terkumpul, baik itu meliputi data

primer dari hasil wawancara dan data sekunder dari studi

kepustakaan, maka langkah selanjutnya penulis menyusun

data-data tersebut secara sistematis, sehingga memberi

kemungkinan untuk ditarik kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Melalui pengumpulan data, seorang penganalisis

kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat

keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang

mungkin, alur sebab akibat dan proporsi. Kesimpulan-

kesimpulan akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka

dan skeptis, tetapi kesimpulan telah disediakan, mula-mula

belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar

dengan pokok. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi

selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin

sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam

pemikiran penganalisis selama ia menulis, atau mungkin

dengan seksama dan makan tenaga dengan peninjauan

kembali (H.B. Sutopo, 2002: 97). Adapun proses analisa

interaktif dimulai pada waktu pengumpulan data

penelitian. Peneliti selalu membuat reduksi data dan sajian

data. Mereduksi data artinya setelah data terkumpul,

kemudian diseleksi, disederhanakan, membuang hal-hal

yang tidak relevan, kemudian penyajian data. Sajian data

yaitu rangkaian organisasi informasi atau data yang

memungkinkan untuk ditarik kesimpulan. Bila data kurang

lengkap maka wajib dilakukan pengumpulan data yang

mendukung kembali. Setelah data terkumpul dengan


commit to user

19

lengkap, kemudian direduksi dan diadakan penyajian

kembali yang susunannya dibuat secara sistematis

F. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum adalah uraian logis sistematis susunan

bab dan subbab untuk menjawab uraian terhadap pembahasan permasalahan

yang dikemukakan (isu hukum/legal issues) selaras dengan tema sentral yang

direfleksikan dalam suatu judul penelitian dan rumusan permasalahannya.

Sistematika penulisan dalam penelitian hukum ini disajikan untuk

memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai sistematika penulisan

hukum sebagai karya ilmiah yang disesuaikan dengan kaidah-kaidah baku

penuisan suatu karya ilmiah. Penulisan hukum ini terdiri dari 4 bab, yaitu

Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Pembahasan, dan Penutup.

BAB I :PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, kerangka Teoritis,

dan Metode Penelitian.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis memberikan penjelasan secara

teoritik (landasan teori) yang bersumber dari literatur hukum

yang digunakan oleh penulis dan doktrin ilmu hukum yang

dianut secara universal mengenai persoalan yang berkaitan

dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Bab tinjauan

pustaka terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu: bagian pertama

kerangka teori yang berisikan tinjauan umum mengenai

tinjauan umu mengenai pajak, tinjauan umum mengenai

pajak kendaraan bermotor, tinjauan umum mengenai tarif

progresif, tinjauan umum mengenai pendapatan asli daerah

dan tinjauan umum mengenai otonomi daerah. Bagian kedua

adalah kerangka pemikiran yang berisikan gambar alur


commit to user

20

berpikir dari penulis berupa konsep yang akan dijabarkan

dalam penelitian ini.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian dan

pembahasan yang merupakan titik temu dari suatu kaidah

perundang-undangan yang berlaku dan keadaan atau realitas

yang terjadi disuatu wilayah dan/atau permasalahan tertentu

mengenai pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan

bermotor berdasarkan tarif pajak progresif yang dilakukan

oleh Unit Pelayanan Pendapatan dan Pengelolaan Aset

Daerah (UP3AD) Surakarta serta permasalahan dan

hambatan yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Pendapatan dan

Pengelolaan Aset Daerah (UP3AD) dalam peranannya

meningkatkan pendapatan asli daerah kota Surakarta dan

upaya-upayayang dilakukan untuk mengatasinya

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan

pembahasan serta memberikan saran-saran sebagai evaluasi

terutama terhadap temuan-temuan selama penelitian yang

menurut penulis memerlukan perbaikan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

21

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Pajak

a. Pengertian pajak

Pajak memegang peranan penting dalam suatu sumber

penerimaan negara. Masyarakat bekerja untuk memperoleh

penghasilan sehingga membawa kewajiban menyerahkan sebagian

penghasilannya kepada negara dalam bentuk pajak. Untuk itu yang

membuat regulasi pajak yang digunakan sebagai pengatur

pemungutan pajak dari masyarakat kepada negara.

Penghasilan Negara berasal dari rakyatnya melalui

pumungutan pajak. Pajak sangat penting bagi peneriman Negara, dan

penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum yang pada

akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti

kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan, dan lain

sebagainya. Jadi dimana ada kepentingan masyarakat di situ akan

timbul pungutan pajak sehingga dapat dikatakan bahwa pajak adalah

senyawa dengan kepentingan umum. Pungutan Pajak mengurangi

penghasilan /kekayaan individu, tetapi sebaliknya merupakan

penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada

masyarakat melalui pengeluaran – pengeluaran rutin dan

pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada

seluruh masyarakat, yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang

membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak (Woro

Wiryaningtyas Asih, 2009 : 18).

Secara historis pajak sudah lama menjadi bagian yang menyatu

dalam kehidupan suatu bangsa. Adam Smith, David Ricardo, John

Stuart Mill dan Thomas Malthus, berpendapat bahwa pajak sudah

menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan suatu


commit to user

22

Negara. Dari pajak inilah Negara membiayai kegiatan – kegiatan

administrasi pemerintahan, angkatan perang dan pembangunan serta

dapat dipergunakan sebagai insrumen penting untuk membangun

keunggulan – keunggulan strategi suatu bangsa dibandingkan dengan

bangsa lain ( Miyasto, 1997 : 2).

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., adalah iuran

rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi),

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk

membayar pengeluaran umum. (Erly Suandy, 2002 : 10).

Menurut Prof. Dr. PJA Adriani mendefinisikan pajak adalah

iuran pada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya

menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali,

yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan

tugas pemerintahan (H. Bohari, S.H., M.S, 2002 : 23). Dalam

pengertian ini pungutan lebih luas dari pajak, sehingga pajak

merupakan suatu bagian dari pungutan.

Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang

berjudul “Pajak Berdasar Azas Gotong Royong”, Universitas

Padjadjaran Bandung, berpendapat : Pajak adalah iuran wajib,

berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasar

norma – norma hukum guna menutup biaya produksi barang –

barang dan jasa - jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum

(Erly Suandy, 2002 : 9).

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun

2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak

adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang–undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan


commit to user

23

untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran

rakyat.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak

memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1) Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang serta

aturan pelaksanaannya, yang dapat dipaksakan berdasarkan

peraturan berakibat adanya sanksi;

2) Dipungut oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi,

dan Pemerintah Kabupaten / Kota, yang tidak adanya jasa

timbal balik yang dapat dirasakan secara langsung oleh

pembayar pajak;dan

3) Dipergunakan untuk membiayai pengeluaran dalam

penyelengaraan negara / pemerintahan.

b. Jenis – jenis pajak di Indonesia

Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan,

wewenang pemungut, maupun sifatnya (Erly Suandy, 2002 : 39 –

43)

1) Pajak Berdasarkan Golongannya :

a) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus

ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan

dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Dalam pengertian administratif, pajak langsung

adalah pajak yang dipungut secara berkala.

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya

dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain

sehingga sering juga disebut sebagai pajak tidak langsung.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan Barang Mewah. Dalam pajak ini beban pajak

dapat digeserkan dari produsen/ penjual ke pembeli/


commit to user

24

konsumen, karena pergeseran searah dengan arus barang

yaitu dari produsen ke konsumen maka pergeserannya

disebut pergeseran kedepan (forward shifting). Disamping

itu ada juga yang disebut pergeseran kebelakang

(backward shifting) yaitu pergeseran pajak yang

berlawanan dengan arus barang.

2) Pajak Berdasarkan Wewenang Pemungutnya :

a) Pajak Pusat / Pajak Negara

Pajak Pusat / Pajak Negara adalah pajak yang

wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat

yang pelaksanaanya dilakukan oleh Departemen

Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak. Pajak Pusat

diatur dalam Undang-undang dan hasilnya akan masuk ke

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pajak Pusat /

Pajak Negara yang berlaku saat ini adalah :

(1) Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah

dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 dan

Undang-undang No 10 Tahun 1994;

(2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah diatur dalam Undang-undang Nomor

8 Tahun 1983 sebagaimana yang telah dirubah

dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994;

(3) Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-

undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana yang

telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 12

Tahun 1994;

(4) Bea Materai diatur dalam Undang-undang Nomor 13

Tahun 1985;dan

(5) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diatur

dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997.


commit to user

25

b) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang

pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang

pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pajak Daerah diatur dalam Undang-undang dan hasilnya

akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pajak Daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor

18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi daerah terdiri dari 5 jenis

Pajak Daerah Tingkat I dan 12 jenis Pajak Daerah Tingkat

II adalah:

(1) Pajak Daerah Tingkat I

(a) Pajak Kendaraan bermotor (PKB);

(b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(BBNKB);

(c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

(PBBKB);

(d) Pajak Air Permukaan;dan

(e) Pajak Rokok

(2) Pajak Daerah Tingkat II :

(a) Pajak Hotel;

(b) Pajak Restoran;

(c) Pajak Hiburan;

(d) Pajak Reklame;

(e) Pajak Penerangan Jalan;

(f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

(g) Pajak Parkir;

(h) Pajak Air Tanah;

(i) Pajak Sarang Burung Walet;


commit to user

26

(j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan;dan

(k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

c) Pajak Berdasarkan Sifat

(1) Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah Pajak yang

memperhatikan kondisi atau keadaan Wajib Pajak.

Dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan

objektif yang berhubungan erat dengan keadaan

materialnya, yaitu gaya pikul.

Gaya pikul adalah kemampuan wajib pajak

memikul pajak setelah dikurangi biaya hidup

minimum, gaya pikul mengandung dua unsur yaitu

unsur subyektif dan unsur obyektif.

Unsur subjektif gaya pikul mencangkup segala

kebutuhan terutama material disampin moral dan

spiritual. Gaya pikul berbanding terbalik dengan

kemampuan membayar, semakin besar gaya pikulnya

semakin kecil kemampuan membayar pajak. Dengan

demikian, dalam pajak subjektif harus memberi

pembebasan pajak untuk biaya hidup minimum, dan

memperhatikan faktor-faktor perseorangan dan

keadaan-keadaan yang berpengaruh terhadap besar

kecilnya biaya hidup, seperti jumlah anggota keluarga

dan atau jumlah tanggungan.

Unsur objektif dari gaya pikuln terdiri dari

pendapatan (penghasilan), kekayaan, dan belanja

(pengeluaran). Gaya pikul seseorang tidak hanya

tergantung kepada pendapatan (penghasilan), tetapi

juga kekayaan bahkan tergantung pula pada


commit to user

27

kesempatan untuk berbelanja. Penerapan di Indonesia

dapat dilihat dalam pengenaan pajak penghasilan

orang pribadi (PPh pasal 21), sebelum dikenakan

pajak terlebih dahulu penghasilan neto dikurangi

dengan pemghasilan tidak kena pajak (PTKP).

(2) Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pada awalnya

memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya

kewajiban membayar, kemudian baru dicari

subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Dengan

kata lain, pajak objektif adalah pengenaan pajak yang

hanya memperhatikan kondisi objeknya.

2. Tinjauan tentang Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor didasarkan pada

Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang – undang

Nomor 34 Tahun 2000 dan telah diganti dengan Undang – undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor pada suatu daerah provinsi

didasarkan pada peraturan daerah provinsi yang bersangkutan yang

merupakan landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan

pengenaan dan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di provinsi yang

bersangkutan serta keputusan gubernur yang mengatur tentang Pajak

Kendaraan Bermotor sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah

tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang dimaksud (Marihot P. Siahaan,

S.E, 2005 : 140).

Menurut pasal 1 angka 12 Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak

atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan

menurut pasal 1 angka 13 Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan

beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat,


commit to user

28

dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya

yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu

menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk

alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan

roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan

bermotor yang dioperasikan di air.

Objek Pajak Kendaraan Bermotor Menurut pasal 3 Undang –

undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kepemilikan dan atau penguasaan

kendaraan bermotor.Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor

beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan

darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi

kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross

Tonnage). Beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak yaitu

kereta api, kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk

keperluan pertahanan dan keamanan negara, Kendaraan Bermotor yang

dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing

dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang

memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah dan objek Pajak

lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan

yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu,

yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki

kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban

perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan

demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang

pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan

bermotor.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat

diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang – undang

dan peraturan tentang PKB. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara

pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak


commit to user

29

terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan

surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban

perpajakannya (Marihot P. Siahaan, S.E, 2005 : 142).

Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari dua unsur

pokok, yaitu (Marihot P. Siahaan, S.E, 2005 : 143) :

a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), yaitu nilai jual kendaraan

bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas

suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel

Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku; dan

b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan

pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Pada PKB pajak terutang dikenakan untuk masa pajak dua belas

bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan

bermotor. Pemungutan PKB merupakan satu kesatuan dengan

pengurusan administrasi kendaraan bermotor lainnya. PKB dibayar

sekaligus di muka untuk masa pajak dua belas bulan ke depan.

Kewajiban pajak yang berakir sebelum dua belas bulan karena suatu hal,

besarnya pajak yang terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan

berjalan. Hal ini PKB yang karena suatu dan lain hal masa pajaknya tidak

sampai dua belas bulan, dapat dilakukan restitusi. Pengertian suatu dan

lain hal antara lain kendaraan bermotor didaftarkan di daerah lain atau

kendaraan bermotor yang rusak dan tidak dapat digunakan lagi karena

force majeure (Marihot P. Siahaan, S.E, 2005 : 146).

Berdasarkan Instruksi Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam

Negeri dan Menteri Keuangan dangan Nomor INS/03/M/X/1999 dan

Nomor 29 Tahun 1999 serta Nomor 6/IMK.014/1999 tentang

Pelaksanann Sistem Administrasi satu Atap, pelaksanaan pemungutan

atau pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan dalam pelaksanaan

Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT).

3. Tinjauan tentang Tarif Progresif


commit to user

30

Tarif Progresif adalah tarif pajak yang presentasenya semakin besar

jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang

akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar

pengenaan pajaknya, tarif progresif dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu

(Erly Suady, 2002 : 72-74) :

a. Tarif Progresif - Proporsional

Tarif progresif - proporsional adalah tarif pajak yang

presentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya

meningkat dan besarnya peningkatan tarifnya sama besar. Jumlah

pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif

dan perubahan dasar pengenaan pajaknya. Tarif progresif -

proporsional dapat dibagi menjadi tarif progresif – proporsional

absolut dan tarif progresif - proporsional berlapis.

b. Tarif Progresif - Progresif

Tarif progresif – progresif adalah tarif pajak yang


meningkat dan besarnya peningkatan tarifnya semakin besar.

Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesui dengan perubahan

tarif dan dasar pengenaan pajaknya. Tarif progresif – progresif

dapat dibagi dua yaitu tarif progresif – progresif absolut dan tarif

progresif – progresif berlapis.

c. Tarif Progresif – Degresif

Tarif progresif – degresif adalah tarif pajak yang


meningkat dan besarnya peningkatan tarifnya semakin kecil.

Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan

tarif dan perubahan dasar pengenaan tarif pajaknya. Traif pajak

progresi – degresif masih dapat dibagi menjadi dua, yaitu tarif

progresif – degresif absolut dan tarif progresif – degresif berlapis.

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009,

kebijakan tarif Pajak Kendaraan Bermotor memberikan keleluasaan


commit to user

31

kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak progresif untuk

kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya. Besarnya tarif untuk

pajak provinsi ditetapkan secara seragam di seluruh Indonesia

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun

2001. Pajak progresif atas kendaraan bermotor berlaku untuk

semua jenis kendaraan tambahan yang dimiliki seseorang juga akan

berlaku untuk semua usia kendaraan (Widhayani Dian Pawestri,

S.H, 2011 : 28).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa

tarif progresif dikenakan pada kepemilikan kendaraan pribadi jenis

sedan, jeep, minibus / microbus dan sepeda motor 200 cc keatas.

Sedangkan kendaraan bermotor angkutan umum, milik badan usaha

atau sosial atau keagamaan, Pemerintahan atau TNI atau Polri tidak

dikenakan tarif progresif. Dasar pengenaan tarif progresif

berdasarkan atas kepemilikan kendaraan bermotor dengan nama

dan alamat yang sama.

Besarnya tarif progresif sebagaimana diatur dalam Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak

Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

a) kepemilikan kedua sebesar 2 % (dua persen);

b) kepemilikan ketiga sebesar 2,5 % (dua koma lima persen);

c) kepemilikan keempat sebesar 3 % (tiga persen);dan

d) kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5 % (tiga koma

lima persen).

4. Tinjauan tentang Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting sebagai modal dasar

pelaksanaan pemerintah dan pembangunan, oleh karena itu perlu untuk

dimobilisasi dengan cermat agar dapat ditingkat mantapkan melalui

intensifikasi dan ekstensifikasi. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor


commit to user

32

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004), Sumber-sumber

Pendapatan Daerah terdiri atas:

Pendapatan Asli Daerah

1) Hasil Pajak Daerah;

2) Hasil Retribusi Daerah;

3) Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang dipisahkan;dan

4) Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Woro

Wiryaningtyas Asih, S.H, 2009 : 24).

Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

dapat mengunakan kewenangannya berdasarkan Otonomi Daerah. Dalam

pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah Dapat

menerbitkan berbagai macam Peraturan Daerah tentang pajak, retribusi

dan pungutan lainnya. Disamping itu Pemerintah Daerah juga

mengeluarkan kebijakan disekitar kegiatan usaha, terutama melalui

perdagangan dan pengaturan pasar (M.E Retno Kadarukmi, 2010 :171).

5. Tinjauan tentang Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi.

Istilah otonomi berasal dari pengalangan dua kata bahasa yunani, yakni

autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti undang-undang.

Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (zelfwet-

geving), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah

selain mengandung arti zelfwetgeving (membuat Perda-perda), juga

utamanya mencakup zelfbestuur (pemerintahan sendiri) (Ni’matul Huda,

2009 : 83).

Otonomi daerah yang dilaksanakan dalam negara Republik

Indonesia telah diatur kerangka landasannya dalam UUD 1945, antara

lain (H.A.W Widjaja, 1998 : 23) :

a. Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi :


commit to user

33

“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk

Republik.”

b. Pasal 18 yang berbunyi :

“Pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil

dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan

undang – undang dengan memandang dan mengingati dasar

permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak

asal-usul dalam daerah – daerah yang bersifat istimewa.”

Perkembangan masyarakat Indonesia dalam memasuki era

globalisasi dan reformasi telah memberikan pengalaman yang cukup

berarti, antara lain kebijaksanaan di daerah yang diputuskan dari pusat

berdasarkan pendekatan Top Down sudah tidak sesuai lagi dengan

keadaan di daerah, maka salah satu cara mengatasi ketidaksesuaian

antara kebijaksanaan yang diputuskan dari pusat dan kondisi daerah

adalah harus segera dibuat sebuah kerangka kebijaksanaan yang sangat

strategis. Salah satu kebijaksanaan yang sangat strategis sesuai dengan

kondisi saat ini adalah otonomi daerah (Syaukani, 2000 : 139 – 140).

Sejalan dengan hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan

melalui Perundang-undangan tentang otonomi daerah yaitu

Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan

kemudian dilengkapi dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, meletakkan perubahan

mendasar dengan melaksanakan kebijaksanaan desentralisasi (Rona

Rositawati, 2009 : 64). Ternyata Memicu dan Memacu setiap daerah

untuk berlomba-lomba menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

sebagai Manifestasi Otonomi Daerah ( M.E. Retno Kadarukmi, 2010 :1)

Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-undang No. 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ialah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD, menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana

dimaksud dalam UUD 1945. Asas otonomi daerah yang artinya ialah


commit to user

34

hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat sesuai peraturan perundang-undangan (Siawanto, 2008 : 6).

Sistem desentralisasi ini Pemerintah Daerah diberi kewenangan

untuk membuat kebijakan dan mengatur rumah tangganya sendiri. Selain

itu tujuan kebijakan desentralisasi yakni dalam rangka efisiensi alokasi

arus barang publik ke daerah, serta untuk mendekatkan pelayanan kepada

masyarakat lokal guna mendorong demokratisasi, mengakomodasi

aspirasi dan partisipasi masyarakat daerah (Rona Rositawati, 2009 : 65).

Sesuai dengan Undang-Undang No.33 pasal 4, 5, dan 6 sumber

pendanaan Pemerintah Daerah Kebupaten dan Kota untuk memenuhi

kebutuhan belanja pemerintah daerahnya dalam pelaksanaan kegiatannya

adalah sebagai berikut :

a. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dapat memperoleh dana dari

sumbersumber yang dikategorikan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

b. Memperoleh transfer dana dari APBN yang dialokasikan dalam

bentuk dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi

hasil bukan pajak, DAU dan DAK. Pengalokasian dana

perimbangan ini selain ditujukan untuk memberikan kepastian

sumber pendanaan APBD, juga bertujuan untuk mengurangi/

memperkecil perbedaan kapasitas fiskal antar daerah;dan

c. Daerah memperoleh penerimaan dari sumber lainnya seperti

bantuan dana kontijensi dan bantuan dana darurat.

Terdapat 3 (tiga) keuntungan yang dapat diperoleh dari kebijakan

otonomi, yakni (Jusuf Anwar, 2005 : 5) :

a. Memberikan akses bagi Daerah setidaknya terhadap ketersediaan

anggaran dalam APBN dan optimalisasi penerimaan Daerah;

b. Karena ingin mendekatkan kepada konstituen, Pemerintah Provinsi

dan Kabupaten berada pada posisi yang relative lebih baik daripada

pemerintah Pusat dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas

perpajakan pada sektor tertentu bagi perekonomian daerah;dan


commit to user

35

c. Perlu diantisipasi adanya peningkatan akses kepada penerimaan

daerah dan penguatan kewenangan perpajakan kepada Pemerintah

daerah dapat membantu meningkatkan mobilisasi sumber-sumber

penerimaan daerah sejalan dengan meningkatnya penerimaan

perpajakan nasional.

B. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

Keterangan :

Kerangka pemikiran tersebut menjelaskan alur pemikiran penulis

dalam mengangkat, menggambarkan, menelaah, dan menjabarkan serta

menemukan jawaban atas permasalahan hukum, yaitu tentang

pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor berdasarkan tarif

pajak progresif yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Pendapatan dan

Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kota Surakarta. Sesuai dengan

pasal 18 Undang – Undang Dasar 1945 yang pada pasal tersebut

Pajak dan Retribusi Daerah

( Pasal 18 & 23 UUD 1945 dan

UU Nomor 28 Tahun 2009)

Pajak Daerah

( Perda Jateng Nomor 2

Tahun 2011)

Pelaksanaan pemungutan

Pajak Kendaraan

Bermotor Tarif Progresif

Di UP3AD Surakarta


commit to user

36

membahas tentang hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat

dengan Pemerintah daerah dan dalam pasal 23 Undang – Undang Dasar

1945 membahas tentang Keuangan Negara, yang didalam pasal tersebut

juga tercantum perihal pemungutan pajak. Sedangkan, pajak di atur lebih

khusus dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah. Maka, dengan dasar hukum pasal 18 dan

23 Undang – Undang Dasar 1945 dan Undang – Undang Nomor 28

Tahun 2009, Pemerintah Daerah dapat menerapkan salah satu kebijakan

fiskal di Indonesia yaitu pemungutan Pajak Daerah.

Pajak Daerah yang dipungut dan dikelola langsung oleh Pemerintah

Daerah Kota Surakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor 2 Tahun 2011 merupakan salah satu wujud dari Otonomi

Daerah untuk mengadakan suatu pembaharuan atau reformasi di bidang

perpajakan untuk daerah yang secara umum diyakini akan dapat

meningkatkan pendapatan asli daerah kota Surakarta. Oleh karena itu,

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun

2011 tersebut memberikan kewenangan kepada Kantor Unit Pelayanan

Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kota Surakarta

untuk melaksanakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor berdasar

tarif pajak secara progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan

seterusnya.


commit to user

37

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Pajak

Progresif yang Dilakukan oleh Unit Pelayanan Pendapatan dan


1. Gambaran Umum Kantor Unit Pelayanan Pendapatan dan


Kantor Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset

Daerah (UP3AD) Surakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi

Jawa Tengah, yang ditugaskan untuk menggali, mengelola dan

melaporkan urusan pada bidang pelayanan pendapatan dan pengelolaan

aset daerah kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset

Daerah Jawa Tengah, guna dipertanggungjawabkan kepada Gubernur

Kepala Daerah selaku Kepala Daerah atas sumber sumber pendapatan di

Daerah dalam satu tahun Anggaran. UP3AD Memiliki wilayah kerja dan

tugas di Surakarta yang dipimpin oleh seorang Kepala UP3AD dengan

melakukan tugasnya berdasar asas otonomi daerah dan tugas

pembantuan.

Penyelenggaraan tugas pokok Unit Pelayanan Pendapatan dan

Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta berdasarkan Peraturan Gubernur

Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Tekhnis Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset

Daerah Provinsi Jawa Tengah. Diatur dalam pasal 4 Peraturan Gubernur

Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Tekhnis Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset

Daerah Provinsi Jawa Tengah dimana Unit Pelayanan Pendapatan dan

Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta mempunyai tugas pokok sebagai

pelaksana kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Jawa Tengah.


commit to user

38

Guna memberikan arah dan tujuan yang sama dalam mewujudkan

keinginan yang hendak dicapai maka dicanagkan visi dan misi Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang

secara langsung merupakan visi dan misi dari Unit Pelayanan Pendapatan

dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Surakarta sebagai berikut:

Visi UP3AD Surakarta:

“Menjadi dinas penopang kemandirian otonomi daerah dengan

optimalisasi pendapatan didukung pelayanan prima kepada masyarakat

dan pengelolaan aset yang profesional berbasis teknologi.”

Misi UP3AD Surakarta:

a. Mengupayakan pencapaian target pendapatan daerah;

b. Mewujudkan pengelolaan aset yang berdaya guna dan berhasil

guna;

c. Mengkoordinasikan peran organisasi di bidang pengelolaan

pendapatan dan aset daerah;

d. Mengembangkan sistem manajemen mutu untuk mewujudkan

pelayanan prima; dan

e. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia.

Berdasarkan karakteristik, Visi dan Misi tersebut di atas Unit


Surakarta menetapkan tujuan melakukan inovasi pelayanan untuk

menghasilkan pelayanan prima. Sedangkan sasaran yang merupakan

bentuk sinergi dari program dengan Visi dan Misi maka ditetapkan

sasaran sebagai berikut:

a. Pemberian kemudahan kepada wajib pajak dan retribusi dalam

melakukan pembayaran;

b. Peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan melalui

penyederhanaan system dan prosedur;

c. Peningkatan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan instansi

terkait; dan

d. Peningkatan tertib administrasi.


commit to user

39

Guna tercapainya keterpaduan dan kelancara dalam perwujudan

sasaran, tujuan serta visi dan misi Unit Pelayanan Pendapatan dan

Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Surakarta maka kebijakan yang

ditetapkan adalah berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan prima

dengan cara melakukan perbaikan Pengelolaan Pendapatan dan Aset

Daerah Surakarta secara berkesinambungan.

Struktur organisasidan tugas Unit Pelayanan Pendapatan dan

Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta terdiri dari :

a. Kepala UP3AD Surakarta;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

d. Seksi Pendapatan Lain-lain;

e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;

f. Seksi Penagihan dan Pemberdayaan Aset Daerah; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan organisasi Unit Pelayanan Pendapatan dan

Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta seperti pada bagan berikut ini:

Bagan 2.1 Struktur organisasi UP3AD Surakarta

Kepala UP3AD

Surakarta

Subbagian

Tata Usaha

Seksi

Penagihan dan

Pemberdayaan

Aset Daerah

Seksi

Pembukuan

dan

Pelaporan

Seksi

Pendapatan

Lain-lain

Seksi Pajak

dan Bea

Balik Nama

Kendaraan

Bermotor

Kelompok

Jabatan

Fungsional


commit to user

40

Fungsi Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset

Daerah (UP3AD) Surakarta diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa

Tengah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Tekhnis Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah

Provinsi Jawa Tengah yaitu sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana teknis operasional pelayanan pajak dan bea

balik nama kendaraan bermotor, pendapatan lain-lain,

pembukuan, pelaporan, penagihan dan pemberdayaan aset daerah;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelayanan pajak dan

bea balik namakendaraan bermotor, pendapatan lain-lain,

pembukuan, pelaporan, penagihan dan pemberdayaan aset daerah;

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan

pendapatan dan pemberdayaan aset daerah;

d. Pengelolaan ketatausahaan; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi.

Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah

(UP3AD) Surakarta secara fugsional sebagai koordinator UP3AD seluruh

wilayah Surakarta, dengan demikian UP3AD Surakarta dilengkapi

Sekretaris Koordinator. Pelaksanaan tugas yang dipimpin Kepala

UP3AD Surakarta dengan membawahi beberapa bagian dalam

pelaksanaan. Tugas pokok bagian dan pelaksana tugas sebagai berikut:

a. Kepala Unit Pelayanan dan Pemberdayaan Aset Daerah.

Kepala Unit Pelayanan dan Pemberdayaan Aset Daerah

mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas UP3AD

antara lain:

1) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan

perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang

berkaitan dengan Kepala UP3AD;

2) Menyusun rencana teknis operasional pengelolaan dan

pendapatan daerah;


commit to user

41

3) Mengkaji, menganalisis teknis operasional pengelolaan

dan pelayanan pendapatan daerah;

4) Melaksanakan kebijakan teknis Dinas Pendapatan dan

Pemberdayaan Aset Daerah;

5) Melaksanakan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi

Daerah dan Penerimaan Lain-lain;

6) Melakukan koordinasi pemungutan pendapatan daerah dan

pendapatan laiinya;

7) Membina, membimbing, memberikan arahan pada staff;

8) Melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan

tugas staff;

9) Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

Kepala Dinas berupa laporan bulanan, triwulanan, dan

tahunan; dan

10) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh atasan.

Khusus untuk Kepala Unit Pelayanan Pendapatan dan

Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta, berdasarkan Peraturan

Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Pengelolaan Asrama Haji Donohudan Provinsi

Jawa Tengah, mendapat tugas tambahan sebagai Kepala

Pengelola Asrama Haji Donohudan. Membawahi urusan

ketatausahaan, sarana prasarana, pelayanan dan promosi

Sebagaimana hal tersebut telah sesuai pada pasal 7

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2008 tentang

Tata Kerja Unit Pelaksana Tehnis pada Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

b. Sub Bagian Ketatausahaan.

Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok yang

meliputi urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan,

urusan perpustakaan dan urusan perlengkapan antara lain:


commit to user

42



berkaitan dengan sub bagian Tata Usaha;

2) Menyusun rencana dan melaksanakan urusan administrasi

kepegawaian, keuangan, dokumentasi, informasi dan

perpustakaan, perlengkapan rumah tangga, surat menyurat,

dan pelaporan;

3) Membagi tugas, membina, membimbing, dan memberi

arahan pada staf sub bagian Tata Usaha;dan

4) Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait, Kepala

Seksi di lingkungan Unit Unit Pelayanan Pendapatan dan

Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta.

Menindaklanjuti disposisi oleh Kepala UP3AD;

5) Mengusulkan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala;

6) Mengusulkan bantuan kesra, ijin belajar dan cuti;

7) Membuat laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan bidang

ketatausahaan;

8) Membuat daftar urut kepegawaian;

9) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala

UP3AD yang berkaitan dengan tugas-tugas sub bagian

Tata Usaha;

10) Mengatur kebersihan, keamanan dan keindahan;

11) Mengkoordinir SKUM PTK; dan;

12) Tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sebagaimana hal tersebut telah sesuai pada pasal 8




c. Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Seksi Pajak dan Balik Nama Kendaraan Bermotor

mempunyai tugas melakukan penyiapan tugas bahan,dan


commit to user

43

pelaksanaan kegiatan pelayanan pajak dan bea balik nama

kendaraan bermotor antara lain:



berkaitan dengan pajak dan bea balik nama kendaraan

bermotor;

2) Menyiapkan bahan untuk untuk penyelengaraan

pengelolaan administrasi dan pelaksanaan pemungutan,

pengelolaan doleansi, monitoring, evaluasi dan pelaporan

kegiatan pemungutan pajak dan bea balik nama kendaraan

bermotor;

3) Menyusun rencana kegiatan tahunan, meliputi target

penerimaan dan estimasi kendaraan bermotor baru serta

pengelolaan administrasi dan pelaksanaan pemungutan,

pengelolaan doleansi, monitoring, evaluasi dan pelaporan

kegiatan pemungutan pajak dan bea balik nama kendaraan

bermotor;

4) Membina, membimbing dan memberikan tugas dan arahan

pada staff seksi pajak dan bea balik nama kendaraan

bermotor dalam pelaksanaan tugas;

5) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Kepala Sub

Bagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi di lingkungan

Unit Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset

Daerah Surakarta;

6) Menindaklanjuti disposisi oleh Kepala UP3AD;

7) Melaksanakan waskat terhadap staff seksi pajak dan bea

balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;


UP3AD yang berkaitan dengan tugas-tugas seksi pajak

dan bea balik nama kendaraan bermotor;


commit to user

44

9) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala UP3AD;

dan

10) Melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh atasan.

Sebagaimana hal tersebut sesuai dengan pasal 9 Peraturan

Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Tata Kerja

Unit Pelaksana Tehnis pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

d. Seksi Pendapatan Lain-lain.

Seksi pendapatan lain-lain memiliki tugas menyiapkan

bahan dan pelaksanaan kegiatan pendapatan lain-lain antara lain:



berkaitan dengan seksi sendapatan lain-lain;

2) Menyusun rencana kegiatan administrasi dan operasional

seksi pendapatan lain-lain;

3) Menyelengarakan administrasi dan pelaporan atas

pendataan dan penerimaan pendapatan lain-lain;

4) Menyelegarakan administrasi dan pelaporan pendapatan

lain-lain yang pemungutannya dilakukan oleh dinas-dinas;




Daerah Surakarta;

6) Menindaklanjuti disposisi oleh Kepala UP3AD;

7) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berada

di Surakarta;


UP3AD yang berkaitan dengan tugas-tugas seksi

pendapatan lain-lain;


commit to user

45

9) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala UP3AD;

dan



Sebagaimana hal tersebut telah sesuai dengan pasal 10




e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.

Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas

menyiapkan bahan dan pelaksanaan kegiatan pembukuan dan

pelaporan antara lain:



berkaitan dengan Seksi Pembukuan dan Pelaporan;

2) Menyelengarakan administrasi penetapan, penerimaan dan

tunggakan pajak dan pendapatan lain-lain;

3) Melaksanakan dan menyelengarakan administrasi dan

pembukuan hasil kegiatan pemungutan pajak daerah dan

pendapatan lain-lain;

4) Menyampaikan laporan online semua penerimaan pajak

dan pendapatan lain-lain;

5) Menyiapkan dan menyampaikan laporan 10 harian,

bulanan maupun tahunan atau sewaktu-waktu diperlukan

atas penetapan, penerimaan, dan tunggakan pajak daerah

dan pendapatan lain-lain;

6) Melakukan administrasi Blokir Kendaraan Bermotor;




Daerah Surakarta;


commit to user

46

8) Menindaklanjuti disposisi oleh kepala UP3AD; dan







f. Seksi Penagihan dan Pemberdayaan Aset Daerah.

Seksi Penagihan dan Pemberdayaan aset Daerah

mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan pelaksanaan

kegiatan penagihan dan pemberdayaan aset daerah, antara lain :



berkaitan dengan Seksi Penagiahn dan Pemberdayaan Aset

daerah;

2) Menyusun rencana kegiatan seksi penagihan;

3) Melakukan pengawasan pelaksanaan pengiriman surat

peringatan kepada Wajib Pajak yang bekerjasama dengan

PT. Pos Indonesia;

4) Menyiapkan surat teguran untuk disampaikan kepada

Wajib Pajak atau Retribusi Daerah yang tidah

mengindahkan surat peringatan yang telah disampaikan;



Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset

Daerah (UP3AD) Surakarta;

6) Menindaklanjuti disposisi oleh Kepala UP3AD; dan

7) Melakukan pedataan dan menyelengarakan administrasi

hubungannya dengan aset Provinsi Jawa Tengah yang

berada di Surakarta.


commit to user

47





2. Pengaturan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif Progresif oleh Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan

Aset Daerah (UP3AD) Surakarta.

Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan

pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tarif progresif di Unit

Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset daerah (UP3AD)

Surakarta didasarkan pada amanat Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-

undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif berlaku untuk

kepemilikan kedua dan seterusnya dimana ditetapkan paling rendah

sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen),

sehingga Daerah diberikan kewenangan menentukan besarnya tarif

progresif berdasarkan kemampuan masing-masing.

Setiap Daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan besarnya

tarif progresif untuk disesuaikan dengan keadaan Daerah masing-masing.

Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan

Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah mengatur pajak

kendaraan bermotor tarif progresif hanya dikenakan pada kendaraan

bermotor roda 4 (empat) sedangkan kendaraan roda 2 (dua) tidak

dikenakan tarif progresif. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan

Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

mengatur pengenaan pajak kendaraan bermotor tarif progresif pada

kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) dengan isi silinder

mesin diatas 250cc (dua ratus lima puluh cc). Sedangkan Pemerintah

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan Peraturan Daerah

Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah mengatur pajak kendaraan


commit to user

48

bermotor tarif progresif pada kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan

roda 2 (dua) dengan isi silinder mesin diatas 500cc (lima ratus cc).

Pemerintah Daerah provinsi Jawa Tengah mengeluarkan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai aturan lanjutan Undang-

undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah. Berlakunya Peraturan Daerah tersebut secara langsung

menjadikan sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

mengalami perubahan karena diberlakukan tarif progresif dalam

pemungutannya. Berdasarkan pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa

Tengah ditentukan bahwa kepemilikan kedua dan seterusnya Kendaraan

Bermotor pribadi roda 2 (dua) 200cc (dua ratus cc) ke atas dan / atau

roda 4 (empat) dikenakan tarif secara progresif. Kepemilikan Kendaraan

Bermotor sebagaimana dimaksud didasarkan atas nama dan alamat yang

sama.

Pedoman pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB) di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset daerah

(UP3AD) Surakarta berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Provinsi Jawa Tengah. Sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur tersebut

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Jawa

Tengah mengeluarkan Keputusan Nomor 973/7630/2011 berisi petunjuk

teknis yang meliputi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menyangkut teknis

administrasi dimana petunjuk teknis tersebut menjadikan kesamaan

pandang dan kesepahaman pengertian, yaitu dapat mempersempit

perbedaan penafsiran yang dapat membias dari ketentuan perundangan

yang berlaku.


commit to user

49

3. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif

Progresif oleh Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset

Daerah (UP3AD) Surakarta.

a. Kondisi Umum.

Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tarif progresif

merupakan wujud reformasi perpajakan yang terus dijalankan oleh

Pemerintah. Kebijakan tarif progresif pada Pajak Kendaraan

Bermotor merupakan langkah positif yang dilakukan oleh

Pemerintah sebagai salah satu bentuk dalam peningkatan pendapatan

Daerah. Dilakukannya kebijakan tersebut karena sifat Pajak

Kendaraan Bermotor tarif progresif hanya akan berlaku pada wajib

pajak yang mampu secara ekonomi sehingga penerapan kebijakan

perpajakan tarif progresif pada Pajak Kendaraan Bermotor tidak

akan berpengaruh pada keadaan ekonomi Wajib Pajak yang

dikenakan tambahan tarif pajak.

Asas-asas sistem perpajakan telah mampu dilaksanakan

dalam dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB) tarif progresif, karena telah terpenuhinya beberapa faktor

pajak seperti yang diungkapkan Jim Chen dalam Jurnalnya yang

berjudul Progressive Taxation: An Aesthetic And Moral Defense,

yaitu:

“ systems of taxation are assessed according to a wide range

of normative criteria. As many as seven distinct factors figure

in to tax policy: (1) ability to raise revenue, (2) practicality

and workability, (3) horizontal equity (in the sense that

taxpayers with equal incomes should pay equal amounts of

tax), (4) economic stability, (5) vertical equity ( in the sense

that tax system should reduce economic inequality), (6)

economic efficiency, and (7) harmony between taxation and

the broader political order. These seven categories can be

simplified into four criteria identified by Adam Smith:

certainty, simplicity, fiscal responsibility, and equity. They may

be simplified even further inti three broad criteria: “ equity,

efficiency, and simplicity.”


commit to user

50

Terjemahan Bebas :

“ sistem dari perpajakan di tafsir berdasarkan lebarnya jarak

dari kriteria normatif. Sebanyak tujuh faktor nyata

menggembarkan suatu kebijakan pajak.(1) kemampuan

menaikkan pendapatan, (2) berdasarkan kenyataan dan

pelaksanaan, (3) keadilan yang bersifat horizontal ( yang

dimaksud adalah wajib pajak dengan pendapatan yang sama

sebaiknya membayar pajak dengan jumlah yang sama) (4)

stabilitas ekonomi, (2) keadilan yang bersifat vertikal ( yang

dimaksud bahwa sistem pajak dapat mengurangi kesenjangan

ekonomi, (6) dayaguna ekonomi, (7) keselarasan antara

perpajakan dan tatatertib politik yang lebih luas. Dari tujuh

kategori tersebut dapat disederhanakan dalam 4 kriteria

menurut adam smith : kepastian, kesederhanaan, tanggung

jawab fiskal, dan keadilan. Hal itu mungkin dapat di

sederhanakan lebih lanjut dalam tiga kriteria: “ keadilan,

efisiensi, dan kesederhanaan”

Asas keadilan tercapai dengan memberi kepastian keadilan

yang telah dirancang dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

tarif progresif. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengatur

mengenai penerapan Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif yang

sesuai dengan struktur tarif progresif sebagaimana diatur dalam

Peraturan Daerah. Dapat dilihat dengan adanya Pajak Kendaraan

Bermotor tarif progresif masyarakat yang berada dalam keadaan

ekonomi sama dikenakan pajak yang sama, dengan adanya kebijakan

perpajakan tersebut masyarakat yang memiliki keadaan ekonomi

kaya dengan dilihat dari kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan

seterusnya maka dikenakan tarif progresif agar Pemerintah memiliki

kemampuan lebih tinggi dalam menyediakan fasilitas umum bagi

masyarakat. Asas efisiensi terlihat dalam pelaksanaan Pajak

Kendaraan Bermotor tarif progresif dimana hanya diterapakan pada

kendaraan bermotor kepemilikan kedua dan seterusnya yang mampu

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Asas kesederhanaan terlihat

dalam pelaksanaan pemungutannya tidak merubah sistem yang

sudah ada sebelumnya hanya perlu adanya penetapan objek pajak.


commit to user

51

Sehingga memudahkan para pelayan pajak dalam melaksanakan

Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif.

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di di Unit Pelayanan

Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Surakarta

tidak hanya melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor bagi

Wajib Pajak yang berdomisili di Surakarta saja. Bagi Wajib Pajak

yang berdomisili di wilayah Provinsi Jawa Tengah dapat melakukan

pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Surakarta karena sudah

menerapkan sistim online dalam pelaksanaannya. Dengan sistem

online Wajib Pajak juga dapat mengetahui jumlah besaran Pajak

Kendaraan Bermotor yang harus dibayar, serta tanggal jatuh tempo

pembayarannya dengan cara mengirim Short Messange Servise

(SMS) dengan cara mengetik : Jateng (spasi) Nomor polisi

kendaraan bermotor yang dikirim ke nomor 9600 atau melalui e-mail

kepada [email protected]. Dapat juga dilakukan

dengan internet dengan membuka halaman internet di alamat

http://dppad.jatengprov.go.id/pajak_kendaraan.html dengan hanya

memasukkan nomor polisi kendaraan yang ingin diketahui jumlah

besaran pajaknya.

Sejalan dengan peningkatan mutu pelayanan Pemungutan

Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan dan

Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Surakarta melalui Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Jawa Tengah

melakukan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintahan

maupun swasta. Dalam hal melayani pembayaran Pajak Bendaraan

Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(BBNKB) melalui Bank maka dilakukan kerjasama dengan Bank

BRI dan Bank Jateng yang dimaksud untuk mengurangi resiko

keuangan, setelah melakukan pembayaran melalui bank selanjutnya

Wajib Pajak harus melakukan pengesahan Surat Tanda Nomor

mailto:[email protected]

http://dppad.jatengprov.go.id/pajak_kendaraan.html


commit to user

52

Kendaraan (STNK) di Unit Pelayanan Pendapatan dan

Pemberdayaan Aset Daerah setempat.

Secara umum prosedur standar yang dilakukan oleh wajib

pajak adalah pada saat jatuh tempo masa pembayaran pajak

kendaraan bermotor sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Nomor

Kendaraan (STNK) maka wajib pajak memiliki kewajiban

membayar Pajak kendaraan Bermotor (PKB). Dalam wawancara

dengan penulis, Bpk. Bambang Yulianto selaku kepala Seksi Pajak

Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (12 Juni

2012) mengatakan “bahwa prosedur standar dalam pelayanan Pajak

Kendaraan Bermotor merupakan suatu sistem yang telah menjadi

kebiasaan bagi petugas pelayan pemungutan pajak, sehingga

pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif tidak terlalu

membebani dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan

Bermotor”. Dimana proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB) dan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu jam sejak saat

penyerahan berkas permohonan.

Persyaratan yang harus dipenuhi pada saat melakukan

pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang bersamaan

dengan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah

Surat Tanda Nomor Kendaraan asli, identitas pemilik kendaraan

bermotor dan foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)

dengan terpenuhinya persyaratan tersebut maka dapat diserahkan

pada bagian pendaftaran untuk kemudian ditetapkan besarnya pajak

terhutang. Pajak Kendaraan Bermotor dibayar setiap tahun sekali

sedangkan Surat Tanda Nomor Kendaraan berlaku untuk 5 (lima)

tahun dengan setiap tahun dilakukan pengesahan bersamaan dengan

pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Kepala Dinas Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan

Aset Daerah (UP3AD) Surakarta sebagai pelaksana tugas Dinas


commit to user

53

Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Jawa Tengah

dalam palaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

memiliki kewajiban dan wewenang sebagai berikut:

1) Melaksanankan pendataan dan pendaftaran Kendaraan

Bermotor;

2) Menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor;

3) Memungut, menagih, dan menerima pembayaran pajak sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku;

4) Menerima dan menolak permohonan pengurangan,

keringanan, dan pembebasan pajak;

5) Memberi keputusan terhadap keberatan pajak atas

permohonan wajib pajak;

6) Memberikan keputusan terhadap permohonan pengembalian

kelebihan pembayaran pajak;

7) Melaksanakan pembetulan; pembatalan; pengurangan

ketetapan; dan penghapusan atau pengurangan saksi

administrasi pajak;

8) Menyetorkan penerimaan pajak ke Kas Daerah;

9) Mengusulkan penunjukan Bendaharawan Khusu Penerima

Pajak Kendaraan Bermotor untuk ditetapkan oleh gubernur;

dan

10) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana

tersebut diatas setiap bulan kepada Gubernur.

b. Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif.

Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor disebutkan

dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Provinsi Jawa Tengah , Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah

orang pribadi atau Instansi Pemerintah yang memiliki dan/atau

menguasai kendaraan bermotor. Objek Pajak Kendaraan Bermotor


commit to user

54

adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang

terdaftar di Daerah. Tidak termasuk kepemilikan atau penguasaan

kendaraan bermotor atau alat-alat besar yang tidak digunakan

sebagai angkutan orang dan atau barang di jalan umum. Sedangkan

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi, Badan atau

Instansi Pemerintah yang memiliki kendaraan bermotor.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 11 dan 13

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, kendaraan bermotor

adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang

digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan

teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk

mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak

kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar

dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat

secara permanen serta serta kendaraan bermotor yang dioperasikan

di air. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah jenis pajak atas

kepemilikan dan/ penguasaan kendaraan bermotor.

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tarif progresif di


(UP3AD) Surakarta adalah orang pribadi yang memiliki dan atau

menguasai kendaraan bermotor yang kedua dan seterusnya. Terdiri

atas roda 4 (empat) jenis sedan, jeep, minibus, microbus dan

kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang memiliki kapasitas mesin

200cc (dua ratus cc) keatas termasuk dengan besaran 196cc (seratus

sembilan puluh enam cc) sampai 199cc (seratus sembilan puluh

sembilan cc) dikategorikan dalam klasifikasi 200cc (dua ratus cc)

yang telah didaftarkan pada wilayah Surakarta.

Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tarif progresif di


(UP3AD) Surakarta adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan


commit to user

55

bermotor pribadi yang kedua dan seterusnya. Terdiri atas roda 4

(empat) jenis sedan, jeep, minibus, microbus dan kendaraan

bermotor roda 2 (dua) yang memiliki kapasitas mesin 200cc (dua

ratus cc) keatas termasuk dengan besaran 196cc (seratus sembilan

puluh enam cc) sampai 199cc (seratus sembilan puluh sembilan cc)

dikategorikan dalam klasifikasi 200cc (dua ratus cc). Kepemilikan

dan atau penguasaan kendaraan bermotor tersebut telah terdaftar di

Provinsi Jawa Tengah. Tidak termasuk kepemilikan dan atau

penguasaan kendaraan bermotor alat-alat besar yang tidak

dipergunakan sebagai angkutan orang dan atau barang di jalan

umum.

Dikecualikan dari Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah

kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor :

1) Kereta api;

2) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk

keperluan pertahanan dan keamanan negara, antara lain tank,

panser, water canon, truck pengangkut pasukan dan logistik;

3) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai

kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas

timbal balik dan lembaga-lembagainternasional yang

memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah;

4) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai pabrikan

atau importir yang semata-mata untuk dipamerkan dan dijual;

5) Kendaraan bermotor yang dikuasai negara sebagai barang

bukti, yang disegel atau disita; dan

6) Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif adalah

orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor yang dapat

digolongkan kedalam pengenaan tarif progresif. Pengertian memiliki

adalah sebagaimana diatur dalam pasal 570 Kitab Undang-undang


commit to user

56

Hukum Perdata (KUH Perdata). Sedangkan pengertian menguasai

adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1977 KUH Perdata.

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif

dibebankan kepada orang pribadi adalah orang yang bersangkutan,

kuasanya, dan atau ahli warisnya. Wajib Pajak orang pribadi yang

menerima penyerahan kendaraan bermotor, jumlah pajaknya

sebagian atau seluruhnya belum dilunasi oleh pemilik lama, maka

pihak yang menerima penyerahan tersebut bertanggungjawab

terhadap pelunasan pajaknya.

Pajak Kendaraan Bermotor secara umum merupakan pajak

yang bersifat objektif atau kebendaan berarti tidak melihat kondisi

subjek atau pemilik kendaraan bermotor. Sehingga penerapan Pajak

Kendaraan Bermotor tetap diberlakukan tinggi apabila wajib pajak

memiliki kendaraan mewah walaupun berasal dari hadiah atau

pemberian. Setelah diberlakukannya Pajak Kendaraan Bermotor tarif

progresif maka ada pergeseran dari pajak bersifat objektif menjadi

pajak bersifat subjektif, karena pengenaan Pajak Kendaraan

Bermotor tarif progresif adanya ketentuan mengatur hanya

dikenakan bagi kepemilikan kedua atau lebih dengan nama dan

alamat yang sama. Dengan demikian berarti Pajak Kendaraan

Bermotor tarif progresif melihat kondisi subjeknya.

Data mengenai Objek Pajak Kendaraan Bermotor tarif

progresif tidak bisa dihitung secara pasti untuk jangka waktu yang

lama. Tingginya transaksi jual beli kendaraan bermotor di

masyarakat menjadikan selalu berubah-ubahnya jumlah Objek Pajak

Kendaraan Bermotor tarif progresif. Pada saat dilakukan validasi

pertama Objek Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif yang

dilakukan DPPAD Jawa Tengah tercatat sebanyak 10.170 kendaraan

roda dua dan 177.794 kendaraan roda empat. Sedangkan jumlah

Objek Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif yang telah

dilakukan pemungutan di Unit Pelayanan Pendapatan dan


commit to user

57

Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Surakarta selama

dilaksanakan Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif dari bulan

Januari sampai bulan Mei 2012 di Unit Pelayanan Pendapatan dan

Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta terdapat 960 (sembilan ratus

enam puluh) Objek Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif,

secara terperinci dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Objek Kepemilikan

2

Kepemilikan

3

Kepemilikan

4

Kepemilikan

5 dst Jumlah

Januari –

april

2012

560 114 26 54 754

Mei 2012 156 26 5 19 206

Jumlah 716 140 31 73 960

Tabel 1. Jumlah Objek Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif

Objek Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif dalam

pelaksanaannya selama penelitian bulan mei 2012 terdapat 206 (dua

ratus enam) Objek Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif.

Dengan rincian kendaraan bermotor roda 4 (empat) sejumlah 205

(dua ratus lima) objek dan kendaraan bermotor roda 2 (dua)

sejumlah 1 (satu) objek. Kecilnya jumlah objek untuk kendaraan

bermotor roda 2 (dua) ini dipengaruhi oleh terlalu tingginya batasan

isi silinder mesin kendaraan bermotor yang ditetapkan diatas 200cc

(dua ratus cc) atau yang dapat digolongkan kedalamnya. Melihat

kondisi ekonomi masyarakat di Surakarta seharusnya batasan

minimal isi silinder mesin ditetapkan 150cc (seratus limapuluh cc)

karena dalam keseharian masyarakat lebih menggunakan kendaraan

dibawah batasan tersebut. Sehingga penyesuaian batasan isi silinder


commit to user

58

mesin tersebut dapat meningkatkan Objek Pajak Kendaraan

Bermotor tarif progresif.

c. Sistem Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif.

Penetapan tarif progresif pada Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB) menerapkan prinsip yang kuat membantu yang lemah.

Masyarakat yang memiliki kemampuan lebih dengan kepemilikan

kendaraan bermotor lebih dari satu untuk membayar pajak lebih

besar.

Dalam jurnalnya Jim Chen berpendapat mengenai Pajak

Progresif secara umum, yaitu :

“A degressive tax (a tax system that grants a fixed exemption

to all taxpayers) and a graduated tax (a tax with ever

increasing marginal rates) are both progressive in the sense

that higher-income taxpayers pay proportionately greater

amounts. Because it enables the poorest taxpayers to escape

taxation altogether and imposes a lower effective rate on

poorer taxpayers relative to their richer counterparts.”

Terjemahan Bebas :

“ Pajak degresive (suatu sistem pajak yang dibebankan tanpa

pengecualian kepada seluruh wajib pajak) dan pajak

graduated ( suatu sistem pajak yang mengikuti peningkatan

tarif marginal) yang keduanya berlakunya tarif progresif

mengikuti pendapatan tertinggi wajib pajak yang harus

membayar lebih banyak besar jumlahnya secara proporsional.

Karena hal itu memungkinkan wajib pajak paling miskin

untuk tidak di pungut sama sekali dan menentukan tarif

murah yang lebih efektif untuk wajib pajak yang miskin agar

tetap seimbang dengan wajib pajak yang lebih kaya.”

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dihitung dan

dilaksanakan dengan dasar pemikiran bahwa Pajak Kendaraan

Bermotor merupakan pajak kekayaan, terlihat dari pendekatan

perhitungan yang masih menggunakan faktor yang mempengaruhi


commit to user

59

besarnya tarif pajak kendaraan bermotor berupa nilai jual kendaraan

yang dilihat dari jenis kendaraan, fungsi, tahun, isi silinder, efisiensi

transportasi, dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat

kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan

kendaraan bermotor. Dengan adanya tarif progresif pada Pajak

Kendaraan Bermotor maka faktor jumlah kepemilikan kendaraan

bermotor menjadi faktor tambahan dalam perhitungan tarif Pajak

Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan pasal 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibatsi adanya besarnya

prosentase penetapan tarif Pajak Kendaraan Bermotor. Kendaraan

pribadi pertama ditetapkan paling rendah 1% (satu persen) dan

paling tinggi 2% (dua persen) sedangkan untuk kepemilikan

kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya ditetapkan paling

rendah 2% (dua persen) dan paling tinggi 10% (sepuluh persen).

Dengan adanya pembatasan penetapan tarif pajak kendaraan

bermotor terlihat bahwa adanya kewenangan kepada Provinsi Jawa

Tengah untuk menetapkan tarif sesuai kemampuannya dalam

menambah penerimaan pendapatan.

Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif dilakukan pada

kepemilikan kendaraan bermotor yang lebih dari satu dan merupakan

orang pribadi atas kendaraan bermotor roda 4 (empat) jenis sedan,

jeep, minibus, microbus dan kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang

memiliki kapasitas mesin 200cc (dua ratus cc) keatas termasuk

dengan besaran 196cc (seratus sembilanpuluh enam cc) sampai 199

(seratus sembilanpuluh sembilan) cc dikategorikan dalam klasifikasi

200cc (dua ratus cc). Kepemilikan berdasarkan nama dan alamat

yang sama dan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal penyerahan

yang ditetapkan untuk urutan kepemilikan roda 2 dua dan roda 4

empat secara terpisah ditetapkan tarif sebagai berikut:

1) 2 % (dua persen) untuk kepemilikan kedua;


commit to user

60

2) 2,5 % (dua koma lima persern) untuk kepemilikan ketiga;

3) 3 % (tiga persen) untuk kepemilikan keempat; dan

4) 3,5 % (tiga koma lima persen) untuk kepemilikan kelima dan

seterusnya.

Tarif progresif pada Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan

secara berjenjang dimana setiap tingkat jumlah kepemilikan

kendaraan bermotor ditentukan dengan tarif yang berbeda-beda.

Adanya pembatasan penambahan besaran prosentase sampai tingkat

kepemilikan kelima, dengan masih adanya persyaratan lainberupa

syarat untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang dapat dikenakan

tarif progresif hanya pada kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang

memiliki isi silinder mesin diatas 200cc (dua ratus cc). Sehingga

pada dasarnya tidak menganggu daya beli seorang wajib pajak dan

sesuai dengan daya pikul yang dapat dibebankan kepada wajib Pajak

Kendaraan Bermotor secara keseluruhan.

Hanya kepemilikan kendaraan bermotor orang pribadi yang

dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif. Hal ini

berkaitan dengan dukungan program pemerintah untuk menekan

ekonomi biaya tinggi, menarik investor serta membangkitkan tingkat

ekonomi daerah, sehingga untuk kepemilikan kendaraan bermotor

angkutan umum, ambulan, pemadam kebakaran sosial keagamaan,

lembaga sosial pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah tidak

dikenakan tarif secara progresif.

d. Prosedur Pendataan Pajak Kendaraan Bermotor.

Sebelum melakukan pemungutan Pajak kendaraan Bermotor

(PKB) tarif progresif terlebih dahulu dilakukan langkah persiapan

yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan

Aset Daerah (UP3AD) Surakarta. Melakukan validasi tahap pertama

terhadap database objek pajak progresif untuk nama dan alamat yang

sama. Setelah didapat data base objek selanjutnya diurutkan tanggal


commit to user

61

kepemilikannya. Sehingga dihasilkan rekap hasil validasi meliputi

jumlah subjek dan objek yang terkena tarif progresif. Setelah

diperoleh data yang akurat mengenai objek pajak progresif

selanjutnya melakukan pelaporkan kepada Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Jawa Tengah melalui Bidang

Pajak.

Melakukan validasi tahap kedua dengan mengirim Surat

Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor (Super

KPKB) bekerjasama dengan PT. POS Indonesia, guna memperoleh

konfirmasi dari wajib pajak apakah kendaraan bermotor tersebut

masih dimiliki atau sudah dijual. Dengan diterimanya Super PKPB

tersebut Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk melakukan

konfirmasi mengenai status kepemilikan kendaraan bermotor yang

dimilikinya dengan pengembalian Super KPKB yang berarti

kendaraan bermotor yang dimaksud telah dijual atau

dipindahtangankan maka dapat dilakukan pemblokiran dan merubah

status kepemilikan kendaraan bermotor setelah adanya validasi dari

kasir Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan adanya bukti berupa

keterangan dari Wajib Pajak (WP) bahwa kendaraan bermotor yang

dimaksud telah berganti kepemilikan.

Menyediakan loket pelayanan pajak progresif untuk melayani

konfirmasi secara langsung dengan Wajib Pajak. Apabila Wajib

Pajak menyatakan kendaraan bermotor sudah dipindah tangankan

atau dijual, maka Wajib Pajak diwajibkan untuk membuat surat

pernyataan diatas materai, guna merubah urutan kepemilikan

kendaraan bermotor setelah divalidasi Kasi Pajak Kendaraan

Bermotor. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui

media cetak berupa surat kabar, baliho, spanduk, benner, atau leafet

dan media elektronik.

Kepala Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset

Daerah (UP3AD) setelah melakukan langkah persiapan maka


commit to user

62

bersama-sama dengan instansi terkait melakukan kegiatan pendataan

kendaraan bermotor yang berada di dealer atau broker untuk

diperjualbelikan dengan sasaran identifikasi kendaraan bermotor

yang sudah jatuh tempo pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

atau pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan yang sudah

terjual. Dilakukan juga operasi secara door to door atau razia di

jalan umum terhadap kendaraan bermotor yang lebih dari 12 (dua

belas) bulan dimiliki atau dikuasai belum terdaftar atas namanya dan

kendaraan bermotor yang sudah jatuh tempo pembayaran Pajak

Kendaraan Bermotor atau pengesahan Surat Tanda Nomor

Kendaraan.

Sebagai tindak lanjut dilakukan pengiriman Surat

Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor oleh Kepala Seksi

Penagihan dan Pembayaran Aset Daerah guna mengingatkan jatuh

tempo pembayaran Pajak kendaraan bermotor atau pengesahan Surat

Tanda Nomor Kendaraan dan mengidentifikasi adanya Kendaraan

Bermotor yang sudah dipindah tangankan. Sedangkan pendataan

kendaraan bermotor yang didaftarkan di kantor Bersama SAMSAT

dilakukan oleh Kepala Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBNKB).

e. Prosedur Pendaftaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Pendaftaran Pajak Kendaraan Bermotor diajukan oleh Wajib

Pajak (WP) dengan mengisi Surat Pendaftaran dan Pendataan

Kendaraan Bermotor (SPPKB) atau dokumen lain yang

dipersamakan (Form PJK 1). Selambat-lambatnya dalam waktu 1

(satu) hari sejak diterimanya dokumen pendaftaran makan Kepala

Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

melakukan pengesahan pendaftaran. Dalam pengajuan pendaftaran

kendaraan bermotor Wajib Pajak harus memenihi syarat sabagai

berikut:


commit to user

63

1) Faktur dan kuitansi untuk kendaraan bermotor baru yang

dimiliki atau dikuasai, serta Pemberitahuan Impor Barang

(PIB) untuk kendaraan bermotor baru roda 4 (empat) atau

lebih;

2) Formulir A, B, atau C bagi kendaraan bermotor import atau

beli dari kedutaan atau konsulat negara asing atau lembaga

internasional;

3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda jati diri yang sah;

4) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat

Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

5) Salinan atau foto copy akte pendirian dan keterangan

domisili bagi badan hukum atau yayasan;

6) Surat tugas untuk pendaftaran kendaraan bermotor milik

Badan, Instansi Pemerintah (Pemerintah, TNI, POLRI,

Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten atau Kota;

7) Surat Kuasa yang bermaterai cukup untuk pendaftaran yang

tidak diurus sendiri oleh pemiliknya;

8) Surat keterangan atau rekomendasi dari karoseri bagi

kendaraan bermotor yang mengalami ubah bentuk;

9) Surat keterangan atau rekomendasi dari Instansi yang

berwenang bagi kendaraan bermotor ubah status atau ubah

fungsi;

10) Risalah Lelang dan kuitansi yang perolehannya berasal dari

Lelang Negara atau Lelang atas perintah pengadilan;

11) Surat Keputusan Penghapusan dan Daftar Penghapusan

kendaraan bermotor dari Gubernur, Bupati/Walikota dan

tanda bukti pelunasan dari Kas Umum Daerah;

12) Kuitansi dari pemborong, Surat Penghapusan dan Daftar

Penghapusan dari pejabat yang berwenang di lingkungan

TNI/POLRI untuk kendaraan bermotor berasal dari

Dump/Lelang TNI/POLRI;


commit to user

64

13) Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah dan atau kuitansi

untuk jual beli kendaraan bermotor mutasi dari luar wilayah

kerja UP3AD;

14) Faktur, PIB, dan Kuitansi pembelian mesin untuk kendaraan

bermotor ganti mesin; dan

15) Untuk lembaga sosial keagamaan, lembaga sosial dan

keagamaan dilengkapi akte pendirian dan Surat

Ijin/rekomendasi/ketrangan dari instansi yang berwenang.

Tenggang waktu pendaftaran kendaraan bermotor ditentukan

sebagai berikut:

1) Kendaraan bermotor dalam hak milik untuk kepemilikan baru

dihitung selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal

penyerahan, memiliki ketentuan sebagai berikut:

2) Kendaraan bermotor yang berasal dari dealer atau sub dealer

dihitung sejak tanggal faktur;

3) Kendaraan bermotor yang berasal dari Korps

Diplomatik/Konsulat, tenaga ahli asing yang diperbantukan

di Indonesia dan Badan-badan internasional dihitung sejak

tanggal faktur atau kuitansi pembelian dari Badan Penyalur;

4) Kendaraan bermotor yang berasal dari Dump/Lelang TNI

atau POLRI, dihitung berdasarkan tanggal kuitansi yang

dikeluarkan oleh pemenang lelang kepada pembeli;

5) Kendaraan bermotor yang berasal dari Lelang Negara

dihitung sejak tanggal risalah lelang;

6) Kendaraan bermotor yang ubah bentuk dihitung berdasar

tanggal surat keterangan ubah bentuk dari karoseri; dan

7) Kendaraan bermotor yang ubah fungsi dihitung sejak tanggal

rekomendasi dari Instansi yang berwenang.

8) Kendaraan bermotor yang pindah dari dalam dan luar

Provinsi Jawa Tengah dihitung selama 30 (tiga puluh) hari


commit to user

65

kerja sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah;

dan

9) Kendaraan bermotor yang telah dimiliki atau dikuasai atau

telah terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT setempat

dihitung selama 1 (satu) hari kerja masa Pajak kendaraan

Bermotor.

Dalam pelaksanan pendaftaran kendaraan bermotor apabila

terjadi keterlambatan pendaftaran maka dikenakan sanksi

sebagaimana bagi kendaraan bermotor yang telah dimiliki atau

dikuasai atau telah terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT setempat

dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen)

dari pokok Pajak kendaraan Bermotor terutang setiap bulan

keterlambatan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)

bulan. Untuk pajak tahun-tahun lalu yang belum ditetapkan,

dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua

persen) dari pokok Pajak Kendaraan Bermotor terutang setiap bulan

keterlambatan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)

bulan. Untuk masa pajak yang terakir (jatuh tempo) pada hari

Minggu, hari libur nasional dapat didaftarkan pada hari kerja

berikutnya tanpa dikenakan sanksi administratif. Dalam keadaan

kahar (force majeur) dibebaskan dari sanksi administratif.

f. Tata Cara Penetapan Dan Perhitungan Pajak Kendaraan

Bermotor.

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan

bersamaan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

dan penerbitan atau pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaran

Bermotor. Besaran ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor dibulatkan

ke atas dengan kelipatan Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah). Apabila

terjadi pemindahan kendaraan bermotor dari dalam maupun luar


commit to user

66

Provinsi Jawa Tengah, maka Wajib Pajak harus melampirkan Surat

Keterangan Fiskal Antar Daerah

Perhitungan tahun Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan

untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat

pendaftaran kendaraan bermotor. Kewajiban Pajak Kendaraan

Bermotor yang karena suatu hal masa Pajak Kendaraan Bermotor

tidak sampai 12 (dua belas) bulan, maka besarnya Pajak kendaraan

Bermotor terhutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan.

Apabila ada bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari

dihitung 1 (satu) bulan penuh, sedangkan dalam hal mutasi keluar

Provinsi Jawa Tengah yang pendaftarannya terlambat sampai dengan

15 (lima belas) hari Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan nihil.

Dasar pengenaan Pajak kendaraan Bermotor dihitung sebagai

perkalian 2 (dua) unsur pokok, yaitu:

1) Nilai Jual kendaraan Bermotor (NJKB); dan

2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan

jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan

kendaraan bermotor.

Pengenaan tarif Pajak Kendaraan Bermotor secara progresif

adalah orang pribadi yang memiliki kendaraan lebih dari satu

dandidasarkan atas nama dan alamat pemilik kendaraan bermotor

pribadi yang sama. Adanya ketentuan terdiri dari kendaraan

bermotor roda 2 (dua) 200cc (dua ratus cc) ke atas, termasuk

kendaraa roda 2 (dua) dengan besaran 196cc (seratus sembilan puluh

enam cc) sampai dengan 199cc ( seratus sembila puluh sembilan cc)

secara teknis dikategorikan dalam klasifikasi 200cc (dua ratus cc)

serta kendaraan bermotor roda 4 (empat) meliputi kendaraan

penumpang pribadi jenis Sedan, Jeep, Minibus dan Microbus.

Urutan kepemilikan kendaraan bermotor yang dikenakan tarif

Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif berdasarkan tanggal

penyerahan, dimana dibedakan untuk urutan kepemilikan roda 2


commit to user

67

(dua) dan roda 4 (empat) secara terpisah. Dimaksudkan agar mudah

menetukan besarannya prosentase pajak karena setiap jenjang tingkat

kepemilikan memiliki dasar pajak yang berbeda.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor secara progresif ditetapkan

sebesar:

1) 2 % (dua persen) untuk kepemilikan kedua;

2) 2,5% (dua koma lima persern) untuk kepemilikan ketiga;

3) 3% (tiga persen) untuk kepemilikan keempat; dan

4) 3,5% (tiga koma lima persen) untuk kepemilikan kelima dan

seterusnya.

Cara untuk menghitung besaranya Pajak Kendaraan

Bermotor secara progresif terhutang dihitung berdasarkan perkalian

antara tarif Pajak Kendaraan Bermotor dengan dasar pengenaan

Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

1) 1,5 % X (NJKB X Bobot) untuk kepemilikan kendaraan

bermotor pertama orang pribadi;

2) 2 % X (NJKB X Bobot) untuk kepemilikan kendaraan

bermotor kedua orang pribadi;


bermotor ketiga orang pribadi;

4) 3 % X (NJKB X Bobot) untuk kepemilikan kendaraan

bermotor keempat orang pribadi; dan


bermotor kelima dan seterusnya orang pribadi.

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) adalah nilai jual

kendaraan bermotor yang berlaku yang ditetapkan dengan Peraturan

Gubernur Jawa Tengah yang berpedoman pada Nilai Jual Kendaraan

Bermotor yang ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Apabila

dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dasar

pengenaan belum tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan

Bermotor, maka dasar pengenaan pajak tersebut ditetapkan oleh


commit to user

68

Kepala Dinas dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam

Negeri.

Bobot kendaraan bermotor yang dimaksud dalam perhitungan

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah hal yang mencerminkan

secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan

sebagai akibat penggunaan kendaraan bermotor yang dihitung

berdasarkan faktor-faktor tekanan gandar, jenis bahan bakar dan

jenis penggunaan, tahun pembuatan,dan ciri-ciri mesin dari

kendaraan bermotor. Dimana jenis kendaraan bermotor yang

dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif semuanya

ditetapkan sebesar 1 (satu).

Berdasarkan jenisnya kendaraan bermotor yang dikenakan

Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif dapat dibedakan menjadi:

1) Mobil penumpang sedan, Jeep, Minibus dan Microbus; dan

2) Sepeda motor terdiri dari sepeda motor roda 2 (dua) yang

memiliki kapasitas mesin 200cc (dua ratus cc) ke atas,

termasuk kendaraa roda 2 (dua) dengan besaran 196cc

(seratus sembilan puluh enam cc) sampai dengan 199cc (

seratus sembila puluh sembilan cc) secara teknis

dikategorikan dalam klasifikasi 200cc (dua ratus cc).

Kendaraan bermotor mutasi masuk dari luar daerah, Pajak

Kendaraan Bermotor ditetpakan 12 (dua belas) bulan kedepan sejak

tanggal pendaftaran. Apabila dalam perhitungan bulan ada kelebihan

hari yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung satu bulan penuh

sejak masa usai pajak.

Pada saat pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan

Bermotor terjadi kesalahan penetapan, maka dilihat dari letak

kesalahan penetapannya. Apabila kesalahan dilakukan oleh wajib

Pajak Kendaraan Bermotor dalam pengisia Surat Pendaftaran dan

Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) atau dokumen lain yang

dipersamakan maka ditetapkan kembali dengan tambahan bunga 2%


commit to user

69

(dua prosen) setiap bulan, paling lama 15 (lima belas) bulan dari

Pajak Kendaraan Bermotor yang kurang dibayar. Jika terjadinya

kesalahan penetapan dilakukan oleh Petugas, kekurangan penetapan

dari Pajak Kendaraan Bermotor dibebankan kepada petugas tanpa

dikenai sanksi administratif berupa bunga.

Mutasi kendaraan bermotor dari dalam Provinsi Jawa Tengah

maka Pajak Kendaraan Bermotor ditetapakan untuk masa 12 (dua

belas) bulan terhitung sejak dilakukan pendaftaran. Apabila masa

Pajak Kendaraan Bermotor atas nama pemilik lama masih berlaku,

maka kelebihan pembayaran pajaknya akan diperhitungkan. Mutasi

kendaraan bermotor dari luar Daerah Provinsi Jawa Tengah maka

Pajak Kendaraan Bermotor ditetapakn untuk masa 12 (dua belas)

bulan terhitung sejak dilakukan pendaftaran. Meskipun masa Pajak

Kendaraan Bermotor atas nama pemilik lama masih berlaku, namun

kelebihan pembayaran pajaknya tidak diperhitungkan.

Setiap pendaftaran Pajak Kendaraan Bermotor baik baru atau

pendaftaran ulang diberikan Nomor Kohir sesuai dengan

golongannya. Nomor Kohir diberikan setiap tahun dimulai tanggal 1

Januari s/d 31 Desember, yang dimulai dengan nomor kohir 1 (satu).

Pajak Kendaraan Bermotor tahun-tahun yang lalu ditetapkan dengan

memberikan Nomor Kohir sama dengan Nomor Kohir Pajak

Kendaraan Bermotor tahun yang berjalan. Dalam pemberian Nomor

Kohir dicantumkan nomor urut kohir, jenis kendaraan, bulan dan

tahun ketetapan. Ketetapan yang tidak menambah objek kendaraan

bermotor kohirnya tetap menggunakan nomor kohir tahun berjalan

untuk kendaraan yang sama. Untuk ketetapan tahun berjalan, dalam

kolom keterangan buku ketetapan ditambahkan penjelasan tentang

jenis ketetapannya. Ketentuan yang timbul sebagai akibat adanya

perubahan jenis kendaraan bermotor, diberikan nomor kohir baru.

Untuk memudahkan pendataan terhadap penetapan-penetapan yang

mengakibatkan berkurangnya jumlah objek pajak kendaraan


commit to user

70

bermotor menurut jenisnya maka pada kolom keterangan buku

ketetapan diberikan catatan khusus berupa Nomor Kohir lama.

g. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Wajib Pajak (WP) membayar Pajak Kendaraan Bermotor

kepada Bendahara Penerima Pembantu melalui kasir yang ditunjuk

di loket pembayaran Kantor Bersama SAMSAT. Pajak Kendaraan

Bermotor dibayar lunas sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas)

bulan. Perhitungan jatuh tempo pembayaran selambat-lambatnya 30

(tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah

(SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Tagihan Pajak

Daerah (STPD), Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan

Surat Putusan Banding yang menyebabkan Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) yang harus dibayar bertambah.

Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang

lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Ketetapan

Pajak Daerah atau yang dipersamakan, maka diterbitkan Surat

Tagihan Pajak Daerah atau Form PJK.3 dan dikarenakan sanksi

administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan

paling lama 15 (lima belas) bulan atau paling banyak 30% (tiga

puluh persen) dari ketetapan pembayaran Pajak Kendaraan

Bermotor. Apabila jatuh tempo bertepatan dengan hari libur maka

pembayaran dapat dilakukan pada hari berikutnya tanpa dikenakan

sanksi administratif.

Penundaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dapat

diberikan kepada wajib pajak pengusaha angkutan umum orang dan

angkutan umum barang. Penundaan pembayaran dapat diberikan

selama 2 (dua) kali dalam 2 (dua) bulan bagi kendaraan bermotor

yang Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor diatas Rp.


commit to user

71

1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bendahara Penerima Pembantu

melalui kasir yang ditunjuk mengeluarkan Tanda Bukti Penerimaan

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang berupa Surat

Ketetapan Tanda Bukti Pembayaran (SKTBP) yang dipersamakan

sebagai SKPD, STPD atau SKPDLB dengan teraan mesin

pembayaran dan wajib mengadministrasikan semua penerimaan

yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

h. Penyetoran Pajak Kendaraan Bermotor.

Penyetoran Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan oleh

bendahara penerima pembantu Pajak Kendaraan Bermotor dalam

waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja menyetorkan hasil

penerimaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor ke rekening kas

umum.Untuk jenis penerimaan PNBP dan SWDKLLJ Bendahara

Penerima Pembantu dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari

kerja kepada petugas yang ditunjuk dengan menggunakan Surat

Tanda Setor yang telah ditentukan. Bendahara Penerima Pembantu

pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya wajib melaporkan semua

hasil penerimaan penyetoran Pajak Kendaraan Bermotor kepada

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi

Jawa Tengah melalui Bendahara Penerima Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Aset Daerah dilampiri Surat Tanda Setor beserta

lampirannya.

i. Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor.

1) Untuk Ketetapan Yang Belum Terbayar Atau Tunggakan Kasir.

Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) setiap akir bulan

menginventarisir ketetapan yang belum dibayar sampai dengan

jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan, serta dibuatkan

daftar tersendiri untuk diserahkan kepada Kepala Seksi


commit to user

72

Penagihan dan Pemberdayaan Aset Daerah guna dilakukan

penagihan.

Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo Surat Tagihan

Pajak Daerah (STPD) atau dokumen lain yang dipersamakan,

Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan

Keputusan Banding, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor belum

melunasi Pajak Kendaraan Bermotor terutang, maka Kepala


(UP3AD) menerbitkan Surat peringatan Pertama (Form PJK 5).

Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya

Surat Peringatan Pertama oleh Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

dan Pajak Kendaraan Bermotor terutang belum dilunasi, maka

Kepala Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset

Daerah menerbitkan surat peringatan kedua (Form PJK 6).

Kepala Dinas menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua

puluh satu) hari sejak tanggal Surat Peringatan Kedua oleh

Wajib Pajak. Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD atau

dokumen lainnya yang dipersamakan apabila pajak dalam tahun

berjalan tidak dibayar dan dari hasil penelitian SPTPD, SPOPD

atau dokumen lain yang dipersamakan terdapat kekurangan

pembayaran akibat salah tulis atau salah hitung.

Jumlah kekurangan pajak terutang dalam STPD atau

dokumen lain yang dipersamakan ditambah dengan sanksi

administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan

untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya

pajak.

SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak

dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar,

dikenakan saksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua

persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan

sejak terutangnya pajak dan ditagih dengan STPD atau dokumen


commit to user

73

lain yang dipersamakan. Bentuk isi dan tata cara penyampainnya

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Diterbitkan Surat Peringatan Pertaman apabila setelah 7

(tujuh) hari sejak jatuh tempo STPD atau dokumen lain yang

dipersamakan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan

Keberatan, dan Putusan Banding, Wajib Pajak belum melunasi

pajak terutang. Apabila dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya

Surat Peringatan Pertama oleh Wajib Pajak dan pajak terhutang

belum dilunasi, diterbitkan Surat Peringatan Kedua.

Kepala Dinas menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21

(dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Peringatan Kedua

diterima Wajib Pajak. Pajak Terutang berdasarkan SKPD atau

dokumen lain yang dipersamakan, STPD atau dokumen lain

yang dipersamakan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat

Keputusan keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau

kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih

dengan surat paksa. Apabila pajak yang harus dibayar tidak

dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak pemberitahuan

Surat Paksa diterima Wajib Pajak , Kepala Dinas menerbitkan

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal

pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Wajib

Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, Kepala Dinas

mengajukan permohonan penetapan tanggal pelelangan kepada

Kantor Lelang Negara. Penagihan seketika dan sekaligus atas

jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Kepala

Dinas dengan mengeluarkan Surat Penagihan Pajak Seketika

dan Sekaligus.

2) Kendaraan Bermotor Yang Belum Melakukan Pengesahan

Ulang.


commit to user

74

Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang belum

melaksanakan Pengesahan Ulang dilakukan perincian dan

dikelompokkan dalam bulan jatuh tempo, lokasi

kecamatan/kelurahan/desa, dan indentifikasi kendaraan

bermotor termasuk nama dan alamat Wajib Pajak.

Berdasarkan data objek kendaraan bermotor belum

melaksanakan Pengesahan Ulang maka Unit Pelayanan

Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah melalui Kepala

Seksi Penagihan dan Pemberdayaan Aset Daerah mengirim surat

peringatan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor agar segera

melunasi tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor, dengan

menggunakan blanko yang telah ditentukan.

Kendaraan bermotor yang belum juga melakukan

Pengesahan Umum ditindak lanjuti dengan melakukan kegiatan

penagihan secara aktif dengan mengadakan operasi secara door

to door yang langsung kesasaran objek. Hasil dari kegiatan

operasi langsung tersebut untuk masing-masing objek

dituangkan dalam Berita Acara (BA) dengan kemungkinan-

kemungkinan temuan sebagai berikut:

a) Kendaraan bermotor rusak berat;

b) Kendaraan bermotor sudah dipindahtangankan;

c) Kendaraan bermotor hilang; dan

d) Kendaraan bermotor masih dimiliki;

Untuk mendukung kelancaran jalannya kegiatan

operasional penagihan aktif, dalam pelaksanaannya dilakukan

penyusunan jadual kegiatan yang dibuat secara periodik dan

berlanjut, mempersiapkan sarana administratif, perlunya

dukungan personal dan sarana mobilitas serta koordinasi dengan

pihak Pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya menyangkut


commit to user

75

keterlibatan aparat dijajaran Kelurahan/Desa serta dukungan

pembiayaannya dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah.

Tindak lanjut dari temuan dalam Penagihan Pajak

kendaraan Bermotor yang tertuan dalam Berita Acara, kemudian

dikelompokkan kasus per kasus dan ditindaklanjuti dengan

serangkaian kebijakan penyelesain dilakuakan sebagai berikut:

a) Kendaraan bermotor yang rusak berat, disarankan agar

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor mengembalikan

STNK ke Kantor Bersama Samsat dan Melunasi Pajak

kendaraan Bermotor terutang, selanjutnya objek tersebut

dimatikan;

b) Untuk kendaraan bermotor yang terlibat pencurian dan

hilang, disarankan agar pemiliknya melaporkan kepada

pihak Kepolosian Republik Indonesia (POLRI) dan

berdasarkan surat keterangan laporan kehilangan yang

dikeluarakan POLRI, pihak Kantor bersama SAMSAT

memblokir data objek kendaraan tersebut; dan

c) Terhadap kendaraan bermotor yang telah dijual atau

dipindahtangankan, pemilik agar membuat pernyataan

tertulis, selanjutnya data kendaraan tersebut diblokir.

j. Pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Kendaraan

Bermotor.

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas ketetapan

Pajak Kendaraan Bermotor yang terdiri atas pokok pajak dan saksi

administrasi. Pengajuan keberatan Wajib Pajak dapat diajukan paling

lama 3 (tiga) bulan sejak ketetapan diterima. Pengajuan keberatan

oleh Wajib Pajak atas ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor harus

dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Keterlambatan mendaftar oleh Wajib Pajak dilakukan dengan tidak


commit to user

76

adanya faktor kesengajaan dan alasan yang dikemukakan harus

rasional dan mendasar.

Dalam pelaksanaanya apabila data atau keterangan yang

diberikan Wajib Pajak masih diragukan kebenarannya, maka Kepala


melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor yang bersangkutan

dengan membuat Berita Acara.

Pengajuan keberatan atas ketetapan Pajak Kendaraan

Bermotor Wajib Pajak harus membuat permohonan tertulis oleh

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan menyerahkan bukti

pembayaran 50% (lima puluh persen) dari pajak terhutang. Apabila

piutang Pajak Kendaraan Bermotor lebih dari 1 (satu) tahun maka

bukti pembayaran senilai 50% (lima puluh persen) tersebut terdiri

dari bukti pembayaran tahun berjalan dan selebihnya bukti

pembayaran tahun lalu serta melampirkan bukti pendukung alasan

yang diajukan.

k. Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Kendaraan

Bermotor.

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dapat mengajukan

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Kendaraan

Bermotor secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Jawa Tengah melalui Kepala


(UP3AD) Surakarta dengan memuat nama, alamat, masa Pajak

Kendaraan Bermotor , jumlah pengembalian, dan bukti pembayaran

Pajak Kendaraan Bermotor.

Setelah diterimanya surat permohonan dari Wajib Pajak,

Kepala Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah

Surakarta membuat rekomendasi untuk proses pengembalian

kelebihan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang diajukan


commit to user

77

kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah

Jawa Tengah.

Proses pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak

Kendaraan Bermotor yang dikabulkan dengan keluarnya Keputusan

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Jawa

Tengah, maka Kepala Unit Pelayanan Pendapatan dan

Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta menerbitkan Surat Ketetapan

Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dalam jangka waktu paling

lama 1 (satu) bulan dan bisa dikompensasikan pada utang pajak

lainnya.

Apabila Wajib Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai utang

Pajak Kendaraan Bermotor lainnya, kelebihan pembayaran Pajak

kendaraan Bermotor langsung diperhitungkan untuk melunasi

terlebih dahulu utang Pajak Kendaraan Bermotor yang dimiliki

Wajib Pajak.

Setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sejak

diterbitkannya Surat Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Kendaraan Bermotor, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Aset Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) setiap

bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak Kendaraan

Bermotor yang dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah.

l. Kadaluwarsa Pajak Kendaraan Bermotor.

Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan menjadi

kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun,

terhitung sejak saat terutangnya Pajak Kendaraan Bermotor.

Kedaluwarsan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor tertangguh

apabila sudah diterbitkannya Surat Peringatan dan Surat Paksa oleh

Kepala Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset daerah

(UP3AD) Surakarta serta adanya pengakuan utang Pajak Kendaraan


commit to user

78

Bermotor dari Wajib Pajak Kendaraan Bermotor baik secara

langsung maupun tidak langsung.

Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor yang kedaluwarsa

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke belakang dikenakan sanksi

administratif berupa bunga setiap bulan paling lama 24 (dua puluh

empat) bulan. Untuk ketetapan Pajak Bendaraan Bermotor 1 (satu)

tahun kedepan dihitung sejak tanggal pendaftaran di Kantor Bersama

SAMSAT dengan memperhatikan masa Pajak Kendaraan Bermotor.

Penagihan atas ketetapan yang belum dibayar oleh Wajib

Pajak Kendaraan Bermotor dinyatakan kadaluwarsa setelah 5 (lima)

tahun berturut-turut terhitung sejak jatuh tempo pembayaran.Piutang

Pajak Kendaraan Bermotor yang tidak mungkin ditagih lagi, karena

penagihan sudah mengajukan permohonan penghapusan piutang

Pajak Kendaraan Bermotor yang sudah kadaluwarsa kepada

Gubernur Jawa Tengah.

m. Jumlah Peningkatan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif Progresif.

Untuk melihat jumlah peningkatan Pajak Kendaraan

Bermotor tarif progresif, perlu penulis paparkan perbandingan Pajak

Kendaraan Bermotor tarif progresif terhadap Pajak Kendaraan

Bermotor secara keseluruhan yang pemungutannya dilakukan oleh


Surakarta, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Uraian Objek Pajak Pendapatan

PKB tarif progresif 960 Rp. 2.198.007.675

PKB 145.882 Rp. 36.367.800.250

Jumlah keseluruhan 146.842 RP. 38.565.807.925

Tabel 2. Perbandingan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif

dengan Pajak Kendaraan Bermotor secara keseluruhan.


commit to user

79

Dari tampilan data tersebut dapat diketahui besarnya Pajak

Kendaraan Bermotor tarif progresif terhadap peningkatan

pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor . Terlihat dari bulan januari

sampai mei 2012 terdapat sebanyak 960 Objek Pajak yang dikenakan

tarif progresif. Dapat dihitung jumlah peningkatan pendapatan

sebesar Rp. 743.310.567,5. Sebagai gambaran besarnya hasil Pajak

Kendaraan Bermotor tarif progresif yang pemungutannya dilakukan

oleh Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah

Surakarta, akan penulis sampaikan data pemungutan selama bulan

januari sampai bulan mei 2012, sebagai berikut:

Pemungutan

Periode

Januari – Mei 2012

Pendapatan

sebelum progresif Tambahan progresif

Kepemilikan 2 Rp. 1.407.739.500 Rp. 1.055.804.625 Rp. 351.934.875

Kepemilikan 3 Rp. 307.156450 Rp. 184.293.870 Rp. 122.862.580

Kepemilikan 4 Rp. 105.836.225 Rp. 52.918.112,5 Rp. 52.918.112,5

Kepemilikan 5

dst Rp. 377.275.500 Rp. 161.689.500 Rp. 215.586.000

Jumlah Rp. 2.198.007.675 Rp. 1.454.706.107,5 Rp. 743.310.567,5

Tabel 3. Jumlah perbandingan peningkatan pendapatan Pajak

Kendaraan Bermotor tarif progresif.

Selama ini alokasi penggunaan hasil penerimaan pajak

tergantung dalam pembahasan penggunaan anggaran APBD antara

Pemerintah Daerah dengan DPRD. Sehingga banyak terjadi


commit to user

80

penetapan penggunaan anggaran tidak sesuai dengan upaya

peningkatan manfaat pajak yang seharusnya dialokasikan lebih pada

sektor-sektor penting dalam menyumbang pendapatan Pemerintah

Daerah. Melihat pada pasal 97 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi

Jawa Tengah mengamanatkan adanya kewajiban alokasi penerimaan

dari Pajak Kendaraan Bermotor kepada sektor publik berupa

pembangunan dan pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan

sarana transportasi umum.

Adanya penetapan kewajiban alokasi minimal 10% (sepuluh

pesen) tidak terlepas dari adanya kebijakan Pajak Kendaraan

Bermotor tarif progresif. Dengan adanya peningkatan pendapatan

daerah dari adanya penerapan sistem pemungutan Pajak Kendaraan

Bermotor tarif progresif menjadikan peningkatan kemampuan

pemerintah dalam membangun sarana jalan dan transportasi umum.

pertumbuhan sarana jalan dan transportasi umum akan semakin

seimbang dengan kepemilikan kendaraan pribadi yang pada akirnya

akan meningkatkan perekonomian yang secara tidak langsung

merupakan hasil dari penerapan pajak progresif pada kendaraan

bermotor.

B. Permasalahan dan Hambatan yang Timbul dalam Pemungutan Pajak

Kendaraan Bermotor Tarif Progresif di Unit Pelayanan Pendapatan dan

Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis berupa hasil

pengamatan dan wawancara dalam pelaksanaan pemungutan Pajak

Kendaraan Bermotor tarif progresif serta pelayanan terhadap Wajib Pajak di

Unit Pelayanan pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta adalah

sebagai berikut:

1. Sistem Komputerisasi Pendataan Data Base Objek Pajak Kendaraan

Bermotor Tarif Progresif Kurang Akurat.


commit to user

81

Pada saat pendataan awal objek Pajak Kendaraan Bermotor

tarif progresif dengan mendata subjek Pajak Kendaraan Bermotor

yang berdasarkan nama dan alamat yang sama masih terdapat

kelemahan pada sistem pendataannya. Dimana sistem komputer

tidak bisa mendata nama yang sama dikarenakan adanya penulisan

gelar pada salah satu nama yang terdaftar dalam kepemilikan

kendaraan bermotor. Misalkan pada kepemilikan pertama

didaftarkan menggunakan dengan lengkap disertakan gelar,

sedangkan kepemilikan kedua didaftarkan atas nama yang sama

tetapi tidak dicantumkan gelar oleh pemilik kendaraan bermotor.

Sehingga sistem komputer tidak bisa mendata nama yang sama

tersebut dan menjadikan tidak dikenakannya tarif progresif pada

kendaraan bermotor tersebut.

2. Sistem Administrasi Pendataan Data Base Objek Pajak Kendaraan

Bermotor Tarif Progresif kurang akurat.

Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif sangat

tergantung dari proses administrasi penetuan objek pajak progresif

didasarkan pada nama dan alamat yang sama. Selama ini dasar

penetuan nama dan alamat yang sama hanya pada KTP yang

digunakan Wajib Pajak pada saat pendaftaran kendaraan bermotor.

Banyak Wajib Pajak yang seharusnya terkena Pajak Kendaraan

Bermotor tarif progresif tidak dikenakan secara progresif karena

sistem administrasi KTP yang belum sempurna. Masih banyaknya

KTP ganda dan belum selesainya pelaksanaan E-KTP oleh

Pemerintah menjadikan kurang maksimalnya administrasi pendataan

data base Objek Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif.

3. Tingkat kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif

Rendah.

Pandangan Wajib Pajak yang menganggap pembayaran pajak

adalah beban menyebabkan adanya penghindaran terhadap

pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif. Wajib Pajak


commit to user

82

yang seharusnya dikenakan tarif progresif karena kepemilikan

kendaraan bermotor kedua melakukan perubahan status kepemilikan

kendaraan bermotor kepada istri atau anaknya yang belum memiliki

kendaraan bermotor agar tidak dikenakan tarif progresif.

4. Tingkat Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat Mengenai Pajak

Kendaraan Bermotor Tarif Progresif Rendah.

Jumlah objek pajak yang seharusnya dikenakan tarif progresif

setiap kali sering terjadi perubahan yang dikarenakan tingginnya

arus jual beli kendaraan bermotor.Rendahnya partisipasi masyarakat

terlihat banyaknya yang tidak langsung melaporkan status

kepemilikan kendaraan bermotor setelah adanya transaksi jual beli

kendaraan bermotor. Sehingga banyak Wajib Pajak kendaraan

bermotor yang telah ditetapkan sebagai Objek Pajak Kendaraan

Bermotor tarif progresif karena memiliki kendaraan kedua tidak

dapat dilakukan karena ternyata kendaraan pertama sudah dipindah

tangankan.

5. Sulitnya perubahan Status Hukum Kepemilikan Kendaraan

Bermotor yang BPKB di kuasai Pihak Ketiga.

Perubahan status hukum kepemilikan kendaraan bermotor

banyak terhalang dengan dikuasainya BPKB oleh pihak ketiga.

Banyak terjadi transaksi jual beli kendaraan bermotor yang belum

dilakukan balik nama tetapi sudah diajukan kredit oleh pemilik baru

pada pihak leasing. Masalah muncul ketika pemilik pertama

memiliki kendaraan lagi dan dalam hal ini kendaraan yang baru

tersebut secara otomatis akan dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor

tarif progresif karena pada data base merupakan kepemilikan kedua

walaupun sebenarnya adalah kepemilikan pertama.

6. Data Surat Pemberitahuan kepada Pemilik Kendaraan Bermotor

yang kurang akurat.

Data dalam Surat Pemberitahuan Kepada Pemilik Kendaraan

Bermotor banyak terjadi kesalahan dalam jumlah besaran Pajak


commit to user

83

Kendaraan Bermotor yang harus dibayar sesuai dengan tanggal jatuh

tempo. Sehingga dalam pelaksanaan pengurusan pembayaran Pajak

Kendaraan Bermotor jumlah penetapan pajak dan yang tertera dalam

Super PKPB tidak sama.

7. Kurang telitinya Wajib Pajak setelah mendapat super PKPB.

Saat setelah diterimanya Super PKPB oleh wajib Pajak

memiliki kewajiban untuk mengembalikan Super PKPB kepada Unit

Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset daerah Surakarta

apabila ternyata kendaraan sudah dipindahtangankan. Pemberian

Super PKPB dilakukan untuk mengetahui status kepemilikan

kendaraan bermotor untuk dikaitkan dengan Pajak Kendaraan

Bermotor tarif progresif. Tetapi kenyataan dilapangan banyak Wajib

Pajak yang mengembalikan Super PKPB dan menandatanganinya

dengan tidak memahami isi dari Super PKPB tersebut, sehingga

dilakukan pemblokiran terhadap kendaraan bermotor. Setelah adanya

pemblokiran kendaraan bermotor terjadi protes oleh Wajib Pajak

dengan tidak bisanya melakukan pembayaran Pajak Kendaraan

Bermotor.

8. Hambatan teknis dalam Pemberian Pelayanan Pembayaran

Kendaraan Bermotor.

Masalah teknis yang sering timbul dalam pelaksanaan

pelayanan kepada Wajib Pajak misalnya kerusakan sistem komputer,

matinya aliran listrik.Kendala teknis tersebut menjadikan pemberian

layanan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor menjadi

terganggu.

9. Keterbatasan Petugas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

Sistem pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif

memerlukan lebih banyak adminitrasi yang menjadikan keterbatasan

petugas pajak dalam menjalankannya. Mengakibatkan kelancaran

dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak menjadi

terganggu. Keterbatasan petugas pajak dan sarana yang menunjang


commit to user

84

tidak sebanding dengan jumlah pelayanan yang harus dilakukan

kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam pembayaran

sehingga pemberian layanan memakan waktu yang relatif lebih lama.

C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan oleh Unit Pelayanan Pendapatan dan

Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta dalam Menghadapi Masalah

yang Timbul dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan

Bermotor Tarif Progresif.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Unit Pelayanan

Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta dalam menghadapi

masalah yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan

Bermotor tarif progresif sebagai berikut:

1. Melakukan Validasi secara berkelanjutan terhadap administrasi

pendataan data base Objek Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif.

Untuk memperbaruhi dan keakuratan Wajib Pajak yang

terkena tarif progresif Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan

Aset Daerah Surakarta melakukan administrasi pendataan data base

Objek Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif secara berkelanjutan.

Dengan adanya pembaruan data Objek Pajak Kendaraan Bermotor

tarif progresif diharapkan dapat menyempurnakan data base yang

sudah ada. Dengan disediakannya loket pelayanan Pajak Progresif

untuk melayani konfirmasi secara langsung dari Wajib Pajak.

2. Melakukan pemblokiran Pajak Kendaraan Bermotor.

Pemblokiran Pajak Kendaraan Bermotor dilakuakan apabila

ada konfirmasi dari Wajib Pajak bahwa kendaraan bermotor tersebut

telah dipindahtangankan. Apabila hanya kendaraan kepemilikan


commit to user

85

pertama yang sudah dipindahtangankan maka proses pemblokiran

dilakukan dengan menyerahkan foto kopi KTP Wajib Pajak.

Pemblokiran dilakukan dengan pengesahan form cetak pemblokiran

untuk Wajib Pajak yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu

dan diataranya telah dipindatangankan. Pengajuan pemblokiran

kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan oleh pemilik yang

terdaftar sebagai pemilik kendaraan bermotor tersebut. Dengan

pemblokiran diharapkan kendaraan bermotor segera dirubah status

kepemilikannya untuk memperlancar pendataan data base Objek Pajak

Kendaraan Bermotor tarif progresif.

3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Sosialisasi kepada masyarakat tentang penerapan Pajak

Kendaraan Bermotor tarif progresif baik melalui media cetak dan

media elektronik. Diharapkan masyarakat memahami adanya

pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif dan diharapkan

mengetahui ketentuan dan tujuan pemberlakuan tarif progresif

sehingga Wajib Pajak yang terkena tarif progresif tidak melakukan

tindakan untuk menghindari Pajak Kendaraan Bermotor tarif

progresif.

4. Menyempurnakan data dalam Super PKPB.

Upaya yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Pendapatan dan

Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta dengan melakukan pengecekan

kembali pada saat Wajib Pajak melakukan pendaftaran Pajak

Kendaraan Bermotor. Sehingga terjadi penyesuaian jumlah nominal

yang sebenarnya harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.

5. Melakukan konfirmasi dari Wajib Pajak pada saat mengembalikan

Super PKPB.

Pada saat Wajib Pajak mengembalikan Super PKPB yang telah

ditandatangani maka petugas pajak melakukan konfirmasi bahwa


commit to user

86

penandatanganan dalam Super PKPB dimaksudkan merupakan

konfirmasi bahwa kendaraan bermotor sudah dijual atau

dipindahtangankan. Sehingga Wajib Pajak yang kurang teliti dapat

dihindari dengan adanya konfirmasi tersebut.

6. Perbaikan dan penggatian sarana secara berkala.

Perbaikan dan penggatian sarana yang mendukung pelayanan

pembayaran kendaraan bermotor secara berkala meminimalkan

terjadinya gangguan teknis seperti kerusakan komputer dan matinya

aliran listrik. Keadaan sarana dan prasarana yang siap pakai

menjadikan pelayanan pembayaran kendaraan bermotor menjadi

lancar.

7. Melakukan penambahan petugas pelayanan pajak.

Penambahan petugas pelayanan pembayaran pajak dilakukan

secara bertahap yang disesuaikan dengan anggaran dinas. Dilakukan

dengan mengusulkan kepada Kepala DPPAD Jawa Tengah agar

segera mungkin dilakukan penambahan formasi pegawai pelayanan

pajak di UP3AD Surakarta.


commit to user

87

BAB IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dasar hukum berlakunya Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif di

Unit Pelayana Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta

adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dalam pelaksanaanya diatur

berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 21 Tahun 2011

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 2 Tahun 2011. Sehubungan perlunya adanya petunjuk teknis bagi

aparat pemungut pajak maka dikeluarkannya Keputusan Kepala Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

973/7630/2011.

Sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif

menggunakan Sistem Official Assessment dimana berdasarkan penetapan

Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif memerlukan

langkah persiapan yang dilakukan Unit Pelayanan Pendapatan dan

Pemberdayaan Aset Daerah dengan melakukan validasi terhadap data

base objek Pajak Progresif untuk mengetahui nama dan alamat yang

sama guna diurutkan tanggal kepemilikannya setelah itu melakukan

pengiriman Super PKPB guna memperoleh konfirmasi tentang status

kepemilikan kendaraan yang terdaftar atas nama Wajib Pajak. Selain itu

juga menyediakan loket pelayanan Pajak Progresif untuk melayani

konfimasi secara langsung dengan Wajib Pajak.

Sistim penerapan Tarif progresif pada Pajak Kendaraan Bermotor

dilakukan secara berjenjang dimana setiap tingkat jumlah kepemilikan

kendaraan bermotor ditentukan dengan tarif yang berbeda-beda untuk

kendaraan bermotor pribadi kepemilikan kedua dan seterusnya. Adanya

pembatasan penambahan besaran prosentase tarif progresif sampai


commit to user

88

tingkat kepemilikan kelima, dengan masih adanya persyaratan lain

berupa syarat untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang dapat

dikenakan tarif progresif hanya pada kendaraan bermotor roda 2 (dua)

yang memiliki isi silinder mesin diatas 200cc (dua ratus cc). Sehingga

pada dasarnya tidak menganggu daya beli seorang wajib pajak dan sesuai

dengan daya pikul yang dapat dibebankan kepada wajib Pajak Kendaraan

Bermotor secara keseluruhan.

2. Kendala yang dihadapi dilapangan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak

Kendaraan Bermotor tarif progresif di Unit Pelayana Pendapatan dan

Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta berupa :

a) Sistem komputerisasi pendataan data base objek pajak kendaraan

bermotor tarif progresif kurang akurat;

b) Sistem administrasi pendataan data base objek pajak kendaraan

bermotor tarif progresif kurang akurat;

c) Tingkat kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor tarif progresif

rendah;

d) Tingkat pengetahuan dan partisipasi masyarakat mengenai pajak

kendaraan bermotor tarif progresif rendah;

e) Sulitnya perubahan status hukum kepemilikan kendaraan bermotor

yang bpkb di kuasai pihak ketiga;

f) Data surat pemberitahuan kepada pemilik kendaraan bermotor

yang kurang akurat;

g) Kurang telitinya wajib pajak setelah mendapat Super PKPB;

h) Hambatan teknis dalam Pemberian Pelayanan Pembayaran

Kendaraan Bermotor; dan

i) Keterbatasan Petugas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

3. Upaya yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Pendapatan dan

Pemberdayaan Aset Daerah Surakarta untuk mengatasi hambatan yang

timbul sebagai berikut :


commit to user

89

a) Melakukan validasi secara berkelanjutan terhadap administrasi

pendataan data base Objek Pajak Kendaraan Bermotor tarif

progresif;

b) Melakukan pemblokiran Pajak Kendaraan Bermotor;

c) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat;

d) Menyempurnakan data dalam Super PKPB;

e) Melakukan konfirmasi dari Wajib Pajak pada saat mengembalikan

Super PKPB;

f) Perbaikan dan penggatian sarana secara berkala; dan

g) Melakukan penambahan petugas pelayanan pajak.

B. SARAN

1. Dalam rangka mengoptimalkan peranan Pajak Kendaraan Bermotor tarif

progresif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah

disarankan perlunya melakukan intensifikasi pemungutan Pajak

Kendaraan Bermotor melalui penyempurnaan administrasi data base

Objek Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif dengan lebih

meningkatkan pengawasan dan mekanisme pemungutan agar optimal

dalam menjaring seluruh Wajib Pajak yang terkena tarif progresif.

2. Guna mencapai keadilan yang lebih mendasar serta mencapai tujuan

yang diharapkan dalam pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor tarif

progresif seharusnya tidak hanya sebatas menentukan nama dan alamat

yang sama munggunakan KTP, melainkan menggunakan Kartu Keluarga

dalam penentuan subjeknya, diharapkan untuk menghindari pengalihan

kepemilikan kendaraan bermotor kepada anggota keluarga lainnya untuk

menghindari pajak progresif.

3. Perlu adanya pengaturan yang tersendiri secara terperinci dalam

pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif tentang adanya

pengecualian badan hukum. Adanya para pelaku usaha kecil tidak

berbadan hukum yang menjadi Objek Pajak Kendaraan Bermotor tarif


commit to user

90

progresif. Banyak kendaraan bermotor yang dipergunakan oleh pelaku

usaha kecil dalam menjalankan usahanya terkena pajak progresif. Ini

jelas terlihat tidak sesuai dengan adanya pengecualian khusus pada badan

yang bertujuan untuk menciptakan ekonomi biaya murah.

4. Perlunya dilakuakan perubahan ketentuan yang mengatur mengenai

Objek Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif. Pada kendaraan roda 2

(dua) yang berkapasitas mesin 200cc (dua ratus cc) keatas dinilai terlalu

tinggi untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah, inilah yang mengakibatkan

sedikitnya jumlah Objek Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif roda 2

(dua). Seharusnya batasannya disesuaikan pada kapasitas mesin 150cc

(seratus limapuluh cc) dinilai lebih mencerminkan keadaan masyarakat

yang dinilai mampu secara ekonomi.

5. Perlunya pembatasan tahun kendaraan bermotor dalam pengenaan objek

Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif. Pembatasan tahun dalam

jangka waktu tertentu diperlukan untuk menghindari pengenaan objek

Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif terhadap kendaraan yang telah

dianggap tidak mewah lagi.


commit to user

91

DAFTAR PUSTAKA

Bohari. 2002. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta : Raja Grafindo.

Burhan Ashofa. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Rineka Cipta.

Erly, Suandy. 2005. Hukum Pajak : Edisi Kedua. Jakarta :Salemba 4

H.A.W. Widjaja. 1998. Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia. Jakarta :

Rineka Cipta.

Heribertus Sutopo. 2002. Metode Kualitatif bagian II. Surakarta : UNS Pers.

Jaja Zakaria. 2005. Perjanjian Penerapan Pajak Berganda Serta Penerapannya

di Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Jim Chen. 2012. Progressive Taxation: An Aesthetic And Moral Defense.

University of Louisville Law School Louisville, KY 40292.

Jusuf Anwar. 2004. Makalah Seminar Nasional “Tantangan Implementasi

Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 dalam Membangun Ekonomi

Daerah, Sheraton Mustika Hotel, Program Magister Ekonomika UGM,

Yogyakarta, hal.5. 4 Juni 2005.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan

Aset Daerah Surakarta Tahun 2011; UP3AD Surakarta. 2012.

Lexy J Moleong. 2002. Metodologi penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja

Rosdakarya.

M.E. Retno Kadarukmi.2011. Tinjauan Yuridis Atas Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah dikaitkan dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jurnal

Administrasi Bisnis (2010), Vol.6, No.2: hal. 169–178.

M. Subana dan Sudrajat.2001. Dasar – Dasar Penelitian Ilmiah. Bandung :

Pustaka Setia.

Mardiasmo. 2003. Perpajakan. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.

Marihot P. Siahaan. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta :

RajaGrafindo Persada.


commit to user

92

Miyasto. 1997. Makalah Seminar Nasional “ Sistem Perpajakan Nasional Dalam

Era Ekonomi Global”. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.

6 Desember 1997

Muhammad Iqbal Hasan. 2002. Metodologi Penelitian. Bogor : Ghalia Indonesia

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak

Daerah.

Peter Mahmud Marzuki. 2009. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada

Media Group.

Sindian Isa Djajadiningrat. 1960. Hukum Pajak dan Keadilan. Bandung : Eresco.

Siswanto Sunarno.2008. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta :

Sinar Grafika.

Syaukani. 2000. Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah. Yogyakarta :

Gerbang Dayaku.

Soerjono Soekamto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas

Indonesia (UI-Press)

Sutrisno Hadi. 1995. Metodologi Research I Cetakan XVIII. Yogyakarta :

Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

Widhayani Dian Pawestri. 2011. Fungsi Tarif Pajak Progresif Atas Kendaraan

Bermotor. Thesis, Universitas Airlangga.

Woro Wiryaningtyas Asih. 2009. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan

Bermotor Di Unit Palayanan Pendapatan Dan Pemberdayaan Aset

Daerah (Up3ad) Kabupaten Pemalang. Thesis, Universitas Diponegoro.

KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR …/Kebijakan... · TARIF PROGRESIF DI UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAN PEMBERDAYAAN ASET DAERAH SURAKARTA JAWA TENGAH Penulisan Hukum (Skripsi)

Documents