KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT DENGAN MUTU PELAYANAN RS DAN REGULASI TENAGA KESEHATAN Oleh : dr. Supriyantoro, Sp. P. MARS Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Disampaikan Pada Acara Muktamar MUKISI Ke-III Tahun 2011 Jakarta, 28 Mei 2011
22
Embed
KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT DENGAN MUTU PELAYANAN RS DAN REGULASI TENAGA KESEHATAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT DENGAN MUTU PELAYANAN RS DAN REGULASI TENAGA KESEHATAN. Oleh : dr. Supriyantoro , Sp. P. MARS Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Disampaikan Pada Acara Muktamar MUKISI Ke -III Tahun 2011 Jakarta, 28 Mei 2011. LANDASAN HUKUM. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT DENGAN MUTU PELAYANAN RS DAN
REGULASI TENAGA KESEHATAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT DENGAN MUTU PELAYANAN RS DAN
REGULASI TENAGA KESEHATAN
Oleh :
dr. Supriyantoro, Sp. P. MARSDirektur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI
Disampaikan Pada Acara Muktamar MUKISI Ke-III Tahun 2011Jakarta, 28 Mei 2011
1.UU NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH2.UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN3.UU NO 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT4.PERPRES NO 5 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL ( RJPMN ) 2010-20145.PP NO 32 TAHUN 1996 TENTANG TENAGA KESEHATAN6.PP NO 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA7.PERMENKES RI NO 659/MENKES/PER/VIII/2009 TENTANG RS INDONESIA KELAS DUNIA8.PERMENKES NO 147/MENKES/PER/I/2010 TENTANG PERIZINAN RUMAH SAKIT9.PERMENKES RI NOMOR 340/MENKES/PER/III/2010 TENTANG KLASIFIKASI RUMAH SAKIT10.KEPMENKES RI NOMOR 129/MENKES/SK/II/2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT
1.UU NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH2.UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN3.UU NO 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT4.PERPRES NO 5 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL ( RJPMN ) 2010-20145.PP NO 32 TAHUN 1996 TENTANG TENAGA KESEHATAN6.PP NO 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA7.PERMENKES RI NO 659/MENKES/PER/VIII/2009 TENTANG RS INDONESIA KELAS DUNIA8.PERMENKES NO 147/MENKES/PER/I/2010 TENTANG PERIZINAN RUMAH SAKIT9.PERMENKES RI NOMOR 340/MENKES/PER/III/2010 TENTANG KLASIFIKASI RUMAH SAKIT10.KEPMENKES RI NOMOR 129/MENKES/SK/II/2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT
LANDASAN HUKUM
KEMENTERIAN KESEHATAN
•Pro Rakyat;•Inklusif;
•Responsif;•Efektif;•Bersih.
•Pro Rakyat;•Inklusif;
•Responsif;•Efektif;•Bersih.
NILAI
NILAI
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
KEMENTERIAN KESEHATAN RI(lanjutan…..)
1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama nasional dan global.
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti; dengan pengutamaan pada upaya promotif – preventif.
3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional.
1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama nasional dan global.
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti; dengan pengutamaan pada upaya promotif – preventif.
3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional.
4. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu.
5. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan.
6.Meningkatkan manajemen kesehatan yang kuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggungj awab.
4. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu.
5. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan.
6.Meningkatkan manajemen kesehatan yang kuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggungj awab.
STRATEGI
STRATEGI
RPJMN & RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN RI TAHUN 2010-2014
Permasalahan dan tantangan dalam RPJMN dan Renstra 2010-2014 antara lain adalah :
Ketersediaan dan pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan;
Kecukupan jumlah dan distribusi tenaga kesehatan khususnya dokter dan dokter spesialis;
Penerapan standar mutu di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.
Ketersediaan dan pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan;
Kecukupan jumlah dan distribusi tenaga kesehatan khususnya dokter dan dokter spesialis;
Penerapan standar mutu di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.
Ketersediaan dan pemerataan sarana dan fasilitas pelayanan
kesehatan rujukan dengan pelayanan medik yang bermutu
serta dukungan SDM yang memadai
PERMASALAHAN
TANTANGAN
Arah pembangunan yang disepakati secara global dalam MDGs meliputi:
II. MDGs
Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan
Mencapai pendidikan dasar untuk semua orang
Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
Menurunkan angka kematian anak
Meningkatkan kesehatan ibu
Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya
Memastikan kelestarian lingkungan hidup
Membangun kemitraan global untuk pembangunan
LATAR BELAKANG (2)
8 PRIORITAS REFORMASI KESEHATAN
1. Jamkesmas
2.Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)
3 . Ketersediaan Obat
4. Saintifikasi Jamu
5 . Reformasi Birokrasi
6 . Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
7. PenanganananDaerah Bermasalah Kesehatan (PDBK)
8. Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia (World Class Hospital)
8 PRIORITAS REFORMASI KESEHATAN
1. Jamkesmas
2.Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)
3 . Ketersediaan Obat
4. Saintifikasi Jamu
5 . Reformasi Birokrasi
6 . Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
7. PenanganananDaerah Bermasalah Kesehatan (PDBK)
8. Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia (World Class Hospital)
8 FOKUS PRIORITAS NASIONAL BIDANG KESEHATAN
1.Peningkatan KIA & KB2.Perbaikan gizi masyarakat3.Pengendalian penyakit menular& tidak menular dan kesling4.Pemenuhan SDM Kesehatan5.Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, safety, mutu, penggunaan obat/makanan6.Jamkesmas
7.Pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana dan krisis
8.Peningkatan pelayanan kesehatan prima
8 FOKUS PRIORITAS NASIONAL BIDANG KESEHATAN
1.Peningkatan KIA & KB2.Perbaikan gizi masyarakat3.Pengendalian penyakit menular& tidak menular dan kesling4.Pemenuhan SDM Kesehatan5.Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, safety, mutu, penggunaan obat/makanan6.Jamkesmas
7.Pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana dan krisis
8.Peningkatan pelayanan kesehatan prima
RPJMN 2010 -2014
MDGs 2015
VISIMasyarakat Sehat Yang Mandiri Dan Berkeadilan
VISIMasyarakat Sehat Yang Mandiri Dan Berkeadilan
Relevansi TerhadapFokus Prioritas dan Reformasi
Kesehatan
Relevansi TerhadapFokus Prioritas dan Reformasi
Kesehatan
8 ( DELAPAN ) PROGRAM UNGGULAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI TAHUN 2010-2014
KETERSEDIAAN, DISTRIBUSI, RETENSI DAN MUTU SDM YG TERDIRI DARI BEASISWA / TUGAS BELAJAR
REVITALISASI PELAYANAN KESEHATAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI DESA SIAGA AKTIF DAN PENINGKATAN PHBS
KETERSEDIAAN, DISTRIBUSI, KEAMANAN, MUTU, EFEKTIVITAS, KETERJANGKAUAN OBAT, VAKSIN DAN ALKES
JAMINAN KESEHATAN
JAMPERSAL
KEBERPIHAKAN DTPK & DBK
WORLD CLASS HEALTH CARE
TANTANGAN RUMAH SAKIT
EksternalInternal
• Kepemilikan RS (lembaga bisnis)• Sistem Jaminan Sosial Nasional• Globalisasi (World Class Hospital; kualitas SDM; pembiayaan)
• Sumber Daya Manusia Kesehatan• Ketersediaan dan kecukupan (jml RS; jumlah tempat tidur; distribusi RS; kemampuan biaya)• Pemenuhan standar (penetapan kelas; akreditasi; Patient Safety)• Pembiayaan• Kecenderungan masyarakat Indonesia utk berobat ke luar negeri
TANTANGAN GLOBAL
MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs)
GLOBALISASI DAN LIBERALISASI:• General Agreement on Trade in Services
(GATS)• ASEAN Free Trade Area
•Asia Pacific Free Trade Area 2020
PERMASALAHAN DALAM SISTEM PELAYANAN MEDIK
Rendahnya pemanfaatan fasilitas pelayanan medik oleh masyarakat karena masih rendahnya keterjangkauan secara biaya, geografis dan pengetahuan
Adanya kesenjangan antara kebutuhan & permintaan terhadap pelayanan medik yang tersedia
Kesenjangan pelayanan medik antar daerah Kerjasama lintas sektor, lintas program dan lintas
unit dalam pembangunan kesehatan masih belum optimal
Mekanisme pasar yang tidak terkendali di kota/kabupaten sebagai dampak negatif globalisasi dan perubahan yang cepat dari masyarakat
Rendahnya pemanfaatan fasilitas pelayanan medik oleh masyarakat karena masih rendahnya keterjangkauan secara biaya, geografis dan pengetahuan
Adanya kesenjangan antara kebutuhan & permintaan terhadap pelayanan medik yang tersedia
Kesenjangan pelayanan medik antar daerah Kerjasama lintas sektor, lintas program dan lintas
unit dalam pembangunan kesehatan masih belum optimal
Mekanisme pasar yang tidak terkendali di kota/kabupaten sebagai dampak negatif globalisasi dan perubahan yang cepat dari masyarakat
Reformasi sistem pelayanan medik yang berazas demokrasi, akuntabilitas dan transparansi belum tercapai
Kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam sistem pelayanan medik
Desentralisasi manajemen pelayanan kesehatan masih lebih banyak ditentukan oleh suprasistem di luar Kemenkes
Mutu SDM yang kurang profesional Sistem rujukan pelayanan medik yang belum
berjalan secara efektif dan efisien
Reformasi sistem pelayanan medik yang berazas demokrasi, akuntabilitas dan transparansi belum tercapai
Kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam sistem pelayanan medik
Desentralisasi manajemen pelayanan kesehatan masih lebih banyak ditentukan oleh suprasistem di luar Kemenkes
Mutu SDM yang kurang profesional Sistem rujukan pelayanan medik yang belum
berjalan secara efektif dan efisien
lanjutan…..
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik fisik dan ketenagaan.
Meningkatkan utilisasi fasilitas kesehatan, termasuk dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat dan swasta.
Meningkatkan pendukung atau penunjang pelayanan kesehatan antara lain dengan membentuk jaringan laboratorium referensi, jaringan penunjang medik dan lain-lain.
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik fisik dan ketenagaan.
Meningkatkan utilisasi fasilitas kesehatan, termasuk dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat dan swasta.
Meningkatkan pendukung atau penunjang pelayanan kesehatan antara lain dengan membentuk jaringan laboratorium referensi, jaringan penunjang medik dan lain-lain.
KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN
Meningkatkan pelayanan kesehatan yang dikaitkan dengan struktur pelayanan yang sesuai dengan kompetensinya, sehingga alur rujukan dari pelayanan primer, sekunder dan tersier dapat terlaksana sesuai dengan proporsi dan kompetensi sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna
Meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi standar bertaraf internasional.
Meningkatkan kualitas pelayanan dan praktek kedokteran yang sesuai dengan etika dan menjaga kepentingan dan perlindungan masyarakat awam dari malpraktek dokter dan Rumah Sakit yang tidak bertanggung jawab.
Meningkatkan pelayanan kesehatan yang dikaitkan dengan struktur pelayanan yang sesuai dengan kompetensinya, sehingga alur rujukan dari pelayanan primer, sekunder dan tersier dapat terlaksana sesuai dengan proporsi dan kompetensi sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna
Meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi standar bertaraf internasional.
Meningkatkan kualitas pelayanan dan praktek kedokteran yang sesuai dengan etika dan menjaga kepentingan dan perlindungan masyarakat awam dari malpraktek dokter dan Rumah Sakit yang tidak bertanggung jawab.
Lanjutan……. Lanjutan………
Meningkatkan kemampuan Rumah Sakit dan Puskesmas dalam mengantisipasi pencapaian universal coverage, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, rehabilitasi pasca bencana dan peningkatan pelayanan kesehatan di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) serta Penanganan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK
Peningkatan dan penguatan revitalisasi pelayanan kesehatan dasar antara lain melalui Revitalisasi Puskesmas, Revitalisasi Posyandu, Dokter Keluarga, dan lain-lain.
Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas sehingga mempercepat pencapaian MDGs.
Meningkatkan kemampuan Rumah Sakit dan Puskesmas dalam mengantisipasi pencapaian universal coverage, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, rehabilitasi pasca bencana dan peningkatan pelayanan kesehatan di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) serta Penanganan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK
Peningkatan dan penguatan revitalisasi pelayanan kesehatan dasar antara lain melalui Revitalisasi Puskesmas, Revitalisasi Posyandu, Dokter Keluarga, dan lain-lain.
Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas sehingga mempercepat pencapaian MDGs.