KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP EVALUASI FUNGSI PERLUASAN JALAN ARIF RAHMAN HAKIM KOTA JAMBI (Studi Kasus di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi) SKRIPSI Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) dalam keilmuan Pemerintahan Oleh: ABDUL MAJID.A NIM: SP.120215 PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS SYARI’AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 2019
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP EVALUASI FUNGSI PERLUASAN JALAN ARIF RAHMAN HAKIM KOTA JAMBI
(Studi Kasus di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi)
SKRIPSI
Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1)
dalam keilmuan Pemerintahan
Oleh: ABDUL MAJID.A NIM: SP.120215
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS SYARI’AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI 2019
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i
LEMBAR PERNYATAAN ........................................................................... ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................ iii
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR……………. iv
MOTTO .......................................................................................................... v
ABSTRAK ...................................................................................................... vi
PERSEMBAHAN ........................................................................................... vii
KATA PENGANTAR .................................................................................... viii
DAFTAR ISI ................................................................................................... ix
BAB I: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ........................................................... 1
B. Rumusan Masalah .................................................................... 5
C. Batasan Masalah ....................................................................... 5
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian ................................ 6
E. Kerangka Teori ......................................................................... 7
F. Tinjauan Pustaka ...................................................................... 12
BAB II : METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian ............................................................... 17
B. Jenis dan sumber Data .............................................................. 17
C. Instrumen Pengumpulan Data .................................................. 19
D. Teknis Analisis Data................................................................. 20
E. Sistematika Penulisan ............................................................... 21
11
F. Jadwal Penelitian ...................................................................... 23
BAB III: GAMBARAN LOKASI PENELITIAN
A. Gambaran Umum Kota Jambi .................................................. 24
B. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi ..... 42
BAB IV : HASIL PENELITIAN
A. Kebijakan Pemerintah Kota Jambi dalam mengevaluasi Jalan
Arif Rahman hakim. .................................................................. 52
B. Kendala – kendala Pemerintah Kota Jambi dalam
mengevaluasi Jalan Arif Rahman Hakim .................................. 59
C. Langkah – langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Jambi
dalam mengevaluasi dan solusinya ........................................... 63
BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan ................................................................................ 64
B. Saran ........................................................................................... 65
DAPTAR PUSTAKA
LAMPIRAN –LAMPIRAN
CURUCULUM VITAE
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam masa pertumbuhan kota di Indonesia, maka setiap tahun
penduduknya semakin meningkat. Seiring dengan fakta tersebut, maka
pengguna jalan tentunya juga semakin banyak. Oleh karena itu perlu ada
evaluasi dan pungsi terhadap perluasan jalan kota Jambi.
Dua tahun terakhir, semenjak tahun 2015 hingga 2016, penduduk kota
Jambi dalam menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum,
terjadi peningkatan. Sedangkan kapasitas jalan yang ada sudah tidak dapat
menampung lagi. Kemacetan dan kesesakan jalan di kota Jambi, khususnya di
Jalan Arif Rahman Hakim (selanjutnya di singkat ARH) apalagi di waktu-
waktu seperti di waktu berangkat kerja (pagi) serta di waktu sepulang dari
kerja (sore),sangat padat di lalui oleh pengguna jalan.
Kemacetan yang terjadi akan semakin sesak lagi bila diwaktu anak-
anak sekolah pulang dari sekolahnya. Karena di sepanjang jalan ARH,
terdapat banyak lembaga pendidikan, dari kampus hingga Taman Kanak-
kanak, belum lagi ditambah dengan perkantoran, restoran dan lain sebagainya.
Pada dasarnya jalan diharapkan mampu menampung arus lalu lintas
dan bagi pengguna sarana transportasi jalan menginginkan suatu kondisi
aman, nyaman dan efisien, sehingga sebelum terjadi kemacetan khususnya
antrian/tundaan pada jalan Arif Rahman Hakim ini diberikan pelebaran jalan
sebagai upaya penanggulangannya.
2
Menurut Soedjito kemacetan yang terjadi merupakan salah satu
penyebab kapasitas jalan yang sudah tidak dapat tertampung di badan jalan
pembentuk simpang empat tersebut. Simpang sebagai pertemuan empat ruas
jalan yang sebidang dan menjadi titik rawan terhadap kemacetan,
kesemrawutan dan dapat terjadi kecelakaan. 1
Kesibukan kendaraan pada pagi, siang dan sore hari semakin padat, hal
ini terlihat saatnya orang pergi dan pulang dari tempat kerja dan sekolah serta
sebagian dari kegiatan sektor perekonomian seperti perdagangan. Selanjutnya
pada tahun 2015 perlu dievaluasi kembali untuk badan jalan yang menyusun
simpang ARH tersebut, karena jelas akan mengalami kemacetan cukup padat,
sehingga fungsi kinerja jalan dapat ditingkatkan dengan model manajemen
rekayasa lalu lintas.
Transportasi sebagai alat aktivitas yang dilakukan oleh orang sehari-
harinya untuk memenuhi kebutuhan seperti bekerja, belajar, belanja dan
rekreasi serta yang lain, membuat waktu sama menggunakan pada ruas jalan
yang sama, sehingga membuat turunnya kecepatan perjalanan bahkan dapat
menimbulkan kemacetan. Dengan kecepatan perjalanan menjadi di bawah24/
Jam.Tantangan di bidang jasa konstruksi pada perekonomian sekarang
semakin banyak, untuk itu perlu mencari inovasi dan kreativitas dalam
menyelesaikan Kapasitas lalu lintas. Volume lalu lintas maksimum yang
dapat didukung pada luas jalan pada keadaan Kapasitas lalu lintas merupakan
1Soedjito P. 1994, Pelebaran Jalan PadaPerempatan Pingit Sebagai Upaya
Penanggulangan Kemacetan, Makalah Seminar Jurusan Teknik Sipil STTNAS, Jogjakarta
3
volume lalu lintas maksimum yang dapat didukung pada ruas jalan pada
keadaan.
Penggunaan jalan di Kota Jambi semakin hari semakin banyak, maka
dari pada itu perlu ada evaluasi terhadap jalan ARH Telanaipura Kota Jambi
oleh pihak pemerintah kota Jambi, dalam Hal ini dinas Pekerjaan Umum Kota
Jambi. Menurut Soeharto I, (1995) mengkaji kelayakan suatu usulan proyek
bertujuan mempelajari usulan tersebut dari segala segi profesional agar
nantinya setelah diterima dan dilaksanakan betul-betul dapat mencapai hasil
sesuai dengan yang direncanakan, jangan sampai terjadi setelah proyek selesai
dibangun dan dioperasikan ternyata hasilnya jauh dari harapan.
MKJI ( 1997 ) Kinerja jalan Arus lalu lintas bervariasi dari jam kejam
berikutnya dalam satu hari, maka sangat cocok jika volume lalu lintas dalam 1
jam dipergunakan untuk perencanaan. Volume dalam 1 jam yang dipakai
untuk perencanaan dinamakan Volume Jam Perencanaan VJP. 2 Volume1 jam
yang dapat dipergunakan untuk VJP haruslah sedemikian rupa sehingga
Volume tersebut tidak boleh terlalu sering terdapat pada distribusi arus lalu
lintas setiap jam untuk periode satu tahun.3
Apabila terdapat volume lalu lintas per jam yang melebihi volume jam
perencanaan, maka kelebihan tersebut tidak boleh mempunyai nilai yang
terlalu besar. Volume tersebut tidak boleh mempunyai nilai yang sangat besar,
sehingga akan mengakibatkan jalansemakin sempituntuk jalan ARH
Telanaipura Kota Jambi.
2Analisis Data Pelebaran jalan Undang- Undang Tahun 2002 hal 60 3Penelititianalfatojogjakrta tahun2007 tentangKebijakan perluasan jalan
4
Pada saat ini jalan ARH bisa dikatakan perlu evaluasi serta pengkajian
oleh pihak pemerintah kota Jambi dalam hal ini dinas pekerjaan Umum PU
untuk membuat atau mengkaji ulang terhadap jalan ARH Telanaipura Kota
Jambi agar efisiensi dalam pengguna jalan dapat maksimal bagi penggunanya
JalanArif Rahman Hakim ini sendiri pada saat ini sangat sempit sehingga
tingkat kemacetan dan kecelakaan lalu lintas sangat tinggi serta bagi pengguna
serta pada saat jam kerja, sekolah pagi dan jam pulang kerja dan sekolahsore
sangatlah padat kerna jalan merupakan salah satu penumjag ekonomi maka
dalam hal ini perlu ada perluasan serta pelebaran terhadap jalan Arif Rahman
Hakim ini.
Penulis telah mencoba menelusuri kebijakan serta peran dari
pemerintah kotaJambi ini. Ada beberapa kejanggalan yang di temukan, antara
lain ukuran jalanyang tidak merata, serta pembebasanlahan yang tidak mau
oleh masyarakat setempat sehingga menyebabkan jalan tidak merata dan
menimbulkan kemacetan di jalan rahman hakim ini sendiri dan di sertai parkir
liar, maka jalan ini susah untuk di lalui apa lagi saat jam penting misalnya sore
dan pagi4
Berdasarkan gambaran diatas makan penulis tertarikuntuk melakukan
penelitiandikarenakan jalan Arif Rahman Hakim Kota Jambi perlu ada
evaluasi serta fungsi yang maksimalbagi pengguna jalan untuk menghindari
terhadap kecelakaan lalulintas dan kemacetan pada pagi dan sore Hari lebih
lanjut dan dibuat dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul :
4Pegamatan dan hasil Wawan cara di Lapagan
5
Kebijakan Pemerintah Terhadap Evaluasi Fungsi Perluasan Jalan Arif
Rahman Hakim Kota Jambi (Studi Kasus Dinas PU Provinsi Jambi).
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian-penelitian
sebelumnya, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi terhadap evaluasi jalan
Arif Rahman Hakim Kota Jambi?
2. Apasaja kendala yang ditemukan Pemerintah Provinsi Jambi dalam
mengevaluasi jalan Arif Rahman Hakim Kota Jambi?
3. Bagaimana Pemerintah Provinsi Jambi melakukan evaluasi dan
mencarikan solusi kemacetan yang terjadi di sepanjang jalan Arif Rahman
Hakim Kota Jambi?
C. Batasan Masalah
Untuk memudahkan pembahasan serta tidak menyalahi sistematika
penulisan karya ilmiah sehingga membawa hasil yang diharapkan, maka
penulis merasa perlu untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas,
sehingga tidak keluar dari topik pembahasan dan tidak merasa ambigu yaitu
mengenai kebijakan Pemerintah terhadap evaluasi dan fungsi jalan rahman
Hakim tahun dari tahun 2015 sampai 2016 dalam realisasinya terhadap
evaluasi dan fungsi oleh pemerintah Provinsi Jambi. Kajian ini hanya meneliti
tentang evaluasi dan fungsi Jalan Arif Rahman Hakim, Telanaipura Kota
Jambi.
6
D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan penelitian
a. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi terhadap
evaluasi jalan Arif Rahman Hakim Kota Jambi.
b. Untuk mengetahui kendala yang ditemukan pemerintah Provinsi Jambi
dalam mengevaluasi jalan Arif Rahman Hakim Kota Jambi.
c. Untuk Mengetahui Pemerintah Provinsi Jambi melakukan evaluasi dan
mencarikan solusi kemacetan yang terjadi di sepanjang jalan Arif
Rahman Hakim Kota Jambi.
2. Manfaat Penelitian
a. Teoritis
Dengan adanya penelitian tersebut, diharapkan menambah
wawasan,pengalaman, pemahaman dan kemampuan intelektual tentang
kebijakan pemerintah terhadap Evaluasi dan Fungsi Terhadap Jalan Arif
Rahman Hakim.
b. Praktis
Dengan adanya penelitian tersebut bisa menjadi bahan acuan atau
evaluasi, bagi kinerja Pemerintah kota Jambi terhadap kebijakan
pemerintah Provinsi Jambi kedepannya.
Bahwa penelitian ini persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Strata
Satu (S1) pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syari’ah UIN
Sultan ThahaSaifuddin jambi.
7
E. Kerangka Teori
1. Kebijakan
Dalam kehidupan masyarakat yang di wilayah hukum suatu negara
sering terjadi berbagai masalah, negara penuh tanggung jawab ada
kehidupan rakyat harus mampu menyelesaikan permasalahan
permasalahan tersebut. Kebijakan publik yang dibuat dan dikeluarkan oleh
negara diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan permasalahan
tersebut. Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan
untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan
tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Untuk memahami lebih jauh bagaimana kebijakan publik
sebagai solusi permasalahannya yang ada pada masyarakatnya kita harus
memahami dulu apa dan seperti apa kebijakan publik berikut adalah
definisi kebijakan publik menurut para ahli arti kebijakan publik sebagai
berikut:
Thomas R. Dye 1981 kebijakan publik adalah apa yang tidak
dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Pengertian yang
diberikan Thomas R. Dye ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas.
Selain itu, kajiannya yang hanya terfokus pada negara sebagai poko
kebijakan.5
Easton (1969) Mendefinisikan kebijakan publik sebagai
pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang
5Thomas R. Dye 1981 Kebijakan publik
8
keberadaannya mengikat. Dalam pengertian ini hanya pemerintah yang
dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan
tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang
merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat6
Anderson (1975) kebijakan publik adalah kebijakan kebijakan
yang dibangun oleh badan-badan dan Pejabat-Pejabat pemerintah, di mana
implikasi dari kebijakan tersebut adalah: 7
1) kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai
tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2) kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah.
3) kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh
pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan
untuk dilakukan.
4) kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti
merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah
tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan
pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu kebijakan pemerintah
setidaknya dalam arti yang positifdidasarkan pada peraturan
perundangan yang bersifat mengikat
Dye (1978) mendefenisikan kebijakan publik sebagai, yaitu
sebagai sesuatu atau apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan
atau tidak dilakukan. Dye juga memaknai kebijakan publik sebagai sesuatu
6 .Easton (1969) Mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian 7 Anderson (1975) kebijakan publik
9
upaya untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dilakukan oleh
pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan apa yang menyebab
mereka melakukannya secara berbeda-beda. Dia juga mengatakan bahwa
apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu tindakan, maka
tindakan tersebut harus memiliki tujuan. Kebijakan publik tersebut harus
meliputi semua tindakan pemerintah,8 bukan hanya merupakan keinginan
atau penjabat pemerintah saja.
Di samping itu, sesuatu yang tidak dilakukannya oleh pemerintah
pun masih kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak
dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besar
dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. David Easton
mendefenisikan maksudnya, publicpolicy tidak hanya merupakan apa yang
dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi juga apa yang tidak dikerjakan oleh
pemerintah karena keduanya sama-sama membutuhkan alasan-
pengelolaan perbekalan dan logistik alat-alat berat dan alat-alat pendukung
55
serta memberikan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan,
program dan urusan rumah tangga balai.
Fungsi :
1) Penyusunan program kerja balai
2) Pemberian pelayanan administrasi, kepegawaian, keuangan, program
dan urusan rumah tangga balai
3) Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan
pengoperasian alat-alat berat dan alat-alat pendukung.
4) Pelaksanaan pemberian pelayanan jasa alat-alat berat dan alat-alat
pendukung.
5) Pelaksanaan pengelolaan logistik meliputi penyimpanan, pengamanan
dan pendistribusian untuk penunjang operasional alat-alat berat dan
alat-alat pendukung.
6) Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang menjadi kewenangan provinsi
terkait dengan penggunaan alat-alat berat dan alat-alat pendukung
dengan cara swakelola.
7) Pelaksanaan pengelolaan perbekalan
8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
56
BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi terhadap evaluasi jalan Arif
Rahman Hakim
Kemacetan lalu lintas merupakan masalah umum yang dihadapi
hampir semua wilayah perkotaan di negara berkembang dengan mobil
sebagai suatu moda yang mendominasi transportasi. Kemacetan muncul
ketika volume lalu lintas melebihi kapasitas jalan atau simpang.
Penambahan kendaraan menyebabkan tundaan, waktu perjalanan menjadi
lebih lama, dan mengakibatkan kenaikan biaya transportasi.
Jika arus lalu lintas mendekati kapasitas, kemacetan mulai
terjadi. Kemacetan semakin meningkat apabila arus begitu besarnya
sehingga kendaraan sangat berdekatan satu sama lain. Kemacetan
total terjadi apabila kendaraan harus berhenti atau bergerak sangat
lambat. Lalu-lintas tergantung kepada kapasitas jalan dan banyaknya
lalu-lintas yang ingin bergerak. Jika kapasitas jalan tidak dapat menampung,
lalu-lintas yang ada akan terhambat dan mengalir sesuai dengan kapasitas
jaringan jalan maksimum.
Sebagai Ibu Kota Provinsi Jambi, perekonomian dan pembangunan
berbagai bidang di Kota Jambi telah bertumbuh dengan pesat. Seiring
dengan hal tersebut kebutuhan transportasi juga mengalami peningkatan
yang pesat. Terlihat dari meningkatnya volume lalu lintas baik. sebagai
57
akibat bertambahnya kendaraan maupun meningkatnya frekuensi perjalanan
masyarakat. Peningkatan volume lalu lintas ini ternyata tidak mampu
diimbangi oleh peningkatan kapasitas jalan.
Salah satu titik kemacetan yang terjadi di kota Jambi berada di Jalan Arif
Rahmah Hakim. Melihat kondisi tersebut pemerintah Kota Jambi pada tahun
2014 mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Jambi untuk dilakukan
pelebaran jalan, hal ini dikarenakan Jalan Arif Rahmah Hakim merupakan
jalan provinsi sehingga menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi untuk
melakukan pelebaran jalan tersebut. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi:
“Ruas jalan arif rahman Hakim tersebut merupakan jalan Provinsi
sehingga jalan tersebut akan menjadi kewenangan dari Pemerintah
Provinsi untuk melakukan perbaikan maupun pengembangannya,
sedangkan pemerintah Kota Jambi hanya dapat mengusulkan dalam
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Provinsi
untuk dilakukan pelebaran jalan”16
Beliau melanjutkan:
“..memperhatikan usulan tersebut, maka pemerintah provinsi Jambi
melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan
kajian, sejauh mana jalan tersebut layak dan harus menjadi prioritas
dalam perbaikan pada tahun 2015. Dan hasil kajian menunjukan bahwa
16 Wawancara dengan Bapak Ir. Muhammad Fauzi, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
58
kemacetan yang terjadi di Jalan Arif Rahman Hakim dalam dilakukan
upaya pengurangan dengan dilakukan pelebaran Jalan..” 17
Pendapat tersebut dibenarkan oleh Bapak Ir. Tetap Sinulingga selaku
Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Provinsi Jambi:
“...Jalan Arif Rahmah Hakim itu memang kondisinya sangat macet
sekali, terutama saat jam sibuk, seperti saat jam pergi kerja dan sekolah
serta saat jam pulang kerja dan pulang sekolah, dimana sepanjang jalan
tersebut banyak terdapat sekolah dan perguruan tinggi serta area
perkantoran..”18
Beliau melanjutkan:
“..memperhatikan kondisi tersebut maka pemerintah Kota Jambi
mengusulkan untuk dilakukan pelebaran jalan kepada Pemerintah
Provinsi Jambi, hal ini dikarenakan jalan tersebut merupakan jalan
provinsi, tentunya yang berwewenang melakukan perbaikan adalah
pemerintah provinsi Jambi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat”19
Selanjutnya dijelaskan:
“..setelah pengkajian tentang kelayakan dan penentuan skala proritas
perbaikan jalan, maka Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas
17 Wawancara dengan Bapak Ir. Muhammad Fauzi, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi 18 Wawancara dengan Bapak Ir. Tetap Sinulingga selaku Kepala Bidang Bina Marga pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi 19 Wawancara dengan Bapak Ir. Tetap Sinulingga selaku Kepala Bidang Bina Marga pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
59
Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat menetapkan bahwa perbaikan
Jalan Arif Rahman Hakim dilakukan pada Tahun 2015 melalui Kegiatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Perkotaan Provinsi Jambi yang
dilakukan dalam Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Arif Rahman Hakim
– Jalan A. Manaf menjadi dua jalur dengan panjang 1,80 km.”
Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Bambang Sucipto,
ST selaku Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi:
“...Jalan Arif Rahman Hakim merupakan kewenangan dari Pemerintah
Provinsi, meskipun terdapat dalam Kota dan bukan jalur lintas sumatera
namun merupakan jalan provinsi, tentunya yang memelihara adalah
pemerintah provinsi, dan telah kita lakukan peningkatan jalan, dengan
melakukan pelebaran bahu jalan melalui pengecoran beton..”20
Beliau melanjutkan:
“..pekerjaan tersebut dilakukan terhitung mulai kontrak di buat dan
ditandatangani yakni pada tanggal 23 Februari 2015 dengan No. Kontrak
630/478-DI-U3.3/18.06/II/2015 dan diselesaikan pekerjaan pada Juni
2015” 21
20 Wawancara dengan Bapak Bambang Sucipto, ST selaku Kepala Seksi Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi 21 Wawancara dengan Bapak Bambang Sucipto, ST selaku Kepala Seksi Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
60
B. Kendala yang ditemukan pemerintah Provinsi Jambi dalam mengevaluasi
jalan Arif rahman Hakim
Berdasarkan wawancara dengan berbagai informan diketahui bahwa
Kendala yang ditemukan pemerintah Provinsi Jambi dalam mengevaluasi jalan
Arif rahman Hakim:
1. Kendala Teknis
a. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ir. Tetap Sinulingga selaku
Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Provinsi Jambi diketahui bahwa terdapat masalah teknis,
diantaranya adalah proses sosialisasi kepada masyarakat yang cukup
lama, hal ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Provinsi bersama
Pemerintah Kota Jambi dan Dinas Pekerjaan Umum memberikan
pemahaman kepada masyarakat, khususnya yang terimbas dari pelebaran
61
Jalan Arif Rahman Hakim, dimana terdapat banyak sekali pedagang kaki
lima yang sebelumnya berjualan dipinggir jalan tersebut.
Sebagaimana diketahui bahwa Pekerjaan Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan
Arif Rahman Hakim sepanjang 1,8 km terhitung kontrak pada tanggal 23
Februari 2015, rapat sosialisasi di Kantor Kecamatan tanggal 13 Maret
2015 dan mulai pelaksanaan pekerjaan tanggal 26 Maret 2015, artinya
awal pekerjaan baru dapat terlaksana setelah proses sosialisasi pada
masyarakat dan mengakibatkan keterlambatan pada awal pelaksanaan
pekerjaan.
b. Banyaknya utilitas dilapangan yang mengganggu proses pelebaran jalan
antara lain pipa air bersih, kabel-kabel, sehingga dalam proses pelebaran
jalan berjalan tidak maksimal dan mesti berkoordinasi dengan banyak
pihak yang terkait, sehingga hal tersebut menggangu jalnnya pekerjaan
pelebaran.
c. Areal pekerjaan secara umum untuk melaksanakan pekerjaan terkait
dengan proses pembebasan lahan sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan
sistem kerjanya tidak bisa continyu tapi secara bertahap dan setempat-
setempat sesuai dengan lokasi yang telah dibebaskan, berkas pembebasan
ang terakhir diterima bulan oktober 2015 sehinga pelaksanaan pekerjaan
terhambat menunggu proses pembebasan lahan.
d. Pelebaran jalan mengakibatkan relokasi pagar-pagar instansi dan sarana
umum, proses relokasi berjalan terhambat karena pembangunan pagar
baru diselesaikan terlebih dahulu baru dapat melanjutkan pekejraan
62
selajutanya, dalam hal ini pekerjaan memerlukan waktu yang lama dan
bertahap mengkaibatkan pula keterlambatan dalam pelaksanaan.
2. Kendala Non Teknis
a. Sepanjang Jalan Arif Rahman Hakim depan kampus IAIN Telanaipura
Jambi akan dilakukan pelebaran oleh Pemerintah. Di sepanjang Jalan itu
terdapat ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL). Jika pelebaran ini selesai,
para PKL tidak diperbolehkan lagi untuk berjualan di sepanjang Jalan itu.
Mereka terancam kehilangan mata pencarian jika tidak ada solusi yang
dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi. Kini, pekerja sedang memasang
drainase di sisi kiri dan kanan Jalan. Irwansyah, Kepala Kantor Satpol PP
Kota Jambi, mengatakan, PKL memang tidak diperbolehkan lagi
berjualan di sepanjang Jalan itu. Sebab, Jalan itu akan dibuat Jalan dua
jalur dan trotoarnya untuk pejalan kaki. “Kita akan lakukan penertiban
dan tidak boleh lagi berjualan di kawasan itu,” katanya. Kata dia,
Pemerintah Kota Jambi telah membuat beberapa titik yang boleh
berjualan bagi PKL. “Kita hanya menjalankan aturan,”22 tegasnya.
Rusminah, PKL di Jalan Arif Rahman Hakim mengaku sangat kecewa
jika PKL tidak diperbolehkan lagi berjualan di sepanjang Jalan Arif
Rahman Hakim itu. “Dari jualan ini lah kami menghidupi keluarga dan
biaya sekolah anak,”23 katanya, dikonfirmasi. Diakuinya, ia berjualan di
Jalan Arif Rahman Hakim itu sejak 2009 lalu. Dia mengaku kecewa dan
22 Wawancara dengan Bapak Irwansyah, Kepala Kantor Satpol PP Kota Jambi 23 Wawancara dengan Ibu Rusminah, PKL di Jalan Arif Rahman Hakim
63
keberatan bila tak diperbolehkan berjualan di sana. Diakuinya, ia hanya
butuh sedikit badan jalan untuk tempat berjualan.
b. Pengerjaan pelebaran Jalan Arif Rahman Hakim, Telanaipura, Kota
Jambi dengan melalukan penebangan pohon, dikritik oleh Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi.
Direktur Eksekutif Walhi Jambi, Musri Nauli, mengatakan penebangan
pohon di tengah Kota Jambi membuat kondisi Kota Jambi semakin
panas. Menurut Nauli, pohon memiliki fungsi yang sangat vital dalam
kondisi seperti saat ini. “Pohon yang ada jumlahnya sudah minim, malah
yang ada ditebangi. Jadi semakin panas dan gersang,” 24.
Ditambahkannya, seharusnya pemerintah serius menambah Ruang
Terbuka Hijau (RTH). “Dari kira-kira luas wilayah kota 180 ribu hektar,
minimal sekitar 20 ribu harus diperuntukkan untuk RTH,” jelasnya.
Selain itu, rumah maupun gedung yang ada di kawasan perkotaan juga
harus memiliki taman. Sehingga udara diperkotaan tidak tercemar.
“Fungsi pohon kan untuk membuat udara menjadi lebih bersih. Kalau
ditebang jelas kita menolak” 25
C. Pemerintah Provinsi Jambi melakukan evaluasi dan mencarikan solusi
kemacetan yang terjadi di sepanjang jalan Arif Rahman Hakim
Upaya pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Provinsi Jambi melakukan pelebaran jalan terhadap Jalan