Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kupang Dalam Menyikapi Konflik di Bidang Pertanahan

8/13/2019 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kupang Dalam Menyikapi Konflik di Bidang Pertanahan

1/8

8/13/2019 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kupang Dalam Menyikapi Konflik di Bidang Pertanahan

2/8

DASAR PEMAHAMAN HAK ATAS TANAH

- Tanah sebagai Faktor ekonomi utama (modal):

Luas lahan yang dimiliki/dikuasai menentukan

peluang hidup layak.

- Tanah sebagai hak yang melekat pada orang:Negara mengakui masyarakat adat dan hak-

haknya atas tanah sepanjang masih ada

(UUD45 ps.18). Selain itu Negara memberikanhak atas tanah (hak milik/hak pakai) kepada

individu maupun institusi

8/13/2019 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kupang Dalam Menyikapi Konflik di Bidang Pertanahan

3/8

TANAH DALAM PANDANGAN MASYARAKAT ADAT

KAB.KUPANG

Tanah sebagai simbol kehidupan manusia: Hal

ini sering terungkap dalam sapaan NATONI

dan SUMPAH ADAT

Tanah terbagi habis menjadi hak marga (amaf),dikuasai turun temurun dan berfungsi sosial

Penguasaan tanah adat selalu punya alas hak

yang mengandung kebenaran dan menjadidasar SUMPAH ADAT

8/13/2019 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kupang Dalam Menyikapi Konflik di Bidang Pertanahan

4/8

SUMBER DAN BENTUK KONFLIK PERTANAHAN

DI KAB.KUPANG

- Bentrok batas tanah (penyerobotan batas)

- Pencaplokan tanah adat tanpa menjalankan

budaya Okomama (pelepasan hak tanah adat)

- Pembebasan dan sertifikasi hak tanah diluar

ketahuan pemilik yang sesungguhnya

- Dampak kebijakan: relokasi permukiman

penduduk dan perluasan kawasan hutan

- Pengambil-alihan hak atas tanah secara paksa

dan penipuan

8/13/2019 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kupang Dalam Menyikapi Konflik di Bidang Pertanahan

5/8

PENYELESAIAN KONFLIK TANAH MELALUI

UPAYA HUKUM FORMAL

- Memerlukan gugatan dan bukti

formal

- Menerapkan kaidah hukum

formal yang generalis

- Membutuhkan banyak biaya

dan waktu- Cenderung mengorbankan hak

rakyat jelata dan memiskinkan

penduduk miskin

- Memungkinkan tumbuhnya

konflik dalam bentuk lainsebagai ungkapan ketidak-

puasan karena kehilangan hak

atas tanah

8/13/2019 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kupang Dalam Menyikapi Konflik di Bidang Pertanahan

6/8

PENYELESAIAN KONFLIK TANAH MELALUI UPAYA HUKUM ADAT

- Memerlukan pengakuan dari dan pemberian wewenang oleh

Pemerintah kepada Lembaga Adat

- Menerapkan kaidah hukum adat yang spesialis

- Memerlukan biaya dan waktu yang relatif kecil

- Cenderung melakukan uji kebenaran dengan cara SUMPAH ADAT

sehingga berdampak kematian bagi pihak yang tidak jujur

- Memungkinkan penyelesaian konflik tanah yang melindungi hak

dan kepentingan kaum miskin

8/13/2019 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kupang Dalam Menyikapi Konflik di Bidang Pertanahan

7/8

KABUPATEN KUPANG

KEBIJAKAN PEMDA

- Pembentukan PERDA tentang DinasPelayanan Pertanahan di Kabupaten Kupang.

- Pengukuhan Lembaga Adat di Kab. Kupang

- Alokasi Dana Hibah untuk Lembaga Adat

- Upaya penyelesaian konflik tanah secara

kekeluargaan dengan pendekatan okomama

- Rencana PERDA tentang hak ulayat

- Rencana kerjasama investasi memanfaatkantanah hak ulayat

8/13/2019 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kupang Dalam Menyikapi Konflik di Bidang Pertanahan

8/8