-
7/30/2019 Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam Mengefektifkan dan Mempercepat Pengelolaan Sampah
1/9
Disampaikan oleh :
DJATMIKO HADISUWARNO
DIREKTORAT PENATAAN PERKOTAANDITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
-
7/30/2019 Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam Mengefektifkan dan Mempercepat Pengelolaan Sampah
2/9
PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN
Ketidakseimbangan antara Anggaran denganPelayanan
Ketidakcukupan Pengalokasian DanaPengelolaan Sampah Pasca berlakuya Undang-
undang Sampah Ketidakjelasan Kelembagaan dan Pembagian
peran antara kewenangan dan tanggung jawabpengelolaan sampah
Pengoperasian TPA yg masih open dumping. Dukungan peraturan daerah yg belum sesuai
dengan isi dari UU no 18/2008, PP no 81 th 2012dan Permendagri No 33/2010
-
7/30/2019 Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam Mengefektifkan dan Mempercepat Pengelolaan Sampah
3/9
Pemerintah Pusat memberikan peran secara
berjenjang kpd pemprov utk menerbitkanaturan pengelolaan sampah regional melaluikerjasama.
Pemerintah Pusat memfasilitasiPemda
Kab/kota dalam proses penyusun PeraturanDaerah Pengelolaan Sampah .
Penutupan TPA Open Dumping dan
A. Meningkatkan Peranan Pemerintah
dan Pemda dalam pengelolaansampah
-
7/30/2019 Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam Mengefektifkan dan Mempercepat Pengelolaan Sampah
4/9
Pemda menyusun dan menetapkan RencanaStrategis dan Rencana Aksi Daerah yangSinergi dgn RPJMD dan RPJMN
Pemda menetapkan PERAN, kewenangandan pembagian tugas antar pemangkukepentingan.
Pemda mempersiapkan infrastruktur danoperasionalisasi kegiatan sebagai tindak lanjutdan tanggung jawab peran pemda dalampengelolaan sampah berbasis3 R.
Sikronisasi program pengelolaan sampah dgPPSP utk memenuhi SPP yg dituangkan dlmdokumen SSK.
-
7/30/2019 Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam Mengefektifkan dan Mempercepat Pengelolaan Sampah
5/9
Pemerintah Pusat memacu Pemprov dan
pemkab/kota utk menyusun kelembagaanpengelola sampah baik regional maupun daerah.
Fasilitasi pembentukan kelembagaan mulai
tingkat RT/RW sampai ke tingkat Satker/UPT.
Pembentukan Satuan Kerja khusus pengelolaansampah di tingkat Kota (dapat berbentukBLUD).
Penetapan peran, kewenangan dan tgjwbmasing-masing pemda utk pengelolaan danpemanfatan sampah dg pola 3 Rdan utk
energi.
-
7/30/2019 Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam Mengefektifkan dan Mempercepat Pengelolaan Sampah
6/9
C. Aspek Dukungan Peraturan
Undang-undang no 18 tahun 2008 tentangPengelolaan sampah.
PP 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan SampahRumah Tangga dan Sampah Sejenis sampah RumahTangga
Permendagri no 33 tahun 2010 tentang PedomanPengelolaan Sampah.
Permendagri No 57 tahun 2010 tentang StandarPelayanan Perkotaan. Roadmap Bappenas tentang Persampahan.
-
7/30/2019 Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam Mengefektifkan dan Mempercepat Pengelolaan Sampah
7/9
KERJASAMA DAN KEMITRAAN PENGELOLAAN SAMPAH
PERKOTAAN
Karena Keterbatasan dana dan sumberdaya ygdimiliki, Pemda dpt melakukan kerjasama antara duaatau lebih pem kota/kab.
Pemda dapat juga melaksanakan kemitraan dengandunia usaha dengan prinsip saling menguntungkan.
Kerjasama antar Pemerintah daerah secara regionaldiarahkan pada penerapan CDM (clean development
Mechanism) dan diarahkan kepada pengelolaansampah utk energi.
-
7/30/2019 Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam Mengefektifkan dan Mempercepat Pengelolaan Sampah
8/9
Evaluasi Keberadaan Perda Pengelolaan
sampah
Dari 593 Kab/Kota yang dievaluasi, yang merespondengan mengembalikan format isian adlh 167kab/kota.
Diantara yg mengembalikan format diperoleh databaru 67 Kab/kota yang memiliki Perda yang sesuaidengan Permendagri No 33 Th 2010.
27 Perda mengenai pengelolaan sampah digabungdengan Retribusi, sehingga esensi pengelolaansampah secara khusus tidak terlihat.
9 Perda menggabung Pengelolaan sampah dengan
pengelolaan limbah tinja.
-
7/30/2019 Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam Mengefektifkan dan Mempercepat Pengelolaan Sampah
9/9
TERIMAKASIH
