KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENCAPAIAN SWASEMBADA BERAS DALAM PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN I. LATAR BELAKANG Ketahanan pangan merupakan salah satu faktor penentu dalam stabilitas nasional suatu negara, baik di bidang ekonomi, keamanan, politik dan sosial. Oleh sebab itu, ketahanan pangan merupakan program utama dalam pembangunan pertanian saat ini dan masa mendatang. Ketahanan pangan sendiri menurut literatur memiliki 5 unsur yang harus dipenuhi : 1. Berorientasi pada rumah tangga dan individu, 2. Dimensi watu setiap saat pangan tersedia dan dapat diakses, 3. Menekankan pada akses pangan rumah tangga dan individu, baik fisik, ekonomi dan sosial, 4. Berorientasi pada pemenuhan gizi, 5. Ditujukan untuk hidup sehat dan produktif. Salah satu target yang akan dicapai kementrian pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan adalah dengan melakukan swasembada beras. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang banyak dan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Berdasarkan paparan dalam Rencana Strategis Departemen Pertanian diketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2009 yaitu 230.632.700 orang dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,25 persen per tahun (tahun 2009) dan tingkat konsumsi beras 102,2 kg/kapita/tahun. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, penduduk Indonesia pada tahun 2011 diperkirakan Tulisan hukum/Infokum/TematikPage 1
28
Embed
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENCAPAIAN SWASEMBADA BERAS ...jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/02/tulisan-hukum-ketahanan... · KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENCAPAIAN SWASEMBADA
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENCAPAIAN SWASEMBADA BERAS
DALAM PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
I. LATAR BELAKANG
Ketahanan pangan merupakan salah satu faktor penentu dalam stabilitas nasional
suatu negara, baik di bidang ekonomi, keamanan, politik dan sosial. Oleh sebab itu,
ketahanan pangan merupakan program utama dalam pembangunan pertanian saat ini
dan masa mendatang.
Ketahanan pangan sendiri menurut literatur memiliki 5 unsur yang harus dipenuhi :
1. Berorientasi pada rumah tangga dan individu,
2. Dimensi watu setiap saat pangan tersedia dan dapat diakses,
3. Menekankan pada akses pangan rumah tangga dan individu, baik fisik, ekonomi dan
sosial,
4. Berorientasi pada pemenuhan gizi,
5. Ditujukan untuk hidup sehat dan produktif.
Salah satu target yang akan dicapai kementrian pertanian dalam rangka
mewujudkan ketahanan pangan adalah dengan melakukan swasembada beras.
Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang banyak dan tingkat
pertumbuhan yang tinggi. Berdasarkan paparan dalam Rencana Strategis Departemen
Pertanian diketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2009 yaitu
230.632.700 orang dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,25 persen per tahun
(tahun 2009) dan tingkat konsumsi beras 102,2 kg/kapita/tahun. Seiring dengan
pertambahan jumlah penduduk, penduduk Indonesia pada tahun 2011 diperkirakan
Tulisan hukum/Infokum/Tematik� Page 1�
Tulisan hukum/Infokum/Tematik� Page 2�
mencapai 241 juta jiwa1. Pada tahun 2011, data BPS menunjukkan bahwa jumlah
konsumsi beras pada tahun 2011 mencapai 139kg/kapita. Berdasarkan kondisi tersebut,
selama periode 2011-2014, Kementerian Pertanian menempatkan beras dan jagung,
sebagai salah satu dari lima komoditas pangan utama. Dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pangan utama tersebut, target Kementerian Pertanian selama 2010-2014
adalah pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan. Pencapaian
swasembada ditujukan untuk kedelai, daging sapi dan gula dengan target sasaran
produksi adalah kedelai 2,70 juta ton, daging sapi 0,55 juta ton, dan gula 5,7 juta ton
pada tahun 2014. Karena padi dan jagung sudah pada posisi swasembada, maka target
pencapaian selama 2010-2014 adalah swasembada berkelanjutan dengan sasaran
produksi padi sebesar 75,7 juta ton GKG (Gabah Kering Giling) dan jagung 29 juta ton
jagung pipilan kering pada tahun 2014. Maka dari itu upaya untuk mewujudkan
ketahanan pangan merupakan tantangan yang tidak mudah dan harus mendapatkan
prioritas. Ketahanan pangan merupakan salah satu faktor penentu dalam stabilitas
nasional suatu negara, baik di bidang ekonomi, keamanan, politik dan sosial.
Indonesia merupakan negara dengan tingkat konsumsi beras yang sangat tinggi.
Konsumsi beras pada tahun 2011 sebanyak 139Kg/kapita pertahun lebih tinggi
dibanding dengan Malaysia dan Thailand yang hanya berkisar 65kg-70 kg perkapita
pertahun. Beras sebagai makanan pokok utama masyarakat Indonesia sejak tahun 1950
semakin tidak tergantikan meski roda energi diversifikasi konsumsi sudah lama
digulirkan, hal ini terlihat bahwa pada tahun 1950 Konsumsi beras nasional sebagai
sumber karbohidrat baru sekitar 53% Bandingkan dengan tahun 2011 yang telah
mencapai sekitar 95%.
Terkait dengan swasembada beras capaian produksi komoditas pertanian selama
tahun 2005-2009 telah menunjukan prestasi sangat baik, antara lain: peningkatan
produksi padi dari 57,16 juta ton tahun 2007 menjadi 60,33 juta ton pada tahun 2008,
atau meningkat 3,69 %, sehingga terjadi surplus 3,17 juta ton GKG, dan mendorong
beberapa perusahaan untuk mengekspor beras kelas premium. Target produksi padi
2009 sebesar 63,5 juta ton, sementara berdasarkan ARAM III (Juni 2009) produksi padi
telah mencapai 63,8 juta ton atau mencapai 100,5 % dari target tahun 2009.
Peningkatan produksi ini telah menempatkan Indonesia meraih kembali status
swasembada beras sejak tahun 2007. Sementara periode 2010-2014 ini sektor pertanian
bergerak stagnan dua tahun terakhir (2010-2011), pertumbuhan produksi pangan pokok
masyarakat Indonesia ini malah tak lebih dari 3%. Bahkan, tahun lalu minus 1,6%. Pada
tahun 2011, APBN Kementerian Pertanian sebanyak Rp17,6 triliun naik cukup signifikan
dibanding pada tahun 2009 sebesar pemerintah memberikan alokasi APBN sebanyak Rp8,2
1“BKKBN: Jumlah Penduduk Indonesia 241 Juta”, www.gatra.com
Tulisan hukum/Infokum/Tematik� Page 3�
an audit.
triliun. Jumlah itu, menurut Menteri Pertanian Suswono, belum berdampak pada
peningkatan produktivitas. Terlihat dari sisi produksi tanaman pangan lebih rendah dari
target yang ditetapkan sebanyak 70,06 juta ton GKG. Sebagaimana diketahui bahwa
produksi padi berdasarkan angka ramalan (ARAM) III Badan Pusat Statistik (BPS)
mencapai 65,39 juta ton GKGI.
Kninerja Kementrian Pertanian terkait dengan pelaksanaan program Ketahanan
Pangan sudah dipertanyakan selama tahun 2011, dimana pada semester 1 2011. Prof Dr
Bustanul Arifin, Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian UNILA, Ekonom INDEF-Jakarta
mengatakan di atas, dengan metode estimasi yang digunakan Pemerintah dan Badan
Pusat Statistik (BPS), Indonesia memang memiliki “surplus beras” sekitar 6 juta ton.
Produksi padi sampai 1 Juli 2011 diramalkan mencapai 68 juta ton gabah kering giling
(GKG) (atau setara 39,2 juta ton beras dengan laju konversi 0,57. Jika konsumsi beras
139,15 kg per kapita, maka total konsumsi beras 237,6 juta penduduk Indonesia
seharusnya 33 juta ton, sehingga ”selisih” produksi dengan konsumsi mencapai 6 juta
ton.2 Di sisi lain Badan Pusat Statistik juga mencatat sejak januari hingga Agustus 2011
Bulog sebagai badan stabilisator telah melakukan impor beras dengan jumlah impor
beras yang masuk ke Indoensia mencapai 1,62 juta ton dengan nilai US$ 861,23 juta.
Impor tertinggi pada periode Januari hingga Agustus 2011 berasal dari vietnam yang
mencapai 905.930 ton atau 55,83%.3 Kebijakan ini menuai kritik dari beberapa
kalangan termasuk sejumlah ekonom Institute for Development of Economics and
Finance (Indef) yang menyebutkan bahwa kebijakan ini anomali, karena pemerintah
dalam hal ini BULOG melakukan impor beras disaat terjadi panen raya (surplus beras).4
Ketua Komisi IV DPR Rohmahurmuziy mengatakan terjadi ketidaksingkronan data
produski dan konsumsi yang dimiliki masing-masing stakeholders pengambil keputusan
dengan kebijakan perberasan nasional. Atas ketidaksingkronan kebijakan ini Ketua
Komisi IV DPR Rohmahurmuziy, meminta untuk dilakuk
Berdasarkan Undang-Undang 15 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2006 Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai kewenangan untuk melaksanakan
pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara meliputi seluruh unsur keuangan
negara, dalam melaksanakan pemeriksaan BPK menggunakan Standar Pemeriksaan
Keuangan Negara. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan program yang
dibiayai dengan keuangan negara, tingkat kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan
2 Arifin, Bustanul, “Anekdot Kebijakan Surplus Beras 10 Juta Ton”, www.metrotvnews.com 3 “Agustus 2011, impor beras capai 1,62 juta ton”, www.Kontan.co.id. 4 “surplus Beras 4,3 Juta Ton”, 2011, www.bkp.deptan.go.id ,
Tulisan hukum/Infokum/Tematik� Page 4�
perundang-undangan yang berlaku, serta untuk mengetahui tingkat kehematan,
efisiensi, dan efektivitas dari program tersebut.
II. PERMASALAHAN
a. Apakah yang di maksud dengan Ketahanan Pangan?
b. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam mencapai ketahanan pangan dengan
target swasembada beras?
c. Apa dasar hukum program Nasional ketahanan pangan melalui swasembada
beras?
III. PEMBAHASAN
A. Definisi Ketahanan Pangan
Dari perspektif sejarah istilah ketahanan pangan (food security) dalam kebijakan
pangan dunia pertama kali digunakan tahun 1971 oleh PBB untuk membebaskan dunia
terutama negara-negara berkembang dari krisis produksi dan suply makanan pokok.
Jadi dapat dikatakan bahwa munculnya ketahanan pangan karena terjadi krisis pangan
dan kelaparan. 5
Fokus ketahanan pada masa itu menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan
pokok dan membebaskan daerah dari krisis pangan yang nampak pada definisi
ketahanan pangan oleh PBB sebagai berikut: “food security is availability to avoid acute
food shortage in the even of wide spread coop vailure or other disaster” (syarif, Hidayat,
Hardinsyah dan Sumali, 1999)6.
Selanjutnya definisi tersebut disempurnakan pada International Conference of
Nutrition 1992 yang disepakati oleh pimpinan negara anggota PBB sebagai berikut:
Ketahanan pangan adalah tersedianya pangan yang memenuhi kebutuhan setiap orang
baik dalam jumlah dan mutu pada setip saat untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Di
Indonesia, secara formal dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, istilah
kebijakan dan program ketahanan pangan di adop sejak 1992 (Repelita VI) yang definisi
formalnya dicantumkan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, pasal
1 angka 17 menyatakan bahwa “Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan
bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah
maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau”. Pengembangan ketahanan pangan
5 Maleha dan Susanto,”Kajian Konsep Ketahanan Pangan”, Jurnal Protein , www.ejournal.ac.id 6 Syarief, Hidatar, Hardinsyah dan Sumali, 1999, “Membenahi Konsep Ketahanan Pangan Indonesia: Pembangunan Gizi dan Pangan dari Perspektif Kemandirian Lokal”., Thaha, Hardnsyah dan Ala (Editor),. Perhimpunan Peminat Gizi dan Pangan (PERGIZI PANGAN) Indonesia dan Center For Regional Resource Development dan community Empowerment, Jakarta.
mempunyai perspektif pembangunan yang sangat mendasar karena (Maleha dan
Susanto):
1. akses terhadap pangan dengan gizi seimbang merupakan hak yang paling azasi
bagi manusia
2. keberhasilan dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia sangat
ditentukan oleh keberhasilan pemenuhan kecukupan konsumsi pangan dan gizi
3. ketahanan pangan merupakan basis atau pilar utama dalam mewujudkan
ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan.
Dapat dikatakan ketahanan pangan merupakan konsentrasi untuk mewujudkan
akses setiap individu untuk memperoleh pangan yang bergizi. Dalam ketahanan pangan
terdapat 3 (tiga) komponen penting pembentukan ketahanan pangan yaitu: produksi
dan ketersediaan pangan, jaminan akses terhadap pangan, serta mutu dan keamanan
pangan.7
Berdasarkan definisi ketahanan pangan dalam UU RI No. 7 tahun 1996 yang
mengadopsi FAO (Food Association Organization) , didapat 4 komponen yang harus
dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahan pangan yaitu:
1. kecukupan ketersediaan pangan
2. stabilitas ketersediaan pangan
3. fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun
4. aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan serta
5. kualitas/keamanan pangan
Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang
diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi
konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan
lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/ atau pembuatan
makanan atau minuman.
B. Program Ketahanan Pangan
Ketahanan pangan nasional masih merupakan isu yang strategis bagi Indonesia
mengingat kecukupan produksi, distribusi dan konsumsi pangan memiliki dimensi yang
terkait dengan dimensi sosial, ekonomi dan politik. Dengan demikian diperlukan
penyelarasan peningkatan produksi disatu pihak.
7 Tupan, “Wujud Ketahanan Pangan dengan Kearifan Lokal”, Bidang informasi, Pusat dokumentasi dan Informasi Ilmiah‐Lembaga Ilmu Pengetahuan (PDII‐LIPI), www.pdii.lipi.go.id
Tulisan hukum/Infokum/Tematik� Page 6�
Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang terdiri atas
berbagai subsistem, subsistem utamanya adalah ketersediaan pangan, distribusi pangan
dan konsumsi pangan. Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi dari interaksi
ketiga subsistem tersebut.8
1. subsistem ketersediaan pangan mencakup aspek produksi, cadangan serta
keseimbangan antara impor dan ekspor pangan. Ketersediaan pangan harus dikelola
sedemikian rupa sehingga walaupun produksi pangan bersifat musiman, terbatas dan
tersebar antar wilayah, tetapi volume pangan yang tersedia bagi masyarakat harus
cukup jumlah dan jenisnya serta stabil penyediaannya dari waktu ke waktu.
2. subsistem distribusi pangan mencakup aspek aksesibilitas secara fisik dan ekonomi
atas pangan secara merata. Sistem distribusi bukan semata-mata menyangkut aspek
fisik dalam arti pangan tersedia disemua lokasi yang membutuhkan tetapi juga
masyarakat. Surplus pangan di tingkat wilayah belum menjamin kecukupan pangan
bagi individu masyarakatnya. Sistem distribusi ini perlu dikelola secara optimal dan
tidak bertentangan dengan mekanisme pasar terbuka agar tercapai efisiensi dalam
proses pemerataan akses pangan bagi seluruh penduduk.
3. subsistem pangan menyangkut upaya peningktan pengetahuan dan kemampuan
masyarakat agar mempunyai pemahaman atas pangan, gizi dan kesehatan yang
baik. Sehingga dapat mengelola konsumsinya secara optimal.
Ketahanan pangan merupakan prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan
Jangka menengah Nasional (RPJMN) tahap II 2010-2014. Kebijakan pembangunan
pertanian Kementerian Pertanian tahun 2010-2014 berkaitan dengan pembangunan
ketahanan pangan yaitu :
1. melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya yang terbukti sangat
baik kinerja dan hasilnya, antara lain bantuan benih/bibit unggul, subsidi pupuk,
alsintan, Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT);
2. melanjutkan dan memperkuat kegiatan yang berorientasi pemberdayaan
masyarakat seperti Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), Lembaga
Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3), Sarjana Membangun Desa (SMD) dan
Penggerak Membangun Desa (PMD), dan rekrutmen tenaga pendamping lapang
guna mempercepat pertumbuhan industri pertanian di perdesaan;
3. pemantapan swasembada beras, jagung, daging ayam, telur, dan gula
konsumsi melalui peningkatan produksi yang berkelanjutan;
4. pencapaian swasembada kedelai, daging sapi, dan gula industri;
5. peningkatan produksi susu segar, buah lokal, dan produk-produk substitusi
komoditas impor;
8 Maleha dan Susanto,”Kajian Konsep Ketahanan Pangan”, Jurnal Protein , www.ejournal.ac.id
Sedangkan strategi untuk mencapai swasembada berkelanjutan padi, yaitu akan
dilakukan melalui: (1) percepatan peningkatan produktivitas padi sawah, padi
rawa/lebak dan padi gogo dengan fokus pada lokasi yang masih mempunyai
produktivitas dibawah rata-rata nasional/propinsi/kabupaten, dan (2) perluasan areal
tanam terutama untuk padi gogo dan padi rawa/lebak melalui pemanfaatan lahan
peremajaan Perhutani dan Inhutani maupun pembukaan lahan/cetak sawah.
Wilayah Sebaran Produksi Padi di wilayah Indonesia:
- NAD - Sumatera Utara - Sumatera Barat - Sumatera Selatan - Lampung - Banten - Jawa Barat - Jawa Tengah - DIY - Jaw Timur - Bali - NTB - Kalimantan Barat - Kalimantan Selatan - Sulawesi Tengah - Sulawesi Selatan
Pendekatan yang dilakukan dalam pencapaian sasaran produksi padi, jagung dan
kedelai selama 2010-2014 tetap akan dilakukan melalui penerapan Sekolah Lapang
Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) yang diikuti upaya pengamanan produksi
dengan mengantisipasi peningkatan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan
Dampak Perubahan Iklim (DPI) melalui pengawalan ketat, pemberdayaan petugas,
koordinasi dengan instansi terkait, gerakan pengendalian, peningkatan kewaspadaan,
dan penyiapan sarana dan prasarana. SL-PTT diharapkan akan tetap mendapat
Tulisan hukum/Infokum/Tematik� Page 17�
dukungan benih melalui Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dan Cadangan Benih
Nasional (CBN) dan dukungan pupuk melalui Bantuan Langsung Pupuk (BLP) yang akan
difokuskan di lokasi-lokasi yang Sebaran sentra produksi padi, jagung, dan kedelai.
Secara keseluruhan, sasaran produksi komoditas tanaman pangan dan
pertumbuhannya selama 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel 3.2.
Tabel 3.2
sasaran produksi komoditas tanaman pangan dan pertumbuhannya selama 2010-2014