Top Banner
1 Oleh : Drs. M. FACHRUDDIN, MM Disampaikan pada Sosialisasi SJSN Novotel Banjarmasin, Mei 2018 Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perluasan cakupan peserta dan peningkatan kolektabilitas Iuran Jamsos Bid. Ketenagakerjaan
36

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perluasan cakupan ...djsn.go.id/storage/app/uploads/public/5b0/dfb/5dc/5b0dfb5dc6ed...PENGERTIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Suatu sistem hubungan yang terbentuk

May 06, 2019

Download

Documents

lamtram
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perluasan cakupan ...djsn.go.id/storage/app/uploads/public/5b0/dfb/5dc/5b0dfb5dc6ed...PENGERTIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Suatu sistem hubungan yang terbentuk

1

Oleh : Drs. M. FACHRUDDIN, MMDisampaikan pada Sosialisasi SJSNNovotel Banjarmasin, Mei 2018

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam

Perluasan cakupan peserta dan

peningkatan kolektabilitas Iuran

Jamsos Bid. Ketenagakerjaan

Page 2: Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perluasan cakupan ...djsn.go.id/storage/app/uploads/public/5b0/dfb/5dc/5b0dfb5dc6ed...PENGERTIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Suatu sistem hubungan yang terbentuk

DASAR IMPLEMENTASIJAMINAN SOSIAL

UU No. 3 Tahun 1992

Ttg. JAMSOSTEK

UU No. 40 Tahun 2004

Ttg SJSN

UU No. 24 Tahun 2011

Ttg. BPJSUUD 1945Psl 28 H (3)Psl 34 (2)

JAMINAN SOSIAL ADALAH HAK SETIAP WARGA NEGARA

JAMINAN BAGI TENAGA KERJA-DHK (Wajib)-LHK (Sukarela)

DASAR PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI SELURUH MASYARAKAT

IMPLEMENTASI SJSNMembentuk 2 BPJS

BPJS KesehatanProgram: JKSasaran: Seluruh Rakyat

BPJS KetenagakerjaanProgram: JKK, JHT, JP, JKmSasaran: Seluruh Pekerja

4 Program:-JKK (pengusaha)-JHT (TK danPeng)-JK (Peng)-JPK (peng)

5 Program:- JK-JKK-JHT-JKm-JP

Page 3: Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perluasan cakupan ...djsn.go.id/storage/app/uploads/public/5b0/dfb/5dc/5b0dfb5dc6ed...PENGERTIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Suatu sistem hubungan yang terbentuk

PERLINDUNGANSOSIAL

YANG KUAT, STABIL, SINAMBUNG, MEYELURUH

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL MELALUI :

BPJSa. Ketenagakerjaan (JKK, JP,

JHT, JKM)b. Kesehatan (JKN)

KEDUDUKAN SJSN

Page 4: Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perluasan cakupan ...djsn.go.id/storage/app/uploads/public/5b0/dfb/5dc/5b0dfb5dc6ed...PENGERTIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Suatu sistem hubungan yang terbentuk

FILOSOFI IMPLEMENTASIJAMINAN SOSIAL

DI INDONESIA

YANG KAYA MEMBANTU YANG MISKIN

YANG SEHAT MEMBANTU YANG SAKIT

YANG MEMILIKI RESIKO YANG RENDAH MENOLONG YANG BERESIKO TINGGI

Page 5: Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perluasan cakupan ...djsn.go.id/storage/app/uploads/public/5b0/dfb/5dc/5b0dfb5dc6ed...PENGERTIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Suatu sistem hubungan yang terbentuk

PRINSIP SJSN

ASURANSISOSIAL

NIRLABA

EKUITASGOTONGROYONG

DANAAMANAT KEHATI-

HATIAN

TRANSPARAN&

AKUNTABEL

KEPESERTAANWAJIB

PORTABILITAS

BAYARIURAN

Page 6: Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perluasan cakupan ...djsn.go.id/storage/app/uploads/public/5b0/dfb/5dc/5b0dfb5dc6ed...PENGERTIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Suatu sistem hubungan yang terbentuk

KEPESERTAAN JAMSOS

PESERTA IURAN

KEPESERTAANBERSIFAT WAJIB

Pekerja & Pemberi Kerja

Kelompok/Kel/Individu

Pemerintah

Penerima UpahPNS, TNI/POLRI, SWASTA

Non Penerima UpahPensiun, Veteran, Investor, Pemberi Kerja, dll

PBIEx Jamkesmas, PHK >6bln, cacat total, dll

Page 7: Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perluasan cakupan ...djsn.go.id/storage/app/uploads/public/5b0/dfb/5dc/5b0dfb5dc6ed...PENGERTIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Suatu sistem hubungan yang terbentuk

PENAHAPAN KEPESERTAAN

• Jaminan Kecelakaan Kerja

• Jaminan Kematian

• Jaminan Hari Tua

• Jaminan Pensiun

Usaha Besar

• Jaminan Kecelakaan Kerja

• Jaminan Kematian

• Jaminan Hari Tua

• Jaminan Pensiun

Usaha Menengah

• Jaminan Kecelakaan Kerja

• Jaminan Kematian

• Jaminan Hari TuaUsaha Kecil

• Jaminan Kecelakaan Kerja

• Jaminan KematianUsaha Mikro

Page 8: Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perluasan cakupan ...djsn.go.id/storage/app/uploads/public/5b0/dfb/5dc/5b0dfb5dc6ed...PENGERTIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Suatu sistem hubungan yang terbentuk

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

(SJSN)

Page 9: Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perluasan cakupan ...djsn.go.id/storage/app/uploads/public/5b0/dfb/5dc/5b0dfb5dc6ed...PENGERTIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Suatu sistem hubungan yang terbentuk

JAMINAN KESEHATAN

JAMINAN BERUPA PERLINDUNGAN KESEHATANAGAR PESERTA MEMPEROLEH MANFAAT

PEMELIHARAAN KESEHATAN & PERLINDUNGAN DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR KESEHATAN

YANG DIBERIKAN KEPADA SETIAP ORANG YANG TELAH MEMBAYAR IURAN ATAU

IURANNYA DIBAYAR OLEH PEMERINTAH

Page 10: Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perluasan cakupan ...djsn.go.id/storage/app/uploads/public/5b0/dfb/5dc/5b0dfb5dc6ed...PENGERTIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Suatu sistem hubungan yang terbentuk

a. Medis : (tidak terikat iuran)- Tingkat I- Tingkat lanjutan- Pelayanan kesehatan lain

b. Non Medis: (terikat iuran)- Akomodasi :

a. Kelas III : PBI, Peserta penerima Upah dan peserta bukan pekerja dengan iuran untuk manfaat kelas III

b. Kelas II : PNS gol I dan II Swasta sd 2 PTKP + angg keluarga, c. Kelas I : Pejabat negara, PNS gol III & IV, swasta lebih dari 2 PTKP

- Ambulans : kondisi tertentu yg ditetapkan BPJS Kesehatan

Manfaat Program Jaminan Kesehatan

MANFAAT

Page 11: Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perluasan cakupan ...djsn.go.id/storage/app/uploads/public/5b0/dfb/5dc/5b0dfb5dc6ed...PENGERTIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Suatu sistem hubungan yang terbentuk

JAMINAN SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

Page 12: Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perluasan cakupan ...djsn.go.id/storage/app/uploads/public/5b0/dfb/5dc/5b0dfb5dc6ed...PENGERTIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Suatu sistem hubungan yang terbentuk

IMPLEMENTASI SJSN

Page 13: Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perluasan cakupan ...djsn.go.id/storage/app/uploads/public/5b0/dfb/5dc/5b0dfb5dc6ed...PENGERTIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Suatu sistem hubungan yang terbentuk

KELEBIHAN SJSN DIBANDING JAMSOSTEK

1. Kepesertaan SJSN bersifat universal sedangkan JPK Jamsostek bersifat opting out;

2. Jamsos merupakan hak konstitusional setiap warga negara, Jamsostek terbatas pada pekerja/buruh saja;

3. Sanksi terhadap JKN merupakan delik kejahatan yang lebih berat sanksinya sedangkan Jamsostek merupakan delik pelanggaran.

Page 14: Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perluasan cakupan ...djsn.go.id/storage/app/uploads/public/5b0/dfb/5dc/5b0dfb5dc6ed...PENGERTIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Suatu sistem hubungan yang terbentuk

TANTANGAN SJSN

No. Tantangan Penjelasan

1. Jumlah Pekerja - Angkatan Kerja ??- PNS ??- TNI Personel aktif ??- TNI Personel cadangan ??- Polri ??- Peserta aktif Jamsostek ??

2. Geografis Negara Indonesia terdiri dari ribuan kepulauan → perbedaan keseragaman pelayanan

3. Fasilitas Kesehatan Tidak meratanya jumlah RS, Puskesmas, tenaga medis dan sarana kesehatan lainnya

4. Kesadaran Mengiur - Penolakan beberapa SP/SB terhadap transformasi Jamsostek, telah dilakukan sosialisasi dan pendekatan;

- Kesinambungan iuran harus terus dijaga.

Page 15: Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perluasan cakupan ...djsn.go.id/storage/app/uploads/public/5b0/dfb/5dc/5b0dfb5dc6ed...PENGERTIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Suatu sistem hubungan yang terbentuk

PERMASALAHAN SJSN BAGI PEKERJA / BURUH

No. Permasalahan Upaya yg Telah Dilakukan

1. Manfaat JKN lebih rendah dari JPK terutama pada obat2an kronis

Kemenkes menerbitkan SE Menkes No. 31 dan 32 Tahun 2014 tentang Tarif dan Pelayanan Kesehatan Tk.Primer dan Lanjutan

2. Peserta masih dibebani pembelian obat, AMHP dan darah

Berkoordinasi dengan Kemenkes : agar peserta tidak lagi dikenakan biaya.

3. Antrian pendaftaran peserta yang semakin meningkat

Penambahan outlet dan pendaftaran online

Page 16: Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perluasan cakupan ...djsn.go.id/storage/app/uploads/public/5b0/dfb/5dc/5b0dfb5dc6ed...PENGERTIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Suatu sistem hubungan yang terbentuk

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Page 17: Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perluasan cakupan ...djsn.go.id/storage/app/uploads/public/5b0/dfb/5dc/5b0dfb5dc6ed...PENGERTIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Suatu sistem hubungan yang terbentuk

PENGERTIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Suatu sistem hubungan yang terbentuk antara

para pelaku proses produksi barang dan/atau jasa

yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh

dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945

Page 18: Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perluasan cakupan ...djsn.go.id/storage/app/uploads/public/5b0/dfb/5dc/5b0dfb5dc6ed...PENGERTIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Suatu sistem hubungan yang terbentuk

8 SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL

PPPKB

PER UU

Page 19: Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perluasan cakupan ...djsn.go.id/storage/app/uploads/public/5b0/dfb/5dc/5b0dfb5dc6ed...PENGERTIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Suatu sistem hubungan yang terbentuk

Terciptanya peningkatan kinerja perusahaan, yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan

hubungan industrial yang harmonis (economic development and industrial harmony).

dengan ciri-ciri:

KETENANGAN INDUSTRIAL

Page 20: Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perluasan cakupan ...djsn.go.id/storage/app/uploads/public/5b0/dfb/5dc/5b0dfb5dc6ed...PENGERTIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Suatu sistem hubungan yang terbentuk

1. Pengakuan dan keyakinanbahwa bekerja selain nafkah,juga sebagai pengabdianmanusia kepada Tuhannya,sesama manusia danmasyarakat, bangsa dan negara;

Page 21: Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perluasan cakupan ...djsn.go.id/storage/app/uploads/public/5b0/dfb/5dc/5b0dfb5dc6ed...PENGERTIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Suatu sistem hubungan yang terbentuk

2. Kesadaran bahwa pekerja bukan hanyasekedar faktor produksi, tetapi sebagaimanusia pribadi dengan segala harkatdan martabatnya. Karena itu perlakuankepada pekerja selain dilihat dari segikepentingan produksi, juga dilihatdalam rangka mening-katkan harkat danmartabat manusia;

Page 22: Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perluasan cakupan ...djsn.go.id/storage/app/uploads/public/5b0/dfb/5dc/5b0dfb5dc6ed...PENGERTIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Suatu sistem hubungan yang terbentuk

3. Sikap bersama bahwa antarapekerja dan pengusaha bukanlahmempunyai kepentingan yangbertentangan, akan tetapimempunyai kepentingan yangsama yaitu kemajuan perusahaan.Karena dengan perusahaan yangmajulah semua pihak akan dapatmeningkatkan kesejahteraan;

Page 23: Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perluasan cakupan ...djsn.go.id/storage/app/uploads/public/5b0/dfb/5dc/5b0dfb5dc6ed...PENGERTIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Suatu sistem hubungan yang terbentuk

4. Setiap perbedaan pendapat antarapekerja dan pengusaha akandiselesaikan dengan jalanmusyawarah mufakat yangdilakukan secara kekeluargaan.Penggunaan tindak-an penekanandan aksi-aksi sepi-hak sepertimogok, penutupan perusahaan,tidak sesuai dengan prinsip-prinsipHI yang sehat dan dinamis;

Page 24: Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perluasan cakupan ...djsn.go.id/storage/app/uploads/public/5b0/dfb/5dc/5b0dfb5dc6ed...PENGERTIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Suatu sistem hubungan yang terbentuk

5. Keseimbangan antara hak dankewajiban para pihak, atas dasar rasakeadilan dan kepatutan. Hasil yangtelah dicapai di perusahaan berda-sarkan kerjasama antara pekerja danpengusaha, dinikmati secara adil danmerata sesuai dengan pengorbananmasing-masing.

Page 25: Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perluasan cakupan ...djsn.go.id/storage/app/uploads/public/5b0/dfb/5dc/5b0dfb5dc6ed...PENGERTIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Suatu sistem hubungan yang terbentuk

DAMPAK JAMINAN SOSIAL PADA HUBUNGAN INDUSTRIAL

Page 26: Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perluasan cakupan ...djsn.go.id/storage/app/uploads/public/5b0/dfb/5dc/5b0dfb5dc6ed...PENGERTIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Suatu sistem hubungan yang terbentuk

Jaminan Sosial sebagai Penunjang Ketenangan Bekerja dan Berusaha

Hubungan

Industrial

Kepentingan Pekerja : Kesejahteraan

Kept. Pengusaha : Ketenangan Berusaha

8 SARANA HI

Keseimbangan Kepentingan

Terjaminnya Kesehatan, Keamanan Kerja, Hari

Tua

SJSN

Kesejahteraan

Page 27: Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perluasan cakupan ...djsn.go.id/storage/app/uploads/public/5b0/dfb/5dc/5b0dfb5dc6ed...PENGERTIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Suatu sistem hubungan yang terbentuk

Tantangan Implementasi Jamsos di Perusahaan

Penyusunan Syarat-syarat Kerja, berlandaskan pada• PP (masa berlaku 2 tahun)• PKB (masa berlaku 2 tahun)• Perjanjian Kerja (PKWT/PKWTT)

Berlakunya Jamsos :→ Terjadi tumpang tindih iuran dan manfaat antara

manfaat yang sudah existing (asuransi swasta) dan JKN.

→ Kemungkinan :a. Pengusaha ikut keduanyab. Pengusaha mengorbankan yang existing.

Page 28: Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perluasan cakupan ...djsn.go.id/storage/app/uploads/public/5b0/dfb/5dc/5b0dfb5dc6ed...PENGERTIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Suatu sistem hubungan yang terbentuk

Solusi :- Menggalakkan LK Bipartit;- Peningkatan kualitas Mediator HI;- Penyelesaian melalui lembaga penyelesaian

perselisihan hubungan industrial.

Tantangan Implementasi SJSN di Perusahaan (2)

Page 29: Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perluasan cakupan ...djsn.go.id/storage/app/uploads/public/5b0/dfb/5dc/5b0dfb5dc6ed...PENGERTIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Suatu sistem hubungan yang terbentuk

a. Dampak Sosial :

- Kenyamanan bekerja

- Kenyamanan berusaha

b. Dampak Ekonomi

- Peningkatan kesejahteraan

- Peningkatan produktivitas

Dampak SJSN

Page 30: Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perluasan cakupan ...djsn.go.id/storage/app/uploads/public/5b0/dfb/5dc/5b0dfb5dc6ed...PENGERTIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Suatu sistem hubungan yang terbentuk

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

Page 31: Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perluasan cakupan ...djsn.go.id/storage/app/uploads/public/5b0/dfb/5dc/5b0dfb5dc6ed...PENGERTIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Suatu sistem hubungan yang terbentuk

Langkah yang sudahdilakukan terkait upaya

kebijakan JaminanSosial Nasional

Pembuatan Surat EdaranWalikota Banjarbaru tentang

BPJS Ketenagakerjaan danBPJS Kesehatan

Page 32: Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perluasan cakupan ...djsn.go.id/storage/app/uploads/public/5b0/dfb/5dc/5b0dfb5dc6ed...PENGERTIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Suatu sistem hubungan yang terbentuk
Page 33: Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perluasan cakupan ...djsn.go.id/storage/app/uploads/public/5b0/dfb/5dc/5b0dfb5dc6ed...PENGERTIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Suatu sistem hubungan yang terbentuk

Kepatuhan perusahaanyang masih minim

Perusahaan yang adadi Banjarbaru, adayang hanya kantor

perwakilan danPusatnya ada di luarKalimantan sehingga

segala kebijakandiambil oleh Kantor

Pusat

Pengetahuanperusahaan yang

masih minim terkaitprogram BPJS

Permasalahan yang dihadapi terkaitdengan langkah yang sudah dilakukanterkait upaya kebijakan Jaminan Sosial

Nasional

Page 34: Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perluasan cakupan ...djsn.go.id/storage/app/uploads/public/5b0/dfb/5dc/5b0dfb5dc6ed...PENGERTIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Suatu sistem hubungan yang terbentuk

SosialisasiProgram

BPJSMonitoring Pembinaan

Langkah – langkah yang dilakukan untukmengatasi permasalahan yang dihadapi

terkait dengan langkah yang sudahdilakukan terkait upaya kebijakan Jaminan

Sosial Nasional

SosialisasiProgram

BPJSMonitoring

Page 35: Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perluasan cakupan ...djsn.go.id/storage/app/uploads/public/5b0/dfb/5dc/5b0dfb5dc6ed...PENGERTIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Suatu sistem hubungan yang terbentuk

AnggaranPemerintah Kota Banjarbaru Tahun

2018 berkaitandengan

kepesertaan TenagaNon PNS untuk BPJS

Kesehatan

Rp. 1,7 Milyaruntuk :- PTT sebanyak 94

orang- PPNPN sebanyak

694 orang

Page 36: Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perluasan cakupan ...djsn.go.id/storage/app/uploads/public/5b0/dfb/5dc/5b0dfb5dc6ed...PENGERTIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Suatu sistem hubungan yang terbentuk