BIMBINGAN TEKNIS CALON TIM PENILAI DAERAH JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH DIREKTORAT PEMBINAAN TENDIK DIKDASMEN DITJEN GURU DAN TENDIK MEDAN APRIL 2016 KEBIJAKAN PEMBINAAN TENDIK DIKDASMEN: IMPLEMENTASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH BERDASARKAN PERMENNEGPAN DAN RB NOMOR 21 TAHUN 2010 DAN ETIKA TIM PENILAI DRA. GARTI SRI UTAMI, M. Ed. DIREKTUR PEMBINAAN TENDIK DIKDASMEN DITJEN GURU DAN TENDIK KEMDIKBUD
79
Embed
KEBIJAKAN PEMBINAAN TENDIK DIKDASMEN: …tendikdikdasmen.net/unduhan/files/Materi Bimtek CPAK Pengawas... · bimbingan teknis calon tim penilai daerah jabatan fungsional pengawas
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BIMBINGAN TEKNIS CALON TIM PENILAI DAERAH JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH DIREKTORAT PEMBINAAN TENDIK DIKDASMEN DITJEN GURU DAN TENDIK
MEDAN APRIL 2016
KEBIJAKAN PEMBINAAN TENDIK DIKDASMEN: IMPLEMENTASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH
BERDASARKAN PERMENNEGPAN DAN RB NOMOR 21 TAHUN 2010 DAN ETIKA TIM PENILAI
DRA. GARTI SRI UTAMI, M. Ed.
DIREKTUR PEMBINAAN TENDIK DIKDASMEN
DITJEN GURU DAN TENDIK KEMDIKBUD
1. UU NO. 14 TAHUN 2005
2. PP NO. 16 TAHUN 1994 JO NO. 40 TAHUN 2010
3. PP. NO. 99 TAHUN 2000 JO NO. 12 TAHUN 2003
4. PP. NO. 9 TAHUN 2003
5. PP NO. 19 TAHUN 2005
6. PP NO. 74 TAHUN 2008
7. PP NO. 53 TAHUN 2010
8. PERMENPAN DAN REFORMASI BIROKRASI NO.21 TAHUN 2010
9. PERATURAN BERSAMA MENDIKNAS DAN KEPALA BKN NO.
10. 01/III/PB/2011 DAN NO. 6 TAHUN 2011
11. PERMENDIKBUD NO. 143 TAHUN 2014 TENTANG JUKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH
2
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH
1. Sebelum Tahun 1996, Pengawas Sekolah adalah jabatan struktural eselon III.b
2. Ditetapkan sebagai jabatan fungsional tertentu dengan angka kredit pada tahun 1996, dengan Keputusan MENPAN Nomor 118 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya
3. Revisi pertama Tahun 2001: Keputusan MENPAN Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001, namun Mendikbud mengusulkan perubahan beberapa Pasal kepada Menpan, antara lain terkait masih adanya pengawas sekolah dengan pendidikan DII/AII.
4. Keputusan MENPAN Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001 belum dilakukan perubahan oleh Menpan, sehingga peraturan pelaksanaannya (juklak dan juknis tidak pernah disusun).
5. Kemdikbud sebagai instansi pembina tidak menerapkan Keputusan MENPAN Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001 tersebut.
6. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP menyatakan antara lain kualifikasi minimal PTK adalah S1/DIV
7. Revisi kedua: Permennegpan dan RB Nomor 21 Tahun 2010. Perangkat pelaksanaan: Juklak: Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN dan Juknis: Permendikbud.
PERUBAHAN KEDUA KETENTUAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH MENCAKUP SUBSTANSI:
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
KEGIATAN UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG
RINCIAN TUGAS POKOK
ANGKA KREDIT YANG HARUS DIPENUHI UNTUK KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
SYARAT PENGANGKATAN
SANKSI
KETENTUAN PERALIHAN
5
Pasal 1
1. Pengawas Sekolah adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yg berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
2. Satuan Pendidikan: TK/RA; SD/MI; SMP/MTS; SMA/MA; SMK/MAK; SLB ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT.
3. Empat kegiatan pengawasan:
A. menyusun program pengawasan;
b. melaksanakan program pengawasan;
c. evaluasi hasil pelaksanaan program, dan
d. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan
profesional guru
6
1
• TAMAN KANAK-KANAK/RA
2 • SEKOLAH DASAR/MI
3
• RUMPUN MATA PELAJARAN
• PENDIDIKAN LUAR BIASA
• BIMBINGAN KONSELING
4
5
PASAL 3
BIDANG PENGAWASAN
Pasal 31 Syarat Pengangkatan *)
a. masih berstatus sebagai guru dan memiliki sertifikat pendidik, pengalaman mengajar paling sedikit 8 tahun atau guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah paling sedikit 4 tahun sesuai dengan satuan pendidikannya masing-masing;
b. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang Pendidikan;
c. memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan;
d. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
e. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
f. lulus seleksi calon Pengawas Sekolah;
g. telah mengikuti diklat pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh STTPP; dan berlaku efektif 1 Januari 2013 (Pasal 47 Juklak)
h. setiap unsur DP3 paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
MELAKSANAKAN TUGAS PENGAWASAN AKADEMIK DAN MANAJERIAL PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG MELIPUTI:
1. PENYUSUNAN PROGRAM PENGAWASAN,
2. PELAKSANAAN PEMBINAAN
3. PEMANTAUAN PELAKSANAAN 8 SNP
4. PENILAIAN
5. PEMBIMBINGAN DAN PELATIHAN PROFESIONAL GURU
6. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN, DAN
7. TUGAS KEPENGAWASAN DI DAERAH KHUSUS.
9
Pasal 6
1. Beban kerja Pengawas Sekolah adalah 37,5 jam perminggu,
termasuk pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian,
dan pembimbingan di sekolah binaan.
2. Sasaran pengawasan:
SATUAN PENDIDIKAN Σ GURU
TK/RA: 10
SD/MI: 10
60 orang
SMP/MTs: 7
SMA/MA: 7
SMK/MAK: 7
40 orang
Matpel/kelompok
matpel
SLB: 5 40 orang
BIMBINGAN KONSELING 40 orang
3. Untuk daerah khusus, beban kerja paling sedikit 5 satuan
pendidikan secara lintas tingkat satuan dan jenjang
pendidikan
Formasi jabatan fungsional pengawas sekolah ditentukan
berdasarkan beban kerja pengawas sekolah.
a. jumlah seluruh satuan pendidikan di provinsi/
kabupaten/kota dibagi jumlah sasaran pengawasan;
atau
b. jumlah seluruh guru di provinsi/kabupaten/ kota
dibagi sasaran guru yang dibina.
11
Pasal 32 ayat (2)
BEBAN KERJA DAN FORMASI PENGAWAS SEKOLAH
Pasal 7
Kewajiban
a. menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, melaksakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan membimbing dan melatih profesional guru;
b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
c. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, nilai agama dan etika; dan
d. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
PENUNJANG TUGAS
PENGAWAS
1. PENDIDIKAN
2. PENGAWASAN AKADEMIK
DAN MANAJERIAL
3. PENGEMBANGAN PROFESI
Pasal 12 Unsur dan Subunsur Kegiatan Pengawas Sekolah
Reformasi Birokrasi ini diwajibkan untuk memperoleh
ijazah S1/DIV di bidang pendidikan.
(2) Pengawas Sekolah yang belum memiliki ijazah
Sarjana (S1)/Diploma IV sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kenaikan pangkatnya paling tinggi
Penata Tingkat I, golongan ruang III/d atau
pangkat terakhir yang dimiliki pada saat Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan.
Pasal 40
Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39,
setiap tahun sejak menduduki pangkat Penata Tingkat I,
golongan ruang III/d atau pangkat terakhir yang dimiliki wajib
mengumpulkan paling sedikit 15 (lima belas) angka kredit dari
kegiatan tugas pokok.
JENJANG JABATAN PEMBEBASAN
SEMENTARA PEMBERHENTIAN
MUDA, MADYA, DAN
UTAMA
5 tahun tidak dapat mengum-
pulkan angka kredit yang
ditentukan
6 tahun tidak dapat
mengumpulkan angka
kredit yang ditentukan
UTAMA, golongan IV/e Setiap tahun tidak dapat mengum-
pulkan 25 AK dari kegiatan tugas
pokok Tahun berikutnya angka
kredit belum terpenuhi PS DI BAWAH S1/D-IV,
golongan III/d
Setiap tahun tidak dapat mengum-
pulkan 15 AK dari kegiatan tugas
pokok
1. Dijatuhi hukuman disiplin penurunan pangkat
2. Diberhentikan sementara sebagai PNS
3. Ditugaskan secara penuh di luar unit jf.
4. Cuti di luar tanggungan negara 5. Tugas belajar lebih 6 bulan
Dijatuhi hukuman disiplin
tingkat berat kecuali
penurunan pangkat
Telah mencapai batas usia
pensiun PNS
46
PASAL 34 & 36 -SANKSI: PEMBEBASAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN
PERMASALAHAN SAAT INI
1. Pengangkatan tidak sesuai dengan ketentuan
yang berlaku
2. Penerapan sanksi bagi yang belum memenuhi angka kredit selama 5 tahun dan 6 tahun.
3. Belum adanya data individu pengawas sekolah
yang lengkap dan mutakhir
4. Penegasan dari BKN: SE BKN No. K.26-30/V.1-1/99 Tanggal 2 Januari 2015 mengenai
Pengangkatan, Pemberhentian Sementara, dan Pemberhentian PNS Dari Jabatan Fungsional
Contoh Pengangkatan yang tidak sesuai
ketentuan
Kepala Seksi pada Kantor Kemenag Kota…
diangkat sebagai Pengawas Agama Islam
Penilik PLS Dinas Pendidikan Kec…diangkat sebagai
Pengawas TK/SD
Fungsional Umum pada Dinas Pendidikan Propinsi
…diangkat sebagai Pengawas SMP.
Pamong Belajar …diangkat sebagai Pengawas TK
Contoh tidak naik pangkat dalam waktu 5 atau
6 tahun
Pengawas Sekolah yang telah lebih dari 6 tahun dalam pangkat terakhir, meskipun PAK telah ditetapkan dan diusulkan KP setingkat lebih tinggi, tidak mendapat PERTEK BKN.
Pengawas Sekolah yang lebih dari 5 tahun dalam pangkat terakhir yang diusulkan KP tidak mendapat PERTEK BKN, kecuali melampirkan SK Pembebasan Sementara dan SK Pengangkatan Kembali.
Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang memproses pembebasan sementara & pengangkatan kembali.
Solusi Permasalahan
1. Telah dilakukan pembahasan permasalahan PS yang tidak naik pangkat lebih dari 5 tahun, dengan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara
2. Tindak lanjut hasil pembahasan perlu dilakukan revisi Permennegpan dan RB Nomor 21 Tahun 2010
3. Usul solusi diajukan dua alternatif
4. Kemdikbud sebagai instansi pembina menegaskan penilaian kinerja sebagai tolok ukur untuk pengembangan karier. Dengan demikian ketentuan pembebasan sementara (BS) atau pemberhentian karena tidak tercapainya AK pada kurun 5 atau 6 tahun akan dihilangkan
Dua alternatif usul solusi
• Pemberlakukan pembebasan sementara sejak ditetapkan juknis jabfung Pengawas sekolah (17 Oktober 2014)
• PS yang sudah di BS sebelum berlakunya Permennegpan dan RB Nomor 21 Tahun 2010 tetap berlaku
• Sanksi pemberhentian dikenakan berbasis penilaian kinerja (SKP dan Perilaku), apabila capaian target di setiap jenjang jabatan dibawah 50% setiap tahun
Target AK Setiap Tahun
Muda
25
Madya
37,5
Utama
50
RENSTRA GTK: SASARAN 2015-2019 (SP 7.1 dan 7.2) PROGRAM SASARAN PROGRAM 2015 2016 2017 2018 2019
SP-7.1 Meningkatnya kompetensi guru dan
tenaga kependidikan dari Subject
Knowledge dan Pedagogical
Knowledge yang akan berdampak
pada kualitas hasil belajar siswa
SP-7.1.1 Persentase guru bersertifikat pendidik 55,91 62,70 72,88 86,50 100
SP-7.1.2 Persentase pendidik dan tenaga
kependidikan yang memiliki indeks
kinerja minimal baik
55,5
0
63,8
0
74,6
0
88,8
0
100
SP-7.1.3 Peningkatan nilai rata-rata
kompetensi pengetahuan dan
keterampilan pendidik dan tenaga
kependidikan mencapai 8,0
5,5 6,5 7,0 7,5 8,0
SP-7.1.4 Persentase pendidik dan tenaga
kependidian yang mengalami
peningkatan kualitas sikap
(kepribadian, spiritual, dan sosial)
60,0 70,0 80,0 90,0 100
SP-7.1.5 Persentase pendidik dan tenaga
kependidikan yang mengikuti
peningkatan kompetensi keahlian
khusus
25,0 31,0 43,0 55,0 68,0
54
PROGRAM PENGEMBANGAN GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN…(RPJMN 2015 – 2019)
Sasaran Program antara lain : Meningkatnya Kompetensi GTK dilihat dari Subject Knowledge dan Pedagogical Knowledge, Yang akan berdampak Pada Kualitas Hasil Belajar Siswa
Guru Bersertifikat Pendidik
Baseline 2014 Target 2019 Indikator Kinerja Program (IKP)
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki Indek Kinerja Minimal Baik
Peningkatan nilai rata2 Kompetensi Pengetahuan dan Keterampilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengalami Peningkatan Kualitas Sikap (Kepribadian, Spiritual dan Sosial)
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Peningkatan kompetensi keahlian khusus
REKAPITULASI TENAGA KEPENDIDIKAN
Keadaan: Maret 2016
NO PROP/KAB
/KOTA
JENIS TENAGA KEPENDIDIKAN
TOTAL KEPALA
SEKOLAH PENGAWAS TAS
PUSTAKA
WAN
LABORA
N
/PLP
JUMLAH 265,635
28,639
352,938
37,129
4,696 689,037
JUMLAH GURU: 2.922.826
Sumber:DAPODIK
56 PROGRAM PENGEMBANGAN TENDIK
1.
• PENINGKATAN KOMPETENSI PADA SELURUH DIMENSI KS DAN PS
2.
• PEMBERDAYAAN KKKS, MKKS, AKSI, FORUM KEPALA SEKOLAH, ASOSIASI PROFESI TENDIK, FORUM PENGAWAS SEKOLAH
3.
• PEMBINAAN KARIR TERINTEGRASI GURU, KS, DAN PS
• APRESIASI: PENGHARGAAN DAN PELINDUNGAN
4.
• KOORDINASI PUSAT DAN DAERAH UNTUK MENDUKUNG PENGELOLAAN TENDIK YANG BERMUTU
5. • PROGRAM AFIRMASI BAGI TENDIK DI DAERAH 3T
6.
• REVISI DAN HARMONISASI REGULASI KS, PS DAN TENDIK LAINNYA
Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) adalah kumpulan etik yang melandasi pelaksanaan Standar Penilaian
Indonesia (SPI) yang wajib ditaati oleh Penilai, agar seluruh hasil pekerjaan penilaian dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan melalui cara yang jujur, obyektif dan kompeten secara profesional, sehingga menghasilkan laporan penilaian yang jelas, tidak menyesatkan dan mengungkapkan semua hal yang penting.
DEFINISI
Etik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI):
kumpulan azas/nilai yang berkenaan dengan akhlak;
nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu
golongan/masyarakat.
Kode Etik adalah kumpulan etik yang dibuat untuk
menjunjung profesi demi tanggung jawab terhadap
profesi, masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.
1. NORMA PENILAI, PEMANGKU JFT, ATASAN JFT
Setiap anggota tim penilai memiliki kompetensi di bidang JFT ybs, serta menilai secara obyektif dan adil.
Setiap atasan pejabat fungsional tertentu dalam menjalankan fungsi pembinaan dilakukan secara maksimal sesuai tanggung jawabnya.
Setiap pejabat fungsional tertentu dalam mengisi Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dilakukan secara baik, benar, jujur dengan menyertakan bukti fisik yang dipersyaratkan.
2. PRINSIP DAN ETIKA PENILAIAN
1. ADIL: setiap usulan diperlakukan sama dan dinilai dengan kriteria penilaian yang sama sesuai peraturan yang diberlakukan bagi masing-masing JFT. Kriteria penilaian pada umumnya dirumuskan dalam JUKNIS masing-masing JFT
2. OBYEKTIF: setiap penilaian dilakukan terhadap bukti-bukti yang diusulkan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta dinilai dengan penilaian yang jelas.
3. AKUNTABEL: hasil penilaian dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan pertimbangan dan alasannya.
4. TRANSPARAN: proses penilaian dilaksanakan secara benar dan tidak diskriminatif. Hasil penilaian diinformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
a. 5. Aktif dan partisipatif: memiliki komitmen waktu yang cukup dan kesungguhan kerja, tekun, dan teliti dalam melakukan proses penilaian.
b. 6. Kompeten : memiliki kemauan dan kemampuan melaksanakan kewenangan penilaian berdasarkan standar/norma dan peraturan perundang-undangan, serta memiliki kemampuan melakukan komunikasi efektif, konsultasi, kerjasama yang saling menghargai pendapat antaranggota tim penilai dan anggota tim teknis.
d. 7. Tanggung jawab: memiliki kesanggupan dalam
menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diserahkan
kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu
serta berani mengambil resiko atas keputusan yang
diambil.
f. 8. Independen: memiliki kewenangan yang tidak
dipengaruhi dan/atau mempengaruhi pada proses penilaian.
g. 9. Saling menghargai: tidak melakukan pengambil-alihan
proses penilaian setiap usulan dari anggota tim penilai
lain, kecuali dengan persetujuan atau prosedur yang etis,
dan tidak melibatkan diri secara langsung atau tidak
langsung mempengaruhi anggota penilai lain guna
kepentingan pribadi atau kelompok.
g. 10. Ketaatan: tidak mengizinkan adanya
penambahan dokumen lainnya tanpa diketahui
sekretariat tim penilai, dan tidak membocorkan hasil
penilaian sebelum selesainya rapat pleno tim penilai.