Top Banner
KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO JUSUF KALLA 2014-2019 Implementasi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Oleh: Adhitya Fauzan 11151120000062 PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1441H/2020M
82

KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

Aug 14, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA

MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO – JUSUF KALLA

2014-2019

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

Adhitya Fauzan

11151120000062

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

1441H/2020M

Page 2: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan
Page 3: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan
Page 4: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan
Page 5: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

iv

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang kebijakan pembinaan ideologi Pancasila

yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Peraturan Presiden

Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kebijakan

pembinaan ideologi Pancasila ditujukan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai

Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dengan dilakukan

pembinaan ideologi Pancasila kepada masyarakat. Kebijakan pembinaan ideologi

Pancasila yang dikeluarkan oleh Jokowi bertujuan untuk menegakkan dan

mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara. Untuk mewujudkan tujuan kebijakan tersebut Jokowi membentuk Badan

Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai lembaga yang berfungsi untuk membina

ideologi Pancasila. Upaya-upaya membina Pancasila tersebut diantaranya

mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh masyarakat, melakukan

kerjasama dengan kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah dalam pembinaan

ideologi Pancasila.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam

dan literatur tambahan yang penulis anggap penting. Untuk menganalisa kebijakan

pembinan ideologi Pancasila tersebut, penelitian ini menggunakan teori kebijakan

publik James Anderson dan juga konsep ideologi menurut Paul Ricoeur. Penelitian

ini menemukan bahwa hal yang menjadi dasar dari dikeluarkannya kebijakan

pembinaan ideologi Pancasila pada tahun 2018 ialah permasalahan-permasalahan

yang disebabkan kurangnya pemahaman terhadap pembinaan ideologi Pancasila,

seperti kasus intoleransi, gerakan radikal, isu-isu radikalisme, hingga hilangnya

kepercayaan terhadap ideologi Pancasila dari sebagian masyarakat. Implementasi

pembinaan ideologi Pancasila oleh BPIP cukup membuahkan hasil dengan

banyaknya program pembinaan ideologi Pancasila yang telah dilaksanakan oleh

BPIP, dan juga berdampak positif yang dirasakan masyarakat dari hadirnya Badan

Pembinaan Ideologi Pancasila.

Kata Kunci: Kebijakan, Ideologi, Pembinaan, Peraturan, Pancasila

Page 6: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

v

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur tercurah kepada Allah S.W.T karena berkat rahmat, hidayah dan

limpahan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat

serta salam penulis panjatkan kehadirat besar Nabi Muhammad SAW yang telah

memberikan umatnya kenikmatan hidup di masa yang terang benderang seperti saat

ini.

Dalam proses pengerjaannya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih

memiliki kekurangan. Tanpa adanya bantuan, dukungan, doa, dari berbagai pihak

yang ada di lingkungan penulis penulis mungkin tidak bisa menyelesaikan penelitian

ini dengan maksimal. Izinkan penulis memberikan ungkapan rasa terima kasih

kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Amany Burhanuddin Umar Lubis, Lc., M.A selaku Rektor UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Prof. Ali Munhanif, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, beserta seluruh jajarannya.

3. Dr.Iding Rosyidin, M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta.

4. Suryani, M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Page 7: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

vi

5. Dr. Nawiruddin, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan

banyak bantuan kepada penulis mulai dari membimbing, mengkritik dan

memberikan dorongan untuk penulis dalam merampungkan penelitian ini.

6. Terima kasih kepada penguji yang telah bersedia untuk menguji serta

memberikan kritik dan masukan yang membangun untuk meningkatkan kualitas

penelitian penulis demi menperoleh kesempurnaan pada penulisan skripsi ini.

7. Seluruh dosen pengajar Progran Studi Ilmu Politik yang tidak bisa disebutkan

satu per satu. Terima kasih atas seluruh ilmu yang berkualitas dan bermanfaat

semasa penulis menimba ilmu di FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

8. Orang tua tercinta, Bapak Sugeng Wiyono dan Mama Siti Hazar. Serta Adik

Farha Fahira. Mungkin ucapan terima kasih tidak cukup untuk menggambarkan

segala dukungan dan doa yang disampaikan untuk segera merampungkan skripsi

ini.

9. Kepada Dr. Lia Kian selaku Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP, Dr. Ani

Purwanto selaku Direktur Analisis dan Sinkronisasi BPIP, Chaider S Bamualim

M.A, Kak Shofi, Abdiel dan Deri selaku staf deputi 3 dan 4 BPIP yang telah

membantu penulis untuk memperoleh data selama proses penelitian. Bapak Ali

Munhanif Ph.D, Bapak Chaider Bamualim M.A, yang sangat membantu penulis

untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini. Ray Rangkuti Direktur LIMA.

Juga Ega dan Fahri yang membantu dalam pengumpulan data penelitian ini.

10. Seluruh kanda/yunda keluarga besar HMI KOMFISIP Cab. Ciputat.

Page 8: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

vii

11. Senior-senior Ilmu Politik Fajar Fachrian, Travellio, Ka Uul, Aldo Serena,

Dendi, Masbay, Eza Fachriza, Indra yang membantu dalam proses penulisan

skripsi ini.

12. Teman-teman Ilmu Politik 2015 A dan B.

13. Kawan-kawan SELASAR, Bang Fajar, Masbay, Bang Afdal, Bang Aco, Fajar,

Pimen, Kacang, Ahong, Irul, Icat, Irpun, Jengky, Dodi, Katak, Padel, Cendol,

Ajiz, Nabol, Mikail, Kuler, Aplah, Rangga, Botel. Pitria.

14. Kawan-kawan Dahu, Mahessa, Hafiz, Kiting, Gery

15. Kawan-kawan KKN, Dwike Nuraini, Amalia Suci, Rizal Asyari, yang telah

memberikan semangat dan dukungan dalam penlisan skripsi ini.

16. Sahabat-sahabat dan saudara, Syafiq, Kamal, Acan, Suaslam, Rivaldy, Hary,

Peteng, Jupri.

Tanpa adanya mereka semua, penulis tidak yakin dapat merampungkan

penelitian ini dengan baik. Penulis berharap setiap doa, dukungan serta bantuan yang

diberikan mendapatkan balasan anugrah kenikmatan dari Allah SWT. Penulis sadar

bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan di banyak sisi. Tetapi

penulis berharap bahwa penilitian ini dapat berguna bagi pembaca dan Badan

Pembinaan Ideologi Pancasila. Akhir kata terima kasih banyak atas semua pihak yang

mungkin tidak penulis cantumkan sebelumnya, atas segala dukungan, bantuan, dan

doanya penulis ucapkan rasa syukur sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Page 9: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

viii

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ...........................................................i

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ...................................................... ii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI .................................................... iii

ABSTRAKSI ..........................................................................................................iv

KATA PENGANTAR ............................................................................................ v

DAFTAR ISI ....................................................................................................... viii

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR ...................................................................... x

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1

A. Latar Belakang ............................................................................... 1

B. Pertanyaan Penelitian ..................................................................... 9

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ...................................................... 9

D. Tinjauan Pustaka .......................................................................... 10

E. Metode Penelitian......................................................................... 16

E.1. Pendekatan Penelitian ........................................................... 16

E.2. Sumber dan Jenis Data.......................................................... 17

E.3. Teknik Pengumpulan Data ................................................... 17

E.4. Teknik Analisis Data ............................................................ 19

F. Sistematika Penulisan .................................................................. 20

BAB II TEORI DAN KONSEP ..................................................................... 22

A. Teori Kebijakan Publik ................................................................ 22

A.1. Definisi Kebijakan Publik .................................................... 22

A.2. Teori Kebijakan Publik James Anderson ............................. 23

B. Konsep Ideologi ........................................................................... 25

B.1. Pengertian Ideologi ............................................................... 25

B.2. Konsep Ideologi Paul Ricoeur .............................................. 27

B.3. Tipe-Tipe Ideologi ................................................................ 28

BAB III GAMBARAN UMUM BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI

PANCASILA ..................................................................................... 30

A. Profil Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ................................ 30

A.1. Latar Belakang Lahirnya BPIP ............................................ 30

A.2. Struktur Organisasi ............................................................... 31

Page 10: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

ix

A.3. Visi Misi ............................................................................... 33

B. Tugas dan Fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ............. 33

B.1 Tugas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ......................... 33

B.2 Fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ........................ 34

BAB IV Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila Pada Masa Pemerintahan

Jokowi – JK ....................................................................................... 35

A. Kebijakan Presiden Jokowi tentang Pembinaan Ideologi Pancasila

...................................................................................................... 35

1. Latar Belakang Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun

2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila............... 40

2. Tindakan Jokowi dalam Pembinaan Ideologi Pancasila ........ 44

B. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila .......................................... 49

1. Program Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila ............ 49

2. Dampak Pembinaan Ideologi Pancasila di Masyarakat ......... 59

BAB V PENUTUP .......................................................................................... 64

A. Kesimpulan .................................................................................. 64

B. Saran ............................................................................................. 65

B.1. Saran Akademis .................................................................... 65

B.2. Saran Praktis ......................................................................... 66

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 67

Page 11: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

x

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel. 1. Daftar Kampus Unggulan di Indonesia .............................................. 4

Gambar. 1. Gambar Pelaksanaan Sosialisasi Pancasila BPIP ............................. 53

Page 12: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini mengkaji tentang kebijakan pada masa Pemerintahan Joko

Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan yang

dikeluarkan Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tersebut

adalah Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan

Ideologi Pancasila atau yang disingkat BPIP dikeluarkan pada tanggal 28 Februari

2018. BPIP sendiri merupakan lembaga yang diberi amanah sebagai pembantu

Presiden dalam menentukan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Penulis

berusaha menjelaskan kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Jokowi – Jusuf

Kalla dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila dan apa yang dilakukan oleh

BPIP dalam membina ideologi Pancasila Sebelumnya penulis akan menjelaskan

terlebih dahulu kondisi Indonesia dan permasalahan pudarnya nilai-nilai ideologi

Pancasila.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia

dengan lebih dari 17.000 pulau. Pulau-pulau besar yang berpenghuni seperti

Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Jawa dan Papua. Sebagai negara majemuk,

Indonesia juga memiliki budaya, kultur, agama, suku dan golongan dengan

berbagai karakter dan sifat masyarakat Indonesia yang beragam. Menurut Wakil

Ketua MPR, Mangindaan (2017), keragaman ini sesungguhnya adalah sebuah

Page 13: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

2

tantangan bagi Indonesia untuk tetap menjaga persatuan1 dan keharmonisan dalam

kehidupan bermasyarakat sebagai bangsa yang satu di tengah perbedaan.

Menyadari kondisi Indonesia demikian, para pendiri bangsa telah

menyepakati sebuah ideologi yang kita kenal dengan nama Pancasila. Sebagai

pandangan hidup, ideologi bersama serta solusi atau jawaban untuk

mempertahankan keutuhan Indonesia dengan latar belakang yang disebutkan di

atas. Pancasila di letakkan sebagai dasar negara dengan lima asasnya yang

diyakini paling ideal dengan kondisi negara Indonesia.2

Pancasila sendiri sebagai ideologi negara Indonesia yang seharusnya

menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam menghadapi

ancaman perpecahan dan isu-isu radikalisme, Pancasila dapat dijadikan sebagai

bingkai utama dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Kondisi sosial seperti,

karakter masyarakat, ragam suku dan etnis, kemajemukan masyarakat di

Indonesia menjadikan pentingnya peran Pancasila dalam kehidupan bernegara.

Sudah seharusnya Pancasila menjadi benteng utama persatuan dari ancaman

perpecahan seperti radikalisme, sektarian dan ekslusivitas masyarakat pada saat

ini. Upaya menjaga persatuan bangsa Indonesia dapat terwujud jika Pancasila

beserta nilai-nilai yang terkandung tetap kokoh menjadi pondasinya.

Menurut Mahfud MD (2018) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di

Indonesia, Pancasila menjadi kesadaran filsafat hukum serta menjadi sumber bagi

kesadaran berbangsa dan bernegara, Pancasila itu ideologi yang mempersatukan

1 “Tantangan Indonesia Menjaga Keberagaman Bangsa.” 2017. Beritasatu. Diunduh 25

Oktober 2018 (https://www.beritasatu.com/nasional/456754/mangindaan-tantangan-indonesia-

menjaga-keberagaman-bangsa) 2 ”Mahfud MD: Negara Pancasila Paling Ideal.” 2017. KMNU. Diunduh 26 Oktober 2018

(https://kmnu.or.id/mahfudz-md-negara-pancasila-paling-ideal/)

Page 14: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

3

di tengah bahaya radikaslisme dan perpecahan pada era globalisasi saat ini.

Kurangnya pemahaman terhadap Pancasila yang seharusnya dipahami sebagai

landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, menyebabkan anak muda rentan

dipecah belah. Oleh sebab itu, nilai-nilai kemurnian dan kearifan Pancasila

dipandang perlu dibumikan kembali di tengah-tengah kaum muda untuk kembali

menguatkan semangat persatuan.

Selain itu terdapat pula ancaman terhadap ideologi Pancasila, bahwa

berdasarkan salah satu hasil survei menyebutkan 9% dari rakyat Indonesia tidak

setuju dengan ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Menurut Mahfud, angka

9% ini tidak bisa dianggap remeh, karena walaupun hanya 9%, hal tersebut

berpotensi merusak negara. Berkembangnya angka rakyat Indonesia yang tidak

setuju terhadap ideologi Pancasila ini disebabkan pasca reformasi Pancasila tidak

lagi digaungkan secara masif, Pancasila tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang

gagah, akibatnya banyak masyarakat yang tidak memahami nilai-nilai Pancasila.3

Terlebih di tengah perkembangan zaman saat ini nilai-nilai Pancasila

semakin memudar. Persatuan dan kesatuan terancam di tengah perkembangan

zaman, krisis persatuan dapat dilihat dari semakin banyaknya isu perpecahan,

sepertii perselisihan, konflik agama, perbedaan pendapat, lunturnya nilai-nilai

luhur, sampai munculnya isu disintegrasi yang mengancam kesatuan Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila sebagai ideologi bangsa

Indonesia.

3 “Memahami Pancasila di Zaman Now.” 2018. Kompas. Diunduh 26 Oktober 2018

(https://edukasi.kompas.com/read/2018/02/05/19450091/memahami-pancasila-di-zaman-now).

Page 15: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

4

Berdasarkan hasil survei Alvara Research yang dilakukan pada bulan

Desember 2017, menunjukkan adanya mahasiswa yang setuju dengan Ideologi

Islam sebesar 16,8% dan setuju dengan negara khilafah sebesar 17,8% dengan

total sampel 1800 responden dari 25 kampus unggulan di Indonesia. 4 Hasil survei

dengan komposisi sampel sebagai berikut;

Tabel. 1. Daftar Perguruan Tinggi Unggulan di Indonesia

No Perguruan Tinggi Jumlah Sampel

1 Universitas Indonesia 100

2 Institut Teknologi Bandung 80

3 Universitas Gadjah Mada 100

4 ITS 80

5 Universitas Airlangga 100

6 Institut Pertanian Bogor 80

7 Universitas Diponegoro 100

8 Universitas Brawijaya 100

9 Universitas Padjajaran 100

10 Universitas Pendidikan Indonesia 60

11 Universitas Negeri Jakarta 60

12 Universitas Negeri Yogyakarta 60

13 Universitas Negeri Semarang 60

14 Universitas 11 Maret 60

15 Universitas Andalas 60

16 Universitas Sumatera Utara 60

17 Universitas Riau 60

18 Universitas Hasanuddin 60

19 Binus University 60

20 Universitas Gunadarma 60

21 Universitas Trisakti 60

22 IPDS 60

23 STAN 60

24 STIS 60

25 Universitas Telkom 60

Total 1800

Sumber : Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Kemenristekdikti

4 Artikel dari website Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Kemenristekdikti diunduh pada 01 November 2019 pukul 3.03

https://belmawa.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2017/12/Paparan-Narsum-Materi-

Radikalisme-Dikti-2.0.pptx

Page 16: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

5

Contoh kasus Pertama, Ajakan untuk mengganti Pancasila sebagai dasar

Negara oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Papua. Ancaman oleh HTI yang

berusaha membawa paham anti Pancasila dan NKRI tersebut terjadi pada 18 Juni

2017 di Masjid Koya Barat, Papua. Di mana pada saat pelaksanaan itikaf di

masjid tersebut, Ustadz Purwanto selaku ketua HTI provinsi Papua mengatakan

bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi kekacauan dan berbagai masalah di

Indonesia adalah dengan menerapkan sistem Khilafah di Indonesia, alih-alih

untuk menyelamatkan Indonesia dari masalah kekacauan. Hal tersebut

disampaikan oleh Ustadz Purwanto di tengah sekitar 40 orang simpatiasan HTI

yang dipimpin oleh Ustad Purwanto dalam sebuah acara pengajian i’tikaf.5

Kedua, Gerakan separatis oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pada 10

Desember 2018, Sebby Sambom selaku komando nasional Tentara Pembebasan

Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) telah

menyampaikan melalui surat terbuka untuk Presiden Jokowi menolak permintaan

pemerintah Indonesia untuk menyerah, terlebih justru kelompok tersebut

menuntut referendum untuk memutuskan masa depan Papua.6 OPM sendiri telah

ada sejak tahun 1963, awalnya gerakan tersebut muncul atas reaksi terhadap sikap

pemerintah, kemudia bertranformasi menjadi gerakan yang mendukung

kemerdekaan Papua.

5 “Ancaman HTI Bagi Pancasila dan NKRI Semakin Menjadi.” 2017. PapuaToday.

Diunduh 26 Juli 2019 (https://papuatoday.id/2017/06/19/ancaman-hti-bagi-pancasila-dan-nkri-

semakin-menjadi/). 6 “Organisasi Papua Merdeka yang menuntut pemisahan Papua dari Indonesia, apa dan

siapa mereka?”. 2018. BBC Indonesia. Diunduh 26 Juli 2019

(https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46539502).

Page 17: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

6

Ketiga, Pelecehan butir-butir Pancasila yang dilakukan oleh anak berusia

15 tahun berinisial VAM warga Desa Tegalsari, Malang. Gadis tersebut

mengubah butir-butir Pancasila lalu diunggah di akun media sosial Facebook

miliknya yang bernama Khenyott Dhellown pada 26 Januari 2018. Adapun

unggahan tersebut berisi “Hee rekk pancasila saiki ono sing anyar : 1. Kenalan

Disek 2. Pacaran 3. Sex 4. Meteng (Hamil) 5. Mbayi’ (Melahirkan). Kasus

tersebut sampai pada pelaporan ke polisi dan ditangani oleh Unit Perlindungan

Perempuan dan Anak Polres Malang. Namun dikarenakan beberapa

pertimbangan, gadis dibawah umur tersebut tidak sampai dipenjarakan, namun

diberikan pembinaan.7

Keempat, Penghinaan lambang negara oleh Zaskia Gotik. Pada 15 Maret

2016 dalam sebuah acara televisi swasta, Zaskia mengatakan bahwa lambang dari

sila ke5 berbentuk Bebek Nungging dan ia juga menyebutkan bahwa tanggal

kemerdekaaan Indonesia bukanlah 17 Agustus melainkan 32 Agustus. Menindak

lanjuti ulah Zaskia, Polda Metro Jaya memanggil Zaskia pada 30 Februari 2016

dan ditangani oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus dengan

pemeriksaan. Perkataan Zaskia tersebut merupakan sebuah penghinaan terhadap

negara dan melanggar Pasal 24 UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,

Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.8

7 “Bina Penghina Pancasila , Polres Malang Dinilai Pancasilais.” 2018. JawaPos.

Diunduh 27 Juli 2019 (https://www.jawapos.com/jpg-today/26/01/2018/bina-penghina-pancasila-

polres-malang-dinilai-pancasilais/) 8 “Kasus Bebek Nungging, Zaskia Gotik Penuhi Panggilan Polisi.” 2016. Liputan 6.

Diunduh 27 Juli 2019 (https://www.liputan6.com/showbiz/read/2471006/kasus-bebek-nungging-

zaskia-gotik-penuhi-panggilan-polisi?)

Page 18: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

7

Kelima, Kasus intoleran antar umat beragama di Yogyakarta. Seorang

warga bernama Slamet Sumiarto ditolak oleh warga sekitar untuk tinggal di

kontrakannya yang berada di kawasan RT 08 Dusun Karet, Kelurahan Pleret,

Kecamatan Banguntapan Bantul. Penolakan tersebut disebabkan karena Slamet

beragama berbeda dari mayoritas warga di lingkungan RT 08 tersebut. Pada 30

Maret 2019, ketika hendak izin ke Ketua RT, Slamet ditolak oleh Ketua RT dan

Ketua Dukuh karena ia merupakan non-muslim.9

Berbarengan dengan maraknya kasus yang disebabkan oleh kurangnya

pemahaman dan pengamalan ideologi Pancasila, seperti masalah-masalah di atas

yang mengancam kesatuan dan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia

yang terjadi pada masa pemerintahan Jokowi – JK. Sebagai kepala negara dan

kepala pemerintahan pada Februari 2018 Jokowi mengeluarkan Peraturan

Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

sebagai badan atau lembaga yang melakukan pembinaan terhadap ideologi

Pancasila.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis menyadari bahwa penting

untuk mendalami mengapa Perpres Nomor 7 Tahun 2018 dan Badan Pembinaan

Ideologi Pancasila harus hadir pada masa pemerintahan Jokowi – JK , bagaimana

implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, serta bagaimana

program-program pembinaan ideologi Pancasila yang dilakukan oleh Badan

Pembinaan Ideologi Pancasila. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul

“KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA

9 “Akhir Damai Penolakan Slamet di Dusun Karet Bantul.” 2019. Liputan 6. Diunduh 28

Juli 2019 (https://www.liputan6.com/regional/read/3932221/akhir-damai-penolakan-slamet-di-

dusun-karet-bantul)

Page 19: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

8

PEMERINTAHAN JOKO WIDODO – JUSUF KALLA 2014 – 2019

(Implementasi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan

Pembinaan Ideologi Pancasila)” agar dapat lebih memahami bagaimana

kebijakan pembinaan ideologi Pancasila pada masa pemerintahan Jokowi – JK

serta bagaimana impelementasi pembinaan ideologi Pancasila berdasarkan

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi

Pancasila tersebut.

Page 20: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

9

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, terdapat beberapa poin

yang menjadi fokus masalah untuk diteliti, yaitu apa kebijakan Jokowi – JK

tentang pembinaan ideologi Pancasila, bagaimana implementasi dari Badan

Pembinaan Idoelogi Pancasila dalam membina Pancasila, sehingga menimbulkan

beberapa pertanyaan penelitian:

1. Mengapa pemerintahan Jokowi – JK menetapkan kebijakan tentang

pembinaan ideologi Pancasila?

2. Bagaimana implementasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam

pembinaan ideologi Pancasila di tahun 2019?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

C.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang

hadirnya kebijakan pembinaan Ideologi Pancasila pada masa pemerintahan

Jokowi – JK, lalu bagaimana implementasi dari Badan Pembinaan

Ideologi Pancasila dalam membina ideologi Pancasila sesuai Peraturan

Presiden Nomor 7 Tahun 2018.

Page 21: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

10

C.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk pengembangan

ilmu pengetahuan dalam disiplin kebijakan publik serta untuk mengetahui

bagaimana pentingnya ideologi Pancasila sehingga perlu dibentuknya

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam pelaksanaan pembinaan

ideologi Pancasila.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan menjadi

bahan masukan bagi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam

mengevaluasi program pembinaan ideologi Pancasila agar dapat diraskan

secara nyata manfaatnya bagi masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, terdapat beberapa penelitian yang

berhubungan yang telah dilakukan, penelitian sebelumnya membantu penulis

untuk melakukan penelitian tentang kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

Beberapa tinjauan pustaka tersebut diantaranya:

Pertama, jurnal yang berjudul, “Penguatan Ideologi Pancasila Di

Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang”. Seperti yang kita ketahui era

reformasi telah banyak menciptakan hal-hal baru, termasuk perubahan-perubahan

yang cukup cukup signifikan dalam ranah kehidupan sosial, politik, ekonomi serta

dalam dunia pendidikan. Di era reformasi juga Pancasila mulai tergeser sehingga

mengakibatkan keterpurukan pada hampir semua bidang kehidupan di Indonesia.

Page 22: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

11

Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila perlu diperkuat kembali dari generasi ke

generasi, hal tersebut dapat diperkuat kembali melalui bidang pendidikan,

khususnya di perguruan tinggi mengingat mahasiswa merupakan sebagai agen

perubahan yang dapat membawa nilai-nilai kehidupan sesuai dengan nilai-nilai

Pancasila.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode kuantitatif

deksriptif, dengan data primer yang diperoleh dengan kuisioner terhadap 50

responden di Universitas Negeri Semarang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut

ditemukan fakta-fakta terkait nilai-nilai Pancasila sebagai berikut; A) Penerapan

pada sila pertama dinilai baik, dengan tiga indikator. Namun terdapat satu

indikator belum baik. 2) Penerapan pada sila kedua dinilai sudah baik, dengan tiga

indikator. Namun terdapat dua indikator lain yang belum baik. 3) Penerapan sila

ketiga dinilai sudah baik, dengan dua indikator. Namun terdaapat satu indikator

lain yang belum baik. 4) Penerapan sila keempat dinilai sudah sangat baik, dengan

tiga indikator. 5) Penerapan sila kelima dinilai sangat baik, dengan lima

indikator.10

Kedua, penelitian sebelumnya merupakan sebuah tesis yang berjudul

“Revitalisasi Pancasila Sebagai Pedoman Hidup Bermasyarakat Di Era

Globalisasi” oleh Darmawan dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Tesis ini membahas Pancasila yang merupakan sebuah refleksi dari kehidupan

berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Karena Pancasila adalah intisari

dari kebhinekaan sekaligus Pancasila juga sebuah jawaban atau jalan tengah bagi

10 Natal Kristiono, “Penguatan Ideologi Pancasila Di Kalangan Mahasiswa Universitas

Negeri Semarang,” JURNAL HARMONY Vol.2 No.2. (September 2017), hal. 203-204.

Page 23: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

12

semuan kepentingan anak bangsa yang beraneka-ragam. Hal ini disepakati oleh

leluhur pendiri bangsa, karena Pancasila sendiri terbentuk dari hasil konsensus

bersama guna mengakomodir kepentingan bersama dan segala perbedaan.

Oleh sebab itu, revitalisasi Pancasila sebagai pedoman bermasyarakat di

era globalisasi menjadi penting ditengah arus era globalisasi, di mana informasi

dan teknologi berkembang pesat. Namun dampak globalisasi dapat menjadi mata

pisau, karena Indonesia akan mengalami ancaman, dari dalam ataupun dari luar.

Salah satu ancaman terbut adalah terjadinya pergeseran nilai dari sebuah. Dalam

hal ini nilai-nilai Pancasila yang terancam oleh nilai-nilai dan budaya dari luar

yang terbawa oleh arus globalisasi. Hal tersebut jika tidak dibentengi makan

tradisi, nilai-nilai luhur pancasila kemungkinan akan tergeser oleh nilai-nilai

barat.11

Ketiga, penelitian sebelumnya adalah sebuah tesis yang berjudul

“Kebijakan Legislatif Dalam Rangka Perlindungan Ideologi Dan Konstitusi

Negara Dengan Hukum Pidana” oleh Muhammad Zumar Aminuddin dari

Universitas Diponegoro. Tesis tersebut membahas tentang salah satu cara untuk

melindungi ideologi dan konstitusi negara yaitu dengan memggunakan hukum

pidana. Seperti diketahui ancaman terhadap ideologi negara Pancasila pernah

terjadi pada tahun 1948 dan 1965, di mana ancaman itu datang dari

pemberontakan PKI. Namun, pada era globalisasi saat ini, bukan hanya

komunisme atau PKI yang menjadi ancaman, tapi nilai-nili dan paham lain dari

11 Darmawan, Tesis: “Revitalisasi Pancasila Sebagai Pedoman Hidup Bermasyarakat Di

Era Globalisasi” (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018).

Page 24: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

13

luar yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, seperti budaya-budaya luar

yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Penelitian tersebut dilakukan melalui pendekatan kebijakan, dengan tipe

penelitian deskriptif-preskriptif, guna memaparkan permasalahan masa kini dan

masa yang akan datang. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa ideologi

dan konstitusi negara masih perlu dilindungi, yaitu salah satu jalannya dengan

hukum pidana. Hal ini dilihat dari bermacam-macam sudut pandang, yaitu

historis, yuridis, komparatif maupun dari sudut pandang filosofis, ideologi

Pancasila dan konstitusi negara perlu untuk dijadikan kepentingan hukum yang

pantas mendapat perlindungan hukum pidana demi menjaga dan melindungi

ideologi dan konstitusi negara. Lingkup tindak pidana tersebut perlu

mempertimbangkan rumusan tentang asas legalitas materiil dengan tujuan

menampung tindak pidana yang membahayakan dan mengancam ideologi negara

yang tidak tertulis secara eksplisit dalam perundang-undangan sebelumnya yang

telah ada.12

Keempat, jurnal agastya yang berjudul “Model Pembelajaran Nilai-nilai

Karakter Bangsa Di Indonesia Dari Masa Ke Masa”. Artikel tersebut membahas

tentang model-model pembelajaran karakter bangsa dari setiap masa

pemerintahan di Indonesia, di mana salah satu tujuan dari pembinaan ideologi

bangsa atau penguatan Pancasila adalah terbangunnya karakter bangsa yang sesuai

dengan nilai luhur yang terkandung dalam setiap sila yang ada di Pancasila. Sejak

awal kemerdekaan Indonesia, pembangunan karakter bangsa ini telah menjadi

12 Muhammad Zumar Aminuddin, Tesis: “Kebijakan Legislatif Dalam Rangka

Perlindungan Ideologi Dan Konstitusi Negara Dengan Hukum Pidana” (Semarang: Universitas

Diponegoro, 2006).

Page 25: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

14

agenda yang penting untuk terus dijalankan. Oleh karena itu lagi-lagi penguatan

ideologi bangsa menjadi agenda penting dalam dunia pendidikan. Karenanya,

model-model pembelajaran nilai-nilai pancasila dan karakter bangsa ini terus

berlangsung di setiap masa pemerintahan Indonesiaa, dan model pembelajaran

tersebut juga tergantung dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah

Indonesia dari masa ke masa.

Di masa Orde Lama atau masa demokrasi terpimpin, model pembelajaran

Ordenilai-nilai pancasila dan karakter bangsa lebih mengarah pada model yang

indoktrinatif, seperti materi Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi atau yang disingkat

Tubapi, materi-materi di dalamnya ialah tentang Pancasila dan Manifestasi Politik

UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin,

dan Kebudayaan Indonesia atau yang disingkat Manipol USDEK. Selanjutnya

pada masa pemerintahan Orde Baru yang juga dengan model pembelajaran nilai-

nilai pancasila dan karakter bangsa yang bersifat indoktrinatif, seperti yang kita

ketahui pada masa Orde Baru kebijakan mengenai Penataran P4, PSPB dan mata

pelajaran PMP begitu digaungkan dalam setiap ranah sosial. Begitu pentingnya

pendidikan tentang karakter bangsa dan nilai-nilai Pancasila dalam rangka

memperkuat karakter bangsa, maka pendidikan tersebut perlu dipersiapkan

dengan matang juga dilaksanakan bertahap di setiap ruang pendidikan dari

sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan atau pembinaan ideologi

Page 26: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

15

bangsa Pancasila ini dapat dilaksanakan dengan kebijakan tertentu dari

pemerintah sehingga dapat berjalan baik sesuai rencana yang diharapkan.13

Kelima, tesis yang berjudul “Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

dalam Perspektif Lembaga Non Struktural dan Sistem Ketatanegraan Di Indonesia

(Studi Perubahan Kelembagaan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi

Pancasila Menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) oleh Labib Muttaqin dari

Universitas Gadjah Mada.

Tesis ini bertujuan untuk menganalis perubahan kelembagaan UKP-PIP

menjadi BPIP dari tinjauan konsekuensi yuridis, serta menganalisis BPIP dari segi

kedudukannya dalam tunjauan perspektif lembaga non struktural dan struktural

lembaga negara di Indonesia. Adapun lembaga negara jika dilihat dari fungsi dan

wewenangnya terdapat dua jenis, yakni main state’s ogan dan auxiliary state’s

organ. Lembaga Non Strukturan seperti BPIP dapat dikatakan sebagai auxiliary

state’s organ karna dibentuk dengan tujuan membantu atau menunjang fungsi

pemerintahan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa terdapat

konskuensi yuridis dari perubahan UKP-PIP menjadi BPIP, yaitu perubahan

kewenangan dan susunan organisasi. Sebagai suatu badan, BPIP kini memiliki

sususan organisasi dan kewenangan yang lebih kuat dan mapan dari sebelumnya

saat masih sebagai unit kerja presiden. Sedangkan dalam perspektif

ketatanegaraan di Indonesia, BPIP sebagai lembaga non struktural berada dalam

13 Yudi Hartono, “Model Pembelajaran Nilai-Nilai Karakter Bangsa Di Indonesia Dari

Masa Ke Masa” JURNAL AGASTYA Vol. 7 No. 1 (Januari 2017), hal. 34.

Page 27: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

16

dimensi dependen-eksekutif Presiden, serta dalam bingkai executive agencies,

BPIP berkedudukan sebagai auxiliary state’s organ.14

Berdasarkan pemaparan penelitian sebelumnya, maka yang membedakan

penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini

akan dibahas mengenai kebijakan tentang pembinaan ideologi Pancasila di masa

pemerintahan Jokowi-JK dengan studi peran Badan Pembinaan Ideologi

Paancasila (BPIP) dalam penguatan ideologi Pancasila dan NKRI, bagaimana

implementasi dari perpres nomor 7 tahun 2018 tersebut, serta bagaimana cara

BPIP dalam melakukan pembinaan Pancasila di tengah perkembangan zaman saat

ini.

E. Metode Penelitian

E.1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, metode kualitatif

merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian

kualitatif adalah prosedur penelitian sehingga menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku manusia yang dapat

diamati dan diarahkan pada individu secara utuh.15 Jenis penelitian ini

adalah penelitian deskriptif, yaitu mendeskripsikan fakta-fakta yang

berkaitan dengan tema, kemudian menganalisisnya untuk menjawab

pertanyaan penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif,

14 Labib Muttaqin, Tesis : “Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam

Perspektif Lembaga Non Struktural Dan Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia”, (Yogyakarta:

Universitas Gadjah Mada, 2008) 15 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, (Jakarta: PT Bumi

Aksara, 2013), hal. 82.

Page 28: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

17

penulis berharap dapat mengkaji dan meneliti tentang kebijakan Jokowi

dalam pembinaan ideologi Pancasila dan impelementasi dari Perpres

Nomor 7 tahun 2018, serta pelaksanaan sosialisai Pancasila oleh BPIP.

E.2. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya,

berdasarkan hasil tanya jawab atau wawancara dengan sumber-sumber

atau pihak-pihak yang terkait dengan masalah-masalah penelitian yang

menurut penulis sesuai dan kemudian dikaitkan dengan kriteria topik

pembahasan penelitian.16

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan penulis terhadap penelitian ini

bersumber dari buku-buku, jurnal, dan data elektronik dari internet yang

berkaitan dengan topik penelitian.

E.3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan dua teknik pengumpulan

data, antara lain:

16 Agus Salim, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Yogyakarta: Tiara Wacana,

2006), hal. 12.

Page 29: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

18

a. Dokumentasi

Dokumen primer berasal dari pengambilan data langsung terhadap

pihak yang bersangkutan, yaitu dengan wawancara lamgsung dengan

informan utama. Sedangkan dokumen sekunder yang digunakan berupa

buku, jurnal, data-data yang terkait dengan penelitian ini, kutipan gambar

atau surat kabar, foto dan segala macam benda yang dapat memberikan

keterangan yang bersifat tertulis ataupun tidak. Dokumentasi digunakan

untuk mempermudah peneliti menemukan jawaban dari permasalahan dan

menjabarkan secara detail terkait dengan peraturan presiden nomor 7 tahun

2018 dan pembinaan pancasila.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data, yaitu dengan cara

penulis mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan kepada pihak yang

berkompeten. Tujuan wawancara adalah mendapatkan jawaban dari

pertanyaanpertanyaan atau menguji hipotesis.17 Penulis melakukan

beberapa wawacara kepada pihak yang berhubungan dengan penelitian

dan memiliki pengetahuan dan informasi terkait fenomena yang sedang

diteliti. Penulis berhasil mewawancarai Lia Kian sebagai Staf Khusus

Dewan Pengarah BPIP, Ani Purwanti sebagai Direktur Analisis dan

Sinkronisasi Bidang Advokasi, Hukum, dan Pengawasan Regulasi BPIP,

Chaider Bamualim selaku tenaga ahli BPIP, Abdiel dan Deri sebagai staf

17 Nanang Martono, Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2015), hal. 362.

Page 30: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

19

dari BPIP, Ray Rangkuti sebagai pengamat politik. Prof. Ali Munhanif

sebagai Akademisi, Dekan FISIP UIN Jakarta, Ega sebagai anggota

Pemuda Pancasila dan Sapma PP, dan Fachri sebagai mahasiswa.

c. Observasi

Observasi adalah pengamatan setiap kegiatan dengan tujuan

melakukan pengukuran. Observasi juga dapat diartikan sebagai

pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan tanpa mengajukan

pertanyaan-pertanyaan. Dalam proses penelitian ini, observasi yang

dilakukan penulis adalah mendatangi gedung Badan Pembinaan Ideologi

Pancasila yang terletak di Jalan Veteran III Jakarta Pusat dan penulis juga

mendatangi kegiatan sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang dilakukan Badan

Pembinaan Ideologi Pancasila di Fifo Resto, Ciputat Timur, Kota

Tangerang Selatan pada 30 Agustus 2019.

E.4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan

data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data

dimulai dengan bekerja secara mendalam dan mengumpulkan data-data

terkait dari teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis. Setelah

data terkumpul, maka dilanjutkan ketahap reduksi data, yaitu proses

mentransformasi dari data yang didapat, seperti mentranskripkan hasil dari

wawancara-wawancara yang telah dilakukan, dokumentasi dan dilanjutkan

Page 31: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

20

dengan pengolahan data.18 Proses analisis data dalam penelitian ini dibagi

dalam tiga bagian, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang

lain.19 Selain itu, data-data yang telah didapat akan dianalisis oleh teori

kebijakan publik Anderson yang salah satunya tentang hasil kebijakan

yang terdapat dalam kerangka teoritis.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini, penulis membagi kedalam lima

bab, di antaranya:

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini diuraikan tentang hal yang

berhubungan dengan permasalahan penelitian yaitu pernyataan masalah,

pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka

teoretis, dan metode penelitian terkait kebijakan Peraturan Presiden Nomor 7

Tahun 2018 dalam masa pemerintahan Jokowi – JK.

BAB II TEORI DAN KONSEP. Pada bab ini diuraikan teori kebijakan

publik menurut James Anderson, dan konsep ideologi menurut Paul Ricoeur

sebagai acuan yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI

PANCASILA. Bab ini berisi tentang profil Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

dan gambaran umum tentang Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018.

18 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan

Kuantitatif, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hal. 147. 19 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta Bandung,

2006), hal. 275.

Page 32: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

21

BAB IV KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA

MASA PEMERINTAHAN JOKOWI – JK 2014 - 2019 (IMPLEMENTASI

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG BADAN

PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA). Pada bab ini berisi hasil penelitian

penulis terhadap kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang ditetapkan oleh

Presiden Jokowi, dan bagaimana implementasi pembinaan ideologi Pancasila

yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

BAB V PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang

dianggap perlu dari hasil penelitian ini.

Page 33: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

22

BAB II

TEORI DAN KONSEP

A. Teori Kebijakan Publik

A.1. Definisi Kebijakan Publik

Umumnya istilah “kebijakan” atau “policy” dimaksudkan untuk menunjuk

aktor-aktor seperti pejabat, lembaga pemrintahan, kelompok dalam perilakunya

pada suatu bidang tertentu. Namun definisi ini kurang bersifat ilmiah apabila

menyangkut analisis kebijakan publik. Dalam memahami kebijakan publik, perlu

memahami konsep pengertian dari kebijakan dan pengertian publik itu sendiri.

Berdasarkan pemahaman tentang definisi kebijakan dan publik kita dapat

memahami bahwa kebijakan publik merupakan disiplin bidang yang berhubungan

erat sebagai bidang publik.

Umumnya terdapat banyak pengertian dan batasan dari pengertian dan

maksud dari kebijakan publik dalam literatur-literatur ilmu politik. Pengertian

yang dijabarkan para ahli memiliki penekanannya masing-masing, perbedaan

penakanan dari ahli ini disebabkan latar belakang dari para ahli yang berbeda.

Dye, mendefinisikan kebijakan publik sebagai apa yang yang dilakukan

atau tidak dilakukan oleh pemerintah. (whatever governments choose to do or not

to do). Menurut Irfan Islamy, kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan

dari pemerintah yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, yang memiliki tujuan

Page 34: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

23

tertentu dalam kepentingan seluruh masyarakat.20 Sedangkan menurut Robert

Eyestone secara luas kebijakan publik dapat dipahami sebagai hubungan suatu

unit pemerintah dengan lingkungannya.21

Kebijakan merupakan sebuah ketetapan yang berlaku, tercermin oleh

perilaku yang konsisten dan berulang, dimana perilaku .tersebut dilakukan oleh

pembuat kebijakan ataupun yang melaksanakan kebijakan tersebut. Kebijakan

juga dipahami sebagai prinsip-prinsip yang bersifat mengatur dan mengarahkan

sebuah tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi dengan kata lain kebijakan

merupakan suatu ketetapan yang berisi prinsip-prinsip tertentu guna mengarahkan

cara bertindak yang konsisten pada tujuan tertentu22.

A.2. Teori Kebijakan Publik James Anderson

Dalam penelitian ini penulis merujuk pada teori kebijakan publik menurut

James Anderson. Menurut Anderson kebijakan publik merupakan serangkaian

arah tindakan yang memiliki tujuan tertentu, yang ditetapkan oleh pembuat

kebijakan untuk mengatasi suatu persoalan atau masalah.23 Anderson merinci

kebijakan publik sebagai serangkaian arah tindakan menjadi lima kategori yang

dapat digunakan untuk memahami lebih baik teori tersebut.24

20 Uddin B. Sore dan Sobirin, Kebijakan Publik (Makassar: CV SAH MEDIA, 2017), hal.

34. 21 Robert Eyestone, The Treads of Policy: A Study in Policy Leadership (Indianapolis:

Boobs Merril), hal. 18 Dikutip dari Budi Winarno, Kebijakan Publik Era Gblobalisasi

(Yogyakarta: CAPS, 2016), hal. 19. 22 Uddin B. Sore dan Sobirin, Kebijakan Publik (Makassar: CV SAH MEDIA, 2017), hal.

3. 23 James Anderson, Publik Policy Making (New York: Rinehart Winston, 1969), hal. 4

Dikutip dalam Budi Winarno, Kebijakan Publik Era Gblobalisasi (Yogyakarta: CAPS, 2016), hal.

20. 24 James Anderson, Public Policy Making, hal. 4-5. Dikutip dari Budi Winarno,

Kebijakan Publik Era Globalisasi, hal. 23.

Page 35: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

24

a) Tuntutan kebijakan (policy demand)

Tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh aktor-aktor pemerintah, swasta

ataupun kelompok dalam masyarakat yang ditujukan kepada pejabat-

pejabat pemerintah yang berada dalam suatu sistem politik. Tuntutan dapat

berupa desakan yang bersifat umum agar pemerintah mengambil tindakan

guna menyelesaikan suatu persoalan.

b) Keputusan kebijakan (policy decisions)

Keputusan kebijakan dapat diartikan sebagai keputusan-keputusan yang

diambil oleh para pejabat pemerintah sebagai arah tindakan serta subtansi

terhadap pelaksanaan kebijakan publik, untuk menciptakan ketentuan-

ketentuan dasar. Seperti mengeluarkan perintah-perintah eksekutif,

mengumumkan peraturan-peraturan yang bersifat administratif, ataupun

membuat penafsiran yuridis terhadap suatu undang-undang.

c) Pernyataan kebijakan (policy statements)

Merupakan sebuah pernyataan resmi, penjelasan ataupun artikulasi

mengenai kebijakan publik. Pernyataan kebijakan beberapa diantaranya

berupa; Keputusan Presiden, Dekrit Presiden, ketetapan MPR dan lain-

lain. Ataupun pernyataan langsung dari pejabat-pejabat pemerintah dalam

pidato-pidato yang mengarah pada tujuan pemerintah tentang apa yang

akan dilakukan kedepannya dalam mencapai tujuan tertentu ataupun untuk

menyelesaikan persoalan tertentu.

d) Hasil kebijakan (policy outputs)

Page 36: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

25

Hasil kebijakan merupakan manifestasi nyata atau perwujudan dari sebuah

kebijakan publik. Bagaimana hal-hal sebenarnya yang dilakukan

pemerintah untuk merealisasikan kebijakan publik, sesuai keputusan dan

pernyataan kebijakan. Dengan kata lain, hasil kebijakan merupakan hal

apa yang akan dilakukan atau dikerjakan oleh pemerintah untuk

menyelesaikan suatu persoalan

e) Dampak kebijakan (policy outcomes)

Berbeda dengan hasil kebijakan, dampak kebijakan lebih mengacu pada

akibat-akibat yang dirasakan oleh masyarakat dari suatu kebijakan.

Dampak yang dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau tidak,

dari tindakan yang diambil pemerintah ataupun tidak adanya tindakan

pemerintah.

Penulis menggunakan teori kebijakan publik menurut James Anderson

pada tahap keputusan kebijakan dan hasil kebijakan karena dinilai paling cocok

untuk digunakan di penelitian ini

B. Konsep Ideologi

B.1. Pengertian Ideologi

Ideologi berasal dari dua kata idea dan logos. Idea yang berarti konsep,

gagasan, pengertian dasar, cita- cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi yang

berasal dari gagasan, ide, cita-cita lalu berkembang menjadi sebuah paham yang

berisi pemikiran dan paham yang dijadikan pegangan hidup bagi seseorang atau

Page 37: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

26

kelompok tertentu. Seperti yang dikatakan Soerjono Soekanto dalam Fokky25,

ideologi merupakan serangkaian ide, gagasan, kepercayaan dan keyakinan yang

secara sistematis dan menyeluruh, di dalamnya menyangkut bidang sosial, politik,

budaya, dan agama.

Menurut Antoine Destutt de Tracy, salah satu tokoh yang pertama kali

mencetuskan istilah ideologi, secara bahasa ideologi adalah pengutaraan terhadap

sesuatu yang terumus dari dalam pikiran. Sedangkan secara terminologis, ideologi

dapat dikatakan sebagai “Manner or content of thinking characteristic of an

individual or class” yaitu cara hidup dalam bertingkah laku yang mendefinisikan

sifat-sifat tertentu dari seorang individu atau suatu kelas).26

Harol H. Titus mendefinisikan ideologi sebagai seperangkat cita-cita

dalam hal politik, ekonomi, filsafat sosial yang kerap dilaksanakan untuk sebuah

rencana yang sistematis mengenai cita-cita yang dijalankan oleh kelompok

masyarakat.27

Terdapat dua pengertian terhadap ideologi di dalam ilmu-ilmu sosial,

pertama ideologi secara fungsional dan ideologi secara struktural. Pertama, secara

fungsional ideologi dapat diartikan sebagai sekumpulan gagasan yang dianggap

paling baik dan benar tentang masyarakat dan negara. Kedua, secara struktural

ideologi dapat diartikan sebagai suatu sistem pembenaran, hal ini berarti setiap

25 Fokky Fuad Wasitaatmaja, Spiritualisme Pancasila (Jakarta: Prenadamedia Group,

2018), hal. 1-2. 26 Moh. Suardi, Ideologi Politik Pendidikan Kontemporer (Yogyakarta: 2015,

DEEPUBLISH), hal. 9. 27 Ronto, M.Si, Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara (Jakarta: PT Balai

Pustaka, 2012), hal. 16.

Page 38: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

27

gagasan atau formula politik dalam setiap kebijakan atau peraturan dan tindakan

yang diambil oleh penguasa dapat dibenarkan atas nama ideologi.28

Jadi, ideologi dapat dikatakan sebagai cara pandang terhadap segala

sesuatu, dengan akal sehat yang berasal dari kecenderungan serangkaian ide

filosofis yang dimunculkan oleh kelas masyarakat yang dominan dan disebarkan

keseluruh anggota masyarakat.

B.2. Konsep Ideologi Paul Ricoeur

Ricoeur menegaskan bahwa terdapat tiga fungsi ideologi dalam kehidupan

sebuah bangsa dan Negara, Fungsi pertama yaitu ideologi sebagai distorsi realitas

sosial. Ideologi seringkali digunakan oleh seseorang atau kelompok untuk

memanipulasi fakta atau realitas sosial, demi kepentingannya sendiri. Ideologi

difungsikan sebagai alasan atau sumber pembenaran tindakan yang menyimpang

dari pengetahuan dan kesadaran umum demi tujuan politik tertentu.

Fungsi idologi kedua, ideologi sebagai alat legitimasi kekuasaan yang

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Pentingnya legitimasi atas

sebuah kekuasaan karena ada kecenderungan ketidakpatuhan masyarakat terhadap

sebuah kekuasaan. Ideologi dipandang sebagai sebuah instrumen yang paling baik

untuk mengatasi kesenjangan antara berbagai klaim yang dibuat oleh penguasa

dan kepatuhan warga masyarakat.

Ketiga, dalam penelitian ini penulis merujuk pada konsep fungsi ideologi

menurut Paul Ricoeur yang melihat ideologi dari sudut pandang filsafat sosial-

28 Moh. Suardi, Ideologi Politik Pendidikan Kontemporer (Yogyakarta: 2015,

DEEPUBLIS), hal. 10.

Page 39: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

28

politik memiliki fungsi dalam kehidupan masyarakat, yaitu ideologi sebagai

bentuk intergrasi sosial. Ideologi merupakan pandangan simbolik yang kokoh dan

mendasar yang mampu mempersatukan beberapa kelompok atau golongan di

dalam dimensi kehidupan bersama dalam masyarakat.29

B.3. Tipe-Tipe Ideologi

Adapun tipe ideologi menurut Franz secara garis besar dapat dibedakan

menjadi dua, yaitu ideologi tertutup dan ideologi terbuka.30

Pertama, Ideologi Tertutup ialah ideologi yang isinya tidak boleh

dipertanyakan dan tidak boleh diragukan kebenarannya (dogmatis). Tidak dapat

dimodifikasi atas dasar pengalaman (apriori) Ideologi tertutup memaksa atau

menuntut ketaatan tanpa reserve bersifat otoriter dengan cara yang totaliter..

Bersumber dari elit yang dipropagandakan, bukan berasal dari masyarakat.

Kedua, Ideologi Terbuka. Berbanding terbalik dengan ideologi tertutup.

Ideologi Terbuka yang berorientasi dasar dengan tujuan dan norma sosial politik

yang terbuka untuk dipertanyakan, sesuai dengan prinsip moral dan sesuai dengan

cita-cita masyarakat. Prakteknya dalam kehidupan bermasyarakat disepakati

dengan cara demokratis, tidak secara apriori. Tidak dapat digunakan untuk

melegitimasi kekuasaan kelompok, karena ideologi terbuka bersifat inklusif dan

tidak otoriter.

Penulis menggunakan teori kebijakan publik menurut Anderson untuk

menganalisis serangkaian tindakan-tindakan kebijakan yang diambil Presiden

29 Andreas Doweng Bolo, dkk., Pancasila, Kekuatan Pembebas (Yogyakarta: PT

KANISIUS, 2012), hal. 32. 30 Franz Magnis-Suseno, Filsafat Sebagai Ilmu Kritis (Jakarta: Kanisius, 1992), hal. 232-

238.

Page 40: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

29

Jokowi terkait kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, dari mulai tuntutan

kebijakan, keputusan kebijakan, pernyataan kebijakan, hasil kebijakan, dan

dampak dari kebijakan pembinaan ideologi Pancasila atau Peraturan Presiden

Nomor 7 Tahun 2018.

Serta konsep ideologi menurut Paul Ricoeur bahwa ideologi berfungsi

dalam sudut pandang filsafat sosial-politik dalam kehidupan bermasyarakat

sebagai bentuk intergrasi sosial. Penulis menggunakan konsep ideologi menurut

Paul Ricoeur tersebut untuk melihat bagaimana upaya pembinaan ideologi

Pancasila oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila kepada masyarakat dengan

harapan nilai-nilai Pancasila dapat diaktualisasikan dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara, yang kemudia dapat lebih memperkuat persatuan

dan kesatuan Indonesia.

Page 41: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

30

BAB III

GAMBARAN UMUM BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

A. Profil Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau yang disingkat BPIP merupakan

lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPIP

dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 yang

ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada 28 Februari 2018. BPIP dibentuk dalam

rangka menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan

program yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu sehingga menjadi

panduan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara

Indonesia.31

A.1. Latar Belakang Lahirnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan

Pembinaan Ideologi Pancasila adalah dalam rangka menegakkan dan

mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, oleh karenanya perlu dilakukan

pembinaan ideologi Pancasila bagi seluruh penyelenggara negara, komponen

bangsa, dan warga negara Indonesia melalui program yang disusun secara

terencana, sistematis, dan terpadu.

Sebelum terbentuknya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, sebagai

embrio dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Jokowi terlebih dahulu telah

menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 yang membentuk Unit

31 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Page 42: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

31

kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).32 Namun UKP-PIP

dinilai perlu disempurnakan dan direvitalisasi tugas dan fungsinya sehingga

menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Lahirnya Peraturan Presiden

Nomor 7 Tahun 2018 adalah dalam rangka penguatan dalam pembinaan ideologi

Pancasila, juga menandakan dicabutnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2017 tentang Unit Kerja Presiden.33

Namun menurut Mahduf MD (2018) selaku Dewan Pengarah BPIP, Latar

belakang dibentuknya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yaitu karena adanya

ancaman terhadap ideologi Pancasila, ancaman-ancamaan tersebut datang dari

gerakan-gerakan radikal yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi

lain.34

A.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dalam Badan Pembinaan Ideologi Pancasila terdiri

dari Dewan Pengarah dan Pelaksana.

a) Dewan Pengarah

Ketua Dewan Pengarah BPIP diisi oleh Megawati Soekarnoputri dan

Anggota Dewan Pengarah yang terdiri dari delapan orang;

1. Try Sutrisno

2. Said Aqil Siradj

3. Ahmad Syafii Maarif

4. Rikard Bagun

32 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 33 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 34 “Mahfud: BPIP Dibentuk Karena Ada Ancaman terhadap Ideologi Pancasila.” 2018.

DetikNews. Diunduh 27 Maret 2019 (https://news.detik.com/berita/d-4046816/mahfud-bpip-

dibentuk-karena-ada-ancaman-terhadap-ideologi-pancasila).

Page 43: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

32

5. Mahfud MD

6. Sudhamek

7. Andreas Anangguru Yewangoe

8. Wisnu Bawa Tenaya

Secara khusus Dewan Pengarah memiliki tugas memberikan petunjuk

arahan kepada pelaksana dalam hal menentukan arah kebijakan pembinaan

ideologi Pancasila, arahan yang dimaksud merupakan hasil dari pembahasan rapat

Dewan Pengarah

b) Pelaksana

1. Kepala; Hariyono (Plt Kepala)

Adapun secara khusus tugas dari Kepala merupakan sebagai pemimpin

dan penanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP dengan menerima

arahan dari Ketua Dewan Pengarah.

2. Wakil Kepala

3. Sekretariat Utama

4. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan

Jaringan

5. Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi

6. Deputi Bidang Pengkajian dan Materi

7. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan

8. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Page 44: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

33

A.3. Visi Misi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Visi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menjadi institusi penyemai

nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada dimensi

keyakinan, pengetahuan, dan tindakan dengan semangat gotong royong untuk

mewujudkan cita-cita nasional. Misi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

membudayakan nilai-nilai Pancasila di kalangan penyelenggara negara, warga

negara, agar menjadi laku hidup.35

B. Tugas dan Fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

B.1. Tugas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Di dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tertulis tugas

BPIP sebagai berikut;

a) Membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan

ideologi Pancasila

b) Melaksanakan koordinasi,sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan

ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan

c) Melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, serta

memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan

atau regulasi yang bertentangan dnegan Pancasila kepada lembaga

tinggi negara, kementrian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi

sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

35 Wawancara Pribadi dengan Ani Purwanti, Direktur Analis dan Sinkronisasi BPIP pada

24 September di Gedung BPIP.

Page 45: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

34

B.2. Fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Fungsi BPIP seperti yang tertulis di Pasal 4 Perpres Nomor 7 Tahun 2018

antara lain;36

a) Perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila

b) Penyusunan garis-garus besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan

pembinaan ideologi Pancasila

c) Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan

ideologi Pancasila

d) Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan

ideologi Pancasila

e) Pengaturan pembinaan ideologi Pancasila

f) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan

strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi

Pancasila

g) Pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan

lembaga tinggi negara, kementrian/lembaga, pemerintahan daerah,

organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam

pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila

h) Pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila

i) Advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam

pembentukan dan pelaksanaan regulasi

j) Penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan

k) Perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi

yang bertentangan dengan Pancasila

36 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Page 46: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

35

BAB IV

KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA

PEMERINTAHAN JOKOWI – JUSUF KALLA

A. Kebijakan Presiden Jokowi tentang Pembinaan Ideologi Pancasila

Indonesia sebagai negara yang memiliki latar belakang ribuan pulau,

dengan bermacam-macam suku, agama, menjadikan Indonesia memiliki tingkat

pluralitas yang sangat tinggi, hingga keadaan tersebut dapat berdampak negatif

pada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.37 Untuk mengatasi potensi

dampak negatif dari tingkat pluralitas bangsa Indonesia yang sangat tinggi, para

pendiri bangsa telah menetapkan sebuah konsep yang paling cocok dengan

Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila ditetapkan menjadi ideologi nasional dan

sebagai dasar negara, yang berakar dari pandangan hidup dan budaya bangsa, dan

nilai-nilai moralitas bangsa Indonesia.38

Pancasila menjadi pandangan hidup masyarakat Indonesia dan sebagai

ideologi Indonesia telah bertahan cukup lama sebagai ideologi yang mampu

merekatkan dan menyatukan segala unsur keberagaman yang ada di Indonesia.

Hal ini membuktikan Pancasila berhasil menjadi subtansi yang sangat penting

bagi bangsa Indonesia.

Disebutkan bahwa sebuah bangsa dapat bertahan, kuat, dan utuh

apabila diikat oleh unsur-unsur yang homogen. Dalam pengertian

filsafat unsur-unsur homogen yang mengikat dan merekatkan

37 Fokky Fuad Wasitaatmadja, Spiritualisme Pancasila (Jakarta: Prenadamedia Group,

2018), hal. 5. 38 Fokky Fuad Wasitaatmadja, Spiritualisme Pancasila (Jakarta: Prenadamedia Group,

2018), hal. 4.

Page 47: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

36

anasir-anasir yang ada dalam satu kesatuan disebut subtansi.

Singkatnya, subtansi diartikan sebagai unsur dasar atau

fundamental yang menentukan sifat suatu hal tertentu sehingga

sesuatu itu tetap ada secara objektif dan permanen dan

membedakannya dengan unsur yang lain.39 Objektif berarti bahwa

unsur-unsur itu menjadi dasar pembenaran bersama karenanya

berlaku bagi semua anggota sebuah bangsa, sementara permanen

berarti bahwa ikatan tersebut akan tetap eksis dan hidup, Faktor

eksternal apapun yang memengaruhinya, unsur-unsur fundamental

tersebut tetap menjadi penguat yang mengikat sebuah bangsa

dalam kesatuan utuh. Sedangkan ketiadaan ‘subtansi’

menyebabkan kecenderungan sebuah bangsa mengalami

disintegrasi.40

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pancasila menjadi

subtansi yang fundamental yang dapat diterima bagi semua kelompok atau

golongan yang ada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila

sebagai subtansi fundamental bagi bangsa Indonesia bernilai sangat penting untuk

memperkuat kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai sebuah ideologi

negara Indonesia menjadi sebuah pemikat seluruh bagian dari bangsa Indonesia,

karena Pancasila yang paling cocok dengan Indonesia, bukan ideologi-ideologi

lain.41

Namun beberapa tahun belakangan pada masa pemerintahan Jokowi –

Jusuf Kalla terdapat permasalahan yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman

terhadap ideologi Pancasila yang berdampak kasus-kasus seperti gerakan separatis

Organisasi Papua Merdeka, penyebaran paham-paham yang tidak sesuai dengan

39 Budiono Kusumohamijoyo, Masalah Masyarakat Indonesia (Bandung: Filsafat

UNPAR. 1999), hal. 24-26. 40 Andreas Doweng Bolo, dkk., Pendidikan Nilai Pancasila (Bandung: Unpar Press,

2007), hal. 3. 41 Wawancara Pribadi dengan Ani Purwanti, Direktur Analisis dan Sinkronisasi Bidang

Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP pada 24 September 2019 di Gedung BPIP.

Page 48: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

37

Pancasila, kasus intoleransi dan penghinaan terhadap Pancasila. Seperti yang

dikatakan Mahfud bahwa terdapat 9% dari rakyat Indonesia yang tidak setuju

dengan ideologi Pancasila, Angka 9% menurutnya dapat berpotensi merusak

negara kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut disebabkan Pancasila tidak lagi

digaungkan secara masif pasca Reformasi hingga berdampak pada banyaknya

masyarakat Indonesia yang tidak memahami nilai-nilai Pancasila42. Sejalan

dengan penelitian yang dilakukan oleh Alvara Research bahwa terdapat 16,8%

mahasiswa yang setuju dengan ideologi Islam, serta terdapat 17,8% mahasiswa

yang setuju dengan negara khilafah dari total sampel 1800 responden mahasiswa

di 25 universitas unggulan di Indonesia.43

Adanya mahasiswa yang masih percaya tegaknya negara Islam yang

berlandaskan syariah-syariah Islam selain Pancasila dan NKRI diakui Prof. Ali

Munhanif sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Jakarta,

bahwa tantangan ideologi di kalangan anak muda dan mahasiswa tetap nyata.44

Sedangkan menurut Direktur Advokasi, Hukum dan Pengawasan Regulasi

mengatakan bahwa banyaknya orang yang berpikir radikal disebabkan

perkembangan zaman saat ini

Banyaknya orang yang berpikir radikal sekarang ini, dalam artian

menganggap ideologi Pancasila bukanlah ideologi yang cocok

42 “Memahami Pancasila di Zaman Now.” 2018. Kompas. Diunduh 26 Oktober 2018

(https://edukasi.kompas.com/read/2018/02/05/19450091/memahami-pancasila-di-zaman-now). 43 Artikel dari website resmi Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemeristekdikti,

diunduh pada 1 November (https://belmawa.ristekdikti.go.id/wp-

content/uploads/2017/12/Paparan-Narsum-Materi-Radikalisme-Dikti-2.0.pptx) 44 Wawancara Pribadi dengan Ali Munhanif Dekan FISIP UIN Jakarta pada 8 November

2019 di Gedung FISIP UIN Jakarta.

Page 49: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

38

untuk Indonesia dikarenakan perkembangan zaman dan era

keterbukaan, dan era kebebasan berpendapat45 atau post-truth46.

Lebih lanjut menurut Direktur Analisis dan Sinkronisasi Bidang Hukum

Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP mengatakan bahwa di era keterbukaan

sekarang ini ada sekelompok orang yang menganggap bahwa ideologi Pancasila

bukan lagi ideologi yang cocok di Indonesia, melainkan ideologi Islam. Bahkan

ada sekelompok orang, sekelompok ormas, sekolompok warga negara yang ingin

mengganti Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia.47

Sekarang ini kan karena orang banyak berpikir, di era kebebasan,

di era keterbukaan, kebebasan berpendapat, akhirnya banyak orang

yang akhirnya berfikir radikal, nah berfikir radikal ini pada

akhirnya menganggap ideologi pancasila itu tidak cocok untuk

indonesia, ideologi tuh harus ada di semua negara, selalu ada, tapi

harus yang cocok, nah sekelompok orang itu beranggapan ideologi

di Indonesia ini yang cocok apedalah ideologi Islam, bukan

Pancasila.

Masalah-masalah yang telah disebutkan di atas merupakan akibat dari

kurangnya pemahaman terhadap ideologi Pancasila, yang menurut Mahfud jika

tidak diatasi dapat berpotensi merusak Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Kurangnya pemahaman terhadap ideologi Pancasila menyebabkan secara

keseluruhan bangsa Indonesia belum terintegrasi dengan sempurna, seperti masih

adanya sebagian masyarakat Indonesia yang menganggap ideologi Pancasila

bukanlah ideologi yang cocok untuk Indonesia, hingga ada sekelompok

45 Wawancara Pribadi dengan Direktur Advokasi, Hukum dan Pengawasan Regulasi

BPIP pada 24 September 2019 di Gedung BPIP. 46 Post-truth merupakan suatu kondisi dimana hal-hal yang benar dan fakta-fakta yang

bersifat objektif bukan lagi faktor yang penting dan berpengaruh untuk menilai kebenaran, namun

kebenaran dinilai berdasarkan keyakinan dan kesesuaian emosional di kutip langsung dari Alois

Wisnuhardana , Anak Muda & Medsos (Jakarta: Gramedia, 2018) hal. 72. 47 Wawancara Pribadi dengan Ani Purwanti, Direktur Analisis dan Sinkronisasi BPIP

pada 24 September 2019 di Gedung BPIP.

Page 50: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

39

masyarakat yang menentang dan ingin mengganti Pancasila sebagai Ideologi

negara Indonesia.

Menurut Paul Ricoeur, seharusnya ideologi berfungsi sebagai perekat bagi

sebuah bangsa, ideologi juga sebagai bentuk integrasi sosial dan merupakan

pandangan simbolik yang kokoh dan mendasar yang mampu mempersatukan

berbagai kelompok atau golongan di dalam dimensi kehidupan bersama dalam

masyarakat. Namun di Indonesia Pancasila sebagai Ideologi, belum dipahami oleh

masyarakat Indonesia secara keseluruhan, bahkan Pancasila sebagai ideologi

belum sepenuhnya menunjukkan menjadi ideologi yang terbaik dengan berbagai

praktik pemerintahan dan hukum yang saat ini terjadi, sehingga menggerus

kepercayaan masyarakat akan sistemnya.48 Sehingga kurangnya pemahaman

terhadap ideologi Pancasila menyebabkan munculnya permasalahan yang telah

disebutkan di atas.

Menanggapi hal tersebut, seharusnya pemerintah mengambil tindakan

untuk menjaga dan membina ideologi Pancasila. Salah satu pihak, atau lembaga,

atau wadah yang dapat menjaga ideologi Pancasila adalah Presiden, sebagai

kepala negara dan kepala pemerintahan yang diamanahkan oleh Undang-undang

untuk menjaga ideologi bangsa. Dengan dasar hukum UUD Tahun 1945 Pasal 4

ayat (1) yang berbunyi Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan

Pemerintahan menurut Undang-undang Dasar, dan sesuai dasar pertimbangan

dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016.

48 Wawancara Pribadi dengan Prof. Ali Munhanif, Dekan FISIP UIN Jakarta pada 8

November 2019 di Gedung BPIP.

Page 51: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

40

Bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Republik

Indonesia harus diketahui asal usulnya oleh bangsa Indonesia dari

waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi, sehingga kelestarian

dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam

kehidupan bermasyarakat49

Menurut James Anderson, kebijakan publik merupakan serangkaian

tindakan yang di ambil pemerintah yang mengarah pada tujuan tertentu untuk

mengatasi persoalan tertentu, serangkaian tindakan tersebut adalah tuntutan

kebijakan, keputusan kebijakan, pernyataan kebijakan, implementasi kebijakan

dan hasil kebijakan 50 Oleh karena itu penulis merujuk pada teori kebijakan publik

Anderson untuk menganalisis kebijakan tentang pembinaan ideologi Pancasila

pada masa pemerintahan Jokowi – JK yaitu Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun

2018, dan bagaimana implementasi pembinaan ideologi Pancasila oleh Badan

Pembinaan Ideologi Pancasila.

1. Latar Belakang Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018

tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Seperti yang dikatakan Anderson bahwa sebuah kebijakan merupakan

serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah unttuk mengatasi persoalan

tertentu, maka tindakan yang pertama dalam sebuah kebijakan adalah tuntutan

kebijakan. Tuntutan dalam kebijakan diajukan oleh aktor-aktor pemerintah,

swasta ataupun kelompok dalam masyarakat yang ditujukan kepada pejabat-

pejabat pemerintah yang berada dalam suatu sistem politik. Tuntutan tersebut

dapat berupa desakan umum supaya pemerintah berbuat sesuatu, hingga usulan

49 Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila 50 Budi Winarno, Kebijakan Publik Era Globalisasi (Yogyakarta: CAPS, 2016), hal. 23.

Dikutip dari James Anderson, Public Policy Making, hal. 4-5.

Page 52: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

41

untuk mengambil tindakan tertentu untuk mengatasi suatu masalah yang terjadi di

dalam masyarakat.51

Masalah-masalah yang telah disebutkan di atas, terkait permasalahan

Pancasila sebagai ideologi serta situasi sosial-politik yang terjadi beberapa tahun

belakangan ini, tepatnya pada masa pemerintahan Jokowi - JK merupakan sebuah

tuntutan mengapa Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan

Pembinaan Ideologi Pancasila ini harus lahir. Latar belakang Perpres Nomor 7

Tahun 2018 lahir karena situasi sosial-politik kacau-balau, ideologi Pancasila

yang semakin terancam, oleh karena itu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini

lahir.52

Menurut Lia Kian selaku staf khusus dewan pengarah BPIP, yang

menuntut lahirnya BPIP dengan dasar hukum Perpres Nomor 7 Tahun 2018

tersebut adalah karena adanya permasalahan terkait ideologi, seperti adanya

mahasiswa yang setuju dengan ideologi Islam dan Negara Khilafah.

Berkaitan dengan adanya riset yang menyebutkan bahwa ada

mahasiswa yang setuju dengan ideologi Islam dan khilafah dan ada

juga yang tidak setuju dengan Pancasila, itu lah salah satu alasan

yang menuntut kenapa lembaga ini harus lahir. Bukan asumsi

belaka.53

51 Budi Winarno, Kebijakan Publik Era Globalisasi (Yogyakarta: CAPS, 2016), hal. 23.

Dikutip dari James Anderson, Public Policy Making, hal. 4-5. 52 Wawancara Pribadi dengan Ani Purwanti, Direktur Analisis dan Sinkronisasi BPIP

pada 24 September 2018 di Gedung BPIP. 53 Wawancara Pribadi dengan Lia Kian, Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP pada 30

Agustus 2019 di FIFO Resto Ciputat.

Page 53: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

42

Sesuai dengan apa yang dikatakan Chaider, selaku Tenaga Ahli BPIP,

bahwa yang menyebabkan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018

tentang BPIP adalah sebagai respon dari situasi sosial-politik yang terjadi saat ini.

Kehadiran Perpres tersebut lebih sebagai response terhadap situasi

sosial-politik yang terjadi saat ini, dimana nilai ideologi Pancasila

memudar, politik identitas menguat, ikatan-ikatan kebangsaan

melemah, negara lemah, penegakan hukum lemah, kesenjangan

sosial menguat, radikalisme, konflik sosial, dan intoleransi

menyeruak. Oleh karena itu dibutuhkan pembinaan terhadap

ideologi Pancasila. Konteks ini lah yang mendorong lahirnya

BPIP.54

Sedangkan menurut Benny Susetyo selaku Staf Khusus Ketua Dewan

Pengarah BPIP, lahirnya BPIP dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018

ini, dikarenakan adanya permintaan dari komisi II DPR RI

Perumusan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atas rekomendasi

komisi 2 DPR RI kepada presiden, serta ada permintaan agar

lembaga yang memiliki kewenangan untuk mampu berkoordinasi

dalam pembinaan Pancasila. BPIP ini lebih kepada kepentingan

negara bukan kepentingan pemerintah apalagi kepentingan

kekuasaan. Maka BPIP ini merupakan lembaga negara yang mau

mengaktualisasikan Pancasila dalam perilaku kehidupan.55

Lalu menurut Mahfud selaku Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan

Ideologi Pancasila bahwa faktor yang melatarbelakangi dibentuknya BPIP adalah

karena terdapat ancaman terhadap ideologi Pancasila. Ancaman terhadap ideologi

Pancasila menurutnya adalah adanya gerakan-gerakan radikal yang memiliki

54 Wawancara Pribadi dengan Chaider Bamualim, Tenaga Ahli BPIP pada 28 Agustus

2019 di Hotel Savero Depok. 55 “Penasihat Kepala BPIP: Rekomendasi DPR, UKPPIP jadi BPIP.”2018. CNN

Indonesia. Diunduh 30 September 2019 (https://www.youtube.com/watch?v=IyB3i6F0bMM).

Page 54: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

43

tujuan mengganti Pancasila dengan ideologi lain sebagai dasar negara Republik

Indonesia.56

Berdasarkan keterangan di atas menunjukkan bahwa tuntutan atas lahirnya

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Perpres Nomor 7 Tahun 2018

berasal dari Komisi II DPR RI sebagai aktor pemerintah berupa permintaan dan

rekomendasi kepada Presiden. Namun menurut keterangan beberapa sumber lain,

faktor yang menyebabkan lahirnya Perpres Nomor 7 Tahun 2018 yang

membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai lembaga yang

mengurus dan bertanggung jawab dalam pembinaan ideologi Pancasila lebih

dikarenakan tuntuan dari desakan kondisi situasi sosial-politik yang terjadi saat

ini, seperti permasalahan-permasalahan ideologi, dan ancaman disintegrasi,

sehingga dibutuhkan lembaga untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila.

Menanggapi tuntutan atas hadirnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

di atas, menurut Ray Rangkuti bahwa memang ada kebutuhan yang mendesak

sebagai sebuah bangsa untuk segera menanam kembali ideologi Pancasila, karena

saat ini masyarakat Indonesia seperti kehilangan orientasinya terhadap Pancasila,

mengingat juga munculnya berbagai ideologi yang mengancam ideologi

Pancasila. Dimana hal itu hanya mungkin ditangani oleh presiden sebagai kepala

pemerintah dan kepala negara, karena hal itu tugas kepresidenan dalam pengertian

sebagai kepala negara.57

Ini memang semacam kebutuhan kita sebagai sebuah bangsa. Karena

kita ini seperti kehilangan orientasi kita terhadap Pancasila selama

56 “Mahfud: BPIP Dibentuk Karena Ada Ancaman terhadap Ideologi Pancasila.” 2018.

DetikNews. Diunduh 27 Maret 2019 (https://news.detik.com/berita/d-4046816/mahfud-bpip-

dibentuk-karena-ada-ancaman-terhadap-ideologi-pancasila). 57 Wawancara Pribadi dengan Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani.

Page 55: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

44

kurang lebih 10 tahun belakangan ini, mengingat munculnya berbagai

ideologi yang mengancam Pancasila dan NKRI. Jadi memang ada

kebutuhan yang mendesak untuk mulai menanam kembali falsafah

kebangsaan kita Pancasila terhadap masyrakat Indonesia yang itu

hanya mungkin dilakukan oleh Presiden sebagai kepala pemerintah

dan kepala negara, karena ini tugas kepresidenan dalam pengertian

sebagai kepala negara.

2. Tindakan Jokowi dalam Pembinaan Ideologi Pancasila

Keputusan kebijakan dapat diartikan sebagai keputusan-keputusan yang

diambil oleh para pejabat pemerintah sebagai arah tindakan serta subtansi

terhadap pelaksanaan kebijakan publik, untuk menciptakan ketentuan-ketentuan

dasar. Seperti mengeluarkan perintah-perintah eksekutif, mengumumkan

peraturan-peraturan yang bersifat administratif, ataupun membuat penafsiran

yuridis terhadap suatu undang-undang.

Merujuk pada pengertian kebijakan publik menurut James Anderson,

bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang di ambil

pemerintah yang mengarah pada tujuan tertentu.58 Untuk menjaga ideologi,

pemerintah dapat mengambil sebuah tindakan berupa keputusan kebijakan dalam

pembinaan ideologi Pancasila.

Dalam hal ini untuk menjaga dan membina ideologi Pancasila, keputusan

kebijakan yang di ambil Jokowi sebagai kepala pemerintahan adalah dengan

mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan

Ideologi Pancasila pada 28 Februari 2018.59 Perpres Nomor 7 Tahun 2018

58 James Anderson, Public Policy Making, hal. 4-5. Dikutip dalam Budi Winarno,

Kebijakan Publik Era Globalisasi (Yogyakarta: CAPS, 2016), hal. 23. 59 “Presiden Teken Perpres, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.” 2018. Situs Resmi

Sekretariat Negara, 6 Maret 2018. Diunduh 25 November 2019 (https://setkab.go.id/presiden-

teken-perpres-ukp-pip-jadi-badan-pembinaan-ideologi-pancasila/)

Page 56: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

45

dundangkan oleh Yasonna H. Laoly selaku Menteri Hukum Dan Hak Asasi

Manusia, sesuai Pasal 65, Perpres tersebut mulai berlaku sesuai tanggal

diundangkan.60 Dalam perpres tersebut juga berisi aturan-aturan, tugas, fungsi dan

sebagainya. BPIP menjadi badan atau lembaga yang bertanggung jawab dalam

membina dan mengurus segala hal terkait Pancasila. Seperti apa yang

disampaikan oleh Direktur Analisis dan Sinkronisasi Deputi Hukum, Advokasi,

dan Pengawasan Regulasi dalam wawancara pribadi penulis

BPIP adalah lembaga yang tugasnya menyemai nilai Pancasila

dalam kehidupan berbangsa, terus membudidayakan nilai

Pancasila. Tugas fungsinya membantu presiden, jadi BPIP itu

tugasnya membantu presiden dalam pembinaan ideologi Pancasila,

tadi yang ideologi tadi ternyata oleh presiden diputuskan Perpres

Nomor 7 Tahun 2018 dan dibentuk BPIP maksudnya apa? Agar

ada rumusan untuk arah pembinaan ideologi Pancasila, dengan

sosialisasi nilai-nilai Pancasila, melaksanakan koordinasi,

sinkronisasi, mengendalikan pembinaan secara menyeluruh

berkelanjutan, melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan,

memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap

kebijakan regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.61

Tujuan dikeluarkannya kebijakan tentang Badan Pembinaan Ideologi

Pancasila sesuai dengan isi Perpres Nomor 7 Tahun 2018 adalah dalam rangka

menegakkan dan mengimpelemtasikan nilai-nilai Pancasila, maka perlu dilakukan

pembinaan ideologi Pancasila melalui program yang disusun secara terencana,

sistematis, dan terpadu sehingga menjadi panduan bagi seluruh penyelenggara

negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia. Sesuai dengan

wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Dr. Ani Purwanti selaku Direktur

60 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 61 Wawancara Pribadi dengan Ani Purwanti, Direktur Analisis dan Sinkronisasi Deputi

Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi pada 24 September 2019 di Gedung BPIP.

Page 57: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

46

Analisis dan Sinkronisasi Kedeputian Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan

Regulasi BPIP menyebutkan bahwa tujuan dikeluarkan Perpres Nomor 7 Tahun

2018

Latar belakang perpres itu lahir karena tadi itu, situasi politik kacau

balau, ideologi Pancasila ini semakin terancam, makanya lembaga

ini lahir, tujuannya untuk mengatasi semua permasalahan terkait

dengan ideologi yaitu seperti pengaruh-pengaruh ideologi lain,

gerakan separatis atau radikal yang muncul yang dapat mengancam

kesatuan negara Indonesia. Makanya kita melakukan pembinaan

ideologi Pancasila agar dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-

hari62

Sedangkan sasaran dari Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tersebut adalah

tertuju pada seluruh warga negara Indonesia, termasuk penyelenggara negara.

Sesuai wawancara penulis dengan Direktur Analisis dan Sinkronisasi Deputi

Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi

Membudayakan nilai pancasila di kalangan penyelenggara negara,

warga negara agar menjadi pendirian hidup dan laku hidup

berbangsa dan bernegara, dan melakukan pembinaan Pancasila

untuk seluruh rakyat.63

Jadi, tujuan dari diputuskannya kebijakan Peraturan Presiden Nomor 7

Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah untuk membina

ideologi Pancasila dalam rangka menegakkan dan mengimplementasikan nilai-

nilai Pancasila dan mengatasi permasalahan terkait ideologi Pancasila dengan cara

membina ideologi Pancasila kepada masyarakat.

62 Wawancara pribadi dengan Dr. Ani Purwanti, Direktur Analisis Dan Sinkronisasi

Deputi Bidang Hukum, Advokasi, Dan Pengawasan Regulasi pada 24 September 2019 di Gedung

BPIP. 63 Wawancara pribadi dengan Dr. Ani Purwanti, Direktur Analisis Dan Sinkronisasi

Deputi Bidang Hukum, Advokasi, Dan Pengawasan Regulasi pada 24 September 2019 di Gedung

BPIP.

Page 58: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

47

Setelah diputuskan sebuah kebijakan, tindakan selanjutnya menurut James

Anderson adalah pernyataan kebijakan. Yaitu sebuah pernyataan resmi,

penjelasan ataupun artikulasi mengenai kebijakan publik. Pernyataan kebijakan

diantaranya dapat berupa; Keputusan Presiden, Dekrit Presiden, ketetapan MPR

dan lain-lain. Ataupun pernyataan langsung dari pejabat-pejabat pemerintah dalam

pidato-pidato yang mengarah pada tujuan pemerintah tentang apa yang akan

dilakukan kedepannya dalam mencapai tujuan tertentu ataupun untuk

menyelesaikan persoalan tertentu.

Setelah Jokowi memutuskan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018

pada 28 Februari 2018, kemudian Jokowi melantik secara resmi Badan Pembinaan

Ideologi Pancasila pada 22 Maret 2018 di Istana Negara dengan dasar hukum

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, hal ini merupakan sebuah penegasan

atau pernyataan kebijakan tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.64

Menanggapi keputusan Jokowi membentuk Badan Pembinaan Ideologi

Pancasila, secara eksplisit memang ada keperluan untuk membentuk sebuah

lembaga yang bekerja dan bertanggung jawab dalam membina ideologi Pancasila

dan mengatasi masalah-masalah dari tantangan ideologi kebangsaan. Hal tersebut

merupakan rencana baik dari pemerintahan Jokowi dengan berupaya mengatasi

64 “Jokowi Lantik Megawati Jadi Ketua Dewan Pengarah BPIP”. 2018. Kompas. Diunduh

28 November 2019 (nasional.kompas.com/read/2018/03/21/17134921/kamis-jokowi-lantik-

megawati-jadi-ketua-dewan-pengarah-bpip)

Page 59: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

48

berbagai tantangan ideologi, seperti meredam perkembangan ideologi-ideologi

transnasional yang bertentangan dengan Pancasila dalam masyarakat Indonesia.65

Melalui otoritas dan legitimasi politik yang dimiliki pemerintah, seringkali

pemerintah pusat memiliki penilaiannya sendiri, adakalanya pemerintah pusat

mengartikan masalah-masalah terkait ideologi, konflik-konflik yang terjadi di

masyarakat ataupun gejala-gejala politik yang terjadi dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara sebagai ancaman yang membahayakan kelangsungan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga konsekuensinya adalah berupa kebijakan

ataupun tindakan yang harus dilakukan menurutnya. Terlebih jika menyangkut

perwujudan nasionalisme dan ideologi yang harus ditanamkan ke masyarakat

Indonesia yang multi etnis, suku, budaya, dan agama. Hal tersebut merupakan

strategi politik pemerintah untuk mengendalikan kemajemukan dan pluralitas

rakyat Indonesia. 66

Jika merujuk pada pernyataan di atas, Jokowi sebagai kepala negara dan

kepala pemerintahan menganggap permasalahan terkait ideologi Pancasila sebagai

sesuatu yang membahayakan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga

mengambil sebuah keputusan kebijakan yaitu Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun

2018 yang membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Seperti yang

dikatakan Lia Kian, pembinaan ideologi Pancasila ini bertujuan untuk

65 Wawancara Pribadi dengan Prof. Ali Munhanif, Dekan FISIP UIN Jakarta pada 8

November 2019 di Gedung FISIP UIN Jakarta. 66 Ramadhani Yusron dan Asrinaldi A, “Negara Kuat dalam Pelaksanaan Demokrasi

Lokal di Indonesia: Tinjauan Awal terhadap Pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun

2004” JURNAL DEMOKRASI Vol. IV No. 2 (2005), hal. 78.

Page 60: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

49

menguatkan ideologi Pancasila yang pada akhirnya akan memperkokoh Negara

Kesatuan Republik Indonesia.67

B. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

1. Program Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila

Menurut Anderson, hasil kebijakan merupakan manifestasi atau

perwujudan dari sebuah kebijakan publik. Bagaimana hal-hal sebenarnya yang

dilakukan pemerintah untuk merealisasikan kebijakan publik, sesuai keputusan

dan pernyataan kebijakan. Setelah Presiden Jokowi menetapkan Peraturan

Presiden Nomor 7 Tahun 2018 yang membentuk Badan Pembinaan Ideologi

Pancasila, maka hasil dari kebijakan (policy outputs) dari Perpres Nomor 7 Tahun

2018 adalah pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila oleh Badan Pembinaan

Ideologi Pancasila.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila merupakan lembaga pemerintah

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam

pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila. Adapun implementasi dari tugas dan

fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sesuai isi Peraturan Presiden Nomor

7 Tahun 2018 diantaranya:

67 Wawancara Pribadi dengan Lia Kian, Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP pada 30

Agustus 2019 di Fifo Resto Ciputat

Page 61: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

50

a) Sosialisasi dan Kerjasama dalam Pembinaan Ideologi Pancasila

dengan Kementerian dan Lembaga

Pelaksanaan sosialisasi dan kerjasama pembinaan ideologi

Pancasila dilakukan dengan kementerian-kementerian. Menurut Chaider

selaku Tenaga Ahli sewaktu BPIP dalam hal kerjasama BPIP adalah

dengan melakukan koordinasi lintas instansi di beberapa kementerian.

Seperti apa yang disampaikannya:68

Sesuai pengalaman saya, melakukan koordinasi lintas

instansi guna membahas kerjasama dalam hal konten

maupun strategi. Kerjasama pernah dilakukan dengan

Kemenrsitekdikti, Kemenkominfo, Kemenag, sejumlah

kampus dan pemprov dalam rangka pembinaan Pancasila.

Kerjasama dalam hal pembinaan ideologi Pancasila, BPIP

melakukannya berupa membuat MoU dengan kementerian-kementerian

yang bekerjasama dengan BPIP, seperti kerjasama dengan Kemendagri

untuk melakukan diklat terhadap para kades di Indonesia. Seperti yang

dikatakan Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP69

Koordinasi dengan kemendagri bagaimana agar seluruh

instansi pemerintah di tanggal 1 juni melakukan upacara,

selanjutnya kami sudah buat MoU dengan mendagri, pada

hari ini 30 agustus, salah satu yg akan kami lakukan adalah

dibawah kemenadgri kami elaborasi kerjasama, seperti

kemendagri punya desa dan kepala desa, tapi kemendagri

nanti memberikan ruang kepada BPIP untuk melatih,

mendidik membina 80.000 kades di seluruh indonesia.

68 Wawancara langsung dengan Chaider Bamualim Tenaga Ahli BPIP pada 28 Agustus

2019 di Hotel Savero Depok. 69 Wawancara langsung dengan Lia Kian Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP pada 30

Agustus 2019 di FIFO Resto Ciputat.

Page 62: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

51

Selain kerjasama dengan Kemendagri berupa pembinaan Pancasila

terhadap kepala desa di seluruh Indonesia, BPIP juga melakukan

kerjasama dengan Kemenristekdikti dan Kemendikbud agar memasukan

kurikulum Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan, seperti yang

disampaikan oleh Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP:

Kita sudah melakukan clearing house dengan kementerian2

lain dikaitkan dengan kurikulum pancasila, yaitu, kalau

pendidikan dasar sampai atas kita sudah melakukan

formulasi dengan kemendikbud, nanti teknisnya mungkin

2020. Nah untuk permenristek 55 itu sudah lewat

kemenristekdikti, untuk di kampus UIN sudah di

koordinasikan dengan Kemenag, jadi sesuai dengan kamar-

kamarnya. Ini lah langkah strategis, jadi nanti para

kementerian itu yang melakukan, kami menitip pembinaan

pancasila lewat segment-segment perguruan tinggi dan

sekolah-sekolah lewat kementerian yang bersangkutan.

Dalam rangka mengatasi isu radikalisme, BPIP juga melakukan

kerjasama dengan Tentara Negara Indonesia (TNI) dan kepolisian serta

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Seperti apa yang

dikatakan Ketua Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP

Kita kerja sama dengan TNI, salah satunya kita sudah mendeteksi

pulau-pulau terluar dan pulau-pulau terkecil yang berpotensi

mudah dimasuki dan dipengaruhi paham-paham radikal. Kita

datang kesana untuk melakukan konsolidasi dengan pihak yang

berkuasa disana, seperti kepala adat, kepala desa, dan kepolisian

setempat.

Kerjasama BPIP dan BNPT dengan membuat nota kesepahaman

pada 1 Oktober 2019 di Gedung BUMN dalam pelaksanaan pembinaan

ideologi Pancasila untuk menangkal paham radikalisme. Kerjasama antar

Page 63: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

52

BPIP dan BNPT diantaranya menyusun bahan ajar dan metode pembinaan

ideologi Pancasila kepada masyarakat umum, pelaku terorisme, dan aparat

hukum yang memiliki fungsi penanganan tindak pidana terorisme, serta

melaksanakan program konseling terhadap pelaku terorisme.70 Menurut

Direktur Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi

BNPT ini lembaga utama untuk urusan teroris, nah dia

membutuhkan sentuhan Pancasila untuk membantu

pekerjaan mereka. Jadi pada saat BNPT sosialisasi

keseluruh masyarakat terkait pencegahan terhadap

radikalisme dan terorisme, nah itu dia membutuhkan dari

kita, juga memberikan masukan terhadap apa yang mereka

sedang lakukan, tapi khusus terkait dengan Pancasila.

Pelaksanaan sosialisasi nilai-nilai Pancasila telah dilaksanakan oleh

BPIP ke hampir seluruh provinsi di Indonesia. Menurut Aris selaku

Direktur Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP, sosialisasi nilai-nilai

Pancasila dilakukan untuk seluruh lapisan masyarakat dengan tujuan

mengarusutamakan nilai-nilai Pancasila di ruang publik, sehingga nilai-

nilai Pancasila dapat dipahami dan diamalkan oleh seluruh masyarakat.71

70 BPIP dan BNPT Tandatangani Nota Kesepahaman dikutip dari situsi resmi BPIP

diunduh pada 30 Oktober 2019 (http://www.bpip.go.id/informasi/bpip-dan-bnpt-tandatangani-

nota-kesepahaman/) 71 Wawancara tertulis dengan Aris Heru, Direktur Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan

BPIP.

Page 64: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

53

Gambar. 1. Pelaksanaan Sosialisasi Pancasila BPIP

Berdasarkan hasil pengamatan langsung penulis dalam acara

sosialisasi nilai-nilai Pancasila di Fifo Resto Ciputat pada 30 Agustus 2019

yang dilakukan BPIP melibatkan mahasiswa, tokoh-tokoh, dan organisasi-

organisasi masyarakat dan pejabat dari BPIP itu sendiri. Dalam acara

sosialisasi Pancasila tersebut berisi materi-materi nilai dan mutiara

Pancasila dan semangat gotong royong sesuai Pancasila sesuai dengan

tema sosialisasi tersebut. Dalam acara sosialisasi nilai-nilai Pancasila,

BPIP juga membagikan kaos dan tas yang bertuliskan “Saya Indonsia,

Saya Pancasila”

Berdasarkan keterangan dari beberapa sumber di atas, dalam hal

kerjasama pembinaan ideologi Pancasila dengan kementerian, BPIP

menjadi pihak yang menyediakan bahan dan materi dalam hal pembinaan

Ideologi Pancasila.

Page 65: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

54

b) Mengawasi Peraturan-Peraturan yang Tidak Sesuai Pancasila

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila juga meregulasi peraturan-

peraturan yang bertentangan dengan Pancasila yang dilaksanakan oleh

Deputi 2 Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi melakukan

pengawalan atau peninjauan pembentukan dan analisis peraturan-peraturan

yang tidak sesuai dengan Pancasila, menurut Direktur Hukum, Advokasi,

dan Pengawasan Regulasi

Jadi kan semua peraturan perundang-undangan mulai

undang-undang sampai Perda harus sesuai dengan

Pancasila tapi nyatanya masih banyak yang belum sesuai,

nah kami mengawal kalau mau melahirkan peraturan

perundang-undanganan, supaya ingat harus dasarnya

Pancasila, terus bagi undang-undang atau perda yang sudah

lahir, kami analisis, apakah undang-undang ini sesuai atau

tidak dengan nilai-nilai Pancasila, misalnya perda ini yang

bertentangan dengan sila kelima, kami mengawasi itu yang

saya lakukan, jadi agak khusus ke arah itu. Jadi apa yang

sekarang sedang dilakukan kemendagri dan BPIP, sedang

mensinergikan indikator penyesuaian peraturan-peraturan

dengan Pancasila itu, bahkan nanti tanggal 14 Oktober

kami akan memfinalkan indikator itu.72

Pengawasan regulasi suatu peraturan yang bertentangan dengan

Pancasila dilakukan dengan kerjasama BPIP dan Kementrian Dalam

Negeri. Parameter suatu peraturan yang tidak bertentangan dengan

72 Wawancara Pribadi dengan Ani Purwanti, Direktur Analisis dan Sinkronisasi BPIP

pada 24 September 2019 di Gedung BPIP.

Page 66: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

55

Pancasila merupakan peraturan yang mencakup nilai dan norma

Pancasila.73

c) Menyusun Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila

Penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila (GBHIP)

dilakukan oleh Deputi 3 Bidang Pengkajian dan Materi yang telah

melakukan pembuatan buku tentang garis besar halaun ideologi Pancasila

dan modul standarisasi untuk pelatihan Pancasila yang berlaku untuk

seluruh masyarakat Indonesia. Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila

tersebut akan diterbitkan pada bulan oktober 2019. Menurut Direktur

Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulas BPIP:

Pada bulan oktober akan di launching dokumen negara

tentang Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila, bahwa nanti

akan ada buku garis besar pembinaan ideologi Pancasila

yang berlaku untuk seluruh rakyat indonesia. Semua, jadi

kalau instansi itu misalnya mau pakai untuk apa, kalau

kemenag mau dipakai informasi itu diharuskan oleh seluruh

dosen dan pengajar yang ada di kemenag, kalau dikti mau

dipakai pada dosen-dosen perguruan tinggi, kalau dikbud

dipakai untuk guru, silahkan, tapi itu bentuk konkrit

pembinaan ideologi pancasila disitu.

Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila berisi tentang pedoman-

pedoman Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang

berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Juga berisi rumusan tentang

pedoman-pedoman dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan

kebijakan pembangunan nasional dari segala bidang kehidupan. Sebagai

73 BPIP : Regulasi Tidak Bertentangan Selama Selaras Pancasila dikutip dari situs resmi

BPIP diunduh pada 30 November 2019 (bpip.go.id/informasi/bpip-regulasi-tidak-bertentangan-

selama-selaras-pancasila/)

Page 67: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

56

implementasi mengaktualisasikan dan membumikan nilai-nilai Pancasila.

GBHIP juga berfungsi sebagai pembatas dan penuntut terhadap

pemahaman akan kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara, serta panduan bagaimana pembangunan nasional kedepannya

sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.74

d) Menyusun Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Pancasila

Fungsi penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, dan

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Pancasila dilakukan oleh

Deputi 4 Bidang Pendidikan dan Pelatihan, yang telah melakukan

penyusunan modul untuk pendidikan dan pelatihan Pancasila pada

lembaga-lembaga yang selama ini telah melakukan diklat Pancasila

Saat ini sedang menyusun modul-modul yang nantinya

akan diserahkan pada lembaga-lembaga yang selama ini

melaksanakan diklat, kalau perguruan tinggi kan mata

kuliah, tapi kalau pegawai negeri juga ada diklatnya, TNI

ada diklatnya polisi juga, nah modul itu akan di sinergikan

dengan apa yang selama ini mereka lakukan.75

e) Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Pancasila

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pancasila yang dilakukan

Deputi Pendidikan dan Pelatihan BPIP salah satunya yang telah dilakukan

kepada Bintara Pembina Desa (BABINSA), yang diikuti 100 orang

BABINSA dari seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Medan selama

74 GBHIP Sebagai Pedoman Pembangunan Berdasarkan Pancasila. Dikutip langsung

dari situs resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila diunduh pada 30 November 2019

(http://www.bpip.go.id/informasi/gbhip-sebagai-pedoman-pembangunan-berdasarkan-pancasila/) 75 Wawancara Pribadi dengan Ani Purwanti, Direktur Analisis dan Sinkronisasi BPIP

pada 24 September 2019 di Gedung BPIP.

Page 68: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

57

5 hari 4 malam. Tujuan dari diklat tersebut agar peserta diklat

mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Tidak hanya

memberi materi Pancasila, BPIP juga memberikan sertifikat bagi peserta

yang telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dimasyarakat.76

Kami malakukan diklat untuk Babinsa. kita selanggarakan

diklat di Medan untuk Babinsa dari seluruh Indonesia,

sampai 100 orang itu. Selama 5 hari 4 malam. nah diklatnya

ini ada 6 materi diklat bermuatan Pancasila, dan sudah di

selaraskan dengan kementerian lembaga, agar tidak terjadi

singgungan dari diklat-diklat dari kementerian lain yang

berhubungan dengan Pancasila. Salah satu materi diklat itu

kontekstualisasi yang nanti disesuaikan para pesertanya.

Misal kemarin untuk Babinsa, berarti konteks diklat untuk

babinsa disesuaikan dengan profesi dan tugas dan fungsi

babinsa.

f) Membuat aturan Upacara Bendera pada Tanggal 1 Juni

Melalui surat edaran B.116/Ka.BPIP/05/2019 perihal Pedoman

Peringatan Hari Lahir Pancasila yang dibuat Badan Pembinaan Ideologi

Pancasila yang dikeluarkan pada 13 Mei 2019, BPIP menghimbau kepada

seluruh kementerian/lembaga, Pemerintah Darah seluruh Indonesia, dan

Perwakilan RI di luar negeri untuk menyelenggarakan upacara bendera di

tanggal 1 Juni dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila.77

Implementasi pembinaan ideologi Pancasila yang dilakukan BPIP di atas

semua program-programnya, baik sosialisasi, pelatihan dan pendidikan, advokasi

bertujuan untuk menguatkan Pancasila sebagai ideologi dan dalam jangka panjang

76 Wawancara Pribadi dengan Deri, Staf Deputi Pendidikan dan Pelatihan BPIP pada 10

November 2019 di Jalan Kingkit IV Jakarta Pusat. 77 Surat Edaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila diunduh pada 30 November 2019

(https://www.mahkamahagung.go.id/media/5995)

Page 69: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

58

diharapkan dapat menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui

pembinaan ideologi Pancasila.78

Namun menurut Prof. Ali Munhanif program kerja BPIP dalam pembinaan

ideologi Pancasila masih terlalu bersifat akademik, sehingga program-program

kerja BPIP dalam pembinaan ideologi Pancasila belum dapat disejajarkan dengan

program-program birokrasi yang lain. Sehingga berakibat BPIP belum dapat

menjadi lembaga yang bekerja atau working instituion secara birokrasi.79

Menanggapi pernyataan di atas, berdasarkan hasil pengamatan dan

wawancara penulis dengan staf pengkajian dan materi BPIP, memang program-

program kerja BPIP dalam pembinaan ideologi Pancasila masih terlalu bercorak

akademis. Hal ini disebabkan karena latar belakang pejabat-pejabat dalam struktur

BPIP memang mayoritas berasal dari kalangan akademisi, sehingga berdampak

pada program kerja yang bersifat akademik.

Maklumlah mas masih terlalu akademis, karena memang kepala

pelaksananya juga akademisi, deputi-deputi dan direktur-

direkturnya juga akademisi. Jadi program kita akhirnya cenderung

akademis.80

78 Wawancara Pribadi dengan Chaider Bamualim, Tenaga Ahli BPIP pada 28 Agustus

2019 di Hotel Savero Depok. 79 Wawancara Pribadi dengan Prof. Ali Munhanif, Dekan FISIP UIN Jakarta pada 8

November di Gedung FISIP UIN Jakarta 80 Wawancara Pribadi dengan Abdiel, staf Deputi Pengkajian dan Materi BPIP pada 10

November 2019 di Jalan Kingkit IV Jakarta Pusat

Page 70: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

59

2. Dampak Pembinaan Ideologi Pancasila di Masyarakat

Dampak kebijakan lebih mengacu pada akibat-akibat yang dirasakan oleh

masyarakat dari suatu kebijakan. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat, baik

yang diharapkan atau tidak, dari tindakan yang diambil pemerintah ataupun tidak

adanya tindakan pemerintah.

Dampak dari Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 dengan hadirnya

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai lembaga yang melakukan

pembinaan ideologi Pancasila melalui diantaranya sosialisasi nilai-nilai Pancasila

kepada masyarakat dirasa dampaknya oleh salah satu mahasiswa yang mengikuti

program sosialisasi nilai-nilai Pancasila oleh BPIP, bahwa dengan hadirnya BPIP

merasa diwadahi dalam diskursus Pancasila, dan mendapatkan pemahaman lebih

tentang Pancasila, karena selama ini sebagai mahasiswa menurut Fahri, ruang

diskusi Pancasila masih terbatas. Selain itu, menurut Fahri, selama ini diskusi

Pancasila biasanya hanya sesama mahasiswa, dengan hadirnya BPIP lewat

program sosialisasi Pancasila, sebagai mahasiswa ia merasa mendapatkan

kesempatan ruang dialogis Pancasila dengan elit BPIP.81 Seperti yang

disampaikan pada wawancara penulis

Kalau apa yang saya dapat, kami sebagai mahasiswa, kami merasa

di wadahi, secara diskusi bahwa diskusi Pancasila menjadi topik

utama. Kami cenderung selama ini diskusi hanya dengan sesama

mahasiswa, kami jarang punya ruang dialogis pancasila dengan

elite. Dan kalau pun ada ruang lingkup itu terbatas. Sedangkan

BPIP ini hadir dengan terobosan dalam sosialisasi untuk membuat

ruang diskusi dengan mahasiswa, dosen, OKP dan juga elite BPIP.

Dari diskusi dalam sosialisasi Pancasila itu kita jadi tahu lebih

81 Wawancara Pribadi dengan Fahri, Mahasiswa pada 12 November 2019 di FAS Cafe

Ciputat.

Page 71: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

60

banyak tentang Pancasila, lebih memahami dan mencintai

Pancasila.

Selain itu, dampak dari hadirnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

menurut Ega selaku Bendahara Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila

Tangerang Selatan, dengan adanya BPIP ia merasa dipedulikan oleh pemerintah

dari segi pemahaman ideologi. Juga menganggap bahwa BPIP ini merupakan

wadah untuk terlindung dari pengaruh-pengaruh ideologi lain, karena dengan

adanya pembinaan ideologi Pancasila menurut Ega, menambah wawasan dan

pemahaman ideologi Pancasila dan semakin yakin bahwa ideologi Pancasila

merupakan ideologi yang paling baik dan cocok di Indonesia dan mengingatkan

agar mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.82

Cukup bagus menurut saya dengan adanya BPIP ini, karena kami

merasa dipedulikan oleh pemerintah dalam pemahaman Pancasila.

Seperti ada pengingat bagi kami untuk mengamalkan nilai-nilai

Pancasila dalam keseharian, dan tentunya bahwa ideologi Pancasila

ini masih kuat. Dipedulikan dalam artian sebagai wadah bagi kami

untuk membentengi diri dari pengaruh-pengaruh ideologi lain yang

bertentangan dengan Pancasila. Dengan adanya BPIP ini, terutama

sosialiasi nilai-nilai Pancasila, selain menambah wawasan dan

pemahaman Pancasila, kami menjadi lebih yakin terhadap ideologi

Pancasila bahwa ideologi ini lah yang final dan cocok bagi

Indonesia dengan latarbelakangnya.

Menanggapi hadirnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, menurut Ega,

kebijakan ini sangat ditunggu yaitu hadirnya lembaga pemerintah yang khusus

mengurus dan membina ideologi Pancasila, karena selama ini nilai-nilai Pancasila

kurang digaungkan dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam perilaku

82 Wawancara Pribadi dengan Ega, Bendahara SAPMA PP pada 25 Oktober 2019 di FAS

Cafe Ciputat.

Page 72: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

61

kehidupan. Dalam pelaksanaan sosialisasi nilai-nilai Pancasila, BPIP juga

mengajak kerjasama dengan Sapma PP untuk terlibat dalam sosialisasi tersebut.

Di sisi lain, lahirnya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 dengan

dibentuknya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memberi kesan bahwa

kebijakan ini dimaksudkan untuk menampung ruang dan jabatan bagi orang-orang

dekat Jokowi, sehingga badan ini terkesan politis. Namun lahirnya kebijakan ini

menurut Prof. Ali niatnya bagus, karena Jokowi merupakan salah satu Presiden

pasca reformasi yang memiliki keinginan untuk menjaga ideologi negara dan

NKRI hingga membentuk sebuah badan yang membina dan menangani ideologi

Pancasila.83

Menurut Ray Rangkuti, presiden lebih serius dalam menanggapi

sosialisasi Pancasila ini sebagai sesuatu yang urgent, terkait kebijakan Jokowi

membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai sesuatu bagus dan

dibutuhkan pada saat ini, karena adanya berbagai pemaknaan baru dan masalah-

masalah ideologis, sehingga diperlukan suatu badan dalam kerangka

mensosialisasikan ideologi Pancasila dengan pendekatan yang baru. Menurutnya

kinerja BPIP juga cukup bagus, karena setidaknya sumbangsih BPIP dalam

membina ideologi Pancasila dan meredan isu-isu radikalisme sudah cukup terlihat

dari upaya BPIP dalam membina dan mensosialisasikan ideologi Pancasila.

83 Wawancara Pribadi dengan Prof. Ali Munhanif, Dekan FISIP UIN Jakarta pada 10

November 2019 di Gedung FISIP UIN Jakarta.

Page 73: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

62

Sehingga upaya BPIP dalam memperkuat pemahaman tentang Pancasila dengan

sendirinya akan memperkuat kecintaan terhadap NKRI.84

Ini memang baru, tapi dibutuhkan, karena ini kan ada pemaknaan

baru terhadap ideologi Pancasila, oleh karena itu diperlukan suatu

badan baru dalam kerangka mensosialisasi pancasila dengan

pendekatan baru dan makna baru. Saya pikir sudah cukup bagus

setidaknya sumbangsih mereka untuk meredam apa namanya isu-

isu tentang katakanlah khilafah macam macam, menurut saya sih

sudah cukup kelihatan.

Menurut keterangan beberapa sumber di atas menunjukan bahwa dampak

dari Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 yang membentuk Badan Pembinaan

Ideologi Pancasila meskipun terbilang masih baru namun cukup memberikan

manfaat dalam dimensi pembinaan ideologi Pancasila melalui pelaksanaan

program pembinaan seperti sosialisasi Pancasila dan hadirnya Badan Pembinaan

Ideologi Pancasila menjadi sebuah wadah atau ruang dialogis tentang nilai-nilai

dan pemahaman nilai-nilai Pancasila yang diharapkan dapat diaktualisasikan

dalam kehidupan sehari-hari, meskipun hadirnya BPIP ini awalnya terkesan

sebagai lembaga yang politis.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, hadirnya Perpres Nomor 7 Tahun

2018 yang dikeluarkan oleh Jokowi dengan tujuan membina ideologi Pancasila,

hal ini disebabkan munculnya masalah-masalah ideologis sebagai akibat dari

kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila, maka dibentuk

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditugaskan untuk membina ideologi

Pancasila terhadap masyarakat Indonesia secara menyeluruh, mulai dari

84 Wawancara Pribadi dengan Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani pada 22

September 2019 di Jalan Kertamukti Ciputat.

Page 74: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

63

melakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila, mengawasi peraturan-peraturan yang

tidak sesuai dnegan Pancasila, bekerjasama dengan kementrian, lembaga,

organisasi-organisasi masyarakat dalam pembinaan ideologi Pancasila,

memasukan pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan, hingga

memberikan pendidikan dan pelatihan ideologi Pancasila sebagai upaya

menanamkan ideologi Pancasila secara menyeluruh agar Pancasila dapat

diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga menunjukkan adanya

interest atau ketertarikan dari pemerintahan Jokowi – JK terhadap nilai-nilai

Pancasila saat ini.

Pembinaan ideologi Pancasila tersebut merupakan upaya menjaga ideologi

negara dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pembinaan

Pancasila. Seperti yang dikatakan Paul Ricoeur bahwa ideologi dari sudut

pandang filsafat sosial-politik memiliki fungsi dalam kehidupan masyarakat, yaitu

ideologi sebagai bentuk intergrasi sosial. Ideologi merupakan pandangan simbolik

yang kokoh dan mendasar yang mampu mempersatukan beberapa kelompok atau

golongan di dalam dimensi kehidupan bersama dalam masyarakat Sehingga apa

yang dilakukan BPIP dalam membina ideologi Pancasila merupakan upaya untuk

menanamkan dan memberikan pemahaman ideologi Pancasila kepada masyarakat

agar Pancasila sebagai ideologi dapat menjadi pandangan hidup yang mendasar

dan kokoh di dalam masyarakat Indonesia, sehingga kedepannya Pancasila

menjadi bentuk intergrasi atau pemersatu bangsa Indonesia yang dapat menjaga

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Page 75: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

64

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan

yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Wdodo tentang pembinaan ideologi

Pancasila adalah Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan

Pembinaan Ideologi Pancasila. Peraturan tersebut dikeluarkan oleh Jokowi pada

tahun 2018 dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan terkait ideologi Pancasila,

seperti pudarnya nilai-nilai Pancasila, adanya kelompok yang tidak setuju dengan

Pancasila dan NKRI, kasus intoleransi, gerakan-gerakan separatis, dan penghinaan

terhadap Pancasila sebagai ideologi. Permasalahan tersebut disebabkan kurangnya

pemahaman terhadap ideologi Pancasila Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 7

Tahun 2018 juga dikarenakan adanya permintaan an rekomendasi dari komisi II

DPR RI.

Lalu, implementasi kebijakan dari Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun

2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam membina ideologi

Pancasila dari awal berdiri sampai pada bulan November 2019 telah menghasilkan

enam program kerja, seperti sosialisasi nilai-nilai Pancasila, merumuskan Garis

Besar Haluan Ideologi Pancasila, melaksanakan pendidikan dan pelatihan ideologi

Pancasila dan lain-lain. Meskipun implementasi dari Perpres tersebut telah

menghasilkan diantaranya enam program kerja, namun hasil secara nyata tidak

dapat terlihat oleh masyarakat umum, mengingat pemerintah telah memberikan

Page 76: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

65

anggarannya sendiri pada BPIP berupa DIPA, namun program kerja yang

dilaksanakan terkesan hanya program-program ceremonial semata dan terlalu

bercorak akademis. Dampak dari salah satu program yaitu sosialisasi nilai-nilai

Pancasila oleh BPIP lumayan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya

dikalangan mahasiswa. Hadirnya program sosialisasi Pancasila oleh BPIP cukup

menjadikan wadah bagi pemahaman ideologi Pancasila yang lebih mendalam,

namun khusus pada program ini. Meskipun lahirnya Badan Pembinaan Ideologi

Pancasila awalnya sempat menimbulkan kontroversi, karena terkesan politis atau

sebagai ruang yang menampung orang-orang dekat Jokowi. Selain itu pada

dasarnya tugas dan fungsi BPIP dalam membina ideologi Pancasila merupakan

hal yang kontra-produktif, mengingat pembinaan Pancasila telah terlebih dahulu

ditampu oleh MPR dalam sosialisasi empat pilarnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis dapat

memberikan saran yakni saran akademis dan juga saran praktis seperti berikut:

a. Saran Akademis

Pertama, penelitian ini difokuskan pada serangkaian arah tindakan

dalam kebijakan publik, yaitu tuntutan kebijakan, keputusan kebijakan,

pernyataan kebijakan, hasil kebijakan dan dampak kebijakan. Lebih

lanjut pada evaluasi kebijakan dapat menguatkan atau memverifikasi

temuan-temuan dalam penelitian ini. Kedua, variabel data analisisnya

juga dapat diperkaya dengan menambahkan data wawancara atau

Page 77: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

66

dokumentasi dari pihak-pihak yang merasakan langsung kebijakan

pembinaan ideologi Pancasila yang dilaksanakan oleh Badan

Pembinaan Ideologi Pancasila untuk dimintai pendapatnya.

b. Saran Praktis

Pertama, agar kebijakan pembinaan ideologi Pancasila dapat terus

dievaluasi baik program-program pembinaan ideologi Pancasila,

ataupun dampak-dampak nyatanya bagi masyarakat. Kedua, program-

program kerja pembinaan ideologi Pancasila yang dilakukan oleh BPIP

yang masih terlalu bersifat akademis agar dapat dievaluasi sehingga

dapat menjadi program-program kerja yang sejajar program-program

birokrasi yang lain.

Page 78: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

67

DAFTAR PUSTAKA

Buku

B. Sore, Uddin dan Sobirin. Kebijakan Publik. Makassar: CV SAH MEDIA,

2017.

Doweng Bolo, Andreas dkk. Pancasila, Kekuatan Pembebas. Yogyakarta: PT

KANISIUS, 2012.

Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik. Jakarta: PT

Bumi Aksara, 2013.

Salim, Agus. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana,

2006.

Martono, Nanang. Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci. Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2015.

Idrus, Muhammad. Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan

Kuantitatif. Yogyakarta: Erlangga, 2009.

Eyestone, Robert. The Treads of Policy: A Study in Policy Leadership.

Indianapolis: Boobs Merril, 2016.

Anderson, James. Publik Policy Making. New York: Rinehart Winston, 1969.

Winarno, Budi. Kebijakan Publik Era Gblobalisasi. Yogyakarta: CAPS, 2016.

Fuad Wasitaatmaja, Fokky. Spiritualisme Pancasila. Jakarta: Prenadamedia

Group, 2018.

Suardi, Moh. Ideologi Politik Pendidikan Kontemporer. Yogyakarta: 2015,

DEEPUBLISH, 2015..

Ronto, M.Si. Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara. Jakarta: PT Balai

Pustaka, 2012.

.

Kusumohamijoyo, Budiono. Masalah Masyarakat Indonesia. Bandung: Filsafat

UNPAR. 1999.

Doweng Bolo, Andreas dkk. Pendidikan Nilai Pancasila. Bandung: Unpar Press,

2007.

Page 79: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

68

Wisnuhardana, Alois. Anak Muda & Medsos. Jakarta: Gramedia, 2018.

Jurnal

Hartono, Yudi. “Model Pembelajaran Nilai-Nilai Karakter Bangsa Di Indonesia

Dari Masa Ke Masa.” JURNAL AGASTYA Vol. 7 No. 1 (Januari

2017): hal. 34.

Yusron, Ramadhani dan Asrinaldi A, “Negara Kuat dalam Pelaksanaan

Demokrasi Lokal di Indonesia: Tinjauan Awal terhadap Pemberlakuan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.” JURNAL DEMOKRASI Vol.

IV No. 2 (2005): hal. 78.

Kristiono, Natal. “Penguatan Ideologi Pancasila Di Kalangan Mahasiswa

Universitas Negeri Semarang,” JURNAL HARMONY Vol.2 No.2.

(September 2017): hal. 203-204.

Dokumen

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi

Pancasila

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila

Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila 2019 Badan Pembinaan Ideologi

Pancasila

Tesis

Darmawan. “Revitalisasi Pancasila Sebagai Pedoman Hidup Bermasyarakat Di

Era Globalisasi” Tesis S2, Universitas Islam Negeri Raden Intan,

2018.

Zumar Aminuddin, Muhammad. “Kebijakan Legislatif Dalam Rangka

Perlindungan Ideologi Dan Konstitusi Negara Dengan Hukum

Pidana” Tesis S2, Universitas Diponegoro, 2006.

Page 80: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

69

Muttaqin, Labib. “Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Perspektif

Lembaga Non Struktural Dan Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia”

Tesis S2, Universitas Gadjah Mada, 2008.

Internet

“Memahami Pancasila di Zaman Now.” Kompas, 05 Februari 2018.

https://edukasi.kompas.com/read/2018/02/05/19450091/memahami-

pancasila-di-zaman-now diunduh pada 26 Oktober 2018.

Artikel dari website Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Kemenristekdikti https://belmawa.ristekdikti.go.id/wp-

content/uploads/2017/12/Paparan-Narsum-Materi-Radikalisme-Dikti-

2.0.pptx diunduh pada 01 November 2019.

“Ancaman HTI Bagi Pancasila dan NKRI Semakin Menjadi.” PapuaToday, 10

Juni 2017. https://papuatoday.id/2017/06/19/ancaman-hti-bagi-

pancasila-dan-nkri-semakin-menjadi/ diunduh 26 Juli 2019.

“Organisasi Papua Merdeka yang menuntut pemisahan Papua dari Indonesia, apa

dan siapa mereka?.” BBC Indonesia, 13 Desember 2018.

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46539502 diunduh pada 26

Juli 2019.

“Bina Penghina Pancasila , Polres Malang Dinilai Pancasilais.” Jawa Pos, 26

Januari 2018. https://www.jawapos.com/jpg-today/26/01/2018/bina-

penghina-pancasila-polres-malang-dinilai-pancasilais/ diunduh pada

27 Juli 2019.

“Kasus Bebek Nungging, Zaskia Gotik Penuhi Panggilan Polisi.” Liputan 6, 30

Maret 2016. https://www.liputan6.com/showbiz/read/2471006/kasus-

bebek-nungging-zaskia-gotik-penuhi-panggilan-polisi? diunduh pada

27 Juli 2019.

“Akhir Damai Penolakan Slamet di Dusun Karet Bantul.” 2019. Liputan 6, 02

April 2019. https://www.liputan6.com/regional/read/3932221/akhir-

damai-penolakan-slamet-di-dusun-karet-bantul diunduh 28 Juli 2019.

“Penasihat Kepala BPIP: Rekomendasi DPR, PIP jadi BPIP.” CNN

Indonesia, 17 Maret 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=IyB3i6F0bMM diunduh 30

September 2019.

“Mahfud: BPIP Dibentuk Karena Ada Ancaman terhadap Ideologi Pancasila.”

DetikNews, 31 Mei 2018. https://news.detik.com/berita/d-

Page 81: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

70

4046816/mahfud-bpip-dibentuk-karena-ada-ancaman-terhadap-

ideologi-pancasila diunduh pada 27 Maret 2019.

“Presiden Teken Perpres, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.” 2018. Situs

Resmi Sekretariat Negara, 6 Maret 2018.

https://setkab.go.id/presiden-teken-perpres-ukp-pip-jadi-badan-

pembinaan-ideologi-pancasila/) diunduh pada 25 November 2019.

“Jokowi Lantik Megawati Jadi Ketua Dewan Pengarah BPIP.” Kompas, 21 Maret

2018. nasional.kompas.com/read/2018/03/21/17134921/kamis-

jokowi-lantik-megawati-jadi-ketua-dewan-pengarah-bpip diunduh

pada 28 November 2019.

“BPIP dan BNPT Tandatangani Nota Kesepahaman.” Situs Resmi BPIP, 04

November 2019. http://www.bpip.go.id/informasi/bpip-dan-bnpt-

tandatangani-nota-kesepahaman/ diunduh pada 30 Oktober 2019.

“BPIP : Regulasi Tidak Bertentangan Selama Selaras Pancasila.” Situs Resmi

BPIP, 07 November 2019. bpip.go.id/informasi/bpip-regulasi-tidak-

bertentangan-selama-selaras-pancasila/ diunduh pada 30 November

2019.

“GBHIP Sebagai Pedoman Pembangunan Berdasarkan Pancasila.” Situs Resmi

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 15 Agustus 2019.

http://www.bpip.go.id/informasi/gbhip-sebagai-pedoman-

pembangunan-berdasarkan-pancasila/ diunduh pada 30 November

2019.

“Surat Edaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.” Situs Resmi Mahkamah

Agung, 1 Juni 2019. https://www.mahkamahagung.go.id/media/5995

diunduh pada 30 November 2019.

Wawancara

Wawancara langsung dengan Ani Purwanti, Direktur Analis dan Sinkronisasi

BPIP, Jakarta, 24 September 2019 di Gedung BPIP.

Wawancara langsung dengan Dr. Lia Kian, Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP,

Jakarta, 30 Agustus 2019 di FIFO Resto Ciputat.

Wawancara langsung dengan Dr. Chaider S. Bamualim, Tenaga Ahli BPIP,

Depok, 28 Agustus 2019 di Hotel Savero.

Wawancara langsung dengan Ray Rangkuti Direktur Lingkar Madani, Tangerang

Selatan, 22 September 2019 di Jalan Kertamukti Ciputat.

Page 82: KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Widodo dan Jusuf Kalla tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan

71

Wawancara langsung dengan Ega Saluja Bendahara SAPMA PP (Satuan Pelajar

dan Mahasiswa Pemuda Pancasila), Tangerang Selatan, 25 Oktober

2019 di FAS Cafe Ciputat.

Wawancara langsung dengan Abdiel Staf Deputi 3 BPIP, Jakarta, 10 November

2019 di Jalan Kingkit IV, Jakarta Pusat.

Wawancara langsung dengan Prof. Ali Munhanif Dekan FISIP UIN Jakarta,

Tangerang Selatan, 8 November 2019 di Gedung FISIP UIN Jakarta.

Wawancara langsung dengan Deri Staf Deputi 4 BPIP, Jakarta, 10 November

2019 di Jalan Kingkit IV, Jakarta Pusat.

Wawancara tertulis dengan Aris Heru, Direktur Sosialisasi BPIP, Jakarta, 22

November 2019.

Wawancara langsung dengan Fahri, Mahasiswa, Tangerang Selatan, 12 November

2019 di FAS Cafe, Ciputat.