Kebijakan Pembatasan Impor Indonesia Pada Komoditas Hortikultura Terhadap Perdagangan Bebas World Trade Organization (WTO)

“Kebijakan Pembatasan Impor Indonesia Pada

Komoditas Hortikultura Terhadap Perdagangan Bebas

World Trade Organization (WTO)”

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Tugas Akhir

Mata Kuliah Ekonomi Politik Internasional

Dosen:

Leonard F. Hutabarat, Ph.D

Imelda Sianipar, MA

Oleh:

Danita Pravinska

1170750006

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

1

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

JAKARTA, 30 Januari 2014

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mempunyai

sumber daya alam yang melimpah dan juga memiliki

tanah yang subur. Ini terbukti dengan luasnya lahan

pertanian dan perkebunan di Indonesia yang juga

merupakan negara agraris menjadikan Indonesia

sebagai negara yang dinilai mampu bersaing dengan

negara – negara lain terutama dari bidang pertanian

maupun hortikultura. Indonesia yang dahulu pernah

mengalami masa kejayaannya melalui potensinya di

dalam sektor pertanian, membuat negara – negara

lain merasa tersaingi dan takut jika hasil

komoditas atau produksi pertanian maupun

hortikultura Indonesia lebih diminati masyarakatnya

dibandingkan dengan hasil produksi dalam negeri

negara tersebut.

2

Seiring berkembangnya zaman, dimana negara –

negara dituntut untuk dapat meningkatkan

kemampuannya di dunia internasional terutama pada

zaman saat ini globalisasi yang sudah menyebar ke

seluruh dunia membuat negara – negara di dunia

harus mampu bersaing baik negara besar, negara

berkembang, maupun negara miskin harus pintar –

pintar mengelola sumber daya alam yang dimiliki

agar dapat bersaing dengan negara lain demi

tercapainya dan terpenuhinya kebutuhan dalam

negerinya sehingga mampu untuk menyejahterakan

rakyat – rakyatnya. Indonesia sebagai salah satu

negara berkembang yang dulu kehadirannya selalu

diperhitungkan oleh negara lain, yang masih mampu

memenuhi kebutuhan pangannya dari hasil panen lahan

pertanian milik sendiri tapi kini Indonesia

terlihat tidak mampu lagi untuk memenuhi permintaan

masyarakat. Indonesia memang selalu berusaha untuk

dapat menghasilkan produk pertanian dan

hortikultura sebaik mungkin yang tidak kalah

kualitasnya dengan produksi dari negara – negara

lainnya, namun tetap saja pemerintah Indonesia

harus mengimpor kebutuhan pangan rakyatnya dari

negara lain.

Miris memang jika Indonesia yang dijuluki

sebagai negara agraris tetapi tidak mampu memenuhi

3

permintaan hasil pertanian ataupun hasil

hortikultura di dalam negerinya. Ini terbukti

dengan melihat fakta pada tahun 2010 impor

komoditas hortikultura mencapai 1,5 juta ton dengan

nilai US$ 1,2 miliar, dan meningkat menjadi 2,05

juta ton yang nilainya mencapai US$ 1,6 miliar pada

tahun 2011. Sementara pada tahun 2012 volume impor

menembus angka 2,2 juta ton dengan nilai

perdagangan mencapai US$ 1,8 miliar. Dan hal

tersebut menyebabkan neraca perdagangan

hortikultura Indonesia negatif yang pada tahun 2010

neraca volume dan nilai perdagangan defisit sebesar

1,1 juta ton dengan nilai US$ 902 juta. Sedangkan

pada 2011, defisit neraca volume dan nilai

perdagangan hortikultura mencapai 1,6 juta ton

dengan nilai mencapai US$ 1,1 miliar.1 Kebenaran

dari data tersebut membuktikan bahwa komoditas

hortikultura domestik mengalami kemunduran, dengan

melihat jumlah impor hortikultura yang dilakukan

Indonesia untuk memenuhi permintaan pasar nasional

terjawab sudah dengan semakin bertambahnya volume

impor Indonesia di setiap tahunnya.

Pada tahun 2012 pemerintah Indonesia melalui

Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan1 http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/13/12/27/mygq5k-kemendag-buka-kran-impor-hortikultura-600-ribu-ton (Diakses pada tanggal 31 Desember 2013 pukul 14.07 wib)

4

membuat satu kebijakan untuk menyelamatkan produksi

hortikultura dalam negeri dengan menerbitkan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60 Tahun 2012,

tentang rekomendasi impor hortikultura dan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60 Tahun 2012,

tentang ketentuan impor produk hortikultura. Dengan

dikeluarkannya kebijakan dari kedua Kementerian

tersebut mungkin akan membawa hasil hortikultura

Indonesia kembali berkembang dan dapat bersaing

dengan hasil produksi hortikultura negara lain,

sehingga permintaan pasar dalam negeri pun tidak

lagi harus bergantung dengan barang – barang impor

serta tingkat impor Indonesia kepada negara lain

bisa lebih diminimalisir lagi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat

beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1) Apa keuntungan yang diperoleh Indonesia dari

kebijakan pemerintah mengenai proteksionis

tersebut?

2) Bagaimana reaksi negara – negara anggota WTO

terhadap kebijakan pembatasan impor

hortikultura Indonesia?

1.3 Kerangka Teori

5

Untuk menjawab dan menganalisis rumusan masalah

di atas, maka kerangka teori yang akan digunakan

adalah sebagai berikut:

1.3.1 Proteksionisme

Proteksionisme adalah kebijakan ekonomi

yang membatasi perdagangan antar negara melalui

cara tata niaga, pemberlakuan tarif bea masuk

impor (tariff  protection), jalan pembatasan kuota

(non-tariff protection), sistem kenaikan tarif dan

aturan berbagai upaya menekan impor bahkan

larangan impor.2 Apapun ancaman terhadap produk

lokal harus diminimalkan. Hal penting itu

menurut Murray N. Rothbard dalam proteksionis

yaitu, proteksionisme itu adalah hanya kekuatan

untuk mengekang perdagangan saja. Terlepas dari

apa yang pemerintahan inginkan demi tercapainya

kepentingan ekonomi mereka, proteksionisme bisa

digunakan atau ditinggalkan demi kepentingan

ekonominya.3

Proteksionisme merupakan kebijakan ekonomi

yang diwarisi dari sistem merkantilisme yang

berkembang sejak abad pertengahan. Alexander2 Jeffry Frieden and David Lake, (2000), International Political Economy: Perspective On Global Power and Wealth, New York: St. Martin’s Press, p. 306.3 M. N. Rothbard, (1986), Protectionism and The Destruction of Prosperity, Monograph: Ludwig Von Mises Institute, p.1-6.

6

Hamilton (1755-1804) dalam laporannya yang

berjudul Report On Manufactures (1791), Hamilton

mengemukakan bahwa negara harus berperan aktif

dalam mengembangkan sistem produksi sedemikian

rupa tidak saja dalam hal akumulasi kapital,

tetapi juga dalam mengatasi pelbagai hal di

dalam sistem perdagangan internasional yang

dapat merugikan kepentingan nasional.4 Bagi

Hamilton, kebijakan ekonomi suatu negara harus

diabdikan pada kepentingan nasional, dalam hal

ini adalah perlindungan industri domestik dari

ancaman pihak asing.

Fredich List (1789-1846), menyatakan bahwa

disiplin politik ekonomi harus dimulai dengan

pengakuan terhadap hakikat hubungan

internasional yang sarat dengan konflik

kepentingan, terutama antara negara – negara

industri maju dengan negara – negara miskin

yang berkonsentrasi pada produk pertanian dan

bahan mentah. Pemikiran List ini pada dasarnya

menyatakan bahwa kepentingan negara – negara

industri maju sangat sesuai dengan prinsip

perdagangan bebas yang mengharuskan negara lain

untuk berdagang dengan mereka.5 Kebijakan4 Bob Sugeng Hadiwinata, (2002), Politik Bisnis Internasional, Yogyakarta:Penerbit Kanisius, hal. 58.5 Ibid, hal. 59.

7

proteksionis biasanya diinginkan kelompok –

kelompok yang diuntungkan seperti produsen

barang – barang konsumsi yang mendapat saingan

dari produsen serupa dari negara lain seperti

bahan pangan, tekstil, pakaian, elektronik, dan

otomotif. Dukungan terhadap proteksi juga

datang dari para pekerja yang bekerja di sektor

– sektor tersebut. Maka, arah kebijakan suatu

negara ditentukan oleh kuat atau tidaknya lobi

kelompok – kelompok tersebut sehingga suatu

negara tidak bisa secara konsisten

memberlakukan proteksionisme atau sistem

perdagangan bebas.6

Menurut DR. Boediono, “Proteksi” berarti

perlindungan yang diberikan kepada suatu sektor

ekonomi atau industri di dalam negeri terhadap

persaingan dari luar negeri. Proteksi diberikan

karena tanpa itu sektor ekonomi tersebut tidak

bisa bersaing dengan barang – barang luar

negeri, karena misalnya barang – barang impor

harganya lebih murah atau kualitasnya lebih

baik atau penampilannya lebih menarik dan

banyak sebab lainnya.7 Proteksi bisa berbentuk:

6 Ibid, hal. 60.7 Boediono, (1990), Ekonomi Internasional, Yogyakarta: BPFE – Yogyakarta, hal. 161.

8

(a) pengenaan tarif; (b) pelanggaran impor; (c)

kuota impor; dan (d) subsidi.8

1.3.2 Perdagangan Bebas (Free Trade)

Teori perdagangan dunia mempunyai dasar

bahwa setiap negara mempunyai keunggulan

komparatif absolut dan relatif dalam

menghasilkan suatu komoditas dibandingkan

negara lain9. Suatu negara akan mengekspor

komoditas yang memiliki keungguan komparatif

tersebut dan mengimpor komoditas yang mempunyai

keunggulan komparatif yang lebih rendah.

Perdagangan antarnegara ini akan membawa dunia

pada penggunaan sumber daya langka secara lebih

efisien dan setiap negara dapat melakukan

perdagangan bebas yang menguntungkan dengan

melakukan spesialisasi sesuai dengan keunggulan

yang dimilikinya.

Pokok perdagangan bebas berpangkal pada

paham kebebasan individu yang bermula

dikembangkan oleh ekonom – ekonom Klasik (Laissez

Faire). Menuruti paham Laissez Faire kemakmuran

optimal yang terdapat pada jalur pendapat,8 Ibid, hal. 184.9 Daniel Trefler, (1993), Trade Liberalization and the Theory of Endogenous Protection: An Econometric Study of U.S Import Policy, Journal of Political Economy, 101, Chicago: University of Chicago Press, p. 138.

9

yaitu jalur perdagangan bebas akan tercapai

bila terdapat hal – hal berikut ini:

a. Pemerintah ataupun instansi – instansinya

tidak campur tangan dalam kegiatan

ekonomi.

b. Situasi pasar, baik pasar faktor maupun

pasar barang bebas (free competition),

sehingga harga faktor – faktor produksi

akan turun sampai pada produktivitas,

batasnya (prinsip marginalisme).

c. Doktrin perdagangan bebas dan doktrin

klasik menganggap bahwa full employment sebagi

suatu tingkat kegiatan ekonomi yang wajar

(normal).

d. Tingkat mobility faktor produksi yang

disebabkan oleh perbedaan – perbedaan riil

(real returns). Semakin besar tingkat

mobilitas pekerjaan (occupational mobility),

semakin besar pula keuntungan yang

diperoleh dari perdagangan bebas.

Sistem perdagangan yang bebas (free trade)

baik untuk perdagangan dalam negeri (domestik)

ataupun perdagangan luar negeri, akan menjadi

semakin besarlah kemungkinan – kemungkinan

untuk perkembangan ekonomi, perbaikan mutu

10

barang dan pekerjaan, serta penggunaan –

penggunaan faktor ekonomi ke arah yang lebih

efisien. Demikian pula arah perdagangan bebas,

menjadi semakin luas, tidak terikat ataupun

tertuju kepada satu negara. Dengan adanya

syarat (pasarnya kompetitif), maka barang –

barang yang diperdagangkan dalam sistem

perdagangan bebas akan bersaing satu sama lain.

Persaingan tesebut akan mendorong para

pengusaha untuk memperbaiki mutu barangnya,

agar dapat bersaing dan menang dalam persaingan

di pasar dengan persaingan yang bersifat

selektif.10

Setiap negara mempunyai dasar kondisi

ekonomi yang berbeda – beda, maka dengan begitu

disusunlah kebijakan – kebijakan ekonomi yang

bersifat nasional, untuk menjamin kepentingan

masing – masing negara. Misalnya dengan

peraturan – peraturan yang tampak membatasi

atau menghambat proses perdagangan bebas.

Prinsip persaingan dan perdagangan bebas akan

baik hasilnya bagi negara – negara yang sudah

maju industri dan perekonomiannya, tetapi

sebaliknya untuk negara – negara yang sedang

10 Sobri, (2001), Ekonomi Internasional: Teori, Masalah dan Kebijaksanaannya, Yogyakarta: BPFE UII – Yogyakarta, hal. 242-243.

11

berkembang perekonomiannya sangat memerlukan

pembatasan – pembatasan dan peraturan –

peraturan untuk melindungi diri sendiri dari

akibat – akibat persaingan bebas, misalnya

dengan perdagangan internasional yang bercorak

protektif.11

BAB 2

PEMBAHASAN11 Ibid, hal. 245.

12

2.1 Keuntungan Yang Diperoleh Indonesia Dari Kebijakan

Proteksionis Tersebut

Indonesia sebagai negara berkembang yang ingin

keberadaannya selalu diakui oleh dunia

internasional dengan kekhasannya yang tidak

dimiliki negara lain untuk membuktikan bahwa

Indonesia adalah negara yang tidak bisa dipandang

hanya dengan sebelah mata saja. Produk hortikultura

merupakan komoditi yang mempunyai potensi ekonomi

bagi masyarakat Indonesia, sehingga kegiatan

produksi, penyediaan, pengadaan dan distribusi

produk hortikultura menjadi sangat penting. Untuk

itu pemerintah dengan membuat suatu kebijakan bahwa

Indonesia bukan sebagai negara yang hanya

mengandalkan produk luar negeri untuk menjadi

konsumsi bagi rakyatnya.12 Dengan dikeluarkannya

kebijakan oleh pemerintah yakni Peraturan Menteri

Pertanian Nomor 60 Tahun 2012, tentang rekomendasi

impor hortikultura dan Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 60 Tahun 2012, tentang ketentuan

impor produk hortikultura bertujuan untuk

12 http://www.scisi.co.id/scisi/commodity/index/28 (Diakses pada tanggal 3 Januari 2014 pukul 22.08 wib)

13

memberikan batasan pada hasil produksi impor

komoditas hortikultura dari banyak negara asing.

Kementerian Pertanian melalui Ditjen Pengolahan

dan Pemasaran Hasil Pertanian membatasi hanya

memberikan izin tujuh komoditas hortikultura, buah,

dan sayur impor masuk ke Indonesia. Pelaksana tugas

(plt) Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Pertanian Kementerian Pertanian Haryono

menyatakan, bahwa tujuh komoditas tersebut yakni

sayuran yang terdiri dari bawang bombay, bawang

merah dan bawang putih, serta komoditas buah-buah

yaitu jeruk siam, jeruk mandarin, lemon,

grapefruit/pamelo, anggur, apel dan kelengkeng.

Sebanyak 13 produk hortikultura lainnya dilarang

masuk sementara yakni kentang, kubis, wortel, cabe,

nanas, melon, pisang, mangga, pepaya, durian,

krisan, anggrek, dan heliconia.13 Sebenarnya dengan

adanya kebijakan tentang pembatasan impor atau

proteksionis terhadap barang – barang luar negeri

akan menguntungkan bagi Indonesia terutama bagi

para petani maupun para pembudidaya tanaman –

tanaman hortikultura.

13 http://www.antaranews.com/berita/360877/kementan-batasi-tujuh-komoditas-hortikultura-impor (Diakses pada tanggal 31 Desember 2013 pukul 18.59 wib)

14

Kebijakan seperti ini sebenarnya juga banyak

dilakukan oleh negara – negara lain, karena

pembatasan impor seperti impor hortikultura ini

tidak hanya untuk mengurangi ketergantungan kepada

negara lain, tapi melainkan pengaturan impor

tersebut dibolehkan untuk melindungi produk lokal

agar tetap dapat menunjukkan kualitasnya.

Pemerintah dalam hal ini tepat sasaran dalam

mengeluarkan kebijakan proteksionis tersebut,

karena sebenarnya petani – petani Indonesia masih

sanggup menyediakan serta menghasilkan komoditas

hortikultura, dan juga masih mampu mencukupi

produksi pangan bagi masyarakat Indonesia, sehingga

kebijakan tersebut ditujukan untuk mengurangi impor

komoditas hortikultura dan melindungi komoditas di

dalam negeri.

Berikut ini adalah tabel hasil produksi

komoditas hortikultura yang dibatasi impornya

periode 2011-2013:14

ProduksiNo. Komoditas 2011 2012* 2013**1 Bawang Merah

(ton)893.124 889.002 959.953

2 Bawang Putih 14.749 16.604 13.286

14http://hortikultura.deptan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=445&Itemid=666 (Diakses pada tanggal 3 Januari 2014 pukul 20.12 wib)

15

(ton)3 Kentang (ton) 955.488 969.663 823.8564 Kubis/Kol

(ton)1.363.741 1.432.318 1.355.89

25 Wortel (ton) 526.917 544.623 455.6956 Cabe Besar

(ton)888.852 1.003.085 964.121

7 Cabe Rawit(ton)

594.227 696.964 639.765

8 Jeruk Siam(ton)

1.721.880 1.498.183 1.288.585

9 Jeruk Mandarin(ton)

97.069 117.008 125.956

10 Anggur (ton) 11.938 15.525 17.01311 Apel (ton) 200.173 313.727 362.91212 Nanas (ton) 1.504.626 1.275.490 1.145.80

613 Melon (ton) 103.840 70.583 70.00914 Pisang (ton) 6.132.695 6.270.813 6.380.47

115 Mangga (ton) 2.131.139 2.038.146 2.092.90

116 Pepaya (ton) 958.251 942.215 1.006.49

417 Durian (ton) 883.969 812.433 859.31818 Krisan

(Tangkai)305.867.8

82384.215.3

41478.625.

94919 Anggrek

(Tangkai)15.490.25

616.689.36

318.135.7

9320 Heliconia

(Tangkai)2.791.257 2.961.385 3.791.25

7Keterangan: *) Angka Prognosa

                   **) Angka Ramalan/PerkiraanSumber: Kementerian Pertanian (Diolah)

16

Dari data yang terdapat dalam tabel mengenai

hasil produksi beberapa komoditas yang dibatasi

impornya di atas terlihat bahwa dari periode tahun

2011, 2012, dan 2013 tingkat produksi tersebut di

atas walaupun untuk beberapa komoditas mengalami

peningkatan di setiap tahunnya dan ada pula yang

mengalami penurunan dimana ketidakstabilan dari

data tersebut bukan berarti Indonesia tidak sanggup

untuk memenuhi kebutuhan panggannya. Namun jika

dilihat dari jumlahnya, Indonesia masih mampu untuk

mengatasi kebutuhan pangan bagi masyarakatnya. Hal

ini sebagai bukti kalau negara Indonesia masih bisa

memproduksi komoditas hortikultura yang impornya

dibatasi dalam kebijakan pemerintah tersebut,

dengan jumlah produksinya yang cukup banyak maka

tidak ada salahnya jika kebijakan terhadap impor

komoditas hortikultura itu dibuat dan dikeluarkan

oleh pemerintah untuk mempertahankan kepentingan

nasional negara.

Dengan melihat Indonesia sebagai negara agraris

dan bertani merupakan mata pencaharian yang banyak

ditemukan hampir di seluruh Indonesia, dimana para

petani adalah pihak terpenting dalam membudidayakan

dan juga meningkatkan daya produksi pertanian di

Indonesia terutama komoditas hortikultura. Adanya

kebijakan pembatasan impor hortikultura dari

17

pemerintah, tidak hanya memberikan keuntungan bagi

negara saja tetapi keuntungan bagi masyarakat

Indonesia seperti petani – petani tanaman

hortikultura tersebut. Para petani dapat terus

menanam, memproduksi hasil dari ladangnya, serta

meningkatkan kualitas hasil pertaniannya untuk

terus dapat bersaing dengan hasil produksi

hortikultura negara lain. Walaupun terkadang hasil

komoditas hortikultura dalam negeri sering

dibanding – bandingkan dengan produk impor, mulai

dari harga, kualitas dan juga bentuknya tapi para

petani maupun pemerintah melalui Kementerian

Pertanian dan Kementerian Perdagangan pasti akan

selalu berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan

pangan masyarakat dan untuk menyaingi produk dari

negara lain dengan berbagai cara, agar kedepannya

Indonesia dapat mandiri dan dapat mengatasi

kebutuhan pangan dengan caranya sendiri tanpa harus

mengandalkan impor komoditas hortikultura.

2.2 Reaksi Negara Anggota WTO Terhadap Kebijakan

Proteksionis Indonesia

Indonesia sebagai salah satu negara anggota

World Trade Organization (WTO) yang sudah bergabung

selama 19 tahun masih dapat dikatakan sebagai

18

anggota yang masih muda yang berada di dalam

organisasi perdagangan dunia tersebut. WTO sebagai

sebuah rezim internasional yang mengatur

perdagangan negara – negara di dunia internasional,

dengan tujuan untuk membantu negara – negara

anggotanya untuk melakukan perdagangan dengan

lancar dan sebebas mungkin. Perdagangan bebas

tersebut terjalin dengan menghapus bea masuk (tariff)

dan tindakan seperti larangan impor atau kuota yang

selektif untuk membatasi jumlah (volume) impor.15

Dalam hal mengenai pedagangan bebas, World Trade

Organization (WTO) mempunyai aturan ataupun

kebijakan tentang perdagangan bebas (free trade).

Perjanjian perdagangan dalam WTO melingkupi

perdagangan yang berhubungan dengan pertanian,

tekstil dan pakaian, perbankan, telekomunikasi,

belanja pemerintah, standart industri dan kemanan

produk, peraturan sanitasi makanan, kekayaan

intelektual, dan sebagainya. Prinsip – prinsip

perdagangan internasional dalam WTO yang harus

dipatuhi oleh negara anggotanya menyangkut

perdagangan bebas, antara lain:16

A. Trade Without Discrimination

15 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/who_we_are_e.htm (Diakses pada tanggal 5 Januari 2014 pukul 19.47 wib)16 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm (Diakses pada tanggal 5 Januari 2014 pukul 21.11 wib)

19

1) Most-Favoured-Nation (MFN): Treating Other People Equally

(Perlakuan yang Sama Terhadap Semua Mitra

Dagang)

MFN adalah prinsip perdagangan dalam WTO

yang mengatur tentang pemberian perlakuan

yang sama antar mitra perdagangan, tanpa

pengecualian antara semua negara anggota WTO

(tidak memandang negara yang kaya atau

miskin, kuat atau lemah). Hal ini berarti MFN

mengatur bahwa setiap negara anggota WTO

harus menurunkan atau menghilangkan hambatan

perdagangan dinegaranya dan membuka pasar

dalam negeri. Prinsip ini berlaku bagi semua

perdagangan barang atau jasa dan diatur dalam

artikel pertama GATT (Pasal 2 – General

Agreement on Trade in Services/GATS) dan (Pasal 4

– Trade Related Aspects of Intellectual Property

Rights/TRIPs).

2) National Treatment (Perlakuan Nasional): Treating

Foreigners and Local Equally

Yaitu negara anggota diwajibkan untuk

memberikan perlakuan yang sama atas produk

impor dengan produk lokal (paling tidak

setelah barang impor tersebut memasuki pasar

domestik atau nasional).

20

B. Freer Rider: G radually, T hrough N egotiation

Menurut WTO, kebijakan tentang perdagangan

bebas ditujukan untuk terjadinya persaingan

yang adil, terbuka, dan tidak terdistorsi.

Menurunkan hambatan perdagangan adalah salah

satu cara yang paling efektif untuk mendorong

perdagangan. Tetapi, tidak semua negara dapat

dengan mudah untuk menyesuaikan peraturan WTO

dengan peraturan dalam negerinya. Untuk itu WTO

memperbolehkan negara anggota untuk melakukan

penyesuaian secara bertahap melalui

“liberalisasi progresif”.

C. Predictability : T hrough B inding and T ransparency

Ketika suatu negara sudah membuat

kesepakatan untuk membuka pasar domestik atas

barang atau jasa, mereka terikat oleh komitmen

mereka ini. Sistem ini juga meningkatkan

prediktabilitas dan stabilitas dengan berbagai

cara. Salah satu cara yang dilakukan adalah

menghambat penggunaan kuota dan langkah –

langkah lain yang digunakan untuk menetapkan

batas jumlah impor.

Peraturan atau kebijakan diatas yang dibuat

oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk

21

mengatur jalannya perdagangan internasional antar

negara – negara, dimaksudkan bahwa WTO menginginkan

dengan adanya kebijakan atau ketentuan itu negara –

negara dapat melakukan perdagangan internasional

atau perdagangan bebas dengan sebebas – bebasnya.

Adanya kebijakan mengenai pembatas impor komoditas

hortikultura yang dibuat oleh pemerintah Indonesia

menuai beberapa protes dari negara anggota WTO.

Sebagai salah satu contoh reaksi tersebut, yaitu

seperti yang dilakukan oleh negara Amerika Serikat.

Amerika Serikat mengadukan Indonesia ke Organisasi

Perdagangan Dunia (WTO) atas kebijakan pembatasan

impor produk hortikultura. Dimana Amerika Serikat

menuntut pemerintah merevisi peraturan hortikultura

itu, lantaran menganggap merugikan negara

pengekspor produk buah dan sayuran tersebut.17

Amerika Serikat menggugat Indonesia akibat

kebijakan pembatasan impor komoditas hortikultura

itu. Namun menurut pemerintah Indonesia, Indonesia

tidak melanggar ketentuan dari WTO karena

pemerintah yakin bahwa tidak hanya Indonesia yang

memiliki peraturan mengenai pembatasan impor, pasti

banyak dari beberapa negara di dunia yang mempunyai

peraturan proteksi tersebut.

17 http://nasional.kontan.co.id/news/ini-dia-aturan-revisi-impor-produk-hortikultura (Diakses pada tanggal 3 Januari 2014 pukul 21.27 wib)

22

Reaksi berikutnya Amerika Serikat meminta

konsultasi dalam kerangka Dispute Settlement Body atau

badan penyelesaian sengketa. Konsultasi yang

diminta oleh Amerika Serikat tersebut merupakan

tahap awal dalam menyelesaikan suatu sengketa,

dengan jangka waktu 60 hari. Namun upaya konsultasi

antara kedua negara tidak kunjung membuahkan hasil,

sehingga akibat kegagalan dari fase konsultasi itu

Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade

Organization/WTO) akhirnya membentuk panel yang

terdiri dari negara-negara anggotanya untuk

memberikan persetujuan atau penolakan tentang

kebijakan perdagangan Indonesia tersebut. Menurut

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Bayu

Krisnamurti, dibentuknya panel tersebut bukan untuk

menentukan dan mencari siapa yang akan menjadi

pemenang dalam sengketa kedua negara itu, tetapi

yang dinilai adalah apakah kebijakan Indonesia

tersebut bertentangan dengan komitmen Indonesia di

WTO. Wamendag memastikan 150 negara anggota yang

memberi penilaian dalam panel itu nanti akan

objektif dan netral dengan menyampaikan pendapat

mereka terhadap kasus tersebut. Wamendag juga

memprediksi Indonesia akan mendapat dukungan dari

negara-negara yang melakukan praktik perdagangan

23

yang serupa dengan yang dilakukan Indonesia demi

melindungi kepentingan nasional mereka.18

Pada tahap kedua yaitu pembentukan panel

biasanya diberikan waktu maksimum 45 hari untuk

pembentukan panel ditambah waktu 6 bulan bagi panel

untuk menghasilkan putusan. Dan menurut aturan dari

WTO untuk penyelesaian sengketa, dengan total

jangka waktu penyelesaian satu tahun (tanpa

banding) dan satu tahun tiga bulan (dengan

banding).19 Sebenarnya kebijakan pembatasan impor

Indonesia hanya membatasi beberapa komoditas produk

hortikultura tertentu saja, karena untuk melindungi

produk lokal dan karena adanya peraturan terkait

kepelabuhanan juga. Di sisi lain, pemerintah akan

membawa bukti bahwa kebijakan membatasi pelabuhan

impor hortikultura tidak hanya ditujukan bagi

produk Amerika saja, tapi juga kepada negara –

negara lain. Sebab lain Amerika Serikat

memperkarakan Indonesia rupanya negeri adidaya itu

merasa disepelekan pemerintah Indonesia karena

produk sayur dan buah mereka kini harus diperiksa

berulang kali di pelabuhan. Menteri Perdagangan

18 http://bisnis.liputan6.com/read/550858/sengketa-hortikultura-as-versus-ri-diputuskan-oleh-150-negara-wto (Diakses pada tanggal 31 Desember 2013 pukul 21.48 wib)19 Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual, Sekilas WTO (World Trade Organization) Edisi Keempat(2006), Jakarta: Departemen Luar Negeri, hal. 49-50.

24

Gita Wiryawan menyatakan, bahwa pembatasan

pelabuhan itu bukan hanya kepada Amerika Serikat

saja, Indonesia mengakui standar karantina produk

Amerika yang bagus, tapi Gita Wiryawan berharap

Amerika Serikat paham terhadap pemeriksaan ulang

itu karena Indonesia sangat menghormati kedaulatan

suatu negara satu sama lain.20

Jika WTO memutuskan Amerika Serikat menang,

konsekuensinya pemerintah Indonesia harus mencabut

kebijakan pengetatan impor hortikultura. Sebaliknya

jika Amerika Serikat kalah, maka kebijakan

pemerintah Indonesia tersebut harus diterima pelaku

usaha di negara itu. Proteksionis dapat dilakukan

dan dijadikan sebagai kebijakan nasional suatu

negara dalam meningkatkan perekonomian negaranya.

Proteksionis tidak dapat dihindari, seperti yang

dilakukan Indonesia di dalam kebijakan

pemerintahnya dimana kebijakan itu dikeluarkan

untuk melindungi para petani agar terus memproduksi

serta melindungi produk domestik Indonesia.

Proteksi atau pembatasan memang tidak sesuai

dengan aturan dari WTO, namun dalam kasus seperti

yang dialami oleh Indonesia ini kebijakan

20 http://www.merdeka.com/uang/039perang039-indonesia-amerika-soal-impor-hortikultura-belum-mereda.html (Diakses pada tanggal 31Desember 2013 pukul 21.23 wib)

25

pembatasan impor hortikultura Indonesia tidak akan

dengan mudah untuk dicabut atau dihapuskan karena

itu merupakan salah satu kepentingan nasional

Indonesia. Dan jika proteksi itu tidak bisa lagi

dihindarkan, maka WTO akan memberikan sanksi sesuai

dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Namun

antar negara yang bersengketa, biasanya dari masing

– masing pihak akan menggunakan caranya sendiri

untuk memberikan sanksi, seperti dari pihak

Indonesia akan membatasi impor hortikultura dari

Amerika Serikat, kemudian kebijakan Amerika akan

membalas sanksi tersebut dengan memberikan batasan

kuota ekspor produk Indonesia ke Amerika Serikat

dan akan berlanjut seperti itu. Kebijakan seperti

itulah yang dapat dilakukan oleh kedua negara,

dimana sanksi – sanksi yang diberikan itu dapat

dikatakan sebagai cara untuk mewujudkan kepentingan

nasional masing – masing negara serta untuk

mempertahankan daya saing negara di dalam

perdagangan internasional.

26

BAB 3

PENUTUP

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang

dengan kelebihannya yang memiliki wilayah pertanian

yang dapat ditemukan hampir di seluruh Indonesia,

berusaha untuk menuju ke arah perekonomian yang

lebih maju dan lebih baik lagi. Dengan kebijakan

pemerintah Indonesia mengenai pembatasan impor

komoditas hortikultura adalah sebagai arah

kebijakan perekonomian pemerintah pusat untuk

membangun perekonomian Indonesia baik perekonomian

daerah maupun nasional, sehingga pemerintah

nantinya dengan bertahap dapat mengurangi

ketergantungan ekonominya terhadap negara – negara

lain yang dimulai dengan melakukan pembatasan impor

produk hortikultura tersebut. Selama ini dengan

tingkat impor komoditas hortikultura yang tinggi,

dinilai bahwa pemerintah tidak mampu mencukupi

kebutuhan pangan dalam negeri. Namun sebenarnya

para petani masih sanggup memproduksi komoditas

27

hortikultura untuk negara. Oleh karena itu,

kebijakan pemerintah tersebut adalah untuk

melindungi produksi dalam negeri agar tidak kalah

bersaing dengan produk luar negeri. Dan terkait

pembatasan impor beberapa produk hortikultura pada

dasarnya mengacu pada kepentingan dalam negeri

sebagaimana layaknya negara berkembang yang

berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan para

petani lokal di dalam negerinya.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah

sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh Indonesia

saja, tapi hampir semua negara pasti mempunyai

kebijakan yang hampir sama dengan Indonesia demi

mewujudkan dan mempertahankan kepentingan

nasionalnya. Proteksi terhadap produk hortikultura

Indonesia yang dinilai menyalahi peraturan dari

World Trade Organization (WTO) oleh Amerika

Serikat, membuat Indonesia harus berusaha

mempertahankan kebijakannya tersebut. Sebenarnya

Indonesia tidak melanggar komitmen sebagai negara

anggota WTO, hal itu karena Indonesia memberikan

pembatasan hanya untuk beberapa jenis komoditas

hortikultura yang dianggap tidak perlu untuk

mengimpor terlalu banyak. Dan kebijakan tersebut

juga untuk mengatur jalannya proses masuknya barang

impor di pelabuhan – pelabuhan Indonesia agar lebih

28

tertib dan agar tidak terjadi penyelundupan supaya

administrasi dalam pendistribusian produk – produk

impor menjadi teratur, tidak menyalahi aturan dan

efektif. Dengan begitu posisi Indonesia setidaknya

dapat lebih dihormati oleh negara – negara lain,

karena dengan proses sedemikian rupa bahwa keamanan

dalam menerima barang – barang impor di pelabuhan

Indonesia membuatnya menjadi lebih ketat demi

terciptanya keamanan untuk produk impor tersebut.

Intinya kebijakan perdagangan Indonesia sangat

bervariasi untuk memenuhi kebutuhan dinamika

pembangunan Indonesia dalam menghadapi perubahan

perekonomian global.

29

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Boediono. (1990). Ekonomi Internasional. Yogyakarta: BPFE–

Yogyakarta.

Frieden, Jeffry and David Lake. (2000). InternationalPolitical Economy:

Perspective On Global Power and Wealth. New York: St.Martin’sPress.

Hadiwinata, Bob Sugeng. (2002). Politik Bisnis Internasional.Yogyakarta:

Penerbit Kanisius.

Rothbard, M. N. (1986). Protectionism and The Destruction ofProsperity.

Monograph: Ludwig Von Mises Institute.

Sobri. (2001). Ekonomi Internasional: Teori, Masalah danKebijaksanaannya. Yogyakarta: BPFE UII –Yogyakarta.

Jurnal:

Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi danHak Kekayaan

30

Intelektual. (2006). “Sekilas WTO (World TradeOrganization)”. Edisi Keempat. Jakarta:Departemen Luar Negeri.

Trefler, Daniel. (1993). “Trade Liberalization andthe Theory of

Endogenous Protection: An Econometric Study ofaU.S Import Policy”. Journal of Political Economy No.101. Chicago: University of Chicago Press.

Internet:

www.antaranews.com

www.deptan.go.id

www.kontan.co.id

www.liputan6.com

www.medeka.com

www.republika.co.id

www.scisi.co.id

www.wto.org

31