KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL MELALUI KERJASAMA ANTARDAERAH RPJMN 2015-2019 Disampaikan oleh: Direktur Perkotaan dan Perdesaan BAPPENAS Dalam Workshop Pengembangan dan Studi Implementasi Penguatan Regional Management dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal Solo 7 Oktober 2014
23
Embed
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Kerjasama Antar Daerah RPJMN 2015 - 2019
Paparan Bappenas dalam Workshop Pengembangan dan Studi Implementasi Penguatan Regional Management dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal Solo 7 Oktober 2014
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN
PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL MELALUI KERJASAMA ANTARDAERAH
RPJMN 2015-2019
Disampaikan oleh:Direktur Perkotaan dan Perdesaan BAPPENAS
Dalam Workshop Pengembangan dan Studi ImplementasiPenguatan Regional Management dalam Pengembangan Ekonomi Lokal
Daerah TertinggalSolo 7 Oktober 2014
2
ISU STRATEGIS
KESENJANGAN DESA DENGAN KOTA
Kota Desa
Kesenjangan Antarwilayah – Dikotomi Desa Kota
Pull Factor Push Factor
Urbanisasi
1. Masih terbatasnya persebaran pusat pertumbuhan dan konektivitas antara kota atau pusat pertumbuhan yang menyediakan pelayanan ekonomi dan sosial dengan desa-desa di sekitarnya;
2. Masih rendahnya keterkaitan antarsektor dari hulu ke hilir yang dapat menciptakan diversifikasi kegiatan ekonomi di perdesaan serta memperkuat hubungan ekonomi antara kota dan desa;
3. Belum optimalnya kerjasama antardaerah yang dapat mendorong terjadinya peningkatan keterkaitan antara desa-kota dan antar daerah administrasi
3
PERKEMBANGAN URBANISASI BERDASARKAN % PENDUDUK KOTA DAN DESA
4
Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035.
Tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan sebesar 2,18% pertahun lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata nasional sebesar 1% pertahun. Sedangkan pertumbuhan
penduduk di perdesaan menurun sebesar 0,64% pertahun.
Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 94 kota otonom (termasuk DKI Jakarta) hanya mencapai 40 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
% te
rhad
ap ju
mla
h pe
ndud
uk n
asio
nal
PETA SEBARAN KOTA
KSN Perkotaan (Kawasan Megapolitan)
KSN Perkotaan (Kawasan Metropolitan)
Mebidangro
Jabodetabek
Perkotaan Palembang
Cekungan Bandung
Kartamantul
Kedung Sepur
Gerbang Kertosusila
Banjar Bakula
Sarbagita
Maminasata
6
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PERDESAAN
• Tingkat pendapatan yang rendah, tingkat penguasaan aset-aset produksi yang kurang memadai, status gizi dan kesehatan, tingkat pendidikan yang rendah, serta masih kurangnya pelayanan dasar minimum menjadi penyebab tingginya angka kemiskinan masyarakat perdesaan, yaitu sekitar 63,20 persen dari total penduduk miskin di Indonesia (28,07 juta jiwa)
Kemiskinan dan kerentanan ekonomi
• Terbatasnya pelayanan dasar minimum di perdesaan menyebabkan rendahnya akses terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat
keterbatasan ketersediaan pelayanan dasar minimum yang jauh tertinggal dari perkotaan
• Eksploitasi berlebihan dan kurangnya regenerasi sumber daya alam, diikuti dengan kerentanan perdesaan dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim juga turut mengancam ketahanan pangan dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup di perdesaan
Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup di perdesaan
PETA SEBARAN KAWASAN PERDESAAN
Perdesaan Tertinggal
Perdesaan Berkembang
Batas Provinsi
WILAYAH PAPUA:Desa Tertinggal: 89.5%Desa Berkembang: 9.8%Desa Mandiri: 0.7%
WILAYAH MALUKU:Desa Tertinggal: 64.7%Desa Berkembang: 32.2%Desa Mandiri: 3.1 %
WILAYAH SULAWESI:Desa Tertinggal: 28.8%Desa Berkembang: 61.4%Desa Mandiri: 9.8%
WILAYAH KALIMANTAN:Desa Tertinggal: 49.0%Desa Berkembang: 43.5%Desa Mandiri: 7.5%
WILAYAH NUSA TENGGARA:Desa Tertinggal: 55.6%Desa Berkembang: 37.6%Desa Mandiri: 6.9%
WILAYAH JAWA-BALI:Desa Tertinggal: 1.8%Desa Berkembang: 53.8%Desa Mandiri: 44.4%
WILAYAH SUMATERA:Desa Tertinggal: 22.8%Desa Berkembang: 67.9%Desa Mandiri: 9.3%
Sumber: Potensi Desa Tahun 2005 dan 2011 (diolah) Catatan: jumlah desa termasuk kelurahan
Perdesaan Mandiri
Kota Otonom
7
8
ARAH KEBIJAKANPEMBANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN
ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019
KTI-KBI
KESENJANGAN ANTAR WILAYAH
KESENJANGAN PERKOTAAN-PERDESAAN
MENGURANGI KESENJANGAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN
Pembangunan Pusat
Pertumbuhan Baru (KKD)
Penguatan Pembangunan
Desa
Optimalisasi Peran Kota
Sedang/ Kecil
Optimalisasi Peran KSN
PEMERATAAN PEMBANGUNAN GROWTH
Pembangunan PerkotaanPembangunan Perdesaan
Arahan PW
Isu Strategis
Tujuan
Arah Kebijakan
Keterkaitan Kota-Desa
Kerjasama antardaerah
10
Mewujudkan Sistem Perkotaan Nasional (SPN).
Pemenuhan Pelayanan Perkotaan (SPP) dan Kota Layak Huni
Membangun Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana
Membangun Kota Cerdas dan Berdaya Saing
Meningkatkan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN TAHUN 2015-2019
11
Mengembangkan Penghidupan Berkelanjutan Bagi Masyarakat Miskin dan Rentan di Desa
Meningkatkan ketersediaan pelayanan umum dan pelayanan dasar minimum di perdesaan.
Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik
Mewujudkan kemandirian pangan dan pengelolaan desa yang berkelanjutan
Mengembangkan Ekonomi Perdesaan
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN TAHUN 2015-2019
12
Perwujudan Konektivitas antar Kota Sedang dan Kota Kecil, dan antar Kota Kecil dan Desa sebagai Tulang Punggung (Backbone) Keterhubungan Desa-Kota
Perwujudan Keterkaitan antara Kegiatan Ekonomi Hulu (upstream linkages) dan Kegiatan Ekonomi Hilir (downstream linkages) Desa-Kota melalui pengembangan kawasan agropolitan, minapolitan, pariwisata, dan transmigrasi.
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola, Kelembagaan, dan Masyarakat dalam Peningkatan Keterkaitan Kota-Desa
ARAH KEBIJAKAN MEMBANGUN KETERKAITAN DESA-KOTA TAHUN 2015-2019
13
Arah Kebijakan :Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan sebagaimana amanat UU Desa No. 6 Tahun 2014, melalui:1. pemenuhan kebutuhan dasar, 2. pembangunan sarana dan
prasarana Desa, 3. pengembangan potensi
ekonomi lokal, 4. pemanfaatan sumber daya
alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
PERKOTAAN PERDESAAN
Arah Kebijakan :Mewujudkan Kota Berkelanjutan yang Berdaya saing, melalui:1. Mewujudkan peran kota dalam
sistem perkotaan nasional:a. Mewujudkan 9 KSN perkotaan
sebagai Pusat Kegiatan Nasional/Global;
b. Mempercepat peran kota sedang sebagai PKN atau PKW untuk mewujudkannya sebagai penyangga urbanisasi.
2. Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana pelayanan perkotaan (SPP) khususnya kota sedang dan kota kecil;
3. Mewujudkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana; mewujudkan kota layak huni yang aman dan nyaman; mewujudkan kota cerdas yang berdaya saing;
4. Meningkatkan kapasitas aparatur kelembagaan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kota, dan mengembangkan regulasi dan pembiayaan perkotaan.
Arah Kebijakan:Mewujudkan keterkaitan hulu di perdesaan dan hilir di perkotaan, melalui:1. Mewujudkan industri
pengolahan dari potensi produksi perdesaan.
2. Mengembangkan pusat-pusat kawasan agropolitan, minapolitan, dan klaster industri, untuk menjadi pusat pengolahan hasil pertanian dan jasa untuk mendukung sektor pertanian
3. Meningkatkan akses infrastruktur desa dan pusat-pusat pertumbuhan.
4. Meningkatkan kelembagaan dan tata kelola ekonomi daerah
5. Mengembangkan kerjasama antar daerah dan kerjasama pemerintah-swasta
6. Menerapkan teknologi dan inovasi di tingkat lokal untuk meningkatkan nilai tambah
KETERKAITAN KOTA DAN DESA
Arah Kebijakan :Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan sebagaimana amanat UU Desa No. 6 Tahun 2014, melalui:1. Mengentaskan kemiskinan
dan menciptakan lapangan kerja.
2. Memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) di perdesaan.
3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan
4. Mewujudkan tata kelola perdesaan dan yang optimal.
5. Mewujudkan desa yang berkelanjutan
6. Meningkatkan keterkaitan desa-kota.
A. MENGARAHKAN INVESTASI DI 5 KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (KSN) PERKOTAAN BARU DI LUAR JAWA
No Lokasi Prioritas Fokus Pengembangan1 Kawasan Perkotaan Padang: Sebagai pusat kegiatan Nasional (PKN) yang berorientasi pada
mendorong perkembangan sektor produksi prioritas seperti: Industri; Perikanan laut; Pariwisata; dan Perdagangan dan jasa.
2 Kawasan Perkotaan Palembang: Sebagai pusat pertumbuhan Nasional (PKN) untuk mendukung pelayanan pengembangan wilayah di sekitarnya dan wilayah nasional, dengan memperhatikan fungsi-fungsi keterkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah internasional.
3 Kawasan Perkotaan Mataram Sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) yang berorientasi pada kegiatan pariwisata alam dan jasa.
4 Kawasan Perkotaan Banjarbakula:Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab. Baritokuala, dan Kab. Tanah Laut
Diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan wilayah nasional, gerbang pertama Pulau Kalimantan yang berorientasi pada upaya mendorong perkembangan sektor produksi wilayah seperti kehutanan, pertambangan bijih besi dan agroindustri serta industri pengolahan
5 Kawasan Perkotaan Manado-Bitung: Diarahkan sebagai Pusat Pertumbuhan Nasional yang berbasis pada pengembangan sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan dan kelautan, industri pengolahan dan perhubungan dalam rangka mempercepat pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI)
14
B. MENINGKATKAN EFISIENSI KEGIATAN EKONOMI DI 7 KSN PERKOTAAN YANG SUDAH ADA
No Lokasi Prioritas Fokus Pengembangan1 Mebidangro:
Kota Medan, Binjai (Ibukota Kab. Langkat), Kab. Deli Serdang, Kab. Karo
Sebagai pusat kegiatan Nasional (PKN) yang diarahkan sebagai pusat administrasi pelintas batas yang berfungsi sebagai outlet pemasaran untuk wilayah Sumatera Utara bagian Timur dengan tetap memantapkan fungsi-fungsi keterkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah internasional
2 Jabodetabek:Kota Jakarta, Kab. Bogor, Kota Bekasi, Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Kab. Bekasi, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor
Meningkatkan fungsi Jabodetabek sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) menjadi pusat kegiatan global (PKG) yang mendukung pertumbuhan wilayah nasional dan memantapkan fungsi-fungsi keterkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan atau kota-kota ditingkat internasional.
3 Kawasan Perkotaan cekungan Bandung:Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Majalengka, Kab. Sumedang
Diarahkan sebagai pusat kegiatan nasional yang berorientasi pada meningkatkan spesialisasi fungsi jasa pendidikan, teknologi sistem informasi, industri, dan dan pariwisata perkotaan (urban tourism)
4 Kawasan Perkotaan Kedungsepur:Kota Semarang, Kab. Kendal, Kota Salatiga, Unggaran (Ibukota Kab. Semarang), Kab. Demak, Purwodadi (Ibukota Kab. Grobogan)
Diarahkan sebagai pusat pertumbuhan wilayah nasional yang berfungsi mendorong pertumbuhan sektor jasa, teknologi informasi, pariwisata, dan industri wilayah Jawa Tengah
5 Kawasan Perkotaan Gerbang Kertosusila:Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kab. Mojekerto, Kab. Lamongan, Kab. Bangkalan, Kota Mojekerto
Dipertahankan untuk berfungsi sebagai pusat kegiatan nasional yang mendukung pelayanan pengembangan wilayah Indonesia bagian Timur
Diarahkan sebagai pusat kegiatan nasional yang mendorong pertumbuhan wilayah disekitarnya sebagai sentra produksi wilayah pulau serta sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional berbasis kegiatan pariwisata yang bertaraf internasional
Diarahkan sebagai pusat kegiatan nasional yang mendorong pertumbuhan kota-kota disekitarnya sebagai sentra produksi wilayah pulau serta sebagai pusat orientasi pelayanan berskala internasional dan penggerak utama bagi Kawasan Timur Indonesia;
SUMATERA• Lhokseumawe• Payakumbuh • Tanjung Pinang• Tebing Tinggi• Dumai• Lubuklinggau
17
D. PERWUJUDAN 39 WILAYAH PENGEMBANGAN KETERKAITAN KOTA-DESA SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN BARU
No. Jenis Kawasan Papua Maluku Sulawesi Kalimantan
Nusa Tenggara
Jawa - Bali
Sumatera Total
Kawasan Pengembangan Keterkaitan Kota dan Desa, mencakup :
4 3 9 7 4 4 8 39
1.Kawasan Perkotaan Baru (KPB)
1 1 6 5 - - 7 20
2.Kawasan Transmigrasi
5 3 8 10 5 - 8 39
3.Kawasan Agropolitan 6 3 10 5 5 6 14 49
4.Kawasan Minapolitan 7 1 6 4 3 1 2 24
5.Kawasan Pariwisata 1 1 1 3 2 1 1 10
Kawasan Agropolita
n/ Minapolita
nKawasan Trans
migrasi
Kawasan Pariwisata
Kawasan Perkotaan Bar
u
Kota
Inti
Kawasan Agropolitan
/ Minapolitan
Kawasan Perkotaa
n Baru
Kawasan Pariwisat
a/ Transmig
rasi
Kawasan Agropolitan
/ Minapolitan
Kawasan Pariwisata/ Transmigra
siKota
Inti
Kota
Inti
Pusat Pertumbuhan 1
Pusat Pertumbuhan 2
Pusat Pertumbuhan 3
18
KERJASAMA ANTARDAERAH UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL
MEMBANGUN KETERKAITAN DESA-KOTA
IMPLIKASI ARAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN TERHADAP KERJASAMA
ANTARDAERAH Adanya kebutuhan yang kuat akan efisiensi dlm pelayanan publik & pengelolaan sumber daya/potensi daerah
Sinergitas Tata Ruang & Kelestarian fungsi lingkungan hidup yang tidak mengenal batas administrasi
Kebutuhan akan meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa antar daerah
Kebutuhan akan sinergitas – keterkaitan antar-sektor antar-wilayah dlm sistem produksi & distribusi
Kebutuhan akan
Kerjasama Antardaerah
BEBERAPA ISU YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM KERJASAMA ANTAR DAERAH
• Fokus tujuan dan ruang lingkup dari kerjasama antar daerah– Efisiensi dan efektivitas– Ekonomi, non ekonomi (publik)
• Bentuk kerjasama antar daerah• Aturan bermain (kelembagaan)
– Penyelesaian disputes antar daerah
• Daerah yang terlibat sebaiknya tidak dibatasi oleh karakteristik tapi lebih didasarkan atas kepentingan bersama– Cakupan daerah bisa juga mencakup antara daerah maju dan
daerah tertinggal tidak hanya daerah tertinggal saja atau daerah maju saja
Beberapa Contoh Kerjasama Antardaerah • Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dibentuk Badan Kerjasama antar daerah dan
Regional management. Contoh : – Regional Management untuk kawasan Banyumas yang diberi tugas untuk
mempromosikan ekonomi lokal– Solo raya, kerjasama di bidang pariwisata
• Kerjasama lintas pulau dan provinsi antara Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Bulungan dalam bidang ketransmigrasian.
– Pemda Kab.Bulungan sebagai daerah tujuan transmigrasi menyiapkan lokasi dan lahan, Pemprov Jawa Timur sebagai daerah asal transmigrasi menyiapkan dana untuk membangun permukiman dan penempatan, pemerintah pusat memfasilitasi proses kerjasama, penempatan dan pelatihan serta pembinaan pasca penempatan
• Di Bidang kepariwisataan, – pembentukan Destination management organization (DMO) di beberapa kawasan
pariwisata bersifat lintas daerah seperti di Raja Ampat (Kab. Raja Ampat, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong), Papua, Bunaken (kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kota Bitung dan Kab. Minahasa Selatan)
– Kerjasama antara Pemda D.I Yogyakarta dan Pemda Bali dalam mempromosikan pariwisata. Kedua provinsi membuat paket wisata yang mempromosikan kedua wilayah dan membentuk lembaga perwakilan di daerah masing-masing.
21
FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
• Ada kesadaran dan komitmen bersama utk melaksanakan pengelolaan secara terpadu
• Memiliki koordinasi dan komunikasi yang kuat antara sektor-sektor terkait, pemda-pemda terkait, swasta, masyarakat, media massa
• Memiliki sumberdaya, prasarana dan sarana yang memadai, serta lembaga (formal dan informal)
• Ada benefit yang akan diterima oleh masing-masing daerah
• Dukungan kepemimpinan yang memiliki visi, pro-aktif, dan konsisten.