KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH TERTINGGAL SERTA DESA&PERDESAAN SEMINAR NASIONAL : PEMBANGUNAN JUDESA (JEMBATAN UNTUK DESA) Rabu, 14 September 2016 di Hotel Ratu, Serang-Banten Oleh: Plt. Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan
27
Embed
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH TERTINGGAL …
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH TERTINGGAL SERTA DESA&PERDESAAN
SEMINAR NASIONAL : PEMBANGUNAN JUDESA (JEMBATAN UNTUK DESA)
Rabu, 14 September 2016 di Hotel Ratu, Serang-Banten
Oleh: Plt. Direktur Daerah
Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan
KONDISI PROVINSI BANTEN 1
KONDISI DESA DI PROVINSI BANTEN MENURUT INDEKS PEMBANGUNAN DESA (IPD) 2014
Keterangan: Nilai IPD merupakan pembulatan desimal
KABUPATEN PANDEGLANG DAN KABUPATEN LEBAK MERUPAKAN SALAH SATU DARI 122 KABUPATEN TERTINGGAL YANG MENJADI FOKUS TAHUN 2015 - 2019
DESA PRIORITAS (BERKEMBANG DAN TERTINGGAL) DI PROVINSI BANTEN Indeks Pembangunan Desa (2014)
DESA TERTINGGAL DAN DESA
BERKEMBANG DI PROVINSI
BANTEN
DESA BERKEMBANG
44 desa
DESA TERTINGGAL
78 desa TOTAL DESA:
122 DESA
DESA PRIORITAS (BERKEMBANG) DI PROVINSI BANTEN Indeks Pembangunan Desa (IPD) 2014
KABUPATEN KECAMATAN DESA KATEGORI NILAI IPD LEBAK BAYAH SAWARNA BERKEMBANG 73,24
LEBAK CIBADAK KADUAGUNG TIMUR BERKEMBANG 73,29
LEBAK CIMARGA MARGAJAYA BERKEMBANG 74,82
LEBAK MALINGPING MALINGPING UTARA BERKEMBANG 73,84 PANDEGLANG CIBALIUNG MENDUNG BERKEMBANG 51,04 PANDEGLANG CIBITUNG MANGLID BERKEMBANG 50,42 PANDEGLANG CIKEUSIK NANGGALA BERKEMBANG 51,67 PANDEGLANG KADUHEJO SUKASARI BERKEMBANG 74,99 PANDEGLANG KORONCONG PANIIS BERKEMBANG 67,86 PANDEGLANG KORONCONG PASIRJAKSA BERKEMBANG 62,08 PANDEGLANG KORONCONG PASIRKARAG BERKEMBANG 59,65 PANDEGLANG SAKETI SINDANGHAYU BERKEMBANG 74,20 PANDEGLANG SUMUR KERTAMUKTI BERKEMBANG 50,69
SERANG ANYAR TAMBANG AYAM BERKEMBANG 73,32
SERANG CIKANDE CIKANDE PERMAI BERKEMBANG 73,57
SERANG CINANGKA KARANG SURAGA BERKEMBANG 73,47
SERANG KIBIN NAMBO ILIR BERKEMBANG 74,59
SERANG KRAGILAN KRAGILAN BERKEMBANG 74,05
SERANG KRAMATWATU PEJATEN BERKEMBANG 73,49
SERANG KRAMATWATU WANAYASA BERKEMBANG 74,31
SERANG PETIR MEKAR BARU BERKEMBANG 74,70
SERANG TANARA TANARA BERKEMBANG 73,64
KABUPATEN KECAMATAN DESA KATEGORI NILAI IPD TANGERANG BALARAJA SENTUL JAYA BERKEMBANG 74.75 TANGERANG CIKUPA BUDI MULYA BERKEMBANG 74.78 TANGERANG CIKUPA CIBADAK BERKEMBANG 74.23 TANGERANG CIKUPA SUKADAMAI BERKEMBANG 74.90 TANGERANG CIKUPA TALAGASARI BERKEMBANG 74.36 TANGERANG CISOKA CARINGIN BERKEMBANG 74.00 TANGERANG CURUG KADU BERKEMBANG 75.00 TANGERANG JAYANTI CIKANDE BERKEMBANG 73.71 TANGERANG KOSAMBI JATI MULYA BERKEMBANG 73.96 TANGERANG LEGOK CIRARAB BERKEMBANG 74.15 TANGERANG PAGEDANGAN JATAKE BERKEMBANG 74.69 TANGERANG PAGEDANGAN MALANG NENGAH BERKEMBANG 73.45 TANGERANG PAGEDANGAN SITU GADUNG BERKEMBANG 73.56 TANGERANG PAKUHAJI SURYA BAHARI BERKEMBANG 73.31 TANGERANG PASAR KEMIS PASAR KEMIS BERKEMBANG 74.70 TANGERANG SEPATAN KARET BERKEMBANG 73.97 TANGERANG SEPATAN PISANGAN JAYA BERKEMBANG 73.63 TANGERANG SEPATAN TIMUR KEDAUNG BARAT BERKEMBANG 74.64 TANGERANG SEPATAN TIMUR TANAH MERAH BERKEMBANG 73.41 TANGERANG SUKAMULYA KALIASIN BERKEMBANG 74.01 TANGERANG SUKAMULYA PARAHU BERKEMBANG 74.16 TANGERANG TIGARAKSA MATAGARA BERKEMBANG 73.50
Keterangan: Nilai IPD merupakan pembulatan desimal
DESA PRIORITAS (TERTINGGAL) DI PROVINSI BANTEN (1) Indeks Pembangunan Desa (IPD) 2014
Keterangan: Nilai IPD merupakan pembulatan desimal
KONDISI JEMBATAN DI PROVINSI BANTEN (CONTOH) 2
KONDISI JEMBATAN GANTUNG DI PROVINSI BANTEN (Kab. Lebak, Banten)
45,6 Miliar dari APBN
Kementerian PUPR TA 2015 untuk bangun 10 Jembatan
tersebut
Pada Tahun 2014
109 Jembatan
rusak berat di Kabupaten Lebak, Banten
Pada Tahun 2016
10 Jembatan gantung berhasil dibangun
Sumber: Berbagai sumber
ARAH KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN PERDESAAN 3
TAHAPAN DAN ARAH KEBIJAKAN RPJPN 2005-2025 (UU NO. 17 TAHUN 2005)
11
RPJMN 4 (2020-2024) RPJMN 1 (2005-2009)
Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.
Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian
RPJMN 3 (2015-2019)
Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian yang berlandaskan keunggulan SDA , SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing
RPJMN 2 (2010-2014)
1. Pengembangan agroindustri padat pekerja; 2. Peningkatan akses informasi, pemasaran, lembaga
keuangan, kesempatan kerja, dan teknologi;
11
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN MEWUJUDKAN BANGSA YANG BERDAYA SAING
Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan didorong secara sinergis.
Intervensi harga dan kebijakan perdagangan pro pertanian;
Pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi untuk menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi;
1. Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya
2. Pengembangan social capital dan human capital;
Ekonomi Perdesaan
Sumber Daya Manusia dan
Sosial
Infrastruktur
Keterkaitan antarwilayah
Intervensi Kebijakan
Peningkatan efisiensi, modernisasi, nilai tambah sektor primer (pertanian, kelautan dan pertambangan);
Pengembangan pelayanan transportasi perintis di daerah perbatasan, terpencil, dan perdesaan berbasis masyarakat (community based) dan wilayah.
1. Pengembangan jasa infrastruktur dan keuangan untuk pengembangan kegiatan perekonomian perdesaan;
2. Perdagangan luar negeri yang lebih menguntungkan, mendukung dan mengamankan pengembangan perdesaan;
3. Mengembangkan sektor keuangan untuk meningkatkan akses pendanan bagi keluarga miskin di perdesaan;
PEMBANGUNAN PERDESAAN
STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL DAN TEMA RKP 2017
12
Norma Pokok Pembangunan Kabinet Kerja : a. Pembangunan bersifat holistik komprehensif memperhatikan dimensi terkait b. Pembangunan untuk manusia dan masyarakat harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi mandiri dan tidak menyebabkan justru menjadi masyarakat yang
lemah (entitled society) c. Pembangunan tidak menciptakan ketimpangan yang semakin lebar d. Pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosistem e. Pembangunan harus mendorong tumbuh berkembangnya swasta dan tidak justru mematikan usaha yang sudah berjalan
3 DIMENSI PEMBANGUNAN
Revolusi Mental Pelayanan Pendidikan Pelayanan Kesehatan
Perumahan dan Permukiman
Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi
Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)
DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN DIMENSI PEMERATAAN WILAYAH DAN KEWILAYAHAN
QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA
Kepastian dan Penegakan Hukum Keamanan dan Ketertiban Konsolidasi Demokrasi Reformasi Birokrasi Reformasi Regulasi
RKP 2015*)
MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN
PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN
RKP 2016 MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERKUAT FONDASI
PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS
RKP 2017 MEMACU PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEMPATAN
KERJA SERTA MENGURANGI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN
ANTARWILAYAH
RKP 2018
Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2018
RKP 2019
Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019
Kemaritiman dan Kelautan
Pembangunan Pariwisata
Antar Kelompok Pendapatan
Desa dan Kawasan Perdesaan
Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan
Perkotaan
Reforma Agraria Peningkatan
Konektivitas Nasional
FAKTOR PENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI REFORMASI FISKAL PENINGKATAN EXPORT NON MIGAS PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA
Kondisi Perlu
PN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN
Arah Kebijakan: (1). Pemenuhan standar pelayanan minimum di desa, termasuk kawasan
transmigrasi; (2). Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi
masyarakat desa, termasuk di kawasan transmigrasi; (3). Pembangunan SDM, pemberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat
desa, termasuk di kawasan transmigrasi; (4). Penguatan pemerintahan desa; (5). Pengawalan implementasi UU desa secara sistematis, konsisten, dan
berkelanjutan; (6). Pengembangan ekonomi kawasan termasuk kawasan transmigrasi, untuk
mendorong pusat pertumbuhan dan keterkaitan desa-kota; (7). Pengelolaan sumber daya alam desa dan kawasan, termasuk kawasan
transmigrasi dan sumber daya hutan.
PN DAERAH TERTINGGAL
Sasaran 2014 (Baseline) 2015 2016 2017 2019
a. Jumlah Daerah Tertinggal
122 (termasuk
9 DOB)
n.a * n.a * n.a * 42
b. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal
7,10% 6,96% 7,02% 7,17% 7,24%
c. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal
16,6% 16,0% 15,4% 14,9% 14,0%
d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal
68,5 68,1 68,5 68,8 69,6
Arah Kebijakan: 1.Percepatan Pembangunan infrastruktur/konektivitas 2. Promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan 3.Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik 4.Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung SDM yang
berkualitas
POTENSI PUSAT PERTUMBUHAN BARU DI PROVINSI BANTEN (CIBALIUNG DAN SEKITARNYA DI KAB.PANDEGLANG)
RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM PUSAT PELAYANAN –
PENGEMBANGAN PUSAT PERKOTAAN CIBALIUNG
SEBAGAI KAWASAN AGROPOLITAM
Berdasarkan Buku III RPJMN 2015-
2019
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Pandeglang Tahun 2011-2031
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN PERDESAAN (RKP 2017)
DAERAH TERTINGGAL
DESA DAN KAWASAN
PERDESAAN
Percepatan pembangunan infrastruktur/konektivitas
Promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan
Pemenuhan Kebutuhan pelayanan dasar publik
Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung SDM yang berkualitas
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa termasuk Kaw. Transmigrasi
Pembangunan SDM, Pemberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk Kaw. Transmigrasi
Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk Kaw. Transmigrasi
Penguatan Pemerintah Desa
Pengawalan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan berkelanjutan
Pengembangan Ekonomi Kawasan termasuk Kaw. Transmigrasi untuk Mendorong Pusat pertumbuhan dan Keterkaitan Desa-Kota
Pengelolaan SDA Desa dan Kawasan termasuk Kaw. Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan
MENDUKUNG NAWACITA KE-3
MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH DAN
DESADALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (Perpres No. 45/2016 Tentang RKP 2017)
Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
1. Pemenuhan
Standar Pelayanan Minimum di Desa
termasuk Kaw. Transmigrasi;
dan 2. Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi untuk
mendorong keterkaitan desa -
kota
Program Prioritas Kegiatan Prioritas
Pembangunan Daerah TerTinggal
Peningkatan Aksesibilitas
Sasaran
43.042,7 km panjang jalan yang terpelihara
383.507,7 km panjang jembatan yang terpelihara
416 km panjang jalan yang ditingkatkan
7905,3 km panjang jembatan yang ditingkatkan
264 km panjang jalan lingkungan, 79 km jalan poros
900 km panjang jembatan yang ditingkatkan 14,3 km dukungan jalan sub nasional
13 masterplan dan DED Kawasan Perdesaan Prioritas
1.185 km jalan
81 unit jembatan
REGULASI TERKAIT JEMBATAN (SECARA UMUM) 4 KONSOLIDASI MEKANISME PEMBANGUNAN DAN ATAU REHABILITASI TERKAIT DENGAN JEMBATAN DESA/ANTAR-DESA
TATA CARA OPERASI, PEMELIHARAAN DAN PEMANTAUAN JEMBATAN (SECARA UMUM)
(Berdasarkan PerMen PUPR Nomor 41/RPT/M/2015 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan)
Pemeiharaan
Pemantauan Laporan
Operasi
Operasi Normal: pemantauan dg cara pemantauan lalu lintas yang melewati jembatan maupun dibawah jembatan Operasi beban lalu lintas: melakukan pemeriksaan kondisi, lalu melakukan prosedur perizinan Operasi Darurat: dilakukan dalam keadaan darurat shg perlu menyiapkan jalur alternatif dan pengaman lingkungan
Pemeliharaan dilakukan secara rutin dan berkala sesuai dengan program pemeliharaan untuk memperpanjang umur layanan jembatan serta menghindari perbaikan yang tidak terduga
Pemantauan dilaksanakan selama pelaksanaan konstruksi jembatan, atau pada tahap operasi dan pemeliharaan jembatan
Laporan meliputi: • laporan rutin pemantauan
mencakup hasil pengamatan dan pengukuran geometri jembatan;
• laporan tahunan pemantauan berupa rangkuman laporan geometrik,
• laporan kondisi, laporan hasil uji laik fungsi selama satu tahun serta evaluasinya.
KONSOLIDASI MEKANISME PEMBANGUNAN JEMBATAN ATAU REHABILITASI JEMBATAN DESA
JEMBATAN DI DALAM 1 DESA
JEMBATAN ANTAR DESA
Kewenangan: Skala Lokal Desa
Pendanaan: APBDesa, PU menyiapkan panduan konstruksi Jembatan Untuk Desa
Mekanisme Perencanaan: Melalui Musyawarah Desa
1. Kerja sama antar desa dalam sharing APBDesa melalui MusDes dan pertemuan antar desa
2. Pengusulan oleh desa ke Kab/Kota untuk pendanaan dari APBD Kabupaten/kota melalui Murenbang Kabupaten/Kota
3. Pengusulan oleh Kab/kota ke provinsi/pusat melalui DAK/TP/lainnya
SINERGI PEMBANGUNAN WILAYAH UNTUK PEMBANGUNAN/ REHABILITASI JEMBATAN
Kecamatan A
Kecamatan B
Kota Kabupaten
Memerlukan Sinergi Kewenangan Antara : 1. Desa 2. Kec 3. Kabupaten/
Kota 4. Provinsi 5. Pusat (K/L)
Desa 1
Desa 2 Desa 3
Desa 1
Desa 2
Desa 3
SINERGI PEMBIAYAAN ALOKASI PUSAT DAN DAERAH
SKPD
SKPD
Pusat
BAPPEDA
BAPPEDA
Kecamatan/Desa
Dana Desa, BOS, Bantuan Pemerintah,
DAK, TP
TP
BANSOS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAK, DEKON
PROV
KAB
Diperlukan dukungan K/L pembina wilayah untuk
mendorong integrasi kegiatan yang dibiayai pusat dan daerah
agar pembangunan menghasilkan dampak yang
signifikan
ADD, Bagian pajak, Bantuan Keuangan
LAINNYA CSR, PKBL, Hibah,dll
ALOKASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN, PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI DESA PADA DAK 2016 DI PROVINSI BANTEN
KAB. PANDEGLANG
Infrastruktur Jalan Perhubungan Transportasi Perdesaan
KAB. LEBAK
KAB.SERANG
KAB. TANGERANG
730 1,817
397 988
934 2,372
697 1,736
*)
*)
*)
*)
(Juta
Rup
iah)
Keterangan: 1. *) Informasi Alokasi Infrastruktur Jalan tidak terinci per Kab, sedangkan total Prov.Banten sebesar Rp. 13,12 M. 2. Informasi alokasi belum di-update dengan penghematan anggaran 2016 karena belum terinformasikan.
PENGGUNAAN DAN EVALUASI DANA DESA TAHUN 2015
1. Pada tahun2015, penyaluran dana desa relatif lancar meskipun pada awal terkendala karena beberapa peraturan yang dianggap terlalu rumit yang akhirnya bisa disederhanakan dengan lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri.
2. Penggunaan dana desa masih dalam pemenuhan pembangunan infrastruktur desa, seperti jalan, jembatan, irigasi dan embung yang bersifat padat karya dan swakelola.
3. Penggunaan dana desa belum digunakan secara optimal untuk menggali sumber pendapatan baru melalui investasi produktif yang dijalankan masyarakat desa dan pemberdayaan.