KEBIJAKAN PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN …bkpp.nttprov.go.id/attachments/article/202/materi kaban kebijakan... · TIDAK BERTENTANGAN DENGAN AGAMA, KEYAKINAN, ... P = Penyuluh Perikanan

KEBIJAKAN PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA

TIMUR TAHUN 2016

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN / SEKRETARIAT BAKORLUH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

OLEH :DRS. HADJI HUSEN

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGANDAN PENYULUHAN PROVINSI NTT

Sukseskan Sehari Makan Tanpa Beras dan TeriguSukseskan Sehari Makan Tanpa Beras dan Terigu

DASAR PEMIKIRAN

Pasal 1 :

PERSEORANGAN

TIDAK BERTENTANGAN DENGAN AGAMA, KEYAKINAN,

DAN BUDAYA MASYARAKAT

TERCAPAI MELALUI PROSES PENYELENGGARAAN

PANGAN :

Pasal 1 : Dijelaskan bahwa :

dengan melibatkan peran serta

masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu

1. UNDANG-UNDANG PANGAN NOMOR 18 TAHUN 2012

Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Konsumsi Pangan Lokal Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Konsumsi Pangan Lokal

Pasal 1 :

kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap

Pasal 6 :

ditetapkan oleh Pemerintah dan

pemerintah daerah

Pasal 7 :

melibatkan

pemangku kepentingan

2. UNDANG-UNDANG SP3K NOMOR 16 TAHUN 2006


KONDISI KETAHANAN PANGAN


KONDISI PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

P = Penyuluh Perikanan

K = KelompokSumber : SIMLUHDAYA KP Provinsi NTT 31 Maret 2016

PETA GEOSPASIAL SEBARAN

PENYULUH PERIKANAN DAN

KELOMPOK PELAKU UTAMA

PERIKANAN

504 PENYULUH

PERIKANAN,

1651 KELOMPOK

TOTAL PPB

PENYULUH DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SUMBA BARAT 5 0 0 1 4 0 0 0

2 SUMBA TIMUR 40 2 1 3 27 7 0 0

3 KUPANG 34 4 0 5 25 0 0 0

4 TIMOR TENGAH SELATAN 51 8 0 0 43 0 0 0

5 TIMOR TENGAH UTARA 33 2 1 4 26 0 0 0

6 BELU 26 7 0 5 14 0 0 0

7 ALOR 9 0 2 7 0 0 0 0

8 LEMBATA 12 3 0 4 5 0 0 0

9 FLORES TIMUR 10 6 0 4 0 0 0 0

10 SIKKA 23 13 0 6 4 0 0 0

11 ENDE 12 0 0 8 4 0 0 0

12 NGADA 4 0 0 4 0 0 0 0

13 MANGGARAI 6 0 0 2 4 0 0 0

14 ROTE NDAO 36 3 0 1 32 0 0 0

15 MANGGARAI BARAT 30 5 0 5 20 0 0 0

16 SUMBA TENGAH 20 9 0 0 11 0 0 0

17 SUMBA BARAT DAYA 10 0 0 0 10 0 0 0

18 NAGEKEO 13 4 0 4 5 0 0 0

19 MANGGARAI TIMUR 2 0 0 2 0 0 0 0

20 SABU RAIJUA 65 5 6 2 52 0 0 0

21 KOTA KUPANG 49 1 0 2 46 0 0 0

22 MALAKA 14 0 0 3 11 0 0 0

TOTAL 504 72 10 72 343 7 0 0

Sumber : SIMLUHDAYA KP Provinsi NTT 31 Maret 2016

PPB SWADAYA SWASTA HONORER

Lingkup : Per Propinsi

Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

NO KABUPATEN/KOTA PNS CPNS

TANGGAL : 31-03-2016BERDASARKAN JENIS PENYULUH

REKAPITULASI PENYULUH PERIKANAN

504

PENYULUH

PERIKANAN

KEL. ORANG KEL. ORANG KEL. ORANG KEL. ORANG KEL. ORANG KEL. ORANG KEL. ORANG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 SUMBA BARAT 24 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 288

2 SUMBA TIMUR 82 1.032 23 426 9 90 38 332 0 0 1 10 153 1.890

3 KUPANG 39 472 16 95 3 30 39 365 0 0 0 0 97 962

4 TIMOR TENGAH SELATAN 37 471 20 225 7 40 0 0 0 0 0 0 64 736

5 TIMOR TENGAH UTARA 68 769 17 182 8 68 15 122 0 0 0 0 108 1.141

6 BELU 32 356 14 152 14 136 0 0 0 0 0 0 60 644

7 ALOR 33 342 30 300 15 137 17 174 1 0 0 0 96 953

8 LEMBATA 78 785 23 233 16 131 1 10 0 0 0 0 118 1.159

9 FLORES TIMUR 16 172 21 209 2 35 0 0 1 16 2 101 42 533

10 SIKKA 30 295 92 857 5 35 0 0 0 0 7 61 134 1.248

11 ENDE 34 379 22 239 35 338 1 0 2 25 0 0 94 981

12 NGADA 11 128 21 219 6 30 0 0 0 0 0 0 38 377

13 MANGGARAI 23 255 0 0 8 80 0 0 0 0 0 0 31 335

14 ROTE NDAO 23 190 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0 42 340

15 MANGGARAI BARAT 21 317 70 880 40 416 0 0 0 0 1 9 132 1.622

16 SUMBA TENGAH 42 472 12 120 0 0 0 0 0 0 0 0 54 592

17 SUMBA BARAT DAYA 13 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 142

18 NAGEKEO 35 275 56 459 7 74 34 296 0 0 0 0 132 1.104

19 MANGGARAI TIMUR 16 193 17 170 0 0 0 0 0 0 0 0 33 363

20 SABU RAIJUA 40 1.282 4 40 6 80 0 0 0 0 0 0 50 1.402

21 KOTA KUPANG 22 215 17 166 10 52 2 12 0 0 0 0 51 445

22 MALAKA 40 319 45 318 0 0 0 0 0 0 0 0 85 637

759 9.149 539 5.440 191 1.772 147 1.311 4 41 11 181 1.651 17.894


TOTAL

REKAPITULASI

KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BERDASARKAN BIDANG USAHA PERIKANAN

TANGGAL : 31-03-2016

PENGOLAH DAN

PEMASAR IKAN

GARAM

RAKYATPOKMASWAS LAIN-LAIN JUMLAH

NO KABUPATEN/KOTA

PEMBUDIDAYA

IKAN

PENANGKAPAN

IKAN

1651

KELOMPOK

MADYA UTAMA JUMLAH

1 2 3 4 5

1 MANGGARAI BARAT 34 0 34

2 TIMOR TENGAH SELATAN 17 0 17

3 KUPANG 11 0 11

4 KOTA KUPANG 5 0 5

5 SIKKA 2 0 2

6 SUMBA TENGAH 0 0 0

7 SUMBA BARAT DAYA 0 0 0

8 SABU RAIJUA 0 0 0

9 MALAKA 0 0 0

10 ROTE NDAO 0 0 0

11 MANGGARAI TIMUR 0 0 0

12 NAGEKEO 0 0 0

13 ENDE 0 0 0

14 BELU 0 0 0

15 TIMOR TENGAH UTARA 0 0 0

16 SUMBA TIMUR 0 0 0

17 ALOR 0 0 0

18 LEMBATA 0 0 0

19 NGADA 0 0 0

20 SUMBA BARAT 0 0 0

21 FLORES TIMUR 0 0 0

22 MANGGARAI 0 0 0

69 0 69


REKAPITULASI

KELOMPOK PELAKU UTAMA PERIKANAN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BERDASARKAN KELAS KELOMPOK

TANGGAL : 31-03-2016

NO

KELAS KELOMPOK

TOTAL

MADYA = 69

PEMULA = 1582

PERMASALAHAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

1. Permasalahan Produksi Pertanian :

Kondisi fisik dan klimatis

Rendahnya pengetahuan dan ketrampilan

Kurangnya modal

2. Permasalahan Produksi Perikanan

Rendahnya budaya laut

Kurangnya modal

Illegal fishing

3. Permasalahan Penyuluhan :

Jumlah tenaga dan kemampuan teknis penyuluh masih terbatas

Sebagian Penyuluh Perikanan tidak ditempatkan pada

wilayah kerja potensi perikanan

Ketidaktaatan Pemda dalam pengendalian alih tugas

Penyuluh Perikanan PNS kedalam jabatan lain

CPNS formasi penyuluh belum difungsikan sebagai tenaga penyuluh.

Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan

dan Kehutanan belum Berjalan Optimal

Kurangnya sinergi antara lembaga yang menangani Penyuluh

dengan instansi teknis terkait (antara Bappeluh dengan Dinas)

Masih terbatasnya sarana – parasarana Penyuluh Perikanan

PEMANTAPAN KETAHANAN

PANGAN

KEBIJAKANPENYEDIAAN

PANGAN BERAGAMBERBASIS

SUMBERDAYA LOKAL

KEBIJAKANPENGURANGAN

JUMLAH PENDUDUKMISKIN DAN KELAPARAN

KEBIJAKANSTABILISASI HARGA

DAN PASOKANPANGAN

KEBIJAKANPENGELOLAAN

CADANGANPANGAN

KEBIJAKANPERCEPATAN

PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI

PANGAN BEBASISSUMBER DAYA

LOKAL

PENGAWASANKEAMANAN

PANGAN SEGAR

ARAH KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN

ARAH KEBIJAKAN PENYULUHAN

Pendekatan kawasan dan industrialisasi

Pemberdayaan dan kewirausahaan

Partisipatif dan mandiri

Sinergitas Penyuluhan dan perluasan jejaring kerja

Teknologi Kelautan dan Perikanan dan Informasi Komunikasi

Kebijakan

Penyuluhan

mendukung

program prioritas

kementerian dalam

rangka

pemberdayaan

masyarakat

STRATEGI PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

1. Peningkatan Ketersediaan & Penangan Daerah Rawan Pangan : Pemanfaatan potensi sumberdaya lokal seperti pengembangan pangan lokal

dan Pengembangan Lumbung Pangan

Pengembangan Desa Mandiri Pangan Berbasis potensi Lahan Kering :

optimalisasi sumberdaya lahan kering dan Pengadaan alat mesin pertanian

Peningkatan efektivitas sistem antisipasi dan deteksi dini kerawanan pangan :

melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi serta peningkatan peran dan

fungsi tenaga penyuluh.

Peningkatan Kapasitas Cadangan Pangan Provinsi / Kab/Kota: melalui

penyediaan alokasi anggaran baik melalui APBD Provinsi maupun Kabupaten /

Kota.

Penanganan Daerah Rawan Pangan : Bantuan pangan berpola padat karya

2. Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan : Stabilisasi Harga Pangan : Pemberdayaan kelompok usaha distribusi dan

pemasaran pangan melalui LUEP/LDPM/LUPM/TTI.

Pengembangan Peran dan fungsi kelembagaan Distribusi : Kelompok Lumbung

Pangan dalam distribusi dan pemasaran pangan

Peningkatan keterjangkauan pangan masyarakat


3. Peningkatan Diversifikasi Konsumsi &

Keamanan Pangan : Pengembangan dan pemanfaatan potensi

pekarangan : pemberdayaan kelompok wanita

dalam pengembangan pangan lokal sebagai

sember pangan dan obat-obatan.

Sosialisasi dan pengenalan keberagaman pangan

SECARA DINI & GENCAR: Siswa SD dan TK melalui

pameran pangan dan lomba pangan, termasuk

masalah keamanan pangan, Gerakan NONA SARI.

Pengembangan kelompok usaha pangan lokal

rumah tangga : pembinaan, penyediaan modal

usaha bagi kelompok wanita

Percepatan diversifikasi produksi & konsumsi

pangan : melalui Sosialisasi dan promosi pada

berbagai kegiatan baik di provnsi maupun kab/kota

(poster, baliho, lomba cipta menu, gerakan

makan pangan non beras / non terigu)

Peningkatan partisipasi dunia usaha : dalam upaya

pengembangan pangan lokal berupa penyediaan

skim kredit maupun bantuan permodalan


STRATEGI PENYULUHAN PERIKANAN

1. metode pendidikan orang dewasa

2. penyuluhan sebagai gerakan masyarakat

3. penumbuhan dan pengembangan dinamika

organisasi dan kepemimpinan

4. keadilan dan kesetaraan gender

5. peningkatan kapasitas Pelaku Utama yang

profesional

PELAKSANAAN STRATEGI

PENYULUHAN

1. peningkatan kapasitas kelembagaanPenyuluhan Perikanan

2. peningkatan kuantitas dan kompetensiketenagaan penyuluh perikanan

3. penguatan dan penataan sistempenyelenggaraan Penyuluhan Perikanan

4. peningkatan kapasitas dan kelembagaanPelaku Utama serta Pelaku Usaha

5. peningkatan dukungan sarana, prasarana,dan pembiayaan Penyuluhan Perikanan

6. peningkatan pembinaan dan pengawasanpelaksanaan Penyuluhan Perikanan

7. pengutamaan prinsip kemitraan dalampengembangan kelembagaan Penyuluhan

Perikanan, Pelaku Utama, dan Pelaku Usaha

FOKUS KEGIATAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2016

No. Kegiatan Output

1 Pengembangan

Ketersediaan

dan Penanganan Rawan

Pangan

a. Model Kawasan Mandiri

Pangan

2 Pengembangan Sistem

Distribusi dan

Stabilitas Harga Pangan

a. Model Lembaga Distribusi

Pangan Masyarakat

b. Model Lumbung Pangan

Masyarakat

3 Pengembangan

Penganekaragaman

Konsumsi dan

Keamanan Pangan

a. Model Pekarangan Pangan

b. Model Pangan Pokok Lokal


FOKUS KEGIATAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (PROVINSI NTT) TAHUN 2016

No. Output Komponen Kegiatan1 Kelompok Yang Disuluh a. Operasional penumbuhan kelompok (135 kelompok) dan

calon kelompok mandiri (164 kelompok)

b. Penilaian Kelompok Perikanan Teladan Provinsi

c. Pertemuan kelompok mendukung peningkatan produksi

perikanan (65 kelompok)

d. Sinkronisasi kelembagaan penyuluhan dan pemberdayaan

masyarakat KP

e. Biaya Operasional Penyuluh (BOP) (81 orang)

f. Pengukuhan Penyuluh Perikanan Swadaya (415 orang)

g. Penilaian Penyuluh Perikanan Teladan Provinsi

h. Percontohan Penyuluhan Perikanan (2 Unit)

i. Materi Penyuluhan dan Pemberdayaan KP Spesifik Lokasi

2 Dokumen

Kesekretariatan

Kegiatan Penyuluhan

KP

a. Operasional Database Sistem Informasi Manajemen

Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan

Perikanan (SIMLUHDAYA KP)

b. Penyusunan Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi

Kegiatan

c. Penyusunan Laporan Tahunan dan LAKIP

d. Monitoring dan Evaluasi

3 Layanan Perkantoran a. Administrasi Kegiatan dan Operasional Kantor

Terima kasihTerima kasih

Sukseskan Sehari Makan Tanpa Beras dan TeriguSukseskan Sehari Makan Tanpa Beras dan Terigu

KEBIJAKAN PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN …bkpp.nttprov.go.id/attachments/article/202/materi kaban kebijakan... · TIDAK BERTENTANGAN DENGAN AGAMA, KEYAKINAN, ... P = Penyuluh Perikanan

Documents