KEBIJAKAN NASIONAL PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN 2015 Oleh : Mita Dwi Aprini PPK Pembinaan Kawasan Permukiman Perkotaan (P2KP) Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat (PKPBM) Disampaikan pada acara : Rapat Koordinasi Program Director dan Team Leader serta EGM Tenaga Ahli OC/OSP Bandung , 3-6 Mei 2015
24
Embed
Kebijakan pelaks. program -Rakor pd tl - 2015 29042015
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEBIJAKAN NASIONAL PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN
2015
Oleh :
Mita Dwi Aprini
PPK Pembinaan Kawasan Permukiman Perkotaan (P2KP)Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat (PKPBM)
Disampaikan pada acara :Rapat Koordinasi Program Director dan Team Leader serta EGM Tenaga Ahli OC/OSP Bandung , 3-6 Mei 2015
Outline Outline
1. Permasalahan & Tantangan 20152. Pelaksanan Program
Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2015
3. Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Permukiman Perkotaan (P2KP)
Permasalahan & Tantangan Tahun 2015 Permasalahan & Tantangan Tahun 2015
1. Loan/Grant Berakhir Desember 2015
PNPM Urban IV (Loan IBRD No. 8213-IND)
GFDRR/PRBBK (Grant No. TF 012192)
• Capaian KPI Indikator Tujuan (Objective) dan KPI Hasil antara (Intermediate)
• Kelengkapan SIM • Penyusunan PCR/ICR
Pada Tahun 2005 akan dilakukan evalusi/studi oleh Konsultan Evaluasi (KE) :
1.Studi/Evaluasi Pelaksanaan Pilot PRB-BK, Selaras, ND Metropolitan2.Studi/Evaluasi Pelaksanaan PNPM Urban IV3.Studi/Evaluasi Tentang Kelembagaan Masyarakat (BKM)4.Evaluasi dampak PPMK5.Studi Pelaksanaan Pilot BDC6.Studi Pelaksanaan Pilot Ekonomi Syariah
Capaian KPI Program Reguler Tahun 2014
No KPI PROVINSI TERCAPAI
PROV. TIDAK TERCAPAI
PROVINSI TIDAK TERCAPAI
1 Partisipasi warga miskin (40%) 34 0 -
2 Partisipasi Perempuan (40%) 34 0 -
3 Partisipasi dalam pemilu basis (30%) 32 2 DKI Jakarta & Riau
4 BKM Terbentuk (90%) 34 0 -
5 PJM Selesai (90 %) 34 0 -
6 Kegiatan Tridaya selesai (80 %) 32 2Kalimantan Barat & Papua Barat
7 Anggota KSM Perempuan (30%) 34 0 -Sumber : SIM P2KP.Org_29 April 2015
2. Capaian KPI dan Kelengkapan SIM
Kelengkapan SIM Tahun 2012-2014
Sumber : SIM P2KP.Org_28 April 2015
SIM TAHUN
JUMLAH PROVINSI DENGAN KEL/DESA
TAHUN KE
JUMLAH PROVINSI KELENGKAPAN
< 95 %
% PROVINSI
KELENGKAPAN < 95 %
II III IV II III IV II III IV
2012 30 31 32 2 1 1 6% 3% 3%
2013 32 30 32 0 0 2 - - 6%
2014 32 32 31 1 1 2 3% 3% 7%
SIM TAHUN
JUMLA PROVINSI
JUMLAH PROVINSI KELENGKAPAN
95 %
JUMLAH PROVINSI KELENGKAPAN
< 95 %
% PROVINSI KELENGKAPAN < 95%
2012 33 32 1 3%
2013 33 33 0 -
2014 34 25 11 32%Sumber : SIM P2KP.Org_28 April 2015Catatan : Capaian kelengkapan PM dan BLM Tahun 2014 dapat disebabkan masalah server sim awal tahun 2015
Tantangan KPI dan Kelengkapan SIM :
1.Provinsi dengan partisipasi pemilihan BKM tingkat basis < 30 % = DKI Jakarta dan Riau
2.Provinsi dengan Kelengkapan SIM PM < 95 % :
Tahun 2012 = Jambi, Kalbar dan Malut Tahun 2013 = NTB dan Papua Barat Tahun 2014 = Jambi, Sumut dan Kaltara
3.Provinsi dengan kelengkapan SIM BLM < 95 % :
Tahun 2012 = Riau Tahun 2013 = - (semua provinsi > 95 %) Tahun 2014 = Jambi, Jabar, Kalbar, Kepri, Sumut, Kaltara, Maluku, Malut, NTT, Papua Barat
4.Provinsi kelengkapan SIM BLM Tahun 2012 & 2013 anomali (>100%) = Kalbar, Lampung dan Malut
3. Penyelesaian Temuan BPKP
• Hasil temuan BPKP secara nasional (33 Provinsi) tahun 2002-2013 berdasarkan LHA/LAI/LAP BPKP dapat disampaikan sebagai berikut
NO URAIAN TEMUAN AWAL
TINDAK LANJUT TEMUAN
(SELESAI/03)
TEMUAN BELUM SELESAI
(01/02)
1 Jumlah LHA/LAI/LAP 774 666 108
2 Jumlah Temuan 3.209 2.928 281
3 Jumlah Rekomendasi 5.013 4.618 395
4 Nilai Temuan (Rp) 31.060.459.688 22.873.942.396 8.186.517.293Keterangan : 1)01 = temuan belum ditindaklanjuti; 02 = temuan dalam proses penyelesaian; 03 = temuan selesai ditindaklanjuti2)Nilai temuan (Rp) adalah temuan BPKP yang mencantumkan nilai uang karena adanya kesalahan administrasi dan/atau penyalahgunaan dana3)Status Data_31 Maret 2015
• Temuan hasil pemeriksaan BPKP yang berstatus Belum Selesai (01/02), perlu menjadi perhatian dan segera diselesaikan dengan status selesai menurut SIM BPKP (03) Detil data per provinsi terlampir
4. Penuntasan Program Pilot Tahun 2015
• Pilot Bussines Development Centre (BDC) di 15 Kab/Kota wilayah KMP-1
• Pilot Federasi UPK di 3 Kab/Kota Wilayah KMP-1 • Pilot PRBBK Kebakaran di Permukiman di 10 Kel/Desa Provinsi
Jawa Timur wilayah KMP-2• Pilot pemilihan bahu DAPM di 10 Kel/Desa Jateng & Yogyakarta
di wilayah KMP-2• Pilot pengembangan KSM di 56 Kel/Desa tersebar di 9 Provinsi
wilayah KMP-2
5. Kemandirian BKM Tahun 2014
• Berdasarkan SIM P2KP status 29 April 2015, dari 11.066 Kel/Desa sasaran hasil penilaian kinerja BKM yang telah dientri ke dalam SIM sebanyak 10.836 Kel/Desa (97,92%)
• Dari 10.836 Kel/Desa, diperoleh hasil sebagai berikut :
Tantanganya :100 % BKM minimal Mandiri pada akhir 2015
6. Kualitas Pembangunan Infrastruktur
• Berdasarkan SIM P2KP status 29 April 2015, selama periode 2012-2014, kegiatan pembangunan infrastruktur yang telah disertifikasi sebanyak 178.070 kegiatan
2. Percepatan Penyaluran dan Pemanfaatan BLM DIPA Kab/Kota TA. 2015
• Pada tahun 2015, dialokasikan dana BLM sebesar Rp 229,3 milyar pada DIPA Kab/Kota untuk memenuhi kekurangan dana BLM Tahap 2 tahun 2013/2014
• Dana BLM TA. 2015 tersebut diatas dialokasikan kepada 4.107 Kel/Desa yang tersebar di 91 Kab/Kota dan 13 Provinsi
*) Alokasi BLM Kab. Pangandaran di tempatkan pada DIPA Satker PKP2B Prov. Jabar
ALOKASI DIPA KAB/KOTA TA. 2015
TARGET PENYERAPAN DIPA KAB/KOTA TA. 2015 (milyar)
Bulan April dan Mei terdapat target
penyerapan komulatif Rp 14,8 M
2. Percepatan Penyaluran dan Pemanfaatan BLM DIPA Provinsi TA. 2015
NO JENIS PROGRAM KETERANGAN
1Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas (PLPBK)
Dilaksanakan di 279 Lokasi PLPBK terdiri dari 5 kel penetapan tahun 2012, 221 kel lokasi Baru tahun 2013 dan 53 kel lokasi Kota Besar Penetapan tahun 2014.
2 Penguatan Peran Gender untuk NAD (Selaras )
Dilaksanakan di 426 Kelurahan di Provinsi Nangro Aceh Darussalam (NAD)
3Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas (PPMK)
Dilaksanakan di 845 Kelurahan tersebar di 13 Provinsi, di Wilayah 1, merupakan BLM tahap ke II PPMK.
4 Pelatihan Masyarakat/ PELMAS
Dilaksanakan di 11.066 Kelurahan di 34 Provinsi
5 PRBBK Pilot Kebakaran Dilaksanakan di Provinsi Jatim (Kel pilot dalam proses penetapan)
6Peningkaan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
Dilaksanakan di 56 Kota/ Kabupaten tersebar di 31 Provinsi.
1. Penyaluran dan pemanfaatan BLM pada DIPA Kab/Kota dan Provinsi TA. 2015 sesuai dengan target penyerapan
2. Pencapaian kinerja seluruh BKM minimal berstatus MANDIRI pada akhir tahun 2015
3. Pencapaian KPI seluruh program tahun 2015 (Reguler dan advance serta Pilot Program) : secara kuantitas dan kualitas
4. Penyelesaian temuan BPKP dan penyimpangan dana pengaduan masyarakat
5. Mengendalikan pelaksanaan program tahun 2015 secara efektif dan efisien
Pelaksanaan Penanganan Permukiman Kumuh Tahun 2015 (P2KP) Pelaksanaan Penanganan Permukiman Kumuh Tahun 2015 (P2KP)
P2KP KOTA2015
P2KP KOTA2015
Penanganan Kawasan Kumuh Prioitas Tahun 2015Penanganan Kawasan Kumuh Prioitas Tahun 2015
Penyusunan PJM ILP (Infrastruktur Lingkungan Permukiman)Penyusunan PJM ILP (Infrastruktur Lingkungan Permukiman)
1. Dilaksanakan di kawasan permukiman kumuh terpilih 2. Alokasi dana Rp 1 milyar/kab-kota3. Melalui pendekatan pemberdayaan4. Target : Menangani kawasan kumuh melalui
penurunan tingkat keparahan (%) tujuh indikator kumuh
1. Melakukan klarifikasi profil kawasan kumuh sasaran penanganan kumuh 2016-2019 yang telah ditetapkan Dit. Pengembangan Kawasan Permukiman
2. Melakukan pendataan tujuh indikator kumuh pada Kel/Desa/Kawasan diluar prioritas 2015 dan 2016-2019
3. Menyusun PJM –ILP (Infrastruktur Lingkungan Permukiman)
Penanganan Kawasan Kumuh Prioitas Tahun 2015Penanganan Kawasan Kumuh Prioitas Tahun 2015
1. Dana BLM penanganan kawasan kumuh prioritas 2015 dialokasikan dalam bentuk BELANJA MODAL
2. Pencairan dilakukan dalam 3 tahap : 40%-30%-30% dari total pagu
3. Dilaksanakan secara swakelola oleh Kelompok Masyarakat (BKM)
Penyusunan PJM ILP (Infrastruktur Lingkungan Permukiman)Penyusunan PJM ILP (Infrastruktur Lingkungan Permukiman)
1. Dilakukan melalui pendataan tujuh indikator kumuh2. Hasil pendataan tujuh indikator kumuh tidak disimpulkan
menjadi luasan kawasan kumuh (catatan : luasan kawasan kumuh hanya dapat dikeluarkan melalui SK Bupati/Walikota)
3. Ditujukan untuk upaya pencegahan terjadi/tumbuhnya kawasan kumuh baru
J umlah LHA/ LAI/
LAP
Jumlah Temuan
Rekomendasi
Jumlah Temuan Dana Jumlah
LHA/ LAI/ LAPTemuan Selesai
Rekomendasi
Selesai Jumlah Dana Kembali
Jumlah LHA/ LAI/ LAP
Jumlah Sisa
Temuan
Rekomendasi
Jumlah Dana Belum Kembali
1 Sumatra Utara 38 114 152 625.807.636 28 72 103 344.398.915 10 42 49 281.408.721
2 Sumatra Barat 24 116 156 169.949.079 21 112 151 131.179.654 3 4 5 38.769.425
Lampiran 1. DETIL DATA STATUS TEMUAN BPKP PER PROVINSITAHUN 2002 – 2013
(Status Data_ 31 Maret 2015)
Lampiran 2. HASIL PENILAIAN KINERJA BKM TAHUN 2014(Status Data SIM_ 29 April 2015)
AWAL BERDAYA MANDIRIMENUJU MADANI
1 ACEH 426 - 102 324 - 2 SUMATERA UTARA 625 - 98 505 18 3 SUMATERA BARAT 369 - 3 363 3 4 RIAU 127 - 3 115 9 5 JAMBI 80 - 15 58 4 6 SUMATERA SELATAN 307 - 40 265 2 7 BENGKULU 131 - 23 108 - 8 LAMPUNG 153 - 4 148 1 9 BANGKA BELITUNG 94 - 56 38 -
10 KEPULAUAN RIAU 109 - 5 92 12 11 DKI JAKARTA 261 - 33 222 6 12 JAWA BARAT 1.699 - 391 1.274 34 13 JAWA TENGAH 2.002 - 293 1.547 162 14 D.I. YOGYAKARTA 178 - 41 126 11 15 JAWA TIMUR 1.863 3 411 1.376 71 16 BANTEN 227 - 20 190 5 17 BALI 130 - - 128 2 18 NUSA TENGGARA BARAT 219 1 3 213 2 19 NUSA TENGGARA TIMUR 130 - - 110 20 20 KALIMANTAN BARAT 88 - 18 61 9 21 KALIMANTAN TENGAH 41 - - 34 7 22 KALIMANTAN SELATAN 244 - 22 203 14 23 KALIMANTAN TIMUR 136 - 29 103 4 24 KALIMANTAN UTARA 35 - 4 21 9 25 SULAWESI UTARA 307 - 36 263 8 26 SULAWESI TENGAH 56 - 4 49 3 27 SULAWESI SELATAN 321 - 21 257 43 28 SULAWESI TENGGARA 129 - - 126 3 29 GORONTALO 73 - 17 54 2 30 SULAWESI BARAT 17 - - 15 2 31 MALUKU 58 1 25 32 - 32 MALUKU UTARA 149 - 68 80 1 33 PAPUA BARAT 41 - 10 31 - 34 PAPUA 39 - 10 27 1