KEBIJAKAN NASIONAL PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMANFAATAN RUANG DALAM KAWASAN HUTAN Prof. DR. Ir. San Afri Awang, MSc. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Disampaikan dalam Rapat Kerja Regional BKPRN Yogyakarta, 7 September 2016
23
Embed
KEBIJAKAN NASIONAL PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEBIJAKAN NASIONAL PERLINDUNGAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN PEMANFAATAN RUANG DALAM KAWASAN HUTAN
Prof. DR. Ir. San Afri Awang, MSc.
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
Disampaikan dalam Rapat Kerja Regional BKPRN
Yogyakarta, 7 September 2016
FAKTOR PENDORONG/DRIVERS :• Pengembangan produksi pangan nasional
• Pengembangan infrastruktur konektivitas utama Jawa
PENEKAN/PRESSURE :• Pertumbuhan metropolitan
• Pertumbuhan penduduk dan tingkat konsumsinya
DAMPAK/IMPACT :• Penyusutan tutupan lahan
• Konversi daerah lindung dan pertanian
KEADAAN SAAT INI/STATE :• Krisis kestabilan tata air
• Krisis sampah dan penurunan kualitas lingkungan
• Pencemaran dan kerusakan lingkungan
• Rentan bencana
Merupakan kebijakan
dan kendali Nasional
Harus ditangani
pada skala
kabupaten/kota
Harus ditangani
kebijakan dan
kendali Provinsi
atau kerjasama
antar Kab/kota
TANTANGAN PEMBANGUNAN
SEBARAN WILAYAH PENYEDIA JASA LINGKUNGAN UTAMA
Jasa pengatur air
Jasa penyimpan air
KRISIS EKOLOGI TERJADI BILA :
1. Pembangunan di daerah-daerah penyedia jasa tinggi tidak dimitigasi
dampaknya
2. Tidak ada kebijakan mengenai peningkatan daya dukung LH
3. Tidak punya visi apakah jasa ekosistem akan disubstitusi atau
direkayasa teknologi agar supplynya tetap memadai
TEKANAN PEMBANGUNAN PADA
DAERAH-DAERAH PENYEDIA JASA
LINGKUNGAN
FSRU
FSRU
FSRU
Pengembangan Wilayah Metropolitan
Jabar
Pembangunan Jalan Tol
Bandara Kertajati
Kilang Minyak 300 ribu barel
Waduk Ciawi, Sukamahi, Cipanas,
Leuwikeris, Sadawarna, Santosa,
Sukahurip (Jabar)
Waduk Logung, Jlantah, Matenggeng
(Jateng)
Waduk Semantok, Bagong,
Lesti, Wonodadi (Jatim)
Waduk Karian dan Sindangheula (Banten)
KSN Gerbangkertasusila
Bandara Kulon Progo
WKP I Prov. Banten
Jasa Regulator Air
Jasa Penyedia Air
Tekanan tinggi terhadap daya dukung juga terjadi di Kalimantan
LANDAK
Natural Rubber Palm
Oil
KETAPANG
Alumina
JORONG
AluminaPalm Oil
BATU LICIN
Iron / Steel
Pengembangan Jalur KA Trans Kalimantan (2428 km)
Kalsel : Bendungan
Tapin
PLTG/MG Mobile PP
Kalselteng 200 MW
Kaltim : Bendungan
Teritip
Kaltara :
- Rekonstruksi jalan SP. TIGA APAS -
SIMANGGARIS
- Pembangunan jalan Mensalong- Tau Lumbis
- Pelebaran Jalan TJ. Selor – TJ. Palasn
JalanNasional 610
Km
Jalan StrategisNasional 316 Km
Catatan :Warna biru tua adalah penyedia jasa regulator air tinggi seperti halnya warna hijau yang lahannya lebih banyak didominasi hutan
Catatan :Warna biru muda adalah penyedia jasa penyimpan air yang didominasi lahan gambut
Waduk Keureuto, Rukoh, Tiro, Jambo Aye (NAD)
Waduk Lompatan Harimau (Riau)
Estuari Sei Gong, Dompak, Busung (Kepri)
Waduk Sukoharjo, Segalaminder, Way Sekampung,
Sukaraja III (Lampung)
Rencana Pengembangan
Perkeretapian (2015-2019)
Pembangunan Jalan Tol Sumatera
TANGGAMUS
Marine Logistic
SEI MANGKE
Palm Oil
KUALA TANJUNG
Alumina, Palm Oil
Kawasan Industri Prioritas di luar Pulau Jawa
KEK Tanjung Api-api
KEK Padang Pariaman
KEK Lhoksumawe
KEK Sei Mangkei
Jasa Regulator Air
Jasa Penyimpan Air
Waduk Leusimeme (Sumut)
Kawasan Metropolitan Patungraya
Agung
Kawasan Metropolitan Perkotaan
Palapa
Kawasan Metropolitan
Mebidangro
......demikian pula Sumatera
Jayapura
Bandara Koroway Batu
Pengembangan Jalur Perkeretapian
2015-2019 (RPJMN)
Bandara Werur
LP2B
KEK Merauke
KEK Teluk Bintuni
KEK SorongKEK Raja Ampat
Kawasan Industri Bintuni
TELUK BINTUNI
Oil dan Gas
Petrochemical
Kawasan Industri Prioritas di luar
Pulau Jawa
Pembangunan Infrastruktur Jalan
dan Jalur Kereta Api baru jalur
Sausafor-Arfu (Sorong) melewati CA
Tamrau Utara
Makassar - Pare-pare (145 Km)
Makassar – Bulukumba –
Watambpne (259Km)
Pare-pare - Mamuju (225Km)
Manado – Bitung (48 Km)
Bitung – Gorontalo – Isimu (340 Km)
Pusat Pertumbuhan Industri
Baru
KEK Palu
KEK Bitung
KEK Garombong
KEK Taka Bonerete
STRATEGI BESAR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP NASIONAL
1. Menjaga dan menahan pertumbuhan pada daerah-daerah penyedia jasa ekosistem tinggi SELAMA tidak ada kebijakan jangka panjang untuk menggantikan layanan jasa ekosistem tersebut
2. Melakukan rehabilitasi dan pemulihan pada seluruh kawasan rusak, tercemar, dan terdegradasi
3. Melakukan mitigasi ketat pada dampak dan resiko pembangunan percepatan infrastruktur dan kawasan pertumbuhan, khususnya upaya penegakan hukum, pengendalian ruang melalui disinsentif konversi lahan
4. Melakukan rekayasa teknologi dan kebijakan untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
5. Menerapkan instrumen ekonomi untuk mengubah pola hidup masyarakat
1) Rasionalisasi KH selama 20 tahun ke depan, diperkirakan Luas Kawasan Hutan yang masih dapatdipertahankan seluas 112,34 juta ha), untuk mengakomodasi :
a. Pembangunan Sektor di Luar Kehutanan/PengembanganWilayah/Daerah dan
b. Resolusi Konflik tenurial
2) Arahan Pokok dan Target Pemanfaatan/ Penggunaan Kawasan Hutan :
a) Kawasan untuk Konservasi ;
b) Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut;
c) Kawasan untuk Rehabilitasi;
d) Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar;
e) Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil dan
f) Kawasan untuk Non Kehutanan
RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL (RKTN 2011-2030)
ARAHAN MAKRO PEMANFAATAN RUANG KAWASAN HUTAN (RKTN 2011-2030)
11
Arahan Pemanfaatan
Kawasan untuk Konservasi Kawasan ini tujuan utamanya diarahkan untuk konservasi sumber daya hutan. Dalampengelolaannya tetap mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan danmempertimbangkan aspek pemanfaatan, perlindungan dan pengawetan
Kawasan untuk PerlindunganHutan Alam dan Lahan Gambut
Kawasan ini tujuan utamanya diarahkan untuk melindungi ekosistem hutan alam dan gambutserta penyediaan karbon. Pemanfaatan kedepan dapat dilakukan dengan tanpa meninggalkantujuan utamanya. Skema-skema perdagangan karbon dapat diarahkan dalam pemanfatankawasan ini.
Kawasan untuk RehabilitasiKawasan hutan ini penekanannya diarahkan untuk percepatan rehabilitasi karena kondisinyaberada dalam wilayah DAS kritis dan areal bekas pertambangan. Apabila proses rehabilitasinyatelah selesai dapat dilakukan pemanfaatan sesuai fungsi dan arahan pemanfaatannya.
Kawasan untuk PengusahaanHutan Skala Besar
Kawasan hutan ini tujuan utamanya diarahkan untuk pengusahaan hutan skala besar (korporasi)dengan berbagai skema, a.l. IUPHHK-HA/HT/RE.
Kawasan untuk PengusahaanHutan Skala Kecil
Kawasan Hutan ini tujuan utamanya diarahkan untuk pengusahaan hutan skala kecil(masyarakat) dengan berbagai skema (HTR, HKm, HD). Pada kawasan ini diharapkan peran sertadan akses masyarakat terhadap SDH menjadi terbuka.
Kawasan untuk Non KehutananKawasan ini merupakan kawasan yang disiapkan untuk hutan rakyat dan untuk memenuhikebutuhan sektor non kehutanan. Prosesnya tetap melalui prosedur perundangan yang berlaku.
ARAHAN INDIKATIF PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN (RKTN 2011-2030)
ARAHAN/RENCANA
FUNGSI KAWASAN (Juta Ha)
JumlahHK HL
HUTAN PRODUKSI
HP HPT HPK
KAWASAN KONSERVASI 23,20 - - - - 23,20
KAWASAN PERLINDUNGAN HUTAN ALAM DAN LAHAN GAMBUT - 22,91 1,45 (+3,42) 0,61 arahan menjadi
HP28,40
KAWASAN UNTUK REHABILITASI 3,62 3,32 2,23 (+0,60) 1,78 80% sisa arahan
menjadi HP11,55
KAWASAN PENGUSAHAAN HUTAN SKALA BESAR - - 20,93 (+6,55) 16,14 80% sisa arahan
menjadi HP43,62
KAWASAN PENGUSAHAAN HUTAN SKALA KECIL - 1,44 1,76 (+ 1,22) 1,15 80% sisa arahan
menjadi HP5,57
KAWASAN UNTUK NON KEHUTANAN 18,34
JUMLAH 26,82 27,67 26,37 (+11,79) 19,68 -
LUAS EFEKTIF KAWASAN HUTAN 112,34 (85% dari luas total kawasan saat ini)
• Pada kawasan konservasi diantaranya : 5 juta Ha berupa Kawasan Perairan
• Pada Kawasan Perlindungan Hutan Alam dan Laghan Gambut termasuk diantaranya HL pantai dan Hutan Lindung Gambut
PETA ARAHAN INDIKATIF PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN(RKTN 2011-2030)
MILESTONE KEBIJAKAN KEHUTANAN INDONESIA 2011-2030
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
Ke
bij
akan
Ke
hu
tan
an 2
01
1-2
03
0
Peningkatan Peran Sektor Kehutanan Indonesia di tingkat regional dan global.
Optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat kawasan hutan
2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030
Pembaharuan sistem.
Pemantapan dan Optimalisasi Kawasan Hutan.
Penguatan Kelembagaan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan.
Peningkatan Koordinasi lintas sektor/kementerian.
Penguatan desentralisasi dalam pengelolaan hutan.
Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
Pengembangan sistem insentif dan disinsentif.
Penguatan Pemanfaatan SDA untuk tujuan Perlindungan dan Pelestarian Alam.
Komitmen dan Konsistensi Penegakan Hukum Bidang Kehutanan
Percepatan rehabilitasi kawasan hutan.
Peningkatan produk hasil hutan.
Peningkatan akses dan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan.
POKOK-POKOK KEBIJAKAN REGIONAL (RKTN 2011-2030)Wilayah Kebijakan Umum
JAWA • Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan serta meningkatkan efisiensi BUMN Kehutanan
(Perum Perhutani).• Pengembangan Industri kehutanan berbasis hutan rakyat dan peningkatan nilai tambah hasil hutan.
SUMATERA• Menyelesaikan masalah kawasan hutan, peningkatan peran perlindungan dan konservasi hutan serta efisiensi usaha
kehutanan dan pengembangan usaha kehutanan bernilai tambah tinggi.• Pengembangan hutan tanaman.
KALIMANTAN
• Menyelesaikan masalah kawasan hutan, peningkatan peran konservasi serta efisiensi dan pengembangan SFM bagiusaha kehutanan
• Pengembangan hutan tanaman.• Pengembangan industri kehutanan
SULAWESI
• Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan serta usaha kehutanan bagi masyarakat lokal.• Pengembangan hutan tanaman.• Pengembangan industri kehutanan• Pengembangan HHBK.
MALUKU
• Peningkatan peran perlindungan dan konservasi serta usaha kehutanan bagi masyarakat lokal.• Pengembangan hutan tanaman.• Pengembangan industri kehutanan.
BALI DAN NUSA
TENGGARA
• Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan serta peningkatan perlindungan dankonservasi hutan.
• Pengembangan HHBK.• Pengembangan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
PAPUA
• Menyelesaikan masalah kawasan hutan, pengembangan usaha bernilai tambah tinggi & pengelolaan hutan bagimasyarakat lokal.
• Pengembangan hutan tanaman.• Pengembangan industri kehutanan.
TORApenyediaan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), redistribusi tanah dan legalisasi asetmelalui :
a. Identifikasi dan inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T)sebanyak 18 juta bidang atau sedikitnya mencapai 9 juta ha;
b. Identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha;
c. Identifikasi tanah hak, termasuk di dalamnya tanah HGU akan habis masa berlakunya, tanahterlantar, dan tanah transmigrasi yang belum bersertifikat, yang berpotensi sebagai TORAsedikitnya sebanyak 1 juta ha; dan
d. Identifikasi tanah milik masyarakat dengan kriteria penerima Reforma Agraria untuk legalisasi asetsedikitnya sebanyak 3,9 juta ha.
ISU STRATEGIS TERKAIT RPJMN 2015-2019
PIAPS
Meningkatnya akses masyarakat untuk mengelola hutan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan hutan rakyat serta kemitraan minimalseluas 12,7 juta ha.
16
PERUBAHAN KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA REVIEW RTRWP
1. Dasar Hukuma. UU 41 Tahun 1999 (pasal 19)
b. UU 26 Tahun 2007
c. PP 104 Tahun 2015
d. PP 15 Tahun 2010
2. Perubahan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP diperlukan untuk mengakomodir :
a. Kondisi eksisting yang sudah berupa permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial
b. Mengakomodir proyek strategis nasional
c. Dinamika masyarakat /pembangunan
PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN DALAM REVISI RTRWP (2008-2016)
NO. PROVINSI
SK PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN/ SK PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN/
SURAT PERSETUJUAN SUBSTANSI
PERSETUJUAN PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN SESUAI SK
PERUBAHAN PERUNTUKAN (Ha) PERUBAHAN
FUNGSI (Ha)PENUNJUKAN (Ha)
Nomor Tanggal NON DPCLS TOTAL
1 Aceh SK.941/Menhut-II/2013 dan S.33/Menhut-VII/2014 23/12/2013 dan 16/01/2014 42.616 37.640 80.256 130.542 26.461
2 Sumatera Utara*) SK.579/Menhut-II/2014 dan S.407/Menhut-VII/2014 24/06/2014 dan 18/09/2014 686.326 21.153 707.479 - -
3 Sumatera Barat SK.304/Menhut-II/2011 dan SK.141/Menhut-II/2012 09/06/2011 dan 15/03/2012 96.904 29.382 126.286 147.213 9.906
1. Keterlanjuran ijin non kehutanan dalam kawasan hutan belumdapat diatasi seluruhnya.
2. Masih terdapat permukiman, fasum dan fasos di dalam kawasanhutan (belum diusulkan pada saat review).
3. Proyek strategis nasional belum seluruhnya terakomodir dalamRTRW (termasuk proyek infrastruktur, maritim, energi danpangan/IMEP) khususnya pada kawasan hutan.
4. Masih terdapat ketidaksesuaian RTRWP dan RTRWK khususnyapada kawasan hutan.
1. Penyelesaian keterlanjuran pada kawasan hutan mengacu pada PP 104/ 2015, dan PP 105/2015
2. Permukiman, Fasum, Fasos diselesaikan melalui mekanisme:a. Tata Batas dengan mengikuti Permenhut P. 44/Menhut-II/2012 jo P. 62/Menhut-
II/2013 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan
b. Peraturan Bersama 3 Menteri dan 1 Kepala BPN tahun 2014 (Tim IP4T)
c. TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) Perpres 2 Tahun 2015 (RPJMN 2015-2019)
3. Proyek strategis nasional dapat diselesaikan dengan mekanisme IzinPinjam Pakai Kawasan Hutan
4. Ketidak-harmonisan RTRWK dengan RTRWP perlu pendalaman bersama, khususnya pada kawasan hutan
UPAYA PENYELESAIAN
21
Penggunaan
Kawasan Hutan
Untuk
Pembangunan non
kehutanan Bersifat
Sementara
(HL, HPT,
HP, HPK)
pinjam pakai kawasan
hutan
Tukar Menukar Kaw
Hutan (HPT dan HP)
Kerjasama dengan
pengelola
Pelepasan kaw HPK
Bersifat
Permanen
(HPT, HP,
HPK)
Jalan, Tol, Rel KA
Tambang, MIGAS
Waduk/bendungan (sebagai suplay
PLTA)
Pelabuhan/bandara
Sarpras waduk, Pembangkit
HL, HPT, HP,
HPKPL Mikro Hidro, Listrik Msk Desa, dll
Hutan
Konservasi
Kerjasama
Penyelenggaraan
KSA/KPA *)
Pemanfaatan dan Pengembangan
Energi Baru Terbarukan (EBT)
Listrik Kepentingan Nasional
- geothermal
- Menara Jar Listrik
- Kabel & Pendukungnya
- jalan pengawasan dan
pemeliharaan jaringan
FungsiSkema
Pertanian dlm rangka ketahanan energi
(bauran energi nabati)
Geothermal, Tansmisi dan distribusi
teknologi EBTKE
*) dilarang pada CA
dan Zona inti TN
PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN(SKEMA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN NON KEHUTANAN)
1. Harmonisasi RTRW untuk acuan peruntukan ruang pembangunan antar sektor
2. Seluruh rencana pemanfaatan ruang yang mempunyai aspek legal terpetakan dalamRTRW, agar dalam jangka waktu 20 tahun implementasinya dapat dikendalikan.
3. Perlu integrasi rencana-rencana pada butir 2 di atas dalam skema Kebijakan Satu Peta(KSP) sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian ruang*)
4. Law Enforcement atas pelanggaran pemanfaatan ruang
*) LHK sudah melakukan integrasi KPH dalam RTRWP untuk rencana dan pengendalian pemanfaatan danpenggunaan kawasan hutan