Oleh: Dr. TUMPAK H. SIMANJUNTAK, MA Direktur Toponimi dan Batas Daerah KEBIJAKAN NASIONAL PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Oleh:
Dr. TUMPAK H. SIMANJUNTAK, MADirektur Toponimi dan Batas Daerah
KEBIJAKAN NASIONAL PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHANKEMENTERIAN DALAM NEGERI
BIODATA
Nama : Tumpak Haposan Simanjuntak (081219900162; 081310621962).Tempat/Tgl Lahir : Balige, 9 Nopember 1962.Pendidikan :
SD Fransiskus Xaverius Padangsidimpuan Tahun 1976 SMP Kesuma Indah Padangsidimpuan Tahun 1978. SMA St. Thomas, Medan, Tahun 1982 Fisip Universitas Sumatera Utara, Medan Tahun 1987 Pasca Sarjana Development Administration, The Australian
National University, Canberra 1996.Pangkat/Gol : PEMBINA UTAMA MADYA (IV/D)Riwayat Jabatan :
Kasubag Analisa Jabatan Biro Organisasi Dep.Dalam NegeriKabag Tata Laksana Biro Organisasi Dep.Dalam NegeriKasubdit Pendataan Potensi Masyarakat Ditjen PMD Dep. Dalam
NegeriKasubdit Ekonomi Perdesaan & Masyarakat Tertinggal Ditjen PMD
DepdagriKepala Bidang Humas Pusat Penerangan KemdagriAsdep Infrastruktur Pemerintahan pada Badan Nasional Pengelola
Perbatasan (BNPP);Asdep Batas Negara Wilayah Darat, BNPP.Direktur Toponimi dan Batas Daerah, Ditjen BAK, Kemdagri
OUTLINE
1. Landasan Hukum;
2. Pengertian Pembakuan Rupabumi dan Gasetir
3. Urgensi Pembakuan Nama Rupabumi dari BerbagaiPerspektif;
4. PNRB Dlm Anatomi Urusan Pemerintahan;
5. Permasalahan dan Dampak;
6. Prinsip Pembakuan Nama Rupabumi;
7. Arah Kebijakan PNRB dan Program PembakuanNama Rupabumi;
8. KISS Dalam PNRB.
1. UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, danLambang Negara serta Lagu Kebangsaan Pasal 36 menyebutkanbahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografidi Indonesia.
2. UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya3. UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Pasal 12
menyebutkan bahwa Peta Dasar meliputi garis pantai,hipsografi, perairan, Nama Rupabumi, batas wilayah.
4. UU Nomor 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah Pasal 48 :”bahwa perubahan batas wilayah daerah, perubahan namadaerah, pemberian nama dan perubahan nama bagianrupabumi, pemindahan ibukota dan perubahan nama ibukotaditetapkan dgn PP”.
5. Perka BIG No 6. Tahun 2017 tentang PenyelenggaraanPembakuan Nama Rupabumi.
LANDASAN HUKUM
PENGERTIAN
Pembakuan adalah proses penetapan nama rupabumi yang baku oleh lembaga yg berwenang baik secara nasionalmaupun internasional.
Rupabumi adalah bagian dari permukaan bumi yang dapatdikenal identitasnya
Rupabumi dimaksud perlu diberi nama dan dibakukan sertadimasukkan dalam Gasetir Nasional
Gasetir adalah daftar nama rupabumi yang dilengkapi denganinformasi tentang jenis, unsur, posisi, lokasi dalam wilayahadministrasi
URGENSI LOKAL
tertib administrasi pemerintahandaerah, khususnya administrasiwilayah
tertib administrasi pemerintahan, khususnya administrasi wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
mandat PBB kepada setiap negarauntuk membakukan nama rupabumidi setiap negara
URGENSI PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
URGENSI NASIONAL
URGENSI INTERNASIONAL
PNRB & Anatomi Urusan Pemerintahan di Indonesia (UU 23/2014)
ABSOLUT (Mutlak urusan
Pusat):
CONCURRENT (Urusan bersamaPusat, Provinsi, dan Kab/Kota)
brdsrkan eksternalitas, akuntabilitasdan efisiensi
PILIHANWAJIB/OBLIGATORY
(Pelayanan Dasar)
TERMASUK URUSAN UMUM PEM
- Pertahanan;
- Keamanan;
- Politik LN;
- Yustisi;
- Moneter &
Fiskal Nasional;
- Agama.
Pendidikan, Kesehatan,
PU & Tata Ruang, Perum
Rakyat & Pemukiman,
Trantibum & Linmas,
Sosial
PNRB TDK TERDAPAT DLM URPEM
WAJIB/OBLIGATORY(Non Yan Dasar)
a.Tenaga kerja;
b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan
anak;
c. pangan;
d. pertanahan;
e. lingkungan hidup;
f. Adminduk & Capil;
g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h. pengendalian penduduk dan KB;
i. perhubungan;
j. komunikasi dan informatika;
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l. penanaman modal;
m. kepemudaan dan olah raga;
n. statistik;
o. persandian;
p. kebudayaan;
q. perpustakaan; dan
r. kearsipan.
a. kelautan dan
perikanan;
b. pariwisata;
c. pertanian;
d. kehutanan;
e. energi dan
sbr daya mineral;
f. perdagangan;
g. perindustrian;
h. transmigrasi.
Urs Pem Umum(Wewenang Pres)
MODEL HUBUNGAN ANTAR LEVEL PEM DLM PNRB
PUSAT
PROV
KAB/
KOTA
KEC
Prinsip Dsr:
Hajat hdp org banyak,
kedaulatan neg, Hankamneg,
Idiologi Nas, Hak2
konstitusional WN
1. MODEL HUB INKLUSIF:
KONTEKS PNRB:
- Penetapan & Penegasan
Cakupan & Bts Wil (Alokasi,
Delimitasi, Demarkasi &
Adm/Management);
- Verifikasi & Registrasi di
PBB;
- Penegakan Hukum;
- Bidang lainnya
(eksternalitas bersifat nas.)
MELAKSANAKAN KEBIJ. PUSAT8
PST
PROV
KAB/
KOTA
KEC (KSN)
CMT
2. MODEL HUB TERPISAH (Separated Authority Relations):
- Perumusan & Penetapan
Kebijakan Program;
- Supervisi & Pengendalian;
- KISS;
- Fasmonevwas;
IMPLMENTASI SELURUH URSN
(PILIHAN/OPTIONAL & WAJIB)
URUSAN YG MEMILIKI
EKSTERNALITAS LINTAS KAB/KOTA(Positif dan Negatif): Skhema Pembiayaan:
DAU, DAK, Dekon & TP)
UNTUK PNRB
- URSN YG DIDELEGASIKAN
- URSN UMUM PEM.LAINNYA
(TAMPUNG TANTRA)9
3. MODEL HUB TUMPANG TINDIH (Overlappnig Authority Relations):
PST
KAB/KOTAPROV
URUSAN CONCURRENT
(Akuntabilitas, Efisiensi,
Efektifitas & Externalitas)
BUTUH: FLEKSIBILITAS sbg NKRI
PEMAHAMAN TTG EKSTERNALITAS (Nas, lintas daerah).
OBYEKTIFITAS PENILAIAN KAPASITAS DAERAH. PEMAHAMAN TTG KEKHUSUSAN &
KERAGAMAN DAERAH
10
PERMASALAHAN DAN DAMPAK
1. PNRB tidak secara spesifik termasuk dalam pembagian urusan pemerintahan didalam per-UU-an, spt: UU 23 Tahun 2014 Ttg Pemerintahan Daerah, menimbulkan kesulitan program & anggaran;
2. PNRB belum dijadikan sebagai basis utama dalam penataan wilayah administrasi;
3. Dinamika pemerintahan daerah karena pembentukanprovinsi dan kabupaten/kota baru (dampaknya:pelaksanaan kelembagaan, tata kelola, SOP, pengembangan SDM dalam hal pembakuan namarupabumi dapat terhambat)
1
A. Aspek Kebijakan
PERMASALAHAN DAN DAMPAK
4. Sebagian unsur rupabumi yang merupakan bagian fisik alami maupun unsur rupabumi buatan, yang tersebar di seluruh Wilayah Indonesia masih banyak yang belum diberi nama. (Dampaknya; sebagai identitas/pembeda denganunsur lainnya)
5. Demikian pula dengan unsur rupabumi yang sudah bernama, belum dibakukan baik dalam ejaan, tulisan,maupun ucapan. (Dampaknya; berpengaruh pada hasilverifikasi TimNas Rupabumi yg akn dilaporkan ke PBB)
2
B. Aspek Teknis
PRINSIP PEMBAKUAN NAMA RUPABUMIPasal 6 PERMENDAGRI No.39/2008
1. Penggunaan Abjad Romawi
2. Satu Unsur Rupabumi Satu Nama
3. Penggunaan Nama Lokal
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
5. Menghormati Keberadaan Suku, Agama, Ras, & Golongan
6. Menghindari Penggunaan Nama Diri atau NamaOrang yg Masih Hidup
7. Menggunakan Bahasa Indonesia dan/atau BahasaDaerah
8. Paling Banyak Tiga Kata
1. Mendukung Kegiatan Internasional tentangPembakuan Nama Rupabumi seperti UNCSGN (United Nation Conference on the Standardization of Geographical Names), UNGEGN (United Nations Group of Experts on Geographical Names), UNGEGN-ASE (United Nations Group of Experts on Geographical Names-Asia South East)
2. Mendorong dan memfasilitasi pelaksanaanpembakuan nama unsur rupabumi berdasarkanwilayah administrasi pemerintahan untuk tertibadministrasi pemerintahan dan kewilayahn
3. Memperkuat kelembagaan Pusat dan Daerah dalam Pembakuan Nama Rupabumi (Software, Hardware & Brainware), dlm bentuk Program Penguatan Kapasitas.
ARAH KEBIJAKAN PNRB
PROGRAM PEMBAKUAN NAMA RUPABUMIRENSTRA 2015-2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri
Tahun 2015– 2019
SASARAN PROGRAM(OUTCOME)/SASARANKEGIATAN(OUTPUT)/INDIKATOR
T A R G E T
2015 2016 2017 2018 2019
Persentasepembakuanrupabumi unsurbuatandan warisan budaya
40 % 50 % 60 % 70 % 80 %
WARISAN BUDAYA
I. LATAR BELAKANG :
1. pasal 32 ayat (1) UUD 1945, mengamanatkan bahwa : “Negaramemajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradabandunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalammemelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010Tentang Cagar Budaya mengamanatkan bahwa bahwa untukmelestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalampengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatancagar budaya.
3. Warisan budaya merupakan salah satu unsur rupabumi yg harusdi verifikasi dan dibakukan namanya, untuk mewujudkan tertibadministrasi wilayah NKRI.
II. KRITERIA WARISAN BUDAYA
1. Aspek-aspek Yang Menjadi kriteria/ukuran Suatu Obyek, sehinggadapat dikategorikan sebagai Warisan Budaya
2. Apabila Kemendikbud melakukan verifikasi sebelum menetapkankategori suatu warisan budaya? Siapa saja pihak yang dilibatkan?
III. PENAMAAN UNSUR WARISAN BUDAYA
1. Terkait Penamaan suatu unsur Warisan Budaya, apakah mengikutiKaidah-kaidah Pembakuan Nama Rupabumi/Geografis BerdasarkanUU 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara,Serta Lagu Kebangsaan.
2. Pasal 36 UU 24/2009 menegaskan :
Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan ataugedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleksperdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan,organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesiaatau badan hukum Indonesia.
Penamaan sebagaimana dimaksud dapat menggunakan bahasadaerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya,adat istiadat, dan/atau keagamaan.
PRINSIP KISS DLM PNRB
• KELEMBAGAAN: Sinergi Pusat - Provinsi-Kab/Kota.Terbentuknya Panitia Pembakuan Nama Rupabumi diProvinsi, Kab/Kota.
• SDM : PNS, pakar, akademisi dengan kuantitas dankualitas yang memadai dalam mendukung pelaksanaanpembakuan nama unsur rupabumi.
• TATA KERJA: peraturan, pedoman, prosedur, prinsip-prinsip dan mekanisme koordinasi dan pelaporan.
• PROGRAM DAN ANGGARAN: rencana kegiatan tahunanyang konkrit didukung dengan anggaran yang memadai.
TIMNAS
K/L
PT & MASY
PEMDA
SWASTA
SIN
KR
ON
ISA
SI
SIN
ER
GIT
AS
KEBERLANJUTAN
SKEMA PRINSIP KISS DLM PNRB